batampos.co.id – Penampilan peserta gerak jalan beregu putri dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam menarik perhatian penonton.
Wanita-wanita cantik dari Disperindag itu tampil dengan topi pantai dan kacamata hitam. Spesialnya, pakaian serba hitam yang mereka kenakan, dibalut dengan kain Batik Batam berwarna-warni.
Corak Batik Batam yang mengusung tema biota laut seperti ikan marlin dan gonggong, tampak meriah dengan kombinasi warna mencolok. Seperti kuning, hijau, pink, biru, ungu, dan merah.
“Batik Batam yang pegawai kita kenakan di gerak jalan hari ini adalah hasil karya pembatik binaan Dekranasda dan Disperindag Kota Batam,” kata Kepala Disperindag Batam, Gustian Riau, Sabtu (3/8/2019).
“Sengaja kita pakai untuk promosi juga supaya lebih banyak yang mengenal dan menggunakan Batik Batam,” katanya lagi.
Kata dia, Batik Batam saat ini sedang gencar dipromosikan Ketua Dekranasda Kota Batam, Marlin Agustina Rudi, melalui ajang Batik Batam Fashion Week.
Peserta gerak jalan beregu menyambut HUT RI ke 74 tampil menggunakan batik batam. Batik Batam saat ini gencar dipromosikan Ketua Dekranasda Kota Batam, Marlin Agustina Rudi, melalui ajang Batik Batam Fashion Week. Foto: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam untuk batampos.co.id
Roadshow pagelaran busana ini dilakukan mulai dari tingkat kecamatan di tahun 2018. Kemudian meluas ke tingkat kabupaten/kota di Kepri tahun ini.
Terbaru, pada akhir Juli lalu, Batik Batam Fashion Week digelar dalam rangkaian acara Hari Kesatuan Gerak PKK Nasional di Kota Padang.
“Kita bersama Dekranasda terus berupaya mengembangkan penggunaan Batik Batam ini kepada khalayak,” jelasnya.
“Kami berharap ke depannya instansi-instansi yang ada di Batam juga mulai memanfaatkan Batik Batam sebagai pakaian seragamnya,” tutur Gustian lagi.
Menurutnya, promosi Batik Batam melalui seragam gerak jalan juga dilakukan peserta dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.
Namun bedanya, perwakilan Disbudpar tampil lebih kasual dengan baju kaus. Sementara kain Batik Batam dililit menjadi rok pelapis celana panjang.
“Peserta putri kita mengenakan Batik Batam untuk promosi, sedangkan peserta putra menggunakan baju melayu lengkap dengan tanjak layaknya barisan Hulubalang,” jelas Kepala Disbudpar Batam, Ardiwinata.
“Tema ini kita angkat sebagai upaya menjaga kelestarian kebudayaan,” ujarnya lagi.
Lomba gerak jalan beregu ini memang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan peringatan HUT ke-74 Republik Indonesia.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Batam, Hendriana Gustini, mengatakan total 503 peserta yang ikut dalam agenda tahunan tersebut.
Lomba dibagi menjadi beberapa kategori dengan jarak tempuh 5 kilometer, 8 kilomete, dan 17 kilometer.
Hadiah yang disiapkan sebesar total Rp 226.500.000. Selain juara tiap kategori, juga akan dipilih juara favorit berdasarkan penampilan peserta.(*/esa)
batampos.co.id – Isu kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapat perhatian serius dari KPK sendiri.
Meski tak diminta oleh panitia seleksi (pansel) capim jilid V, KPK berinisiatif menelusuri LHKPN para capim yang kelak menjadi pimpinan lembaga superbodi itu.
Dari penelusuran KPK, terhadap 104 capim yang mengi-kuti uji psikologi pekan lalu, ada 65 yang masuk kategori wajib lapor LHKPN karena berlatar belakang penyelenggara negara.
Dan di antara 65 capim penyelenggara negara itu, hanya 29 yang tercatat menyampaikan LHKPN periodik (tahunan).
”Kemudian ada 19 capim yang belum lapor untuk periodik 2018, namun telah lapor di bawah 2018,” kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Isnaini, Jumat (2/8).
Grafik pelaporan LHKPN 65 capim KPK terbilang dinamis. Ada yang tercatat 9 kali lapor (1 orang), kemudian 4 kali (16 orang) hingga 1 kali lapor (11 orang).
