batampos.co.id – Susiyanti, pemenang hadiah utama dari program undian shop and win Grand Mall Batam telah menerima satu unit mobil Honda CRV dari manajeman Grand Mall Batam.
Mobil tersebut diserahkan, Selasa (22/1/2020). Kepada batampos.co.id, Susiyanti mengaku sempat tak percaya saat pertama kali dihubungi pihak manajemen.
Dia mengira itu adalah penipuan. Dia baru percaya saat berjumpa dengan pihak manajemen yang memintanya datang ke Grand Mall Batam.
“Ya biasalah, masa tiba-tiba dibilang dapat mobil seperti itu. Tak percaya awalnya tapi ternyata benar saat saya disuruh datang,” katanya.
“Saya sangat berterimakasih kepada manajemen Grand Mall. Ini mobil pertama di keluarga kami,” ujar Susiyanti lagi.
Susiyanti menjelaskan, sebelumnya dia adalah pelanggan tetap swalayan Top 100 yang ada di Grand Mall Batam.
Susiyanti, pemenang hadiah utama dari program undian shop and win Grand Mall Batam menerima satu unit mobil Honda CRV dari manajeman Grand Mall Batam. Foto: Istimewa untuk batampos.co.id
Pada Desember 2019 lalu, saat berbelanja di swalayan yang sama, dia diberi sejumlah kupon undian oleh kasir sebagai apresiasi karena dirinya rutin berbelanja perlengkapan rumah tangga bulanan di swalayan tersebut.
Diapun secara iseng memasukan kupon undian ke boks yang ada di depan swalayan.
“Sebenarnya sudah lama saya jadi langganan di sana cuma kupon undian baru dapat Desember lalu,” katanya.
Saat memasukan kupon undian, Susiyanti tak berharap banyak. Sebab tumpukan kupon undian yang sudah masuk sangat banyak.
ia juga tak pernah mendapat firasat apapun akan mendapatkan hadiah mobil.
“Tapi ternyata saya dihubungi pihak Grand Mall dan menang hadiah utama ini,” ujarnya.
Mobil warna putih tersebut akan digunakannya dengan baik sebagai alat transportasi keluarga.
“Ini mobil pertama kami. Saya sangat senang. Akan kami rawat baik-baik. Kami akan tetap menjadi pelanggan setiap swalayan di Grand Mall,” ujarnya.(eja)
batampos.co.id – Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM yang tergabung dalam Batam Online Commmunity (BOC), melakukan pertemuan dengan Bea Cukai dan Kadin Batam di Kantor Kamar Dagang dan Industri, Batamkota.
Pertemuan tersebut guna membahas PMK 199 Tahun 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, Jadi Rajagukguk. meminta pemerintah dapat menjalankan perannya guna meningkatkan produk lokal untuk dapat bersaing dengan produk impor yang selama ini dikonsumsi oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, Kadin berperan sebagai mediator antara asosiasi dengan pihak Bea dan Cukai.
“Pertemuan ini saya inisiasi, setelah menerima keluhan dari rekan yang berkecimpung dalam bisnis online. Saya kira ini penting dilakukan, guna mencari jalan keluar dari masalah yang tengah dihadapi mengenai PMK 199 Tahun 2019,” tuturnya, Selasa, (21/1/2020).
Pertemuan para pedagang online Batam dengan Bea Cukai Batam yang diinisiasi Kadin Batam. Foto: Azis/batampos.co.id
Pada pertemuan tersebut, pihaknya menanyakan perihal alasan dari pemerintah pusat, mengenai melindungi produk lokal dari hantaman produk impor dengan mengeluarkan kebijakan tersebut.
Menurutnya, jika diihat dari satu sisi maka hal tersebut perlu dilakukan.
Namun, Kadin Batam mengakui kurangnya peran aktif dari pemerintah guna mendorong sektor UMKM yang diakui dapat menghasilkan produk berdaya saing.
“Beberapa produk lokal harga jualnya bisa dikategorikan lebih mahal dari produk impor. Ini tugas penting pemerintah, selain mendorong agar kualitas produk lokal kita lebih baik lagi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Kadin Batam mendorong agar pihak Kementerian Keuangan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan ini, untuk diterapkan di Kota Batam.
