batampos.co.id – Rumah Sakit (RS) khusus perawatan infeksi Covid-19 di Pulau Galang, Batam, dibangun Kementerian PUPR pada pekan ini. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, pihaknya mendapat tugas dari presiden untuk membangun RS itu dengan target penyelesaian kurang dari satu bulan.
”Mudah-mudahan minggu depan sudah mulai. Kira-kira Senin (9/3),” kata Dirjen Cipta Karya PUPR Danis Hidayat Sumadilaga akhir pekan lalu (6/3).
Danis mengatakan, sejak akhir pekan lalu cipta karya merancang desain RS tersebut yang meliputi dimensi, tata ruang, dan penentuan lokasi. Mulai Senin, dilakukan land clearing, pengerukan, serta persiapan lahan sebelum fondasi dipasang.
Danis menjelaskan, pembangunan dilakukan dengan menunjuk kontraktor swasta. Namun, hingga kemarin cipta karya belum menentukan kontraktor tersebut. ”Yang jelas BUMN, akan dilakukan dengan skema penunjukan langsung,” jelasnya.
Selain itu, menurut Danis, total biaya pengerjaan belum diketahui karena sifat proyek mendadak dan tidak ada dalam program PUPR. Untuk mencapai teknik pengerjaan paling cepat, RS akan dibangun dengan material yang hampir seluruhnya pracetak (precast).
”Saat ini kami inventarisasi material precast yang siap digunakan. Kami cari dari berbagai daerah. Dari Jabodetabek, Batam, dan sebagainya,” katanya. Dengan cara itu, Danis berharap pengadaan bahan precast bisa lebih cepat. Material-material tersebut akan diangkut ke Pulau Galang.
RS Pulau Galang, lanjut Danis, akan memiliki kapasitas total 1.000 tempat tidur. Sekitar 50 kamar didesain untuk ruang isolasi. Sisanya digunakan untuk observasi pasien suspect korona.(jpg)
batampos.co.id – Penggunaan bahan bakar B30 (campuran biodiesel 30 persen pada bahan bakar solar) telah diimplementasikan sejak awal 2020. Sebelumnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah melakukan pengujian terlebih dahulu terhadap bahan bakar B30 dengan menggunakan beberapa kendaraan komersial dan penumpang dari berbagai merek.
Setelah melakukan road test sepanjang 40 km, diperoleh kesimpulan bahwa bahan bakar B30 aman untuk dikonsumsi kendaraan bermesin diesel di Indonesia. Namun dengan catatan semuanya dibutuhkan perawatan yang lebih ekstra dan terdapat penambahan komponen yang dilakukan berbagai merek.
Dalam hal ini Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan apresiasi kepada para pelaku industri kendaraan komersial di Tanah Air. Terkait partisipasi dan dukungannya terhadap kebijakan mandatori bahan bakar B30.
Menperin mengungkapkan kalau kebijakan penggunaan bahan bakar B30 yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Jokowi itu membawa efek berganda. Mulai dari hemat devisa hingga menekan angka impor solar yang selama ini dilakukan.
Program bahan bakar B30 diproyeksi mampu menyerap biodiesel dalam negeri sebesar 9,6 juta kiloliter (kL). Sehingga ini akan mengurangi impor solar sebesar 3 juta kL sepanjang 2020.
Bahkan disisi lain akan meningkatkan nilai tambah CPO menjadi biodiesel sebesar Rp13,81 triliun, serta mengurangi emisi GRK sebesar 14,25 juta ton CO2 atau setara 52.010 bus kecil. Namun tak kalah menariknya yaitu Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan bahan bakar B30. Sebagian besar negara-negara di dunia masih menggunakan B10.
“Kebijakan ini telah menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang telah berhasil mengimplementasikan mandatori B30 dengan bahan baku utama bersumber dari kelapa sawit. Hal ini sekaligus untuk mewujudkan produksi kendaraan yang ramah lingkungan,” ujar Menperin Agus.
