Rabu, 8 April 2026
Beranda blog Halaman 9718

Kios Air Berakhir, Pelayanan Air Bersih 50 Ribu Warga Batam Dipertaruhkan

0

batampos.co.id – Program Kios Air yang diinisiasi PT Adhya Tirta Batam (ATB) telah menjadi solusi kebutuhan air bersih bagi warga Batam yang tinggal di atas lahan tanpa legalitas. Kini, program yang dimulai sejak tahun 2004 ini telah melayani hampir 50 ribu warga Batam.

Saat ini ada sekitar 85 kios air yang aktif di seluruh Batam. Masing-masing melayani rata-rata 150 rumah tangga. Masing-masing rumah tangga tersebut punya rata-rata 4 anggota keluarga. Dengan perkiraan tersebut, Kios Air ATB melayani setidaknya 50 ribu warga Batam.

Head of Corporate Secretary ATB, Maria Jacobus, melalui siaran persnya, mengisahkan, program Kios Air lahir berlandaskan rasa peduli ATB terhadap warga Batam yang tidak bisa mendapatkan akses kepada air bersih, lantaran tinggal di atas lahan tanpa legalitas yang sah.

Berdasarkan kontrak konsesi dengan BP Batam, ATB tidak dapat menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang tidak memiliki legalitas lahan yang sah. Aturan ini dibuat oleh BP Batam (Otorita Batam saat itu) sendiri.

“Berdasarkan ketentuan yang digariskan oleh BP Batam, ATB tidak boleh mengalirkan air ke warga yang tidak memiliki legalitas atas lahan yang dihuninya,” jelas Maria.

Karena itu, ATB menelurkan ide mendirikan kios air sebagai jalan keluar, agar warga tetap mendapat akses terhadap air bersih. Urusan legalitas lahan dapat diatasi dengan keluarnya izin pemanfaatan Buffer Zone dari BP Batam.

Kios Air ATB telah menjadi solusi pemenuhan kebutuhan air bersih bagi 50 ribu warga yang tinggal di atas lahan tanpa legalitas. Namun, kerjasama kios air harus berakhir seiring berakhirnya konsesi ATB dengan BP Batam. Foto: ATB untuk batampos.co.id

Sementara untuk pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat. Pengelola kios air ditunjuk oleh warga dan dilegalisasi melalui surat penunjukan yang ditandatangani oleh RT, RW dan Lurah setempat. Warga juga menyepakati harga air bersih yang akan mereka beli melalui kios air.

Untuk membantu warga, ATB menginvestasikan sejumlah aset pada masing-masing kios air. Diantaranya adalah 1 unit tower atau container, 2 tangki air ukuran 2.500 liter dan instalasi Kios Air. Dengan demikian, warga yang tinggal di atas lahan tanpa legalitas tetap dapat menikmati akses air

“Namun seiring dengan berakhirnya perjanjian konsesi ATB dengan BP Batam maka ATB tidak bisa melakukan pelayanan kepada pelanggan kios air lagi,” jelas Maria lagi.

ATB telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh pengelola Kios Air. Dalam suratnya, ATB mengucapkan terimakasih kepada pengelola yang telah menjadi mitra ATB dalam mendistribusikan air bersih kepada warga yang tinggal di atas lahan tanpa legalitas.

Dalam surat yang sama, ATB juga memberitahukan bahwa pengelolaan kios air  tidak dapat diperpanjang karena kontrak konsesi dengan BP Batam telah berakhir. Pengelola dapat berkoordinasi dengan BP Batam jika ingin pengelolaan kios air dilanjutkan kembali.

“Tentu BP Batam punya kebijakannya sendiri terkait hal ini. Kami meminta pengelola bisa berkoordinasi dengan BP Batam terkait hal tersebut,” jelas Maria.

Sejumlah pengelola kios air di Batam tampak pasrah ketika menerima surat dari ATB. Menurut mereka, ATB telah memberikan kontribusi terbaik untuk melayani masyarakat Batam, termasuk bagi warga yang tinggal di lahan yang tidak memiliki legalitas yang sah.

“Masyarakat harus mendapat air bersih, walaupun tinggal di lahan tanpa legalitas. Kami bersyukur ada program kios air ini,” ujar Marihot Jonni Samosir, Pengelola kios air di Kampung Biawak Sekupang.

