batampos – Pasca Hari Raya Idulfitri, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Kepri kembali turun ke lapangan guna memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok di sejumlah pasar di Batam tetap terjaga.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi lonjakan harga serta kelangkaan sembako yang kerap terjadi setelah momen hari besar keagamaan.

Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri, AKBP Paksi Eka Syahputra, mengatakan pihaknya bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pasar tradisional.

“Kami mendatangi beberapa pasar di wilayah Batam Kota, Jodoh, dan Batuaji. Hasilnya, alhamdulillah kebutuhan sembako aman,” ujarnya, Jumat (27/3).

Baca Juga: Pungli di Pelabuhan Internasional Batam, DPRD: Ini Pelanggaran, Jangan Biarkan Citra Wisata Tercoreng ‎

Tidak hanya memastikan ketersediaan, Satgas Pangan juga melakukan pengecekan terhadap harga bahan pokok, khususnya beras, agar tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Untuk harga beras, alhamdulillah juga masih sesuai dengan HET. Tidak ditemukan pedagang yang menjual di atas ketentuan,” jelasnya.

Dari hasil pemantauan tersebut, harga sejumlah komoditas strategis lainnya juga relatif stabil. Aktivitas jual beli di pasar pun terpantau normal meski terjadi peningkatan permintaan pasca Lebaran.

Paksi menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara berkala guna memastikan tidak ada praktik penimbunan maupun permainan harga oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Kami akan terus turun ke lapangan bersama instansi terkait. Jika ditemukan pelanggaran, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Baca Juga: Dua Pelaku Curanmor Dibekuk, Polisi Amankan 2 Unit Motor Curian di Sagulung

Ia juga mengimbau para pedagang agar tetap menjual barang sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah serta tidak mengambil keuntungan berlebih di tengah kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, masyarakat diharapkan tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying), karena stok bahan pokok di Batam dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi.

“Harapan kami, dengan pengawasan yang terus dilakukan, stabilitas pasokan dan harga sembako di Batam tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu pasca perayaan Idulfitri,” sebutnya.(*)

Artikel Pantau Pasar di Batam, Satgas Pangan Pastikan Stok dan Harga Sembako Aman Pasca Lebaran pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tekanan aturan baru mulai terasa di daerah. Menjelang penerapan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD pada 2027, sejumlah pemerintah daerah mulai menyusun strategi bertahan. Dari penghapusan tunjangan hingga potensi pengurangan pegawai menjadi opsi yang mulai dikaji.

Salah satu daerah yang mulai bersiap adalah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri. Pemerintah setempat tengah mengkaji berbagai skenario agar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) dapat diterapkan tanpa mengguncang keuangan daerah.

Saat ini, porsi belanja pegawai di Natuna masih berada di kisaran 40 persen dari APBD, jauh di atas batas maksimal yang akan diberlakukan.

Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Natuna, Muhannamar, mengatakan salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Solusi awal menghadapi ini mungkin dengan mempertimbangkan penghapusan TPP,” ujarnya, Jumat (27/3). (*)

BACA SELENGKAPNYA DI harian.batampos.co.id

Artikel Tunjangan Pegawai Terancam Dipangkas pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Lonjakan pemudik Lebaran 2026 di Bandara Hang Nadim Batam tak terbendung. Dalam 13 hari, pergerakan penumpang menembus 225 ribu orang—melonjak lebih dari 10 persen dibandingkan tahun lalu.

Data PT Bandara Internasional Batam mencatat, periode 13 hingga 26 Maret 2026 terdapat 225.290 penumpang. Angka ini meningkat dari 204.851 penumpang pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Tak hanya penumpang, pergerakan pesawat juga naik sekitar 11 persen. Dari 342 pengajuan penerbangan tambahan (extra flight), sebanyak 280 penerbangan telah direalisasikan.

Direktur Operasi PT Bandara Internasional Batam, Anton Marthalius, mengatakan peningkatan tersebut mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat selama musim mudik.

