Sabtu, 23 Mei 2026
Beranda blog Halaman 10980

Rudi dan Amsakar Ambil Formulir Pendaftaran ke Nasdem untuk Pilgub Kepri dan Pilwako Batam

0

batampos.co.id – Jelang Pilgub Kepri dan Pilwako Batam 2020, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad, memastikan akan ikut meramaikan ajang kontestasi politik lima tahunan itu. Keduanya mengambil formulir ke Partai NasDem dengan masing-masing dua formulir.

Keduanya kini menjabat sebagai Walikota dan Wakil Walikota Batam.

Rudi mengambil formulir untuk pendaftaran bakal calon gubernur Kepri dan bakal calon wali kota Batam.

Pun Amsakar mengambil dua formulir untuk mendaftar sebagai bakal calon wali kota Batam dan formulir bakal calon wakil wali kota Batam.

Ditemui di gedung DPRD Kota Batam, Amsakar mengaku akan menunggu waktu yang tepat untuk mengembalikan formulir tersebut. Ia juga belum bisa memastikan, formulir mana yang akan ia kembalikan ke DPW NasDem Kepri.

“Yang jelas tanggal 6 November sudah tutup,” kata Amsakar, Senin (28/10/2019).

Amsakar menjelaskan, jika nanti Rudi mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota Batam, maka ia akan mengembalikan formulir bakal calon wakil wali kota Batam.

M Rudi, Walikota Batam.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

“Jadi, kami tetap berpasangan jika Pak Rudi tetap maju di Batam,” kata Amsakar.

Sebaliknya, jika Rudi mendaftar sebagai bakal calon gubernur Kepri, maka Amsakar akan mengembalikan formulir bakal calon wali kota Batam. Artinya, Amsakar akan maju sebagai calon wali kota Batam.

“Semua tergantung keputusan akhir partai pengusung,” katanya.

Sementara Ketua Tim 7 Penjaringan Pilkada Partai NasDem Kepri, Muhammad Kamaludin, membenarkan bahwa Muhammad Rudi mengambil formulir sebagai calon gubernur sekaligus cawako Batam. Sedangkan Amsakar Achmad mengambil formulir cawawako Batam sekaligus cawako Batam.

“Bagi kami, tim penjaringan yang penting beliau ambil, jangan sampai beliau tidak ambil dan harus dikembalikan, jangan ambil saja. Formulir apa yang kembali, nanti tergantung beliau-beliau,” kata Kamaludin.

Akan tetapi, ia mengatakan, keputusan pencalonan tetap di pleno DPP NasDem yang akan dilaksanakan seiring Kongres Partai NasDem pada 9-11 November mendatang. Ia menambahkan, putusan calon kepala daerah internal NasDem juga mempertimbangkan hasil survei masing-masing calon.

“DPW NasDem Kepri akan laporkan hasil penjaringan ini, baru kemudian diputuskan setelah kongres itu,” ujarnya.

Ia menjabarkan, untuk cagub Kepri sudah ada empat formulir yang diambil. Selain Rudi, nama lainnya adalah Huzrin Hood dan Ahmad Makruf Maulana.

Amsakar Achmad
foto: batampos.co.id / dalil haraghap

Sementara, untuk cawako dan cawawako Batam, ada sembilan formulir yang telah diambil. Cabup Lingga dua formulir dan cabup Bintan dua formulir. Sedangkan untuk Pilbup Karimun belum ada yang ambil formulir.

“Kami tutup tanggal 6 November. Termasuk Pak Amsakar sebagai ketua DPD NasDem Batam dan Pak Rudi sebagai Sekretraris DPW NasDem Kepri. Beliau harus kembalikan formulir sebelum tanggal itu berakhir,” katanya.

Nama Sekda Batam, Jefridin, juga disebut-sebut akan maju di perhelatan Pilwako Batam 2020. Soal ini, Kamaluddin mengaku yang bersangkutan belum mengambil formulir.

“Melalui NasDem, belum ada,” tambah dia.

Muhammad Rudi belum lama ini mengatakan, dirinya menunggu perintah partai terkait pilkada tahun depan. Menurut Rudi, aturan pengajuan calon kini sudah berubah. Dulu, pengajuan calon kepala daerah bisa dilakukan berdasarkan tingkatan, melalui DPD dan seterusnya.