Selain berdampak terhadap harga jual yang nantinya lebih mahal, kebijakan ini tentu berdampak terhadap daya saing penjual.
“Kami akan minta agar pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Nantinya akan kami susun dulu, kemudian kami surati ke Menteri Keuangan,” tutupnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai I Bea Cukai Batam, Yosef Hendriyansah, mengatakan, kebijakan PMK 199/2019 mulai berlaku pada 30 Januari 2020.
Kata dia, dalam peraturan tersebut, Kementerian Keuangan akan menurunkan ambang batas barang impor toko dalam jaringan (online) dari semula U$75 menjadi U$3.
” Tujuan kebijakan ini upaya pemerintah melindungi produk lokal dari produk impor, ” jelasnya.
Menurutnya, selama ini produk lokal tenggelam dan kalah saing dengan barang-barang impor.
“Padahal kualitasnya lebih bagus seperti produk Cibaduyut, dan produk dalam negeri lainya.
Ketua BOC, Saugi Sahab, mengatakan, ada sekitar 700 pengusaha online yang tercatat di Batam. Dari jumlah itu, 400 di antara telah melakukan penandatanganan penolakan PMK 199/2019.
“Semoga kebijakan tersebut dapat dievaluasi lagi oleh pemerintah pusat sebelum di berlakukan dalam waktu singkat ini,” katanya.
BOC kata dia, mengeluhkan PMK 199/2019 dan meminta Kadin Batam berkordinasi dengan Kadin Pusat agar Menteri Keuangan, Sri Mulyani, merevisi peraturan tersebut.
Menurutnya kebijkan itu sangat memberatkan pelaku UMKM Batam yang notabennya pelaku usaha e-commerce.
“Dampak dari kebijakan itu pelaku UMKM khususnya yang bergerak di bidang online banyak yang tutup hingga memberhentian karyawannya, ” kata dia.
Di sisi lain lanjutnya, pemberlakuan PMK I99/2019 akan mengakibatkan perekonomian masyarakat Batam menurun.(zis)
batampos.co.id – Bea dan Cukai (BC) Batam memastikan akan menerapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman, mulai 30 Januari mendatang, meski ditolak pebisnis online dan ekspedisi.
”Pasti diterapkan. Tak mungkin tidak diterapkan,” kata Kepala Bea Cukai Batam, Susila Brata, Selasa (21/1/2020).
Ketika ditanya apakah ada opsi penundaan atau pembatalan, ia tidak ingin berkomentar banyak karena bukan wewenang Bea Cukai. Dalam hal ini, pihaknya hanya pelak-sana aturan dan menyampaikan latar belakang aturan tersebut.
”Kalau itu bukan kapasitas saya,” tegasnya.
Susila menjelaskan, penyertaan bea masuk atau pajak, bukan hal baru. Hanya saja jika sebelumnya dikenakan bea, yakni barang di atas 75 USD kini 3 USD. Menurut dia, perubahan ini telah melalui mekanisme diskusi dengan berbagai pihak.
”Sudah melalui kajian banyak pihak, sudah dimintai pendapat perusahaan ini dan perusahaan itu, asosiasi segala macam. Teman-teman Kemenkeu pasti sudah membahas dengan banyak asosiasi, yang nasional pasti ya,” terangnya.
Dia menyebutkan, PMK ini tidak hanya diterapkan di Batam, tapi berlaku nasional. Jika untuk daerah di luar Batam dikenakan saat dari luar negeri masuk Indonesia, seperti Bandara Kualanamu atau Soekarno Hatta. Sedangkan Batam yang berstatus free trade zone (FTZ) yang notabenenya bebas pajak saat masuk dari luar negeri, akan dikenakan bea begitu dikeluarkan dari kawasan FTZ.
”Ini yang perlu ditulis, bahwa PMK 199 berlaku nasional,” tegasnya.
