Senin, 11 Mei 2026
Beranda blog Halaman 10700

Kondisi Getir Penyintas Konflik Suriah

0

Seperti dilansir dari Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), di bulan Januari 2020, korban meninggal dunia telah mencapai 80 jiwa. Sementara itu, UNOCHA menyatakan 11,7 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Para pengungsi juga berada dalam kondisi sulit dan membutuhkan banyak bantuan. Terutama ketika eskalasi konflik terjadi seperti awal tahun ini, di tengah musim dingin yang menusuk tulang.

Jutaan orang terpaksa mengungsi dari Suriah akibat konflik. Sekitar 5,6 juta jiwa harus keluar dari Suriah, di antaranya ke Turki dan negara-negara Eropa. Sementara 6,2 juta jiwa harus jadi pengungsi di negara sendiri. Hal tersebut disampaikan oleh Bambang Triyono selaku Direktur Global Humanity Response (GHR) – Aksi Cepat Tanggap (ACT).

“Dari total 11,8 juta jiwa pengungsi itu, ada 2,6 juta itu anak-anak. Jadi kita bisa bayangkan 9 tahun konflik, maka korban paling menyedihkan tentu saja anak-anak. Dari 2,6 juta jiwa, 1,1 juta adalah anak yatim. Mereka tinggal dalam kondisi yang seadanya. Kalau pengungsi lama barangkali sudah berganti tenda pengungsian beberapa kali karena sudah bertahun-tahun di situ.

Sementara yang sekitar 300 ribu ini, karena mereka pendatang baru. Ada yang ditampung oleh pengungsi lain, kemudian ada yang menerima bantuan tenda yang tidak cukup layak untuk bisa mereka tinggali. Ditambah Januari ini ada serangan lagi. Jadi hampir 50 ribu orang lari lagi ke wilayah utara,” Bambang menjabarkan.

Kesaksian pun hadir dari salah satu aktor yang ikut bersama tim ACT, Fauzi Baadila. Ia sempat merasakan bermalam bersama para pengungsi dari Suriah di sebuah tenda yang hanya terbuat dari terpal dan memiliki dinding yang tipis. Selain suhu yang dingin suara tembakan dari senjata api kerap terdengar.

“Itu yang namanya tenda tipis sekali, jadi pernah saya mau tidur tiba-tiba ada suara ‘dem dem dem duar’ itu saya langsung duduk dan berdoa, karena takut nyasar. Itu benar-benar menyayat hati saya ya, melihat rumah-rumah yang sudah bolong dindingnya akibat terkena serangan rudal dan kaca yang sudah pecah juga,” ujarnya saat diwawancara salah satu media nasional.

Ia merasakan kesedihan yang luar biasa selama memberikan bantuan kepada para pengungsi.

Firdaus Guritno dari Tim GHR – ACT yang beberapa hari lalu berada di Suriah pun mengamini hal tersebut. Menurutnya, pengungsi saat ini dalam kondisi sulit, mengingat saat ini Suriah juga sedang memasuki musim dingin.

“Karena memang mereka kondisi di dalam sana, mereka yang tinggal di kamp pengungsian, selain masih menghadapi serangan juga menghadapi musim dingin. Suhunya mencapai 3-5 derajat Celsius, khususnya di malam hari yang tentunya sangat dingin untuk wilayah Idlib dan sekitarnya,” ujar Firdaus.

Dia saat itu sedang memberikan bantuan pangan untuk para pengungsi dan menjabarkan bahwa musim dingin membuat tenda-tenda para pengungsi dalam keadaan basah karena hujan.

“Keadaannya sangat menyedihkan karena becek bahkan ada beberapa yang harus dievakuasi karena tenda tersebut terkena air. Tentunya karena kondisi geografis Idlib sendiri, apabila terkena hujan akan susah sekali kering. Bisa 2 sampai 3 hari, apalagi sekarang musim penghujan. Sanitasi sendiri juga sangat-sangat buruk karena banyak sekali kamp-kamp pengungsian yang belum memiliki toilet. Jangankan toilet pribadi, toilet umum juga mereka belum memiliki,” tutur Firdaus.

Sejak 2012, ACT senantiasa mendistribusikan bantuan untuk masyarakat Suriah. Bantuan diberikan melalui sejumlah program kemanusiaan berkelanjutan di bidang pangan, sandang, layanan kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Adapun sejumlah program yang disiapkan untuk merespon kondisi krisis musim dingin saat ini adalah 1.000 paket pangan, 2.000 paket roti, peralatan musim dingin (pakaian hangat, selimut, bantal, kasur, bahan bakar, dll), emergency house seluas 24 m², dan 10 unit bus yang bersiaga untuk memobilisasi eksodus penduduk jika terjadi serangan.

