Minggu, 5 April 2026
Beranda blog Halaman 9717

LPG 3 Kilogram Langka, Warga Intai Truk Pengangkut Gas

0

batampos.co.id – Gas elpiji 3 kilogram masih jadi pusat perhatian masyarakat di Batuaji dan Sagulung.

Hingga kemarin, gas bersubsidi ini masih sulit didapat. Untuk mendapatkan satu tabung gas, warga harus mencari hingga ke kecamatan lain.

Warga semakin frustasi. Sebab, tidak hanya menyita waktu dan tenaga, tapi juga harus merogoh kocek lebih dalam karena gas yang dibeli dari pedagang eceran umumnya di atas harga eceran
tertinggi (HET) yakni Rp 18 ribu per tabung.

Ancaman warga mengambil tindakan sendiri semakin disuarakan. Pasalnya, belum ada tindakan nyata dari pemerintah atau instansi terkait atas persoalan ini.

”Semakin hari semakin langka saja. Sudah muak kami dengan keadaan ini. Mau sampai kapan seperti ini?,” protes Afrizal,
warga Seibinti, Sagulung, Rabu (14/10/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.

Ilustrasi gas 3 kilogram atau gas melon. Foto; Cecep Mulyana/Batam Pos

“Kalau memang tak bisa lagi memenuhi kebutuhan warga sebaiknya ditiadakan saja sekalian biar semuanya tak bisa menggunakan gas subsidi lagi. Ini warga yang kewalahan, tapi warung, kedai kopi tetap ada stok gas subsidi ini. Ada apa dengan
semua ini,” katanya lagi.

Sebelumnya, warga mengan cam akan menahan truk pengangkut gas melon jika ditemui di jalan raya.

Ancaman ini kembali disuarakan oleh beberapa warga yang dijumpai Batam Pos, kemarin. Mereka mengaku tengah mengintai truk pengangkut gas.

Jika ketemu mereka beramai-ramai akan menghentikannya agar
gas dijual ke mereka yang kesulitan mendapatkan gas selama ini.

”Lagi keliling nyari ini. Kalau jumpa sama truk itu mau kami tahan,” kata Andika, warga Sagulung.

Kelangkaan gas melon masih dirasakan masyarakat Kota Batam dalam beberapa minggu terakhir.

Tak hanya di tingkat pangkalan, sampai pengecer pun cukup sulit ditemukan.(jpg)

Pidana Seumur Hidup untuk 4 Terdakwa Korupsi Jiwasraya

0

batampos.co.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Bima Suprayoga mengapresiasi vonis seumur hidup oleh majelis hakim untuk empat terdakwa kasus korupsi Jiwasraya. Keempat terdakwa tersebut yakni, mantan Direktur Utama PT AJS, Hendrisman Rahim; Mantan Direktur Keuangan PT AJS, Hary Prasetyo; Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS, Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

Mereka terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mereka terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 16,8 triliun. “Kami menghormati dan mengapresiasi putusan Hakim, karena dakwaan Primair penuntut umum dinyatakan terbukti,” kata Bima Suprayoga, Rabu (14/10).

Menurut Bima, JPU, terdakwa dan tim kuasa hukum terdakwa mempunyai waktu tujuh hari untuk memikirkan vonis majelis hakim. Menurutnya, jika tidak terima vonis pidana seumur hidup terdakwa dan tim kuasa hukumnya bisa mengajukan upaya hukum banding. “Silahkan banding kan diatur dalam KUHAP,” tegas Bima.

Sebelumnya, empat terdakwa kasus Jiwasraya divonis pidana seumur hidup oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Keempat terdakwa tersebut yakni, mantan Direktur Utama PT AJS, Hendrisman Rahim; Mantan Direktur Keuangan PT AJS, Hary Prasetyo; Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS, Syahmirwan dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto.

Tiga mantan jajaran direksi dan satu pihak swasta tersebut dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Mereka terbukti melakukan korupsi sebesar Rp 16,8 triliun.

Para terdakwa terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.(jpg)

Bawaslu Siapkan Aplikasi untuk Mempermudah Pengaduan Sengketa Pilkada

0

batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempersiapkan aplikasi berbasis online untuk mempermudah jalannya Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau.

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawalu Provinsi Kepulauan Riau, Rosnawati, mengatakan, pihaknya sudah memiliki Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) berbasis online.

“Jadi berbasis Aplikasi, sehingga ini merupakan bagian dari proses transparansi Bawaslu dalam penerimaan permohonan sengketa,” ujarnya.

