Rabu, 13 Mei 2026
Beranda blog Halaman 10309

Jokowi Targetkan 20 Ribu Tes PCR Per Hari

0

batampos.co.id – Kemampuan tes Covid-19 dengan metode polymerase chain reaction (PCR) sudah melampaui 10 ribu per hari. Karena itu, kini target tersebut dinaikkan dua kali lipat. Peningkatan kapasitas tes akan diikuti pelacakan yang lebih agresif dan cepat terhadap orang-orang yang potensial terpapar virus korona.

Hal tersebut diputuskan dalam rapat kabinet terbatas virtual yang dipimpin Presiden Joko Widodo dari Istana Merdeka Kamis (4/6). Dia mengapresiasi target pengujian 10 ribu spesimen per hari yang terlampaui. ’’Saya harapkan target berikutnya adalah 20 ribu per hari. Ini harus mulai kita rancang,’’ ujarnya.

Selain itu, pelacakan yang lebih agresif harus dilakukan. ’’Dengan bantuan sistem teknologi komunikasi, bukan dengan cara-cara konvensional,’’ lanjutnya. Dia mencontohkan, Selandia Baru telah menggunakan teknologi digital diary. Sementara itu, Korea Selatan mengembangkan mobile GPS. Dengan memanfaatkan teknologi, pelacakan akan lebih termonitor.

Hingga kemarin masih ada tiga provinsi yang memerlukan perhatian lebih. Yakni, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Presiden meminta ada perhatian khusus terhadap tiga provinsi itu. Per kemarin, Jatim mencatatkan total 5.408 kasus positif, Sulsel 1.722 kasus, dan Kalsel 1.142 kasus.

Kemampuan tes 20 ribu per hari sebenarnya belum ideal untuk Indonesia. Menko PMK Muhadjir Effendy menjelaskan, dalam ratas presiden menyampaikan bahwa idealnya kemampuan tes PCR Indonesia lebih dari itu. ’’Mestinya bisa mencapai 30 ribu (per hari),’’ terangnya. Itu melihat jumlah peralatan tes yang mencapai 120 unit, bahkan lebih.

Meski demikian, saat ini pihaknya bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) dan Kemenkes akan berfokus pada target 20 ribu tes per hari. Kemudian bergerak untuk mencapai 30 ribu. Untuk memenuhi hitungan rasio tes dengan jumlah penduduk, 30 ribu adalah angka ideal.

’’Untuk bisa melakukan tes sebanyak 20 ribu harus ada tracing kan,’’ lanjut Muhadjir. Umumnya, hasil tracing yang berlanjut ke tes swab hanya seperlimanya. Karena itu, pelacakan besar-besaran harus lebih cermat agar tidak ada mata rantai yang tak dikenali.

Pada akhirnya, tracing besar-besaran memerlukan SDM yang besar pula. Karena itu, pemerintah terus merekrut relawan dari sejumlah bidang keahlian. Misalnya, biologi molekuler, keperawatan, kebidanan, hingga kesehatan masyarakat. Yang direkrut adalah para mahasiswa tingkat akhir, termasuk yang sedang studi master.

Khusus mahasiswa S-2 akan direkrut sebagai relawan yang mengerjakan tes PCR. ’’Karena kita berharap mesin-mesin PCR itu bisa dioptimalkan jam kerjanya,’’ tutur mantan Mendikbud tersebut. Dengan SDM yang lebih banyak, alat tes bisa terus beroperasi dengan sistem sif. Targetnya, sehari alat tes bisa bekerja setidaknya 22 jam sehingga kemampuannya optimal.

Ketua GTPPC Doni Monardo menjelaskan, SDM yang cukup menjadi penting karena mereka juga berisiko tinggi. Sama seperti dokter dan perawat yang langsung bersentuhan dengan pasien, pekerja laboratorium langsung menangani virus. Jangan sampai ada kebocoran sebagaimana terjadi di salah satu laboratorium sebelum ini dan membuat para petugasnya terpapar.

Upaya peningkatan jumlah tes PCR juga didukung ketersediaan reagen. Pihaknya masih memiliki stok 1,1 juta reagen PCR. Kalaupun nanti berkurang, sudah ada kerja sama dengan sejumlah negara pemasok. GTPPC juga melibatkan pihak swasta, baik untuk laboratorium maupun penyediaan reagen.

