Rabu, 20 Mei 2026
Beranda blog Halaman 929

Siap-Siap, TPP ASN Bintan Dipangkas 20 Persen Mulai 2026

0
Ilustrasi, Aparatur Sipil Negara (ASN). F. Diskominfo Lingga/BATAM POS.

batampos – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan memastikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) akan dipangkas sekitar 20 persen mulai 2026. Kebijakan ini diambil setelah dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat berkurang hingga Rp214 miliar.

Sekda Bintan, Ronny Kartika menyebut pemotongan TPP dilakukan sebagai bentuk penyesuaian kondisi keuangan daerah. Pengurangan tersebut berlaku bagi seluruh ASN tanpa pengecualian.

“Setelah APBD diketok, diproyeksi pengurangan TPP sebesar 20 persen,” ujarnya, Selasa (18/11).

Ronny menjelaskan langkah ini dilakukan agar program prioritas tetap bisa berjalan, seperti jaminan sosial, seragam sekolah gratis, bus sekolah, hingga penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat.

“Karena budgetnya terbatas, kita harus melakukan penataan penyesuaian dari sisi belanja pegawai,” katanya.

Ia juga berharap pemerintah pusat dapat mengeluarkan regulasi khusus agar struktur APBD Bintan kembali ideal. Di sisi lain, Pemkab akan menggenjot pendapatan asli daerah melalui badan usaha serta program kreatif dan inovatif.

Wakil Bupati Bintan, Deby Maryanti menegaskan bahwa meski alokasi anggaran tahun 2026 menurun sekitar Rp214 miliar, sejumlah program prioritas tetap berjalan.

“Program yang langsung menyentuh masyarakat seperti bus sekolah, seragam sekolah gratis dan banyak program lain tetap berjalan semestinya,” ujarnya. (*)

Reporter: Slamet Nofasusanto 

Artikel Siap-Siap, TPP ASN Bintan Dipangkas 20 Persen Mulai 2026 pertama kali tampil pada Kepri.

Sekwan DPRD Tanjungpinang Ngacir Usai Sidang, Bungkam soal Pemeriksaan Polda Kepri

0
Sekwan DPRD Tanjungpinang, M. Amin saat terburu-buru masuk ke dalam mobil saat dimintai tanggapan terkait pemeriksaan oleh Polda Kepri, Selasa (18/11). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Muhammad Amin memilih bungkam saat dikonfirmasi terkait pemeriksaannya di Polda Kepri beberapa waktu lalu.

Pantauan Batam Pos, M. Amin terlihat keluar dari ruang sidang Paripurna dan berjalan cepat menuju area parkiran. Tanpa menanggapi pertanyaan wartawan mengenai pemanggilan dirinya oleh penyidik, ia langsung masuk ke mobil dinas dan meninggalkan lokasi.

Sumber internal menyebutkan, sejumlah pejabat dan pimpinan DPRD Tanjungpinang telah dimintai klarifikasi oleh penyidik. Mereka termasuk Sekwan M. Amin, Kabag Umum Elvi, hingga Wakil Ketua I Ade Angga.

Data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) 2024 mencatat anggaran perjalanan dinas DPRD Tanjungpinang, yakni belanja perjalanan dinas anggota DPRD sebesar Rp5,6 miliar, pimpinan DPRD Rp1,8 miliar, dan sekretariat DPRD Rp1,9 miliar.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Gokma Uliate Sitompul, sebelumnya membenarkan telah meminta keterangan tujuh orang dari DPRD Tanjungpinang. Pemanggilan dilakukan menindaklanjuti aduan masyarakat.

“Kami baru tahap klarifikasi, belum penyidikan. Ini masih berdasarkan aduan masyarakat yang masuk ke kami,” ujar AKBP Gokma, Senin (17/11).

Ia menegaskan penyidik masih mendalami seluruh keterangan sebelum menentukan langkah hukum berikutnya. “Semua masih tahap awal, informasi yang disampaikan sedang kami pelajari,” katanya. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Sekwan DPRD Tanjungpinang Ngacir Usai Sidang, Bungkam soal Pemeriksaan Polda Kepri pertama kali tampil pada Kepri.

