Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis.
batampos – BP Batam mencatat pertumbuhan signifikan pada realisasi investasi hingga kuartal III tahun 2025. Meski Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi capaian tahun ini, BP Batam menegaskan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) juga tetap menunjukkan tren kenaikan.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menjelaskan, realisasi investasi PMA tidak mengalami penurunan seperti anggapan sebagian pihak.
“PMA itu tetap meningkat. Dibandingkan tahun ini semester III, investasi dalam negeri memang naik sampai sekitar 27 persen. Tapi investasi asing juga naik, bukan turun,” katanya, Rabu (12/11) kemarin.
Data BP Batam menunjukkan, realisasi PMDN tumbuh signifikan hingga 147,85 persen, dan mencapai Rp14,85 triliun pada kuartal III 2025. Pertumbuhan ini menjadikan PMDN sebagai pendorong utama capaian investasi Batam tahun ini, seiring meningkatnya kepercayaan investor lokal terhadap iklim investasi di kawasan tersebut.
Sementara itu, PMA juga memberikan kontribusi. Pada triwulan I 2025, realisasi PMA tercatat mencapai US$595,65 juta, menandakan bahwa minat investor asing tetap stabil.
Secara keseluruhan, total realisasi investasi Batam hingga kuartal III 2025 telah menyentuh Rp54,3 triliun, atau 91 persen dari target Rp60 triliun yang ditetapkan tahun ini. Ia pun optimistis target tersebut akan terlampaui sebelum akhir tahun.
“Saat ini sudah mencapai Rp54,3 triliun dari target Rp60 triliun. Artinya capaian sudah 91 persen. Kita yakin sampai Desember target bisa terlampaui,” kata Fary.
Dominasi PMDN disebut sebagai indikasi positif, bahwa geliat ekonomi lokal semakin kuat. BP Batam menilai, kombinasi kenaikan PMDN dan PMA merupakan sinyal bahwa Batam tetap menjadi tujuan investasi yang menarik, baik bagi investor domestik maupun asing. (*)
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis.
batampos – BP Batam mencatat pertumbuhan signifikan pada realisasi investasi hingga kuartal III tahun 2025. Meski Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mendominasi capaian tahun ini, BP Batam menegaskan bahwa Penanaman Modal Asing (PMA) juga tetap menunjukkan tren kenaikan.
Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menjelaskan, realisasi investasi PMA tidak mengalami penurunan seperti anggapan sebagian pihak.
“PMA itu tetap meningkat. Dibandingkan tahun ini semester III, investasi dalam negeri memang naik sampai sekitar 27 persen. Tapi investasi asing juga naik, bukan turun,” katanya, Rabu (12/11) kemarin.
Data BP Batam menunjukkan, realisasi PMDN tumbuh signifikan hingga 147,85 persen, dan mencapai Rp14,85 triliun pada kuartal III 2025. Pertumbuhan ini menjadikan PMDN sebagai pendorong utama capaian investasi Batam tahun ini, seiring meningkatnya kepercayaan investor lokal terhadap iklim investasi di kawasan tersebut.
Sementara itu, PMA juga memberikan kontribusi. Pada triwulan I 2025, realisasi PMA tercatat mencapai US$595,65 juta, menandakan bahwa minat investor asing tetap stabil.
Secara keseluruhan, total realisasi investasi Batam hingga kuartal III 2025 telah menyentuh Rp54,3 triliun, atau 91 persen dari target Rp60 triliun yang ditetapkan tahun ini. Ia pun optimistis target tersebut akan terlampaui sebelum akhir tahun.
“Saat ini sudah mencapai Rp54,3 triliun dari target Rp60 triliun. Artinya capaian sudah 91 persen. Kita yakin sampai Desember target bisa terlampaui,” kata Fary.
Dominasi PMDN disebut sebagai indikasi positif, bahwa geliat ekonomi lokal semakin kuat. BP Batam menilai, kombinasi kenaikan PMDN dan PMA merupakan sinyal bahwa Batam tetap menjadi tujuan investasi yang menarik, baik bagi investor domestik maupun asing. (*)
Julian Conway McGill saat wawancara khusus dengan Jawa Pos. f. Rizky Pato/Jawa Pos TV
batampos– Rencana pemerintah mempercepat penerapan biodiesel B50 memicu diskusi tajam di pasar minyak nabati global. Di satu sisi, Indonesia ingin memperkuat kemandirian energi. Namun di sisi lain, percepatan ini dinilai mulai menekan stabilitas pasar sawit dan menimbulkan risiko fiskal yang tidak ringan.