Selain itu, pihaknya memperbanyak mobile laboratorium biosafety level (BSL) 2 untuk dikirim ke daerah. Misalnya, ke Jawa Timur yang menjadi provinsi dengan perhatian khusus. Mobile lab lebih praktis untuk mendukung percepatan tes. Ketika suatu daerah telah mengalami penurunan kasus positif, kendaraan bisa digeser ke daerah lain yang membutuhkan.

Sampai saat ini, ada 148 laboratorium di seluruh Indonesia yang siap mengerjakan tes PCR. Keterbatasan tenaga laboratorium akan dicarikan solusi. Termasuk pelatihan-pelatihan kepada kelompok masyarakat, relawan, maupun para mahasiswa dan pelajar sekolah keperawatan.(jpg)

RUU Cipta Kerja Alokasikan Dana APBN untuk UMKM

0

batampos.co.id – Badan Legislasi (Baleg) DPR kembali melanjutkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja (Ciptaker) Kamis (4/6). Fokusnya adalah daftar inventarisasi masalah (DIM) klaster usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Perwakilan pemerintah, DPR, dan DPD yang hadir sepakat bahwa regulasi yang terbentuk harus memperkuat fungsi dan keberadaan UMKM.

”Poin-poin yang melemahkan UMKM sebaiknya tidak dimasukkan dalam RUU Ciptaker,” ujar Ketua Baleg Supratman Andi Agtas saat memimpin rapat kerja di ruang baleg, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, regulasi tentang UMKM bukanlah norma baru. Sebab, sudah ada UU lama yang mengatur tentang UMKM, yaitu UU Nomor 20 Tahun 2008. Karena itu, RUU Ciptaker yang menjadi usulan pemerintah harus memperkuat UU 20/2008. ”Kalau memperkuat, kita tambah sesuai usulan pemerintah. Tapi, jika mendegradasi, kita gunakan undang-undang existing,” paparnya.

Poin penting dalam rapat kemarin menunjukkan iktikad baik semua pihak untuk memperkuat UMKM. Melalui RUU Ciptaker, pemerintah diminta memberikan jaminan ruang berusaha. Yaitu melalui kemudahan perizinan, kemudahan berusaha, dan penerbitan sertifikat halal.

Termasuk memberikan insentif fiskal berupa alokasi khusus dari APBN (mandatory spending) untuk mendukung pembinaan dan pemberdayaan UMKM. ”Bila perlu, kita berikan fasilitas pembebasan pajak selama setahun sejak didirikan,” ujar Supratman.

Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi mengatakan, penguatan fungsi UMKM adalah bukti bahwa omnibus law RUU Ciptaker justru sangat bermanfaat dengan lingkup yang sangat luas. Salah satunya, mendorong kemajuan UMKM di Indonesia. ”Tidak hanya soal ketenagakerjaan yang selama ini selalu mengundang polemik di masyarakat,” paparnya.

Menurut Baidowi, kemudahan perizinan bagi UMKM sangat krusial. Biasanya, sambung dia, UMKM harus mengurus berbagai jenis izin sehingga proses pendirian berjalan alot. Pemberian stimulus-stimulus dari pemerintah diharapkan bisa membantu UMKM berjalan maksimal sebagai penopang roda ekonomi masyarakat. ’’Ini karena UMKM sebagai garda terdepan dalam pengembangan perekonomian rakyat,’’ jelas politikus PPP itu.(jpg)

BP Batam Lakukan Hujan Buatan pada Pertengahan Juni, Alasannya….

0

batampos.co.id – Badan Pengusahaan (BP) Batam akan melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Kota Batam pada pertengahan Juni 2020 untuk membuat hujan buatan.

Manajer Air Baku Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan (BU Fasling) Badan Pengusahaan (BP) Batam, Hadjad Widagdo, mengatakan, saat ini Pulau Batam mengalami kemarau yang berkepanjangan sejak 2018 hingga 2020.

Hal ini kata dia, menyebabkan tampungan air baku di waduk-waduk mengalami penurunan.

“Penurunan tinggi muka air di waduk ini terkait dengan tingginya kebutuhan air bersih, baik untuk masyarakat maupun kawasan industri,” jelasnya, Jumat (5/6/2020).

Ia menjelaskan, curah hujan rata-rata yang turun di Pulau Batam juga mengalami penurunan. Yaitu dari rata-rata 2.200-2.400 mm per tahun menjadi 1.800 mm per tahun.