Dengan adanya layanan ini, kata dia, diharapkan masyarakat mengetahui bahwa saat ini Bawaslu sudah memliki aplikasi berbasis online dalam permohonan sengketa.

Selain itu juga untuk mengakomodir hak pasangan calon (Paslon) dalam permohonan sengketa.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempersiapkan aplikasi berbasis online untuk mempermudah jalannya Pilkada di Provinsi Kepulauan Riau. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

“Intinya ini lebih mengefektifkan waktu. Jadi pada saat jaraknya jauh dengan aplikasi ini itu bisa membantu dan mempermudah para peserta pemilihan dalam mengajukan permohonan sengketa,” paparnya.

Bagi masyarakat yang belum mengetahui tentang aplikasi Bawaslu dapat mengakses di sips.bawaslu.go.id.

Sementara Direktur National Institute of Information and Communication Technology (NICT) UIN, Syopiansyah Jaya Putra, menyampaikan bahwa informasi dalam SIPS telah tercantum secara real-time.

“SIPS ini adalah suatu sistem yang terintegrasi yang melakukan olah data dan proses data terkait penyelesaian sengketa”, ungkapnya.

Adapun pihak yang berhak mengajukan sengketa adalah pasangan calon atau pun tim kampanye.

Pihak pemohon dapat mendaftarkan diri dalam laman yang telah disiapkan, kemudian mengisi data informasi pada kolom ‘tambahkan permohonan’.

Ia menjelaskan Setelah menambahkan berkas permohonan secara detil, pihak Bawaslu akan memverifikasi permohonan tersebut serta menyelenggarakan sidang musyawarah membahas substansi sengketa.

“Khusus publik, bisa mengakses data-data registrasi, permohonan pelayanan sengketa, dan putusan secara umum, sedangkan pemohon yang sudah registrasi dapat mengawal proses permohonannya secara real time,” jelasnya.(nto)

Kemendikbud Buka Lagi Pendaftaran Calon Guru Penggerak

0

batampos.co.id – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali membuka seleksi untuk peserta dan pengajar praktik (pendamping) dalam program Guru Penggerak. Pendaftaran seleksi bagi calon Guru Penggerak angkatan ke-2 dibuka mulai tanggal 13 sampai 31 Oktober 2020. Seleksi calon Guru Penggerak angkatan kedua terbuka untuk guru jenjang TK, SD, SMP, dan SMA.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Kemendikbud, Iwan Syahril mengatakan, Guru Penggerak akan selalu berpihak pada murid dan fokus pada proses pembelajaran. “Guru menggerakkan komunitas belajar di sekolah dan luar sekolah, guru menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid yang dapat diikuti oleh guru lainnya sehingga murid dapat meraih kemerdekaannya dalam belajar,” terang Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Iwan Syahril dalam siaran pers, Rabu (14/10).

Kelulusan akan ditentukan oleh hasil seleksi peserta dan pengajar praktik yang disesuaikan dengan kuota calon Guru Penggerak angkatan kedua yakni 2.800 guru. Sementara itu, penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai akhir peserta, proporsi jumlah sekolah, ketersediaan pendamping, serta jumlah kepala sekolah yang akan pensiun.

Program Guru Penggerak berbentuk pendidikan dan pelatihan mandiri dan kelompok secara terbimbing bagi guru dengan pendampingan terbimbing oleh pengajar praktik (pendamping) yang berasal dari guru berpengalaman kepala sekolah, dan pengawas sekolah, atau praktisi pendidikan.

Program ini bertujuan untuk menghasilkan bibit-bibit unggul pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Perjalanan Guru Penggerak dimulai dengan tahap seleksi dan mengikuti rangkaian Program Pendidikan Guru Penggerak selama 9 bulan yang terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan.

Sebagai informasi, pada tahap pertama, seleksi calon Guru Penggerak angkatan kedua akan dilaksanakan pada 13 Oktober sampai 7 November 2020 yang meliputi seleksi administrasi, penilaian biodata dan esai, serta tes bakat skolastik.

Selanjutnya, pada tahap kedua yang akan dilaksanakan tanggal 13 Januari sampai 11 Maret 2021, seleksinya meliputi simulasi mengajar dan wawancara. Pada tahap akhir akan diumumkan hasil seleksi calon Guru Penggerak angkatan kedua yang akan dilaksanakan pada 20 Maret 2021 mendatang.

