batampos.co.id – Satuan Tugas Covid-19 Kota Batam mencatat ada 1.432 orang warga Kota Batam yang tidak mematuhi protokol kesehatan.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batam, Salim, mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih banyak menemukan warga yang mengabaikan protokol kesehatan.
“Kemarin (Selasa,red) tanggal 17 November, penegakan Perwako masih dilakukan dan terjaring 85 orang yang melanggar tidak menggunakan masker,” ujarnya Rabu (18/11/2020).
Salim patroli dilakukan pada pukul 09.00 WIB di Simpang 4 Hotel Four Point, Jodoh Batu Ampar.
Personel Satpol PP Kota Batam memberhentikan salah seorang pengendara yang tidak menggunakan masker. Foto: Salim untuk batampos.co.id
Di sana kata dia banyak warga yang tidak memakai masker. Kata dia, warga yang masih melanggar protokol kesehatan akan langsung diberikan sanksi berupa teguran tertulis dan sosial.
“Kita juga memberikan masker dan mengimbau secara persuasif agar mereka tidak mengulangi perbuatannya dan harus menjalankan protokol kesehatan,” jelasnya.
Kata dia, hingga 19 kali kegiatan yang dilakukan Satuan Tugas Covid-19 sebanyak 1.432 orang warga Batam terjaring karena tidak menjalankan protokol kesehatan.
“Kami berharap agar warga selalu menggunakan masker saat keluar rumah dan taat akan protkes agar kondisi cepat membaik,” pintanya.(nto)
batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan siapa saja yang bakal mendapatkan prioritas untuk disuntik vaksin Covid-19. Menurut Jokowi yang bakal disuntik vaksin diutamakan adalah tenaga kesehatan. Itu yang menjadi prioritas dari pemerintah dalam vaksinasi Covid-19.
“Yang akan divaksin pertama adalah nanti tenaga kesehatan baik itu dokter, setelah dokter kemudian para perawat dan tenaga medis,” ujar Jokowi di Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11).
Kemudian setelah prioritas vaksin ke tenaga medis, vaksin Covid-19 juga bakal disuntikan ke TNI, Polri, dan para aparatur sipil negara. “Kemudian TNI dan Polri nanti baru ASN untuk pelayanan-pelayanan publik yang ada di depan. Kemudian guru, tentu saja kita semuanya nantinya,” ungkap Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku siap diberikan vaksin Covid-19 paling awal. Asalkan itu sudah mendapatkan izin dari tim untuk dirinya paling awal disuntik vaksin.
“Kalau ada yang bertanya Presiden nanti di depan atau di belakang. Kalau oleh tim diminta saya paling depan, ya saya siap,” tegas Jokowi.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah pusat berencana membangun 246 ribu sambungan gas bumi untuk rumah tangga di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau hingga 2024 mendatang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, mengatakan, Pemko Batam mendukung upaya Pemerintah Pusat dalam pengembangan pasar gas bumi untuk rumah tangga di Batam.
Kata dia, gas bumi sudah dimanfaatkan untuk memasak sehari-hari oleh masyarakat Kota Batam. Namun jumlahnya masih sedikit.
“Pemanfaatan gas bumi yang ramah lingkungan dan murah ini harus terus dikembangkan dan kita harapkan akan lebih banyak program penyalurannya di Batam,” ujarnya usai menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Potensi Komersial Pengembangan Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil di Tanggerang, Banten, Selasa (17/11/2020).
Ia berharap pemanfaatan gas bumi di Batam semakin berkembang. Menurutnya, pemanfaatan gas bumi ini dinilai akan membantu perekonomian warga.
Berdasarkan pengakuan pelanggan, dengan menggunakan gas bumi kebutuhan akan bahan bakar menjadi lebih irit.
Tanto, pemilik rumah makan Soto Medan Lezat di kawasan Batam Center melihat petugas PGN memeriksa meteran gas bumi miliknya. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Tapi memang jangkauannya belum luas, hanya beberapa perumahan, rumah makan, usaha kecil dan hotel. Semoga dalam waktu dekat dapat menjangkau semua wilayah di Batam,” kata dia.
Khusus Batam, kata dia, pemerintah pusat berencana menyambungkan pipa gas bumi ke 246 ribu rumah tangga.
Ia berharap, rencana tersebut dapat terealisasi agar warga Batam dapat menikmati hasil gas bumi.
“Data ini sama dengan data pelanggan air di Batam, mudah-mudahan hingga 2024 rencana ini dapat terealisasi,” katanya.
Sementara itu, GH Sales and Customer Management PT PGN, Dwika Agustianto, menyampaikan, saat ini pengelolaan jaringan gas bumi sudah ada di 17 provinsi dan 60 kabupaten dan kota.