Sehingga sangat berdampak terhadap ketahanan waduk dalam menyediakan air baku sesuai dengan kapasitas desainnya.

Kata dia, untuk mengatasi kondisi kemarau yang berkepanjangan, BP Batam telah melakukan kerja sama dengan Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) BPPT untuk melaksanakan penerapan teknologi modifikasi cuaca di Pulau Batam.

Awan hitam terlihat di sebagian area Batam Centre. BP Batam akan menerapkan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk melakukan hujan buatan. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

“Berdasarkan hasil studi kelayakan penerapan teknologi modifikasi cuaca di Batam, diperoleh kesimpulan bahwa kondisi yang terbaik untuk melaksanakan penerapan teknologi modifikasi cuaca adalah pada 10 hari terakhir di bulan April sampai dengan 30 hari di bulan Mei 2020,” tuturnya.

Namun lanjutnya, dengan terjadinya pandemi Covid-19 maka pelaksanaannya diundur sesuai dengan kebijakan pemerintah, menjadi pada pertengahan Juni 2020.

Hadjad menambahkan, meskipun tidak dilaksanakan pada kondisi cuaca yang sangat baik. Namun pelaksanaan penerapan teknologi modifikasi cuaca di Batam tetap dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan kondisi cuaca yang terbaik berdasarkan pengamatan cuaca harian, seperti ketersediaan awan hujan dan kesesuaian arah angin.

“Dengan demikian diharapkan dapat terjadi hujan yang lebih lebat pada lokasi tampungan waduk untuk menambah ketersediaan air baku,” katanya.

Saat ini lanjutnya terus dilakukan persiapan penerapan TMC dengan pengiriman bahan semai, peralatan dan perlengkapan. Serta pesawat terbang untuk upaya inisiasi di awan tersebut.

Selain persiapan bahan dan perlengkapan penerapan TMC, diperlukan juga persiapan perizinan untuk pelaksanaan kegiatan serta pengangkutan material semai di awan.

“Kegiatan penerapan TMC ini juga dilaksanakan di beberapa daerah, seperti di hulu Sungai Citarum,” jelasnya.

TMC di Sungai Citarum kata dia, untuk menjaga kestabilan ketersediaan air baku di sungai tersebut yang sangat penting untuk memasok tiga bendungan cascade (bertingkat).

Yaitu bendungan Saguling, Cirata dan Jatiluhur. Dengan TMC diharapkan tinggi muka air waduk dapat mencapai head yang dibutuhkan untuk menggerakkan turbin serta menyediakan air baku dan irigasi lahan pertanian.

Menurutnya, kondisi perubahan iklim dengan semakin berubahnya kondisi cuaca, yang salah satunya diakibatkan oleh efek pemanasan global.

“Makanya dibutuhkan upaya-upaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut, sehingga ketersediaan air dapat dijaga dengan sebaik-baiknya,” jelansya.

Tetapi kata dia, upaya lainnya yang sangat penting adalah tetap menjaga daerah tangkapan air waduk dan genangannya dari segala kegiatan ilegal yang sangat merugikan seluruh masyarakat Batam dan kawasan industri.

Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Serta pemanfaatannya untuk kegiatan kebun liar, penggalian pasir, pemasangan bubu dan keramba jaring apung di sekitar daerah tangkapan air waduk dan di dalam genangan waduk.(esa)

PPDB SD dan SMP Mulai 10 Juni, Ini Persyaratannya

0

batampos.co.id – Dinas Pendidikan Kota Batam siap melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SD dan SMP secara online. Pelaksanaannya, 10-26 Juni mendatang. Calon siswa bisa mendaftar dengan mengakses laman http://ppdb-batam.id.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan mengatakan, secara teknis pihaknya sudah menyiapkan sebelum PPDB dimulai. Untuk jadwal, kata dia, PPDB daring ini dilaksanakan 10-26 Juni. Kemudian, untuk pengumuman dilaksanakan 29 Juni.

“Jika sudah dinyatakan diterima, pendaftaran ulang dilaksanakan 30 Juni sampai 2 Juli 2020,” ujar Hendri.

Untuk persyaratan PPDB tingkat SD, yakni usia 7-12 tahun. Paling rendah, usia enam tahun pada 1 Juli bulan berjalan. “Ada pengecualian bagi calon siswa yang memiliki potensi kecerdasan yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional,” kata dia.