Sinergi Berkelanjutan Kementerian ESDM dan PLN Batam

0

batampos – Direktur Utama PT PLN Batam, Kwin Fo, kembali melakukan pertemuan strategis dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi intensif sebelumnya yang berlangsung pada Mei 2025 terkait penguatan keekonomian energi dan optimasi pasokan gas bagi pembangkit listrik di Batam.

Delegasi PLN Batam dipimpin langsung oleh Kwin Fo, didampingi Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha, Raditya Surya Danu, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko dan Human Capital, M. Romy Andry, Sekretaris Perusahaan Samsul Bahri serta Manager Perencanaan, Juanda F. Lumbantobing.

Dalam kesempatan tersebut, Kwin Fo kembali menyampaikan urgensi bagi PLN Batam untuk memperoleh struktur biaya energi yang lebih efisien guna menjaga keandalan layanan dan stabilitas tarif listrik di Batam.

“Pembangkit kami masih bertumpu pada pasokan gas dengan porsi sekitar 85 persen. Tanpa adanya subsidi maupun kompensasi dari pemerintah, efisiensi biaya energi menjadi faktor krusial untuk menjaga keberlanjutan usaha dan keandalan sistem kelistrikan,” jelas Kwin Fo.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah memahami posisi strategis PLN Batam sebagai penyedia energi utama bagi masyarakat, kawasan industri, serta pulau-pulau di sekitar Batam.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah, melalui Kementerian ESDM menegaskan komitmennya untuk terus mengupayakan struktur harga energi yang kompetitif bagi PLN Batam dan para Independent Power Producer (IPP) yang menjadi mitranya. Hal ini mempertimbangkan bahwa PLN Batam sebagai anak perusahaan BUMN menjalankan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat tanpa menerima subsidi maupun kompensasi dari pemerintah, sehingga dukungan keekonomian energi menjadi elemen penting untuk menjaga keberlanjutan layanan publik.

Dukungan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk:

  • Memperkuat keekonomian sektor energi,
  • Memastikan kecukupan pasokan gas bagi pembangkit, dan
  • Menjaga daya saing kawasan industri Batam yang berperan penting dalam perekonomian nasional.

Keputusan dukungan ini sekaligus mempertegas komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem energi yang efisien dan berkelanjutan.

Menutup pertemuan, Kwin Fo menyampaikan apresiasi kepada Menteri ESDM dan seluruh jajaran kementerian atas perhatian dan dukungan konkret yang diberikan kepada PLN Batam.

“Dukungan pemerintah terhadap optimalisasi harga gas bagi PLN Batam menjadi dorongan penting dalam menjaga stabilitas energi bagi masyarakat dan dunia usaha. Kami akan terus menghadirkan pasokan listrik yang andal, efisien, dan kompetitif, sejalan dengan visi pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional,” ujar Kwin Fo.

Kwin Fo menegaskan bahwa PLN Batam akan terus melanjutkan transformasi, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat ekosistem ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Batam dan Kepulauan Riau. (*)

Artikel Sinergi Berkelanjutan Kementerian ESDM dan PLN Batam pertama kali tampil pada Metropolis.

Samsat Anambas Jemput Bola Tagih Pajak Kendaraan hingga ke Rumah

0
Kepala Samsat Anambas, Leny Elviasari (paling kanan) saat menagih pajak ke salah satu warga di Anambas. F. Ihsan Imaduddin/Batam Pos.

batampos – Samsat Kabupaten Kepulauan Anambas mulai menggencarkan penagihan pajak kendaraan bermotor dengan sistem jemput bola atau mendatangi rumah warga satu per satu. Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Kepala Samsat Anambas, Leny Elviasari, mengatakan penagihan langsung ke rumah wajib pajak digagas agar masyarakat tidak lagi kesulitan memenuhi kewajiban tahunannya.

“Kami turun langsung ke rumah-rumah untuk membantu masyarakat. Selama ini banyak yang malas atau kesulitan datang ke kantor, jadi kita buat terobosan agar mereka tetap bisa bayar pajak tanpa perlu jauh-jauh ke Tarempa,” ujar Leny, Selasa (18/11).