“Maka sekarang, harus arahan pusat (DPP) NasDem. Kalau pusat ajukan A, berarti B yang diajukan DPW tak dipakai. Kalau DPP tak arahkan saya jadi gubernur, ya sudahlah. Lalu untuk kota juga tidak, ya istirahatlah. Ngapain sibuk-sibuk,” kata Rudi, belum lama ini.

“Makanya, kalau saya ditanya ikut Pilgub, saya sekarang belum bisa jawab. Begitupun Amsakar jika ditanya ikut Pilwako. Pusat yang menentukan semua,” tambah dia.
Seperti yang diungkapkan Wakil Sekretaris DPW NasDem Kepri, Muhammad Kamaluddin, bakal calon wajib menyertakan hasil survei diri.

Rudi pun meminta yang mendukungnya ikut mendongkrak popularitas dirinya. “Misal ditanya, siapa yang jadi gubernur ke depan, jangan lupa HMR (Haji Muhammad Rudi) gitu aja. Kalau misal saya ke provinsi survei 50 persen dan beliau (Amsakar) di Kota Batam 50 persen, lalu kemudian ditambah wakil nanti, selesailah pertandingan,” papar dia. (iza)

Kondisi Jalan Menuju ke Kelurahan Sambau Memprihatinkan

0

batampos.co.id – Kondisi jalan tanah menuju wilayah Kelurahan Sambau, Nongsa, kian memprihatinkan, terutama setelah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir ini.

Padahal jalan tersebut merupakan akses utama warga yang tinggal di Kelurahan Sambau dan sekitarnya.

”Jalan berlumpur karena hujan, genangan air di mana-mana. Ini akses utama yang banyak dilalui warga, tapi ya kondisinya seperti ini,” ujar Ulanda, warga Perumahan Nongsa, Senin (28/10).

Menurut dia, di Kelurahan Sambau sudah banyak warga yang tinggal, baik di perumahan maupun kaveling.

Namun, akses jalan masih tanah, karena belum ada sama sekali perhatian dari pemerintah.

Jalan tanah menuju wilayah Kelurahan Sambau, Nongsa, kian memprihatinkan, terutama setelah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kota Batam, Yumasnur, mengatakan jalan tersebut belum masuk dalam perencanaan pembangunan. Foto: Yashinta/batampos.co.id

”Sudah lama banget jalan ini (jalan tanah, red), tapi sama sekali tak ada diperhatikan pemerintah. Saya saja sudah lebih dari tiga tahun tinggal di sini,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kota Batam, Yumasnur, mengatakan jalan tersebut belum masuk dalam perencanaan pembangunan.

Jalan tersebut tak pernah diusulkan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) naik di tingkat kecamatan ataupun kota.

”Belum ada diperencanaan. Selama musrenbang juga tak pernah diusulkan,” kata Yumasnur.

Dia mengatakan, pembangunan atau perbaikan harus diusulkan RT/RW atau perangkat kelurahan dalam musrembang.

Sehingga nantinya bisa dipertimbangkan masuk dalam rencana pembangunan.

”Mudah-mudahan dalam musrenbang tahun ini ada yang mengusulkan, sehingga bisa dibangun,” imbuhnya.

Sedangkan Camat Nongsa, Heriyanto Yusuf, mengaku tak tahu pasti kondisi terkait jalan tersebut.

Namun, menurutnya jalan tanah tersebut dibuka oleh pengem-bang. ”Saya belum tahu kondisinya seperti apa, nanti saya tanya lurah terkait,” ujar Heriyanto.(she)

Pak Kepala BP, Lubang Galian Pipa IPAL Ada yang belum Ditutup

0

batampos.co.id – Proyek pemasangan pipa untuk instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Bengkong Sadai yang dikerjakan Badan Pengusahaan (BP) Batam masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Penyebabnya masih sama seperti sebelumnya, yakni karena pekerjaannya membuat beberapa bagian jalan mengalami penurunan dan rusak.

Contohnya ada di Perumahan Legenda Malaka, Legenda Bali, Perumahan Hang Tuah dan sebagainya.