Kemudian untuk tingkat SMP, syarat umum; usia siswa maksimal 15 tahun dan melampirkan dokumen yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 SD.

Untuk syarat khusus yakni Kartu Keluarga (asli). Bagi siswa dari luar daerah, atau yang bertempat tinggal berbeda dengan KK, maka KK dapat diganti dengan Surat Keterangan domisili dari RT/RW dilegalisir oleh Kelurahan yang menerangkan peserta didik telah berdomisili paling singkat satu tahun sejak di terbitkan surat keterangan. “KK juga tetap difotokan,” ujarnya.

Selain itu, harus ada Surat Keterangan telah menyelesaikan pembelajaran kelas 6 dan melampirkan surat keterangan akumulasi nilai rapor selama 5 semester terakhir bagi pendaftar SMP jalur prestasi

“Lampirkan juga sertifikat prestasi akademik dan nonakademik di luar rapor sekolah. Ini untuk pendaftaran SMP jalur prestasi. Untuk jalur Afirmasi, melampirkan Kartu PKH/KIP dan bagi jalur perpindahan orang tua melampirkan SK Mutasi.

Kemudian terkait zonasi, sesuai Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB tetap menggunakan sistem zonasi. Hanya saja, yang membedakan dengan tahun sebelumnya adalah kuota jalur zonasinya, jika sebelumnya minimal 80 untuk tahun 2020 jalur zonasi hanya 50 persen untuk tingkat SMP. Sementara tingkat SD 80 persen.

“Selebihnya, tingkat SMP jalur prestasi 30 persen, jalur afirmasi 15 persen, dan jalur perpindahan orangtua 5 persen. Dan untuk SD, jalur afirmasi 15 persen dan jalur perpindahan orangtua 5 persen,” katanya.

Secara keseluruhan, Hendri mengaku sudah siap menjalankan penerimaan siswa baru tahun ini. Ia juga mengaku prosedur dan sebagainya sudah disosialisasikan kepada warga Batam. “Kita berharap tidak ada kendala PPDB tahun ini,” katanya.

Ia mengimbau, seluruh orangtua calon siswa untuk mempelajari dengan baik aplikasi pendaftaran secara dari karena waktu pendaftaran cukup panjang.

“Kita tidak membuka loket pendaftaran di sekolah untuk menghindari berkumpulnya orangtua atau calon siswa sebagai dukungan penerapan protokol kesehatan Covid-19 di Kota Batam,” ujarnya.(*/uma)

Presiden Jokowi Mulai Salat Jumat di Masjid

0

batampos.co.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan salat Jumat di Masjid Baiturrahim, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (5/6).

Salat jumat itu adalah pertama kali semenjak pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Sebelumnya pemerintah tidak membolehkan menggelar ibadah secara berjemaah atau berkerumun di tengah pandemi.

Pada salat jumat kali ini, Presiden Jokowi yang mengenakan masker tiba di Masjid Baiturrahim sekira pukul pukul 11.47. Sebelum masuk masjid, mantan gubernur DKI Jakarta itu menjalani pemeriksaan suhu tubuh.

Adapun yang bertindak sebagai imam dan khotib dalam salat Jumat adalah Sudarjat.

Sudarjat dalam khotbahnya mengajak jemaah untuk terus meningkatkan iman dan takwa setelah beribadah puasa di bulan Ramadan. Selain itu juga berharap agar pandemi Covid-19 bisa segera berakhir.

“Saat ini bangsa Indonesia dan seluruh bangsa-bangsa di dunia sedang menghadapi ujian yang sangat berat dari Allah SWT, yaitu pandemi Covid-19. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama ini semua akan segera berakhir,” kata khatib Sudrajad, Jumat (5/6).

Salat Jumat kali ini dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Antara lain pengecekan suhu tubuh dan pengaturan jarak antarjemaah. Jamaah juga membawa perlengkapan salat masing-masing. Berwudu sebelum ke masjid, dan lebih penting lagi mengenakan masker.

Selain itu, kapasitas masjid untuk sementara waktu dibatasi menjadi hanya 150 jamaah dari kapasitas sebelumnya sebanyak 750 jamaah. Di sejumlah titik di sekitar lokasi masjid turut disediakan sarana cuci tangan baik menggunakan sabun maupun hand sanitizer dan tisu antiseptik yang dapat digunakan para jemaah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno telah meninjau kesiapan penerapan prosedur kenormalan baru di Masjid Baiturrahim.

