Minggu, 3 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9711

Batasi Mobilitas Liburan Demi Cegah Covid-19

Ahmadi Sultan
-
0
Batasi Mobilitas Liburan Demi Cegah Covid-19

batampos.co.id – Kasus penularan Covid-19 masih tinggi. Sehari di atas 5-6 ribuan kasus. Maka selain tentunya wajib protokol 3M yakni wajib memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun, masyarakat juga diimbau untuk membatasi mobilitas berlibur.

Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan menjelang libur akhir tahun, secara alamiah, antusiasme masyarakat adalah memanfaatkan waktu senggang untuk bepergian, baik untuk silaturahmi, maupun untuk tujuan pariwisata. Namun dia mengingatkan bahwa pergerakan manusia atau mobilitas memiliki risiko untuk menigkatkan penularan Covid-19.

“Berdasarkan penelitian mengenai dampak mobilitas libur imlek di Tiongkok tahun ini, ditemukan bahwa kota yang letaknya lebih dekat dengan wilayah pusat epidemik Covid-19 sekaligus lebih dekat dengan perkotaan yang padat penduduk, akan memiliki risiko kemunculan kasus baru yang lebih tinggi,” tegasnya dalam konferensi pers, Selasa (15/12).

Sementara pembatasan mobilitas antarkota dapat menekan risiko penularan sebesar 70 persen. Untuk pembatasan mobilitas dalam kota sebesar 40 persen harus diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang baik.

“Berdasarkan penelitian lain tahun 2020, mengenai dampak mobilitas penduduk pada wabah di Taiwan, ditemukan bahwa waktu, durasi, dan tingkat pembatasan perjalanan memiliki andil dalam menentukan besar jumlah kasus,” tuturnya.

Selain itu, sudah jelas, berdasarkan data, setiap liburan yang meningkatkan mobilitas penduduk akan mengakibatkan lonjakan kasus pada 2 sampai 4 minggu setelahnya. Walaupun ada masyarakat yang merasa sudah aman karena telah melewati hari-hari tersebut tanpa terjangkit Covid19, menurut Prof Wiku itu hanya keamanan yanag palsu.

“Semakin tinggi mobilitas, semakin tinggi risiko kita tertular atau lebih parah lagi menulari orang-orang yang kita sayangi. Maka, masyarakat diharapkan mampu mengenali dengan baik risiko jenis mobilitas dan kegiatan yang dilakukan. Saya imbau, jika perjalanan yang akan dilakukan tidak mendesak, diharapkan tidak melakukan perjalanan dan tetap selalu patuhi protokol kesehatan,” katanya.(jpg)

Pergerakan Penumpang dan Barang di Bandar Udara Hang Nadim Naik

Aris
-
0
Pergerakan Penumpang dan Barang di Bandar Udara Hang Nadim Naik

batampos.co.id – Pergerakan penumpang dan barang di Bandara Internasional hang Nadim Batam pada November 2020 mengalami kenaikan.

Berdasarkan data yang diberikan pergerakan pesawat tercatat 1.017 pesawat datang dan 1.009 pesawat yang berangkat, serta sebanyak 67 penerbangan lokal (pesawat kecil).

General Manager BUBU Hang Nadim Batam, Benny Syahroni, mengatakan, jumlah penumpang yang berangkat pada November 2020, tercatat sebanyak 95.545 penumpang.

“Sementara yang datang sebanyak 98.632 penumpang. Selain itu, tercatat sebanyak 16.510 penumpang yang transit di Bandara Hang Nadim,” jelasnya.

Ia mengatkaan, untuk kegiatan bongkar muat kargo, tercatat sebanyak 1.382.195 kg bongkar dan 1.138.357 kg muat.

Para penumpang saat melakukan check in di Bandara Hang Nadim Batam. Pergerakan penumpang dan barang di Bandara Internasional hang Nadim Batam pada November 2020 mengalami kenaikan. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

“Dengan demikian total keseluruhan dari jumlah arus lalu lintas angkutan udara periode Januari sampai dengan November 2020, untuk penerbangan pesawat sebanyak 22.354 pesawat, dengan rincian sebanyak 10.854 pesawat datang dan 10.847 pesawat berangkat,” jelasnya.