Total, lebih kurang 3.838 kilometer jaringan pipa.
“Total sambungan untuk rumah tangga sudah mencapai 537.936 pelanggan,” ujarnya.
Sebagai sub holding gas, kata dia, PGN terus berkomitmen mengembangkan jaringan gas bumi.
Bahkan, berdasarkan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) hingga 2024 ditarget dapat tersambung 4 juta sambungan rumah tangga.
“Untuk tahun ini (2020,red) ada 316 ribu sambungan, dan tahun depan ditarget 734 ribu sambungan. Seterusnya pada 2022 sebanyak 840 ribu sambungan rumah tangga, 2023 sebanyak 800 ribu sambungan dan 2024 sebanyak 800 sambungan,” ujarnya.
Selain dari PGN pada FGD tersebut hadir juga Komite BPH Migas, Peneliti dari UGM, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kepala Sub Direktorat Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, Kasubdit Keterpaduan Penyelenggaraan Perumahan KemenPUPR, Wakil Ketua Umum REI, dan Wakil Ketua Umum PHRI.(*/esa)
batampos.co.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mempertanyakan perihal nasib para guru honorer saat ini. Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah memfasilitasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hal itu dirasa masih belum cukup.
Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi pun menagih kesempatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) reguler. Dengan begitu kesejahterannya pun terjamin.
“Para honorer diberi kesempatan untuk kejelasan statusnya dalam rekruitmen baik ASN reguler maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” tulis Unifah dalam keterangannya, Rabu (18/11).
Kata dia, pihaknya tidak menginginkan pemerintah membedakan status administrasi kategori honorer. Untuk itu, para honorer diharapkan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN.
“Dan diberikan prioritas bagi yang telah mengabdi lama, di atas usia 35 tahun,” ucapnya.
Di sisi lain, ia juga mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang berupaya memberikan perhatian pada guru honorer. Apalagi pemerintah juga memberikan bantuan berupa tambahan penghasilan kepada guru, dosen, dan tenaga kependidikan honorer di era pandemi Covid-19.
Pihaknya menganggap hal tersebut sebagai kado Hari Guru Nasional pada 25 November 2020 mendatang. “Selanjutnya kami berharap penyaluran bantuan diberikan secara adil dan merata kpd honorer negeri dan swasta,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan Covid-19, Sonny Harry Harmadi mengatakan, salah satu perubahan perilaku yang paling memberikan dampak adalah sektor pendidikan.
Masyarakat dapat menjadikan 3M, yaitu wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak sebagai kebiasaan baru dalam kehidupannya. Bukan hanya menjaga diri sendiri, tapi juga orang lain.
Pasalnya, Indonesia sendiri memiliki 649.192 satuan pendidikan dengan 4 juta guru, serta 68 juta peserta didik. Dari angka tersebut saja sudah 72 juta, belum lagi keluarga warga pendidikan.
“Kita punya 4 juta guru, kita punya 68 juta peserta didik, kalau dijumlahkan, ini udah 72 juta, plus keluarga peserta didik 42 juta, akan ada 115 juta (orang yang berpeluang patuh protokol kesehatan),” ujarnya beberapa waktu lalu.
Saat ini penduduk Indonesia saja memiliki populasi sekitar 270 juta jiwa. “Bayangkan 115 juta, kita pengaruhi melalui institusi pendidikan dan jumlahnya sangat banyak, menjangkau sangat luas dan cepat, kita harapkan mereka bisa mematuhi 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak),” sambung dia.
Di sektor pendidikan ini, yang menjadi kunci edukasi penerapan protokol adalah para guru serta dosen. Mereka diminta memberikan pemahaman yang mudah dimengerti dan juga menyenangkan.
“Setiap guru dan dosen dengan caranya mencoba mengajak semua siswa dan mahasiswa untuk menjadi agen perubahan perilaku, kita butuh agen perubahan perilaku, ada dari institusi pendidikan, guru, siswa, mahasiswa dan dosen,” ucapnya.(jpg)
batampso.co.id – Pasien Covid-19 di Kota Batam yang meninggal dunia bertambah satu orang.
Dari rilis yang diterima batampos.co.id diketahui pasien tersebut meninggal dunia pada Senin (16/11/2020).
Pasien berjenis kelamin laki-laki tersebut berinisial DP berusia 74 tahun dan masuk dalam klasifikasi suspek.
Berdasarkan riwayat penyakitnya, almarhum mengalami keluhan demam dan batuk.