“Kita harapkan nanti apabila salat Jumat sudah dimulai lagi di Masjid Baiturrahim ini betul-betul sudah siap melaksanakan tatanan normal baru, adaptasi kebiasaan baru,” kata Presiden di Masjid Baiturrahim, Kamis, 4 Juni 2020.(jpg)

Prabowo Diminta Kembali Jadi Ketua Umum Gerindra

0

batampos.co.id – Partai Gerindra menyelenggarakan rapat virtual pada Kamis (4/6) kemarin malam. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh 34 DPD Partai Gerindra dari seluruh Indonesia. Hasilnya, pada kader meminta Prabowo Subianto untuk kembali menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan hasil rapat tersebut adalah 34 DPD yang membawa aspirasi DPC meminta supaya Prabowo Subianto menjadi Ketua Umum Partai Gerindra periode 2020-2025.

‎”Diminta kembali Prabowo Subianto menjadi Ketum Gerindra 2020-2025,” ujar Dasco kepada wartawan, Jumat (5/6). “Pak Prabowo menerima sebagai sesuatu yang dianggap perintah partai,‎” tambahnya.

Wakil Ketua DPR ini menambahkan, alasan Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto menjadi ketua umum lagi adalah karena jasanya masih dibutuhkan di partai ini. ‎Sehingga Gerindra tidak ingin kehilangan figur yang dianggap pengayom bagi para kader.

“Pertimbangan Gerindra masih butuh perekat, masih butuh figur pengayom dan masih butuh figur yang memimpin perjuangan Gerindra ke depan,” katanya.

Dasco menambahkan, Gerindra akan kehilangan sosok Prabowo jika dia tidak menjadi ketua umum lagi. Apalagi ditambah adanya tantangan di Pilkada Desember 2020 nanti dan Pemilu di 2024.

“Karena itu di tengah-tengah munculnya ide untuk menaikan parlementary treshold dalam pemilu 2024 dan menyongsong pilkada. Seluruh komponen daerah Gerindra meminta Prabowo untuk memimpin perjuangan tersebut,” ungkapnya.

Dasco berujar hasil rapat virtual yang dihadiri 34 DPD tersebut nantinya akan dibawa ke dalam forum yang lebih tinggi lagi yakni kongres. Sampai saat ini Gerindra masih menjadwalkan kapan kongres tersebut dihelat. “Membuat kesepakatan akan dilanjutkan dengan kongres yang akan ditentukan waktunya untuk itu,” pungkasnya.(jpg)

Pengertian dan Tujuan Dibangunnya IPAL di Batam

0
Infografis aliibenk/batampos.co.id

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan struktur yang dirancang untuk memisahkan limbah baik biologis maupun kimiawi dari air.

Sehingga air dapat diolah dan digunakan lagi untuk aktivitas lainnya.

Manajer Pengelolaan Lingkungan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Iyus Rusmana, mengatakan, pihaknya membangun IPAL dengan tujuan utama untuk menjaga waduk atau dam yang ada di kota industri tersebut dari limbah domestik.

Dengan begitu lanjutnya, kualitas air baku dapat terjaga dengan baik. Selain itu kata dia, pembangunan IPAL akan meningkatkan estetika lingkungan.

Tidak hanya itu, dengan adanya IPAL, air hasil olahan dapat dikembalikan ke waduk atau Dam.

Karena air limbah yang sudah diolah akan memiliki baku mutu lingkungan yang baik dan bisa digunakan kembali, khususnya untuk mendukung industri.

Dengan ruang lingkup pembangunan, IPAL di Batam memiliki kapasitas menampung air 20 ribu meter kubik/hari atau setara dengan 230 liter/detik yang akan menghasilkan kompos 18 meter kubik/hari.(esa/adv)

Pasien Positif Covid-19 Bertambah 3, Rudi Ingatkan Warga Batam

0

batampos.co.id – Pasien positif Covid-19 kembali bertambah tiga kasus baru, Kamis (4/6). Satu dari klaster Jemaah Tabligh Bengkong, satu dari klaster HoG Eden Park, dan satu kasus baru tenaga kerja asing (TKA) meninggal. Dengan demikian total pasien positif Covid-19 di Batam 154 orang.

“Ada tiga orang terkonfirmasi positif Covid-19. Terdiri dari satu orang perempuan dan dua laki-laki,” Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, yang juga ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, Kamis (4/6).