Kios Air Kampung Biawak sudah berdiri sejak tahun 2004, dan kini melayani sekitar 155 KK. Selama ini, warga merasakan pelayanan air bersih yang optimal dan solutif dari ATB. Menurutnya, ATB selalu mencari solusi dari setiap masalah yang timbul dalam pelayanan air bersih.

“Ketika kemarau misalnya, debit air pasti berkurang. Tapi, ATB selalu punya usaha untuk mengatasi hal tersebut. Suplai air kepada masyarakat belum pernah terganggu,” jelasnya.

Menurut Marihot, pelayanan air bersih di Batam merupakan yang terbaik dari sejumlah kota yang pernah disinggahinya. ATB sebagai pengelola Sistem penyediaan Air Minum (SPAM) selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan.

“Saya lihat tidak ada duanya pengelolaan air di Batam yang dilakukan oleh ATB ini. Kalau nanti diganti, maka tidak boleh ada penurunan kualitas. Kalau mutu pelayanan menurun, tak ada gunanya pergantian ini,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Edison Simanjuntak, pengelola kios air Kampung Rawasari Sekupang. Selama ini distribusi air melalui kios air berjalan aman.

“Selagi tidak ada kerusakan pipa, air mengalir terus. Kalau ada keluhan juga cepat ditanggapi. Kita telepon, langsung cepat ditanggapi petugas dari ATB,” ujarnya.

Selama ini dia merasa pelayanan air bersih bagi warga yang tinggal di atas lahan tanpa legalitas sama baiknya dengan pelayanan air bersih untuk warga lain. Sehingga, dia merasa pelayanan air bersih adil dan merata.

“Permintaan kita mudah-mudahan kami warga Ruli ini tetap mendapat pelayanan air seperti yang dilakukan oleh ATB selama ini. Kami mengucapklan terimakasih kepada ATB karena warga di Ruli bisa mendapat pelayanan air bersih,” ujarnya.(*)

DPRD Kota Batam Minta Ini Kepada Para Pengusaha Angkutan Umum

0

batampos.co.id – DPRD Kota Batam meminta kepada para sopir angkutan kota (angkot) untuk tidak ugal-ugalan saat mengemudi di jalan raya.

Selain itu DPRD Kota Batam juga kerap mendapatkan laporan dari masyarakat tentang banyaknya angkot yang tidak layak jalan, namun masih beroperasi.

Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam, Arlon Veristo, mengatakan, meminta para pengusaha angkutan umum untuk berbenah serta menguji kelayaan kendaraan yang mereka miliki.

Ilustrasi angkutan umum tak laik jalan. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

“Kalau masih ada yang melanggar aturan kita minta pihak terkait Dinas Perhubungan dan Satlantas untuk menertibkannya,” ujarnya, Selasa (20/10/2020).

Pihaknya juga meminta agar para pengusaha angkutan umum dapat mensosialisasikan dan mengimbau para sopirnya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

“Tentu harapan kita semua angkot-angkot di Batam ini harus nyaman dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat dan pengguna jalan umum serta tak ugal-ugalan di jalan raya,” jelasnya.(nto)

Silaturahmi di Sekupang, Marlin Sampai Visi Wujudkan Kepri Makmur

0

batampos.co.id – Marlin Agustina merasa bersyukur selama ini selalu dikelilingi orang-orang bermental positif. Dari merekalah ia mendapat inspirasi, motivasi, rasa ingin berbagi dan selalu berpikir terbuka.

“Bagaimana pun karakter atau pribadi kita, terbentuk dari lingkungan (pergaulan) ia berada,” ujar calon Gubernur Kepulauan Riau ini saat silaturahmi di Perumahan Citra Permata Residence, Sekupang, Senin (19/10/2020).

“Alhamdulillah saya juga dikelilingi orang-orang hebat. Jadi saya banyak belajar. Apa yang saya pelajari selama mendampingi Bapak Muhammad Rudi akan saya bawa ke provinsi jika terpilih nanti,” ungkapnya.

Sekadar diketahui, Muhammad Rudi (HMR) adalah suami Marlin. Ia merupakan Walikota Batam periode 2016-2021. Sebelumnya HMR menjabat sebagai Wakil Walikota Batam periode 2011-2016. Kini HMR kembali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Batam periode kedua, bersama pasangannya Amsakar Achmad.