Ilustrasi
Selain memaparkan tingkat kepatuhan LHKPN, Isnaini juga membeberkan rata-rata kekayaan capim. Ada satu capim yang kekayaannya di antara Rp 100 miliar-Rp 400 miliar. Kemudian Rp 10 miliar-Rp 32 miliar (9 orang), Rp 1 miliar-Rp 10 miliar (41 orang), Rp 100 juta-Rp 1 miliar (13 orang), dan dibawah Rp 100 juta (1 orang).
Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari menyayangkan sikap pansel yang terkesan mengabaikan pelaporan LHKPN capim sebagai syarat pendaftaran.
”Tidak tepat jika pernyataan bersih dari korupsi yang tergambar dari harta kekayaan yang diperolehnya selama menjabat malah dilaporkan belakangan,” paparnya.
Dia menganalogikan syarat LHKPN saat mendaftar capim seperti berwudu sebelum salat. ”Kalau wudunya belakangan, salatnya kan nggak sah,” imbuh dia.
Feri pun berharap pansel capim KPK betul-betul melihat LHKPN sebagai salah satu pertimbangan untuk menilai apakah capim tersebut layak lolos tahap selanjutnya.
Untuk diketahui, Senin (5/8) mendatang pansel akan mengumumkan siapa saja capim yang lolos uji psikologi dan lanjut ke tahap berikutnya.
Sejauh ini, pansel belum bersikap atas desakan publik terkait isu LHKPN itu.
Mereka masih berpegang bahwa pelaporan LHKPN dilakukan saat capim terpilih, bukan ketika di tahap pendaftaran.(tyo/jpg)
batampos.co.id – Partai Golkar semakin serius mengincar kursi ketua MPR RI. Partai beringin sudah menyampaikan keinginannya itu kepada Presiden Jokowi.
Komunikasi dengan partai koalisi pendukung pemerintah pun terus dilakukan, agar jabatan strategis itu bisa diberikan kepada Golkar.
Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, mengatakan, sikap Partai Golkar tidak berubah terkait posisi ketua MPR.
Partainya lah yang paling layak menduduki jabatan tersebut, karena Golkar merupakan peraih kursi terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan (PDIP).
Jika partai banteng menjadi ketua DPR, maka kursi ketua MPR seharusnya diserahkan kepada partainya. Jadi, kata dia, pengisian jabatan ketua MPR bisa mengacu kepada sistem proporsional.
Yaitu, sesuai dengan perolehan kursi di parlemen.Dengan perolehan suara nomor dua, maka Partai Golkar sudah sepantasnya mengisi jabatan yang sekarang menjadi incaran partai.
Baik dari partai koalisi Jokowi, maupun partai pendukung Prabowo– Sandi pada Pemilu 2019.
Ace menyatakan, pihaknya sangat serius menginginkan jabatan itu. Sebagai bentuk keseriusan, partainya sudah menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi.
Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily saat menjawab pertanyaan wartawan, beberapa waktu lalu. Partai Golkar semakin serius mengincar kursi ketua MPR RI. Foto: Ddokumentasi Ace Hasan Syadzily
“Kami sampaikan ke Pak Jokowi ketika bertemu beliau,” ungkap dia.
Dia yakin Jokowi akan mendukung langkah Golkar. Selain kepada Jokowi, partainya juga sudah menyampaikan keinginan Golkar kepada partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK).
Beberapa kali keinginan itu disampaikan, termasuk pertemuan dengan Partai Nasdem, PPP, dan PKB di kantor DPP Partai Nasdem 22 Juli lalu.
“Pak Airlangga menyampaikan secara langsung,” tutur dia.
Menurut partai KIK memahami maksud dan alasan yang disampaikan Partai Golkar. Ace mengatakan, respons dari partai koalisi sangat baik.
Tentu, komunikasi terkait pengisian ketua MPR harus terus dilakukan, terutama dengan partai sesama koalisi pendukung Jokowi.
Dalam pertemuan-pertemuan mendatang, pihaknya akan kembali menyampaikannya.
Anggota DPR RI itu berharap, partai koalisi bisa menye-tujui dan mendukung langkah Golkar untuk memimpin MPR pada periode 2019-2024.