Dalam wawancara di sela IPOC 2025 yang digelar di BICC The Westin Nusa Dua, Bali, Managing Director Glenauk Economics Julian Conway McGill menyebut percepatan dari B30, B40, hingga menuju B50 telah menciptakan ekspektasi pasar yang berlebihan. Menurut dia, hal itu membuat harga minyak sawit mentah (CPO) tetap tinggi.
“Program biodiesel Indonesia terlalu berhasil,” ujarnya di Nusa Dua, Jumat (14/11/2025).
McGill mengatakan, pasar yakin permintaan akan naik sehingga harga sawit didorong naik bahkan sebelum mandatory diterapkan sepenuhnya. “Masalahnya, harga solar global justru rendah sehingga selisih biaya makin lebar,” ujarnya.
Spread harga CPO–solar tersebut menjadi komponen terbesar dalam biaya biodiesel. Kondisi ini membuat pembiayaan B40 saja dinilai sudah berat, apalagi B50. McGill menilai kenaikan levy hampir tak terhindarkan, namun itu justru menekan daya saing ekspor dan meredam insentif investasi di sektor hulu.
Dia menyoroti bahwa produktivitas sawit Indonesia tidak menunjukkan tren peningkatan struktural. Pungutan ekspor yang tinggi dan persoalan legalitas lahan membuat investor enggan melakukan penanaman baru. “Tidak ada sektor pertanian bisa meningkatkan produktivitas jika harganya ditekan pajak,” katanya.
McGill pun mengingatkan dampak apabila terjadi stagnasi produksi namun di saat bersamaan terjadi kenaikan biofuel. “Jika produksi stagnan sementara konsumsi biodiesel naik cepat, siklusnya menjadi berat: ekspor turun, pendapatan levy turun, pungutan harus naik lagi.”
Dampak paling terasa ada di pasar utama seperti India dan Pakistan, yang sangat sensitif pada perubahan harga. Dengan kenaikan harga sawit, negara-negara itu cenderung berpindah ke minyak nabati lain. Di Tiongkok dan Eropa, sawit sudah kalah bersaing karena pasokan kedelai besar dan regulasi yang semakin ketat.
Sementara itu, dari sisi industri, kapasitas produksi biodiesel dalam negeri juga dinilai belum sepenuhnya siap. “Sebelum B50 benar-benar jalan, dibutuhkan investasi kapasitas yang cukup besar,” tutur McGill.
Meski demikian, dia mengakui keunggulan teknis Indonesia dalam mencapai tingkat campuran tinggi. “Dulu B10 saja dianggap mustahil. Kini B40 sudah berjalan. Itu pencapaian luar biasa.” Namun secara ekonomi, dia menilai percepatan menuju B50 lebih tepat dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel.
McGill mengusulkan skema mandatory fleksibel, mirip kebijakan gula–etanol di Brasil. Pemerintah bisa menyesuaikan volume biodiesel sesuai fluktuasi harga CPO dan solar. Jika harga sawit tinggi, serapan biodiesel dikurangi; jika harga turun, serapan diperbesar. “Dengan timing yang tepat, Indonesia bisa mendapatkan biodiesel empat kali lebih banyak untuk biaya yang sama,” katanya.
Secara teknis, McGill menyebut kecepatan penerapan B50 bukanlah ukuran keberhasilan. “Pertanyaannya bukan apakah Indonesia bisa melakukannya, tetapi apakah sebaiknya dilakukan sekarang,” ujarnya.
“Keamanan energi lebih efektif dicapai dengan momentum yang tepat, bukan dengan melaju secepat mungkin.” tambahnya.
Di tengah ambisi besar transisi energi, peringatan McGill memberikan satu pesan penting: keberhasilan program biodiesel tidak hanya ditentukan oleh tingginya angka campuran, tetapi oleh kemampuan menjaga keseimbangan antara energi, fiskal, industri, dan pasar global. (*)
Petugas SAR gabungan melaksanakan apel sebelum melakukan pencarian ABK KM Antena, Safriadi yang dilaporkan hilang. F. Pendi untuk Batam Pos.
batampos – Seorang Anak Buah Kapal (ABK) pukat mayang KM Antena dilaporkan hilang saat melaut di perairan Anambas, Jumat (14/11) pagi. Korban diketahui bernama Safriadi, warga asal Tanjung Balai Asahan, Sumatera Utara.