Menurutnya, rendahnya antusias masyarakat bukan karena enggan membayar, tetapi lebih disebabkan faktor jarak dan biaya transportasi.

Warga dari pulau-pulau harus menempuh perjalanan laut untuk mencapai kantor Samsat, dan ongkos kapal kerap lebih mahal dibanding nilai pajaknya sendiri.

“Untuk pajak tahunan sepeda motor itu paling mahal sekitar Rp200 ribu. Tapi kalau mereka dari pulau lain, ongkos datang ke Tarempa bisa lebih mahal dari nilai pajaknya,” jelasnya.

Karena itu, metode jemput bola dinilai menjadi solusi agar masyarakat tidak terbebani biaya tambahan sekaligus menekan angka tunggakan pajak.

Selain mendatangi rumah warga, petugas Samsat juga aktif menyambangi kantor desa dan bekerja sama dengan perangkat desa untuk penyampaian informasi pembayaran pajak. Menurut Leny, peran perangkat desa sangat penting karena lebih dekat dengan masyarakat.

“Kami minta perangkat desa ikut mengimbau masyarakat. Mereka memiliki pengaruh kuat, jadi bantuannya sangat berarti untuk meningkatkan kepatuhan pajak,” ujar Leny.

Meski berbagai upaya sudah dilakukan, masih banyak wajib pajak yang belum bersedia membayar ketika didatangi. Sebagian warga mengaku belum memiliki uang, sementara lainnya merasa pembayaran pajak belum mendesak.

Samsat Anambas tetap berupaya membangun kesadaran masyarakat melalui edukasi berkelanjutan.

“Setidaknya, dengan kita datang langsung, masyarakat sadar bahwa pajak itu penting dan harus dibayar. Pelan-pelan kita bangun kesadaran itu,” tutup Leny. )*)

Reporter: Ihsan Imaduddin 

Artikel Samsat Anambas Jemput Bola Tagih Pajak Kendaraan hingga ke Rumah pertama kali tampil pada Kepri.

Imigrasi Batam Catat 65.939 Permohonan Paspor, 101 Ditolak Karena Dugaan PMI Non-Prosedural

0
Ilustrasi. Dua orang warga sedang melakukan pembuatan paspor di kantor Imigrasi kelas I khusus TPI Batam. Foto. Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mencatat tingginya permohonan dokumen perjalanan sepanjang Januari hingga Oktober 2025. Total 65.670 permohonan e-paspor dan 269 paspor biasa telah diproses selama periode tersebut.

Namun, tidak seluruh pengajuan dapat disetujui. Sebanyak 101 permohonan paspor ditolak, mayoritas karena indikasi pekerja migran Indonesia non-prosedural (PMI NP).

Kepala Seksi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian, Kharisma Rukmana menjelaskan bahwa penolakan dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan mendalam terhadap dokumen dan wawancara.

“Alasan penolakan terbanyak adalah dugaan PMI non-prosedural, selain itu ada pemohon yang tidak melengkapi berkas tambahan dan kasus duplikasi permohonan seperti laporan paspor hilang atau rusak,” ujarnya, Selasa (18/11).

Kharisma menegaskan bahwa langkah penolakan bukan semata administratif, melainkan bagian dari upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menyasar calon pekerja migran tanpa prosedur resmi.

“Untuk meminimalisasi risiko tersebut, Imigrasi Batam menjalankan sejumlah langkah preventif,”katanya.

Pihaknya aktif melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat melalui program desa binaan imigrasi dan layanan paspor antar pulau. Meningkatkan fungsi pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk menunda keberangkatan penumpang yang terindikasi terlibat TPPO.

Memperketat verifikasi dokumen dan wawancara dalam proses pembuatan paspor, terutama bagi pemohon yang diduga memiliki tujuan tidak jelas.

“Kami mengajak masyarakat berperan aktif mengantisipasi risiko TPPO melalui edukasi rutin di media sosial Imigrasi Batam,” ujarnya.

Kharisma menambahkan bahwa peningkatan permohonan paspor setiap tahun harus diimbangi dengan kewaspadaan agar masyarakat tidak rentan menjadi korban sindikat perdagangan orang.