Misalnya jalan di perumahan Legenda Malaka mengalami penurunan di salah satu sisi. Sehingga saat hujan, bagian jalan yang turun tersebut akan digenangi air sehingga mengganggu kenyamanan ber­kendara.

”Setelah pipa ditanam, malah jalan tak diperbaiki sama sekali. Warga di sini merasa terganggu karena jalan perumahannya rusak. Pas hujan juga sering becek. Tolong segera diaspal jalan ini,” kata warga Perumahan Legenda Malaka, Nuriah, Senin (28/10/2019).

Pantauan yang sama juga bisa dilihat di jalan dekat Bundaran BP Batam. Berbeda dengan jalan di Perumahan Legenda Ma-laka, jalan tersebut dilewati banyak kendaraan, seperti Bus Trans Batam, angkutan umum dan lain-lain. Secara otomatis, bagian jalan yang mengalami penurunan mengganggu kenyamanan masyarakat.

Jalan yang sudah disemen setelah pemasangan pipa IPAL ambles di persimpangan Pasar Mega Legenda, Batam Center, Senin (28/10). Di sejumlah lokasi juga ditemui hal yang sama.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

Kontraktor dari pemasangan pipa IPAL memang menggali bagian jalan secara vertikal di sepanjang sisi jalan. Lalu setelah selesai, semestinya ditimbun lagi lalu diaspal. Namun sayangnya, kadang setelah ditimbun tak langsung diaspal. Pihak kontraktor sering berdalih bahwa untuk pengaspalan harus menunggu tanahnya menjadi keras dan padat, tapi sekarang sedang musim hujan sehingga terus tertunda.

Kabid Pengelolaan Limbah BP Batam, Iyus Rusmana, mengatakan, ia akan segera memerintahkan timnya untuk mengecek langsung ke lokasi.

”Akan di-follow up sekarang (kemarin, red),” katanya.

Mengenai proses pembangunan IPAL ini, Iyus mengaku sudah rampung 60 persen. Dan targetnya akan selesai Desember mendatang, lalu bisa beroperasi pada Januari tahun depan. Saat ini, BP te-ngah fokus pasang jaringan pipa.

“Jaringan pipa utama dan sekunder sudah terpasang 92 kilometer dari target 114 kilometer. Sedangkan sambungan untuk rumah baru sudah ada di 200 rumah di Perumahan Hang Tuah, Legen-da Malaka,” imbuhnya.

Tapi sambungan pipa ke Perumahan Hang Tuah baru sekadar pipa utama, sedangkan pipa sambungan menuju septic tank masing-masing rumah belum terpasang.

“Kami akan pasang, tapi ini masih menunggu selesainya stasiun pompa,” paparnya.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengaku masalah proyek IPAL ini memang kerap mendapat keluhan warga, terutama pipa yang dibangun di perumahan-perumahan. ”Kan banyak yang protes nih, setelah dibongkar pekerjaan tidak sempurna seperti semula,” ucap Rudi, Jumat (4/10) lalu.

Saat itu, pria yang juga Wali Kota Batam ini mengaku telah memanggil divisi di BP Batam yang berkaitan dengan proyek tersebut. Ia meminta keluhan warga dapat segera ditindaklanjuti. ”Saya tanya siapa saja yang dapat kontrak. Ada 19 rupanya, belum lagi di-subcon lagi. Saya minta, yang 19 ini diawasi,” kata dia.

Rudi mengatakan, pekerjaan yang merusak fasilitas umum ini yang menjadi alasan warga belum sepenuhnya menerima proyek yang disebut-sebut menjadi contoh untuk daerah lain ini.

”Banyak kompleks tidak mau karena (persoalan) itu sebenarnya,” kata dia.

Sejatinya, bukan kali ini saja Rudi pernah memprotes proyek ini. Sebelum dirinya merangkap jabatan di BP Batam, ia pernah meminta BP Batam mengaspal kembali jalan di Green Land dan kawasan Ruko Air Mas, Batam Kota karena proyek ini.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan pihaknya akan turun mengecek langsung. ”Besok (hari ini) kami akan turun,” ujarnya singkat. (leo/iza)

Pemko Batam Defisit Anggaran, Bantuan Untuk Masyarakat Miskin Ditunda

0

batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan akibat defisit yang hampir mencapai Rp 40 miliar, sejumlah proyek harus ditunda untuk dilaksanakan tahun depan.