Marlin Agustina saat silaturahmi di Perumahan Citra Permata Residence, Sekupang, Senin (19/10/2020). (istimewa)

Marlin juga sedikit bercerita tentang Ansar Ahmad, pasangan di Pilkada ini. Menurutnya Ansar juga orang yang hebat. Keberhasilannya cukup dikenal selama dua periode memimpin Kabupaten Bintan. Bahkan kini Ansar juga terpilih sebagai anggota DPR RI.

“Namun karena niatnya (Ansar) ingin membangun daerah, maka beliau memutuskan untuk lepaskan DPR-nya dan maju di pilkada. Supaya bisa menjadi pengambil keputusan untuk pembangunan daerah,” sambung Marlin.

Pada momen tersebut, Marlin juga memaparkan visi dan misi AMAN (Ansar-Marlin Amanah Negeri). Visinya yaitu mewujudkan Kepri yang makmur, berdaya saing, dan berbudaya.

Semua aspek sudah ia perhatikan dalam program unggulannya. Mulai dari pemulihan ekonomi pasca-Covid-19, penguatan jaring pengaman sosial, pembangunan sumber daya manusia, tata kelola pemerintah atau birokrasi yang bersih dan semakin dipermudah.

Selain itu juga memperhatikan sektor keagamaan dan kebudayaan, optimalisasi potensi sumber daya alam, serta pemerataan pembangunan infrastruktur. “Pemerataan ini tentunya dengan proporsional,” papar Marlin.

Marlin mengakui memang baru kali pertama ia ikut dalam pencalonan kepala daerah. Meski baru dalam hal politik, ia sudah dikenal khalayak karena kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatannya.

Berbagai organisasi ia pimpin, seperti TP PKK Kota Batam, Dekranasda Kota Batam, Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Batam. Ia juga menjabat sebagai Bunda PAUD, Bunda TPQ, Bunda Tagana, Ketua Lasqi, Ketua Kerabat Barkad, dan sebagainya.

Tak jarang tangan dinginnya ini membuahkan penghargaan. “Semua ini karena dukungan masyarakat luas,” ujar wanita yang digelar “Bunda Humble” ini. (*)

Ini Lokasi Pelanggar Protokol Kesehatan Paling Banyak

0

batampos.co.id – Penerapan Perwako Nomor 49 Tahun 2020 yang dimulai dari akhir September lalu terus dijalankan sebagai upaya pencegahan dan penegendalian Covid-19.

Namun masih banyak masyarakat yang ditemukan melanggar protol kesehatan (Protkes) yaitu tidak menggunakan masker.

Dari bulan lalu hingga sekarang, jumlah pelanggar protkes di Batam sudah hampir mendekati seribu orang.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP), Salim, menyampaikan, razia penegakan Perwako bersama tim terpadu yang terdiri dari TNI, Polri OPD, Ditpam dan instansi terkait, dan sampai saat ini sudah 13 titik lokasi yang sudah dilaksanakan.

Warga yang pelanggar protokol kesehatan di Kecamatan Batam Kota langsung dirapid test. Foto: Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id

“Kita tetap lakukan razia penegakan perwako sesuai jadwal,” ujarnya Selasa (20/10/2020).

Sementara itu Lokasi yang di razia oleh tim terpadupun masih di tempat keramian dan hiburan.

Seperti mal, pasar dan pusat keramaian lainya. Menurutnya sudah 13 kali kegiatan tersebut dilakukan dan pelanggar Protkes paling banyak ditemukan di kawasan Botania.

“Paling banyak di daerah Botania 2, jumlahnya sekitar 155 orang yang terjaring”, katanya.

Salim juga mengatakan, sampai saat ini Pemko Batam terus berusaha mengendalikan dan menekan penyebaran Covid-19 di Kota Batam.

“Banyak dari masyarakat masih lalai dan melanggar protkes. Makanya kami tidak henti-hentinya mengimbau masyarakat agar lebih patuh akan protokol kesehatan,” tuturnya.(nto)

Indonesia akan Punya Semacam Google Institute di Batam

0

batampos.co.id – Pemerintah dalam hal ini Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia akan memiliki lembaga pendidikan di bidang teknologi seperti Google Institute. Rencananya, lembaga pendidikan tersebut akan dibangun di Batam, Serpong, dan Bandung.

“Akan bekerja sama dengan institusi pendidikan, seperti Institut Teknologi Bandung,” ujar Airlangga dalam dalam acara Capital Market Summit and Expo secara virtual, Senin (19/10).