Dia yakin keinginan Partai Golkar akan tercapai. Pihaknya akan membangun komunikasi dengan baik bersama partai koalisi.
Sementara itu, PKB juga masih kukuh dengan keinginannya untuk menjadi ketua MPR. Wasekjen PKB, Daniel Johan, mengatakan, keputusan partainya tidak berubah, yaitu mengusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai ketua MPR mendatang.
“Cak Imin mempunyai pengalaman panjang, baik di legislatif maupun eksekutif. Beliau sangat layak menjabat ketua MPR,” tutur dia.
Pihaknya juga akan terus menjalin komunikasi dengan partai KIK. Partai koalisi akan memperkuat kebersamaan.(lum/jpg)
batampos.co.id – Di era teknologi ini, kejahatan tak hanya up to date. Bahkan, teknologi yang digunakan penjahat bisa melampaui teknologi kekinian.
Hal itulah yang dilakukan warga asal Bojonegoro, Jawa Timur, Cokro Prayitno, 45, yang mampu mentransfer Rp 1,7 miliar dengan saldo Rp 0.
Teknologi dan metode yang digunakan membobol bank belum teridentifikasi. Cokro memang tidak lagi bisa mengulangi perbuatannya, setelah ditangkap di Majalengka 25 Juni lalu.
Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipid Siber) Bareskrim, Kombes Dani Kustoni, menuturkan, tersangka memang berpindah-pindah.
Sempat ke Jember terdeteksi mengambil uang dari ATM Mandiri, lalu ke salah satu rumahnya di Bali.
”Akhirnya ke Majalengka,” tuturnya.
Kejahatan ilegal akses ini dilaporkan salah satu bank BUMN. Kendati mengambil uang dari ATM Mandiri, Dani enggan memastikan bahwa bank yang dibobol adalah Mandiri.
Yang pasti, hingga hampir sebulan pelaku tertangkap, metode ilegal akses yang dilakukan Cokro ini belum diketahui.
Bareskrim baru pertama kali ini menemukan kejahatan dengan modus semacam ini.
”Saat ini teknologinya sedang diidentifikasi dari laptop dan handphone pelaku. Semua sedang diuji laboratorium forensik,” terangnya.
ilustrasi
Menurutnya, secara sederhana ilegal akses yang dilakukan Cokro ini menggunakan kartu ATM, yang rekeningnya kosong atau tanpa saldo.
Namun, mampu mengelabui sistem bank untuk mengirim uang ke rekening tertentu. Jumlah rekening penampung itu mencapai 16 rekening.
”Uang yang ditransfer selama ini mencapai Rp 1,7 miliar,” urainya.
Hasil identifikasi sementara ini, diduga Cokro memodifikasi kartu ATM yang dimiliki. Namun, bagaimana modifikasinya, belum pula bisa dijelaskan dengan detail. Pengakuan tersangka juga tidak membantu.
”Dia pura-pura tidak mengetahui caranya. Menutup-nutupi metode yang digunakan,” paparnya.
Kepada petugas, Cokro mengaku hanya secara kebetulan bisa mengirim uang tanpa saldo.
Namun, dengan adanya persiapan 16 rekening dan petugas meyakini bahwa kejahatan ini terencana.
”Bukan kebetulan seperti yang didalilkan tersangka,” terangnya.
Namun begitu, Bareskrim sebenarnya menangani satu kasus yang serupa. Dani menuturkan, ada kasus ilegal akses dimana pelakunya mengirimkan uang, tapi saldonya tidak berkurang.
Untuk kasus tersebut masih dalam penyelidikan.
”Belum bisa diungkapkan detilnya,” ujarnya.
Bareskrim telah memberitahukan kasus tersebut ke perbankan. Sehingga, bisa dicari solusinya untuk mencegah kejahatan yang sama terulang.
”Perbankan sudah mengetahui, kita coba cegah,” paparnya.
Dani menambahkan, petugas tidak hanya menerapkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), namun juga menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).
”Perusahaan pembersihnya disita asetnya, ada pula empat mobil. Diduga uang yang diambil dicuci dengan perusahaan tersebut,” paparnya.
Sementara tersangka Cokro Prayitno menampik penjelasan dari kepolisian. Ditemui di lobi Gedung Bareskrim, dia menuturkan bahwa baru tiga bulan yang lalu mengetahui bahwa kartu ATM-nya bisa mengirim uang tanpa saldo.
