Sabtu, 2 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 9713

BP Batam Perbaiki Gorong-gorong yang Melintasi Runway dan Taxiway di Bandara Hang Nadim 

Aris
-
0
BP Batam Perbaiki Gorong-gorong yang Melintasi Runway dan Taxiway di Bandara Hang Nadim 

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melakukan pekerjaan perbaikan gorong-gorong corrugated steel yang melintasi runway dan taxiway.

Perbaikan tersebut guna meningkatkan keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Hang Nadim.

Pekerjaan perbaikan tersebut resmi dimulai pada Senin (14/12/2020) yang ditandai dengan penyerahan perlengkapan alat pelindung diri (APD) berupa helm dan rompi kerja.

APD diserahkan oleh Kepala Seksi Pembangunan Bandara Direktorat Infrastruktur Kawasan, Teuku Ridwan Effendy, kepada Kontraktor Pelaksana PT Lingkar Persada, Robert Simanjuntak, dan Konsultan Supervisi PT Batam Structural Engineers, Januarto, di ruang pertemuan lantai 2 Bandara Hang Nadim, Batam.

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor IV/SPJ/PPK PNBP.5127.014.002.051.A.525114/12/2020 tanggal 11 Desember 2020, nilai kontrak P. Lingkar Persada sebagai Kontraktor Pelaksana sebesar Rp19.898.332.000,-.

Sedangkan nilai kontrak PT Batam Structural Engineers sebagai Konsultan Supervisi sebesar Rp556.868.000,- berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor IV/SPJ-S/PPK PNBP.5127.014.002.051.A.525113/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 dengan menggunakan anggaran PNBP.

Kepala Seksi Pembangunan Bandara Direktorat Infrastruktur Kawasan, Teuku Ridwan Effendy, berfoto bersama dengan perwakilan Kontraktor Pelaksana PT Lingkar Persada, Robert Simanjuntak, dan Konsultan Supervisi PT Batam Structural Engineers, Januarto. Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melakukan pekerjaan perbaikan gorong-gorong corrugated steel yang melintasi runway dan taxiway. Foto: BP Batam untuk batampos.co.id

Dalam Pre Construction Meeting yang membahas persiapan pelaksanaan teknis pekerjaan tersebut, Kepala Seksi Pembangunan Bandara, Teuku Ridwan Effendy, mengharapkan agar pelaksana proyek selalu mengikuti peraturan keselamatan penerbangan di area bandara.

Oleh karena itu diminta agar PT Lingkar Persada, sebagai kontraktor pelaksana dan PT Batam Structural Engineers sebagai konsultan supervisi, selalu berkordinasi dengan unit terkait di lingkungan bandara, baik dengan manajemen BUBU Hang Nadim, BMKG, maupun dengan AirNav.

“Kordinasi ini harus selalu dilakukan, karena menyangkut keselamatan penerbangan dan terdapat peralatan yang memang berhubungan dengan BMKG dan AirNav,” kata Teuku Ridwan Effendy.

General Manager BUBU Hang Nadim, Benny Syahroni, yang memimpin pertemuan Pre Construction Meeting, berharap, pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan OTOBOS (on time, on budget, on specification) dan menghasilkan kualitas fasilitas yang baik.

“Kontraktor dan konsultan diharapkan selalu aktif berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan pekerjaan ini bisa terselenggara dengan lancar. Pihak Bandara Internasional Hang Nadim terbuka apabila terdapat hal-hal yang harus dikoordinasikan dan terdapat kendala teknis di lapangan,” ujar Benny Syahroni.

Sementara itu, Pelaksana Proyek dari PT Lingkar Persada, Robert Simanjuntak, mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk melaksanakan kerjasama dengan baik dan sesuai kontrak, aman, dan selamat hingga akhir proyek selesai.

