Rabu, 6 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11098

Kok Sering Lampu Mati? Rupanya Terjadi ….

Putut A
-
0
Kok Sering Lampu Mati? Rupanya Terjadi ….

Pembaca batampos.co.id, PLN Batam selaku salah satu penyedia ketenagalistrikan di Pulau Batam memiliki daya terpasang pembangkit existing 550 MW (kapasitas instal pembangkit milik PLN Batam dan IPP- independent Power Producer) tidak termasuk pembangkit yang ada di Pulau Bintan.

Daya pembangkit ini sebenarnya cukup dengan cadangan yang besar memenuhi kebutuhan listrik beban puncaknya (BP) sistim kelistrikan Batam-Bintan sebesar 450-460 MW, namun sekarang ini ada gangguan pembangkit yaitu Gas Turbin PLTGU PLN Batam di Tanjung Uncang dan Gas Turbin PLTGU PT DEB di Panaran.

Direktur Utama bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura mengatakan bahwa dalam kondisi normal reserve margin (cadangan daya) bright PLN Batam masih ada sekitar 90-100 MW. Reserve Margin ini cukup besar.

“Minimal reserve margin atau cadangan yang harus dimiliki oleh bright PLN Batam adalah sebesar daya mampu pembangkit paling besar. Saat ini pembangkit terbesar bright PLN Batam adalah PLTU Tanjung Kasam sebesar 2×55 MW. Jadi cadangan minimal yang harus dimilki bright PLN Batam adalah 55 MW. Jika dibandingkan dengan reserve margin bright PLN Batam disaat kondisi normal cadangan dayanya masih berlebih”, tutur Dadan.

Namun kondisi saat ini terjadi gangguan dua pembangkit besar yang waktunya secara bersamaan yaitu Gas Turbin PLTGU Tanjung Uncang.

Imbasnya menyebabkan daya mampu pembangkit berkurang sebesar 60 MW dan Gas Turbin PLTGU DEB di Panaran yang menyebabkan kemampuan pembangkit turun sebesar 40 MW, sehingga total kemampuan pembangkit di Batam turun sebesar 100 MW.

“Kondisi tersebut menyebabkan reserve margin atau cadangan daya pembangkit sangat minim atau daya mampu pembangkit hampir sama dengan kebutuhan listrik di Pulau Batam dan Pulau Bintan”, kata Dadan.

Mewakili manajemen bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura berharap masyarakat dapat mengerti kondisi bright PLN Batam dan mohon maaf atas ketidaknyamannannya. Dadan juga menjelaskan untuk menghindari terjadinya pemadaman, salah satu langkah yang dilakukan bright PLN Batam adalah dengan mengoperasikan PLTD berbahan bakar HSD/MFO dan juga meminta ke PLN Tanjung Pinang untuk mengoperasikan PLTD HSD mereka disamping itu PLTU CTI 2×12,5 MW diharapkan dapat beroperasi secara kontinyu.

“Sebenarnya mengoperasikan PLTD HSD ini menyebabkan kerugian bagi bright PLN Batam karena biaya operasi pembangkit ini sangat mahal semetara PLN Batam tidak mendapat subsidi. Tapi demi menghidari atau meminimalisir pemadaman hal ini tetap kami lakukan.

Untuk memperkuat cadangan daya bright PLN Batam sedang memperbaiki pembangkit-pembangkit yang ada. Kami mohon doanya mudah-mudahan minggu kedua September semua sudah selesai dan normal kembali”, imbuhnya lagi.

Sementara itu jika terjadi pemadaman melebihi dari yang telah dideklarasikan pada Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), bright PLN Batam akan memberikan kompensasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 22 Tahun 2017 yaitu sebesar 10% dari biaya beban atau rekening minimum pemakaian listrik pelanggan. Penerapan ini diberlakukan untuk rekening bulan berikutnya.

“Untuk kompensasi akibat pemadaman yang terjadi akan kami hitung sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam hal ini Pergub nomor 22 Tahun 2017 berdasarkan beberapa indikator TMP. Sebagai contoh pada semester I tahun 2019 bright PLN Batam telah mengeluarkan kompensasi sebesar Rp. 922.094.131 yang diberikan kepada 68.636 pelanggan, dan kami selalu melaporkan realisasi TMP kami kepada pemerintah provinsi Kepri sebagai regulator”,tutup Dadan. (*)

Plt Gubernur Kepri: Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Akan Ditindak Tegas

Aris
-
0
Plt Gubernur Kepri: Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan Akan Ditindak Tegas

batampos.co.id – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Isdianto mengatakan akan menindak tegas para pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

“Seluruh kepala daerah sudah diimbau oleh Presiden Joko Widodo untuk menjaga daerahnya masing-masing dari aksi pembakaran hutan dan lahan,” kata Isdianto, Rabu (7/8/2019).