Salah satunya bantuan kepada masyarakat miski dalam program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).

“Iya karena defisit jadi tahun depan ditiadakan dulu hingga APBD ini benar-benar sanggup,” kata dia, Senin (28/10/2019).

Menurutnya program tersebut tetap berjalan namun, anggarannya berasal dari pusat.

Amsakar menyebutkan program seperti ini juga ada di dinas lain yaitu Disperkimtan Batam.

RTLH di Kelurahan Tanjungriau, Sekupang yang sudah di rehab beberapa waktu lalu. Tahun depan Pemko Batam meniadakan program perbaikan RTLH dikarekan anggaran defisit. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos

“Jadi ada BSPS dan KOTAKU. Nanti kedua program ini akan mengakomodir RTLH yang biasanya dibiayai APBD Batam,” ujarnya.

Ia menegaskan program tetap berjalan hanya saja pendanaanya tidak dari APBD melainkan DAK tahun 2020 mendatang.

Program pengentasan kemiskinan ini merupakan yang prioritas. Jadi meskipun tidak ada di APBD, Pemko Batam tetap mengusahakan dari sumber dana lain.

“Yang penting kan tetap jalan. Kami akan terus mengupayakan agar peningkatan taraf hidup warga bisa terus membaik termasuk dari segi tempat tinggal,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahaan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Batam, Eryudhi, menyebutkan tahun depan ada 355 rumah yang akan direhap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Naik hampir dua kali lipat. Kalau tahun ini hanya 190 rumah yang diperbaiki,” sebutnya.

Pria yang akrab disapa Yudhi mengaku belum tahu sebaran perbaikan nanti.

Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinsos-PM terkait penerima bantuan ini.

“Nanti kami survei ke lapangan. Perbaikan meliputi atap, lantai dan dinding. Masing-masing dapat bantuan sebesar Rp 17.5 juta per rumah,” imbuhnya.(yui)

Anak Muda…. Pemerintah Buka 152 Ribu Lowongan sebagi CPNS

0

batampos.co.id – Setelah sempat molor dari rencana semula, Kementerian PAN-RB mengumumkan lowongan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru 2019, Senin (28/10/2019).

Total ada 152.286 kuota atau formasi CPNS baru. Namun, tidak ada satupun kursi untuk tenaga administrasi seperti juru tulis atau sejenisnya. Pendaftaran bakal dibuka 11 November mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, mengatakan, kuota 152.286 formasi terbagi untuk pusat dan daerah. Perinciannya instansi pusat mendapatkan jatah 37.425 formasi. Formasi ini tersebar di 68 instansi pusat. Kemudian kuota untuk instansi daerah sebanyak 114.861 formasi. Tersebar pada 462 unit instansi daerah.

Bima menjelaskan ada dua jenis formasi yang dibuka pada CPNS 2019.

Yaitu formasi umum dan formasi khusus. “Sama seperti tahun lalu,” jelasnya.

Formasi khusus meliputi cum laude, diaspora, dan disabilitas pada Instansi pusat dan daerah. Lalu ada juga formasi khusus untuk putra-putri Papua dan Papua Barat.

Kemudian formasi khusus lainnya yang bersifat strategis di sejumlah instansi pusat.

ilustrasi Foto: Suryanto /Radar Surabaya/jpg

Sementara itu jika dilihat dari bidang tugasnya, lowongan guru mendominasi. Kuota untuk guru mencapai 63.324 formasi. Sementara untuk tenaga kesehatan ada 31.756 formasi dan formasi teknis fungsional ada 23.660 formasi. Bima menegaskan, setiap pelamar hanya dapat melamar satu formasi di satu instansi saja.

Bima mengatakan, tahun ini juga ada ketentuan baru. Yakni bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi diberikan waktu sanggah maksimal tiga hari setelah pengumuman dikeluarkan. Kemudian bagi instansi diberikan waktu maksimal tujuh hari untuk menjawab sanggahan tersebut. Pelamar diharapkan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung jika merasa keberatan karena tidak lolos seleksi administrasi.

