Selasa, 12 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11062

AirNav Sang Pemandu Penerbangan

0

Petugas ATC AirNav Indonesia Batam saat memandu dan memberikan pelayanan lalulintas penerbangan Bandara Hang Nadim Batam, Selasa (27/8/2019).

AirNav selain bertugas mengelola sektor darat dalam hal ini bandar udara , juga memberikan pelayanan navigasi penerbangan.

AirNav Indonesia merupakan satu-satunya penyelenggara navigasi penerbangan di Indonesia.

AirNav senantiasa mengikuti perkembangan dan standar yang diatur secara ketat dalam Civil Aviation Safety Regulations (CASR).

F Cecep Mulyana/Batam Pos

Humanity Food Car Berbagi Makanan Gratis untuk Tukang Becak di Pasar Pagatan

0

Kekeringan tidak hanya menyebabkan kelangkaan air bersih tetapi juga menyeret bahaya laten lainnya seperti kelaparan. Semangat ini yang terus hadir pada tim Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) – Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sepanjang musim kemarau ini, ACT telah berkomitmen menyalurkan jutaan liter air bersih dan bantuan pangan untuk atasi kekeringan. Konsistensi kebaikan dermawan yang diamanahkan kepada MRI-ACTsalah satunya terwujud pada program Humanity Food Car.

“Setiap pekan, para relawan tidak kenal lelah membagikan pangan berupa nasi bungkus dan beras kepada masyarakat prasejahtera. Kami menjembatani kebaikan para dermawan yang telah menitipkan amanahnya. Sebanyak 120 orang yang terdiri dari buruh dan tukang becak menikmati makan gratis dari program,” ucap Ketua MRI Tanah Bumbu Anjar Sufangat saat mendistribusikan makanan siap santap.

Para tukang becak dan buruh yang berada di pasar Pasar Pagatan, Kecamatan Kusan Hilir tersebut pun hadir berbondong-bondong di Humanity Food Car, “Alhamdulillah pas banget untuk makan siang, terima kasih banyak ya,” kata Jauhari yang segera mengambil makanan dan duduk di atas becaknya. Para warga lainnya juga ikut mendekat dan melahap sajian makan gratis siang itu.

Dengan berbagai semangat kedermawanan masyarakat Indonesia, tim ACT di berbagai daerah terus memaksimalkan rantai kedermawanan ini.

“Senyuman telah hadir melalui sepiring hidangan makan siang. Ini adalah kebaikan yang harus terus diabadikan karena kelaparan dan kesengsaraan masih sering terjadi bahkan tak kenal libur,” ungkap Kepala Cabang ACT Kalsel Zainal Arifin.

Di tempat terpisah, Direktur Social Distribution Program (SDP) ACT, Wahyu Novyan mengajak masyarakat untuk tidak abai pada kasus kekeringan yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Wahyu, kekeringan bisa berdampak pula pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan hingga lost generation atau kehilangan generasi.

“Kalau seseorang sudah tidak punya air, maka dampak turunannya jadi berat. Dampaknya bisa ke air minum, kebutuhan makan, air bersih, kebutuhan untuk mandi, kebutuhan aktivitas, ibadah, dan lain-lain. Sebab itu, harus ada kesiapsiagaan yang terus dibangun semua pihak. ACT telah melakukan sejumlah aksi untuk meredam isu krisis air bersih dan berbagai dampak laten akibat kekeringan kali ini, ” terang Wahyu.

Pada umumnya, kemiskinan sebagai salah satu dampak dari bencana kekeringan, akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat seperti kriminalitas meningkat, angka kematian yang tinggi terutama gizi buruk, pengangguran hingga konflik di masyarakat. Di sisi lain, penduduk terus bertumbuh secara eksponensial, yang tetap harus dipenuhi dengan penyediaan bahan pangan yang cukup dan hal tersebut sangat tergantung pada lahan yang dapat ditanami dan ketersediaan air yang cukup. Selain distribusi air bersih, sumur produktif dan layanan makan gratis, ACT juga melakukan sejumlah aksi pendamping yaitu pelayanan kesehatan. Hingga kini, ACT mengajak semua masyarakat untuk bahu-membahu mengirimkan bantuan melalui aksi-aksi nyata di bit.ly/DermawanKepriAtasiKekeringan

4 Bulan Bekerja, Hadi Kuras Harta Majikan

0

batampos.co.id  – Hadi Wiyono benar-benar tidak tahu terima kasih. Diberi pekerjaan, pria paruh baya ini malah mencuri perhiasan dan uang dolar milik majikannya.

