batampos – Harga cabai di Kota Batam melonjak tajam hingga mendekati Rp100 ribu per kilogram. Kenaikan harga ini mengikuti pola pasar nasional, terutama di Jakarta yang menjadi indikator harga bahan pokok.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam, Mardanis, mengatakan harga cabai di Jakarta saat ini sudah mencapai Rp70 ribu per kilogram. Karena pola harga yang hampir sama di seluruh daerah, Batam pun ikut terdampak.

“Kalau di Jakarta sudah mahal, maka di Batam juga pasti mahal. Apalagi Batam bukan daerah penghasil cabai, sementara biaya distribusi dari Jawa atau Sumatera menggunakan pesawat atau mobil juga menambah harga,” ujarnya, Kamis (25/9).

Menurutnya, tingginya harga cabai disebabkan berkurangnya hasil panen di sentra produksi. Jawa dan daerah penghasil lainnya masih berada di awal musim hujan, sehingga tanaman cabai rentan terkena penyakit seperti busuk daun dan busuk buah.

“Otomatis kalau di daerah asal sudah mahal, masuk ke Batam akan lebih mahal lagi,” kata Mardanis.

Untuk menekan inflasi bahan pangan, DKPP menyiapkan beberapa langkah strategis. Pertama, menjalin kerja sama antar daerah dengan sejumlah sentra produksi. “Rencananya kami akan kerjasama dengan Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Kalau di daerah mereka dapat harga murah, otomatis di Batam juga bisa lebih murah,” jelasnya.

Kedua, meningkatkan produksi lokal. Tahun ini, DKPP bersama 11 kelompok tani mengembangkan 15 hektar lahan cabai merah, ditambah 5 hektar bayam dan kangkung. Satu kelompok tani terdiri dari 5–10 orang.

Selain itu, program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) juga melibatkan sekitar 2.400 ibu-ibu kelompok wanita tani. Masing-masing menanam 20 polybag cabai, sehingga total ada sekitar 50 ribu batang atau setara 4 hektar.

“Kalau ditotal, tahun 2025 ini ada sekitar 18 hektar lahan cabai yang sedang dikembangkan di Batam. Memang saat ini baru tahap pengolahan tanah, jadi belum ada produksi. Perkiraan hasil baru akan terlihat pada akhir November hingga awal Desember,” kata Mardanis.

Lahan cabai yang dikembangkan tersebar di Kecamatan Nongsa, Sungai Beduk, dan Sagulung. DKPP juga menggulirkan program Sekolah Lapang (SL) bagi petani, mencakup pengolahan tanah, pembibitan, penggunaan peralatan, hingga pemupukan berbasis riset.

Jika program berjalan lancar, Mardanis memperkirakan produksi cabai lokal bisa mencapai hampir 1 ton per hari. Sementara kebutuhan masyarakat Batam sekitar 10 hingga 15 ton per hari. “Kalau sudah jalan, diharapkan harga cabai bisa turun pada Desember,” ujarnya.

Saat ini, suplai cabai untuk Batam masih mengandalkan pasokan dari Mataram, Yogyakarta, Sumatera Utara, Aceh, dan Padang. Namun, karena daerah-daerah tersebut juga mengalami penurunan produksi, harga tetap tinggi.

“Ini kondisi yang kita hadapi sekarang. Jadi bukan hanya Batam yang salah, seluruh Indonesia merasakan hal yang sama,” kata Mardanis. (*)

Reporter: Rengga Yuliandra

Artikel Harga Cabai Meroket, Produksi Lokal Dikebut pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Sindikat perdagangan orang kian lihai. Mereka memanfaatkan media sosial, grup percakapan, hingga jaringan lintas negara untuk mengirim pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal dari Batam. Hasilnya, sepanjang sembilan bulan terakhir, Polda Kepri mencatat 61 kasus dengan 86 tersangka dan 194 korban.

Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, AKBP Andyka Aer, mengatakan tren ini menunjukkan pola perekrutan semakin rapi. “Mereka tidak lagi bergerak konvensional. Ada yang memakai grup telegram, ada pula yang mengatur pergerakan dari jauh menggunakan sistem remote,” ujarnya, Kamis (25/9).