”Itu hanya kebetulan,” ujarnya.
Cokro mengaku bila tiga bulan lalu mengirim uang Rp 300 ribu. Namun, setelah mengirim uang itu, ternyata justru uang di rekeningnya bertambah menjadi Rp 600 ribu.
”Saya kirim lagi, eh jadi Rp 1,2 juta,” tuturnya.
Hingga akhirnya, uang yang diambil dari ATM yang seharusnya kosong itu mencapai Rp 1,7 miliar.
Menurutnya, pernah suatu saat kartu ATM-nya tertelan mesin ATM.
”Saya urus ke bank dan kartu dikembalikan, serta tidak terblokir,” paparnya.
Setelah diurus ke bank itu, kartu ATM tersebut tetap bisa untuk mengirim uang.
”Soal 16 rekening itu, bukan penampung. Tapi, saya membayar utang ke orang, jumlahnya lebih dari 16 rekening,” tuturnya sembari menunduk.
Menurutnya, memang apa yang dilakukan karena terdesak ekonomi. Perusahaan pembersih lantai miliknya mengalami bangkrut dan menanggung utang Rp 1,6 miliar.
”Itu yang sebenarnya,” paparnya, kemarin.
Dari pihak perbankan, Corporate Secretary Bank Mandiri, Rohan Hafas, menuturkan sejauh ini tidak pernah terjadi kasus transfer tanpa saldo.
Dia juga memastikan jika mesin ATM Bank Mandiri tidak pernah menerima laporan kasus semacam itu.
“Di (bank) Mandiri tidak pernah terjadi seperti itu ya. Sejauh yang kami tahu di ATM-ATM kami tidak pernah kejadian seperti itu,” ujarnya saat ditemui di Plaza Mandiri, kemarin.
Namun, sebelumnya salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia itu sempat mengalami gangguan sistem perbankan yang menyebabkan terjadinya perubahan saldo pada para nasabahnya.
Perubahan saldo tersebut beragam, mulai dari ada yang bertambah banyak, hingga hanya tersisa nol rupiah di rekeningnya.
Gangguan sistem tersebut bisa ditangani dalam kurun waktu singkat. Namun, akibat gangguan tersebut, Mandiri sempat kehilangan dana Rp 10 miliar.
Tampaknya, para nasabah yang saldo rekeningnya bertambah ternyata memanfaatkan peluang tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Bank Mandiri pun berupaya persuasif dengan menghubungi satu per satu para nasabahnya, agar mengembalikan dana yang bukan milik mereka tersebut.
Bank juga sempat melakukan pemblokiran terhadap sekitar 2.600 rekening yang diduga melakukan pengambilan dana ilegal tersebut.
Hasilnya, dalam kurun waktu seminggu, jumlah dana yang hilang tersisa Rp 1,7 miliar.
“Kalau tidak salah sekarang tinggal Rp 1,7 miliar. Intinya kita berusaha komunikasi dengan mereka, ajak ngobrol dan juga kami say thank you untuk yang sudah mengembalikan,” paparnya.(idr/ken/jpg)
batampos.co.id – Kawasan bibir pantai Taman Yasmin Kebun mendadak berubah menjadi kawasan tumpukan limbah yang jumlahnya ratusan karung.
Saat ini kawasan tersebut tak ubahnya hampir sama persis dengan tempat pembuangan akhir di Punggur.
Padahal tak jauh dari bibir pantai Taman Yasmin Kebun merupakan lingkungan perumahan warga seperti misalnya Perumahan Griya Panorama Permai Batamkota.
Tak banyak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan bibir pantai Taman Yasmin Kebun mengetahui tumpukan ratusan karung limbah yang dibuang di bibir pantai tersebut milik siapa.
Seperti yang dikatakan warga Griya Panorama Permai, Dito misalnya.
Ia mengaku banyak warga yang mengeluhkan kawasan bibir Pantai Taman Yasmin Kebun tersebut, berubah menjadi tempat penimbunan ataupun pembuangan ratusan karung limbah atau sampah beragam jenis seperti kertas maupun plastik bekas.
“Ini sebenarnya sudah lama kami resahkan, siapa yang berani membuang limbah itu di bibir pantai. Sampai saat ini kami tak tahu siapa pembuangnya ataupun siapa pemiliknya.