Serta memiliki riwayat post pasang ring. Meski telah mendapatkan perawatan yang intensif di RS Santa Elisabeth Sei Lekop, namun kondisi almarhum semakin menurun dan akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
Dengan adanya penambahan tersebut hingga Selasa (17/11/2020), jumlah apsien Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 91 orang.
Jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam hingga Selasa (17/11/2020).
Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, dari hasil penyelidikan epidemiologi yang terus dilakukan dapat disimpulkan sementara bahwa saat ini ternyata terlihat kembali adanya kenaikan jumlah kasus baru.
Hal itu lanjutnya, sehubungan adanya penurunan tingkat kedisplinan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan diberbagai aktifitas sehari-hari.
Sehingga hal ini nantinya memungkinkan terjadi pertumbuhan kembali kasus Covid-19 yang berkaitan dengan berbagai cluster tersebut ataupun kasus baru yang terjadi baik dari transmisi lokal maupun import.
“Kami ingatkan dan imbau kembali guna kemaslahatan bersama masyarakat Kota Batam agar tetap mengikuti anjuran Pemerintah,” jelasnya.
Seperti menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap di rumah saja dan jika terpaksa harus keluar rumah gunakan masker.
Serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang dan
berolahraga secara teratur dan istirahat yang cukup.(*/esa)
batampos.co.id – Surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) 2020 telah tiba di Gudang Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam, sejak Minggu (15/11). Kepala Divisi Bidang Program dan Data KPU Kota Batam Sastra Tamami mengatakan, sebanyak 135 petugas dikerahkan untuk melipat suara yang ditargetkan rampung dan selesai pada Senin, 23 November mendatang.
”Surat suara yang dilipat baru untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Sementara untuk surat suara pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam direncanakan baru sampai Batam pada 23 November 2020,” kata Sastra, Senin (16/11).
Menurutnya, pelipatan surat suara ini dilakukan selama 24 jam. Dimana para petugas dibagi dalam tiga shift, yakni pagi, siang dan malam. Setiap shift lamanya delapan jam dan diisi oleh 45 petugas.
”Untuk surat suara yang dilipat sebanyak jumlah DPT ditambah 2,5 persen untuk cadangan dan 2.000 surat suara apabila terjadi pemungutan suara ulang. Totalnya sebanyak 603.260 buah,” tambahnya.
Pelipatan surat suara sendiri dilaksanakan di gudang logistik KPU Kota Batam di bekas Gedung Giant Batuaji. Ia mengatakan, pihaknya memilih gedung tersebut karena luas dan mampu menampung jumlah petugas lipat yang banyak sehingga memungkinkan aktivitas pelipatan kertas suara berjalan dengan kondusif.
”Langsung dilipat di gudang logistik KPU. Setelah dilipat baru akan didistribusikan ke TPS pada 5 Desember 2020 ,” terangnya.
Selain surat suara juga sudah diterima 2.177 kotak suara. Logistik Pilkada 2020 yang telah diterima KPU Batam ini nantinya akan didistribusikan ke 64 kelurahan di 12 kecamatan yang ada di Kota Batam.
Ketua KPU kota Batam Herrigen Agusti mengatakan, surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sudah sampai Minggu (15/11). Sementara untuk surat suara pemilihan wali kota dan wakil walikota direncanakan akan sampai Batam pada 23 November 2020.
”Logistik itu sudah tersimpan di gudang logistik KPU Batam di bekas Gedung Giant Batuaji,” ujar Herrigen, Senin (16/11).(*/jpg)
batampos.co.id – Polri akan menggelar Operasi Lilin menjelang libur panjang Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 atau Nataru. Operasi akan dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia selama 15 hari. Mulai 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan, operasi ini ditujukan untuk pengamanan situasi Kamtibmas selama libur panjang. Diharapkan angka kriminalitas bisa ditekan selama periode tersebut.
“Rencana nanti untuk liburan akhir tahun seperti biasa Polri akan melaksanakan operasi kepolisian terpusat dengan sandi Lilin 2020 yang digelar selama 15 hari,” kata Awi kepada wartawan, Rabu (18/11).
Kapolri Jenderal Pol Idham Azis telah menekankan kepada jajarannya diseluruh Polda untuk membuat pemetaan daerah rawan tindak pidana dan kecelakaan lalu lintas. Melalui pemetaan itu, aparat diminta melakukan langkah pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.
Guna menunjang Operasi Lilin 2020, Polri juga akan mendirikan pos-pos pengamanan dan pelayanan selama libur panjang Natal dan Tahun Baru.