Program biodiesel tidak berhenti sampai B30, kedepannya akan terus dikembangkan sampai B100. Peningkatan pemakaian biodiesel dalam campuran solar dari 20 persen menjadi 30 persen juga diikuti dengan peningkatan kualitas mutu dari biodiesel yang digunakan.(jpg)
Kopi adalah jenis minuman seduh yang saat ini sudah menjadi bagian gaya hidup masyarakat.
Apalagi berdasarkan International Coffee Organization, Indonesia menempati peringkat keempat terbesar di dunia dari segi hasil produksi sebanyak 12 juta karung kopi, setelah Brazil, Vietnam dan Kolombia.
Untuk menghasilkan kopi yang berkualitas, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah menetapkan 6 Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai kopi diantaranya SNI 01-3542-2004 Kopi bubuk; SNI 2907:2008 Biji Kopi; SNI 7708:2011 Kopi gula krimer dalam kemasan; SNI 2983:2014 Kopi Instan; SNI 4314:2018 Minuman kopi dalam kemasan; serta SNI 8773:2019 Kopi Premiks.
Kepala BSN, Bambang Prasetya, saat Festival Kopi Ber-SNI di Thamrin 10, Jakarta pada Minggu (8/3/2020) mengatakan, dari keenam SNI tersebut satu di antaranya merupakan SNI wajib yakni SNI 2983:2014 Kopi Instan.
“Saat ini jumlah industri penerap SNI Kopi Instan berjumlah 41 industri. Sementara jumlah penerap SNI Kopi bubuk berjumlah 4 industri, serta biji kopi 1 industri,” ujar Bambang.
Dari jumlah tersebut, Bambang sangat mendorong industri lainnya yang belum menerapkan, untuk dapat menerapkan SNI.
“Dengan menerapkan SNI dapat menjamin kualitas dan mutu kopi Indonesia yang pada akhirnya dapat bersaing di kancah internasional,” jelas Bambang.
Sebagai informasi, berdasarkan data dari BPS, nilai ekspor kopi Indonesia pada tahun 2018 sebesar US$806.878.600 dan menurut data yang dirilis International Coffee Organization, Indonesia merupakan negara kelima pengkespor terbesar di dunia.
Kepala BSN, Bambang Prasetya berfoto bersama saat Festival Kopi Ber-SNI di Thamrin 10, Jakarta pada Minggu (8/3/2020). Ia mengatakan, dari keenam SNI tersebut satu di antaranya merupakan SNI wajib yakni SNI 2983:2014 Kopi Instan. Foto: BSN untuk batampos.co.id
Guna menggencarkan promosi kopi ber-SNI tersebut, Bambang, mengatakan, penyelenggaraan Festival Kopi Ber-SNI yang diadakan BSN ini sebagai salah satu kegiatan edukasi masyarakat terkait syarat mutu dalam SNI terkait kopi.
Syarat mutu kopi instan menurut Bambang, dalam SNI diantaranya, bau normal; warna normal; kafein minimal 2,5 persen (kadar kafein kopi instan) dan maksimal 0,3 persen (kadar kafein kopi instan dekafein); total glukosa maksimal 2,46 persen, cemaran logam seperti timbal maksimal 2,0 mg/kg; serta merkuri maksimal 0,03 mg/kg.
Adapun, kopi instan yang dimaksud dalam SNI 2983:2014 adalah produk kopi berbentuk serbuk atau granula atau flake yang diperoleh dari proses pemisahan biji kopi tanpa dicampur dengan bahan lain, disangrai, digiling, diekstrak dengan air, dikeringkan dengan proses spray drying (dengan atau tanpa aglomerasi) atau freeze drying atau fluidize bed drying menjadi produk yang mudah larut dalam air.