Rencana tersebut muncul seiring dengan rencana pemerintah dalam membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) berkonsep perdagangan bebas alias free trade zone di Bintan, Batam, dan Karimun (BBK). Untuk dapat merealisasikannya, kata Airlangga, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam bidang teknologi, yang nantinya bakal ditempatkan di KEK BBK.

Airlangga menjabarkan, adapun KEK BBK akan dibentuk seperti superhub sehingga sentra produksi, perdagangan, teknologi, dan keuangan bakal terpusat di kawasan ini. Negara tetangga Singapura pun telah berkomitmen mendukung pembangunan KEK BBK.

Airlangga mengungkapkan, adapun kerja sama yang telah disepakati, Singapura akan membangun data center di KEK BBK dengan kapasitas mencapai 400 megawatt, dengan investasi mencapai Rp 5 miliar.(jpg)

Mahasiswa dan Buruh Demo Omnibus Law, 10.587 Personel Dikerahkan

0

batampos.co.id – Polda Metro Jaya menyiapkan pasukan dalam jumlah besar untuk mengamankan unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta yang akan digelar oleh mahasiswa dan buruh. Titik utama demontrasi rencananya digelar di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Monas, Jakarta Pusat.

“Kami sudah siapkan pengamanan hari ini ada 10.587 personel. Ini yang kita siapkan gabungan TNI, Polri dan Pemda,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/10).

Sementara itu pasukan cadangan yang disiapkan sebanyak 10 ribu. Mereka ditempatkan di Patung Kuda dan sekitar Gedung DPR RI.

Selain mengamankan unjuk rasa, petugas juga akan menjaga sejumlah objek vital. Termasuk sentra-sentra perekonomian. “Kemudian ada sentra-sentra perbelanjaan, mall yang kita nilai rawan kita siapkan pengamanan di situ,” imbuhnya.

Ditlantas Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan rekayasa lalu lintas disekitar Istana Negara. Rekayasa ini bersifat situasional disesuaikan dengan kondisi unjuk rasa dan banyaknya massa.

“Ke masyarakat yang kami imbau saja setelah salat zuhur sebaiknya masyarakat tidak usah melewati Patung Kuda, Monas sana karena massa akan berkumpul di Patung Kuda,” pungkas Yusri.(jpg)

Vaksinasi Covid-19 Bukan Perkara Gampang

0

batampos.co.id – Vaksinasi Covid-19 adalah hal yang paling ditunggu-tunggu semua kalangan. Meski demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajarannya tidak tergesa-gesa. Jokowi tidak ingin program vaksinasi berakhir seperti UU Cipta Kerja yang didemo di mana-mana.

Rencana vaksinasi itu dibahas secara khusus dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10). Jokowi menyatakan, informasi soal vaksinasi Covid-19 tidak boleh tergesa-gesa disampaikan kepada masyarakat.

”Menyangkut nanti persepsi masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa terjadi seperti UU Cipta Kerja,” kata Jokowi dalam pidato pengantarnya.

Seperti diketahui, UU Cipta Kerja yang disahkan DPR pada 5 Oktober lalu memicu aksi protes di berbagai daerah. Versi pemerintah, aksi demo dipicu kesalahan informasi yang diterima publik. Karena itu, kini Jokowi meminta program vaksinasi dipersiapkan dengan baik. Termasuk urusan komunikasi publiknya. Di antaranya menyangkut informasi soal halal dan haram vaksin, harga, kualitas, dan sistem distribusi. Jokowi juga mengingatkan, tidak semua informasi soal vaksin perlu disampaikan ke publik. Khususnya tentang harga.

Menurut mantan gubernur DKI Jakarta itu, titik kritis vaksinasi Covid-19 adalah pada tahap implementasinya. ”Jangan anggap mudah implementasinya,” katanya. Pihak-pihak mana saja yang disuntik vaksin terlebih dahulu harus dipetakan. Juga wajib disampaikan ke publik kenapa pihak-pihak itu mendapatkan jatah vaksin lebih dahulu.

Kemudian, siapa saja yang mendapatkan vaksin secara gratis dan vaksin dengan biaya mandiri juga harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. Jokowi tidak ingin proses vaksinasi nanti dihantam isu dan dipelintir. ”(Bisa memicu, Red) Demo lagi. Karena masyarakat dalam masa sulit,” ujarnya.