Selain itu, ACT akan terus melanjutkan program-program yang sebelumnya sudah diimplementasikan untuk Suriah. Di antaranya adalah apartemen di Idlib yang sudah menampung sekitar 25 kepala keluarga, kemudian Indonesia Humanitarian Center (IHC) yang akan terus dimasifkan untuk memenuhi kebutuhan logistik pengungsi, serta melanjutkan pemberian bantuan pangan dan bantuan musim dingin melalui www.indonesiadermawan.id/LetsHelpSyria [*]

FCORP Menangkan Kontrak Rp100 Miliar Bangun Jaringan Fiber Optik Pollux Habibie

0

Pengembang kawasan megasuperblok Pollux Meisterstadt Batam, PT Pollux Barelang Megasuperblok atau yang lebih dikenal dengan Pollux Habibie International – perusahaan kolaborasi antara PT Pollux Properti Indonesia Tbk. dan keluarga besar mantan Presiden RI, (Alm) BJ. Habibie, menggelar signing ceremony atau penandatanganan kontrak kerjasama senilai Rp100 miliar dengan perusahaan FCORP atau PT Fasilitas Telekom Nusantara (FTN), Selasa (21/1/2020).

Nilai kontrak tersebut meliputi; implementasi High Teknologi Fiber Optic dengan Gigabite Passive Optic Network (GPON), Building Automation Sistems, GSM Telekomunikasi Selullar, Digital Signage, Elektronik CCTV, Card Akses untuk fasilitas penghuni tenant kawasan Pollux Meisterstadt Batam, serta Services Layanan TriplePlay (Internet, Pay Tv Cable, Telephone). FTN sendiri merupakan perusahaan penyedia layanan dan jasa dalam bidang IT serta Network Solutions untuk pasar domestik Indonesia dengan spesialisasi Infrastruktur High Teknologi Fiber Optic/GPON, Building Automation Sistems, Elektronik Gedung dan Layanan Multiplay yang mencakup Internet, Pay TV Cable, Telephone serta Building Automation Systems.

Dari kiri ke kanan: Nico Purnomo, Direktur Utama PT Pollux Properti Indonesia Tbk; Ilham Akbar Habibie, Honorary Chairman PT Pollux Barelang Megasuperblok; Sudarmanto, Direktur Utama PT Fasilitas Telekom Nusantara; Dr Suryo Atmanto, Managing Director Pollux Group; Moh. Fitno, Presiden Komisaris PT Fasilitas Telekom Nusantara; dan Ahsan Alala, Direktur PT Pollux Barelang Megasuperblok, berfoto bersama setelah penandatanganan Kontrak Pengadaan Infrastruktur High Technology Fiber Optic Building Automation System di Jakarta, Selasa 21 Januari 2020.

Adapun, acara penandatanganan kontrak kerjasama digelar di Ballroom Raffles Hotel Jakarta dan masing-masing diwakili oleh Direktur Utama PT Fasilitas Telekom Nusantara, Sudarmanto serta Managing Director Pollux Group, RM. Suryo Atmanto. Prosesi penandatanganan juga turut disaksikan oleh Ilham Habibie, selaku Honorary Chairman PT Pollux Barelang Mega Superblok, M.Fitno, Presiden Komisaris PT Fasilitas Telekom Nusantara serta Nico Po, Direktur Utama PT Pollux Properti Indonesia Tbk.

Managing Director Pollux Group, RM. Suryo Atmanto menuturkan, Pollux Properti Indonesia merupakan salah satu pengembang yang cukup selektif dalam pemilihan mitra kerja, termasuk dalam memilih material berkualitas yang digunakan pada seluruh proyek yang dikembangkan Pollux Properti Indonesia.

Hal ini merupakan wujud komitmen Pollux Properti Indonesia untuk mengembangkan proyek berkualitas dan terbaik bagi konsumen.

“PT Fasilitas Telekom Nusantara memiliki pengalaman dan kemampuannya terbaik dalam pengadaan fiber optic yang berkualitas tinggi, hal tersebut terbukti pada proyek yang telah
dikerjakan sebelumnya,” ujar RM. Suryo Atmanto.

Dirinya menuturkan, dengan diimplementasikannya High Teknologi Fiber Optic, nantinya penghuni akan merasakan kecanggihan dan kemudahan tinggal di Pollux Meisterstadt, salah satunya mendapatkan kecepatan jaringan 5G internet di seluruh area Pollux Meisterstadt yang tercover dengan layanan Tripleplay untuk koneksi internet, telepon dan Televisi.