Terkait hygiene, dalam SNI tersebut, Bambang, menegaskan bahwa cara memproduksi produk yang higienis termasuk cara penyiapan dan penanganannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik.
Selain itu, cara uji kopi instan dilakukan dengan prinsip pengamatan contoh uji melalui indera penciuman yang dilakukan oleh panelis terlatih/kompeten untuk pengujian organoleptik.
Pengertian dari organoleptik yakni cara pengujian dengan menggunakan indra manusia sebagai alat utama untuk pengukuran daya penerimaan terhadap produk.
“Cara menyatakan hasil, dalam SNI dinyatakan jika tidak tercium bau asing, maka hasil dinyatakan normal, dan jika tidak tercium bau asing, maka hasil dinyatakan tidak normal,” jelas Bambang.
Festival Kopi Ber-SNI yang merupakan kerjasama antara BSN dengan Kementerian Pertanian serta Dewan Kopi Indonesia (Dekopi) ini diselenggarakan sebagai rangkaian dari peringatan Hari Kopi Nasional yang jatuh setiap tanggal 11 Maret.
Acara dimeriahkan dengan kegiatan Sruput Kopi SNI, berupa minum bareng 2000 cup kopi SNI, demo barista dan panggung hiburan.
Acara Festival Kopi Ber-SNI ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, petani kopi, serta pegiat industri kopi karena mereka dapat memperoleh informasi lengkap mengenai SNI kopi serta penerapannya.
Sebagai rangkaian dari peringatan Hari Kopi Nasional, Festival Kopi Ber-SNI juga akan diselenggarakan pada 11 Maret 2020, di Auditorium Gedung Kementerian Pertanian, Jakarta, yang akan dimeriahkan dengan kegiatan talkshow, pameran produk kopi ber-SNI, business matching kopi, pameran peralatan pengolahan kopi, knowledge sharing tentang industri perkopian nasional, serta live report ngopi bareng di beberapa daerah di Indonesia yang juga melibatkan Kantor Layanan Teknis BSN di Riau, Palembang, Bandung, Surabaya dan Makassar.
Sampai dengan saat ini, BSN telah membina 707 UMKM. Dari 707 UMKM tersebut, UMKM Kopi yang dibina oleh BSN mencapai 20 UMKM yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan, dan 4 UMKM yang telah mendapatkan sertifikasi SNI Kopi Bubuk.
Empat UMKM tersebut adalah Kopi tunggu tubang Palembang, PD. Kapuas Pratama, CV. Bintang Harapan, dan PD. Sahang Mas (Kopi Benua). Maju kopi Indonesia dengan SNI, jadikan kopi Indonesia mendunia(*)
batampos.co.id – Sementara itu, sejumlah supplier atau pemasok bahan baku industri di Singapura siap membantu masalah yang dihadapi industri-industri di Batam saat ini.
“Supplier di Singapura mencari alternatif bahan baku industri dari luar Tiongkok, salah satunya dari Eropa,” ujar Mark Low, Konjen Singapura di Batam, dalam diskusi santai di kantornya di SPC Batam Center, Kamis (5/3/2020) lalu.
Mark mengatakan, Singapura tak akan membiarkan industri di Batam shutdown hanya karena kekurangan bahan baku.
Singapura melalui perusahaan-perusahaan yang memang sudah lama bergerak di bidang suplai bahan baku industri akan berusaha memenuhi kebutuhan industri di Batam.
Apalagi, kata Mark, Singapura punya banyak investasi di Batam yang bergerak di pelbagai jenis industri, sehingga akan berusaha agar pasokan bahan baku tak berhenti.
Mark juga meyakinkan, industri di Batam harus tetap beroperasi agar roda perekonomian tetap berjalan.
batampos.co.id – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah terus melakukan sosialisasi pencegahan virus Korona kepada masyarakat. Dia menganggap pemerintah perlu membuat anggaran khusus pencegahan Korona.