Menurut dia, pembakaran hutan dan lahan akan berdampak terhadap kerusakan lingkungan.

Selain itu, kabut asap yang ditimbulkan dari aktivitas liar ini juga dapat merusak kehidupan.

“Pembakaran hutan dan lahan ini juga merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak,” ujarnya.

“Pelaku dapat dikenakan hukuman pidana penjara dan denda semaksimal mungkin,” katanya lagi.

Plt Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto bersalaman dengan Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara. Foto. Humas Pemprov Kepri.

Isdianto mengatakan pasal 50 ayat 3 huruf d  UU Nomor 41 Tahun 2019 menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan.

Kemudian pasal 78 ayat 3 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 lima tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Pada pasal 78 ayat 4 disebutkan barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar.

“Pembakaran dan penebangan hutan harus dicegah. Aturan dan hukumannya sudah jelas. Masyarakat jangan ada yang berani main-main dengan aturan yang sudah ada,” kata Isdianto

Ia mengatakan, selama ini di Kepri jarang sekali terjadi kebakaran hutan dan lahan yang berdampak luas. Kalaupun ada hanya dalam skala kecil dan bisa segera diatasi.

Kendati demikian, dia mengimbau kepada masyarakat di mana pun keberadaannya harus tetap waspada.

Para petugas juga harus rajin turun ke bawah dan lahan-lahan yang dianggap rawan harus dijaga agar jangan sampai terjadi kebakaran hutan dan lahan.

“Jika mendapati api sekecil apapun, segera matikan. Itu arahan Presiden Joko Widodo,” katanya.

Buka Rute Penerbangan Batam-Beijing

Putut A
-
0
Buka Rute Penerbangan Batam-Beijing

batampos.co.id – Kawasan seputaran Bandara Hang Nadim akan menjadi pusat industri dirgantara nasional, salah satu tandanya adalah peresmian sekolah vokasi penerbangan milik Lion pada akhir Agustus ini.

Selain itu, Lion dan Garuda akan menyatukan bengkelnya di Batam.

”Menko Bidang Perekonomian akan resmikan sekolah vokasi. Lion juga sudah memperpanjang sewa lahannya hingga tahun 2063 mendatang,” kata Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi di Gedung Marketing Center BP Batam, Selasa (6/8/2019).

Lion, kata Edi, menambah lokasi bengkel pesawatnya menjadi 24 hektare. Di Batam, maskapai berlambang Singa ini akan fokus memperbaiki pesawat komersial sekelas Boeing.

Sedangkan pesawat Airbus diperbaiki di Jakarta. Ekspansi lahan yang dilakukan Lion akan mendekati lahan yang akan ditempati PT Regio Aviasi Industri (RAI) yang berencana membangun pabrik pesawat komersil R-80 di Batam.

Anak dari mantan Presiden Indonesia BJ Habibie, yakni Ilham Habibie menjadi komisaris RAI.

Sekolah vokasi milik Lion, yakni perguruan tinggi swasta kejuruan Kirana Angkasa Polytechnic yang berfokus di bidang aeromarine.

”Saya senang Lion mau bikin vokasi mengenai perawatan pesawat, logistik, avionic system, dan tampung siswa sebanyak 150 orang dari program studi yang ada. Artinya kita punya sumber daya baru di penerbangan,” tegasnya.

Kepala BP Batam Edy Putra Irawadi (kiri) berbincang dengan Dubes RI untuk Republik Rakyat Tiongkok Djauhari Oratmangun usai melakukan pertemuan, Selasa (6/8/2019). Foto: Cecep Mulyana/batam pos.co.id

Edy juga membenarkan guna memuluskan wacana tersebut, saat ini pemerintah tengah merevisi dua Peraturan Pemerintah (PP) terkait Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sehingga memungkinkan KEK jasa perawatan pesawat dibuka di Kota Batam.

”Sudah dieksekusi, tapi bukan hanya untuk perawatan pesawat saja, tapi juga aircargo logistic sampai pendidikan vokasi aerotech,” katanya.

