Jumat, 1 Mei 2026
Beranda blog Halaman 9896

Terdakwa Kasus Jiwasraya Dituntut Penjara Seumur Hidup

0

batampos.co.id – Terdakwa kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Joko Hartono Tirto menyesalkan tuntutan pidana seumur hidup oleh jaksa penuntut umum (JPU). Joko menilai, JPU tidak bisa membuktikan adanya aliran dana dari 13 Manajer Investasi dari pengelolaan 21 reksadana yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya.

“Kemana uang Rp 16,8 triliun tersebut dan mana alirannya? Bagaimana dapat dikorupsikan jika tidak ada aliran dana kepada saya?” kata Joko Hartono Tirto membacakan nota pembelaan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (1/10).

Joko menyebut, JPU tidak dapat membuktikan 13 MI yang menerbitkan 21 reksadana untuk membeli 117 saham darinya dan juga terdakwa lainnya yakni Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro. Menurutnya, terdapat sejumah saham-saham BUMN dan pihak swasta lain yang diperoleh dari masyarakat di dalam 21 reksadana tersebut.

“Bahwa proses subscription PT AJS ke 21 produk reksadana tersebut adalah dengan cara membeli (tunai) unit penyertaan yang kemudian uang tersebut dipergunakan oleh MI untuk membeli saham-saham yang menjadi underlying-nya dari masyarakat,” cetus Joko.

Berdasarkan keterangan saksi Faisal Satria Gumay pada persidangan tanggal 6 Juli, lanjut Joko, dia menyatakan dalam reksadana saham yang dimiliki PT Asuransi Jiwasraya terdapat banyak saham lain selain IIKP, SMRU, SMBR dan LCGP. Kemudian, saksi lainnya, Lusiana pada persidangan 15 Juli menyebut ada banyak saham lain yang di dalam portofolio reksadana yang dikelola 13 MI selain saham TRAM dan IIKP.

“Keterangan Saksi Frery Kojongian pada persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa terdapat saham-saham BUMN dalam produk reksadana yang dikelola MNC Aset Management yaitu PPRO, SMBR, WSBP, TLKM dan ADHI,” ujar Joko.

Berdasarkan kajian PVR 31 Desember 2019, sambung Joko, ada banyak saham BUMN lain di dalam portofolio itu yaitu BNI, BRI, BMRI dalam reksadana milik Jasa Capital Aset Management. Joko pum mengeluhkan harta pribadinya yang dikorbankan dan disita.

Padahal Kejaksaan Agung, kata Joko, telah melakukan penyitaan aset sebesar Rp 18,46 triliun. Nilai penyitaan aset itu sudah melebihi nilai kerugian Asuransi Jiwasraya yang mencapai Rp 16,8 triliun.

“Lalu kalau memang sudah melebihi kerugian negara kenapa saya masih juga dituntut seumur hidup,” sesal Joko.

Sebelumnya, Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto dituntut pidana seumur hidup oleh jaksa penuntut umum (JPU). Selain itu, Joko juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.(jpg)

Pemko Batam Bentuk Desk Pilkada, Ini Fungsinya…

0

batampos.co.id – Pemko Batam, membentuk desk pemilihan kepala daerah (pilkada) yang berfungsi mengawal penyelenggaraan pilkada serentak, sebagaimana arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin, mengatakan, ada dua hal yang perlu menjadi perhatian bersama.

Pertama adalah mensukseskan penyelenggaraan pilkada itu sendiri dan kedua terkait penerepan protokol kesehatan.

“Setiap hari kita harus melaporkannya ke Kemendagri terkait pelaksanaan Pilkada di Batam,” kata Jefridin usai rapat bersama Kemendagri melalui video conference, Kamis (1/10/2020).

Desk pilkada Kota Batam sendiri sudah ditetapkan berdasarkan keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS. 213/HK/II/2020 yang di tanda tangani langsung oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi pada Februari 2020 lalu.

Sekda Kota Batam, Jefridin rapat bersama FKPD. Pada rapat tersebut disampikan bahwa Pemko Batam telah membentuk desk Pilkada. Foto: Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id

Menurut dia desk Pilkada dimaksudkan untuk sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan pilkada, menginventarisasi dan mengantisipasi masalah-masalah terkait pelaksanaan pilkada, dan memberikan saran-saran penyelesaian permasalahan pilkada.