Anggota Komisi III DPRD Batam yang membidangi sarana dan prasarana serta lingkungan hidup, Jefry Simanjuntak, meminta Pemko Batam segera turun tangan.
Tumpukan limbah yang berada di Taman yasmin kebun Batam Kota. DLH Kota Batam diminta turun ke lokasi dan mencari oknum tidak bertanggungjawab yang membuang limbah tersebut. Foto: Galih/batampos.co.id
Ia meminta pihak terkait untuk menelusuri dan mengecek langsung keberadaan tumpukan ratusan karung limbah yang dibuang di bibir Pantai Taman Yasmin Kebun yang lokasinya tak jauh dari bundaran SMU 3 Batamkota.
“Perangkat RT/RW harus ada tindakan demi kesehatan masyarakatnya,” jelasnya.
RT/RW lanjutnya, harus segera melaporkan temuan itu ke Pemko Batam dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup.
“Itu limbah harus ditelusuri siapa pembuangnya, apakah itu disengaja oleh pemiliknya ataupun seperti apa,” tegasnya.
Jefri khawatir jika di dalam ratusan karung itu adalah limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3). Hal tersebut lanjutnya, akan mengancam kerusakan ekosistem yang ada di Pantai Taman Yasmin Kebun.
“Apalagi saat ini limbah plastik B3 khususnya plastik jadi sorotan nasional di Batam, saya minta DLH Batam harus turun tangan mengecek itu,” katanya.
“Meskipun nantinya bukan limbah B3, namun hal itu sudah menyalahi aturan. Taman Yasmin Kebun bukan merupakan area TPA,” ujarnya lagi.
Pemerintah daerah kata dia, sudah menunjuk TPA Punggur sebagai area tempat pembuangan sampah, bukan di Taman Yasmin Kebun.
“Usut tuntas siapa si pembuang limbah di Taman Yasmin Kebun itu,” tegasnya.
Komisi III DPRD Batam sendiri berencana akan turun melihat langsung tumpukan ratusan karung limbah yang sengaja dibuang di bibir pantai Taman Yasmin Kebun.
“Sesegera kami akan datang ke sana memastikan siapa si pembuang atau pemilik limbah itu,” ujarnya mengakhiri.
Pantauan batampos.co.id, ratusan karung berisi sampah atau limbah baik itu plastik maupun kertas dan lain sebagainya sengaja ditumpuk tepat di bibir pantai Taman Yasmin Kebun.
Pemandangan yang seharusnya seperti pantai, tak ubahnya menjadi TPA seperti di Punggur.(gas)
batampos.co.id – PT Pertamina MOR I memberikan sanksi kepada 15 pangkalan gas elpiji bersubsidi karena melanggar ketentuan berlaku. Seperti menyalurkan tabung 3 kg tidak sesuai aturan dan lain sebagainya.
Unit Manager Communication & CSR Pertamina MOR I, Roby Hervindo, mengatakan sanksi diberikan sepanjang Januari-Juni 2019.
”Jika terdapat pangkalan yang menjual elpiji subsidi melebihi harga eceran, tentu Pertamina akan langsung menindak,” ucapnya, Jumat (2/8/2019).
Kata dia, sanksi tegas yang dikeluarkan tersebut cukup beragam. Mulai surat teguran, penghentian sementara dan yang paling berat adalah pemutusan hubungan usaha.
”Sanksinya tergantung tingkat pelanggaraannya,” jelasnya.
Karyawan PT Pertamina menurunkan gas 3 kilogram di salah satu pangkalan di Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
Pihaknya juga melakukan pengawasan sampai ke tingkat agen dan pangkalan. Caranya dengan menggunakan sistem monitoring log book pembeli.
Log book ini juga diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun, saat perhitungan pembayaran subsidi.
”Kami juga menerima masukan atau laporan dari berbagai pihak,” jelasnya.
Jika ada pelanggaran yang dilakukan agen atau pangkalan akan langsung ditindak. Sayangnya kata dia, Pertamina tidak berwenang mengawasi atau menindak pengecer.
“Karena kami tidak ada ikatan kerja sama dengan pengecer. Pengawasan atau penindakan pengecer, menjadi ranah pemda dan aparat dan kita mendukung penuh, ” tutupnya.