“Saya pikir perlu ada anggaran tersendiri untuk mengatasi penyebaran virus Korona,” kata Dasco di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (9/3).
Dia menilai, meskipun selama ini pemerintah sudah menangani kasus Korona dengan naik, namun pencegahan guna memotong jalur penyebaran virus ini juga sangat penting dilakukan. “Kita harus tetap edukasi masyarakat supaya tetap waspada penyebaran virus ini,” imbuhnya.
Di sisi lain, Dasco mengingatkan kepada masyarakat agar tidak perlu panik meskipun pasien positif Korona bertambah. Dia menyarankan masyarakat agar tetap menjalani hidup sehat.
Dasco menuturkan, masyarakat sudah mulai harus membiasakan diri peka terhadap tanda-tanda virus di lingkungan tempat tinggal, dan menggunakan masker jika sedang sakit. “Kemudian mencuci tangan sesering mungkin dan memberikan informasi kepda lingkungan sekitar tentang cara-cara hidup sehat yang sudah dianjurkan pemerintah,” pungkas Dasco.
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan ada dua lagi Warga Negara Indonesia (NWI) yang positif terpapar virus korona. Sehingga total pasien positif COVID-19 yang saat ini ada di Indonesia menjadi 6 orang.
Kasus pasien 5 dan 6 dinyatakan positif pada Minggu (8/3). Kasus 5 adalah kasus yang berasal dari Jakarta dalam acara klub dansa. Sementara untuk kasus 6 adalah pasien dari kapal Diamond Princess.(jpg)
batampos.co.id – Prakiraan hujan di Kepri, khususnya Batam, pada bulan Maret ini
masih bersifat lokal dengan intensitas ringan hingga lebat.
Sedangkan puncak hujan pada 2020 ini diperkirakan terjadi pada bulan Mei dan Desember.
Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Klas I Hang Nadim, Suratman, mengatakan, pada bulan Maret ini, hujan sudah mulai turun di Kepri.
Namun, sifatnya masih lokal dan belum merata.
“Di Kepri, intensitas hujan yang tinggi berada di bagian selatan, seperti Dabo Singkep. Tapi tetap, sifatnya lokal. Begitu juga Batam,” terang Suratman kepada Batam Pos, Minggu (8/3/2020).
Sifat hujan lokal di Batam tak bisa prediksi apakah lebat atau ringan. Kondisi hujan baru bisa dilihat saat adanya pertumbuhan awan konvektif di suatu wilayah.
Seperti, prakiraan cuaca pada Senin (9/3) ini, akan terjadi kelembaban udara lapisan atas yang cenderung rendah menyebabkan pembentukan awan-awan menjadi kurang signifikan.
Secara umum, kondisi cuaca diprakirakan berawan dan berpeluang terjadi hujan lokal dengan intensitas ringan di beberapa wilayah.
“Begitu juga mendung, sifatnya masih lokal. Misalnya di Nongsa mendung, nah, di Batam Kota belum tentu, bisa jadi panas,” terang Suratman.
Dikatakannya, menurut prakiraan cuaca di Kepri, puncak hujan baru terjadi pada bulan
Mei dan Desember. Itu sifatnya, hampir merata di wilayah Kepri.
“Februari-Maret sifatnya masih lokal, begitu juga pada bulan April. Bulan Mei mendatang, diperkirakan jadi puncak hujan,” jelas Suratman.(she)
batampos.co.id – Kesal istri diselingkuhi Pria Idaman Lain (PIL), membuat HM murka. Rumah mentereng yang dibangun dengan jerih payahnya selama 5 tahun kerja di Korea Selatan dirubuhkan. Menggunakan excavator yang sengaja disewanya, HM merubuhkan rumah mewah di Desa Pengkol Kecamatan Kauman yang butuh Rp 500 juta lebih untuk pembangunannya.