Karyawan PT Pos Indonesia cabang Batam, Batam Center, sedang menyusun barang-barang paket sebelum dikirim, beberapa waktu lalu. F.oto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Susila menerangkan, latar belakang aturan ini diterbitkan bukan perihal pendapatan. Hal ini yang membuat dirinya tidak berkomentar banyak ketika ditanyai seandainya aturan baru tersebut diterapkan berapa potensi pendapatan.
”Bukan untuk cari penerimaan kalau dari barang kiriman ini. Latar belakangnya untuk melindungi industri dalam negeri. Meng-cover kita dari serbuan barang luar negeri. Tujuannya itu, bukan penerimaan,” tegasnya lagi.
Badan Pengusahaan (BP) Batam merespons keluhan masyarakat dan pelaku usaha terkait PMK 199 ini. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan sebagai pejabat yang ditunjuk mengurus investasi wajib untuk membicarakan hal ini. Pihaknya, kemarin, langsung merapatkan masalah tersebut di internal BP Batam.
”Kami akan cari formula baru. Kami akan laporkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu), supaya PMK tersebut bisa ditinjau ulang,” ujar Rudi, Senin (20/1/2020).
Rudi juga menyampaikan, pihaknya akan ke Kemenkeu secara resmi karena sumber aturan itu dari kementerian pimpinan Sri Mulyani tersebut.
”Tugas kami melaporkan kembali (adanya keluhan). Apa solusi dari Ibu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, kita tunggu,” ujarnya.
Sebelumnya, kalangan pe-ngusaha menilai, PMK 199 mengancam warga Batam yang menekuni bisnis online untuk pasar luar Batam. Terutama reseller barang-barang impor dari berbagai negara yang masuk ke Batam tanpa kena pajak.
”Tapi tujuan sebenarnya dari PMK 199 ini untuk melin-dungi produsen dalam negeri dari serbuan barang-barang luar negeri,” ujar Rafki Rasyid, ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, akhir pekan lalu.
Rafki menjelaskan, selama ini, para pengrajin dalam negeri banyak yang gulung tikar karena kalah bersaing dengan produk-produk luar negeri, terutama dari Tiongkok.
”Jadi untuk melindungi mereka, pemerintah mengeluarkan kebijakan itu,” terangnya.
Dalam PMK 199 tersebut, pemerintah juga melakukan rasionalisasi pembayaran pajak dan bea masuk dari 27,5 persen jadi 17,5 persen. Sehingga biaya pajaknya menjadi lebih ringan dibandingkan sebelumnya.
”Namun, bagi pengusaha online shop yang ada di Batam, tetap menjadi berat dan menyebabkan produknya menurun daya saingnya karena harganya akan menjadi mahal,” jelasnya.
Selain itu, juga akan berefek pada penyedia usaha jasa pengiriman. Jika biasanya pengiriman banyak karena banyaknya warga Batam yang menjual beragam produk lewat jejaring sosial, setelah diberlakukan aturan itu, di-pastikan akan turun drastis. (iza)
batampos.co.id – Kemacetan beberapa ruas jalan di wilayah Batuaji dan Sagulung kian parah. Pemerintah diminta untuk melakukan peningkatan akses jalan guna mengimbangi volume kendaraan yang terus bertambah dari waktu ke waktu.
Ada dua titik ruas jalan yang harus segera dilebarkan di Batuaji dan Sagulung. Selain Jalan R Suprapto, persisnya di Simpang Barelang, Jalan Marina City, Marina juga sangat perlu dilebarkan.
Pasalnya, jalan menuju kawasan permukiman padat penduduk dan wisata terpadu itu masih satu jalur dan terlampau kecil.
Kemacetan dan kecelakaan lalu lintas kerap terjadi karena kendaraan yang melintas cukup padat.
”Marina ini bukan lagi sebatas lokasi wisata, tapi permukiman yang sedang berkembang. Pembangunan perumahan lagi marak bahkan sampai ke bagian dalam (kawasan Marina),” ujar Syahrul, seorang warga.
“Sesak betul kalau keluar ke jalan raya. Kendaraan berjubel sampai ke luar aspal. Pagi dan sore hari pasti macet di depan SMPN 47 itu,” katanya lagi.