Peristiwa itu terjadi saat kapal berada di perairan sekitar Desa Kuala Maras, Kecamatan Jemaja Timur, Kepulauan Anambas. Hilangnya Safriadi baru disadari rekan-rekan ABK ketika kapal bersiap bergerak menuju kawasan Pulau Bawah Resort untuk mencari ikan.
Nakhoda KM Antena, Supri, mengatakan salah satu ABK melapor bahwa Safriadi tidak terlihat di kapal. Padahal beberapa jam sebelumnya, ia masih melihat korban dalam kondisi baik.
“Kita waktu itu sudah siap, mesin sudah menyala mau olah gerak ke Pulau Bawah. Salah satu ABK baru sadar kalau Safriadi tidak ada di kapal,” ujar Supri.
Supri menyebut sebelum labuh jangkar di Kuala Maras, korban terlihat sedang bermain ponsel karena masih ada sinyal. “Pas sebelum labuh jangkar, korban masih main handphone. Jadi memang masih kita lihat,” tambahnya.
Ia juga memastikan selama perjalanan dari Bintan sehari sebelumnya, Safriadi tampak normal dan tidak menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. “Di Pulau Ayam pun dia masih main HP,” kata Supri.
Kepala Basarnas Natuna, Abdul Rahman, memastikan laporan hilangnya ABK langsung ditindaklanjuti. Unit SAR Jemaja dan Siantan dikerahkan untuk memimpin operasi pencarian bersama TNI–Polri.
“Kita perintahkan unit SAR Jemaja dan Siantan untuk memimpin pencarian,” ujar Abdul Rahman.
Tim SAR menyisir area terakhir kapal berlabuh serta titik-titik lain yang diduga menjadi lokasi jatuhnya korban. Cuaca dan arus laut menjadi faktor yang turut diperhitungkan.
Basarnas menyebut korban terakhir terlihat mengenakan baju hitam dan celana pendek. Detail tersebut menjadi acuan bagi tim SAR maupun masyarakat yang mungkin melihat tanda-tanda keberadaannya.
Selain tim resmi, KM Antena dan nelayan setempat juga melakukan pencarian mandiri. Namun hingga Jumat sore, upaya tersebut belum membuahkan hasil.
Basarnas mengimbau masyarakat, khususnya nelayan di sekitar perairan Jemaja, untuk segera melapor jika menemukan benda atau petunjuk yang mengarah pada keberadaan korban. (*)
batampos – Kasus campak kembali menghantui sekolah-sekolah di Batam. Dalam satu kelas, satu anak sakit dapat dengan cepat menular ke siswa yang lain, membuat kekhawatiran orang tua meningkat. Terlebih lagi sejumlah fasilitas kesehatan mulai dipadati pasien. Rumah sakit dan klinik di berbagai kecamatan pun ramai oleh pasien demam, batuk, hingga gejala campak dalam beberapa pekan terakhir.
Seorang warga, Rina, 32, mengaku cemas melihat penyebaran campak begitu cepat.“Di sekolah anak saya, awalnya satu anak saja yang kena. Dua hari kemudian sudah nambah lagi. Anak-anak kan belajar dalam satu ruangan, jadi cepat sekali nularnya,” ujarnya, Jumat (14/11).
Ia juga mengatakan banyak orang tua mulai waswas karena sejumlah klinik terlihat penuh saat berobat.
Warga lainnya, Sandi, 40, menyebut kondisi sekolah membuat orang tua lebih waspada.“Kalau ada yang batuk atau demam, langsung kami suruh pulang. Takutnya campak. Anak-anak itu kan dekat sekali duduknya, kena satu bisa kena semua,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didi Kusmarjadi, menyampaikan bahwa tidak semua pasien campak harus dirawat di rumah sakit.
“Campak saja tanpa komplen tidak harus dirawat. Kemungkinan kasus muncul karena vaksin tidak lengkap pada anak serta faktor berkumpul dalam satu ruangan belajar,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi siswa yang berada lama dalam kelas menyebabkan terjadinya kontak erat, sehingga risiko penularan campak meningkat tajam.
Campak merupakan salah satu penyakit dengan tingkat penularan tertinggi. Anak yang tidak memiliki kekebalan lengkap sangat rentan tertular ketika ada kasus di ruang belajar.