Senada dengan RM. Suryo Atmanto, Honorary Chairman Pollux Habibie International, Ilham Akbar Habibie mengatakan, jika Meisterstadt dirancang oleh tim arsitek yang telah memenangkan berbagai penghargaan untuk mewujudkan visi dari Bapak Dr.-ING. Bacharuddin Jusuf Habibie tentang kualitas hidup yang berkelanjutan dan desain fasilitas masa depan.

Karena itu pihaknya menghadirkan teknologi canggih dengan kualitas tinggi untuk mendukung gaya hidup penghuninya sehingga mereka merasa nyaman berada dalam kawasan Pollux Meisterstadt.

“Meisterstadt Batam merupakan salah satu konsep CBD yang akan dibangun di kota kota besar sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi indonesia melalui  pembangunan proyek-proyek properti berskala internasional,” jelas Ilham.

Sementara itu, Direktur Utama PT Fasilitas Telekom Nusantara, Sudarmanto menjelaskan, Implementasi High Teknologi Fiber Optic yang diaplikasikan di Meisterstadt Batam menggunakan Gigabite Passive Optic Network yaitu kemampuan dalam men delivery data internet dalam Gigabits.

Menurut Sudarmanto, system ini tergolong modern, sebab pada gedung-gedung lama pada umumnya masih menggunakan Coaxial cable/HFC/UTP dengan kemampuan delivery data internet dalam Megabits.

“Meisterstadt juga akan menggunakan Building Automation System (BAS) untuk melayani kenyamanan penghuni apartemen
maupun gedung. Sehingga ketika saat berada di lokasi manapun, penghuni masih bisa melakukan akseskontrol, sekalipun berada jauh dari area gedung,” jelas Sudarmanto.

Seperti diketahui, mega superblok Meisterstadt dikembangkan di atas lahan seluas 9 hektar.

Kawasan megasuperblok Pollux Meisterstadt Batam

Proyek multifungsi ini nantinya akan merangkum 11 gedung pencakar langit yang terdiri atas 8 menara apartemen sebanyak 6500 unit, 1 hotel, 1 rumah sakit bertaraf internasional, mal, pertokoan serta 1 perkantoran dengan rencana ketinggian 100 lantai.

Tak kurang, sebesar Rp11 triliun dana investasi yang dipersiapkan Perseroan untuk mengembangkan proyek terbesar di Batam tersebut.

Penjualan Meisterstadt dilakukan dalam 4 phase, dimana pada phase pertama telah dipasarkan tiga menara apartemen (A1, A2 dan A3) sebanyak 1.575 unit dan 113 unit ruko.

Ada tiga type unit apartemen yang ditawarkan, yakni type one bedroom dengan total luas 24,82 m2, one bedroom plus seluas 42,51 m2, dan type two bedroom seluas 51,59 m2, dengan harga perdana yang ditawarkan mulai dari Rp400 juta sampai dengan Rp1,1 miliar serta ruko Rp3 miliar.

Saat ini pembangunan Tahap 1 yang meliputi area ruko, mall dan tower apartment (A1,A2,A3 dan A5) sudah mencapai 90% dan saat ini dalam tahap fisnishing. Sementara, progress penjualan untuk Tower 1 dan A2 sudah 100% sold out, Tower 3 sudah 80% dan untuk tower 5, phase 1 yang diluncurkan tahun lalu sudah terjual 80%.

Prosesi serah terima sendiri sudah dilakukan secara bertahap yang dimulai pada Desember 2019 lalu untuk Tower A1. Adapun, unit yang ditawarkan saat ini yaitu luxury penthouse residence di Tower Erlesen (Tower A5) dengan pilihan type mulai dari studio, 1 kamar, 2 kamar sampai 3 kamar dengan view yang sangat menakjubkan ke MBS Singapore.(*)

Nelayan Natuna Harap Optimalisasi Pemberdayaan Sesuai Harapan

0
Sebagian besar nelayan Natuna melaut dengan kapal berukuran tiga sampai tujuh ton, berbeda jauh dengan kapal asing yang memasuki perairan Natuna hingga berukuran 100 ton.

Kapal-kapal asing yang kerap masuk ke perairan Natuna membuat nelayan resah. Selain melanggar hukum keberadaan kapal asing mengganggu aktivitas melaut nelayan Natuna yang masih menjaga kearifan lokal.

“Alat kami di sini mata pancing ulur, sementara kapal asing model pukat,” kata Adhar, nelayan Desa Tanjung, Kecamatan Bunguran Timur, yang ditemui ACTNews, Senin (13/1).