“Semoga kerjasama ini dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan sesuai dengan harapan,” kata Robert Simanjuntak.(*)

Covid-19 Lebih Rentan Menular saat Musim Hujan

Ahmadi Sultan
-
0
Covid-19 Lebih Rentan Menular saat Musim Hujan

batampos.co.id – Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Surabaya Chairul Anwar Nidom mengingatkan bahwa virus korona jenis baru penyebab Covid-19 lebih rentan menular saat musim hujan. Sebab, ada perubahan perilaku manusia.

”Peningkatan temperatur udara disertai peningkatan kelembaban udara pada prinsipnya tidak disukai virus korona atau Covid-19. Namun, perubahan pola perilaku manusia saat musim hujan yang cenderung lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan yang hangat dan tertutup membuat virus ini menjadi lebih rentan menular,” Nidom, Guru Besar Biologi Molekuler Unair itu seperti dilansir dari Antara di Surabaya.

Nidom yang juga ketua Tim Riset Korona dan Formulasi Vaksin dari Professor Nidom Foundation (PNF) itu menjelaskan, udara dingin juga memengaruhi sistem imunitas tubuh dan menjadikan lebih rentan terhadap infeksi virus. Selain itu, berpengaruh pada fleksibilitas reseptor ACE2 terhadap Covid-19.

Dia berharap air hujan yang membasuh percikan droplet dan menempel di atas permukaan tanah, jalanan, atau berbagai benda di ruang terbuka dapat mengurangi persebaran Covid-19.

”Namun, yang perlu diwaspadai adalah dengan terbawanya droplet oleh air hujan, memungkinkan terjadi persebaran sumber penularan jika tidak diikuti dengan perubahan perilaku manusia ketika datangnya musim hujan,” kata Nidom.

Untuk mengurangi risiko penularan, Nidom mengimbau masyarakat menjaga kondisi tubuh guna meningkatkan sistem imun, terutama untuk menangkal virus atau patogen yang biasa muncul pada musim hujan, seperti influenza. Dia juga menyarankan masyarakat melakukan vaksinasi influenza untuk mencegah terjadinya co-infeksi dan meningkatnya kerentanan terhadap Covid-19.

”Masyarakat tetap diminta untuk melaksanakan 3M secara ketat, yaitu menggunakan masker sesuai standar, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” tambah Nidom.

Selain itu, lanjut dia, masyarakat perlu memperbaiki saluran air agar droplet yang terbawa air hujan tidak menggenang di satu tempat yang memungkinkan menjadi sumber penularan Covid-19.(antara)

Dokumen Usulan Bocor, Pemprov Kepri Batal Lantik Pejabat

Ahmadi Sultan
-
0
Dokumen Usulan Bocor, Pemprov Kepri Batal Lantik Pejabat

batampos.co.id – Setelah membatalkan usulan pelantikan pejabat eselon III dan IV, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri juga menyelidiki bocornya informasi tersebut ke media.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah, mengatakan, ia telah memerintahkan Inspektorat Provinsi Kepri untuk mengusut pegawai yang menyebarkan dokumen tersebut ke publik.

“Jika nanti ketemu siapa oknumnya, jelas akan ada sanksi sesuai dengan undang-undang kepegawaian,” katanya, di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (14/12).

Arif Fadillah

Arif mengatakan, dari hasil penelusuran sementara besar dugaan dokumen itu bocor dari salah satu pegawai di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemprov Kepri yang membuka dokumen itu dari aplikasi kemudian menyebarkannya ke publik.

“Itu yang sedang kita pelajari. Maka itu sekarang Inspektorat, BKPSDM, dan Diskominfo sedang menelusuri siapa yang membuka itu dari aplikasi kemudian menyebarkannya,” jelasnya.

“Jika dia mengaku kita hanya beri teguran dan surat pernyataan di atas materai untuk tidak melakukannya kembali. Jika tidak ngaku tapi ketahuan oleh Tim Inspektorat dan BKPSDM, akan kena sanksi berupa tunda kenaikan pangkat, penurunan gaji atau lainnya,” kata dia.