Bahkan ia menjual sepeda motor yang dititipkan untuk digunakan sebagai opersional jemput anak majikannya.

Tak tanggung-tanggung total harta yang dikuras terdakwa yakni Rp 211.130.000. Didepan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hadi mengaku mencuri perhiasan dan uang majikannya sebanyak 7 sampai 8 kali.

Dimulai pada 29 Maret lalu, terdakwa dengan santainya masuk ke kamar majikannya kemudian mengambil 1 gelang ukir yang di taksir emas 22 karat dengan berat 16,4 gram.

“Saya ambil pada saat orang rumah sedang keluar,” ujar Hadi saat perisidangan dengan agenda keterangan saksi dan terdakwa di Pengadilan Negeri Batam, Senin (2/9/2019).

Aksi nekat terdakwa terus berlanjut. Hingga akhirnya ia berhasil menggasak 12 perhiasan emas dengan beragam berat.

Selain itu, terdakwa juga mengambil uang asing seperti dollar singapura diperkirakan sebanyak Sin 1700, dolar US 700, dolar Canada sebesar CAN 250, Dolar Hongkong HK 200, RM 12.300, dan dolar Rusia sebesar 1500 Rubel.

“Perhiasannya saya minta tolong Soyini untuk digadaikan ke pegadaian,” jelasnya.

“Sementara uang dolarnya saya tukar,” kata pria yang bekerja sebagai sopir selama empat bulan ini,” paparnya.

ilustrasi

Dari hasil gadai emas itu, Hadi menerima Rp 54 juta. Sementara hasil penukaran uang dolar Rp 22 juta.

Menurut pengakuan terdakwa, uang tersebut ia gunakan untuk membayar utang dan bersenang-senang.

Sementara Soyini sendiri menyesal karena membantu Hadi menggadaikan sejumlah emas itu.

Ia mengaku tidak tahu jika perhiasan tersebut hasil pencurian.

“Dia (Hadi, red) ngakunya emas itu milik temannya dan minta tolong untuk saya gadaikan,” ungkap Soyini sembari menangis.

Saat menggadaikan emas itu, Soyini mendapatkan komisi sebesar Rp 100 ribu. Pemilik rumah, yang hadir memberikan keterangan itu mengaku jika Hadi baru bekerja sebagai sopir di rumahnya selama empat bulan.

Sebagai sopir Hadi digaji Rp 3 juta perbulan. Belum termasuk dengan tempat tinggal, makan dan lainnya secara gratis.

“Saya kenal dia (Hadi, red) karena dia sopir mobil sampah keliling, karena sudah kenal saya rekrut tapi ternyata begini hasilnya,” ungkapnya.

Untuk kedua terdakwa itu sendiri, ia mengaku sudah memaafkan. Bahkan anak-anak Soyini masih tinggal kos-kosannya.

“Saya sudah maafkan,” ucapnya.

Sementara perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP.

Usai mendengar keterangan, majelis hakim kemudian menjadwal sidang lanjutan dengan agenda tuntutan.(une)

Sopir di Bintan Simpan Sabu 119,2 Kilogram

0

batampos.co.id – Jajaran Polres Bintan mengungkap kepemilikan sabu sebanyak 119,2 kilogram (kg) yang disimpan di rumah seorang sopir bus sekolah berinisial Aj di RT 001/RW 003 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan, Jumat (30/8/2019) lalu.

Selain Aj, polisi juga menangkap dua tersangka lainnya berinisial S dan AP. Ketua RT setempat, Karyati, mengatakan, Jumat (30/8/2019) malam, polisi awalnya hanya menangkap Aj.

Lalu polisi menggiring Aj ke rumahnya untuk melakukan pengembangan. Benar saja, di rumah Aj terdapat sabu seberat 119,2 kg.