”Untuk status KEK, sekarang juga tengah dibahas di Dewan Nasional,” paparnya lagi.

Buka Penerbangan Internasional Kedua

Sementara itu, Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Tiongkok, Djauhari Oratmangun, mendukung langkah Garuda yang membuka penerbangan langsung dari Batam menuju ibukota Tiongkok, Beijing pada 15 Agustus nanti.

”Sebenarnya saya sudah terima info dari Garuda untuk penerbangan ke Beijing pada 15 Agustus nanti. Tujuannya mulai dari Jakarta ke Batam lalu Beijing dan sebaliknya,” katanya di Gedung Marketing Center BP Batam, kemarin.

Pilihan untuk membuka langsung rute Batam-Beijing memiliki alasan yang kuat. Pasalnya Batam merupakan kota dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Bali.

Di samping itu, Batam juga merupakan kota investasi yang berstatus kawasan perdagangan bebas.

”Kalau dari Beijing ke Bali itu tiap hari. Sedangkan ke Jakarta empat kali seminggu. Ini merupakan langkah awal yang bagus tentunya,” katanya lagi.

Sedangkan Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim Suwarso menga-takan bahwa penerbangan Garuda nanti akan dibuka dua kali seminggu, yakni Selasa dan Kamis.

”Penumpang akan diangkut menggunakan pesawat jenis boeing 737-800. Kapasitas kursi eksekutif sebanyak 12 kursi dan kelas ekonomi sebanyak 162 kursi,” ujarnya.

Sementara itu, Sales Manager Garuda Indonesia Batam, Fakhrial Fauzi, mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari Jakarta, terkait penerbangan ke Beijing via Batam.

”Soal itu, kami masih merapatkannya. Kami juga masih menunggu keputusan dari pusat untuk realisasinya,” kata Fakhrial.(leo)

Konjen RRC di Medan Sambangi BP Batam

Aris
-
0
Konjen RRC di Medan Sambangi BP Batam

batampos.co.id – Konsulat Jenderal Pemerintah RRC di Kota Medan, Qiu Weiwei, berkunjung ke Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk membahas mengenai upaya rencana bersama dalam meningkatkan hubungan bilateral khususnya dalam bidang ekonomi, investasi, industri dan pariwisata, Rabu (7/8/2019).

Qui Weiwei, mengatakan, kedatangan mereka untuk mendapatkan informasi terkini terkait potensi yang di miliki oleh Kota Batam.

“Kami sangat senang dapat berkunjung ke Batam, karena Batam mempunyai pemandangam yang bagus, serta memiliki letak geografis yang unggul dan telah berkembang dengan pesat,” katanya.

Dia mengatakan, dengan status free trade zone (FTZ) menjadikan Batam sebagai tempat yang baik bagi para investor melakukan pengembangan usahanya.

“Batam merupakan salah satu tempat favorit warga RRC berkunjung, itu di buktikan bahwa tahun 2018 lalu tercatat lebih dari dua juta wisatawan Tiongkok berkunjung ke Kepri,” jelasnya.

Kata dia, bisa dikatakan pasar industri wisata Kota Batam sangat besar bagi wisatawan Tiongkok.

Oleh karena itu, pihaknya berharap hubungan baik antara Batam dan Tiongkok dapat terus ditingkatkan.

“Kedatangan kami ke sini juga ingin menghimbau kepada para investor asal Tiongkok yang berinvestasi di Batam, agar dapat melakukan komunikasi yang konprehensif dengan BP Batam apabila menghadapi permasalahan terkait dengan kegiatan usahanya di Batam,” jelasnya.

Kepala BP Batam, Edy Putra Irawadi, mengapresiasi kunjungan Konjen RRC di Medan, Qiu Weiwei.

Konsulat Jenderal Pemerintah RRC di Kota Medan, Qiu Weiwei (kiri) memberikan cendramata kepada Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady. Foto: Humas BP Batam untuk batampos.co.id

“Saya berharap BP Batam dapat berkerja sama dengan Konsulat Jenderal RRC di Medan,” paparnya.

“Karena kami banyak program-program yang sedang dijalankan dan BP Batam rencananya bulan September ini akan ikut dalam kegiatan promosi ke Beijing,” jelasnya lagi.

Batam lanjutnya memiliki kelebihan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Batam kata Edy, merupakan hub perdagangan lintas Asia, Eropa dan Amerika.

“Dan hanya Batam yang memiliki berbagai fasilitas unggulan dalam menarik para calon investor,” jelasnya.