Sedangkan total jumlah penumpang sepanjang Januari sampai dengan November 2020, sebanyak 2.230.844 penumpang.
Dengan rincian 1.013.889 penumpang datang dan 1.046.044 penumpang berangakt

Sedangkan total arus barang (kargo) sebanyak 26.944.283 kg, dengan rincian 12.451.109 kg bongkar dan 14.271.585 kg muat.

Benny memperkirakan menjelang Natal 2020 dan Tahun Baru (Nataru) 2021 diperkirakan jumlah arus penumpang di bandara Hang Nadim akan mengalami peningkatan.

Pihaknya juga telah mengantisipasi lonjakan penumpang dengan membuat posko operasional yang terdiri dari berbagai unsur di bandara.

Khususnya untuk lebih mendukung pelayanan dan memperketat protokol kesehatan pencegahan Covid-19.(*/esa)

Perolehan Suara Ansar-Marlin Masih Unggul

Ahmadi Sultan
-
0
Perolehan Suara Ansar-Marlin Masih Unggul

batampos.co.id – Penghitungan suara pasangan calon (paslon) Gubernur Kepri versi real count KPU terus direkap. Hingga Rabu (16/12), sekitar pukul 21.00 data yang masuk Sirekap KPU sudah mencapai 77,33 persen atau 3.141 dari 4.062 tempat pemungutan suara (TPS).

Paslon nomor urut tiga, Ansar Ahmad-Marlin Agustina masih bertengger di posisi teratas dengan perolehan suara 260.700 suara atau sebesar 42,4 persen. Sementara paslon nomor urut dua Isdianto-Suryani berada di posisi kedua dengan perolehan suara 217.615 atau 35,4 persen, serta paslon nomor urut satu Soerya Respationo-Iman Sutiawan memperoleh suara 136.786 atau 22,2 persen.

Dari tujuh kabupaten kota di Kepri, Natuna, Bintan, dan Anambas sudah menyelesaikan proses Sirekap hingga 100 persen. Sisanya, Karimun 99,28 persen, Lingga 98,36 persen, Tanjungpinang 86,94 persen, dan Batam 60,73 persen.

Untuk Natuna, suara terbanyak diperoleh paslon nomor unrut tiga Ansar-Marlin dengan perolehan suara 19.003. Disusul paslon nomor dua Isdianto-Suryani dengan jumlah suara 16.938, serta paslon nomor satu Soerya-Iman dengan jumlah perolehan suara 8.164.

Di Kabupaten Anambas, suara terbayak juga diperoleh Ansar-Marlin dengan total 11.924 suara. Disusul paslon nomor 2 Isdianto-Suryani 7.650 suara, dan paslon Soerya-Iman 6.160 suara. (*/jpg)

Karena Wajib Tes Swab, 133.000 Paket Perjalanan ke Bali Dibatalkan

Ahmadi Sultan
-
0
Karena Wajib Tes Swab, 133.000 Paket Perjalanan ke Bali Dibatalkan

batampos.co.id – Kebijakan Pemprov Bali yang mewajibkan wisatawan melakukan tes swab PCR berdampak pada sektor pariwisata. Sejumlah calon wisatawan mengurungkan niat untuk mengunjungi Pulau Dewata itu.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mencatat, sampai Selasa malam (15/12) ada permintaan refund dari 133.000 paket perjalanan. Jumlah tersebut diperkirakan memiliki nilai transaksi sekitar Rp 317 miliar.

”Kami disibukkan oleh komplain karena ada permintaan PCR untuk datang ke Bali. Dari laporan anggota, data permintaan refund cukup mengkhawatirkan,” ujar Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani kemarin (16/12).

Pihaknya, jelas Hariyadi, bisa memahami kondisi pandemi. PHRI menyatakan mendukung kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Namun, dia mengingatkan bahwa faktor ekonomi juga harus diperhatikan.