Menurut Andyka, meski modus makin canggih, aparat tetap berhasil membongkar jaringan mereka. Dari Januari hingga September 2025, 61 perkara berhasil diungkap. Dari jumlah itu, 33 kasus sudah dinyatakan lengkap (P21), 28 kasus masih tahap penyidikan, dan sebagian sudah disidangkan.

“Total korban yang berhasil diselamatkan sebanyak 194 orang. Ada lima korban yang masih anak di bawah umur, sisanya rata-rata usia produktif 18–40 tahun,” jelasnya.

Para korban dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi di luar negeri. Umumnya sebagai karyawan restoran, cleaning service, hingga buruh perkebunan sawit. “Karena sulit mendapat pekerjaan di dalam negeri, mereka mudah terpengaruh rayuan gaji besar,” kata Andyka.

Ia menambahkan, tersangka memiliki peran berbeda. Ada yang bertugas merekrut di daerah asal, ada pengurus di Batam sebagai titik transit, hingga jaringan di negara tujuan yang menunggu kedatangan korban. “Mereka melakukan koordinasi, penjemputan, penampungan, sampai pengurusan dokumen,” paparnya.

Posisi geografis Kepri, terutama Batam, menurut Andyka, menjadi alasan sindikat tak pernah sepi mencari mangsa. “Batam ini pintu terdekat ke Malaysia, Singapura, bahkan Kamboja. Maka wajar jika sindikat masih menjadikan Batam sebagai jalur favorit,” ucapnya.

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kasus tahun ini cenderung meningkat. Pada 2024, Polda Kepri mencatat 68 kasus TPPO dengan 242 korban dan 101 tersangka. “Per September ini, kita sudah mendekati angka tahun lalu, padahal belum tutup tahun,” kata Andyka.

Meski demikian, ia memastikan penegakan hukum berjalan paralel dengan upaya pencegahan. Polda Kepri bersama BP3MI juga gencar melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak mudah tertipu iming-iming gaji besar.

Andyka menegaskan, jalur resmi melalui perusahaan penempatan PMI yang berizin adalah satu-satunya cara aman bekerja di luar negeri. “Kalau berangkat nonprosedural, risikonya besar. Kalau terjadi masalah di luar negeri, tidak ada pihak yang bertanggung jawab,” tegasnya. (*)

Reporter: Yashinta

Artikel Angka TPPO 2025 Meningkat, Sindikat TPPO Manfaatkan Medsos pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sedang menggelar Pelatihan Seni Kreatif dan Panduan Perizinan Usaha yang Mudah di King Hotel, Selasa (23/9) hingga Kamis (25/9). Kegiatan ini diikuti sebanyak 160 pelaku UMKM dari berbagai kalangan.

Pelatihan yang berlangsung tiga hari ini diinisiasi oleh Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi, dengan dukungan Bank Tabungan Negara (BTN). Peserta terbagi ke dalam dua kelas, yakni kelas batik serta kelas produk dan packaging.

Gabriel menegaskan inovasi merupakan kunci utama bagi UMKM agar mampu bersaing di pasar. “Dengan berinovasi, UMKM bisa menciptakan produk atau layanan yang unik, efisien, dan lebih menarik bagi konsumen,” katanya.

Ia merinci empat bentuk inovasi yang dapat dilakukan UMKM. Pertama, inovasi produk atau layanan, misalnya menciptakan varian rasa baru atau menggunakan bahan ramah lingkungan. Kedua, inovasi proses produksi dengan mengadopsi teknologi baru atau menyederhanakan alur kerja.

Ketiga, inovasi pemasaran, agar UMKM mampu menjangkau pasar lebih luas dan membangun kedekatan dengan konsumen. Keempat, inovasi model bisnis, seperti beralih ke sistem langganan atau mengembangkan pola B2B.

“Inovasi ini dapat membuka peluang pasar baru dan menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Batam, Salim, menyampaikan bahwa pihaknya terus berupaya melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM. Salah satunya melalui program Koperasi Merah Putih yang kini sudah terbentuk di 64 kelurahan, dengan dua yang sudah efektif berjalan, yakni di Pulau Buluh dan Patam Lestari.