Berikutnya, untuk seleksi calon pengajar praktik (pendamping) Program Guru Penggerak yang akan mulai dibuka pada tanggal 20 Oktober – 12 November 2020. Penilaian seleksi tahap pertama akan dilakukan pada 23 November-4 Desember 2020. Adapun pengumuman hasil seleksi tahap pertama akan disampaikan pada tanggal 10 Desember 2020.

Selanjutnya, seleksi tahap kedua yang terdiri dari simulasi mengajar dan wawancara akan dilakukan pada tanggal 5-25 Januari 2021 dan hasilnya akan diumumkan pada tanggal 29 Januari 2021. Informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/gurupenggerak/.

Direncanakan, sebanyak 405.900 Guru Penggerak dapat diperoleh pada Tahun 2024. Nantinya, Guru Penggerak akan menjadi isolator yang memusatkan pembelajaran kepada murid dan proses belajar itu sendiri guna mengakselerasikan lahirnya SDM unggul Indonesia.

Kriteria umum bagi pengajar praktik atau pendamping adalah guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, atau praktisi/akademisi/konsultan pendidikan yang telah menerapkan kepemimpinan pembelajaran (instructional leadership). Lebih lanjut, kriteria pengajar praktik (pendamping) yang berasal dari guru yaitu harus memiliki pengalaman mengajar minimal 10 tahun, memiliki sisa masa pensiun dua tahun, pernah menjabat sebagai pemimpin pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Jabatan yang dimaksud adalah mantan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, koordinator mata pelajaran, maupun pengurus inti di organisasi lain luar sekolah seperti organisasi profesi, Musyawarah Guru Mata Pelajaran dan Kelompok Kerja Guru (MGMP/KKG), Komunitas Guru, Kepramukaan, atau Organisasi Masyarakat.

Khusus untuk Kepala Sekolah, kriteria yang ditentukan adalah harus memiliki sisa masa pensiun minimal dua tahun, memiliki pengalaman mengajar minimal 10 tahun, serta memiliki pengalaman mentoring kepada guru. Kriteria selanjutnya untuk pengawas sekolah yaitu harus memiliki sisa masa pensiun minimal dua tahun, memiliki pengalaman mengajar minimal 10 tahun, serta memiliki pengalaman mentoring guru atau kepala sekolah.

Sementara, kriteria untuk praktisi/akademis/konsultan yaitu memiliki pengalaman mengajar atau mendampingi sekolah minimal 10 tahun serta pernah menjabat sebagai pemimpin pendidikan baik di sekolah maupun di luar sekolah (Organisasi professi, MGMP / KKG, komunitas guru, kepramukaan, organisasi masyarakat, dan sebagainya).

Pada angkatan kedua ini, Kemendikbud akan merekrut 628 pengajar praktik (pendamping) dari 74 Kabupaten/Kota, 560 pendamping dari 56 kabupaten/kota pada daerah sasaran angkatan kedua dan 68 pendamping dari 18 kabupaten/kota untuk memenuhi kuota pendamping Program Guru Penggerak pada angkatan pertama.

Kedelapan belas kabupaten/kota tersebut yaitu Aceh Utara, Kabupaten Bandung, Kabupaten Denpasar, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Garut, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Temanggung, Kota Malang, Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Deli Serdang.(jpg)

Melanggar Protokol Kesehatan Langsung Dirapid Test, Positif Langsung Dibawa ke RSKI Galang

0

batampos.co.id – Warga Kota Batam yang kedapatn melanggar protokol kesehatan (Protkes) akan langsung dirapid test.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Batam, Jefridin Hamid, mengatakan tim Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 akan menggiatkan razia penegakan
protkes.

Mulai hari ini, Kamis (15/10/2020) Tim Gugas akan merapid test pelanggar protkes di tempat.

”Kalau reatif langsung kita bawa ke RSKI (Rumah Sakit Khusus Infeksi) Pulau Galang,” katanya, Rabu (14/10).

Jefridin mengatakan, langkah ini sebagai upaya menyelamat-
kan masyarakat agar terhindar dari Covid-19.

Kasat Pol PP Kota Batam, Salim, memasangkan masker kepada salah seorang anak. Mulai hari ini masyarakat yang melanggar protokol kesehatan akan langsung dirapid test dan jika positif langsung dibawa ke RSKI Galang. Foto: Salim unutk batampos.co.id

Ia menyatakan, langkah ini harus ditempuh demi memutus mata rantai penyebaran virus penyerang sistem pernapasan tersebut.