Niat HM buat merobohkan rumah kerena kesal, NW, istri yang diharapkan jadi penjaga 2 buah hatinya justru selingkuh dengan PIL. Perselingkuhan NW ini yang membuat HM, suami sahnya murka dan mengambil tindakan yang tidak biasa ini.
Pikirnya, dia yang kerja keras banting tulang, NW yang menikmati hasilnya. Diambili buat modal selingkuh pula. Kekesalan itu ditumpahkan HM dengan cara tak biasa. Dia mendatangkan satu unit ekskavator ke rumahnya di Desa Pengkol, Kecamatan Kauman Sabtu (7/3).
Rumah yang baru di bangun lima tahun lalu itu dirobohkannya. Aktivitas tersebut tentu menyita banyak perhatian warga. Mereka berbondong-bondong melihat pembongkaran rumah mewah HM yang berdiri di atas lahan seluas 98 meter persegi itu. ‘’Saat HM bekerja di Korea Selatan (Korsel), istrinya selingkuh dengan lelaki lain,’’ ujar Sarmin, warga setempat seperti dikutip Radar Madiun.
Sebenarnya persoalan mereka sempat dimediasi oleh pihak pemerintah desa (pemdes) setempat. Tapi, buntu. Alasannya, karena HM telanjur sakit hati. ‘’Mereka sudah berumah tangga selama 15 tahun. Sudah punya dua anak. Sekarang mereka tinggal bersama neneknya,’’ terang Kepala Desa Pengkol, Sunoto.
Sedangkan NW, kata Sunoto, saat ini memilih tinggal bersama pria idaman lain (PIL). Pihaknya sempat menjembatani soal keberadaan rumah dan tanah tersebut kepada HM dan NW. Termasuk mengusulkan agar objek itu dijual dan hasilnya bisa untuk membiayai kedua anak mereka. Namun, tetap saja tidak ada titik temu. ‘’Sudah kami mediasi, harapannya penjualan rumah dan tanah itu sebagian bisa untuk biaya anak-anak mereka. Tapi, (HM) tetap tidak mau,’’ katanya.(jpg)
batampos.co.id – Ketersediaan bahan baku industri di gudang-gudang tinggal sedikit lagi bertahan. Diperkirakan hanya bisa bertahan sampai pertengahan Maret ini saja.
Pelaku usaha menuntut insentif dari pemerintah terhadap industri segera diterbitkan.
“Rekomendasi kami kepada pemerintah yakni pertama bangun industr y global supply chain dan segera mencari alternatif impor bahan baku dari negara lain,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing, Sabtu (7/3/2020).
Kemudian, meminta pemerintah melakukan lobi dengan pemerintah Tiongkok supaya operator-operator di sentra-sentra industri dan logistik di sana segera bero-
perasi.
“Banyak bahan baku industri yang diimpor dari Tiongkok. Sedangkan perusahaan di sana tidak beroperasi,” paparnya.
“Percepatan pemberian stimulus insentif non fiskal bisa dilakukan seperti penurunan harga gas industri, penundaan sementara waktu pungutan pajak dan retribusi daerah dan penundaan proses perizinan kepada industri substitusi impor dan orientasi ekspor,” tegasnya.
Beberapa solusi lainnya yakni mempercepat solusi terkait ekspatriat dan manajemen penanaman modal asing (PMA) yang masih berada di Tiongkok agar dapat segera kembali.
“Sehingga perusahaan dapat kembali beroperasi dan terkait masalah keamanan agar aksi unjuk rasa dapat diminimalisir,” ucapnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, juga membenarkan pendapat Tjaw.
Hingga saat ini, ia belum melihat adanya insentif untuk industri manufaktur dan kebijakan menjaga masuknya investasi.
“Jika dibiarkan kita khawatir dampak virus corona ini akan menyebabkan pengangguran meledak di Batam akibat industri shutdown karena kehabisan bahan baku dan kekurangan tenaga ahli,” jelasnya.
Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Batuampar, Batam, beberapa waktu lalu. Wapres Jusuf Kalla meminta pelabuhan ini terus dikembangkan agar bisa bersaing dengan Singapura. Foto:. Cecep Mulyana/batampos.co.id
Ia menegaskan, keputusan ada di pemerintah pusat. Rafki berharap insentif yang menjadi kewenangan daerah dieksekusi terlebih dahulu.
Seperti pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh Pemko Batam kalau bisa ditangguhkan.
“Kalau memungkinkan diskon maka segeralah dieksekusi,” ungkapnya.
Wali Kota Batam yang juga Kepala Badan Pengusahaan Batam, Muhammad Rudi, pernah menegaskan akan membawa kendala yang dihadapi dunia usaha di Batam pasca mewabahnya virus corona ke pemerintah pusat.
“Saya berharap pajak-pajak yang ada dan perizinan dipermudah. Kita minta pada menteri karena ada kasus corona, ini jadi tanggung kalau enam bulan,” jelasnya.
“Baik BP dan Pemko berkurang pendapatannya. Maka baiknya, buka lapangan investasi semudah-mudahnya untuk memperingan situasi ini,” paparnya lagi.
Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemda dan stakeholder terkait.
Tujuan dari rekomendasi ini untuk menjaga daya beli masyarakat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
“Pertama melindungi daya beli 40 persen masyarakat terbawah dengan kartu sembako dan subsidi bunga perumahan,” ucap Kepala BI Perwakilan Kepri, Musni Hardi.
Selain itu, untuk sektor pariwisata, insentif yang disarankan yakni insentif kepada maskapai dan agen travel.
Lalu insentif tiket bagi wisatawan domestik untuk 10 destinasi pariwisata. Berikutnya, yakni pengurangan harga avtur di sembilan destinasi pariwisata selama tiga bulan.
Terakhir, kata Musni, pengurangan tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada 10 destinasi pariwisata.
Di samping itu, ada juga program hibah daerah untuk dukungan program pariwisata dan kompensasi penurunan tarif pajak hotel dan pajak restoran yang akan segera diberlakukan selama enam bulan ke depan.
“Dari sisi fiskal, percepatan belanja pemerintah daerah perlu dilakukan baik yang
berasal dari APBD maupun APBB, terutama pada semester pertama, dimana dampak virus corona terjadi selama enam bulan,” terangnya.
Sejumlah insentif lainnya juga cukup menarik, yakni meningkatkan kegiatan meeting, incentive, convention and exhibition (MICE) di Kepri.
Mendorong promosi kepada wisatawan nusantara sebagai alternatif solusi jangka pendek
menghadapi penurunan jumlah wisman.
Lalu , memonitor perkembangan aktivitas manufaktur khususnya industri dengan tujuan ekspor utama atau sumber bahan baku utama berasal dari Tiongkok.
“Menjaga confidence dan optimisme terhadap kondisi ekonomi Kepri dan nasional, serta menjajaki kemungkinkan insentif jangka pendek serta implementasinya di daerah.
Serta mengelola inflasi agar tetap rendah dan stabil,” ucapnya.
Epidemi virus corona membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan insentif untuk
dunia pariwisata. Bentuk kebijakannya yakni peniadaan pajak restoran dan hotel selama enam bulan di 10 destinasi wisata, termasuk Batam.
Meskipun mendapat dukungan penuh dari sektor pariwisata di Batam, Pemko Batam mengaku akan kehilangan Rp 130 miliar selama enam bulan berlakunya imbas kebijakan
ini.
“Itu tak kecil. Tapi, ya tak apa-apa. Pajak dihilangkan, tapi saya berharap ada kunjungan lokal. Hal yang terpenting agar sirkulasi uang tetap berjalan. Tak untung ya tak apa-apa,” kata Wali Kota Batam, Muhammad Rudi.