Lalu, apakah Pemprov Kepri akan mengubah atau tetap mengusulkan kembali nama-nama pejabat yang akan dilantik sesuai dengan daftar yang beredar saat ini? Arif mengatakan, sejauh ini belum ada instruksi dari Gubernur Kepri, Isdianto, untuk mengubah maupun mengusulkan kembali nama-nama pejabat yang akan dilantik ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Yang jelas, nama sudah beredar itu sudah kita batalkan. Kita juga belum tahu, apakah nama-nama itu akan diusulkan lagi atau tidak,” ujarnya.

Mantan Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri yang juga Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar Baharudin, mengatakan pembocoran informasi usulan pelantikan tidak baik bagi pengembangan atau penyegaran organisasi pemerintahan. Misalnya terkait kekompakan antaraparat pemerintahan sendiri.

“Saya ingin menjelaskan, kepada rekan-rekan Pemda dan publik, bahwa usulan-usulan tersebut tidak disetujui dan tak berlaku lagi,” katanya, kemarin.

Penolakan Kemendagri atas usulan pelantikan pejabat di lingkungan Pemprov Kepri, lanjut Bahtiar, memberikan kepastian bagi aparat pemerintah daerah, bahwa usulan yang telah disebarkan oleh oknum tersebut tidak disetujui dan diproses Kemendagri.

Bahtiar mengatakan, karena usulan tersebut ia lakukan semasa menjabat sebagai Pjs Gubernur dan telah membuat kegaduhan di publik, maka dirinya sendiri yang minta kepada Mendagri agar usulan tersebut tidak diproses.

“Karena usulan tersebut berkaitan dengan Pjs Gubernur, maka saya tak setuju jika usulan mutasi malah membuat kegaduhan. Maka saya sendiri yang minta agar usulan tersebut tak diproses,” jelas Bahtiar. (*/jpg)

Libur Nataru, Pemerintah Larang Segala Bentuk Kerumunan

Aris
-
0
Libur Nataru, Pemerintah Larang Segala Bentuk Kerumunan

batampos.co.id – Guna mengantisipasi kenaikan kasus Covid-19 pemerintah mengeluarkan edaran terkait larangan segala bentuk kerumuman saat libun Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Pengetatan kebijakan tersebut akan dimulai pada 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021 mendatang.

Keputusan itu disampaikan dalam rapat koordinasi penanganan Covid-19 di DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Bali secara virtual di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Senin (14/12/2020).

Rapat tersebut dipimpin oleh Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan dan diiikuti oleh Menkes, Terawan Agus Putranto, Menhub, Budi Karya Sumadi, dan Kepala BNPB, Doni Monardo serta para gubernur beserta Kapolda dan Pangdam terkait.

Pertimbangan utama kebijakan tersebut adalah peningkatan kasus secara signifikan yang masih terus terjadi pascalibur dan cuti bersama pada akhir Oktober.

”Jumlah angka positif dan angka kematian terus meningkat pascalibur setelah sebelumnya trennya menurun,” ujar Luhut seperti yang dilansir dari JawaPos.com (group batampos.co.id).

Petugas kesehatan melakukan rapid test dan mendata masyarakat Kota Batam yang terjaring razia protokol kesehatan. Pemerintah melarang segala bentuk kerumunan pada libur Natal dan Tahun Baru. Foto: Salim untuk batampos.co.id

Ia menggarisbawahi tren kenaikan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bali, dan Kalimantan Selatan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, diminta untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home) hingga 75 persen.

”Saya juga minta Pak Gubernur untuk meneruskan kebijakan membatasi jam operasional hingga pukul 19.00 dan membatasi jumlah orang berkumpul di tempat makan, mal, dan tempat hiburan,” kata Luhut.

Selain DKI Jakarta, gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur juga diminta untuk mengoptimalisasi pemanfaatan isolasi terpusat dan memperkuat operasi yustisi penerapan protokol kesehatan.