Pada kesempatan itu, Jefridin, yang juga sebagai ketua desk Pilkada Kota Batam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan Pilkada Desember 2020 mendatang.

Tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan menjaga jarak.

“Serta mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun,” ujarnya.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik, mengatakan, pilkada tahun ini berbeda jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Karena digelar di tengah pandemi Covid-19, kerena dibutuhkan kordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kita harus samakan persepsi bahwa Pilkada jangan sampai menjadi klaster baru Covid-19,” jelasnya.(*/esa)

Mini Lockdown Diklaim Efektif Tekan Jumlah Kasus Covid-19

0

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini menggulirkan konsep mini lockdown untuk mengendalikan kasus baru Covid-19. Menurut Jokowi, mini lockdown lebih efektif karena mirip Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tetapi dalam konsep mikro di tingkat RW, kampung, kelurahan, sampai kecamatan. Lalu seperti apa efektivitasnya dan bagaimana konsepnya?

Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjelaskan Mini Lockdown sama dengan PSBMK atau skala mikro. “Yang dimaksud mini lockown oleh presiden prinsipnya kita punya kebijakan, PSBMK yang disampaikan presiden sebelumnya dan dilaksanakan di Jawa Barat untuk beberapa tempat menunjukkan hasil positif,” klaim Prof Wiku dalam konferensi pers, Kamis (1/10).

Misalnya daerah-daerah tertentu yang lebih kecil, apakah kecamatan atau kelurahan, bisa dikendalikan. Lalu daerah dengan mobilitas penduduknya cepat, bisa berhasil dikendalikan. “Ternyata lebih cepat berhasil. Maka itu diarahkan presiden agar kita mampu, selain punya PSBB, untuk fokus lebih kecil lagi di mana tempat kasus itu berada,” jelas Prof Wiku.

Maka dengan konsep itu, daerah lain di sekitarnya masih di area kabupaten kota yang sama tak harus melakukan PSBB seperti lainnya. Sehingga sekat dilakukan pada titik masalah. “Apabila titik itu selesai maka aktivitas daerah sekitar pun tak terjadi penularan,” jelasnya.

Sebelumnya mini lockdown sudah direrapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan istilah berbeda yakni PSBM atau skala mikro. Aturan itu berlaku di wilayah Bodebek yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.(jpg)

Segini Total Warga Batam yang Sembuh Dari Covid-19 Sekarang…

0

batampos.co.id – Warga Kota Batam yang dinyatakan sembuh dari Covid-19 terus meningkat dan hingga Kamis (1/1/2020), total jumlahnya mencapai 1.074 orang.

Ketua Bidang Kesehatan Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam, Didi Kusmarjadi, melalui pernyataan tertulisnya menyebutkan, pasien terbaru yang dinyatakan sembuh ada 38 orang.

“Berdasarkan catatan penanganan perawatan dan hasil laboratorium yang disampaikan oleh Laboratorium BTKLPP Batam tersebut, maka oleh Tim Medis yang menanganinya
dinyatakan sembuh dari Covid-19 dan diperbolehkan pulang dari rumah sakit,” jelasnya.

Total jumlah pasien Covid-19 di Kota Batam hingga Kamis (1/10/2020).

Dalam rilis yang diberikannya disebutkan, pasien yang dinyatakan sembuh tersebut didominasi oleh karyawan swasta dan mayoritas masuk dalam klasifikasi asimptomatik atau tanpa gejala.

“Saat ini kondisi yang bersangkutan semua dalam keadaan sehat dan stabil serta dalam persiapan untuk kembali ketempat tinggalnya,” ujarnya.(*/esa)

9 Jenderal TNI AD Naik Pangkat

0

batampos.co.id – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin acara penyerahan jabatan Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Letjen TNI Bambang Dwi Hasto. Dalam acara ini juga digelar laporan korps kenaikan pangkat 9 Perwira Tinggi (Pati) TNI AD lainnya. Acara bertempat di Lantai Dasar Gedung E Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Kamis (1/10).