”Tidak sulit menerapkan protokol kesehatan, ini upaya kita bersama melawan Covid-19,” ujarnya.

Untuk itu, masyarakat dan semua pihak diwajibkan mengikuti protkes seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer.

Menurut Jefridin, protkes ini satu-satunya cara meminimalisir risiko terjangkit Covid-19.

”Vaksinnya belum ada, hanya protokol kesehatan ini langkah kita terhindar dari Covid-19. Selain itu, tingkatkan imunitas tubuh dengan rutin berolahraga,” ucapnya.

Saat ini, penanganan Covid-19 di Batam dinilai sudah berhasil. Menurutnya, prestasi itu harus dipertahankan dengan cara, masyarakat makin sadar pentingnya protkes.

”Untuk itu, razia penegakan disiplin protokol kesehatan ini makin digiatkan. Mulai besok yang melanggar kita rapid test.”

Ia mengaku, sudah menginstruksikan tim agar lebih intens dalam merazia pelanggar protkes.

Langkah ini pula sebagai kewaspadaan dan upaya Batam benar-benar menuntaskan permasalahan Covid-19.

”Kita ingin Covid-19 ini selesai dan perekonomian Batam kembali bergeliat demi kita semua,” kata dia.

Ia pun mengungkapkan, hingga 13 Oktober 2020, sudah 1.970 pasien terkonfirmasi positif Covid-19.

Dari total pasien itu, 1.665 pasien sembuh, 57 orang meninggal dunia, dan 258 pasien masih dalam perawatan.

”Secara keseluruhan penanganan pencegahan Covid-19 mendapat prestasi karena angka kesembuhan di Batam di atas rata-rata nasional,” imbuhnya.(esa)

BI Catat Kegiatan Dunia Usaha Membaik

0

batampos.co.id – Bank Indonesia (BI) menyebut kegiatan dunia usaha kian membaik pada triwulan III 2020 dibanding triwulan sebelumnya. Hal itu berdasarkan Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) pada seluruh sektor ekonomi.

Kepala Departemen Komunikasi Onny Widjanarko menjelaskan, hal ini tercermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) pada triwulan III 2020 yang sebesar -5,97 persen. Angka tersebut membaik dari -35,75 persen pada triwulan II 2020.

“Perbaikan kegiatan usaha terjadi pada seluruh sektor ekonomi,” ujarnya mengutip website resminya, Rabu (14/10).

Adapun perbaikan kegiatan usaha tersebut diantaranya pada sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel & Restoran, sektor Pengangkutan & Komunikasi dan sektor Keuangan, Real Estate & Jasa Perusahaan didukung oleh penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di berbagai wilayah.

“Sementara itu, perbaikan pada sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan didukung oleh cuaca,” imbuhnya.

Sejalan dengan kinerja kegiatan usaha, lanjutnya, kapasitas produksi terpakai dan penggunaan tenaga kerja pada triwulan III 2020 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha dari aspek likuiditas dan rentabilitas juga menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2020, dengan akses kredit yang membaik.

Pada triwulan IV 2020, responden memprakirakan kegiatan usaha akan mencatat kinerja positif dengan SBT sebesar 2,12 persen. Berdasarkan sektor ekonomi, peningkatan terjadi pada mayoritas sektor ekonomi, terutama sektor Keuangan, sektor Real Estate & Jasa Perusahaan, sektor Perdagangan, Hotel & Restoran, dan sektor Pengangkutan & Komunikasi.

“Kegiatan usaha yang makin kuat pada triwulan IV 2020 sejalan dengan optimisme penerapan AKB yang dapat mendorong permintaan masyarakat,” tutupnya.(jpg)

Korea Selatalan Jajaki Investasi IT di Batam

0

batampos.co.id – Belasan investor yang bergerak di sektor informasi dan teknologi (IT) asal Korea Selatan (Korsel) menyambangi Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rabu (14/10/2020).

Mereka digandeng Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Batam untuk menjajaki peluang berinvestasi di Batam.

Beberapa perusahaan yang hadir, antara lain; Nemo Partner Indonesia, Jaringan Akses Data, serta Indonesia Optic Technology. Perusahaan lainnya mengikuti pertemuan melalui daring.

Dalam kunjungan itu, Jaringan Akses Data Indonesia bersama Indonesia Optic Technology (IOT) menandatangani kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) terkait pengembangan Batam sebagai Industri Artificial Intelligence (AI) dan sebagainya.