Ia meminta agar asosiasi Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Batam segera mengumpulkan data mengenai tarif hotel, baik hotel yang sudah menurunkan tarifnya maupun belum.
“Saya akan bantu kirim ke Gubernur dan Wali Kota lainnya. Saya umumkan segera melakukan kunjungan ke Batam karena tarif hotelnya lagi turun,” paparnya.
Ia semakin optimis karena sebentar lagi akan ada acara rapat antara Sekretaris Daerah
(Sekda) nasional di Batam.
“Tapi pemilik hotel harus sepakat. Pajak sudah dibebaskan, maka pemilik hotel harus turunkan tarifnya. Semua langkah akan diambil agar bisa hidup,” imbuhnya.
Rudi juga akan membawa kendala yang dihadapi dunia usaha di Batam pasca mewabahnya virus corona ke stakeholder terkait seperti pemerintah pusat.
“Saya berharap pajak-pajak yang ada dan perizinan dipermudah. Kita minta pada menteri karena ada kasus corona, ini jadi tanggung kalau enam bulan,” katanya.
“Baik BP dan Pemko berkurang pendapatannya. Maka baiknya, buka lapangan investasi semudah-mudahnya untuk memperingan situasi ini,” paparnya lagi.
Mengenai industri yang suplai bahan bakunya terhambat, Rudi mengaku kewenangannya bukan di BP maupun Pemko Batam.
“Kita jembatani mereka ketemu Menko Perekonomian dan stakeholder terkait, agar dalam
waktu dekat penggantian bahan baku bisa dari negara lain, bukan Tiongkok,” jelasnya.
Sedangkan mengenai pekerja Batam asal Tiongkok, Rudi tidak bisa memberikan solusi.
“Saya tak punya solusi soal itu. Kalau dari sana sudah ada surat dari WHO, boleh saja. Tapi kalau tidak, ya ikuti prosedur karantina,” tegasnya.(leo/nur)
batampos.co.id – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh, Arab Saudi meminta warga negara Indonesia (WNI) di sana untuk tetap tenang. Imbauan ini dikeluarkan setelah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Arab Saudi mengonfirmasi jumlah individu yang terjangklt virus korona baru atau Covid-19 di Arab Saudi Kimi mencapai tujuh orang.
“KBRI Riyadh terus meminta WNI di Arab Saudi untuk tetap tenang, waspada, senantiasa mengikuti petunjuk resmi dari Otoritas setempat, serta selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga,” ujar pihak KBRI Riyadh melalui keterangan tertulisnya, Minggu (8/3).
Seluruh pasien positif virus korona baru di Arab Saudi juga dipastikan sudah mendapatkan perawatan yang menyeluruh dan terisolir oleh otoritas kesehatan Arab Saudi. Sementara terkait dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Arab Saudi, pada 6 Maret atau Jumat lalu, Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi mengeluarkan beberapa edaran. Akses masuk dan keluar Arab Saudi juga kini diperketat.
Seluruh kedatangan pesawat udara dari Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain untuk sementara akan dibatasi hanya melalui tiga bandara. Yakni Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Bandara Internasional King Abdulaziz di Jeddah, dan Bandara Internasional King Fahd di Dammam.
Perbatasan darat antara Arab Saudi dengan ketiga negara tersebut juga hanya dapat dilalui oleh truk pengangkut barang komersial saja. Tentunya dengan dilakukan pemeriksaan kesehatan ketat kepada semua awak truk tersebut. Peraturan ini mulai berlaku kepada seluruh Warga Negara Arab Saudi dan ekspatriat mulai Sabtu (7/3) kemarin pukul 23.55 waktu setempat.
Setiap lndividu yang masuk ke wilayah Arab Saudi dengan visa baru atau yang masih berlaku, yang datang dan negara berisiko terkena wabah Covid-19 (yakni sesuai daftar yang dikeluarkan otoritas kesehatan Arab Saudi), maka yang bersangkutan harus menyerahkan sertifikat Uji laboratorium PCR (Polymerase Chain Reaction) yang menyatakan bebas infeksi Covid-19.