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus mengatakan, acara diawali penyerahan jabatan Kepala RSPAD Gatot Soebroto. Bambang diketahui telah memasuki masa pensiun. Sedangkan laporan korps kenaikan pangkat 9 orang Pati TNI AD sesuai Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/2032/IX/2020 tanggal 23 September 2020.

“Sebelumnya, 9 orang Pati TNI AD tersebut bersama empat Pati TNI AL dan enam orang Pati TNI AU lainnya telah melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,” kata Nefra.

Nefra menambahkan, 9 orang Pati TNI AD tersebut menempati jabatan strategis di lingkungan TNI maupun luar struktur. Satu orang di antaranya memperoleh promosi menjadi bintang tiga, 3 orang mendapat promosi menjadi bintang dua, sedangkan lima orang lainnya mendapat promosi menjadi bintang satu.

“Satu orang yang naik pangkat menjadi bintang tiga adalah Letjen TNI Ali Hamdan Bogra menjabat sebagai Koorsahli Kasad, sedangkan tiga orang lainnya yang naik bintang dua yakni Mayjen TNI Mohamad Hasan menjabat sebagai Danjen Kopassus,” kata Nefra.

“Mayjen TNI Andarias Pong Bija menjabat sebagai Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Kesehateraan Personel Panglima TNI, dan Mayjen TNI Gustav Agus Irianto K menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pertahanan dan Keamanan BIN,” imbuhnya.

Hadir dalam acara tersebut Irjenad, Pangkostrad, Dankodiklatad, Danpusterad, para Asisten KSAD, dan Kadispenad, serta Ketua Umum beserta Pengurus Pusat Persit KCK.(jpg)

Pjs Wali Kota Batam Minta Protokol Kesehatan di Kawasan Industri Diperketat

0

batampos.co.id – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, memastikan penerapan protokol kesehatan di kawasan industri diperketat.

Ia tak ingin Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menghambat produktivitas perusahaan.

Syamsul mengatakan, hasil pertemuan dengan sejumlah pengusaha di Kawasan Batamindo, semua bertekad agar permasalahan yang ada saat ini terkait banyak pekerja terpapar Covid-19, harus segera diselesaikan.

“Kita datang ingin membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi perusahaan. Untuk pekerja yang terpapar, sudah dilakukan perawatan,” ujarnya, Kamis (1/10/2020).

Di kesempatan itu, Syamsul juga mengungkapkan, pihaknya sudah menginvestigasi persoalan yang ada.

Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum (lima dari kiri) berfoto bersama dengan par apelaku industri di salah satu kawasan industri di Kota Batam. Ia berharap kawasan industri dapat memperketat penerapan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19. Foto: Media Center untuk batampos.co.id

Ia mengaku, pekerja yang terpapar bukan dari lingkungan perusahaan, melainkan dari luar yang dibawa ke kawasan tersebut.

“Kalau soal penerapan protokol kesehatan, hasil investigasi dan laporan ke kami sudah diterapkan. Jadi virus yang tersebar ini dari luar yang dibawa ke kawasan,” ujarnya.

Syamsul ingin permasalahan tersebut dapat segera ditangani agar roda perekonomian di wilayah ini tak berdampak lebih besar lagi. Bagi para pekerja yang terpapar, akan ditangani dengan baik hingga benar-benar bebas dari Covid-19.

“Bagi pekerja yang terpapar Covid-19, pekerja tidak akan di-PHK. Masih ada secercah harapan untuk kembali produktif,” ujarnya.

Selain itu, untuk menangani dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di kawasan itu, sebagian perusahaan sudah melaksanakan swab massal.

Diperlukan pengetatan protokol kesehatan dan terus mengingatkan para pekerja memakai masker, menjaga jarak, dan rutin mencuci tangan.

“Pekerja harus hati-hati. Kalau sudah sakit, perusahaan juga sakit,” ujarnya.(*/esa)

Pemko Batam Salurkan 24 Ribu Masker untuk Seluruh Kecamatan

0

batampos.co.id – Pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam Syamsul Bahrum menyerahkan 24 ribu masker untuk 12 kecamatan se-Kota Batam.

Dari jumlah tersebut, artinya setiap kecamatan mendapatkan masing-masing 2 ribu lembar masker.