Kata dia, Batam saat ini kami memiliki delapan sektor atau pulau yang dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi.

“Saya berharap pihak investor China dapat melakukan kegiatan investasi di ke tujuh pulau lainnya sehingga Batam dapat terus berkembang,” katanya.

Edy juga menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Tiongkok yang sudah melakukan kegiatan investasi di Kota Batam dan juga para investor di Batam yang memiliki hubungan bisnis dengan pengusaha Tiongkok.

Dalam pertemuan itu, Konjen RRC juga menyampaikan beberapa kendala. Yaitu mengenai izin bekerja bagi tenaga kerja asing di Kota Batam.

“Mengenai perizinan tenaga kerja asing merupakan kewenagan pemerintah pusat,” kata Edy.

Akan tetapi lanjutnya, BP Batam berupaya untuk tetap memberikan dukungan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh para investor.(*/esa)

Pengusaha Keluhkan Ekspor Hasil Pertanian, Kementan Akan Tingkatkan Peran Online Single Submission

Aris
-
0
Pengusaha Keluhkan Ekspor Hasil Pertanian, Kementan Akan Tingkatkan Peran Online Single Submission

batampos.co.id – Ekspor hasil pertanian sempat dikeluhkan pengusaha. Sebab, perizinan alias proses birokrasinya rumit.

Kementerian Pertanian pun berjanji bakal melakukan upaya dan solusi untuk mempermudah eksportir demi peningkatan devisa. Yakni lewat online single submission (OSS).

Program itu sudah diluncurkan pemerintah sejak 2018 lalu. Tetapi, sejumlah eksportir belum merasakan dampak signifikan. Beberapa laporan itu masuk ke Kementan.

“Kita sempat ditegur untuk memperbaiki layanan. Ini sedang kita catat apa saja kendalanya,” jelas Sekretaris Badan Karantina Pertanian Kementan Arifin Tasrif, Selasa (6/8/2019).

Dia menegaskan, khususnya bagi pegawai yang dilaporkan mempersulit proses, akan dievaluasi dan diberi sanksi berupa mutasi.

Arifin menjelaskan, pihaknya mendapat teguran dari Mentan Amran Sulaiman setelah ada eksportir yang mengalami kesulitan akses pelayanan.

Di antaranya untuk mengurus sertifikat untuk izin ekspor. Selain itu, ditengarai masih ada juga praktik pungutan liar (pungli) di jajaran petugas lapangan.

“Dalam waktu dekat akan kita perbaiki semua layanan ekspor,” lanjut Arifin.

Peluncuran sistem OSS Untuk kemudahan investasi. Foto: Hana Adi/JawaPos.com)

Untuk mengantisipasi adanya pungli dalam pengurusan izin ekspor, Amran meminta Badan Karantina Pertanian memaksimalkan penggunaan OSS.

Platform itu sudah disediakan pemerintah untuk mempermudah berbagai jenis perizinan.

Bisa dilakukan online sehingga tidak perlu menghabiskan banyak waktu jika harus mengurus perizinan ke beberapa lembaga sekaligus.

“Harapannya tidak ada pungli dengan penerapan e-Cert (sertifikat online),” jelas Amran dalam pelepasan komoditas ekspor di Tanjung Priok, kemarin.

Selain OSS, Amran menambahkan, eksportir juga bisa memanfaatkan i-Mace yang merupakan milik Badan Karantina Pertanian.

I-Mace memperlihatkan pemetaan komoditas produk khusus yang bakal diekspor ke luar negeri.

Lewat fasilitasi tersebut, eskportir bisa dimudahkan dengan mengetahui komoditas apa yang paling tepat dihasilkan di daerah mereka dan meningkatkan akselerasi ekspor.

“Peta ini bisa mendorong daerah, khususnya generasi mudanya, untuk melakukan ekspor,” imbuh Amran.

Kementan mencatat pertumbuhan ekspor pertanian cukup signifikan dalam lima tahun terakhir.

Per tahun rata-rata kenaikan 2,4 juta ton per tahun. Bila dibandingkan, pada 2013 nilai ekspor produk pertanian sebesar 33 juta ton.

Tahun 2018 lalu jumlahnya mencapai 42,5 juta ton. Kementan menargetkan penambahan sekitar 2,5 juta ton tahun ini.

