batampos.co.id – Larangan mudik berlaku mulai besok (24/4). Siapa saja yang nekat mengabaikan aturan itu harus siap-siap menghadapi sanksi pidana. Meski demikian, polisi akan mendahulukan upaya persuasif. Jika upaya persuasif mentok, barulah tindakan tegas dijalankan.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga kemarin masih menggodok aturan teknis larangan mudik. ”Permenhub ditargetkan selesai pada 23 April (hari ini, Red) atau sehari sebelum larangan mudik diberlakukan,” kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati. Dia menjelaskan, prioritas pengawasan yang nanti dilakukan adalah penyekatan di zona merah dan daerah pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

Masyarakat yang melintasi zona-zona tersebut akan dipriksa petugas di pos-pos checkpoint.

Dia kembali menegaskan, tidak ada penutupan jalan nasional ataupun tol. Yang ada hanya penyekatan atau pembatasan kendaraan di area-area tertentu. ”Pelarangan berlaku untuk angkutan penumpang, baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor, Red). Tidak berlaku untuk angkutan barang atau logistik,” ungkap Adita.

Terkait sanksi bagi pelanggar larangan mudik, pada tahap awal kepolisian hanya melakukan edukasi. Kendaraan akan dihentikan, lalu diminta balik dan tidak melanjutkan perjalanan mudik. Namun, untuk tahap edukasi itu ada waktunya. Pada tahap kedua, barulah polisi menyertakan sanksi. Rencananya, tahap kedua dimulai pada 7 Mei.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan bahwa jenis sanksi bisa mengacu pada UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Jika mengacu pada UU tersebut, orang-orang yang melanggar bisa dikenai sanksi pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100 juta.

Pada bagian lain, Polri telah mempersiapkan sejumlah hal untuk melaksanakan larangan mudik. Di antaranya, melakukan penyekatan di beberapa titik di Jakarta dan daerah penyangganya. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menjelaskan, Polda Metro Jaya memiliki wilayah kerja yang meliputi Jakarta, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Tangerang Selatan. Karena itu, penyekatan akan disatukan antara Jakarta dan daerah-daerah tersebut. ”Jadi penyekatan besar,” paparnya.

Dengan begitu, mobilitas masyarakat akan lebih leluasa. Sebab, masyarakat tetap diperbolehkan beraktivitas di dalam area penyekatan. ”Aktivitas bekerja atau membeli bahan pokok dari Jakarta ke empat daerah itu atau sebaliknya masih bisa dilakukan,” paparnya. Dia mengatakan, personel yang disiapkan untuk melakukan penyekatan mencapai 171 ribu orang.

Sementara itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Asep Adi Saputra mengatakan, ada 19 pos penyekatan yang akan memfilter keluar masuknya kendaraan. ”Hanya truk logistik dan sembako yang boleh lewat,” tegasnya.

Dia mengatakan, sanksi untuk masyarakat yang ngotot mudik sudah disiapkan. Di antaranya, teguran keras dan diminta balik arah. ”Semua demi kebaikan bersama, tetap dilakukan dengan humanis,” jelasnya.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Dwimawan Heru membenarkan bahwa tidak ada penutupan akses tol di sekitar Jakarta. Jasa Marga pun sudah menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Selain peniadaan transaksi dengan kontak, petugas di rest area dibekali prosedur pengamanan Covid-19.

Pengawasan juga dilakukan di daerah asal pemudik. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengatakan, 31.615 desa atau sekitar 42 persen dari seluruh desa di Indonesia telah aktif memantau pemudik. ’’Relawan desa lawan Covid-19 bisa memberikan saran dan masukan tentang apa yang harus dilakukan jika ada pemudik atau pendatang,” ujarnya di Jakarta.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendukung langkah pemerintah menetapkan larangan mudik. Namun, kata Bamsoet –sapaan akrab Bambang Soesatyo– pemerintah harus gencar menyosialisasikan keputusan tersebut kepada masyarakat. Sosialisasi bisa menggunakan berbagai media atau melalui tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama dan tokoh budaya. ”Disertai penegakan hukum terhadap warga yang tidak mematuhi kebijakan ini secara disiplin,” ungkapnya.(jpg)

batampos.co.id – Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla (JK) menyampaikan bahwa mudik bukan menjadi hal penting di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19 ini.