Dalam konteks urban atau perkotaan, pemerintah daerah diminta untuk mengetatkan implementasi WFH dan pembatasan jam operasi tempat makan, hiburan, dan mal hingga pukul 20.00.
Sementara itu, untuk wilayah pedesaan, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat implementasi pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas.

Sedangkan untuk Bali dan provinsi lain, Luhut meminta adanya pengetatan protokol kesehatan di rest area, hotel, dan tempat wisata.

”Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali,” tegasnya.(jpg)

Ekspor Naik 6,36 Persen, Impor Turun 17,46 Persen saat Pandemi

Ahmadi Sultan
-
0
Ekspor Naik 6,36 Persen, Impor Turun 17,46 Persen saat Pandemi

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor Indonesia pada bulan November 2020 menjadi ekspor tertinggi tahun ini yang mencapai USD 15,28 miliar atau meningkat 6,36 persen dibanding ekspor Oktober 2020. Begitu juga jika dibandingkan dengan ekspor November 2019 meningkat 9,54 persen.

Kepala BPS Suhariyanto memaparkan, secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia dari Januari hingga November 2020 mencapai USD 146,78 miliar atau menurun 4,22 persen dibanding periode yang sama tahun 2019, demikian juga ekspor nonmigas mencapai USD 139,49 miliar atau menurun 2,18 persen.

“Ekspor nonmigas November 2020 mencapai USD 14,51 miliar, naik 5,56 persen dibanding Oktober 2020. Demikian juga jika dibanding ekspor nonmigas November 2019, naik 12,41 persen,” ujarnya secara virtual, Selasa (15/12).

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas November 2020 terhadap Oktober 2020 yang dikontribusi oleh lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar USD 449,4 juta atau sebesar 23,62 persen, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada logam mulia, perhiasan atau permata sebesar USD 254,7 juta atau sebesar 43,37 persen.

Menurut sektor, ekspor nonmigas hasil industri pengolahan Januari hingga November 2020 naik 1,46 persen dibanding periode yang sama tahun 2019. Demikian juga ekspor hasil pertanian naik 13,64 persen, sementara ekspor hasil tambang dan lainnya turun 22,99 persen.

“Ekspor nonmigas November 2020 terbesar adalah ke Tiongkok yaitu USD 3,32 miliar, disusul Amerika Serikat USD 1,61 miliar dan Jepang USD 1,19 miliar, dengan kontribusi ketiganya mencapai 42,11 persen. Sementara ekspor ke Uni Eropa (27 negara) sebesar USD 1,11 miliar,” tuturnya.

Sementara, berdasarkan provinsi asal barang, ekspor Indonesia terbesar pada Januari–November 2020 berasal dari Jawa Barat dengan nilai USD 23,92 miliar atau 16,30 persen, diikuti Jawa Timur USD 18,52 miliar atau 12,62 persen dan Riau USD 12,28 miliar atau 8,37 persen.

Meskipun angka impor Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan angka ekspor per November 2020, namun secara tahunan impor RI mulai menurun. Nilai impor Indonesia November 2020 mencapai USD 12,66 miliar atau naik 17,40 persen dibandingkan Oktober 2020. Sementara jika dibandingkan November 2019 turun 17,46 persen.

Suhariyanto memaparkan, kenaikan angka impor terdiri dari impor nonmigas yang mencapai USD 11,58 miliar atau naik 19,27 persen dibandingkan Oktober 2020, namun turun 12,33 persen dibandingkan November 2019.

Sedangkan impor migas November 2020 senilai USD 1,08 miliar atau naik 0,59 persen dibandingkan Oktober 2020, namun jika dibandingkan November 2019 turun 49,16 persen. “Nilai impor seluruh golongan penggunaan barang selama Januari hingga November 2020 turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya.