Adhar menceritakan sejumlah keresahan saat bertemu dengan kapal-kapal asing, saat Aksi Cepat Tanggap singgah ke desanya memberikan dukungan untuk para nelayan berupa paket pangan.

Adhar mengatakan, nelayan Natuna tidak menutup kesempatan pemberdayaan yang lebih optimal. Mereka pun mau menerima bantuan kapal yang sesuai dengan perairan dan kebiasaan melaut nelayan Natuna.

Adhar mengaku, sejumlah nelayan pernah menerima bantuan pompong, namun ukuran pompong tidak sesuai dengan keadaan kerja para nelayan.

“Pompong yang diberikan besar, butuh (bahan bakar) minyak banyak. Di sini (Natuna) rata-rata paling besar 7 GT (gross ton), kalau terlalu besar, biayanya besar, tidak sanggup,” ungkapnya.

Selama lima hari melaut, untuk kapal berukuran 3-5 GT, Adhar membutuhkan bahan bakar hingga 100 liter. Sebab itu, ia berpesan, jika ada bantuan kapal yang diberikan sesuai dengan kesanggupan nelayan Natuna.

“Ingin punya kapal yang lebih besar, bantuan kapal 5 GT misalnya, keperluan kami segitu, agar bisa dikelola, servisnya juga enggak besar biaya,” lanjutnya. Setu kapal, kata Adhar, biasanya diservis hingga empat kali setahun. Sekali servis, butuh biaya hingga Rp2 juta untuk ganti cat.

Adhar pun menyadari potensi besar laut Natuna. Itu pula yang menarik perhatian nelayan asing, terutama di musim angin utara karena arus bergerak ke selatan sehingga di laut utara minim ikan.[*]

Dihantam Gelombang Kapal Nelayan Terbalik 

0

batampos.co.id – Tiga nelayan nyaris tenggelam setelah sampan yang mereka naiki terbalik dihantam gelombang ketika memancing ikan di perairan Setokok, Minggu (19/1/2020).

Untung saja lokasi mereka memacing tak jauh dari pulau kecil yang disebut nelayan setempat sebagai pulau Laut. Ketiganya selamat setelah berenang ke pulau tersebut.

Kapolsek Batuaji, Kompol Syafruddin Dalimunthe, menyebutkan, ketiga nelayan itu ialah Rompen, 33, M Yazid, 22 dan Jefri, 28. Ketiga merupakan warga pulau Setokok.

“Satu nelayan atas nama Jefri, sempat dinyatakan hilang namun akhirnya ditemukan hanyut bersama sampan yang mereka tunggangi,” jelasnya.

Ilustrasi

Menurutnya kejadian tersebut terjadi pada dini hari. Saat itu lanjutnya, angin diperairan tersebut sangat kencang disertai gelombang laut yang cukup tinggi.

Atas kejadian itu, ia mengingatkan agar para nelayan dan masyarakat pulau untuk lebih waspada dan menggunakan alat pengaman jika memang hendak melaut.

“(pakai) Life jacket itu harus. Apalagi saat ini cuaca tidak menentu, mau masuk musim angin utara,” jelasnya.

“Jangan anggap sepela karena sehebat apapun kita pandai berenang tapi dalam keadaan panik hal buruk bisa saja terjadi,” imbaunya lagi.

Kata dia, untuk meninggkatkan kedisiplinan penggunaan jaket pelampun, pihaknya akan mendatangi dan memantau pelabuhan rakyat di setiap pulau.

Bahkan boat pancung tidak di perkenankan melaut sebelum semua penumpang menggunakan jaket pelampung.(eja)

WHO Bentuk Komite Darurat Antisipasi Wabah Pneumonia

0

batampos.co.id – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan membentuk Komite Darurat pada Rabu (22/1/2020), guna mengantisipasi tersebarnya wabah pneumonia yang berasal dari Tiongkok.

WHO menilai wabah tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat kesehatan internasional.

Wabah pneumonia diduga sudah menyerang beberapa orang di negara lain. WHO pun bergerak mencegah wabah yang disebabkan virus corona ini berubah jadi epidemi global.

Dilaporkan Reuters, pihak berwenang Tiongkok mengkonfirmasi ada 222 kasus baru virus corona per Senin (20/1/2020). Sebanyak 198 di antaranya terjadi di Wuhan.

Ilustrasi. Foto: Jawa Pos

Sementara 5 kasus baru dikonfirmasi di Beijing, 14 kasus di Provinsi Guangdong, dan sisanya di Shanghai.

Masifnya perkembangan virus corona menurut Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok karena penyakit ini dapat menular antarmanusia.