“Kalau satu anak kena, yang lain bisa langsung ikut. Apalagi kalau vaksin tidak lengkap,” tambah Didi.
Dinkes Batam telah menginstruksikan seluruh puskesmas memperketat pemantauan dan cepat merespons bila ditemukan klaster kasus di sekolah. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang saat ini masih berlangsung juga menjadi bagian dari penguatan imunisasi.
“Untuk campak bisa langsung ke puskesmas. Kami imbau orang tua segera memberikan vaksin MR kepada anak,” katanya.
Adapun jadwal vaksinasi Campak/MR yakni usia 9 bulan: MR1, usia 18 bulan: MR2 dan Kelas 1 SD: Imunisasi BIAS MR. Bagi yang belum pernah vaksin sama sekali bisa diberikan kapan saja, lalu dosis kedua minimal satu bulan setelahnya.
“Segera vaksin MR di puskesmas terdekat. Saat ini ada peningkatan kasus campak di sekolah-sekolah. Vaksin adalah perlindungan terbaik bagi anak dan keluarga,” tegas Didi.
Dengan meningkatnya pasien demam, ISPA, dan gejala campak, Dinkes berharap masyarakat tidak menunda imunisasi agar fasilitas kesehatan tidak kembali kewalahan menghadapi lonjakan kasus. (*)
Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Ruslan Aspan, saat menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025. Foto. BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Pemerintah pusat tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. Di tengah proses finalisasi regulasi ini, BP Batam siap sedia qmengambil peran strategis dalam memperkuat ekosistem logistik melalui pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan, hingga peningkatan kualitas SDM.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Ruslan Aspan, saat menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025 di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (12/11). Forum itu mempertemukan pemerintah, industri, asosiasi, dan investor dalam merumuskan arah baru transformasi rantai pasok nasional.
Ruslan menyebut, ALFI Convex 2025 menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pelaku usaha, terutama menjelang terbitnya rancangan Perpres yang akan menjadi payung percepatan reformasi logistik di Indonesia.
“Sebagai negara maritim, kelancaran arus barang menjadi kunci daya saing. BP Batam berkomitmen memperkuat infrastruktur backbone, memperluas digitalisasi layanan, serta meningkatkan kualitas SDM agar sektor logistik tumbuh lebih efisien dan kompetitif,” katanya.
Ia menjelaskan, daya saing logistik Indonesia memerlukan perhatian penuh, khususnya pada aspek infrastruktur dan kesiapan ekosistem pendukung di daerah-daerah yang menjadi simpul distribusi nasional, termasuk Batam.
Percepatan transformasi logistik bukan hanya akan menekan biaya logistik, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Batam sebagai salah satu pintu utama investasi Indonesia.
Dalam forum itu, BP Batam bersama pelaku industri membahas empat pilar utama yang menjadi fokus penguatan sektor logistik: penguatan infrastruktur backbone, integrasi dan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta. Momentum ini harus menjadi semangat gotong royong untuk mendorong daya saing industri nasional,” ujar Ruslan.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebyt, forum seperti ALFI Convex menjadi kanal penting untuk mendengar langsung masalah dan tantangan yang dihadapi pelaku logistik.
“Masih ada tantangan yang mesti kita benahi bersama. Perlu kerja nyata, kerja sama lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan agar transformasi logistik nasional dapat berjalan,” ujarnya.
Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional yang tengah dibahas pemerintah menitikberatkan pada tiga langkah utama, yakni peningkatan konektivitas infrastruktur, digitalisasi end-to-end layanan logistik, serta penguatan kompetensi SDM logistik.
Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menambahkan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing Indonesia.
“Sektor logistik adalah urat nadi perdagangan. Kolaborasi erat akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global,” kata dia. (*)
Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Ruslan Aspan, saat menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025. Foto. BP Batam untuk Batam Pos
batampos – Pemerintah pusat tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional. Di tengah proses finalisasi regulasi ini, BP Batam siap sedia qmengambil peran strategis dalam memperkuat ekosistem logistik melalui pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan, hingga peningkatan kualitas SDM.
Demikian disampaikan oleh Deputi Bidang Pengelolaan Bandara, Pelabuhan dan Lalu Lintas Barang BP Batam, Ruslan Aspan, saat menghadiri ALFI Conference and Exhibition (Convex) 2025 di ICE BSD Tangerang Selatan, Rabu (12/11). Forum itu mempertemukan pemerintah, industri, asosiasi, dan investor dalam merumuskan arah baru transformasi rantai pasok nasional.