Suhariyanto memaparkan, penurunan terjadi pada golongan barang konsumsi sebesar 12,59 persen, bahan baku atau penolong sebesar 19,78 persen, dan barang modal sebesar 18,61 persen. Adapum peningkatan impor nonmigas terbesar November 2020 dibandingkan Oktober 2020 adalah golongan mesin dan perlengkapan elektrik senilai USD 354,4 juta (23,82 persen), sedangkan penurunan terbesar adalah golongan gula dan kembang gula senilai USD 101,0 juta (66,12 persen).

Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–November 2020 adalah Tiongkok senilai USD 34,91 miliar (30,53 persen), Jepang USD 9,77 miliar (8,54 persen), dan Singapura. (jpg)

Provinsi Kepri Dapat Penghargaan Pelayanan Publik

Ahmadi Sultan
-
0
Provinsi Kepri Dapat Penghargaan Pelayanan Publik

batampos.co.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kepri bersama kabupaten/kota sempena hari Hak Asasi Manusia Tahun 2020. Provinsi Kepri bersama kabupaten/kota dinilai mengedepankan pelayanan publik berbasis HAM.

“Penghargaan yang kita terima ini harus menjadi pelecut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah usai menerima penghargaan di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (14/12).

Menurut Arif, HAM adalah kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya di Provinsi Kepri. Dijelaskan Arif, semua mengetahui berapa pentingnya HAM untuk membangun Indonesia melalui pelayanan komunikasi dan pelayanan publik terhadap masyarakat.

Momentum peringatan hari HAM sedunia ini, HAM menjadi kebutuhan bagi masyarakat baik yang ada di darat maupun di laut. ”Kalau kita bicara soal hak asasi manusia kita bisa lihat bagaimana perlakuan di darat maupun di pulau-pulau. Kebetulan kita berada di Kepri yang terdiri dari pulau-pulau,” jelas Arif Fadillah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Kepri, TS Arif Fadillah menerima penghargaan dari Kemenkum HAM, Senin (14/12). (foto:humaspemprov)

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kanwilkum HAM Provinsi Kepri, Ajar Anggono mengatakan, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-06.HA.04.03 Tahun 2020 tentang Penetapan Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2020, bahwa dari 18 UPT yang diusulkan terdapat 16 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mendapatkan penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM Tahun 2020.

“Provinsi Kepri termasuk seba gai daerah yang mengedepankan pelayanan berbasis HAM. Prioritas penerima manfaat Pelayanan Publik Berbasis HAM adalah lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, penyandang disabilitas, dan anak,” ujar Ajar Anggono.

Menurutnya, Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-04.HA.04.03 Tahun 2020 tentang Penetapan Kabupaten/Kota Peduli HAM Tahun 2019, bahwa 7 kabupaten/kota di Kepri telah melaporkan Data Indikator Kriteria Peduli HAM dan seluruhnya mendapatkan penghargaan predikat kabupaten/kota Peduli HAM tahun 2019.

“Pemerintah Provinsi Kepri mendapatkan penghargaan atas upayanya membina dan membangun seluruh kabupaten/kota Peduli HAM pada tahun 2019,” jelasnya.

Kemudian, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepri mendapatkan penghargaan atas upayanya mendorong seluruh kabupaten/kota Peduli HAM pada Tahun 2019.

Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia adalah penghargaan yang diberikan Kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Hukum dan HAM yang telah melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM dan meningkatkan kualitas layanannya sesuai prinsip-prinsip HAM.

“Harapan kita tentunya adalah semakin kuatnya pelayanan berbasis HAM kedepannya. Penghargaan ini menjadi spirit,” tutup Ajar.(*/jpg)

Dua Pulau di Belakang Padang Jadi Contoh Percepatan Penataan Aset Kota Batam

Aris
-
0
Dua Pulau di Belakang Padang Jadi Contoh Percepatan Penataan Aset Kota Batam

batampos.co.id – Dua pulau kecil di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dijadikan proyek percontohan (pilot project) percepatan aset.

Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, mengatakan, berdasarkan hasil rakornas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) terintegrasi se-Kepri.

“Hasil rakornas GTRA, ada dua pulau yang akan jadi pilot project percepatan penataan aset pulau kecil terluar secara kolaboratif lintas kementerian/lembaga,” ujar Jefridin, Selasa (15/12/2020).

Ia menjelaskan, kedua pulau tersebut yakni Pulau Batu Berhenti dan Pulau Pelampong di Kecamatan Belakang Padang.

Jefridin menyampaikan, semua hasil rakor GTRA tersebut segera dilaporkan kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.

Becak berjejer di Jalan dekat Langlang Laut di Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Dua pulau terluar yang berada kecamatan tersebut dijadikan proyek percontohan (pilot project) percepatan aset. Foto: Dokumentasi batampos.co.id

“Prinsipnya kita sangat mendukung dan berkomitmen dalam penyelenggaraan reforma agraria,” ujarnya.

Tahun ini kata dia, Batam dinilai sukses membangun dua Kampung Reforma Agraria. Dua kampung tersebut yaitu Tanjung Gundap dan Tanjung Riau.

Di dua kampung tersebut lanjutnya sedang dilakukan pengembangan sektor ekonominya.

“Ini bentuk keseriusan Batam di bawah pimpinan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor BPN Kepri, Askani, menyampaikan, Rakor GTRA tersebut sebagai tindaklanjut hasil Rakornas GTRA Pusat.

Askani menyampaikan, keputusan rakornas di antaranya, percepatan identifikasi pulau, percepatan penerbitan SK perubahan batas akhir inver Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

“Semoga dengan rakor ini dapat diperoleh pola yang pasti dalam penyelesaian permasalahan kawasan hutan, transmigrasi dan wilayah perairan, dan pulau kecil di Kepri,” paparnya.

Kata dia, perlu adanya dukungan dan peran aktif dari kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintah daerah.

Pihaknya berharap adanya penguatan kedudukan GTRA tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Serta diperlukan komitmen pemerintah daerah dalam penyelenggaraan reforma agraria sesuai karakteristik Kepri.(*/esa)

8 Negara Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Warganya, Indonesia…

Aris
-
0
8 Negara Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk Warganya, Indonesia…

batampos.co.id – Delapan negara akan memberikan vaksin Covid-19 secara gratis kepada seluruh warganya.

Namun di Indonesia ada puluhan juta penduduk yang diminta untuk membayar vaksin sendiri.

Dialnsir dari Kyodo News, Selasa (15/12/2020) Jepang sudah mengumumkan akan memberikan vaksin gratis kepada 26 juta penduduknya.

Tidak hanya itu, Jepang juga akan menanggung biaya bila ada pengobatan dari efek samping yang diderita penduduk yang disuntik vaksin.

“Kami akan melakukan upaya membangun sistem untuk mengelola vaksin dengan lancar dengan bekerja sama erat dengan pemerintah daerah dan pekerja medis,” kata Kepala Sekretaris Kabinet, Katsunobu Kato.

Arab Saudi berjanji menggratiskan vaksin Covid-19 yang ditujukan kepada 70% warga dan ekspatriat yang belum terjangkit Covid-19 di negara itu.

Namun warga di bawah 16 tahun juga belum akan divaksinasi. Kecuali, ada penelitian dan tes lanjutan yang membuktikan vaksin efektif ke kelompok itu.

Selain itu Singapura juga mengratiskan vaksin kepada sleuruh warganya.

Hal itu ditegaskan oleh Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada Senin (14/12/2020).

Mereka yang memiliki risiko terbesar akan diberi prioritas utama, termasuk petugas kesehatan, lansia, dan kelompok rentan. Setelah itu vaksinasi akan dilakukan bertahap.

“Tujuannya agar mencakup semua orang yang menginginkan vaksinasi,” jelas PM Lee.