“Imigrasi tidak hanya menerbitkan paspor, tetapi juga bertanggung jawab memastikan setiap warga negara berangkat secara aman dan sesuai prosedur,” ujarnya.

Dengan pengawasan berlapis ini, Imigrasi Batam berharap mampu menekan praktik PMI non-prosedural yang masih marak serta meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya TPPO. (*)

Reporter: Aziz Maulana

Artikel Imigrasi Batam Catat 65.939 Permohonan Paspor, 101 Ditolak Karena Dugaan PMI Non-Prosedural pertama kali tampil pada Metropolis.

Imigrasi Hadirkan Layanan Paspor Kilat di Polux Mall, Akses Masyarakat Kian Mudah

0
Masyarakat Batam saat mengurus paspor di Polux Mall Habibie. Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos

batampos – Masyarakat Batam kini menikmati kemudahan baru dalam pengurusan dokumen perjalanan. Layanan paspor satu hari resmi dibuka di Polux Mall Habibie melalui kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam dengan pihak mal. Sejak mulai beroperasi, layanan cepat ini langsung disambut antusias warga.

Kepala Kanwil Imigrasi Kepri, Ujo Sujoto, mengatakan pembukaan pusat layanan ini menjadi langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, cepat, dan nyaman bagi masyarakat.

“Kolaborasi ini bukan hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memberi ruang lebih nyaman. Pengunjung bisa menunggu sambil berbelanja,” ujar Ujo, Selasa (18/11).

Menurutnya, pusat layanan di dalam mal tersebut telah 90 persen rampung dan sudah dapat melayani berbagai kebutuhan keimigrasian, termasuk pembuatan dan perpanjangan paspor dengan proses penyelesaian dalam satu hari. Selain itu, layanan juga mencakup perpanjangan izin tinggal bagi pekerja asing.

Meski sudah melayani masyarakat, grand opening pusat layanan ini akan digelar Januari mendatang. Imigrasi Kepri dan Polux Mall Habibie juga menyiapkan rangkaian kegiatan sosial seperti sunatan massal dan layanan kesehatan gratis, yang akan dihadiri Menteri Imigrasi.

Untuk mendukung kenyamanan pengunjung, Imigrasi Kepri juga mendorong penambahan papan informasi tarif, papan antrian, serta direktori mal agar pemohon paspor lebih mudah menemukan lokasi layanan.

Ujo menegaskan, pembukaan layanan ini merupakan bagian dari langkah pemerintah memperluas jangkauan layanan publik melalui kemitraan strategis dengan sektor swasta.

“Ini adalah upaya memberikan pelayanan terbaik sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dengan hadirnya layanan paspor satu hari di Polux Mall Habibie, masyarakat Batam kini memiliki akses lebih cepat, praktis, dan nyaman dalam mengurus dokumen perjalanan.

Kehadiran layanan satu hari ini mendapat respons positif. Masyarakat yang membutuhkan paspor cepat tak lagi harus menunggu lama atau antre panjang di kantor imigrasi.

Salah satu pemohon, Asriani, mengaku sangat terbantu. Ia datang untuk memperpanjang paspor dan langsung merasakan kemudahan layanan yang tersedia.

“Buat sekarang, nanti siang sudah bisa dijemput. Baik, cepat, dan sangat membantu. Ini first time rencana mau ke Singapura. Gak antre sama sekali,” ungkapnya. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Imigrasi Hadirkan Layanan Paspor Kilat di Polux Mall, Akses Masyarakat Kian Mudah pertama kali tampil pada Metropolis.

Cegah Kecelakaan, Dishub Lengkapi Rambu dan Garis Kejut di Tiban

0
Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra. Foto. Eusebius Sara/ Batam Pos

batampos – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam terus memperkuat aspek keselamatan lalu lintas di seluruh ruas jalan utama. Salah satunya melalui pemasangan garis kejut (rumble strip) baru serta penambahan rambu-rambu peringatan di jalur Sekupang–Tiban yang selama ini dinilai rawan kecelakaan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Leo Putra, mengatakan bahwa pembenahan tersebut merupakan bagian dari program peningkatan keselamatan berkendara yang kini menjadi fokus utama Dishub. Pemasangan rumble strip dilakukan khususnya di titik turunan menuju lampu merah Tiban yang kerap menjadi lokasi kendaraan melaju kencang.