“Tentunya kewilayahan akan memetakan daerah-daerah mana sebagai jalur utama mudik, jalur alternatif, beberapa titik yang dibuatkan pos pengamanan, beberapa titik anggota harus digelar disana, beberapa pos pelayanan terpadu itu semua nanti digelar disana,” imbuh Awi.(jpg)
batampos.co.id – Ketersediaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah di tengah tingginya pasokan angkatan kerja setiap tahun. Kondisi itu diperparah dengan pandemi Covid-19. Sementara, tidak sedikit kini perusahaan mengurangi jumlah pekerjanya karena dampak ekonomi.
Direktur Eksekutif Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (INDEKS) Nanang Sunandar menuturkan, saat ini masalah utama ketenagakerjaan di Indonesia adalah kondisi permintaan dan pasokan tenaga kerja yang jauh dari berimbang. Keadaan itu berdampak pada angka pengangguran yang tinggi serta juga masalah upah dan kesejahteraan pekerja.
“Tidak sebandingnya permintaan dan pasokan angkatan kerja secara alamiah berdampak pada daya tawar tenaga kerja. Apalagi, sebagian besar angkatan kerja di Indonesia berpendidikan rendah dan kurang terlatih,” ujar Nanang di Jakarta, Selasa (17/11).
Atas kondisi itu, kata Nanang, pemerintah harus berinovasi agar angkatan kerja itu dapat terserap dan tidak menambah angka pengangguran. Salah satu cara untuk menciptakan lapangan kerja, yakni mengundang para investor untuk membuka usaha di Tanah Air. Investor tentu mau berinvestasi jika mereka mendapat jaminan kemudahan perizinan usaha.
Kemudahan perizinan itu dapat diciptakan dengan penyederhanaan peraturan dalam berinvestasi. Saat ini penyerderhaan izin tersedia di dalam UU Cipta Kerja. Menurut Nanang, UU tersebut harus dipahami sebagai kesatuan mekanisme dalam menciptakan kondisi yang lebih seimbang antara pasokan dan permintaan tenaga kerja.
“Ketika investasi mengalir lancar ke sektor-sektor padat karya, perizinan dan proses bisnis dipermudah, serta regulasi ketenagakerjaan dibuat lebih fleksibel, ini akan menciptakan banyak lapangan usaha yang meningkatkan permintaan atas tenaga kerja,” tuturnya. Dampak dari tingginya permintaan tenaga kerja itu angka pengangguran dapat dikurangi. Apalagi kini pengangguran melonjak karena dampak pandemi Covid-19.
Sementara dari sisi mekanisme pasar, daya tawar angkatan kerja akan naik seiring peningkatan permintaan tenaga kerja. UU Cipta Kerja memfasilitasi peningkatan keterampilan secara terintegrasi dengan penguatan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Pendekatan UU Cipta Kerja mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja yang selaras dengan peningkatan produktivitas,” pungkasnya.(jpg)
batampos.co.id – Pemko Batam kembali memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) terhitung tanggal 17-30 November 2020 mendatang.
Keputusan ini diambil guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, mengatakan saat ini paparan virus masih terjadi di kalangan ASN, terutama mereka yang bertugas di Puskesmas.
Selain itu, pertumbuhan kasus setiap hari belum berhasil dikendalikan.
”Untuk menghindari paparan yang lebih luas dan melindungi ASN, terutama mereka yang berisiko terpapar, WFH kembali diperpanjang. Karena surat edaran terdahulu harusnya tanggal 17 ini sudah normal kembali,” jelas Syamsul, Selasa (17/11/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.
Petugas Damkar Pemko Batam menyemprotkan cairan disinfektan di sekitar kantor Wali Kota Batam dan dataran Engku Putri. Penyemprotan dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Foto: Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id
Berdasarkan peta dan data fluktuatif penyebaran yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan
Covid-19 Kota Batam, serta risiko penyebaran, jumlah pegawai yang masuk kantor dibatasi hanya 25 persen dari total pegawai keseluruhan.
”OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang mengatur soal ini. Yang penting pelayanan tidak boleh terganggu. Baik pelayanan kesehatan, maupun pengurusan dokumen kependudukan dan lainnya,” ujarnya.
Penutupan kantor diberlakukan, apabila ada kasus positif Covid-19 ditemukan. Kantor akan ditutup selama tiga hari dan disterilisasi untuk memutus mata rantai penyebaran virus.
Ia meminta, meskipun bekerja dari rumah, ASN diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan kewajiban.
Tidak boleh ada kelalaian dalam bertugas. Pegawai juga wajib mengisi Laporan Kinerja Harian (LKH).
”Sampai kini sudah ada 203 tenaga medis yang terpapar, dan 126 ASN. Tentu kita harapkan dari kalangan pegawai ini bisa ditekan. Makanya, saya ingin protokol kesehatan tetap dijalankan. Tidak saja di kantor, namun juga di rumah,” tegasnya.(jpg)