Dalam pandangan JK, mudik akan sia-sia belaka karena setiap daerah sudah serentak menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), atau minimal mengkarantina warga yang berasal dari kota-kota besar. Maka, mudik yang biasanya hanya seminggu itu akan habis di masa karantina yang mencapai empat belas hari.

“Tidak ada gunanya mudik sekarang, mau dilarang atau tidak, karena semua daerah sudah memberikan aturan kalau datang dari kota besar. Jadi buat apa mudik? Keluar dari situ (tempat karantina) balik lagi (ke kota),” ujar JK dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (22/4).

Langkah tidak mudik itu menurut JK, adalah cara mengurangi sebab-sebab Covid-19. Menurutnya, kasus Covid-19 ini lebih parah dibandingkan dengan kejadian bencana alam sekelas tsunami sekalipun.

Bencana alam separah apapun, tutur JK, biasanya akan ditangani pada bagian akibatnya, pada para korban yang berjatuhan. Namun Covid-19 ini bukan hanya akibat yang harus ditangani, namun juga sebab-sebab yang terus muncul.

“Sekarang ini, sebab dan akibatnya harus diselesaikan bersama, harus ada prioritas bersama-sama kita selesaikan,” ujar JK.

JK menerangkan, Covid-19 ini bukan lagi sekadar wabah, namun sudah menjadi teror dunia. Menurutnya, tidak ada satupun negara di dunia yang 100 persen bisa mengatasi ini. Bahkan sekelas Tiongkok yang semula dikira berhasil pun, ternyata kini kembali khawatir dengan yang mereka sebut sebagai kasus Covid-19 import. Bagi JK, musibah ini sangat keras karena menyangkut segala aspek kehidupan.

“Apapun yang kita kerjakan, entah itu ekonomi, ibadah, tidak akan bisa selesai tanpa kita menyelesaikan sebab, apapun yang diberikan kepada masyarakat hanya mengisi supaya masyarakat tetap semangat, apapun yang kita lakukan, tidak bisa tanpa mengurangi sebab,” katanya‎.

“Waktunya kita bersatu melawan ini, kita bersama-sama, khususnya umat ini, bagaimana masing-masing menjaga kedisplinan memakai masker dan jarak,” tambahnya.

JK menambahkan, beberapa ahli memprediksi bahwa puncak Covid-19 berlangsung pada bulan Mei ini. Menurutnya, dengan menjadi puncak, maka akibat yang ditimbulkan juga mencapai puncak pula. Bukan hanya dari sisi kesehatan dengan berjatuhannya korban, namun juga dari sisi ekonomi akan sangat terasa. Apalagi dengan struktur penduduk yang mayoritas beragama Muslim, maka akan semakin banyak Muslim yang terkena imbas Covid-19.

JK pun mendorong berbagai lembaga amil zakat, infaq, maupun shadaqah (ZIS) bahu membahu membantu sesama Muslim. Bila tidak, lanjut JK, maka akan timbul masalah keamanan seperti penjarahan di banyak tempat.

“Ini bulan Mei banyak yang memperkirakan puncaknya, berarti puncaknya PHK, kemiskinan, dan kekurangan makanan, maka bagaimana kita bersama-sama mengektifkan ziswaf bersama-sama kepada yang tidak mampu minimal melalui masjid,” katanya.

“Kalau tidak, akan timbul masalah keamanan, kalau tidak makan ya bisa terjadi berbagai macam-macam seperti tahun 1998, ketika masyarakat tidak bisa makan, maka terjadi penjarahan atau apapun di banyak tempat,” pungkasnya.(jpg)