”Bali itu di kuartal ketiga pertumbuhannya minus 12,28. Ini tentunya bagi masyarakat Bali sangat memprihatinkan. Karena mereka expecting satu tahun itu festive-nya sebetulnya dua kali. Liburan pertengahan tahun dan liburan akhir tahun,” ungkapnya.

PHRI berharap pemerintah lebih memperhatikan unsur sosialisasi saat mengeluarkan sebuah aturan. Hariyadi menilai aturan yang mendadak membuat ketidakpastian pengusaha makin besar di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu.

”Kalau ada sosialisasi, kami bisa menyiapkan. Tapi, karena ini sudah berjalan, mood para wisatawan sudah hilang. Kami sangat berharap pelaku usaha diajak bicara. Tentu kami akan memberikan pendapat yang objektif berdasar fakta dan data,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Wishnutama Kusubandio meminta pelaku pariwisata sama-sama mencari jalan untuk menyiasati pandemi. Kemenparekraf sendiri sedang fokus meningkatkan sertifikasi clean, health, safety and environment (CHSE) pada pelaku parekraf. Itu untuk memastikan aspek yang mendukung kebersihan dan kesehatan bisa terpenuhi.

”Pariwisata tidak akan bangkit kalau kita tidak melakukan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya,” tutur dia kemarin.(jpg)

Jokowi Jadi Pengguna Pertama, Jadi Bukti Vaksin Covid-19 Aman

Ahmadi Sultan
-
0
Jokowi Jadi Pengguna Pertama, Jadi Bukti Vaksin Covid-19 Aman

batampos.co.id – Kesiapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi yang pertama menggunakan vaksin Covid-19 mematahkan spekulasi sebagian kalangan yang masih mempertanyakan keamanan vaksin Sinovac asal China.

“Kalau Presiden jadi orang pertama yang bakal menggunakan vaksin, itu luar biasa. Ini menjadi contoh sekaligus mematahkan dugaan bahwa vaksin itu tidak aman. Ternyata Presiden saja menggunakan, itu menghapus dugaan bahwa vaksin apa itu tidak aman. Itu artinya vaksin aman untuk dipakai, tidak ada efek samping buktinya Presiden pakai,” ujar Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid, Rabu (16/12).

Wakil Ketua Umum DPP PKB ini mendorong agar vaksin Covid-19 yang saat ini sudah tersedia agar dipercepat proses uji klinisnya dan juga izin edarnya sehingga masyarakat memiliki kepastian.

“Itu menjadi harapan ketika ada kepastian kapan vaksin yang sudah sekian lama disimpan ini akan diedarkan. Ini menjadi harapan yang positif sehingga menimbulkan apa namanya semangat, optimisme publik. Kalau sudah ada waktunya dan diajarkan segera dipublikasi sekuat mungkin siapa-siapa yang sudah divaksin,” tuturnya.

Karena jumlah yang terbatas, Gus Jazil meminta pemerintah untuk membuat skala prioritas dengan mengacu pada data yang valid. Meskipun vaksin belum tercukupi untuk semuanya, tetapi sebagian itu sudah bisa diterima oleh masyarakat.

“Vaksin ini sasarannya harus tepat. Pertama kepada orang yang rentan. Kedua bagaimana dengan pemberian vaksin bisa menggerakkan ekonomi dalam satu daerah. Jadi nanti Kementerian Kesehatan bisa menilai mana yang harus segera mendapatkan vaksin,” katanya.

Terkait penggratisan vaksin seperti disampaikan Jokowi, Gus Jazil mengatakan bahwa pemerintah harus menghitung dengan jelas berapa biaya yang dibutuhkan. Namun, menurutnya karena vaksinasi dibutuhkan biaya besar jika diberlakukan secara nasional maka pihaknya justru mengusulkan tidak semua digratiskan. Bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi maka tidak perlu gratis.