“Saya meminta pihak kecamatan dan kelurahan terus aktif menggerakkan masyarakat untuk terus menjalankan protokol kesehatan penanganan Covid-19. Masker ini untuk masyarakat dan petugas pelayanan,” kata Syamsul, Kamis (1/10/2020).

Ia menyebutkan, peran kecamatan maupun kelurahan sangat penting dalam hal menekan penyebaran Covid-19.

Terlebih, kini sedang tahapan Pilkada yang selalu identik dengan massa yang banyak.

Pjs Wali Kota Batam Syamsul Bahrum berfoto bersama setelah melakukan penyerahan secara simbolis 24 ribu masker untuk 12 kecamatan se-Kota Batam. Foto: Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id

Untuk diketahui Pilkada kali ini mengusung Pilkada sehat, pihak kecamatan diminta untuk andil dalam mewujudkan tema tersebut.

“Jangan sampai Pilkada justru menjadi pemicu munculnya kluster baru Covid-19. Camat dan lurah harus ikut berpartisipasi tekan covid-19 ini,” ujarnya.

Ia juga memberikan instruksi petugas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Batam agar tidak melayani masyarakat yang tidak memakai masker, tak terkecuali di kantor kecamatan maupun kelurahan.

“Ketika ada masyarakat yang tak pakai masker jangan dilayani dulu. Kalau saat saya sidak ada yang tak bermasker tapi dilayani, petugasnya yang saya tindak,” ucap Syamsul.

Ia mengaku, dirinya akan secara rutin melakukan sidak, seperti yang dilakukan belum lama ini di Kantor Kecamatan Nongsa.

Menurutnya, kecamatan maupun kelurahan hendaknya ikut andil aktif dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 di Batam.

“Sosialisasikan dan tegaskan, memakai masker, menjaga jarak atau menghindari kerumunan juga sering mencuci tangan,” imbuhnya.(*/esa)

Harga Tes Swab Rp 439-797 Ribu Masih Dikaji

0

batampos.co.id – Usulan penyesuaian harga tes usap atau swab PCR untuk menguji spesimen Covid-19, masih dibahas oleh pemerintah. Satgas Covid-19 sebelumnya mengusulkan harga tes swab diseragamkan yakni Rp 439-797 ribu.

Sehingga harga tersebut diyakini tidak terlalu memberatkan masyarakat. Apalagi di masa pandemi dan juga untuk menggenjot jumlah tes secara masif.

“Harga swab Rp 439-797 ribu masih dikaji terus oleh pemerintah karena ingin pastikan harga swab betul-betul terjangkau masyarakat yang membutuhkan,” kata Juru Bicara Pemerintah Untuk Covid-19 Prof Wiku Adisasmito dalam konferensi pers, Kamis (1/10).

Menurutnya, pihaknya memastikan penyelenggara tes juga bervariasi dan sesuai dengan biaya yang mereka keluarkan. Angkanya juga masih dihitung sesuai batas toleransi dan kewajaran.

“Juga pasti untung dilakukan tapi dalam jumlah terbatas, karena ini masa pandemi. Sehingga toleransi itu tadi akan kami umumkan setelah semua kajian selesai,” tegas Prof Wiku.

Sebelumnya usulan disampaikan oleh Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo yang mengutip usulan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harga Rp 439 ribu per spesimen untuk tes usap kontraktual. Sementara untuk tes usap mandiri, BPKP mengusulkan harga Rp 797 ribu.

Selain swab atau testing yang terus digenjot, pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat mematuhi 3M yakni Memakai masker, Menjaga jarak, dan Mencuci tangan. Sehingga kasus bisa dengan segera melandai.

“Semua tergantung pada kita sendiri. Angka akan turun pada saat perilaku masyarakat kompak jalani protokol kesehatan. Apabila lengah lagi, akan akan naik lagi. Tergantung dari kita,” tutupnya.(jpg)

Pekerja 18-59 Tahun Juga Prioritas Dapat Vaksin Covid-19

0

batampos.co.id – Pemerintah menyatakan selain tenaga medis dan masyarakat yang bekerja di fasilitas medis, pekerja berusia 18–59 tahun akan menjadi prioritas selanjutnya untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam rapat koordinasi persiapan program vaksinasi yang dipimpin oleh Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Rabu (30/9).