“Seluruh rambu baru sudah kita pasang untuk keselamatan pengguna jalan. Ke depan, dari semua sisi menuju lampu merah akan kita lengkapi garis kejut. Tujuannya agar kendaraan otomatis menurunkan laju sebelum masuk area persimpangan, terutama yang datang dari arah turunan,” ungkap Leo, Selasa (18/11).

Ia menjelaskan, di jalur Sekupang–Tiban telah terpasang rambu tambahan, termasuk imbauan khusus bagi kendaraan berat untuk tetap berada di jalur kiri. Menurutnya, kendaraan besar yang melintas tanpa pengaturan jalur berpotensi menimbulkan risiko tambahan bagi pengguna jalan lain.

“Dari arah Sekupang menuju Tiban, rambu-rambu sudah lengkap. Kita pasang rambu imbauan untuk kendaraan berat agar tetap di kiri. Ini penting agar arus lalu lintas lebih tertib dan risiko kecelakaan bisa ditekan,” jelasnya.

Leo mengakui bahwa Dishub menerima sejumlah masukan dari masyarakat terkait garis kejut lama yang memudar dan tidak lagi efektif. Masukan warga tersebut menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas perbaikan.

“Masyarakat itu setiap hari melewati jalur itu, tentu mereka paling tahu kondisi lapangannya. Karena itu, laporan tentang garis kejut yang memudar kita respon cepat dengan pengecatan ulang dan penambahan rumble strip baru,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kondisi marka yang tidak terlihat, terutama saat malam hari dan musim hujan, memang sangat berbahaya. “Kalau marka sudah tidak tampak, kendaraan sering tidak sadar kalau memasuki zona padat aktivitas. Maka dari itu, revitalisasi marka kita lakukan bertahap,” ujarnya.

Selain Sekupang–Tiban, Dishub juga sedang mempercepat pengecatan ulang marka jalan di sejumlah kawasan dengan intensitas kendaraan tinggi.

“Kita sudah petakan titik prioritas. Mulai dari Batam Center menuju Bandara, kawasan depan Politeknik Batam, Panindo, simpang BP Batam, sampai Tiban Center. Semua ini jalur padat yang harus aman untuk semua pengguna jalan,” tegas Leo.

Ia memastikan bahwa pekerjaan dilakukan secara bertahap namun terus berkelanjutan, termasuk pemasangan rambu reflektif untuk meningkatkan visibilitas pada malam hari.

Dengan serangkaian peningkatan ini, Dishub menargetkan angka kecelakaan lalu lintas di kawasan Sekupang–Tiban bisa ditekan, sekaligus menciptakan jalur yang lebih aman dan nyaman bagi masyarakat. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Cegah Kecelakaan, Dishub Lengkapi Rambu dan Garis Kejut di Tiban pertama kali tampil pada Metropolis.

Belasan PTK Non ASN Datangi BKD Kepri Protes Rekan Dirumahkan Mendadak

0
Belasan PTK Non ASN saat mendatangi kantor BKD Kepri di Dompak Tanjungpinang, Selasa (18/11). F. Mohamad Ismail/Batam Pos.

batampos – Belasan Pegawai Tenaga Kependidikan (PTK) Non ASN Dinas Pendidikan Kepri mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepri, Selasa (18/11). Kedatangan mereka untuk mempertanyakan nasib sejumlah pegawai non ASN yang tiba-tiba dirumahkan.

Dani, salah satu PTK Non ASN, mengatakan sedikitnya delapan rekannya telah dirumahkan secara mendadak tanpa pemberitahuan. Padahal, beberapa bulan lalu Disdik Kepri menyampaikan bahwa mereka masih bisa bekerja hingga Desember dan tetap menerima gaji.

“Namun sekarang gaji kami bulan Oktober belum dibayar. Terus ada kurang lebih delapan orang rekan kami yang dirumahkan hari ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kedatangan mereka ke BKD, belum ada kejelasan apa pun terkait status dan pembayaran hak mereka. “Masih belum ada titik terang. Makanya kami berencana menemui Disdik Kepri,” tambahnya.