“Karena negara ini kan sedang kekurangan anggaran, sedang krisis sehingga tidak semua harus gratis kalau saya. Apalagi kalau uangnya dari mana itu gratis? Berapa besar yang harus digratiskan? Itu harus dihitung secara transparan,” urainya.

Hal terpenting, kata Gus Jazil, adalah bagaimana pengedaran vaksin bisa dipercepat sehingga kondisi sosial masyarakat bisa segera pulih dan ekonomi kembali bergerak.(jpg)

Terkini, 2.626 Karyawan Swasta di Batam Terpapar Covid-19

Aris
-
0
Terkini, 2.626 Karyawan Swasta di Batam Terpapar Covid-19

batampos.co.id – Kasus Covid-19 di Kota Batam terus bertambah, bahkan saat ini total sudah 4.692 warga Batam yang terkonfirmasi positif dan dari jumlah itu 2.626 orang merupakan karyawan swasta.

Dilansir dari website lawancorona.batam.go.id diketahui pada Rabu (16/12/2020) diketahui 32 warga Batam dinyarakan positif Covid-19.

Bahkan 24 di antaranya diketahui bergejala, 4 orang tanpa gejala dan 4 orang kontak dengan pasien Covid-19 sebelumnya.

Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam hingga Rabu (16/12/2020).

Pada hari yang sama juga terdapat 17 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh. Sehingga saat ini total pasien yang sembuh sebanyak 3.762 orang.

Sementara yang masih dalam perawatan sebanyak 810 orang dan 120 orang meninggal dunia.(*/esa)

Anggaran Rumah Subsidi Naik Jadi Rp 18 Triliun

Aris
-
0
Anggaran Rumah Subsidi Naik Jadi Rp 18 Triliun

batampos.co.id – Pengembang properti di Batam optimistis 2021 akan menjadi masa rebound bagi perekonomian Batam. Sehingga dapat menjadi momentum tepat untuk tumbuhnya pasar penjualan properti.

”Optimisme tersebut sudah disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Beliau tidak sembarangan bicara, karena pakai data. Diyakini perekonomian Indonesia tahun depan akan tumbuh lima persen,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Batam, Achyar Arfan, Rabu (16/12/2020) seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Keyakinan tersebut ditunjukkan dari pagu anggaran untuk pembangunan rumah subsidi yang naik dari Rp 12 triliun menjadi Rp 18 triliun tahun depan.

”Sektor properti memang jadi perhatian menteri, khususnya rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pengembang rumah ini juga terbukti tahan krisis, karena pasarnya selalu ada dan stabil,” sebutnya.

2020 diwarnai dengan rontoknya sektor pariwisata dan pendukungnya. Tapi di tengah pandemi, industri manufaktur tetap stabil.

”Para pekerjanya masih sangat layak dapat kredit pemilikan rumah (KPR),” tuturnya.

Ditambah lagi, optimisme juga tumbuh berkat hadirnya vaksin Covid-19 di Indonesia.

”Dapat vaksin membuat optimisme tumbuh. Tapi, memang ada yang berubah, yakni terkait kepedulian terhadap kebersihan dan protokol kesehatan,” jelasnya.

Protokol kesehatan (protkes) yang ketat belum akan membuat warga asing datang untuk membeli rumah di Batam.

Makanya, tahun depan, pengembang fokus mengincar pasar domestik.

Ilustrasi. Geliat pembangunan perumahan di wilayah Seibeduk terus berkembang. Foto diambil beberapa waktu lalu. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

”Bisa dilihat dari lalu lintas pesawat yang mulai penuh. Mobilitasnya sudah berjalan selama tiga bulan terakhir ini,” tuturnya.

Pasar domestik didominasi oleh kalangan milenial.

”Potensi market ini sudah lama digarap REI, untuk membantu mereka yang masih belum memiliki rumah tetap,” katanya.

Tapi, banyak kendala di lapangan yang terjadi karena budaya kerja di Batam.