Direktur Optic Teknologi Indonesia, Jhon Pieter, mengatakan, di Batam pihaknya akan mengerjakan infrastruktur dan komunikasi.

Salah satunya fiber optik, dalam rangka membangun satu kawasan Batam integrited, pembangunan data center, dan Batam smart city.

”Infrastruktur dan komunikasi dirapikan dulu,” katanya.

Selanjutnya, data center dan smart city untuk komunikasi,
dari Indonesia menuju ke luar negeri, begitu juga sebaliknya.

Jaringan Akses Data Indonesia bersama Indonesia Optic Technology (IOT) memperlihatkan kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) terkait pengembangan Batam sebagai Industri Artificial Intelligence (AI) dan sebagainya di Kota Batam. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id

Kabel-kabel yang berada di atas saat ini akan dipindahkan ke dalam tanah. Inovasi ini sudah pernah diadaptasi di
Bali.

”Kabel-kabel yang ada di atas kita letakkan di bawah tanah. Nilai investasinya kita hitung dulu. Kalau jalan Rp 10 triliun pun bisa. Bahkan bisa merekrut 1.000 karyawan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jaringan Akses Data, Donald Pangihutan, mengatakan, data center memiliki pasar potensial. Sehingga data center yang ada dan yang akan dibangun akan berkolaborasi, sehingga peluang memasarkannya ke tengah masyarakat akan berjalan optimal.

”Ekonomi industri yang berbasis teknologi akan berkembang di Batam,” katanya.

Sedangkan Direktur Nemo Partner Indonesia, Youngmin Lee, mengakui bahwa Batam wilayah yang dekat dengan Singapura.

Sehingga banyak peluang bisnis yang bisa digarap ke depannya.

”Sebagai pelaksana di Indonesia, bisa maju berinvestasi di Batam,” tuturnya.

Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, mengatakan, Batam harus menjadi kota digital.

”Kita bentuk Batam regulasinya berkaitan dengan IT, institusi berkaitan dengan IT. Mumpung Batam ini sudah didesain sebagai Batam smart city,” ujarnya.

“Kalau sudah banyak perusahaan yang bergerak di sektor digital, tentu pemerintahan dan masyarakat juga harus bergerak cepat,” ujarnya lagi.

Ia mengaku sangat mendukung jika ada investor yang hendak masuk ke Batam. Sebagai pemerintah, tentu berharap rencana investasi ini dapat direalisasikan.

Ia mengatakan, Batam sangat berpeluang untuk pengembangan sektor digital ini, pasalnya Batam menjadi jembatan antara Singapura dan Indonesia dalam sektor digital.

“Peluang ini harus kita tangkap, dan kita gaungkan pada 2021 jadi momen lepas landas menjadikan Batam sebagai kawasan digital,” kata dia.

Ia berharap, ke depan Batam harus serba digital untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat Batam. Untuk itu, perlu disiapkan semua kebutuhan untuk mewujudkan rencana besar tersebut.

“Batam sudah punya Nongsa Digital Park, punya data center. Jadi, rencana masuknya investasi sektor digital ini sangat positif,” kata Syamsul.(*/esa)

Pelabuhan Batam Siap Layani Perjalanan Bisnis ke Singapura

0

batampos.co.id – Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, memastikan Kota Batam siap melayani perjalan bisnis ke Singapura.

“Pemerintah daerah sudah pasti akan siap menjalankan kebijakan pusat,’ kata Bahtiar saat meninjau kesiapan pelabuhan Batam Center, Rabu (14/10/2020).

Terkait kesiapan pelabuhan, menurut dia tidak ada kendala. Terlebih lagi Pelabuhan Internasional Batam Center yang selama ini sudah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan standar internasional.

Saat ini hanya tinggal menyiapkan secara teknis sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sehingga apa yang diberlakukan di Singapura juga akan diberlakukan di Kota Batam.

Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin, Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, saat memantau persipan Pelabuhan Internasional Batam Center untuk melayani perjalanan bisnis ke Singapura. Foto: Media Center Pemko Batam

“Hari ini saya bersama Kapolda Kepri, Pemko Batam dan stake holder ingin memastikan bahwa Batam sudah siap menjalankan TCA tersebut,” katanya.

Pihaknya mengaku sudah memerintahkan Tim Satgas Gugus Tugas Provinsi Kepri dan Kota Batam untuk segera koordinasi menyiapkan apa saja yang masih perlu disiapkan.

“Jadi tanggal 26 Oktober 2020 semua harus sudah siap,” katanya.

Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, mengatakan, dengan kembalinya dibuka masuknya para pelaku bisnis dari Singapura tentunya diharapkan bisa memberikan dampak yang positif bagi ekonomi Kota Batam.

“Intinya kami juga menyambut baik rencana dibukanya perjalan bisnis ke Singapura ini,” katanya.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dan Singapura telah meresmikan Travel Corridor Arrangement (TCA) atau Reciprocal Green Lane (RGL). Ketentuan itu akan mulai berlaku pada 26 Oktober 2020 mendatang.(*/esa)

Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Sosialisasikan UU Cipta Kerja

0

batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta setiap kepala daerah untuk mempelajari Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja. Hal ini dilakukan agar setiap kepala daerah untuk mengambil sikap untuk bisa mensosialisasikan UU Cipta Kerja di wilayahnya masing-masing.

“Sehingga memiliki kesamaan visi dan juga memiliki amunisi untuk menentukan sikap. Kemudian juga mengambil langkah-langkah yang bukan hanya langkah-langkah responsif ketika ada demo, tapi juga langkah langkah proaktif dalam menjelaskan UU Cipta Kerja,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah dalam Pelaksanaan Regulasi Omnibus Law, di kantornya, Rabu (14/10).

Tito juga memastikan, setiap kepala daerah dapat memiliki materi UU Cipta Kerja. Sehingga dapat dipelajari berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang ada di masing-masing daerah.

“Kita akan share soft copy dari UU itu, sehingga kepala daerah, forkopimda, silakan kalau mau mempelajari semuanya. Saya kira akan sulit sekali, karena bapak-bapak semua sibuk, ibu-ibu juga sibuk. Jadi silakan buat tim kecil mungkin, untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan isu-isu yang menjadi perbincangan di daerah masing-masing,” ucap Tito.

Pernyataan senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurutnya, penjelasan pokok-pokok substansi dan penyiapan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan materi dan menjelaskan secara terbuka.

’’Tugas kita adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara memberi pengertian tentang latar belakang UU Cipta Kerja ini tentang materi-materi yang sebenarnya dibandingkan dengan yang Hoaks dan tentang manfaat apa yang akan diperoleh dari UU Cipta Kerja,” tegas Mahfud.

Mahfud menyebut, yang melatar belakangi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merancang UU Cipta Kerja, adalah perlunya melakukan terobosan dalam memangkas proses panjang dimeja-meja birokrasi, terutama soal izin usaha yang terlalu berbelit-belit. Sehingga membuat izin usaha, baik dari dalam maupun luar negeri harus melalui banyak meja.

’’Sehingga, pada waktu itu diselesaikanlah satu UU dan ternyata UU yang lain masih ada yang menghambat dan banyak undang-undang yang saling terkunci. Itulah sebabnya muncul gagasan Omnibus Law, satu UU yang menyelesaikan problem antar berbagai UU di dalam satu UU, idenya seperti itu,” tegas Mahfud. (*/jpg)

Ini Kelompok yang Diprioritaskan Dapat Vaksin Covid-19

0

batampos.co.id – Vaksin Covid-19 diperkirakan akan diproduksi di Indonesia pada tahun 2021. Menurut penghitungan masyarakat yang butuh vaksin, dari 260 juta minimal ada 175 juta warga mendapat dosis vaksin.

Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Soebandrio pun mengungkapkan, siapa saja yang elemen masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapat anti virus Covid-19. Paling utama adalah tenaga front liner yang sering berinteraksi dengan orang lain.

“Kita sudah sepakat pertama yang hharus mendapatkan vaksin ialah frontliner. Apakah itu tenaga kesehatan,” ucap dia dalam webinar, Rabu (14/10).

Begitu juga dengan para petugas keamanan, mereka pun akan mendapatkannya. “Tenaga yang lain seperti keamanan ketertiban dan yang lain-lainnya,” tuturnya.

Selain itu, para orang lanjut usia atau yang menderita komorbid pun akan didahulukan untuk diberikan vaksin. Pasalnya, daya imun mereka yang lemah dan rentan terkena virus.

“Kemudian kita harus melindungi mereka yang high risk, kita harus melindungi mereka, karena mereka tidak punya imunitas yang cukup,” tambahnya.

Berikutnya adalah kelompok yang memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. “Kelompok keempat yang terakhir adalah merka yang dikhawatirkan bisa menyebar, misal dari kontak tracing (dari orang yang terlebih dulu terkena),” tutupnya.(jpg)