Ruslan menyebut, ALFI Convex 2025 menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pelaku usaha, terutama menjelang terbitnya rancangan Perpres yang akan menjadi payung percepatan reformasi logistik di Indonesia.
“Sebagai negara maritim, kelancaran arus barang menjadi kunci daya saing. BP Batam berkomitmen memperkuat infrastruktur backbone, memperluas digitalisasi layanan, serta meningkatkan kualitas SDM agar sektor logistik tumbuh lebih efisien dan kompetitif,” katanya.
Ia menjelaskan, daya saing logistik Indonesia memerlukan perhatian penuh, khususnya pada aspek infrastruktur dan kesiapan ekosistem pendukung di daerah-daerah yang menjadi simpul distribusi nasional, termasuk Batam.
Percepatan transformasi logistik bukan hanya akan menekan biaya logistik, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Batam sebagai salah satu pintu utama investasi Indonesia.
Dalam forum itu, BP Batam bersama pelaku industri membahas empat pilar utama yang menjadi fokus penguatan sektor logistik: penguatan infrastruktur backbone, integrasi dan digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta kolaborasi lintas sektor.
“Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk swasta. Momentum ini harus menjadi semangat gotong royong untuk mendorong daya saing industri nasional,” ujar Ruslan.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono, menyebyt, forum seperti ALFI Convex menjadi kanal penting untuk mendengar langsung masalah dan tantangan yang dihadapi pelaku logistik.
“Masih ada tantangan yang mesti kita benahi bersama. Perlu kerja nyata, kerja sama lintas sektor, serta komitmen berkelanjutan agar transformasi logistik nasional dapat berjalan,” ujarnya.
Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional yang tengah dibahas pemerintah menitikberatkan pada tiga langkah utama, yakni peningkatan konektivitas infrastruktur, digitalisasi end-to-end layanan logistik, serta penguatan kompetensi SDM logistik.
Wakil Menteri Perdagangan RI, Dyah Roro Esti Widya Putri, menambahkan, sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor penentu dalam meningkatkan daya saing Indonesia.
“Sektor logistik adalah urat nadi perdagangan. Kolaborasi erat akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global,” kata dia. (*)
Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Keuskupan Pangkalpinang, Chrisanctus Paschalis Saturnus. F. Widodo/Batam Pos.
Membaca Siklus Kekerasan Merlin terhadap Intan dalam Bayang-Bayang Roslina Oleh: Romo Paschal
HARI ini hampir sepanjang hari saya berada di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam, menyaksikan sebuah persidangan yang amat menguras tenaga dan emosi. Sidang itu membuka tabir kisah kelam tentang dugaan kekejaman seorang majikan bernama Roslina, serta penderitaan dua sepupu, Merlin dan Intan, yang dulu hidup rukun, namun kini terjerat luka yang dalam.
Di ruang sidang, kesaksian demi kesaksian menggema. Rekaman video yang diputar berulang kali memperlihatkan adegan yang menyakitkan, menghadirkan potret suram tentang bagaimana kuasa, tekanan, dan lingkungan kerja bisa mengubah nurani manusia.
Saya juga menyaksikan bagaimana para pengunjung sidang meluapkan emosinya hingga menjelang tengah malam. Banyak dari mereka marah atas pola pertanyaan dari kuasa hukum yang dianggap berputar-putar, dingin, dan sama sekali tidak berpihak pada korban. Derita seolah diperlakukan hanya sebagai narasi yang bisa dibantah, bukan pengalaman yang menuntut empati.
Pengalaman hari ini membuat saya terdorong menuliskan catatan bertajuk “Sepupu di Bawah Bayang Kuasa.” Judul ini bukan sekadar menggambarkan konflik keluarga, tetapi membaca ulang kisah dua saudara yang nasibnya terjerat dalam lingkar kekuasaan seorang majikan di sebuah rumah mewah. Dalam situasi itu, ketulusan berubah menjadi derita, dan kasih persaudaraan menjelma kebengisan.
Persidangan hari ini menjadi saksi bahwa kejahatan tidak selalu lahir dari kebencian pribadi, melainkan tumbuh perlahan di bawah bayang kekuasaan yang menindas, dan itu terjadi dengan mengerikan.