”Mereka yang tinggal di kontrakan, kita belum tahu apa punya rencana jangka panjang tinggal lama di Batam atau tidak karena pekerjaannya masih berstatus kontrak,” ungkapnya.

Achyar mengatakan, 80 persen dari pekerja di Batam berstatus kontrak.

”Kontrak yang diperpanjang, kemudian diperpanjang lagi bisa sampai 80 persen. Itu untuk kalangan menengah ke bawah.
Sedangkan yang posisinya manajer biasa sudah diikat permanen,” sebutnya.

Status kontrak memang menjadi kendala bagi bank dalam memberikan kredit pemilikan rumah (KPR).

”Bagi mereka, kepastian kerja itu penting. Bank memang lebih suka karyawan permanen. Tapi ada juga yang melihat dari kesta-
bilan perusahaan, misalnya dua kali dikontrak perusahaan yang sama, dan sudah berdiri lima tahun, maka dianggap sudah stabil dan memenuhi syarat,” ucapnya.

Tapi, tetap saja bank masih selektif dan lebih menyukai kepastian dari status permanen dan perusahaan yang sudah mapan.

”Makanya banyak pengembang ganti strategi, dengan cash bertahap, misalnya enam atau tujuh tahun. Jadi, mereka KPR sama kami (developer, red),” imbuhnya.

Sayangnya, kultur inflasi yang terus meningkat tanpa diimbangi peningkatan gaji memang menjadi kendala memiliki rumah.

Makanya, perlu campur tangan pemerintah.

”Harga rumah naik cepat, tapi gaji tidak tambah banyak. Makanya akan susah orang saat ini punya rumah. Tambah lagi tahun ini, daya beli menurun karena pandemi,” pungkasnya.(jpg)

Dihukum 18 Tahun Penjara Karena Korupsi, Mantan Presiden PKS Ajukan PK

Ahmadi Sultan
-
0
Dihukum 18 Tahun Penjara Karena Korupsi, Mantan Presiden PKS Ajukan PK

batampos.co.id – Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luhtfi Hasan Ishaaq mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK) atas vonis Mahkamah Agung (MA) tingkat kasasi yang menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara. Lutfi merupakan terpidana kasus korupsi kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tim kuasa hukum Luthfi Hasan, Sugiyono menilai, ada kekeliruan atas vonis 18 tahun penjara yang dijatuhkan MA pada tingkat kasasi. Dia menyebut, ada kekhilafan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap kliennya.

“Setelah mempelajari putusan pada tingkat kasasi, pemohon temukan alasan-alasan untuk mengajukan PK, adapun alasan-alasan yang sangat menentukan adalah kekeliruan hakim sangat nyata,” kata Sugiyono di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (16/12).

Mantan petinggi PKS itu kini tengah menjalani hukuman yang membelitnya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Dia pun mendatangi langsung PN Tipikor Jakarta untuk mengajukan PK.

Dalam permohonan PK, Luthfi membandingkan kasusnya dengan kasus korupsi yang dilakukan mantan Ketua DPD Irman Gusman dan mantan Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham. Dia memandang, perkara korupsi yang membelitnya tidak jauh berbeda dengan mereka.

Kekeliruan mendasar hakim kasasi terhadap Luthfi Hasan, sambung Sugiyono, terkait penerapan pasal putusan yang tidak berubah yaitu pasal 12 huruf a UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Terpidana selaku penyelenggara negara sama-sama menerima uang dari pihak swasta, namun penerimaan uang tidak masuk dalam ranahnya. Pemohon tidak dilakukan secara adil oleh karena itu pemohon mengajukan PK,” tegas Sugiyono.

Sementara itu, terkait perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU), kata Sugiyono, perbuatan pencucian uang yang dituduhkan terhadap kliennya tidak sesuai dengan waktu penerapan UU TPPU.

“Wajib bagi penuntut umum untuk merinci detail tindak pidana yang diduga menjadi predicate crime pencucian uang. Pemohon menilai pertimbangan hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak memenuhi unsur tempus delicti tindak pidana asal sehingga hanya menjadi dugaan saja,” pungkas Sugiyono.