Hingga saat ini, sudah ada 3 laporan kematian akibat wabah ini. Virus corona termasuk ke dalam keluarga coronavirus yang sama dengan penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Pada 2002-2003 wabah SARS yang dimulai dari Tiongkok memakan korban hampir 800 orang secara global. Gejalanya meliputi demam dan kesulitan bernapas.(rmol/jpnn)

DPRD Batam dukung ATB

0

batampos.co.id – Konsesi pengelolaan air bersih ATB akan berakhir pada 2 November 2020 ini.

Dalam konsesi itu disebutkan enam bulan sebelum masa konsesi berakhir, harus ada hitung-hitungan, audit dan bagaimana pengelolaan air kedepannya.

Secara otomatis apabila di bulan November masa berakhirnya, maka di pada Mei 2020 akan terjadi pengalihan dari ATB ke BP Batam.

Namun, hingga saat ini BP Batam belum mau menerima laporan-laporan seperti apa hasil dari konsesi oleh ATB ke BP Batam.

Hal tersebut mendapat tanggapan dari anggota Komisi III DPRD Batam, Jefry Simanjuntak, Selasa (21/1/2020) siang.

“Kami akan mengundang keduanya (ATB-BP Batam) untuk mendengarkan seperti apa konsesi itu berakhir,” katanya.

Karena lanjutnya, hal itu akan berefek pada pelayanan air bersih ke masyarakat Batam. Ia menjelaskan, pihaknya bukan berkeinginan memaksakan kontrak ATB diperpanjang dalam pengelolaan air bersih.

“Kami hanya ingin bagaimana dengan pelayanan pengolahan air ini bisa berkelanjutan dengan sistem yang sudah bagus seperti sekarang ini,” ujarnya.

Masalah terjadinya atau ada hal yang kurang dalam pengelolaan air selama ini oleh ATB, lanjut Jefry, persentasenya sangat kecil.

Tetapi pelayanan air ke masyarakat yang dikelola ATB selama 20 tahun, di luar pencapaian target yang sudah dicatatkan dalam konsesi tersebut.

Warga mengunjungi kantor Instalasi Pengolahan Air (IPA) Mukakuning yang dikelola ATB, belum lama ini. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

“Salah satu pencapaiannya adalah target yang tadinya dalam 20 tahun hanya mencapai 130 ribu pelanggan, sekarang sudah mencapai 290 ribu lebih pelanggan. Artinya sudah melebihi 100 persen target di konsesi tersebut,” terangnya.

Kata dia, jika BP Batam dan Pemko Batam beranggapan konsesi pengelolaan air adalah masalah yang mudah, BP Batam diminta untuk menyelesaikan kejelasan konsesi pengelolaan air bersih di Batam.

“Masalah nanti sistemnya apakah dilelang ulang atau tetap dilanjutkan oleh ATB atau dikelola Pemko Batam, kami melihat sejauh mana dan siapa pelaksananya nanti,” jelasnya.

Pihaknya ingin masalah konsesi ATB dapat diselesaikan.

“Kalau memang dipertahankan, tegaskan pertahankan, kalau memang disudahi, tegaskan disudahi,” terangnya.

Sebab, kata dia, ada hal yang harus dibahas antara ATB dengan BP Batam. Seperti  perhitungan aset yang harus diaudit.

“Ini harus disikapi BP Batam segera dan jangan dianggap remeh karena pengelolaan
air bersih merupakan hal yang vital, krusial dan penting untuk semua masyarakat di Batam,” paparnya.

DPRD Batam berharap, BP Batam menyikapi masalah pengelolaan air bersih dengan bijaksana.

“Segera buatkan sikap yang fair terhadap pengelolaan air bersih. Kalau memang BP Batam mau melaksanakan lelang baru, silakan, kalau memang ada kompetitor
lain yang lebih mampu, silakan,” jelasnya.

Pihaknya meminta agar BP Batam tidak memutuskan secara sepihak terkait konsesi tanpa memandang isi dari konsesi itu sendiri.

“Ada hak dan kewajiban di situ (dalam perjanjian konsesi) yang harus dijalankan,” tegasnya.

Jefry sendiri secara pribadi mengakui bahwa pengelolaan air oleh ATB di Batam dinilainya bagus dan mumpuni bila dibandingkan dengan daerah lain di luar Batam ataupun di luar Kepri bahkan kota besar sekalipun.

“Intinya kalau yang sudah ada seperti ATB itu sudah bagus atau mumpuni, jangan pemerintah memaksakan untuk memutus konsesi itu dan mengganti dengan yang lain,” paparnya.