Pengumuman rekrutmen CPNS 2019 telah diteken Menteri PAN RB melalui pengumuman nomor B/1069 /M.SM.01.00/2019 tentang Informasi Penerimaan CPNS Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah. Surat pengumuman itu keluar Senin (28/10).

Tahapan berikutnya adalah pendaftaran secara online dibuka pada 11 November depan. Bagi yang lolos seleksi administrasi, akan maju ke tahap seleksi kemampuan dasar (SKD). Rencananya SKD dilaksanakan Februari 2020. Kemudian tahapan berikutnya adalah seleksi kompetensi bidang (SKB) pada Maret 2020.

Pendaftaran secara online dibuka di website https://sscasn.bkn.go.id. Sayangnya sampai tadi malam website tersebut belum bisa dibuka. Bima mengingatkan, dokumen yang perlu disiapkan diantaranya scan KTP asli, foto, swafoto, ijazah, dan transkrip nilai asli. Kemudian dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan oleh instansi.

Bima juga meminta ma­syarakat waspada potensi penipuan bermodus rekrutmen CPNS baru. Dia menegaskan, rekrutmen gratis alias tidak dipungut biaya. Bima mengatakan, BKN sudah menyiapkan layanan informasi jika ada masyarakat yang menemu hambatan. Dia meminta masyarakat menggunakan sumber informasi resmi dari BKN, Kementerian PAN-RB, atau instansi masing-masing yang dituju. BKN berharap masing-masing instansi segera mengumumkan perincian formasi lowongan CPNS baru.

Pengamat kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI), Lina Miftahul Jannah, menuturkan ada sejumlah potensi gangguan yang harus diantisipasi. Mulai dari kapasitas bandwidth yang memengaruhi akses ke website pendaftaran CPNS 2019. “Supaya tidak down,” katanya. Saat ini saja, ketika masa pendaftaran belum dibuka, website-nya tidak bisa diakses.

Kemudian panitia harus mengantisipasi gangguan lain seperti pemadaman listrik dan sejenisnya. Dia mengatakan, seleksi kompetensi dasar (SKD) yang berbasis komputer sangat berpengaruh pada pasokan listrik dan jaringan internet.

“Kemudian saat TKB (tes kompetensi bidang, red) jangan sampai soalnya tidak nyambung dengan jenis pekerjaannya,” katanya. Dia mengatakan, TKB sudah spesifik sesuai bidang pekerjaan yang dilamar. Jadi soalnya juga harus sesuai.

Lina juga berharap panitia konsisten dalam menentukan kelulusan TKD (tes kompetensi dasar). Jangan seperti rekrutmen CPNS 2018 lalu. Saat itu panitia menentukan kelulusan SKD menggunakan passing grade. Tetapi ternyata yang lolos passing grade di bawah kuota. Akhirnya dikombinasikan dengan sistem ranking. Artinya meskipun di bawah passing grade, tetap lolos TKD.

Salah satu kementerian yang mengalami perubahan dan mendapatkan kuota CPNS cuku besar adalah Kemenristekdikti. Seperti diketahui saat ini bidang pendidikan tinggi kembali pindah ke Kemendikbud. Sehingga otomatis lowongan dosen PNS di kampus negeri saat ini masuk ke Kemendikbud. (wan)

Masih soal Regulasi

0

Terbentuknya Kabinet Indonesia Maju membawa optimisme bagi semua pihak. Meskipun tidak sedikit yang pesimistis.

Beban kerja pemerintah pada periode lima tahun mendatang memang berat. Mungkin, itulah yang melatari Presiden Joko Widodo (Jokowi) “menggemukkan” kabinet. Tanta-ngan Kabinet Indonesia Maju memang tidak ringan.

Banyak harapan dan angan-angan diamanatkan kepada kabinet ini. Yang paling utama adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang pro investasi harus ditelurkan agar ekonomi Indonesia makin tangguh.

Di sisi lain, stabilitas politik dan keuangan terus dipacu. Sehingga dapat mendukung penguatan ekonomi Indonesia. Saya yakin, Jokowi sudah melihatnya. Mungkin salah satunya adalah dengan mengajak rivalnya berkawan dalam membangun bangsa dan negara.