Berikut empat catatan yang saya kira penting untuk membaca situasi yang tidak mudah ini. Dua sepupu kandung dari Sumba yang merantau ke Batam dengan harapan, namun di tengah perjalanan, salah satunya mendapat kuasa dan yang lainnya mendapat luka.
1. Kekerasan tidak selalu lahir dari kebencian, tetapi dari struktur kuasa yang rusak
Meski Merlin dan Intan adalah sepupu dan berasal dari Sumba, relasi mereka berubah drastis di Batam. Merlin berada di posisi kuasa sebagai orang kepercayaan majikan (Roslina), memiliki kendali penuh atas ruang hidup Intan.
Dalam situasi seperti ini, hubungan kekerabatan tersingkir oleh hirarki: siapa yang punya uang, rumah, dan kuasa, dialah “tuan”. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan mudah terjadi ketika seseorang memiliki kuasa absolut atas orang lain. Kekuasaan itu perlahan mematikan empati, nurani, bahkan persaudaraan.
Kesaksian Intan menggambarkan hal itu dengan jelas: “Di Sumba kita saudara, kalau di sini lain cerita,” begitu kata Merlin kepadanya.
2. Siklus kekerasan dan trauma yang diwariskan (cycle of violence)
Ada kemungkinan Merlin sendiri pernah mengalami atau menyaksikan kekerasan, baik dalam keluarga, masa kecil, maupun di lingkungan kerja. Orang yang hidup lama dalam sistem keras dan tidak adil sering menyerap logika kekerasan sebagai cara bertahan hidup.
Dalam dirinya mungkin ada konflik batin, antara kasihan kepada Intan dan takut pada Roslina. Kesaksiannya menunjukkan hal ini: setelah memukul, ia pernah merasa sedih dan bahkan memberi uang untuk membeli obat bagi Intan. Namun ia tetap memilih berpihak pada yang berkuasa. Itulah tragedi trauma yang diteruskan.
Kekerasan yang tak pernah diolah akan selalu berubah menjadi kekerasan yang diteruskan.
3. Kekerasan tumbuh dari rasa malu, iri, dan keinginan diterima pelaku utama
Dalam dinamika seperti ini, loyalitas dan rasa takut bercampur. Merlin mungkin ingin menunjukkan kesetiaan kepada Roslina dengan menjadi “pengawas” yang keras terhadap Intan.
Ia meniru kekejaman sebagai cara bertahan agar tidak menjadi korban berikutnya. Polanya klasik: yang ditindas di atas akan menindas yang di bawah.
Dalam sejumlah kasus PRT yang ditangani JALA PRT, majikan bahkan sengaja menciptakan skenario di mana pekerja rumah tangga lain dipaksa menyiksa sesama PRT agar tangan majikan “tetap bersih”. Jika demikian pola yang terjadi, maka situasinya jauh lebih gelap dari yang tampak.
4. Budaya patriarkal dan feodal memperkuat kekerasan
Di sebagian komunitas pekerja migran masih melekat pola pikir: “Kalau sudah kerja di rumah orang, harus tunduk dan tahan.” Kesaksian Intan tentang nasihat keluarganya menunjukkan hal itu.
Kekerasan lalu dianggap sebagai “cara mendidik”, bukan tindakan kriminal. Ketika seseorang seperti Merlin memegang kuasa dalam mata rantai itu, ia mengulang norma lama dengan kekerasan yang lebih brutal.
Catatan Penutup
Merlin tidak hanya kehilangan kasih pada sepupunya; ia kehilangan kemanusiaannya sendiri karena hidup dalam sistem yang mengajarkan kekerasan sebagai bahasa kekuasaan.
Ia mungkin tampak tegar saat menyiksa, namun sesungguhnya ia menjadi cermin dari luka yang pernah dialaminya.
Kekerasan seperti ini tidak dibawa dari Sumba, ia tumbuh di sini, di Batam. Tumbuh dari rasa takut, trauma, dan sistem sosial yang membiarkan manusia menindas sesamanya, bahkan keluarganya sendiri, demi bertahan hidup.
Kisah ini tentu tidak berhenti di meja hijau. Di balik pasal-pasal dan kesaksian yang berulang, ada jeritan manusia yang dulu saling menyebut saudara. Saya berharap majelis hakim dapat melihat perkara ini bukan hanya dari kacamata hukum yang kaku, tetapi juga dari sisi kemanusiaan yang retak.