Umtuk diketahui, pada tingkat kasasi hukuman Luthfi Hasan diperberat menjadi 18 tahun pidana penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan. Serta ditambah dengan pencabutan hak politik usai menjalani pidana pokok.

Putusan kasasi tersebut lebih berat dari putusan tingkat pertama dan pada Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan hukuman terhadap Luthfi agar dipidana selama 16 tahun penjara dengan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.(jpg)

Vaksin Covid-19 Boleh Edar Jika Ada Izin BPOM dan Label Halal

Ahmadi Sultan
-
0
Vaksin Covid-19 Boleh Edar Jika Ada Izin BPOM dan Label Halal

batampos.co.id – Anggota MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menegaskan, 1,2 juta vaksin Covid-19 siap pakai dari perusahaan asal China Sinovac yang sudah berada di Indonesia, boleh diedarkan asal sudah mendapatkan Emergency Use Authorization (EUA). Atau izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

EUA, disepakati berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) hasil konsultasi dengan beberapa regulator obat dunia seperti FDA (Amerika Serikat) dan EMA (Eropa), bisa dikeluarkan saat pandemi jika vaksin bisa memenuhi persyararatan terkait kelengkapan data seperti laporan menyeluruh uji klinik vaksin fase 1 dan 2, analisis interim fase 3, dan data efficacy (efektivitas) vaksin minimum 50 persen.

Sedangkan sertifkasi halal dikeluarkan jika vaksin tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan MUI. Izin-izin tersebut sangat penting, sebab akan memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat sehingga diharapkan bisa meminimalisir keengganan dan ketakutan rakyat untuk divaksinasi.

“Ini mesti benar-benar diperhatikan secara serius sebab pemerintah memang bertanggung jawab memastikan keselamatan dan kesehatan rakyat,” katanya saat hadir secara virtual pada acara Diskusi Empat Pilar dengan tema ‘Menanti Sertifikasi Halal Vaksin Covid-19’ kerjasama MPR dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center MPR/DPR, lobi Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (15/12).

Namun, anggota MPR yang juga anggota Komisi IX DPR ini mengungkapkan bahwa saat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi IX pada tanggal 10 Desember 2020 lalu, dihadiri Menteri Kesehatan, Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, Kepala BPOM dan Dirut Bio Farma muncul fakta bahwa semua perizinan baik itu EUA dan sertifikasi halal belum bisa dikeluarkan, sebab semuanya masih dalam proses. Artinya, vaksin ini belum bisa atau belum boleh diedarkan di Indonesia.

“Sebagai Wakil Rakyat, kita prinsipnya menginginkan dan meminta kepada pemerintah untuk menuntaskan dulu semua proses tahap perizinan dan semua sertifikat-sertifikat yang harus dikeluarkan, utamakan keselamatan rakyat kami akan dukung sepenuhnya,” tambahnya.

Kurniasih juga menekankan, dalam proses pemenuhan semua perizinan tersebut agar transparan dan independen. “Saya mengajak BPOM dan MUI untuk memahami keadaan darurat seperti ini, rakyat sangat membutuhkan vaksin agar kehidupan mereka berjalan normal kembali,” tandasnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua MUI Pusat Asrorun Niam Sholeh mengungkapkan bahwa isu keamanan dan kehalalan adalah dua aspek yang memang menjadi komitmen pemerintah dalam upaya awal pencarian dan pengadaan vaksin Covid-19.

Komitmen itu dimulai dari tanggal 27 Agustus dengan munculnya inisiasi dari pemerintah melalui Wakil Presiden RI, saat menerima Bio Farma. Waktu itu, Wapres menjelaskan secara khusus mengenai pentingnya aspek kepatuhan syariah di samping aspek keamanan dari pengadaan vaksin. Hal itu, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim teknis untuk percepatan sertifikasi halal vaksin terdiri dari Kementerian BUMN, Kemenkes, BPOM, MUI dan Bio Farma.