Berikut daftar delapan negara yang mengratiskan vaksin untuk warga negaranya:

1. Jepang
2. Belgia
3. Arab Saudi
4. Perancis
5. Hong Kong
6. Amerika Serikat
7. India
8. Singapura.(cnbc indonesia/jpg)

Agar Tidak Dinonaktifkan, BPJS Kesehatan Imbau Peserta Lakukan Update Data NIK

Aris
-
0
Agar Tidak Dinonaktifkan, BPJS Kesehatan Imbau Peserta Lakukan Update Data NIK

batampos.co.id – Bagi peserta non Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
(PBI-JK) yang status kepesertaannya tidak aktif secara tiba-tiba, maka segeralah melakukan update data kepesertaan.

Hal ini terjadi lantaran Nomor Induk Kepesertaan (NIK) peserta yang bersangkutan tidak terisi atau kosong.

Sehingga per 1 November 2020 kemarin, peserta yang data NIK-nya belum terisi maka status kepesertaannya akan dinonaktifkan sementara.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Batam, Maucensia Septrina, mengatakan, bahwa hal ini merupakan bentuk tindak lanjut BPJS Kesehatan atas rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga perlu dilakukan cleansing data terhadap data bermasalah.

Lalu, apakah status kepesertaan bisa aktif kembali? Maucensia mengatakan bahwa peserta diharapkan dapat melakukan self checking melalui kanal pelayanan tanpa tatap muka yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan melalui aplikasi Mobile JKN, Care Center 1500 400 maupun aplikasi PANDAWA untuk memastikan NIK sudah terisi atau belum.

Jika belum, peserta perlu melakukan pengaktifan kembali dalam bentuk Registrasi Ulang (GILANG) melalui kanal pelayanan yang tersedia.

Salah seorang peserta JKN-KIS, saat melakukan update data ke kantor BPJS Kesehatan Cabang Kota Batam. Foto: BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

“Caranya tidak sulit, peserta cukup menyampaikan NIK yang tertera di KK/KTP melalui PANDAWA atau Care Center 1500 400,”  kata Maucensia.

Untuk mengoptimalkan program GILANG ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) agar dapat melakukan sosialisasi kepada peserta yang terdaftar di FKTP yang bersangkutan.

Pihaknya juga mengaku telah menyampaikan informasi ini setiap ada kegiatan publikasi di media maupun sosialisasi.

Hal ini mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti misalnya peserta tidak bisa memperoleh layanan kesehatan lantaran statusnya tidak aktif.

“Kalau dilihat dari banyaknya peserta yang melakukan GILANG, kebanyakan memang yang ingin berobat tapi tidak aktif. Ini yang akan kami minimalisir agar tidak kerepotan harus update data ketika ingin berobat,” kata Maucensia.

Salah satu peserta JKN-KIS, Anita, mengatakan, ia melakukan update data ke kantor cabang lantaran mendapatkan informasi dari tempat suaminya bekerja.

“Saya dapat info dari tempat suami saya kerja, katanya kalau NIK kosong harus diperbaharui,” kata Anita yang ditemui tim Jamkesnews di kantor cabang pada Kamis (10/12/2020) lalu.

Peserta yang beralamat di Tanjung Uncang ini mengatakan, bahwa ia melakukan update data lantaran khawatir kepesertaanya tidak aktif ketika ingin digunakan.

“Ya takutlah gak aktif, nanti kalau saya dan keluarga mau berobat gimana? Makanya saya bela-belain jauh kesini untuk lapor karena NIK saya masih kosong,” tuturnya.(*)

Hore, Jatah Vaksin Gratis Ditambah

Aris
-
0
Hore, Jatah Vaksin Gratis Ditambah

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan, pemerintah masih terus melakukan evaluasi terkait pemberian vaksin gratis kepada masyarakat.