Ratusan kendaraan melintasi ruas Jalan R Soerapto-Simpang Barelang. Setiap hari ruas jalan ini menjadi langganan macet pada pagi dan sore hari. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
Selain mengganggu kelancaran arus lalu lintas, sempitnya ruas Jalan Marina City ini juga mengancam keselamatan siswa SMPN 47 yang lokasi sekolahnya persis di pinggir jalan tersebut.
Bagaimana tidak, saat siswa keluar dari lingkungan sekolah, langsung berhadapan dengan padatnya kendaraan di jalan depan sekolah mereka.
Zulfikar, warga Perumahan Galaxy yang berdekatan dengan SMPN 47 mengatakan, sudah banyak siswa dan orangtua yang mengantar anaknya jadi korban kecelakaan lalu lintas di lokasi jalan tersebut.
Baik itu ditabrak kendaraan ataupun sekadar bersenggolan antarkendaraan.
”Sudah banyak korban. Ya itu tadi, jalannya kurang lebar. Trotoar jalan tak ada, jadi tidak ada row jalan buat pejalan kaki. Anak-anak keluar dari sekolah harus desak-desakan dengan kendaraan,” katanya.
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, saat bertatap muka dengan masyarakat Sagulung di Mall Top 100, Tembesi, Minggu (5/1/2020) lalu menyebutkan, peningkatan dan pelebaran ruas jalan di Kota Batam tetap diprioritaskan selama dia menjabat sebagai wali kota.
Rudi meyakinkan masyarakat bahwa pelebaran jalan ini akan terus berlanjut dan tuntas di 2025 mendatang.
”2025 harus tuntas. Makanya saya mohon dukungan dan doa bapak ibu. Semua jalan di Kota Batam akan lebar,” ujarnya.(eja)
batampos.co.id – Masyarakat kembali meminta Pemko Batam untuk melakukan pelebaran badan jalan yang menuju pemukiman.
Salahs atunya di Jalan Bakal yang datang dari arah Simpang Kara menuju Orchid Park Batamcentre.
Pasalnya arus kendaraan di ruas jalan tersebut selalu padat pada jam-jam sibuk. Terutama pada pukul 07.00 WIB hingga pukul 08.00 WIB,
Seperti yang terjadi pada Rabu (22/1/2020) pagi. Laju ratusan kendaraan di ruas jalan tersebut tersendat.
Puluhan kendaraan memadati ruas Jalan Bakal. Ruas jalan tersebut selalu padat pada jam pergi dan pulang kerja. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
Salah seorang warga Perumahan Anggrek Mas, Shohib, menuturkan, kepadatan arus lalu lintas di Jalan Bakal terjadi hampir setiap hari. Terutama pada pagi hari saat jam pergi dan pulang kerja.
“Kalau pagi macet karena banyak orang tua yang mengantar anaknya sekolah,” paparnya.
Dari ruas jalan tersebut lanjutnya, ada dua sekolah yang bisa dituju. Yaitu Budi Dharma dan Djuwita yang berada di Perumahan Anggrek Mas.
“Selain pagi arus lalu lintas di jalan ini juga padat pada pukul 14.00 hingga 17.00 WIB,” jelasnya.
Terkadang kata dia, untuk menyebrang masuk ke dalam perumahan pengendara mengalami kesulitan.
“Mudah-mudahan jalan ini bisa diperlebar sama pemerintah dan di buat dua jalur agar kemacetan bisa teratasi,” ujarnya.(nto)
batampos.co.id – Komisi IV DPRD Kota Batam menuding kekosongan sejumlah obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah disebabkan ketidaksiapan manajemen RSUD dalam penganggaran.
Selain itu, kekosongan obat juga terjadi karena tidak jalannya manajemen penganggaran di rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
”Sebenarnya tak ada alasan obat di RSUD itu kosong. Sekalipun di awal tahun anggaran,” ujar Sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Tumbur M. Sihaloho, Selasa (21/1/2020).
Ditegasnya, kekosongan obat ini terjadi hampir setiap tahun. Seharusnya, pihak RSUD sudah belajar dari pengalaman dan mulai mempersiapkan kebutuhan atau cadangan obat di awal tahun.