Di rumah tersebut polisi juga menangkap rekan Aj berinisial S. Selanjutnya, polisi melakukan pengembangan untuk mengejar jaringan lain yang terlibat dalam kasus ini.

Karyati, ketua RT 001 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan, menunjukkan rumah Aj yang disegel polisi, Senin (2/9). Di rumah sopir bus sekolah ini polisi menemukan sabu seberat 119,2 kg, Jumat (30/8) malam lalu. Foto: Slamet Nofasusanto/batampos.co.id

Sehingga pada Sabtu (31/8) dini hari, polisi berhasil menangkap tersangka ketiga yang berinisial Ap di rumahnya di Desa Berakit, Bintan.

Karyati mengaku menyaksikan seluruh proses penggeledahan di rumah Aj. Jumat (30/8/2019) malam itu, awalnya polisi mendapatkan 115 bungkus sabu.

Satu bungkus sebesat 1 kg. Sabu tersebut dibungkus dalam kertas alumunium foil.

“119 bungkus sekiloan, 1 bungkus 1 kilo,” ujarnya.

Namun, setelah dilakukan pe­ngembangan, polisi menemukan satu bungkus sabu lagi seberat 2 ons.

Sabu terse­but disimpan di bawah mesin cuci. Sehingga total ada 120 bung­kus sabu seberat 119,2 kg.(met/ska)

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Ditolak

0

batampos.co.id – Rencana pemerintah menaikkan tarif iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas I, II, dan III Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara serentak terganjal restu DPR.

Dewan menolak kenaikan tarif untuk perserta kelas III. Validasi data jadi alasan utama. Penolakan itu disampaikan dalam kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan XI tentang defisit keuangan BPJS Kesehatan di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Ada sembilan poin yang disepakati. Salah satunya, di poin kedua, tentang penolakan kenaikan iuran untuk PBPU kelas III saat ini.

Wakil Ketua Komisi XI, Soepriyatno, mengatakan, kenaikan tarif pada PBPU kelas III bisa menjadi persoalan tersendiri.

Sebab, cleaning data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai data terpadu6 penentu penerima bantuan iuran (PBI) masih belum dirampungkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Padahal, masih ada sekitar 10 juta data yang harus diclearkan. Data tersebut merujuk pada hasil audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) tentang data kepesertaan yang bermasalah.

BPJS Kesehatan mengalami defisit hingga triliunan rupiah. Niat BPJS Kesehatan untuk menaikan iuran kelas III ditolak oleh DPR RI. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Ada sekitar 27 juta data yang dinilai tidak tepat. Dari jumlah tersebut, tersisa 10 juta data kepesertaan yang sedang dikebut cleansingnya oleh Kemensos.

“Kita takut nanti ada yang harusnya terima PBI malah tidak menerima. Karena tidak semua PBPU itu mampu,” ujarnya dalam rapat.

Oleh sebab itu, dewan sepakat untuk menunda kenaikan tarif iuran peserta mandiri kelas III tersebut.

Rencana kenaikan bakal dibahas kembali setelah pemerintah sudah menyelesaikan sinkronisasi data PBI.

Pihak pemerintah yang diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Merdiasmo sempat keberatan.

Sebab, kenaikan iuran dinilai menjadi salah satu cara menga-tasi defisit keuangan BPJS Kesehatan yang terus membengkak.

Dia mengatakan, kekhawatiran tersebut sejatinya sudah masuk dalam concern pemerintah.

Ada skenario untuk memasukkan PBPU kelas III yang tidak mampu untuk dimasukkan dalam PBI pusat atau daerah.

”PBPU ini ada dua kelas. Jelata dan jelita. Kalau jelita biarkan bayar. Jelata ini yang akan dirangkul dalam PBI setelah data kita kembangkan,” jelasnya.

Sayangnya, DPR tidak ingin berjudi dengan hal itu. Dewan kekeuh ingin cleaning data dirampungkan sebelum iuran tarif PBPU kelas III dinaikkan.

Setelah perdebatan cukup alot, pemerintah dan DPR akhirnya satu suara. Kenaikan iuran dilakukan setelah cleansing data PBI rampung oleh Kemensos.

Artinya, PBPU kelas akan tetap membayar iuran sebesar Rp 25. 500 per bulan per jiwa sampai rapat selan-jutnya.(mia/jpg)

Silahkan Pilih, Mau Slip Tilang Warna Merah Atau Biru

0

batampos.co.id – Jajaran Satlantas Polresta Barelang menggelar Operasi Patuh Seligi 2019 mulai Kamis (29/8) hingga 11 September mendatang.

Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol I Putu Bayu Pati, mengatakan, dalam razia ini pihaknya akan menerapkan sistem tilang elektronik.

Dimana, dalam penilangan kepada pengendara, ada dua jenis yaitu slip merah dan biru. Pengendara bisa memilih antara surat tilang merah atau biru sesuai kondisinya.

”Jadi kalau untuk yang biru itu dia langsung membayar denda melalui BRI, sementara untuk surat warna tilang merah yaitu pelanggar tersebut mengikuti persidangan,” ujarnya, kemarin.

Dijelaskan Putu, untuk surat tilang biru, pelanggar menerima kesalahan dan memilih untuk menerima surat tilang biru.

Kemudian membayar denda ke BRI terdekat dan langsung mengambil dokumen yang ditahan polisi.

Anggota Satlantas Polresta Barelang, Brigadir Dinda memeriksa surat-surat dan pajak kendaran pengendara saat razia di Kompleks Edukits Batam Center, Senin (2/9/2019). Foto: Dalil Harahap/batampos.co.id

Untuk besaran denda yang dikenakan bila pelanggar meminta surat tilang biru, adalah denda maksimal dari pelanggaran yang dilakukan.

Sedangkan jika pelanggar menolak kesalahan dan meminta sidah pengadilan, maka polisi akan memberikan surat tilang merah.

Baca Juga: 8 yang Jadi Perhatiaan Polisi saat Operasi Patuh selama 14 Hari ke Depan

Pengadilan kemudian yang akan memutuskan pelanggar bersalah atau tidak dengan mendengar keterangan dari polisi dan pelanggar dalam persidangan.

Dimana untuk sidang akan digelar pada waktu yang telah ditentukan dengan tenggat biasanya yakni lima sampai 10 hari kerja dari tanggal pelanggaran.

Meski Polresta Barelang telah resmi memberlakukan e-Tilang, namun dalam penerapannya sejauh ini, sistem e-Tilang belum berjalan secara maksimal.

Masih banyak masyarakat memilih penindakan secara manual dengan mengikuti sidang.
Putu mengatakan, penerapan sistem e-Tilang selama ini memang sudah tidak ada kendala.

Hanya saja, masih ada beberapa pelanggar yang enggan untuk mengantre di ATM maupun bank dalam membayar denda tilang.

”Biasanya karena mereka malas membayar ke bank atau mereka mau buru-buru dan tidak sempat ke bank. Maka dari itu, sejauh ini masih kita berlakukan tilang manual,” ujarnya.(gie)

PGN dan Pemkot Yogyakarta Menandatangani Kerjasama Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Menunjang Program Smart City

0

Untuk mewujudkan program smart city di wilayah kota Yogyakarta, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dalam penyediaan infrastruktur dan pemanfaatan gas bumi di kota ini.

Penandatangan kerjasama ini dilakukan oleh Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti dan Direktur Utama PGN Gigih Prakoso di ruang Nakula, Pemkot Yogyakarta. Hadir dalam kesempatan ini jajaran manajemen PGN dan para pejabat di lingkungan Pemkot Yogyakarta.

Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menyatakan, kerjasama dengan Pemkot Yogyakarta ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang PGN untuk memperluas pemanfaatan gas bumi di wilayah-wilayah yang belum terjamah energi baik gas bumi. Melalui kerjasama dengan Pemkot Yogyakarta, PGN berharap akan lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha yang dapat menikmati manfaat gas bumi sebagai energi yang ramah lingkungan, efisien dan diproduksi di dalam negeri.

“Kami menyampaikan terima kasih atas pilihan Pemkot Yogyakarta terhadap penggunaan gas bumi dalam menunjang program smart city di Yogyakarta. Ini akan menjadi langkah awal kita bersama untuk menjadikan Yogyakarta semakin Istimewa sebagai kota pelajar dan budaya, yang nyaman huni dengan lingkungan yang bersih melalui pemanfaatan energi baik gas bumi,” kata Gigih dalam sambutannya di Yogyakarta, Senin (2/9).

Gigih menyampaikan, saat ini PGN mendorong anggota Perhimpunan Hotel Restoran Indonesia (PHRI) Kota Yogyakarta dan sejumlah usaha UMKM untuk menggunakan gas bumi dalam operasionalnya. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, penggunaan gas bumi terbukti lebih efisien dan memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan daya saing anggota PHRI di nasional dan UMKM yang telah memanfaatkan gas bumi sebagai energi dioperasional mereka seperti halnya salah satu produsen bakpia di Yogyakarta.

“Kami akan semakin bersemangat untuk terus membangun berbagai infrastruktur gas di kota yang bersejarah ini. Dengan dukungan dari bapak Walikota Yogyakarta, kami optimis dapat mendukung terwujudnya program Smart City yang berbasis pada energi baik gas bumi,” ujar Gigih.

Lebih lanjut Gigih menyatakan, PGN telah mengembangkan layanan PGN 360 Degree Integrated Solution untuk mengoptimalkan layanan pelanggan. Melalui layanan ini PGN memberikan layanan penggunaan gas bumi dari hulu hingga hilir. Seperti, menyediakan gas bumi dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG), jaringan pipa gas bumi dan LNG yang tersebar di berbagai kota.

Dalam mewujudkan penyediaan energi gas bumi, PGN akan membangun berbagai infrastruktur di berbagai daerah seperti membangun jaringan pipa distribusi sepanjang 500 km, pipa transmisi 528 km, tujuh Liquified Natural Gas (LNG) filling station untuk truk / kapal, lima FSRU, 3,59 juta sambungan rumah tangga, dan 17 LNG guna mensuplai kebutuhan berbagai segmen konsumen.

PGN juga akan mendukung terwujudkan program Pemerintah membangun jaringan gas (Jargas) sebanyak 4,7 juta sambungan hingga tahun 2025. Dimana tahun ini PGN menargetkan mampu membangun 78.216 sambungan. Saat ini PGN sedang dalam penyelesaian proyek pipa gas dari Gresik ke Semarang sepanjang 267 km.

“Kita harapkan jaringan tersebut selain memasok gas ke PLTGU Tambak Lorok di Semarang juga akan mengalirkan gas ke berbagai segmen pasar di Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Harapan kami gas bumi PGN akan semakin menciptakan pemerataan ekonomi sebagaimana komitmen dan tujuan Pemerintah,” imbuh Gigih.

Untuk mengembangkan program smart city yang sekarang banyak dilakukan sejumlah daerah, PGN juga memiliki jasa layanan di bidang jasa telekomunikasi dan ICT, yaitu PT PGN Telecommunication Nusantara (PGASCOM).

Anak perusahaan tersebut saat ini telah melayani kebutuhan jaringan interkoneksi di sejumlah wilayah di Indonesia. Sebagai penyedia jaringan fiber optik (FO), PGASCOM telah memiliki pengalaman dan telah mengoperasikan jaringannya mulai dari Singapura dan Jakarta sampai kota-kota besar lainnya di bagian barat Indonesia.

PGASCOM juga memberikan layanan business solution dan managed services yang dapat digunakan oleh semua perusahaan dari kelas Large Corporation sampai ke Small Medium Enterprise (SME).

“Sebagai kota pelajar dengan potensi SDM dan berbagai inovasinya, terwujudnya Yogyakarta sebagai Smart City akan semakin menempatkan Yogyakarta sebagai kota terdepan di Indonesia. PGN akan mendukung langkah Pemkot mewujudkan program Smart City di Yogyakarta,” ungkap Gigih.

Walikota Yogyakarta Drs. H. Haryadi Suyuti menyambut baik komitmen PGN dalam mendukung Pemkot Yogyakarta untuk menunjang program smart city melalui pemanfaatan gas bumi. Penggunaan gas bumi yang terbukti ramah lingkungan, efisien dan aman, diharapkan akan semakin meneguhkan Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan.

“Progam Smart City merupakan salah satu prioritas Pemkot Yogyakarta untuk menciptakan kota ini agar semakin nyaman huni, sehingga wisatawan dapat berlama-lama tinggal di Yogyakarta. Hal ini tentu akan menjadi salah satu pendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Yogya,” jelas Haryadi.

Haryadi menambahkan, sebagai tindak lanjut dari kerjasama dengan PGN, Pemkot Yogyakarta akan mendorong terciptanya perizinan yang memberi kemudahan pembangunan infrastruktur gas dibangun di Yogyakarta. Haryadi juga menyatakan, pemanfaatan gas bumi di Yogyakarta juga merupakan bagian dari komitmen Pemkot untuk mengurangi ketergantungan pada energi impor, baik minyak bumi maupun elpiji yang selama ini dikonsumsi masyarakat dan pelaku usaha.

“Kami juga ingin mengajak agar masyarakat Yogyakarta tidak memperbesar penggunaan energi impor. Dengan meluasnya pemanfaatan gas bumi, sesungguhya kita juga ikut serta dalam menciptakan kemandirian energi nasional. Itu yang harus terus kita perjuangkan,” tegas Haryadi. (*)

Basembang Bercerita Sampai di Papua

0

batampos.co.id – Program Basembang Bercerite tak hanya diterapkan di Kepulauan Riaua saja. Tapi program ini juga dibawa oleh Brimob Polda Kepri, ke Sentani, Papua.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga menjelaskan program ini cukup berhasil. Polisi,katanya berkumpul dengan masyarakat, menanyakan permasalahan atau kesulitan apa saja yang mereka rasakan.

“Jajaran Brimob menggunakan pendekatan berbeda, jadi lebih dengan cara kekeluargaan. Berinteraksi dengan masyarakat, sembari menjelaskan mengenai kamtibmas di sana,” katanya, Senin (2/9).

Ia mengatakan pendekatan dilakukan jajaran Brimob tersebut cukup mengena dan ampuh di tengah-tengah masyarakat Sentani.

“Selain pendekatan dengan cara Basembang Bercerite, kami juga berusaha melakukan pemulihan secara psikologis pasca aksi unjuk rasa,” ujarnya.

Basembang bercerite, disambut antusias masyarakat setempat. Selain itu, jajaran kepolisian juga memberikan hiburan bagi masyarakat setempat. Langkah-langkah ini, menurut Erlangga sejalan fungsi polisi sebagai pengayom yang menciptakan keamanan dan kenyamanan ditengah-tengah masyarakat.

Sementara itu, Komandan Satuan Brimob Polda Kepri Kombes Guruh Arif Darmawan yang terjun langsung memimpin pasukannya di Sentani, Papua, menuturkan keadaan disana sudah kembali kondusif.

Saat ini, katanya situasi sudah relatif aman. Dan ia memastikan Brimob, akan memastikan situasi aman terkendali.

“Tak ada lagi (kerusuhan),” ungkapnya.

Saat ditanyakan, sampai kapan berada di Sentani. Guruh mengaku masih belum mengetahuinya, karena masih menunggu petunjuk dan arahan dari Mabes Polri.

Selama disana, Guruh mengaku mengajak masyarakat untuk melakukan bakti sosial, salah satunya seperti membersihkan rumah-rumah ibadah.

“Kami akan selalu berada ditengah-tengah masyarakat,” ungkapnya. (ska)

Ada 186 Ribu Warga Kota Batam yang Menunggak PBB

0

batampos.co.id – Hingga jatuh tempo 31 Agustus 2019 lalu, hanya 129.458 Wajib Pajak (WP) yang membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Artinya, ada 186.546 WP yang menunggak pada tahun pajak 2019 ini. Angka ini merujuk pada jumlah WP PBB P2 sebanyak 316.044 WP.

Sementara soal capaian pendapatan, Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Aditya Guntur Nugraha, mengungkapkan, nominal capaian hingga jatuh tempo tersebut yakni Rp 125,142 miliar atau 75,84 persen dari target pendapatan Rp 165 miliar.

Dengan kata lain, pendapatan PBB P2 masih minus sekitar Rp 40 miliar, yang seharusnya tertutupi seandainya WP yang menunggak pajak membayar sebelum jatuh tempo.

”Jadi terhitung 1 September, yang belum bayar terhitung jadi piutang daerah,” kata Aditya, Senin (2/9/2019).

Warga membayar PBB di Grand Mall Batam, Lubukbaja, Minggu (14/7). BP2RD Kota Batam membuka konter di empat mal dan empat pasar guna memudahkan masyarakat membayar pajak. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Ia menyampaikan, terhadap WP yang menunggak akan dilakukan penagihan aktif. Dalam hal ini, BP2RD akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan sebagai dasar untuk tindakan selanjutnya.

Tindakan yang dimaksud yakni teguran-teguran, dari teguran pertama hingga teguran ketiga.

”Kalau tidak diindahkan, akan kami pasang informasi pada objek pajak dengan kalimat objek pajak ini tidak melunasi PBB,” terangnya.

Sejauh ini, lanjut dia, yang terverifikasi baru 47 WP. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melayangkan surat teguran bagi 47 WP tersebut.

”Yang 47 ini WP besar, pajaknya ada yang sampai ratusan juta,” jelasnya.

“Mudah-mudahan secepatnya membayar, karena kalau bayar pendapatan pajak akan naik banget,” pungkasnya.(iza)

Kata BP Batam dan Kementerian PUPR Terkait Ruas Jalan Gajah Mada yang Rawan Roboh

0

batampos.co.id – Direktur Sarana dan Prasarana BP Batam, Purnomo Andiantono, mengatakan, penyebab longsornya ruas Jalan Gajah Mada di sekitaran Sungai Ladi dikarenakan perbedaan ketinggian air.

Hal itu kata dia, mempengaruhi kestabilan kontur tanah di sekitar bahu jalan yang me-ngalami kerusakan.

”Ada perbedaan tinggi rendah air di Waduk Seiladi. Sehingga, tanahnya mengembang dan menyusut. Saat menyusut biasanya diikuti proses penurunan level tanah,” terang Andiantono, Rabu (31/7/2019) lalu.

Kata dia, proses penurunan level tanah semakin parah saat musim kemarau. Apalagi tidak ada pengaman yang memperkuat kestabilan bahu jalan yang rusak tersebut.

”Karena memang tidak ada penguatan di daerah bahu jalan, sehingga tanahnya akan terus tertarik ke arah waduk karena kondisinya yang tidak stabil, sebentar terendam dan sebentar kering,” jelasnya.

Kondisi Jalan Gajah Mada setelah Jembatan Seiladi yang makin memprihatinkan, Selasa (30/7/2019) lalu. BP Batam dan Kementerian PUPR memperkirakan perbaikan akan selesai pada 2020 mendatang. Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Untuk memperkuat tanah di sekitar bahu jalan, maka BP Batam dan Kementerian PUPR akan menimbunnya dan kemudian memasang sheet pile.

Baca Juga: Rawan Roboh, Begini Kondisi Ruas Jalan Gajah Mada Dekat Seiladi

Sheet pile yakni dinding vertikal relatif tipis yang berfungsi untuk membendung tanah dan masuknya air kedalam lubang galian.

Sheet pile juga merupakan dinding penahan tanah yang diperlukan untuk memperkuat bahu jalan.

Andi mengungkapkan, Kementerian PUPR telah melakukan kegiatan sondir untuk mengetes kekerasan tanah. Untuk jalannya masih aman, tapi bahu jalan akan turun terus.

”Kementerian PUPR yang akan memperbaiki dengan sheet pile. Kegiatan sondir sudah selesai dan mereka (Kementerian PUPR,red) lagi persetujuan anggaran,” jelasnya.

“Targetnya tahun ini dikerjakan. Paling telat itu tahun 2020, makanya saat ini sudah beri tanda untuk pengaman jalan,” paparnya lagi.

Sedangkan Kepala Satker PJN 1 Kepri dari Kementerian PUPR, Endry Z Jamal menga-takan, anggaran perbaikan ruas jalan tersebut mencapai Rp 14 miliar.

Alokasi dana memang sudah dihitung dari prakiraan awal. Dan dananya nanti diambil dari sisa lelang.

”Saat ini kami tengah lagi menunggu persetujuan dari Kementerian PUPR,” katanya.(leo)