Kepala Bidang Pengadaan BKD Kepri, Tengku Irvan, membenarkan kedatangan para honorer tersebut. Menurutnya, BKD hanya menerima aspirasi dan akan meneruskannya kepada Disdik Kepri.

“Keluh kesah mereka ini akan kami sampaikan ke Disdik Kepri,” ucap Irvan.

Sementara terkait gaji yang belum dibayarkan dan status kepegawaian PTK Non ASN, Irvan menegaskan hal tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Disdik Kepri.

“Semua hal itu adanya di Disdik. Kami hanya menampung keluhan mereka dan mensupport agar tetap berjuang,” tutupnya. (*)

Reporter: M. Ismail 

Artikel Belasan PTK Non ASN Datangi BKD Kepri Protes Rekan Dirumahkan Mendadak pertama kali tampil pada Kepri.

Gudang Sembako Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Hingga Rp500 Juta

0
Petugas pemadam kebakaran saat memadamkan api yang melalap toko sembako Sabar Indah di Komplek HBC, Sungai Harapan, Sekupang, Senin (17/8) siang. Foto. Rengga Yuliandra/ Batam Pos

batampos – Kebakaran hebat yang melanda toko sembako Sabar Indah di Komplek HBC, Sungai Harapan, Sekupang, Senin (17/8) siang, meninggalkan kerugian besar bagi pemilik ruko. Meski api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar satu jam, dua lantai bangunan yang menjadi pusat penyimpanan stok barang ludes dilalap api.

Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 12.45 WIB itu bermula saat api terlihat muncul dari lantai tiga, yang digunakan sebagai gudang penyimpanan sabun cair, plastik, tisu, dan sejumlah bahan dagangan lainnya. Kobaran dengan cepat merembet ke lantai dua dan lantai empat, membuat karyawan berlarian keluar menyelamatkan diri. Warga sekitar juga memadati kawasan pertokoan untuk melihat proses pemadaman.

Pemilik ruko, Asong, mengungkapkan bahwa kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai Rp300 juta hingga Rp500 juta. Ia mengatakan stok barang yang terbakar merupakan barang dalam jumlah besar yang disiapkan untuk kebutuhan penjualan jangka panjang.

Baca Juga: Toko Sembako di Sekupang Terbakar, Dua Lantai Hangus Dilalap Api

“Ya sekitar 300 sampai 500 juta lah, apalagi sekarang bahan-bahan mahal semua,” ujar Asong.

“Tapi saya bersyukur tak ada korban. Karyawan semua selamat. Penyebabnya juga kita belum tahu, yang penting tidak ada korban lah,” tambahnya.

Lantai dua dan tiga yang berisi puluhan karton sabun cair, plastik kemasan, dan tisu menjadi bagian yang paling parah terdampak. Seluruhnya tidak dapat diselamatkan lantaran api cepat membesar sebelum petugas damkar tiba.

Lima unit mobil pemadam kebakaran dari BP Batam dan Pemko Batam dikerahkan ke lokasi. Petugas melakukan penyiraman intensif dan berhasil mengendalikan api dalam waktu sekitar satu jam, sehingga tidak sempat menjalar hingga ke lantai satu yang menjadi area toko utama.

Kanit Reskrim Polsek Sekupang, Ipda Riyanto, mengatakan pihaknya telah memeriksa tiga orang saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran. Namun hingga kemarin, kepolisian belum dapat memastikan apakah kebakaran dipicu korsleting listrik atau penyebab lainnya.

“Sudah tiga orang saksi kami periksa. Penyebabnya belum tahu, arus pendek atau apa belum bisa dipastikan,” ujar Riyanto.

“Pemilik juga tidak keberatan karena kita prosesnya bertahap sambil menjaga psikologis korban, mengingat kerugian yang dialaminya cukup besar.”tambahnya.

Riyanto menegaskan penyelidikan tetap berlanjut untuk memastikan penyebab pasti kejadian dan mengantisipasi agar insiden serupa tidak terulang. Sementara itu, pemilik ruko masih melakukan pendataan ulang stok barang yang hilang serta pembersihan sisa-sisa kebakaran. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Gudang Sembako Ludes Terbakar, Kerugian Ditaksir Hingga Rp500 Juta pertama kali tampil pada Metropolis.