Akan sangat baik bila jaksa menghadirkan ahli jiwa atau kriminolog untuk menjelaskan dinamika kasus ini secara terang. Karena keadilan sejati bukan hanya menghukum, tetapi juga memulihkan, agar luka yang diwariskan tidak terus menular.
Bukan berarti membebaskan Merlin dari dakwaan, tetapi membaca perkara ini secara utuh dan berimbang.
Semoga kisah ini menjadi pengingat pahit: siapa pun bisa menjadi korban atau pelaku bila hidup terlalu lama dalam sistem yang membiarkan kekerasan tumbuh.
Kiranya keadilan yang lahir dari persidangan ini tidak hanya menjatuhkan vonis, tetapi menghidupkan kembali keyakinan bahwa kasih dan kemanusiaan masih mungkin dipulihkan—asal lahir dari ketulusan, penyesalan, dan keinginan untuk merajut kembali persaudaraan yang pernah terjalin indah di Sumba.
Ilustrasi. Pekerja pabrik saat pulang kerja di kawasan Batamindo, Mukakuning, Seibeduk.
batampos – Dewan Pengupahan Kota (DPK) Batam, mulai memetakan arah pembahasan UMK 2026 setelah menerima informasi awal terkait rencana perubahan besar dalam regulasi pengupahan nasional. Perubahan itu mencakup rumusan baru Kebutuhan Hidup Layak (KHL), revisi komponen alfa, hingga penataan ulang upah sektoral.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Batam, Yudi Suprapto, meminta adanya pertemuan “ice breaking” agar komunikasi antarpemangku kepentingan lebih cair sebelum memasuki ruang negosiasi yang biasanya panas.
Yudi memaparkan sejumlah poin penting terkait rumusan baru penghitungan upah minimum yang tengah disiapkan pemerintah pusat. Meski regulasi final belum diterbitkan, informasi awal telah disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada daerah.
“DPK perlu bersiap karena akan ada perubahan signifikan dalam penghitungan upah. Kami sudah mengikuti rapat dengan Kemnaker, termasuk pembahasan seputar perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021,” katanya, Jumat (14/11).
Perubahan rumusan KHL menjadi salah satu poin krusial. Kemnaker diketahui sedang berdiskusi dengan International Labour Organization (ILO) untuk memproyeksikan KHL baru yang lebih menyesuaikan kebutuhan pekerja dan keluarganya di berbagai daerah.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan aturan baru terkait disparitas upah antarprovinsi dan antarkabupaten/kota. Aturan ini nantinya akan dituangkan dalam peraturan pemerintah tersendiri untuk memastikan kenaikan UMK berlangsung proporsional dan tetap menjaga daya saing ekonomi antarwilayah.
Pembahasan lainnya menyangkut wacana pengaturan siklus peninjauan upah secara periodik. Regulasi pengupahan nasional direncanakan dirancang agar dapat digunakan dalam pembahasan upah setiap tiga hingga lima tahun, bukan setiap tahun seperti pola yang berjalan saat ini.
Yudi menyebut adanya rencana penetapan sektor-sektor unggulan di setiap daerah sebagai dasar penentuan Upah Minimum Sektoral (UMS).
Dari sisi teknis penghitungan, komponen alfa–faktor penentu kenaikan upah yang mengacu pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi–dipastikan akan mengalami perubahan. Revisi alfa jadi salah satu perhatian terbesar daerah karena berpotensi mengubah tren kenaikan UMK.
Rancangan Perubahan Kedua terhadap PP Nomor 36 Tahun 2021 juga membuka peluang hadirnya mekanisme baru dalam penetapan UMK dan UMS. Karena itu, Kemnaker disebut tengah mempercepat perumusan final dan segera berkonsultasi dengan Sekretaris Negara.
Menurut dia, selama regulasi dan petunjuk teknis belum turun, DPK Batam tidak bisa memulai pembahasan resmi. Namun, koordinasi awal tetap dilakukan untuk menghindari keterlambatan dan memastikan Batam siap ketika aturan final dirilis.
“Begitu regulasi keluar, kami langsung masuk ke pembahasan UMK. Semua masukan dari buruh dan Apindo akan menjadi bagian penting dalam proses itu,” katanya.
Ia berharap, pembahasan UMK tahun ini dapat berlangsung kondusif dan diterima semua pihak. Komitmen menjaga dialog produktif, katanya, menjadi kunci agar penetapan UMK tidak menimbulkan gejolak di tingkat pekerja maupun pengusaha.