Ia juga menyinggung program prioritas dari Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, berupa subsidi bunga nol persen bagi UMKM yang meminjam modal melalui BTN.

“Disiapkan pinjaman minimal Rp20 juta, dengan bunga ditanggung pemerintah,” kata Salim.

Namun, realisasi program tersebut masih rendah. Hingga akhir Agustus, terdapat 741 pengajuan, tetapi yang lolos masih minim karena terkendala persyaratan bank, terutama terkait SLIK OJK (dulu dikenal BI Checking).

“Banyak yang tertolak karena catatan SLIK mereka. Harapannya, lewat pelatihan ini, UMKM dapat memperbaiki tata kelola usaha dan perizinan agar bisa menembus pasar ritel nasional bahkan internasional,” ujarnya.

Salim juga mendorong pelaku UMKM agar lebih kreatif dalam mengolah produk. “Kalau bolu kue, bisa dikreasikan dengan topping lebih menarik. Begitu juga tenun atau batik, motifnya bisa lebih dikembangkan sesuai tren,” tambahnya. (*)

Reporter: Arjuna

Artikel 160 Pelaku UMKM Ikuti Pelatihan Kreatif, Belajar Inovasi dan Legalitas Usaha pertama kali tampil pada Metropolis.

batampos – Tim gabungan dari Satpol PP, Kecamatan Sagulung, dan Kelurahan Seibinti menertibkan belasan kios serta lapak pedagang kaki lima (PK5) yang berdiri di trotoar depan SDN 011 Seibinti, Kamis pagi (25/9). Penertiban ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keamanan akses keluar masuk sekolah.

Penertiban menyasar kios liar yang memakan ruang trotoar dan bahu jalan di sepanjang jalur utama yang menghubungkan kantor Lurah Seibinti hingga Kebun Malaka. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai mengganggu fungsi ruang jalan, jalur antar jemput anak sekolah, serta akses pejalan kaki.

Kasi Trantib Kecamatan Sagulung, Alpizar, mengatakan pihaknya serius melakukan penataan kawasan agar tertib dan nyaman bagi warga. “Kami harap para pedagang dapat memahami aturan dan mencari lokasi yang lebih tepat sehingga tidak mengganggu ruang publik,” ujarnya.

Lurah Seibinti, Jamil, menambahkan jalur depan SDN 011 memang harus bebas hambatan karena menjadi akses utama anak-anak masuk dan keluar sekolah. “Jalur ini juga padat kendaraan, sehingga tidak boleh ada aktivitas yang menimbulkan kemacetan atau membahayakan keselamatan siswa,” tegasnya.

Satpol PP melakukan penertiban dengan pendekatan persuasif. Pedagang diberikan kesempatan untuk memindahkan barang dagangan mereka ke lokasi yang lebih sesuai. Aparat menegaskan penataan ini bukan untuk mematikan usaha masyarakat, tetapi demi kepentingan bersama.

Warga sekitar menyambut baik langkah penertiban ini. Mereka menilai, selama kios liar berdiri di depan sekolah, akses jalan kerap macet terutama pada jam antar jemput siswa. “Kalau sudah bersih begini, lebih nyaman dan aman untuk anak-anak,” ujar Jimmy, salah satu wali murid.

Pemerintah kelurahan menyatakan penertiban ini merupakan bagian dari program penataan kawasan di Seibinti. Ke depan, pihaknya akan terus memantau agar tidak ada lagi kios liar yang kembali muncul di jalur tersebut.

Masyarakat diimbau ikut mendukung langkah ini dengan tidak mendirikan lapak sembarangan. Dengan begitu, lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bisa terwujud demi kepentingan bersama, terutama keselamatan anak-anak sekolah. (*)

Reporter: Eusebius Sara

Artikel Berdiri di Jalur Keluar Masuk SDN 011, Belasan Kios Liar Ditertibkan di Sagulung pertama kali tampil pada Metropolis.