”Memang pencairan anggaran tidak di tanggal 1. Tapi bukan seperti ini juga menunggu obat habis. Paling tidak, mereka mengantisipasi, ada spare (cadangan) obat yang mereka siapkan,” tegas Tumbur.
Suasana pelayanan pasien di RSUD Embung Fatimah Kota Batam. DPRD Kota Batam meminta rumah sakit milik pemerintah tersebut mengalokasikan anggaran tidak terduga untuk mengantisipasi kekosongan obat-obatan. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id
Kekosongan obat di RSUD ini, lanjutnya, karena ketidakmampuan manajemen rumah sakit untuk menantisipasi hal-hal yang selalu mereka hadapi setiap tahun.
Mereka terlalu fokus dengan aturan, sehingga tidak ada inovasi dan pemikiran dalam mengantisipasi kekosongan ini.
”Salah satunya dengan menyediakan anggaran tak terduga. Jadi ketika anggaran belum bisa dicairkan sementara stok obat menipis, seharusnya ada pemikiran ke sana,” terang dia.
Apakah kordinasi antarbagian di RUSD tidak jalan sehingga kerap terjadi kekosongan obat? Tumbur menjawab hal ini tentu harus jadi evaluasi Wali Kota Batam.
Apalagi, dengan kekosongan obat ini berakibat tertundanya jadwal operasi enam pasien.
”Artinya ini menyangkut nyawa manusia, yang perlu itu evaluasi di dalam manajemennya. Wali kota harus berani bersikap,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Apakah kekosongan ada kaitan dengan rasionaliasi anggaran di RSUD, Tumbur menjawab, pihaknya akan memanggil pihak RSUD Embung Fatimah sekaligus mempertanyakan hal tersebut.
”Kita belum tahu (dampak rasionaliasi anggaran). Nanti kita akan panggil Direktur RSUD untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat),” pungkasnya.(rng)
batampos.co.id – Dinas Kesehatan Kota Batam menyediakan fasilitas kesehatan untuk penderita human immunodeficiency virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS).
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Didi Kusmarjadi, mengatakan, ada sekitar 26 rumah sakit dan puskesmas di Kota Batam yang menyediakan pelayanan VCT (voluntary counselling and testing atau konseling dan tes HIV sukarela) sesuai standar.
Selain itu kata dia, ada juga layanan Care, Support, dan Treatment (CST) untuk empat rumah sakit.
Yaitu RSUD Embung Fatimah, RS Budi Kemuliaan, RS Elisabeth, dan PKM Lubukbaja.
Kemudian untuk penanganan Infeksi Menular Seksual (IMS) di Batam terdapat di hampir seluruh puskesmas Batam, di antaranya Lubukbaja, Sekupang dan Seipanas.
Ilustrasi warga berobat di Puskesmas Tanjunguncang, Batuaji, Rabu (20/8/2019) lalu. Dinkes Kota Batam menyediakan fasilitas kesehatan untuk penderita human immunodeficiency virus-Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV/AIDS) secara gratis. Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id
”Namun untuk pelayanan gratis deteksi HIV-AIDS dilakukan di puskesmas,” jelasnya.
Menurut dia, tak ada syarat khusus untuk masyarakat yang ingin mengikuti layanan tes HIV.
Semua masyarakat, terutama yang merasa berisiko terjangkit virus ini (karena pernah melakukan seks bebas, narkoba, dan risiko lainnya) bisa langsung ke puskesmas.
”Tak ada syarat apapun, bisa langsung ke puskesmas,” ujar Didi.
Dijelaskan Didi, jika positif HIV, maka yang bersangkutan akan menjalani rangkaian perawatan. Untuk biaya juga gratis, mulai konseling hingga obat.
”Untuk obat juga ditanggung pemerintah,” pungkasnya.(she)
batampos.co.id – Dalam kurun waktu enam tahun terakhir, impor mobil completely built up (CBU) ke Batam mengalami penurunan drastis. Kenaikan tipis yang terjadi sepanjang 2019 lalu, tak mampu menutupi anjloknya pasar mobil impor. Akibatnya, pengusaha atau para importir yang berkecimpung di sektor ini tak mampu bertahan. Satu per satu mereka gulung tikar.