Ada kemungkinan skema 30:70 yang sempat diwacanakan berubah menjadi 50:50. Komposisi tersebut berarti 50 persen menerima vaksin secara gratis dan 50 persen lagi biaya sendiri.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto, menyebutkan, bahwa target vaksinasi akan menyasar 107 juta masyarakat Indonesia usia 18–59 tahun.

Dari jumlah tersebut, 30 persen bakal dibiayai pemerintah alias vaksin diberikan gratis. Namun skema itu ternyata belum fixed.

Menko PMK) Muhadjir Effendy, mengatakan, pembahasan terkait pemberian vaksin gratis tersebut kembali dievaluasi. Salah satunya melalui rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin Senin (14/12/2020).

”Dievaluasi tentang alokasi, berapa yang nanti harus ditanggung pemerintah dan berapa yang mandiri. Belum final, termasuk jumlahnya,” ujarnya di kantor Kementerian Sosial seperti dilansir dari Jawapos.com (group batampos.co.id).

Kata dia, ada perubahan jumlah target vaksinasi ini. Target lanjutnya diperkirakan naik menjadi 182 juta orang dari semula 107 juta orang.

Proses pemindahan kontainer berisi vaksin Covid-19 saat tiba di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung Jawa Barat, Senin (7/12/2020). (FOTO : MUCHLIS Jr. / BPMI SETPRES)

Perubahan itu juga menyangkut besaran pembiayaan. Sebanyak 50 persen dari target vaksinasi tersebut mungkin akan mendapat vaksin Covid-19 secara gratis.

”Tapi, ini masih tentatif ya. Saya tidak punya kewenangan. Tapi kan, kalau saya enggak jawab, protes. Jadi, kemungkinan 50-50, ndak (30-70),” jelas mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud) tersebut.

Karena itu, kata dia, presiden minta skema vaksinasi disusun secara detail. Misalnya, bila memang tujannya adalah pemulihan ekonomi, program harus jelas. Selain itu, target vaksinasi bakal berbasis prioritas.

Prioritas pertama penerima vaksin adalah tenaga medis di garda terdepan. Kemudian, tenaga nonmedis yang terlibat langsung dalam penanganan Covid-19. Ketiga, mereka yang berada di ujung tombak pemulihan ekonomi.

Kini dipertimbangkan pemberian vaksin kepada pedagang pasar, pelayan toko, karyawan, maupun pelaku UKM.

”Sedang dipetain mana yang diberi bantuan pemerintah dan mandiri,” ungkapnya.

Ia menegaskan, mandiri ini tidak berarti yang bersangkutan harus bayar sendiri. Dia mengakui bahwa memang ada skema bayar sendiri nanti.

Namun, vaksinasi untuk karyawan ini lebih ditujukan pada mandiri yang ditanggung perusahaan dan pemilik usaha tempatnya bekerja.

”Itu masih dinegosiasikan. Tadi presiden minta wanti-wanti, tolong detail betul dan waktunya semakin dekat,” katanya.

Sekjen Kemenkes, Oscar Primadi, menyatakan, tenaga kesehatan dan vaksinator dari TNI-Polri sudah berlatih melakukan vaksinasi Covid-19.

Pada awal Desember lalu, ada 11.408 orang yang dilatih dari 21 provinsi.

”Sementara workshop penyiapan bagi tenaga vaksinator ini telah dilangsungkan untuk 29.643 orang dari 34 provinsi,” ujarnya

Sejauh ini persiapan sesuai dengan rencana. Dia optimistis vaksinator untuk semua provinsi akan tercukupi. Simulasi juga sudah dilakukan di Bogor dan Bekasi.

”Ada masalah yang kurang. Ya, namanya pekerjaan besar,” kata Oscar.

Pemerintah juga bakal memberikan edukasi kepada masyarakat sebelum vaksinasi. Dinas kesehatan dan puskesmas menjadi aktor dalam sosialisasi.(jpg)

1...9,7129,7139,714...14,248Halaman 9,713 dari 14,248

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000