Jokowi menjelaskan, program vaksinasi gratis nanti menjadi urusan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sedangkan vaksinasi berbayar atau mandiri menjadi urusan Kementerian BUMN dengan perusahaan-perusahaan pelat merah terkait.

Dia meminta persiapan di lapangan dimaksimalkan. Untuk mendukung implementasi vaksinasi Covid-19 nanti, perlu dipersiapkan program pelatihan atau training mulai sekarang. ”Jangan anggap enteng (implementasi vaksinasi, Red),” ucap Jokowi. Dia meminta program pelatihan itu melibatkan perwakilan WHO di Indonesia.

Dia menjelaskan, vaksin Covid-19 butuh perlakuan khusus. Bahkan, penanganan antara satu merek dengan merek lain berbeda-beda. Mulai penyimpanan hingga proses distribusi. ”Ini bukan barang gampang. Saya yakin tidak mudah,” sebutnya.

Jokowi mengaku sudah menerima laporan tentang vaksin Covid-19 dari AstraZeneca. Vaksin itu diperkirakan tiba April tahun depan. Setiap bulan Indonesia mendapatkan sebelas juta dosis. Dengan total seratus juta dosis.

Pada kesempatan lain, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto memaparkan bahwa penemuan vaksin Covid-19 tidak berarti akhir dari pandemi. Vaksinasi, menurut Yuri, akan membuat seseorang tidak sakit. Namun, tidak melindungi penerima vaksin dari paparan virus Covid-19. ”Yang utama adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan,” ucapnya kemarin.

Vaksin ditujukan untuk memberikan kekebalan tubuh agar ketika terpapar virus tidak menjadi sakit. Namun, orang yang telah divaksin harus tetap menjaga diri agar tidak terpapar virus Covid-19. Jika tidak, tubuhnya akan kebal, tapi virus tetap bisa masuk dan menular ke orang lain yang belum divaksin. ”Bila yang tertular ini memiliki faktor risiko seperti ada komorbid, orang itu akan jatuh sakit,” kata Yuri. Dia menegaskan, vaksin tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian akhir pandemi.

Lebih lanjut, dia menerangkan, jumlah kandidat vaksin Covid-19 sudah lebih dari 39. Namun, tahapannya berbeda. Ada vaksin yang masih uji coba di laboratorium. Namun, ada juga yang sudah uji klinis fase ketiga. ”Seluruh dunia sedang mengidentifikasi yang sudah selesai uji klinis fase ketiga,” kata Yuri.

Pemerintah Indonesia mencari vaksin yang sudah siap dan aman digunakan. Karena itu, ada tim yang ditugaskan berkunjung ke beberapa negara yang sedang membuat vaksin Covid-19. Tiongkok, salah satunya. Sebab, beberapa perusahaan farmasi di sana sedang meneliti berbagai jenis vaksin Covid-19. Misalnya, yang dilakukan Sinovac dan Sinopharm.(jpg)

Cocokkan Data, BPJS Kesehatan Lakukan Rekonsiliasi dengan Satker

0

batamposc.o.id – Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau yang dulunya dikenal dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPN) merupakan salah satu segmen peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
(JKN-KIS) yang iurannya dibayarkan melalui kas negara.

Untuk memastikan validnya data dan iuran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja tersebut, BPJS Kesehatan melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan satuan kerja di Kota Batam pada Selasa (13/10/2020) sampai dengan Kamis (16/10/2020) lalu di Batam Centre.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Cabang Batam, Maucensia Septrina, mengatakan, BPJS Kesehatan bersama satker yang bersangkutan akan mencocokkan data dan iuran pegawai yang telah dibayarkan sebelumnya.

“Tujuan rekonsiliasi ini untuk mencocokkan data dan iuran yang dibayarkan oleh satker. Misalnya, iuran sudah dipotong sesuai minimal UMK atau belum,” kata Maucensia.

Rekonsiliasi ini menurutnya, merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Tahun ini kegiatan tersebut sudah dilaksanakan dua kali.

Pegawai BPJS Kesehatan sedang melakukan pendataan terhadap peserta JKN-KIS. Foto; BPJS Kesehatan untuk batampos.co.id

Yakni Maret lalu dan sekarang. Tidak hanya di Kota Batam, kegiatan ini juga direncanakan akan dilaksanakan di Kabupaten Karimun pekan depan.