Direktur Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal Badan Pengusahaan (BP) Batam, Purnomo Andiantono, memaparkan puncak tertinggi impor mobil CBU ke Batam terjadi pada 2012. Pada tahun itu, jumlah mobil yang masuk mencapai 1.429 unit.
Namun, sejak 2013 terus mengalami penurunan. Pada 2013, turun menjadi 1.265 unit, turun lagi di 2014 menjadi 1.077 unit. Lalu, pada 2015 turun menjadi 964 unit, turun lagi di 2016 menjadi 596 unit, dan tahun 2017 turun menjadi 330 unit.
Namun sejak 2018, impor mobil CBU sedikit mengalami perbaikan, yakni tumbuh ke angka 335 unit dan pada tahun lalu naik menjadi 391 unit mobil.
Sedangkan jumlah importir sangat fluktuatif. Pada 2012 ada 10 importir aktif, 2013 juga masih sama. Kemudian naik menjadi 14 importir pada 2014. Lalu turun lagi pada 2015 menjadi 11 importir. Turun lagi pada 2016 menjadi delapan importir. Turun lagi pada 2017 menjadi enam importir.
”Pada 2018 naik menjadi tujuh importir, tapi tahun lalu turun lagi menjadi hanya enam importir kembali,” jelas Andiantono.
Sejak tahun 2012 hingga 2018, ada 23 importir yang ikut bermain dalam pasar mobil CBU. Adapun ke-23 importir tersebut, antara lain Ganda Nusantara Persada, TC Subaru, Toyota Astra Motor, Megah Jaya Perkasa, Centri Japri Auto, Indo Auto Trade, Eurasia Auto Dinamika, Arnada Pratama Indonesia, Jaya Auto Central, dan Garuda Mataram Motor.
Selain itu, ada Ford Motor Indonesia, Duwin Motor Indonesia T Eight Gallery, Oriental Komobindo Bahtera, KIA Indonesia Motor, Wahana Varia Motorindo, Surya Sejahtera Otomotif, Inti Jaya Cemerlang, dan Eurokars Motor Indonesia.
ilustrasi
Namun, sejak 2012 hingga 2018, hanya Ganda Nusantara Persada, Toyota Astra Motor, dan Eurasia Auto Dinamika yang masih rutin mengajukan kuota mobil impor, meskipun jumlahnya terus menurun. Bahkan dari 23 importir yang aktif mengimpor mobil sejak tahun 2012, pada tahun 2018 hanya tinggal lima importir saja.
Andiantono menyebutkan, pada tahun 2012, Ganda mengajukan kuota impor untuk 430 mobil CBU. Jumlahnya terus naik turun dalam rentang hingga 2016. Pada tahun 2017, mereka hanya mengimpor 240 mobil CBU. Dan pada tahun ini, mereka hanya bisa mengimpor sekitar 30 unit mobil CBU.
Begitu juga dengan Toyota Astra. Pada tahun 2012, mereka mengimpor 300 unit mobil. Namun mulai tahun 2015 hingga 2018, Toyota hanya mengimpor mobil di bawah 50 unit. Bahkan pada tahun 2018, hanya sekitar 10 unit.
Lalu bagaimana dengan perusahaan lain. Banyak importir lain yang menyetop impor mobil CBU dan fokus mengalihkan bisnisnya ke sektor yang lain. Namun, ada juga yang tutup atau gulung tikar seperti Ford pada tahun 2016 silam. (leo)
Sebagai komitmen untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan sesuai GCG dan sesuai instruksi pemerintah, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Auditorium PGN, Selasa, (21/01/20).
Pada agenda ini memutuskan Arcandra Tahar sebagai Komisaris Utama PGN mengganti IGN Wiratmaja Puja. Sebelum dipilih menjadi Komisaris Utama, Arcandra Tahar menjabat sebagai wakil menteri ESDM.