Tragedi ASL Shipyard: Penyidik Periksa Direksi, Gelar Perkara Awal Sudah Rampung

0
Korban ledakan kapal tanker Federal II di PT ASL Shipyard saat dievakuasi.

batampos – Penyidikan kasus kebakaran maut di galangan PT ASL Shipyard yang menewaskan 14 pekerja kembali menguat. Namun hingga Selasa (18/11), penetapan tersangka untuk perkara tersebut belum dilakukan. Penyidik masih menunggu rangkaian pemeriksaan lanjutan, termasuk pemeriksaan ahli yang dijadwalkan pekan depan.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Kepri, Kombes Ade Mulyana, mengatakan penyidik sudah menggelar perkara internal untuk mengevaluasi progres penyidikan. Hasilnya, seluruh langkah masih berjalan sesuai rencana, tetapi ada tahapan-tahapan wajib yang tidak bisa dilompati.

“Gelar perkara pertama sudah selesai. Untuk penanganan kedua, minggu depan dijadwalkan pemeriksaan ahli,” ujar Ade, kemarin.

Baca Juga: Hasil Pemeriksaan Terbit, PT ASL Wajib Setop Sementara Aktivitas di MT Federal II

Menurutnya, penyidikan tidak mengalami hambatan, tetapi penyidik harus memeriksa seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab struktural di perusahaan sebelum mengambil keputusan penetapan tersangka.

“Direksi-direksi PT ASL harus diperiksa semua dulu. Minggu ini penyidik fokus memeriksa para pengurus dan jajaran direksi sebagai saksi,” ujarnya.

Ade menegaskan bahwa sebagian hasil pemeriksaan teknis sudah diterima. Mulai dari hasil uji laboratorium forensik, pemeriksaan lapangan, hingga analisis tim K3 Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepri telah masuk dalam berkas pendukung.

“Hasil Labfor sudah selesai. Dari Disnaker dan instansi lain juga sudah ada. Tinggal nanti kami padukan dengan keterangan ahli,” katanya.

Penyidik, lanjutnya, juga tengah menelusuri sejumlah bukti tambahan untuk memastikan penyebab kebakaran secara komprehensif. Semua data akan dibandingkan untuk menentukan pihak atau unsur kelalaian yang paling bertanggung jawab.

“Kami pastikan penyimpulannya tidak tergesa-gesa. Semua harus kuat dasar pembuktiannya,” tegas Ade.

Ade juga menjelaskan saat ini police line atau garis polisi di kapal sudah dibuka. Dimana garis polisi itu dilakukan untuk proses olah TKP.

“Olah TKP sudah selesai, jadi garis polisi sudah dibuka,” tegasnya.

Disinggung terkait adanya informasi yang menyebut kembali adanya aktifitas di kapal tersebut, Ade mengaku belum dapat informasi. Menurutnya, aktivitas di kapal tersebut bisa saja terjadi, jika memang ada izin dari pengawas.

“Saya belum dapat info. Untuk aktifitas boleh atau tidaknya itu dari pengawas,” kata Ade.

Ia memastikan target penyelesaian perkara tetap sesuai arahan pimpinan Polda Kepri, yaitu rampung tahun ini. Dimana kasus pertama sudah ada tersangkanya, dan saat ini berproses di Kejaksaan Negeri Batam.

“Untuk kebakaran yang menimbulkan banyak korban jiwa ini, penyidik akan menuntaskan setelah seluruh petunjuk terpenuhi,” kata Ade.

Kebakaran di PT ASL Shipyard yang terjadi pertengahan bulan Oktober lalu, menewaskan 14 pekerja dan menyebabkan sejumlah lainnya luka-luka. Musibah ini memunculkan dugaan kuat adanya kelalaian prosedur keselamatan kerja di lingkungan galangan kapal tersebut. Sebab kejadian pertama terjadi pada Juni 2025. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Tragedi ASL Shipyard: Penyidik Periksa Direksi, Gelar Perkara Awal Sudah Rampung pertama kali tampil pada Metropolis.