Dalam perjalanannya, tenyata Sinovac secara formal mengajukan permohonan sertifikasi halal. Tim pun bergerak cepat dengan melakukan pemeriksaan semua dokumen. Setelah semua proses kelengkapan dokumen terpenuhi, maka pada tanggal 15 Oktober 2020, Tim LPPOM MUI, Tim Komisi Fatwa MUI, Tim Kementerian Kesehatan dan BPOM kemudian berangkat ke Tiongkok untuk kepentingan proses auditing lapangan untuk dua tujuan tadi yakni audit aspek keamanan dan juga tujuan aspek kehalalan.

Setelah melalui karantina mandiri selama dua minggu, tanggal 2-5 November audit kemudian dilaksanakan di Beijing. Tanggal 12 November kembali ke Jakarta dan melakukan rapat internal untuk mengkaji temuan audit. Pada rapat tanggal 14 Desember dikeluarkan hasil audit yakni, masih ada dokumen penting yang harus disediakan Sinovac.

“Posisi terakhir, Tim Auditor masih menunggu dokumen tersebut untuk dilakukan kajian kembali. Pada intinya, MUI sampai detik ini tetap komit memberikan prioritasnya membahas aspek kehalalan vaksin Covid-19,” terangnya.(jpg)

Pelni Tambah Frekuensi KM Kelud, Berikut Jadwalnya…

Aris
-
0
Pelni Tambah Frekuensi KM Kelud, Berikut Jadwalnya…

batampos.co.id – PT Pelni akan menambah frekuensi pelayaran Kapal Motor (KM) Kelud dari Kota Batam ke sejumlah kota dan provinsi jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Kepala Operasional PT Pelni cabang Batam, Adam Izzaudin, mengatakan, ada peningkatan volume kapal untuk Nataru karena Pelni pusat menambah jumlah pelayaran untuk KM Kelud.

”KM Kelud sepanjang Nataru ada 10 jadwal pelayarannya,” ujarnya seperti yang diberitakan Harian Batam Pos.

Adam menyebutkan, KM Kelud dijadwalkan akan berlayar dari Pelabuhan Macobar, Batu Ampar, Batam.

Ilustrasi Kapal Pelni. Foto: Dalil Harahap/Batam POs

Adapun, 10 jadwal pelayaran itu di antaranya:

  1. Minggu, 20 Desember, kapal tiba pukul 03.00 WIB dan            berangkat pukul 06.00 WIB tujuan Tanjung Balai Karimun-      Belawan.
  2. Selasa, 22 Desember tiba 11.00 WIB dan berangkat pukul        14.00 WIB dengan tujuan Belawan.
  3. Kamis, 24 Desember tiba 16.00 WIB dan berangkat pukul        17.00 WIB dengan tujuan Belawan.
  4. Minggu, 27 Desember tiba pukul 12.00 WIB dan berangkat      pukul 14.00 WIB dengan tujuan Tanjung Priok, Jakarta.
  5. Rabu, 30 Desember tiba 06.00 WIB dan berangkat pukul          09.00 WIB dengan tujuan Tanjung Balai Karimun-Belawan.
  6. Jumat, 1 Januari 2021 tiba pukul 18.00 WIB berangkat            pukul 21.00 WIB dengan tujuan Tanjung Priok, Jakarta.

Sementara itu, di Pelabuhan Domestik Sekupang, setelah sebelumnya dihentikan, kapal Batam Jet kembali membuka rute pelayaran dari Pelabuhan Domestik Sekupang menuju Pelabuhan Sri Junjungan, Dumai.

Humas Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Batam, Aina, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima surat pemberitahuan operasi pelayaran.

”Mulai hari ini (kemarin) mereka kembali membuka operasi tujuan Dumai,” ujarnya.

Untuk rute pelayarannya, dari Pelabuhan Domestik Sekupang-Tanjung Balai Karimun-Selat Panjang-Bengkalis dan Dumai.(jpg)

1...9,7109,7119,712...14,251Halaman 9,711 dari 14,251

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000