“Pertumbuhan penumpang dan penerbangan cukup signifikan. Namun operasional tetap kami jaga agar berjalan lancar dan terkendali,” ujarnya, Jumat (27/3). (*)

BACA SELENGKAPNYA DI harian.batampos.co.id

Artikel Penumpang Mudik Tembus 225 Ribu Orang pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dugaan pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan asing di pintu masuk Batam kian menguat dan memantik reaksi keras dari legislatif. Isu yang semula beredar di kalangan turis kini meluas hingga ke Singapura, bahkan disebut meninggalkan trauma bagi sebagian wisatawan untuk kembali berkunjung.
‎
‎Sejumlah turis mengaku diminta membayar antara 100 hingga 250 dolar Singapura oleh oknum petugas agar bisa lolos pemeriksaan imigrasi. Jika menolak, mereka dihadapkan pada dua pilihan: ditahan atau dipulangkan.
‎
‎Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kota Batam Komisi I, Muhammad Mustofa, menegaskan praktik semacam itu tidak memiliki dasar hukum apa pun.
‎
‎“Yang namanya pungli tidak ada ketentuan. Artinya melanggar,” kata Mustofa saat dihubungi Batam Pos, Jumat (27/3) siang.

Baca Juga: Polda Kepri Koordinasi dengan Imigrasi terkait Dugaan Pungli

Sebagai komisi yang membidangi hubungan dan koordinasi dengan instansi vertikal, termasuk imigrasi, ia menyatakan persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Apalagi jika benar telah terjadi di lapangan.
‎
‎“Mohon oknum-oknum yang melakukan pungli ditindak, kalau tidak sesuai ketentuan,” tegas politisi PKS itu.
‎
‎Mustofa menilai, mencuatnya kasus ini hingga ke media luar negeri menjadi sinyal serius bahwa persoalan sudah melewati batas lokal. Ia menyebut, jika informasi tersebut benar, maka ada pelanggaran yang harus segera dibenahi dari dalam institusi.
‎
‎“Kalau ini sudah sampai ke Singapura, berarti serius. Harus ada pembenahan di internal,” ujarnya.
‎
‎Ia menekankan bahwa setiap petugas imigrasi bekerja berdasarkan standar operasional prosedur (SOP), termasuk petunjuk teknis (juknis) dan protap yang sudah jelas. Dengan demikian, setiap tindakan di luar koridor tersebut tidak bisa dibenarkan.

“Kalau di luar SOP, berarti melanggar. Itu sama saja cari masalah,” katanya lugas.

‎Terkait kemungkinan adanya denda resmi dalam prosedur imigrasi, Mustofa menyebut hal itu hanya sah jika benar-benar diatur dalam ketentuan yang berlaku. Namun jika pungutan dilakukan di luar aturan, apalagi dengan cara intimidatif, maka itu masuk kategori pelanggaran serius.
‎
‎“Kalau itu di luar SOP dan ada upaya untuk keuntungan oknum tertentu, pimpinan harus segera menindak,” tegasnya.

Baca Juga: Pemko Batam Klaim Keuangan Aman, Nasib PPPK Tak Terancam

‎Lebih jauh, ia mengingatkan dampak yang ditimbulkan tidak hanya berhenti pada persoalan hukum, tetapi juga menyentuh wajah pariwisata Batam secara keseluruhan.

“Pasti mencoreng. Ini merugikan Batam sebagai kota tujuan wisata,” ujarnya.
‎
‎Menurutnya, Batam selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi favorit wisatawan dari Singapura dan Malaysia, terutama untuk belanja dan wisata singkat. Kepercayaan itu, dibangun dalam waktu panjang, namun bisa runtuh hanya karena ulah segelintir oknum.
‎
‎“Orang datang ke Batam itu untuk berbelanja dan cari nyaman. Tapi kalau di pintu masuk saja sudah bermasalah, ini jadi catatan buruk,” katanya.
‎
‎Mustofa mendorong pihak imigrasi segera melakukan penyelidikan internal secara menyeluruh terhadap laporan yang beredar. Hasilnya, kata dia, harus disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
‎
‎“Harus jelas. Benar atau tidak. Kalau benar, harus ada sanksi,” ujarnya.
‎
‎Ia juga mengingatkan kemungkinan adanya pihak yang mengatasnamakan institusi untuk melakukan tindakan ilegal. Jika itu terjadi, maka imigrasi harus membawa kasus tersebut ke ranah hukum.
‎
‎“Kalau ada yang mengaku-ngaku atau oknum di luar, laporkan ke kepolisian. Jangan dibiarkan,” katanya.
‎
‎Di tengah upaya Penerintah Kota Batam mengejar target 1,7 juta kunjungan wisatawan mancanegara, peristiwa ini menjadi alarm keras. Bahwa di gerbang masuk, tempat pertama wisatawan menilai sebuah kota, integritas tak boleh retak, apalagi runtuh.(*)

Artikel Pungli di Pelabuhan Internasional Batam, DPRD: Ini Pelanggaran, Jangan Biarkan Citra Wisata Tercoreng ‎ pertama kali tampil pada Metropolis.