Selain itu, pihaknya mengimbau masyarakat untuk membeli elpiji subsidi 3 kg di pangkalan resmi. Karena harganya sudah diatur pemerintah.
”Kalau memang ada yang melanggar, masyarakat boleh langsung melaporkan ke Pertamina,” katanya.(une)
batampos.co.id – Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, tarif menikah terbagi dua. Yakni, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan non PNBP.
Hal itu disampaikann, Kasi Bimbingan Islam Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Batam, Budi Darmawan.
”Kalau nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) itu non PNBP, alias gratis, tak dikenakan biaya sedikit pun,” ujar Budi, Jumat (2/8/2019).
Ilustrasi, Buku Nikah. Foto: JawaPos.
Namun lanjutnya, biaya nikah di KUA gratis itu hanya berlaku di hari kerja mulai Senin hingga Jumat.
“Kalau menikah di hari libur, Sabtu atau Minggu atau di luar KUA, maka akan dikenakan PNBP yakni Rp 600 ribu,” jelasnya.
Kata dia, nilai tersebut tidak disebut dengan biaya, namun PNBP. Itu pun lanjutnya kalau menikah di luar KUA dan hari di libur.
Budi mengatakan, untuk menikah di KUA disarankan untuk mendaftar satu bulan sebelumnya,terlebih jika menikah di hari libur.(she)
batampos.co.id – Persoalan tata ruang di wilayah tampaknya belum menemukan titik temu antara ketiga belah pihak, yakni BP Batam, Pemko Batam dan Pemprov Kepri.
BP tetap berkeras bahwa tata ruang Batam harus mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2011 mengenai tata ruang Batam, Bintan dan Karimun.
Sedangkan Pemko sedang berusaha merampungkan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) miliknya.
Sedangkan di sisi lain, Pemprov juga masih di tengah dilema dalam perampungan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang mengatur peruntukan untuk pesisir laut di seluruh Kepri.
Kepala Biro Perencanaan Tehnik BP Batam, Cahyo Priyonggo, mengatakan baik Perda RTRW Pemko maupun kebijakan Pemprov tetap harus mengacu pada Perpres 87/2011.
Salah satu sudut pembangunan Kota Batam. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id
“Intinya karena yang punya lahan dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) itu BP, sehingga punya kewenangan atas kawasan strategis nasional (KSN) di Batam,” katanya di Gedung Marketing BP Batam, Jumat (2/8/2019).
“Maka Perda RTRW harus mengacu ke Perpres 87/2011, tidak boleh bertentangan,” ujarnya lagi.
Berdasakan Perpres 87/2011 memang sudah mengatur seluruh peruntukan lahan di Batam, termasuk di wilayah laut yang sudah dihitung nanti sebagai daratan yang akan timbul nantinya.
Perpres ini memungkinkan untuk pelaksanaan penimbunan laut atau reklamasi.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan bahwa persoalan tata ruang di Batam tak kunjung selesai.
Hanya Batam di Kepri yang belum memiliki peraturan tata ruang.
“Di Kepri tinggal Batam saja yang belum punya Perda RTRW. Selalu tarik ulur antara BP dan Pemko Batam. Tolong selesaikanlah sehingga ada acuan mengenai tata ruang pembangunan,” paparnya.
Arif mengatakan bahwa tanpa RTRW, Pemko akan kesulitan mengatur tatanan hidup masyarakat.
“Pemda kan perlu sekolah dan atur pemukiman masyarakat. Jadi keduanya harus selesaikan,” ungkapnya.(leo)
batampos.co.id – Pengendara mengeluhkan debu akibat pelebaran Jalan Gajah Mada, Sekupang.
Beberapa pengendara kesulitan melewati jalan karena debu yang beterbangan cukup tebal yang dihasilkan dari pengerjaan proyek jalan tersebut.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Batam, Yumasnur, mengatakan, saat ini pekerja tengah memasang bangunan pelintas air di jalan Sekupang menuju Batam Center. Akibatnya, jalan menjadi berdebu.
”Karena memang cuaca lagi panas. Jadi ,pembongkaran yang dilakukan pekerja di sekitar ruas jalan menghasilkan debu,” kata Yumasnur, Jumat (2/8/2019).
Namun, ia sudah meminta penanggung jawab proyek untuk menyiram ruas jalan yang terdampak pengerjaan tersebut agar intensitas debu bisa berkurang.
”Pasti berdebu, apalagi sekarang hujan juga tidak ada turun,” jelasnya.
“Tadi (kemarin) sudah disiram tapi karena panas cepat kering. Saya sudah sampaikan ke mereka terkait hal ini,” jelasnya.
Karena kondisi pelebaran jalan harus tetap berlanjut, ia meminta pengendara untuk berhati-hati melintas di jalan tersebut.
Akibat pengerjaan jalan, ada pengalihan arus, sehingga pengendara diminta berhati-hati.
”Di situ ada pengalihan arus, jadi kami minta kurangi kecepatan saat melintas,” imbuhnya.
Debu dari proyek pengerjaan jalan di Jalan Gajah Mada, Sekupang mengganggu warga, Jumat (2/8/2019). Foto: Yulitavia/batampos.co.id
Yumasnur juga mengimbau kepada warga untuk menggunakan masker agar bisa melewati jalan dengan nyaman.
”Yang pasti biar lebih aman di jalan, karena debu ini juga tidak baik bagi kesehatan,” jelasnya.
“Jadi, saya minta pengendara bisa menggunakan masker agar tidak menghirup debu,” tambahnya.
Ia melanjutkan, pengerjaan bangunan pelintas air merupakan proyek dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengatasi persoalan banjir.
”Selama ini ketika hujan, di sana selalu digenangi air sehingga menyulitkan pengendara,’” ucapnya.
Niken, pengendara motor mengatakan keberadaan debu cukup mengganggu pandangan ketika melewati jalan.
Menurutnya, penyiraman harus lebih sering dilakukan agar pengendara bisa melintas dengan nyaman.
”Terganggu pastinya tapi ini kan pekerjaan dari pemerintah. Biar lebih aman saat dilewati,” harapnya.
Pantauan Batam Pos, pengendara terlihat menutup wajah dengan tangan saatmelintas di jalan itu. Beberapa pengendara menggunakan masker ketika melintas.(yui)
batampos.co.id – Dinas Pendidikan (Disdik) Batam berencana menghapus status guru bidang studi tahun depan.
Hal ini untuk menutupi kekurangan tenaga guru usai penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini.
”Kalau di SMP sudah tidak lagi mengajar bidang studi tapi sudah rumpun,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Hendri Arulan, Jumat (2/8/2019).
“Jadi kalau mereka mengajar matematika, mereka bisa juga mengajar fisika atau IPA,” ujarnya lagi.
Kebijakan itu, kata dia, sudah mulai diterapkan mulai tahun ini dan akan berlanjut. Hal itu lanjutnya, sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait mengajar pelajaran satu rumpun.
”Sebentar lagi akan turun edarannya, kami sudah mulai jalankan,” jelasnya.
ilustrasi
“Kalau Bahasa Inggris bisa juga mengajar Bahasa Indonesia, yang penting masih satu rumpun,” paparnya lagi.
Hendri menilai, guru cukup mampu untuk menerapkan sistem baru ini. Ke depannya, tentu sistem pendidikan di kampus keguruan juga akan menjurus ke arah yang sama untuk menghasilkan tenaga guru yang menguasai ilmu pendidikan satu rumpun.
”Bertahap pasti kampus juga akan menyesuaikan, jadi, guru tidak lagi mengajar mata pelajaran tertentu,” ucapnya.
Kebijakan mengajar serumpun ini, lanjutnya, bisa menutupi kekurangan guru yang terjadi saat ini.
Selanjutnya, Hendri mengaku akan mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah untuk membahas hal ini.
”Kondisi ini sangat membantu pastinya, karena di SD sudah berjalan,” tuturnya.
“Saya rasa pelajaran SMP masih dalam tahap dasar-dasar saja. Pasti guru sanggup menjalankan itu,” bebernya lagi.
Teknisnya, kata dia, masih menunggu dari Kemendikbud. Karena pelaksanaan sepenuhnya akan diterapkan mulai tahun depan.
Kebijakan ini akan disejalankan dengan jam wajib mengajar guru di sekolah nantinya.
”Edarannya lagi kami tunggu. Kalau kebijakan ini bisa memberikan dampak yang positif kenapa tidak, karena setiap tahun kebutuhan guru ber-tambah,” ungkap Hendri.(yui)