Barangkali, salah satu peng-hambat perekonomian adalah regulasi. Bisa jadi. Ribetnya berinvestasi di Indonesia bisa jadi sebab. Wajar jika investor enggan menanamkan modalnya ke Indonesia. Di samping faktor upah yang selangit.

Niatan pemerintah merampingkan birokrasi patut kita dukung. Tentunya sambil berharap benar-benar terealisasi. Bukan sekadar wacana. Semoga para “pembantu” presiden dapat bergerak cepat.

Berdasarkan daftar ease of doing business (EoDB) yang dirilis Bank Dunia, tingkat kemudahan berbisnis di Indonesia stagnan. Tolok ukurnya, kita menduduki peringkat ke-73 dari 190 negara. Padahal, Jokowi menargetkan masuk 40 besar.

Celakanya, kita tertinggal dari negara-negara yang punya kepentingan. Bahkan kalah dari tetangga. Kita masih di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Ukraina, Armenia, dan Uzbekistan.

Pada laporan itu, Bank Dunia menyoroti sejumlah faktor yang mendukung kemudahan bisnis di Indonesia. Mulai proses memulai bisnis, urusan perpajakan, hingga perdagangan lintas batas.

Meskipun Indonesia sudah memiliki online single submission (OSS), barangkali penerapannya belum optimal. Tidak ada salahnya pemerintah pusat mengumpulkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyinergikan masalah regulasi.

Bahkan, jika perlu sistem perizinan dikoneksikan antara pemerintah pusat dengan Pemda. Memang bukan perkara mudah. Tapi jika mampu mengubah mindset para abdi negara kita, keinginan menjadikan Indonesia sebagai negara yang ramah bagi investasi akan terwujud.
Zaman sudah canggih. Tidak ada salahnya bertransformasi dari regulasi konvensional yang identik dengan map, menuju ke arah digital. Mengurus izin di manapun dan kapanpun bisa dilakukan. Sambil tidur atau ngopi di rumah, bisa urus izin.

Saya masih sangat yakin, regulasi yang simpel akan mendatangkan investasi. (*)

Bersama SDM Unggul Terangi Indonesia; PLN Batam

0

Dalam rangka Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74, yang diperingati setiap tanggal 27 Oktober. bright PLN Batam menggelar upacara di halaman kantor Korporat bright PLN Batam yang berlangsung sederhana dan khidmat pada Senin, (28/10/2019).

Bersempena Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada tanggal 28 Oktober. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Direktur Utama bright PLN Batam,Dadan Kurniadipura, pada sambutannya Dadan membacakan sambutan dari Direktur Utama PT PLN (Persero).

Tema Hari Listrik Nasional yaitu “Bersama SDM Unggul, Terangi Indonesia” menunjukan bahwasannya insan PLN memiliki kemampuan yang unggul untuk selalu menjadi yang terdepan di bidang ketenagalistrikan. Sudah sepatutnya, kemampuan-kemampuan tersebut terus digali dan diasah serta ditanamkan mindset juga semangat untuk terus belajar menghadapi berbagai tantangan dan peluang, terutama di sisi ketenagalistrikan, sehingga PLN mampu beradaptasi di era digitalisasi.

Untuk itu, manajemen PLN menekankan akan pentingnya pengembangan SDM terutama dalam mencapai Human Capital Excellence sehingga perusahaan dapat selalu mencetak pegawai-pegawai yang unggul serta memiliki kompetensi tinggi untuk menghadapi tantangan di masa depan.

Hari Listrik Nasional (HLN) ke-74 adalah awal mula dibentuknya Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga yang saat ini dikenal sebagai Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero).

Beberapa waktu lalu bright PLN Batam juga memperingati HUT bright PLN Batam yang ke-19, sehingga banyak rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sepanjang bulan Oktober baik kegiatan internal maupun eksternal. Antara lain kegiatan olahraga yang diperlombakan antar unit maupun perorangan, kegiatan tasyakuran, apresiasi pegawai dan kegiatan Corporate Social Responsibility.