“Sesuai dengan arahan Kementerian BUMN dan pengumuman ke Bursa Efek Indonesia, Pemegang Saham, dan media massa, hari ini kami menggelar RUPSLB untuk pergantian Komisaris Utama. Semuanya berjalan lancar. Para pemegang saham yang berwenang, menyetujui keputusan telah yang tetapkan,” jelas Rachmat Hutama selaku Sekretaris Perusahaan PGN, Selasa, (21/01/20).
Rachmat menambahkan, keputusan pergantian Komisaris Utama ini merupakan keputusan mutlak pemegang saham. Selain itu, keputusan berdasarkan hasil pemungutan suara sebanyak 19.250.099.261 lembar saham.
“Bergabungnya Pak Arcandra Tahar di PGN, diharapkan dapat memperkokoh kinerja dewan komisaris, direksi, dan manajemen PGN,” imbuh Rachmat.
Dengan demikian, berikut susunan Komisaris dan Direksi PGN yang baru:
Susunan Komisaris
Komisaris Utama: Arcandra Tahar
Komisaris: Luky Alfirman
Komisaris: Mas’ud Khamid
Komisaris Independen: Paiman Rahardjo
Komisaris Independen: Christian H. Siboro
Komisaris Independen: Kiswodarmawan
Susunan Direksi
Direktur Utama: Gigih Prakoso
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis: Syahrial Mukhtar
Direktur Infrastruktur dan Teknologi: Redy Ferryanto
Direktur Komersial: Dilo Seno Widagdo
Direktur Keuangan: Arie Nobielta Kaban
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Desima E. Siahaan
Sampai akhir 2019, PGN telah menyalurkan gas bumi kurang lebih 3000 BBTUD untuk melayani lebih dari 359.000 pelanggan di 63 kota/ kabupaten, dengan cakupan infrastrukur pipa gas bumi lebih dari 10.500 km. Termasuk jaringan gas untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3800 km. PGN pun merencanakan proyeksi strategis yang hendak direalisasikan di tahun 2020. PGN menargetkan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi secara masif. Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan energi domestik yang semakin meningkat dan berperan dalam mengurangi defisit neraca migas.
“Target pengembangan infrastruktur gas untuk 2020 akan difokuskan untuk Pembangunan terminal LNG dengan kapasitas 40 BBTUD dan LNG filling dengan kapasitas 10 BBTUD di Teluk Lamong agar bisa menjangkau wilayah baru di Jawa Timur, penyelesaian transmisi Gresik – Semarang dan pengembangan infrastruktur distribusi di Sumatera Jawa, pengembangan Jargas rumah tangga di 49 wilayah Kota/ Kabupaten, serta gasifikasi kilang minyak terutama Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan,” ungkap Rachmat.
PGN akan mengembangkan bisnis-bisnis baru dengan harapan dapat lebih meningkatkan volume gas. Maka dari itu, Gigih Prakoso selaku Direktur Utama PGN juga mengarahkan untuk meningkatkan efisiensi pada seluruh program kerja PGN. Dukungan dari Pemerintah dan seluruh stakeholder diperlukan untuk mencapat target-target ini.
Selama ini, PGN juga melaksanakan mandat pemerintah untuk membangun infrastruktur jargas rumah tangga. Di tahun 2020, pembangunan jargas menggunakan anggaran APBN akan dibangun sebanyak 266.070 SR. Selain itu, PGN juga mengembangkan Jargas Kita Mandiri dengan target 50.000 SR di 16 wilayah Kota/ Kabupaten.
“2020 merupakan tahun yang cukup potensial. Sehubungan dengan program pemerintah untuk menekan defisit neraca migas dan perdagangan, diharapkan pemanfaatan gas bumi akan meningkat di seluruh sektor termasuk secara kinerja keuangan. Di sisi lain, kenaikan beban tetap dijaga dengan efisien,” tutup Rachmat. (*)
batampos.co.id – Arcandra Tahar resmi menjabat sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Penetapan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Auditorium PGN, Selasa (21/1).
Sebelum menggantikan posisi IGN Wiratmaja Puja sebagai Komisaris Utama, Arcandra Tahar menjabat Wakil Menteri ESDM.