Maskapai penerbangan juga harus memastikan sertifikat tersebut valid dan diterbitkan dalam waktu kurang 24 jam sebelum penumpang tersebut naik ke pesawat udara. Peraturan ini berlaku bag| mereka yang pernah tinggal di negara-negara yang berisiko Covid-19 selama empat belas (14) hari sebelum memasuki Arab Saudi.
Selanjutnya KBRI Riyadh juga menyampaikan bahwa mulai Sabtu (7/3), Kementerian Olah Raga melarang kehadiran penonton pada setiap kegiatan olah raga dalam rangka mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat.
Pada Sabtu (7/3) kemarin, Raja Salman bin Abdulaziz AI Saud juga telah mengeluarkan Dekrit untuk membuka kembali pelataran tawaf. Namun pembukaan pelataran tawaf ini bukan diperuntukkan bagi para jemaah umrah. Melainkan untuk tawaf-tawaf sunah yang bukan bagian dari tawaf umrah. Hingga saat ini masih berlaku larangan sementara untuk tidak melakukan ibadah umrah dari semua negara. Termasuk Warga Negara Arab Saudi dan ekspatriat yang tinggal di luar dan di dalam kota Mekkah dan Madinah.
“Terkait hal itu, KBRI Riyadh mengimbau seluruh WNI di Arab Saudi untuk sementara waktu Tidak melakukan perjalanan ke kota Mekkah dan Madinah. WNI di Arab Saudi juga perlu berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait virus korona mengingat ancaman bagi penyebar hoaks di Arab Saudi yang sangat tinggi, yaitu denda SAR 3 juta atau setara dengan Rp 11,3 miliar dan penjara 5 tahun,” tandas pihak KBRI Riyadh.(jpg)
batampos.co.id – Pemerintah pusat membuat kebijakan penghapusan pajak hotel dan
restoran terhitung sejak awal Maret 2020 untuk beberapa wilayah di Indonesia, termasuk Batam.
Tujuan penghapusan itu tak lain untuk tetap menjaga iklim pariwisata di wilayah tersebut tetap tumbuh.
Namun sayang, kebijakan itu sampai sekarang belum diterapkan di Batam. Sejumlah restoran dan hotel di Batam, tetap memberlakukan pajak kepada konsumen mereka.
Reni, warga Batam Center mempertanyakan kenapa kebijakan terkait penghapusan
pajak yakni 10 persen yang belum dihapuskan.
Padahal, sudah jelas pemerintah pusat menerapkan aturan itu per 1 Maret lalu.
“Kemarin sempat makan di sebuah kafe, ternyata masih ada pajak 10 persennya,” keluh
Reni, kemarin.
Bahkan, karyawan kafe itu juga tak mengetahui adanya aturan tersebut. Menurutnya, pajak untuk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pelanggan tetap berlaku hingga sekarang.
“Karyawannya malah tak tahu adanya aturan tersebut. Dan itu tak hanya satu kafe, namun sejumlah kafe juga begitu,” ujarnya Reni.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam, Ardiwinata, membenarkan kebijakan itu belum berlaku di Batam.
Hal itu dikarenakan belum ada kebijakan teknis dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait permberlakuannya.
“Memang masih berlaku pajak 10 persen, kami masih menunggu kebijakan teknis dari pemerintah pusat, karena belum ada aturan jelasnya,” tegas Ardi.
Menurut dia, jika aturan itu diterapkan, maka bisa dipastikan seluruh hotel dan restoran di Batam tidak lagi mengenakan pajak 10 persen. Baik itu restoran besar, cepat saji dan kafe.
“Nanti teknisnya juga di BP2RD (Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah), karena berurusan dengan pajak. Seperti apanya, mereka juga masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat, “ jelas Ardi.(she)