Beberapa kegiatan Internal dan Eksternal rangkaian HUT bright PLN Batam ke-19 dan Hari Listrik Nasional ke-74 antara lain :

Internal

  1. Penghargaan 3 winduan untuk pegawai bright PLN Batam yang telah mengabdi selama 3 windu di PLN
  2. Pemberian apresiasi kepada siswa-siswi anak pegawai berprestasi mulai dari tingkat SD hingga SMA
  3. Pemberian apresiasi umroh bagi tenaga alih daya berprestasi
  4. Pemberian apresiasi kepada pemenang lomba Knowledge Capturing proses bisnis PLN Batam
  5. Pembagian hadiah bagi pemenang lomba olahraga
  6. Program Penghijauan dan Penggiat Lingkungan di sekitar aset PLN Batam

Eksternal dan CSR

  1. Pemberian bibit pohon secara simbolik kepada perwakilan warga Kampung binaan bright PLN Batam Kelurahan Sijantung kecamatan Galang, yang nantinya akan dilaksanakan penghijauan dan dikembangkan menjadi desa wisata
  2. Pemberian beasiswa siswa berprestasi kurang mampu di Hinterland
  3. Gotong Royong dan pembagian bak sampah bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup
  4. Penambahan fitur layanan Pasang Baru dan Ubah Daya via Contact Centre 123
  5. Peluncuran aplikasi bright mobile QR (Quick Response)
  6. Peluncuran layanan Stroom Net bekerjasama dengan Icon Plus

Peringati Hari Listrik Nasional ke-74, PLN Batam Luncurkan Aneka Fitur Layanan

0

PLN Batam meluncurkan beberapa fitur layanan dan produk layanan bertepatan dengan Hari Listrik Nasional ke-74, Senin (28/10/2019).

Fitur itu ialah Pasang Baru dan Ubah Daya Melalui Contact Centre 123, bright mobile QR (quick response), dan Stroom Net yang bekerjasama dengan Icon Plus.

Fitur layanan dan produk tersebut diresmikan oleh Direksi bright PLN Batam didepan pegawai yang menghadiri upacara HLN dan tamu undangan.

“Saat ini bright PLN Batam telah menambah saluran pelayanannya yaitu sambung baru dan ubah daya melalui contact centre 123, dan kedepan akan dilakukan pengembangan permohonan tambah daya dan pasang baru melalui aplikasi mobile, sehingga makin memudahkan pelanggan yang ingin berlangganan listrik di PLN Batam, “ ujar Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha bright PLN Batam Buyung Abdul Zalal.

Sedangkan untuk meningkatkan pelayanan khususnya kecepatan terhadap pelayanan gangguan, bright PLN Batam telah membuat sebuah aplikasi bright mobile QR.

“Dengan adanya aplikasi ini kita dapat memantau tindak lanjut gangguan yang diajukan oleh pelanggan secara real time serta kondisi sebelum dan sesudah perbaikan, kedepan aplikasi ini akan dikembangkan ke seluruh pelanggan PLN Batam, dengan harapan pelanggan dapat memantau pelaporannya melalui aplikasi,” lanjut Buyung.

Dalam rangka memanfaatkan jaringan fiber optik yang sudah terpasang di beberapa wilayah Batam dan memperkuat program SOLID yang dicanangkan oleh PT PLN (Persero) untuk menambah valuasi korporasi maka masing-masing anak perusahaan dituntut untuk saling bekerjasama agar dapat meningkatkan kinerja dan pendapatan korporasi.

PLN Batam dan PT Indonesia Comnets Plus (Icon Plus) salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) di bidang internet dan telekomunikasi, meluncurkan program, Stroom Net, yaitu produk internet berbasis Fiber optik kepada pelanggan yang ada di Batam dan Belakang Padang. (*)

Parkir Sembarangan, Ini Akibatnya

0

batampos.co.id – Dinas Perhubungan Kota Batam menindak sejumlah kendaraan yang nekat parkir di ruas pinggir jalan umum. Penindakan mulai dari pengembosan, dikunci hingga denda.

Seperti yang terlihat di jalan umum depan Kantor DPRD Kota Batam, Senin (28/10/2019), beberapa ban mobil digembosi petugas Dishub. Tak jauh dari mobil yang digembosi, terlihat ban mobil yang dikunci.

“Itu ada mobil yang digembosi, cuma pemiliknya belum datang,” ujar Riski pengendara yang melihat pengembosan mobil oleh petugas Dishub.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Rustam Effendi, membenarkan adanya mobil yang dikunci karena parkir di ruas jalan.