Tambahan tiga kasus baru membuat jumlah kasus positif Covid-19 di Batam menjadi 154 kasus (153 versi Gugus Tugas Provinsi sebab 1 kasus masuk Lingga, red). Meninggal dunia menjadi 12 orang, sedangkan yang sembuh tetap 48 orang.

Rudi mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi yang dilakukan terhadap seluruh cluster terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Batam, diperoleh kesimpulan sementara bahwa masih mungkin terjadi pertumbuhan kasus Covid-19 yang berkaitan dengan berbagai cluster yang ada maupun kasus baru yang terjadi baik dari transmisi lokal maupun impor. Hal ini mengingat masih banyak ditemui masyarakat yang belum sepenuhnya mematuhi protokol kesehatan dan himbauan pemerintah guna menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19.

“Diingatkan dan dihimbau kembali kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk kemaslahatan bersama agar tetap mengikuti anjuran Pemerintah, menjaga jarak, senantiasa mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, tetap dirumah saja dan menggunakan masker jika terpaksa harus keluar rumah serta selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan seimbang dan berolahraga secara teratur serta istirahat yang cukup,” papar Rudi.(*/uma)

Tagihan Listrik Melonjak, PLN: Kenaikan di Juni Maksimal 40 Persen

0

batampos.co.id – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merilis skema penghitungan tagihan untuk melindungi pelanggan rumah tangga yang tagihan listriknya melonjak pada Juni. Langkah ini dilakukan guna menghindari pembebanan pembayaran tagihan listrik akibat adanya pandemi Covid-19.

Seperti diketahui dalam bulan dua terakhir, sebagian pelanggan PLN yang jumlah totalnya sekitar 75 juta, tagihan listriknya dihitung dari rata-rata 3 bulan terakhir pemakaian. Yakni tagihan listrik pada April dan Mei, sebagian pelanggan ditagih pembayarannya menggunakan rata-rata pemakaian.

Untuk itu, PLN pun berusaha mencari jalan keluar atas keluhan pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan hingga berlipat-lipat sehingga membebani pelanggan akibat adanya pandemi Covid-19. Dengan skema perlindungan terhadap lonjakan tersebut, PLN mengatur kenaikan lonjakan tagihan pada Juni dengan batasan maksimumnya adalah 40 persen dari tagihan bulan sebelumnya supaya tidak memberatkan konsumen.

“Sisa tagihan yang belum terbayar di bulan Juni atau 60 persen dari lonjakan tagihan akan dibagi rata dalam 3 bulan ke depan,” terang Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril dalam keterangan tertulis, Jumat (5/6).

Dengan skema perlindungan terhadap lonjakan tersebut, PLN akan melakukan pemeriksaan data setiap pelanggan satu per satu. Hal itu untuk memastikan supaya kebijakan tersebut tepat sasaran pada pelanggan yang mengalami lonjakan tidak normal.

“Oleh karena itu, tagihan pelanggan yang biasanya sudah bisa dilihat pada tanggal 2 atau 3 pada tiap awal bulan, baru bisa diterbitkan dan bisa diakses pada tanggal 6 Juni,” ujarnya.

Bob meminta maaf kepada pelanggan akibat keterlambatan munculnya tagihan. Tetapi ia menegaskan bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena PLN berupaya memberikan jalan keluar terbaik bagi pelanggan yang tagihannya melonjak.

Selain itu, PLN juga masih terus melakukan pengecekan ulang terhadap pelaksanaan pemberian subsidi pembebasan tagihan listrik. Yakni untuk pelanggan golongan Rumah Tangga, Bisnis Kecil, dan Industri Kecil berdaya 450 VA dan diskon 50 persen bagi pelanggan Rumah Tangga 900VA Bersubsidi.

Pengecekan tersebut dilakukan dari bulan ke bulan, untuk memastikan bahwa stimulus kelistrikan yang diberikan oleh Pemerintah tersebut benar-benar tepat sasaran.