“Minggu depan kita juga akan ke Karimun, targetnya kami akan mencocokkan data dengan kurang lebih 30 satker. Kalau di Batam targetnya 100 satker,” ujarnya

Maucensia mengatakan tidak cocoknya data antara BPJS Kesehatan dan satker selama ini disebabkan oleh satker tidak menyampaikan secara update.

Hal ini menyebabkan pegawai yang sudah keluar masih terdaftar, dan sudah masuk tapi belum didaftarkan. Oleh karena itu ia berharap selanjutnya setiap satker dapat lebih aktif berkoordinasi untuk melaporkan data pegawai secara update.

Sartika salah satu PIC satker yang mengikuti kegiatan tersebut mengatakan bahwa setelah dilaksanakan rekonsiliasi data pegawai yang ia miliki dengan data BPJS Kesehatan akhirnya cocok.

“Di satker kami ada 13 pegawai honor, setelah rekonsiliasi ini sudah cocok,” kata Sartika.

Ia mengatakan, selisih yang terjadi karena adanya ketidaksamaan informasi pemotongan berdasarkan regulasi terbaru. Sehingga terjadi perbedaan persepsi yang mengakibatkan data satker dan BPJS Kesehatan menjadi tidak cocok.

“Semoga kedepannya tidak ada selisih lagi, karena selama ini juga kami tidak pernah ada selisih dengan BPJS Kesehatan,” kata Sartika.(*)

Sri Mulyani Tolak Bebaskan Pajak Mobil Baru

0

batampos.co.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pihaknya tidak akan membebaskan pajak mobil baru dalam waktu dekat. Bahkan, dalam jangka pendek dirinya masih belum berencana melakukan hal tersebut.

“Kami tidak mempertimbangkan saat ini untuk memberikan pajak mobil baru sebesar nol persen seperti yang disampaikan oleh industri dan Kementerian Perindustrian,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (19/10).

Sri Mulyani menuturkan, saat ini sudah banyak insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada semua sektor, termasuk industri yang sangat tertekan akibat pandemi Covid-19. Ia menyampaikan, pihaknya selalu mengevaluasi secara lengkap setiap insentif demi rasa keadilan.

“Setiap insentif yang kami berikan kami evaluasi lengkap. Sehingga jangan sampai kita berikan insentif, di satu sisi berikan negatif ke kegiatan ekonomi yang lain,” ucapnya.

Seperti diketahui, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengusulkan relaksasi pajak mobil baru sebesar 0 persen atau pemangkasan pajak kendaraan bermotor (PKB). Tujuannya, agar dapat menstimulus pasar sekaligus mendorong pertumbuhan sektor otomotif di tengah masa pandemi Covid-19.

Namun, Sri Mulyani menambahkan, pihaknya akan mencari langkah lain untuk bisa tetap membantu sektor industri. “Kami akan terus coba untuk berikan dukungan-dukungan kepada sektor industri keseluruhan melalui insentif-insentif yang kami sudah berikan,” imbuhnya.(jpg)

Pasien Covid-19 Kembali Meningkat di RSUD Embung Fatimah

0

batampos.co.id – Pasien Covid-19 kembali meningkat di rumah sakit umum daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam di Batuaji. Saat ini ada 19 pasien yang masih dirawat dan 15 di antaranya terkonfirmasi positif. Jumlah ini meningkat dari pekan sebelumnya yang hanya 13 orang.

Humas RSUD Embung Fatimah Novi menuturkan, 19 pasien tersebut masih menjalani perawatan medis di Gedung Tun Sendari Terpadu, gedung yang khusus menangani pasien Covid-19.

”Dalam kondisi baik mereka. 15 orang positif dan empat masih suspek,” ujar Novi dilansir Harian Batam Pos.

Terkait mesin PCR portabel, bantuan dari pemerintah provinsi Kepri Novi mengaku belum bisa digunakan sebab alat penyanding lainnya yakni Reagen dan Ekstrasi belum juga tiba. ”Belum masih menunggu ini,” katanya.

Seperti diketahui, mesin PCR bantuan Pemprov ini berguna untuk melakukan uji sampel bagi pasien atau Suspek Covid-19. Selama ini uji sampel pasien masih ditangani oleh BTKLPP di Sagulung. (*/jpg)