Petugas Dinas Perhbungan Kota Batam menderek mobil yang parkir sembarangan di badan jalan. Dalam sebulan Dishub Kota Batam dapat menindak 30 hingga 40 kendaran nakal yang parkir sembaranga. Foto: Ceep Mulyana/batampos.co.id

Namun berapa jumlah kendaraan yang ditindak, ia belum dapat data pasti dari petugas di lapangan.

“Tak ada digembosi sekarang, cuma dikunci saja,” ujar Rustam kepada Batam Pos.

Menurut dia, mobil dikunci akan langsung di derek ke Kantor Dinas Perhubungan. Pemilik kendaraan diwajibkan membayar total Rp 500 ribu.

“Rp 300 ribu untuk upah derek, Rp 200 ribu untuk denda. Denda kelipatan Rp 200 ribu berlaku untuk 24 jam berikutnya,” jelas Rustam.

Rustam mengaku penindakan parkir di pinggir ruas jalan masih dilaksanakan di tiga wilayah.

Yakni Batamcenter, Nagoya dan Sekupang. Setiap bulan kata dia, ada sekitar 30 hingga 40 nmobil “nakal” yang ditindak.

“Hal ini membuktikan masih banyak masyarakat yang kesadarannya rendah untuk tertib. Kegiatan penindakan berlangsung dari jam 8 pagi hingga 10 malam,” pungkas Rustam.(she)

Anggaran Kunjungan Kerja DPRD Batam Mencengangkan

0

batampos.co.id – Anggaran kunjungan kerja atau DPRD Kota Batam di 2020 mendatang sangat fantantis yakni Rp 37 miliar.

Anggaran ini lebih besar dari total anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah.

“Memang anggaran semua anggota DPRD Batam ada ratusan miliar. Jadi Rp 37 di antaranya adalah untuk penyediaan kebutuhan kunjungan kerja,” ujar seorang anggota DPRD Kota Batam yang namanya enggan dikorankan.

Ia mengatakan, anggaran ini tidak terlalu jauh beda dengan anggaran tahun lalu. Di mana jatah setiap kunjungan kerja hampir sama setiap tahunnya.

“Yang saya tahu, katanya di tahun ini dan tahun sebelumnya, anggarannya juga sama,” katanya.

Dari buku Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) 2020 mendatang, ada dua pos anggaran kunjungan kerja.

Yakni penyediaan kebutuhan kunjungan kerja komisi Rp 19,2 Miliar dan kebutuhan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah Rp 18 Miliar.

ilustrasi

Anggaran ini belum termasuk anggaran reses dan anggaran untuk penyusunan perda dan sebagainya.

Memang untuk kebutuhan kunker ini, sebagian besar adalah uang kantong anggota DPRD yang ikut kunjungan kerja.

Sebelumnya, anggota komisi II DPRD Kota Batam, Mulia Rindo Purba mengatakan, kebutuhan kunjungan kerja ini dilakukan di semua daerah.

Ini memang penting untuk belajar dan melihat potensi luar daerah yang bisa dikembangkan di Batam.

Mulia Rindo, mengatakan, anggota DPRD yang melakukan kunjungan kerja selalu berupaya membawa out put yang bisa diaplikasikan untuk pembangunan Batam.

“Kita berupaya apa yang kita dapat dari kunjungan kita sesuaikan dengan yang ada di Batam. Dan memang setiap kunjungan memang ada uang kantongnya,” katanya.

Sekretaris DPRD Kota Batam, Asril, mengatakan, uang saku yang diterima DPRD Kota Batam dibayarkan lewat transfer.

Di mana setiap anggota dewan diberikan jatah untuk kunker sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kita hanya petugas saja. Semua kita transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau masalah siapa yang berangkat itu bukan kewenangan saya,” katanya.

Bila dibanding dengan anggaran di sejumlah OPD, anggaran kunker DPRD ini jauh lebih besar.

Bahkan jika digabung pun empat OPD anggaran kunker ini jauh lebih besar. Misalnya anggaran di dinas pertanahan hanya Rp 6 Miliar, anggaran di dinas koperasi dan UMKM hanya Rp 9, 4 miliar, termasuk anggaran di perpustakaan dan anggaran di Pemadam kebakaran.(ian)