“PLN juga sudah menyiapkan posko pengaduan tambahan. Posko pengaduan tersebut menambah kekuatan layanan pelanggan yang sudah ada sebelumnya, sehingga setiap pelanggan dapat dilayani dan dijelaskan dengan baik. Ini adalah upaya kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan di tengah situasi pandemi yang sulit seperti sekarang,” ujar Bob.(jpg)

Dilaksanakan saat New Normal, Anggaran Pilkada Bisa Tembus Rp 20 T

0

batampos.co.id – Tahapan pilkada 2020 kembali dimulai 15 Juni mendatang. Namun, kepastian tambahan anggaran untuk protokol kesehatan yang menjadi prasyarat pilkada digelar di tengah pandemi belum didapat. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dua hari lalu, pemerintah, DPR, dan penyelenggara belum mencapai kesepakatan.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, pada 15 Juni nanti, tahapan yang berlangsung adalah pelantikan dan pengaktifan kembali jajaran petugas ad hoc. Sebagaimana rencana yang sudah disusun, pelaksanaannya menerapkan protokol kesehatan.

”Protokol kesehatan sangat penting karena menyangkut kesehatan dan keselamatan. Dalam peraturan yang dirancang KPU juga demikian,” ujarnya saat dihubungi Kamis (4/6).

Pihaknya berharap rapat lanjutan bersama menteri keuangan dan gugus tugas bisa segera digelar. ”Kami berharap pembahasan anggaran dapat diselesaikan sebelum 15 Juni 2020,” ujarnya.

Raka menjelaskan, KPU sebenarnya sudah mengusulkan empat opsi tambahan anggaran. Untuk kategori A dengan desain 800 pemilih per TPS, KPU mengusulkan anggaran Rp 2,5 triliun dan Rp 3,5 triliun bergantung pada level protokol kesehatannya. Sementara itu, kategori B untuk desain 500 pemilih per TPS, KPU mengusulkan tambahan Rp 4,5 triliun dan Rp 5,6 triliun bergantung pada level protokol kesehatannya.

Kesepakatan rapat pada akhirnya memilih desain 500 pemilih per TPS. ”Sesuai kesimpulan dalam RDP, jumlah maksimal pemilih per TPS 500 orang. Anggarannya kategori B,” tuturnya. Yakni, Rp 4,5 triliun atau Rp 5,6 triliun.

Pria kelahiran Bali itu menjelaskan, angka tersebut belum final. Selain memperhatikan kemampuan keuangan negara, kesimpulan RDP menyebut penerapan protokol kesehatan tidak hanya dipenuhi dengan anggaran, tapi juga bisa dengan barang yang dimiliki gugus tugas. Karena itu pula, hingga kemarin KPU belum melakukan pengadaan barang dan masih menunggu rapat selanjutnya.

Jika usulan tambahan anggaran disetujui di angka maksimal, jumlah alokasi yang digunakan KPU bisa mencapai Rp 15,6 triliun. Sebab, total anggaran pada rencana sebelumnya mencapai Rp 10 triliun. Angka itu merupakan penjumlahan dari naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) di 270 daerah penyelenggara pilkada 2020.

Untuk Bawaslu, total anggaran berpotensi mencapai Rp 3,73 triliun setelah ada usulan tambahan Rp 278 miliar. Sebelumnya, anggaran Bawaslu di 270 daerah dialokasikan Rp 3,45 triliun. Kemudian, anggaran pengamanan sejauh ini tercatat Rp 1,01 triliun. Jika ditotal, anggaran pilkada bisa menyentuh angka Rp 20 triliun.

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pembahasan lanjutan terkait kepastian anggaran dilakukan pekan depan. Pihaknya akan mendengarkan penjelasan dari menteri keuangan mengenai ketersediaan anggaran dan penjelasan dari ketua gugus tugas untuk menilai barang serta standar protokol yang tepat.

”Karena dari sekian angka yang diajukan KPU Bawaslu, 80 sampai 90 persen dialokasikan untuk alat-alat kesehatan,” imbuhnya.

Terpisah, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan, keputusan rapat yang belum bulat menunjukkan ketidaksiapan memulai tahapan pilkada bulan ini. Apa yang tampak saat ini, lanjut dia, berbanding terbalik dengan keyakinan pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu untuk segera memulai tahapan pilkada.

”Bagaimana mungkin anggaran pengadaan alat protokol kesehatan dan biaya tambahan belum dapat dipastikan, sementara tahapannya akan dimulai pada 15 Juni,” ujarnya.

Fadli mendesak KPU untuk memutuskan kembali menunda pilkada 2020 dengan persetujuan DPR dan pemerintah. Selain kondisi pandemi yang belum mereda, persiapan pilkada di tengah pandemi yang masih jauh dari matang hanya akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari.(jpg)