“Kami ingin proses berjalan transparan, proporsional, dan berbasis regulasi. Kami komit menciptakan suasana kondusif hingga UMK 2026 ditetapkan,” ujar dia. (*)
Roslina usai menjalani sidang di PN Batam, Senin (3/11). Foto. Iman Wachyudi/ Batam Pos
batampos – Kondisi psikologis Intan, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan majikannya, Roslina, dinilai masih jauh dari pulih meski kasusnya telah memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Batam.
Trauma yang sempat mereda kembali muncul setelah Intan harus berhadapan dengan ingatan pahit masa lalu saat memberikan kesaksian di ruang sidang.
Psikiater pendamping Intan, Nasrani, mengungkapkan bahwa kondisi korban hingga kini masih sangat labil, terutama saat harus berinteraksi dengan orang asing atau menjalani aktivitas yang memerlukan kepercayaan diri.
Trauma berat yang dialaminya membuat Intan cenderung pasif dan sulit membedakan benar atau salah akibat terlalu sering disalahkan saat bekerja di rumah majikannya.
“Pergelangan tangannya sangat lemah, dan dari segi berpikir dia sulit menilai sesuatu itu benar atau salah. Dia selalu merasa dirinya disalahkan, sehingga ketika melakukan sesuatu, dia merasa sedang dihakimi orang lain,” ujar Nasrani, Jumat (14/11).
Menurutnya, setelah beberapa bulan pendampingan, trauma Intan sempat membaik. Namun persidangan kembali memicu ingatan buruknya. Meski demikian, persiapan matang dilakukan sebelum sidang agar Intan tidak mengalami reaksi histeris seperti sebelumnya.
“Puji Tuhan, kami sudah mempersiapkan dia sebaik mungkin. Jadi ketika harus menghadapi ingatan itu lagi, reaksinya tidak seberat dulu. Psikolog juga sudah melatih Intan cara meregulasi emosi dan menstabilisasi diri ketika trauma muncul,” tambahnya.
Nasrani menjelaskan bahwa kondisi traumatis membuat korban sangat mudah terpicu oleh hal-hal kecil, seperti suara teriakan.
Situasi itu terlihat dalam persidangan ketika ia beberapa kali harus menegur pihak yang bersuara keras, karena suara tersebut dapat memicu Intan kembali ke situasi pengeroyokan yang dialaminya di masa lalu.
“Bahkan melihat kekerasan di TV atau ponsel saja bisa membuat dia menangis, berteriak, atau diam seharian. Sampai sekarang dia tidak bisa memegang gadget karena dapat memicu trauma,” tuturnya.
Untuk membantu proses pemulihan, psikolog meminta Intan menuliskan kembali kronologi kejadian kekerasan sebagai latihan menghadapi ingatan traumatis.
Namun proses ini kerap harus dihentikan sementara ketika Intan mengalami kesulitan, lalu dibantu dengan teknik stabilisasi emosi dan meditasi.
“Setelah melihat video kekerasan di sidang, jelas kondisinya kembali terganggu. Dia punya gangguan tidur, dan malam ini kemungkinan akan kambuh,” jelasnya.
Di shelter tempat Intan tinggal sementara, tim pendamping rutin melakukan stabilisasi emosi melalui teknik pernapasan, rekreasi komunitas, hingga kegiatan menonton bersama untuk membantunya pulih secara perlahan.
Sementara itu, Ketua KKPPMP Kepri, Chrisanctus Paschalis Saturnus atau Romo Paschal, menegaskan bahwa keterangan Intan di persidangan sangat konsisten dengan bukti berupa video penganiayaan yang diputar di akhir sidang.
“Apa yang disampaikan Intan dibuktikan dengan video. Itu cukup kuat untuk membuktikan penganiayaan yang sangat keji,” ujarnya.
Romo Paschal juga menyoroti kurangnya sensitivitas dalam proses tanya jawab di persidangan, karena beberapa pertanyaan yang telah dijawab Intan justru kembali diulang, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis korban.
“Dalam mencari keadilan, sensitivitas terhadap korban tidak boleh dilupakan,” ujarnya .
Kasus kekerasan yang menimpa Intan masih berlanjut di PN Batam, sementara proses pemulihan korban menjadi perhatian utama para pendamping untuk memastikan ia dapat terus bertahan menghadapi proses hukum yang sedang berjalan. (*)