Ia meminta pemerintah dapat mempertimbangkan fakta dan prestasi yang sudah diraih ATB.

“Kalau memang kinerja ATB sudah bagus selama ini, katakan bagus. Kalau memang jelek atau buruk, katakan buruk,” ujar Jefry.(gas)

Ayah yang Jadikan Anaknya Kurir Sabu Merupakan Kaki Tangan Bandar Narkotika Malaysia

0

batampos.co.id – Simon, ayah yang tega menjadikan anak dan keponakannya sebagai kurir sabu, ternyata sudah lama berkecimpung dalam dunia peredaran narkoba. Simon memiliki peranan penting dalam peredaran narkoba internasional.

Kasubdit III Ditresnarkoba Polda Kepri, Arthur Sitindaon, mengatakan, Simon merupakan kaki tangan Bandar Malaysia untuk memasok narkoba ke Indonesia melalui jalur laut.

”Ia (Simon) perpanjangan tangan dari pihak (bandar) Malaysia. Sudah bertahun-tahun dia bermain,” katanya, Senin (20/1/2020).

Arthur mengatakan, Simon sudah dua kali meminta keponakannya, Ar, 12, membawa sabu ke Batam, melalui Pelabuhan Sagulung. Namun, untuk anaknya sendiri, Ed, 12, Simon baru sekali menyuruhnya.

”Tersangka ini cukup cerdik,” ucap Arthur.

Alur penyelundupan narkoba jaringan Simon, bermula pengiriman barang dari Malaysia. Lalu Simon menjemputnya di perairan Out Port Limit (OPL).

Ilustrasi. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Sabu tersebut dibawa Simon ke kediamannya di Pulau Sugi. Kemudian disimpan hingga mendapatkan instruksi selan-jutnya dari sang bandar.

”Begitu mendapatkan instruksi, barulah dia bergerak,” ujarnya.

Setelah mendapatkan perintah pengiriman, Simon membawa barang tersebut menuju Batam. Namun, terlebih dahulu singgah ke Pulau Buluh.

”Di sana dia menyusun rencana dan memilih siapa kurir yang akan membawa barang itu. Salah satunya itu keponakan dan anaknya,” ungkap Arthur.

Panjangnya rangkaian penyelundupan ini, diyakini merupakan modus Simon untuk menghindari petugas kepolisian maupun BNN.

Penangkapan terhadap Simon, merupakan rangkaian puncak dari jaringan yang melibat anak di bawah umur.

Arthur mengatakan, bandar yang menyuruh Simon berada di Malaysia.

”Sedari awal kami memiliki komitmen untuk menangkap Simon. Pasca penangkapan terhadap dua anak itu, ia memilih lari dan hidup berpindah-pindah,” jelasnya.

Hingga akhirnya keberadaanya terendus lagi sama kami di Pulau Sugi, Moro, Karimun,” ujar Arthur.

Simon merupakan DPO polisi yang telah mempekerjakan dua anak di bawah umur, untuk membawa sabu.

Kurir anak-anak ini berhasil diamankan polisi 14 November lalu di pinggir Jalan Brigjen Katamso, Sei Binti, Sagullung.

Dari tangan dua anak tersebut, Ad dan Ar, polisi mengamankan 1.060 gram sabu dan 1.000 butir pil erimin 5 atau happy five.

Sejak penangkapan dua kurir anak-anak itu, Simon menghilang dari Pulau Sugi. Setelah beberapa bulan.

Polisi akhirnya membekuk Simon di Pulau Sugi, Jumat (17/1/2020) lalu pukul 02.00.

Sementara kedua anak bawah ini sudah divonis, sesuai ketentuan dengan tetap mempertimbangkan statusnya yang masih kategori anak di bawah umur.(ska)

118 Ribu ASN Pindah ke Ibukota Negara Baru

0

batampos.co.id – Pemerintah mulai menata jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bakal dipindahtugaskan ke Ibukota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Rencananya, seluruh ASN pemerintah pusat akan diboyong. Meski begitu, para ASN tersebut akan ditanyai dulu mengenai kesiapan untuk dipindahtugaskan.

“Kami sudah sampaikan melalui Sekjen (Sekretaris Jenderal) maupun asesmen (Sekretaris Kementerian) ada berapa yang pensiun dan ASN yang masih dinas. Kemudian ditanya, mau atau tidak? Meski secara prinsip harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia,” beber Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo di kompleks Parlemen Senayan, kemarin.

KemenPAN-RB mencatat ada 118.513 PNS dengan usia 45 tahun di pusat yang akan diboyong ke Kalimantan Timur.