”Sesuai dengan arahan Kementerian BUMN dan pengumuman ke Bursa Efek Indonesia, pemegang saham, dan media massa, hari ini kami menggelar RUPSLB untuk pergantian Komisaris Utama. Semuanya berjalan lancar. Para pemegang saham yang berwenang menyetujui keputusan yang telah tetapkan,” kata Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama, Selasa, (21/1/2020).
Rachmat menambahkan, keputusan pergantian Komisaris Utama ini merupakan keputusan mutlak pemegang saham.
Arcandra Tahar (tengah) berjabat tangan usai ditetapkan sebagai Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) di Auditorium PGN, Selasa (21/1/2020). Foto: PGN UNTUK BATAM POS
Selain itu, keputusan berdasarkan hasil pemungutan suara sebanyak 19.250.099.261 lembar saham.
”Bergabungnya Pak Arcandra Tahar di PGN diharapkan dapat memperkokoh kinerja dewan komisaris, direksi, dan manajemen PGN,”imbuh Rachmat.
Susunan Komisaris PGN yang baru yakni:
Komisaris Utama, Arcandra Tahar
Komisaris, Luky Alfirman dan Mas’ud Khamid
Komisaris Independen Paiman Rahardjo, Christian H. Siboro dan Kiswodarmawan.
Sementara itu jajaran direksi yakni:
Direktur Utama Gigih Prakoso
Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis, Syahrial Mukhtar
Direktur Infrastruktur dan Teknologi, Redy Ferryanto
Direktur Komersial, Dilo Seno Widagdo
Direktur Keuangan Arie Nobielta Kaban
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Desima E Siahaan.
Rachmat menyebutkan, sampai akhir 2019, PGN telah menyalurkan gas bumi sekitar 3.000 BBTUD untuk melayani lebih dari 359.000 pelanggan di 63 kota/kabupaten, dengan cakupan infrastrukur pipa gas bumi lebih dari 10.500 km.
Termasuk jaringan gas untuk melayani sektor rumah tangga sepanjang lebih dari 3.800 km.
PGN pun merencanakan proyeksi strategis yang hendak direalisasikan di tahun 2020. PGN menargetkan untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi secara masif.
Hal ini dalam rangka memenuhi kebutuhan energi domestik yang semakin meningkat dan berperan dalam mengurangi defisit neraca migas.
”Target pengembangan infrastruktur gas di 2020 akan difokuskan untuk pembangunan terminal LNG dengan kapasitas 40 BBTUD dan LNG filling dengan kapasitas 10 BBTUD di Teluk Lamong,” ungkap Rachmat.
Hal ini dilakukan agar bisa menjangkau wilayah baru di Jawa Timur, penyelesaian transmisi Gresik-Semarang dan pengembangan infrastruktur distribusi di Sumatera Jawa, pengembangan Jargas rumah tangga di 49 wilayah kota/kabupaten.
Serta gasifikasi kilang minyak terutama Kilang Cilacap dan Kilang Balikpapan. PGN akan mengembangkan bisnis-bisnis baru dengan harapan dapat lebih meningkatkan volume gas.
Maka dari itu, Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso, juga mengarahkan untuk meningkatkan efisiensi pada seluruh program kerja PGN.
Dukungan dari peme-rintah dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mencapat target-target ini.
Selama ini, PGN juga melaksanakan mandat pemerintah untuk membangun infrastruktur jargas rumah tangga.
Di tahun 2020. Pembangunan jargas menggunakan anggaran APBN akan dibangun sebanyak 266.070 SR.
Selain itu, PGN juga mengembangkan Jargas Kita Mandiri dengan target 50.000 SR di 16 wilayah kota/ kabupaten.
”2020 merupakan tahun yang cukup potensial. Sehubungan dengan program pemerintah untuk menekan defisit neraca migas dan perdagangan, diharapkan pemanfaatan gas bumi akan meningkat di seluruh sektor termasuk secara kinerja keuangan. Di sisi lain, kenaikan beban tetap dijaga dengan efisien,” tutup Rachmat.(*/ska)
Dengan demikian, berikut susunan Komisaris dan Direksi PGN yang baru: