batampos.co.id – Komite Pemuda Peduli Pemilu Bersih Kepri menggelar dialog interaktif pilgub Kepri 2020 di Pusat Informasi Haji Batam Centre, Jumat (9/8). Dialog terbuka untuk umum ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat dan mahasiswa Kepri khususnya, dalam menentukan kepala daerah Kepri ke depannya.
”Pemuda dan mahasiswa harus peka terhadap politik. Artinya pasca operasi tangkap tangan (OTT) mantan gubernur kita beberapa waktu lalu tentu akan muncul figur dan poros baru yang akan bertarung sebagai calon gubernur. Untuk itulah kita harus jeli, jangan sampai kondisi seperti itu terulang lagi,” kata Ketua Komite Pemuda Peduli Pemilu Bersih Kepri Fahrul Anshori, Jumat (9/8).
Hadir dalam dialog tersebut Gubernur Kepri yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kepri Lamidi, Komisioner Bawaslu Kepri, tokoh politik, mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah serta Direktur Utama Batam Pos yang juga Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kepri (PWI) Candra Ibrahim.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana
Menurut Fahrul, lewat dialog ini nantinya diharapkan menjadi landasan dalam menentukan pilihan gubernur yang betul-betul dibutuhkan masyarakat ke depan.
”Di sini kita bertukar pikiran dan berbagi pandangan. Seperti apa calon yang kita butuhkan. Jangan sampai apa yang melanda Kepri terulang lagi,” katanya.
Lamidi mengaku bangga dengan dialog ini. Sebab sebagai bentuk kepedulian pemuda dan mahasiswa terhadap calon gubernur Kepri ke depan.
Ia juga berpesan agar masyarakat Kepri tetap mengutamakan keamanan daerah sehingga iklim investasi di Kepri tetap terjaga.
”Beda pilihan boleh. Tapi tetap jaga keamanan dan ke-tertiban. Jangan sampai terpecah belah,” katanya.
Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim mengutip salah satu tokoh yang menyatakan kursi gubernur Kepri seperti mawar berduri. Dia indah, cantik, berwarna-warni tetapi memiliki duri. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Gubernur Kepri nonaktif terkena kasus operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
”Dalam konteks ini kita melihat Kepri daerahnya kecil, imut. Namun, dari yang kami baca selama ini kepentingan pusat dan bahkan negara te-tangga begitu tinggi. Karena begitu daerah ingin melakukan sesuatu aturan, ada gangguan dari mana-mana. Karena magnet Kepri sangat luar biasa,” ungkap Candra.
Apalagi kalau kita melihat perairan tersibuk hari ini ada di Selat Malaka. Orang melihat selama ini ada Teluk Kera yang dipersiapkan Tiongkok dan Thailand untuk memutus mata rantai jalur yang ada di Selat Malaka. Tapi menurutnya tak mungkin juga dalam waktu dekat, walau disebut-sebut di 2025.
”Karena negara tetangga kita yang lebih kecil dari kita tentu tak akan tinggal diam. Sama hal dengan dengan pelabuhan Batuampar sampai hari yang tak selesai,” kata Candra.
Ia menambahkan, dalam kontek pemilukada Kepri yang dibutuhkan adalah persaingan secara sehat dan fair. Namun begitu Candra melihat, semuanya itu juga bergantung pada 20 Oktober 2019 atau setelah pelantikan presiden nanti. Setelah presiden dilantik, dilanjutkan pelantikan kabinet dan menteri.
Partai-partai politik pendukung pemerintah tentu akan mengirim kader-kader terbaiknya untuk mengisi jabatan menteri tersebut.
”Contohnya kemarin Ibu Mega menegaskan PDIP wajib mendapat kursi menteri terbanyak, meski Surya Paloh sedikit kecewa. Namun, hal itu dampaknya akan ke bawah. Menurut saya terlalu dini kita menentukan pilkada, karena apa yang kita gadang hari ini belum tentu terjadi,” paparnya.
Candra menambahkan politik itu rumit. Tetapi sebagai orang yang beriman tidak ada salahnya untuk berikhtiar dan berusaha. ”Tapi satu kita ingat tidak ada harga mati di politik. Politik itu dinamis dan selalu bergerak,” tegas Candra.
Dalam dialog itu juga dilakukan tanya jawab. Mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah turut mengajukan pertanyaan yang diajukan kepada Ketua PWI Kepri Candra Ibrahim.
Bunyi pertanyaannya, ”Apa yang salah dari berbagai pilkada selalu dirasakan curang oleh masyarakat? Bagaimana cara mengatasinya? Apakah kita masih yakin sipil bisa mengawasi sipil?
Direktur Umum Batam Pos itu menjawab, pertanyaan Pak Ismeth penting dan menarik. Kuncinya di regulasi. Undang-undang dibuat mereka yang di Senayan. Digodok bersama parpol dengan pemerintah. Nah, parpol biasanya cende-rung membuat UU yang me-nguntungkan mereka.
Misalnya soal aturan ASN harus mundur jika ikut pilkada. Ada lagi soal silang kalau eksekutif ke legislatif harus mundur. Begitu juga sebaliknya. Itu pun setelah diajukan ke MK.
Aturan sebelumnya, lanjutnya, cenderung menguntungkan orang-orang parpol. Nah, bagaimana cara agar pilkada tidak curang, jalan terbaik pakai e-voting. Kalau ragu IT bisa kena hack, ciptakan pe-ngamanan berlapis. Memang mahal, tapi kan lebih mahal jembatan Babin atau bahkan lebih mahal biaya pemindahan ibukota negara.
”Tapi pemerintah kan lebih suka membangun infrastruktur dibanding membangun sistem demokrasi. Padahal, dari demokrasi yang sehat akan keluar pemimpin-pemimpin daerah atau pemimpin daerah yang baik pula. Yang tidak akan neko-neko ketika memerintah,” jawab Candra.
Ari Widodo, peserta dialog lainnya juga mengajukan pertanyaan ke Candra. Bunyi pertanyaannya adalah ”OTT gubernur Kepri disebut merubah peta politik Kepri? Sejauh mana dia mempengaruhi dan mengubah peta politik Kepri? Candra menjawab, tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Ketika ditanya sejauh mana memengaruhi, jawabannya sangat meme-ngaruhi perpolitikan di Kepri.
“Contohnya ketika Pak Nurdin digadang akan maju seba-gai Kepri satu, setelah OTT KPK namanya hilang. Terus siapa pengganti beliau? Saat ini ada nama pak Isdianto sebagai Plt, karena pak Nurdin belum final kasusnya. Nasdem tentu akan mencari calon terbaiknya. Karena sesuai survei yang dilakukan Januari 2019 lalu, posisi Nurdin masih di tangga pertama, disusul Pak Rudi, Anshar Ahmad, dan Asman Abnur. Pengantinya yang paling dekat pak Rudi, apakah pak Rudi maju ke Kepri 1 belum tentu, karena kita tidak bisa menebak-nebak,” terangnya.
“Selain itu, bagaimana misal kalau pak Rudi diminta partai bertahan di Batam. Itu bisa saja terjadi. Politik itu seni kemungkinan. Jadi, tak ada yang tak mungkin. Jadi, kembali lagi ke partai politik. Walaupun terkadang parpol egonya minta ampun yang dilihat bukan menangnya, tetapi bagaimana melihat orang yang diusung,” jelas Candra.(rng)