Tjahjo Kumolo menyatakan seluruh biaya perjalanan PNS ke IKN ditanggung oleh pemerintah. Bahkan, juga akan memberikan fasilitas rumah.

“Iya dong ditanggung (semua),” beber politisi PDI Perjuangan tersebut.

Pihaknya sudah menyusun skema pemindahan ASN pusat ke IKN. Ada dua skenario. Pertama, berlaku bagi 182.462 PNS.

Angka tersebut asumsi dari kelembagaan kementerian/lembaga (K/L) saat ini. Kedua, bagi 118.513 PNS dengan usia maksimal 45 tahun.

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Angka tersebut berasal dari 116.157 PNS pusat dan pejabat struktural 2.356 orang dengan usia 45 tahun pada 2023.

Mengenai biaya pemindahan ASN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113 tahun 2012 tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

Estimasi biaya pemindahan skenario pertama membutuhkan biaya sekitar Rp 2,9 triliun. Sedangkan skenario kedua sebesar Rp1,8 triliun.

Prioritas pemindahan PNS adalah lembaga negara, sekretariat lembaga negara, dan alat negara.

Seperti Presiden dan Wakil Presiden, pegawai dan pejabat MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, sekretariat lembaga negara, dan Sekretariat Negara. Juga, pegawai TNI, Polri, BIN, Kejagksaan Agung.

Prioritas kedua yakni kementerian yang nomenklaturnya disebut dalam Undang-Undang Dasar (UUD) dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi.

Prioritas ketiga adalah LPNK (Lembaga Pemerintah Non Kementerian) dan dan LNS (Lembaga Non Struktural).

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana mengatakan, masih melakukan pemetaan.

Sebab, setiap kementerian/lembaga memiliki satuan kerja yang proses memilahnya tidak mudah.

“Jadi, tidak semua langsung dipindahkan. Harus diperhitungkan juga berapa yang pensiun, berapa yang masih aktif, dan masa baktinya sampai tahun kapan, itu kami perhatikan,” ungkap Bima.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan bahwa 3 tim pemenang sayembara gagasan desain IKN telah mulai turun ke Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama tim dari kementerian PUPR untuk melakukan survei sebelum memasuki fase desain detil kawasan.

Ketiga tim sudah berada di lapangan terhitung hari ini (21/1) dan sudah melakukan persiapan-persiapan. Survei rencananya akan dimulai besok (22/1/2020).

“Ini dalam rangka penyusunan desain yang lebih terperinci yang mengadopsi kondisi alam dan budaya Kalimantan, serta mencerminkan visi Indonesia kedepan,” jelas Basuki, kemarin.(han/tau/jpg)

Kadisnaker Kota Batam: PT McDermott di Batam Masih Beroperasi

0

batampos.co.id – Kabar kolapsnya PT McDermott di Houston, USA, ternyata belum berdampak terhadap cabangnya yang berada di Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudi Syakyakirti. Bahkan ia, mengaku hingga saat ini belum menerima informasi imbas dari anjloknya harga saham perusahaan induk PT McDermott tersebut.

“PT McDermott di Batam masih beroperasi dan mengerjakan proyek hingga beberapa tahun ke depan,” jelasnya, Senin (20/1/2020).

Rudi menjelaskan, saat ini lebih kurang enam ribu pekerja menggantungkan hidup di McDermott.

Bahkan tahun lalu mereka baru saja membuka lapangan kerja baru untuk mengerjakan proyek dari luar.

Ilustrasi. Security PT Mc Dermott Indonesia, Batuampar – Batam. Foto:
Foto. Yusuf Hidayat/Batam Pos

“Saya belum bisa pastikan apa ada imbas secara langsung terhadap perusahaan yang di sini. Namun sejauh ini mereka tidak ada mengabarkan soal ini,” ujarnya.

Ia berharap perusahaan tetap beroperasi dan tidak mengalami permasalahan terkait perusahaan yang berada di USA.

McDermott merupakan salah satu perusahaan terbesar yang beroperasi saat ini di Batam.

“Informasi terakhir masih banyak proyek yang harus dikerjakan. Mudah-mudahan tetap dan kalau bisa terus membaik dengan masuknya pesanan dari luar,” terangnya.

Menurutnya, setiap perusahaan mengalami persoalan yang berbeda-beda. Namun tentunya, ada banyak hal yang akan dilakukan untuk membuat perusahaan bertahan termasuk McDermott.

“Kami tunggu dari mereka saja informasi lanjutnya. Saya berharap perusahaan di Batam tetap aman dan menyelesaikan semua proyek yang ada saat ini,” jelasnya.