“Prioritas vaksin akan diberikan kepada garda terdepan yaitu seluruh tenaga medis dan seluruh masyarakat yang bekerja pada fasilitas medis. Berikutnya akan diberikan kepada masyarakat dengan kategori high risk, yaitu pekerja pada usia 18-59 tahun,” kata Terawan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (1/10).

Hingga saat ini, menurut Terawan, kebutuhan vaksinasi mencapai 320 juta dosis. “Dan dengan indeks pemakaian vaksin, maka kita harus bisa menyediakan 352 juta dosis vaksin,” jelasnya. Penyediaan vaksin dilakukan bersama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian BUMN, BOPM, serta BNPB.

Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjelaskan saat ini kapasitas penyimpanan vaksin yang dimiliki oleh BUMN mencapai 123 juta vaksin.

Oleh karena itu, sedang dilakukan kerja sama antar BUMN, khususnya oleh Bio Farma dan Kimia Farma sebagai produsen obat, dalam pengadaan Cold Chain Equipment Inventory hingga memuat 300 juta vaksin.

Pengadaan cold chain disiapkan untuk datangnya vaksin dari berbagai negara yang telah membantu Indonesia dalam pengadaan vaksin tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan telah dilakukan berbagai diskusi dengan negara terkait, seperti Tiongkok, Uni Emirat Arab dan Inggris dalam komitmen penyediaan vaksin bagi Indonesia.

“Kami telah berkomunikasi secara rutin dengan Tiongkok, Arab, maupun Inggris dalam penyediaan vaksin bagi Indonesia. Kami juga telah mengatur waktu pertemuan antarnegara untuk dapat meninjau lebih lanjut mengenai uji klinis serta produksi vaksin yang nantinya akan dikirim ke Indonesia tersebut,” ungkapnya. (*/jpg)

WFH Pegawai Diperpanjang hingga 15 Oktober

0

batampos.co.id – Penjabat sementara (Pjs) Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, memperpanjang sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 15 Oktober 2020 mendatang.

Hingga kini, Pemko Batam masih berupaya mengendalikan penyebaran Covid-19, termasuk di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Syamsul menjelaskan, keputusan memperpanjang WFH ini berdasarkan data fluktuatif yang dikeluarkan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang menunjukkan Batam masih zona merah.

Untuk itu, perlu langkah pencegahan guna mengendalikan Covid-19.

”Sesuai dengan kondisi saat ini, makanya kami memperpanjang. Harusnya sudah berakhir 2 Oktober dan diperpanjang hingga 15 Oktober mendatang,” ujarnya  Kamis (1/10/2020) seperti yang dilansir dari Harian Batam Pos.

“Pengaturan WFH ini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah), kehadiran minimal 25 persen dari total pegawai yang ada,” ujarnya lagi.

Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, saat melakukan sidak ke salah satu pasar di Kota Batam. Foto: Media Center Pemko Batam untuk batampos.co.id

Ia mengimbau masyarakat, termasuk ASN, untuk menjaga diri dan menerapkan protokol kesehatan di lingkungan rumah dan kerja.

Syamsul menambahkan, jika nantinya ada pegawai yang terpapar Covid-19, maka wajib menjalani perawatan di rumah sakit rujukan dan bila dinyatakan sembuh, wajib menjalani isolasi mandiri di rumah.

”Jumlah kasus sudah banyak. Perlu ada tindakan pencegahan yang lebih ketat lagi. Untuk itu, saya minta betul ASN yang bekerja dari rumah ini benar-benar sesuai dengan aturan dan jangan abai dan lalai,” paparnya.

“Bekerja dari rumah bukan berarti pekerjaan tidak ada, jangan sampai terganggu terutama pelayanan,” ungkapnya lagi.

Syamsul menambahkan, sebagai Pjs, ia ditugaskan untuk menjamin pelayanan publik berjalan dengan baik.

Penanganan Covid-19 juga menjadi faktor agar pelayanan berjalan tanpa adanya penyebaran virus.

”Kita perlu meningkatkan angka kesembuhan di tengah penamba-
han kasus yang masih terus terjadi,” ujarnya.(jpg)