“Sekarang masih aman-aman saja. Semoga ke depannya juga terus begitu, sebab ada ribuan pekerja di sana,” tambah Rudi.

Pihak McDermott Batam sendiri belum memberikan keterangan terkait isu tersebut.(leo/iza)

Lembaga Rugi, Gaji Direksi BPJS Tetap Tinggi

0

batampos.co.id – Kerugian operasional alias tekor sebesar Rp 32 triliun menjadi alasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menaikkan iuran peserta 100 persen mulai Januari 2020.

Akan tetapi, kondisi keuangan yang morat marit tidak menghalangi para direksi dan dewan pengawas lembaga tersebut menerima pendapatan besar tiap bulannya.

Besarnya gaji dan insentif yang diterima direksi dan dewan pengawas BPJS Kesehatan itu jadi sorotan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat dengar pendapat, Senin (20/1), di Jakarta.

Wakil Ketua Komisi IX, Dewi Asmara, mengatakan, berdasarkan laporan keuangan BPJS Kesehatan, pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2019, BPJS Kesehatan menganggarkan dana operasional untuk delapan direksi sebesar Rp 32,88 miliar.

“Artinya, setiap anggota direksi mendapat insentif Rp 4,11 miliar per orang. Dengan kata lain, se­luruh direksi menikmati Rp 342,56 juta per bulan,” ujar politikus Golkar itu.

Kemudian untuk beban insentif kepada tujuh dewan pengawas BPJS Kesehatan rata-rata mendapat Rp 2,55 miliar.

“Apabila insentif yang diterima dewan pengawas dalam 12 bulan, maka upah yang diterima oleh dewan pengawas BPJS Kesehatan Rp 211,14 juta per bulan,” ungkap dia.

Oleh karena itu, ia mengimbau BPJS Kesehatan melakukan efisiensi dana operasional.

“Kalau kita bicara badan yang rugi, ya ada hati untuk mengadakan penghematan, dan mengadakan efisiensi operasional,” katanya.

Petugas BPJS Kesehatan memberikan penjelasan kepada warga yang sedang mengurus JKN-KIS di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Batam, beberapa waktu lalu. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Di sisi lain, pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto memberikan pernyataan mengejutkan.

Terawan mengaku tak bisa memberikan solusi terkait kenaikan iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) atau mandiri kelas III Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pernyataan ini disampaikan menghadapi serangan anggota Komisi IX yang kecewa pada pemerintah soal kenaikan iuran peserta mandiri kelas III per 1 Januari 2020.

Pasalnya, pada rapat Desember 2019, pemerintah, BPJS Kesehatan, dan DPR sepakat untuk memberikan subsidi dari profit dana jaminan sosial (DJS) untuk menanggung selisih kenaikan peserta mandiri kelas III.

Artinya, tak ada tambahan iuran yang dibebankan pada peserta JKN golongan ini.

”Tidak ada lain yang mau saya sampaikan. Saya juga kecewa,” ujarnya.

Terawan menuturkan, dirinya tidak memberikan solusi pada agenda rapat kemarin sebagai wujud kekecewaannya karana solusi yang disampaikan sebelumnya tak bisa diterapkan.

Dia juga merasa percuma jika kembali mengemukakan pendapat jika akhirnya sama, tidak bisa dieksekusi.

Mantan Direktur Utama RSPAD Gatot Soebroto itu bahkan mengaku kebingungan. Karena itu, dia meminta waktu untuk melakukan pengecekan kembali tentang data BPJS Kesehatan dan keuangan lembaga tersebut.

Terawan mengatakan, anggaran memang dilewatkan Kemenkes namun hanya sekadar lewat.

Sayangnya, pertanggungjawaban mengenai berapa-berapanya dan digunakan untuk apa, dirinya tidak mendapatkan laporan yang baik.

”Saya lebih baik jantan mengakui bahwa, ya saya saat ini tidak bisa memberikan solusi kalau permasalahan tidak bisa dilaksanakan dan juga transparansi tidak bisa dikerjakan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut DPR juga menyinggung soal materi yang disampaikan oleh Menkes. Dalam salah satu slide, disebutkan mengenai kewenangan BPJS Kesehatan yang tak bisa diintervensi oleh kementerian/lembaga lain kecuali Presiden.

Anggota Komisi IX Saleh Daulay menyebut, pernyataan tersebut sangat arogan. Seolah sudah mutlak tak bisa diganggu gugat soal solusi atas kenaikan iuran peserta mandiri kelas III.

”BPJS Kesehatan masa seangkuh itu. Padahal anggaran juga dari sini. Setiap anggaran dari DPR, tentu DPR berhak intervensi,” tegasnya.(jpg)