“Kita harus mendorong peningkatan ekspor di era 4.0 atau digital ini,” pungkasnya. (deb/jpg)

Bos Pembalak Liar Ditangkap

Aris
-
0
Bos Pembalak Liar Ditangkap

batampos.co.id – Pembalakan liar di hutan Jambi dan Sumate­ra Selatan terungkap. Direktora­t Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) berhasil menangkap M, 42, bos pembalakan liar yang mempekerjakan 40 orang hingga 50 orang di Bandung, Selasa (30/7) lalu.

Pembalakan liar yang dilakukan M sejak 2015, artinya sudah berlang-sung selama empat tahun.

Kasubdit III Ilegal Logging dan Perkebunan Dittipiter Ba­res­krim, Kombes Irsan, me­nuturkan, penebangan dilaku­kan oleh 40 orang -50 orang pe­kerja.

Setelah melakukan p­e­nebangan itu, kayu diolah di dalam hutan.

”Kayu olahan itu kemudian hanyutkan di se­buah kanal sepanjang 4 km,” tu­turnya.

Kanal tersebut melewati perbatasan Jambi dan Sumatera Selatan. Muara kanal itu di Dusun III Pancuan, Muara Merang, Banyu Lincir, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Kayu-kayu itu lalu dibawa ke gudang yang lokasinya dekat muara. ”Lalu, kayu ini dijual ke pembeli dari Jambi dan Sumsel,” terangnya.

Polisi menghadirkan tersangka saat rilis pelaku tindak pidana di bidang kehutanan di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (6/8). Dit Tipidter Bareskrim Polri menangkap dalang dari pembalakan liar di dalam kawasan hutan Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan serta mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua unit truk, kayu olahan, dan alat tebang. Foto: Miftahulhayat/Jawa Pos

Dari pembalakan ini disita lebih dari 2 ribu meter kubik ka­yu berbagai jenis. Namun, ka­yu yang dibalak kemungkinan jauh lebih banyak, sebab masih­ ada kayu yang ditinggal di hutan­.

”Ini masih ditelusuri,” urainya.

Selain kayu, petugas juga menyita dua unit truk yang digunakan mengangkut kayu-kayu hasil pembalakan liar tersebut.

Tersangka M juga ditahan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

”Kami berupaya agar tidak lagi terjadi pembalakan,” paparnya.

Sementara Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menuturkan, terdapat tiga laporan terkait pembalakan liar.

Satu ditangani Bareskrim dan dua kasus ditangani Polda Jambi, karena wilayah pembalakan di sana.

”Semua akan ditangani,” ujarnya.

Untuk kasus dengan tersangka M, lanjutnya, ada kemungkinan uang hasil kejahatan pembalakan liar ini dicuci oleh pelaku.

Karena itu akan diper-timbangkan untuk menerapkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tersangka.

”Apalagi, pelaku sudah sejak 2015 menjalankan aksinya,” jelasnya.(idr/jpg)

Badan Pusat Statistik Catat Perekonomian Provinsi Kepri Triwulan II 2019 Meningkat

Aris
-
0
Badan Pusat Statistik Catat Perekonomian Provinsi Kepri Triwulan II 2019 Meningkat

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) triwulan II-2019 mengalami pertumbuhan sebesar 1,10 persen
bila dibandingkan dengan triwulan I-2019.

Kepala BPS Kepri, Zulkifli, mengatakan, kategori yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 19,99 persen.

Disusul kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial tumbuh 17,44%, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 15,36 persen dan kategori transportasi dan pergudangan sebesar 14,82 persen.

“Struktur Ekonomi Kepri pada triwulan II-2019 masih didominasi oleh industri pengolahan (37,73%), konstruksi (19,65%), dan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial (14,59%),” kata Kepala BPS Kepri, Zulkifli, Selasa, (6/8/2019).

Transportasi laut menjadi salah satu penyumbang perekonomian di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Foto: AntaraLanjut dia, pertumbuhan ekonomi Kepri pada triwulan II-2019 tumbuh sebesar 4,66 persen dibanding triwulan II-2018.

Pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh pertumbuhan kategori industri pengolahan yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 2,86 persen.

“Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto memberikan andil pertumbuhan ekonomi sebesar 2,64 persen dan pengeluaran rumah tangga mempunyai andil pertumbuhan sebesar 2,00 persen,” ujarnya.

Dia menambahkan, perekonomian Kepri triwulan II-2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp66,14 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp44,77 triliun.

“Dalam lingkup regional, PDRB Kepri triwulan II-2019 memberikan kontribusi sebesar 7,76 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera,” sebut Zulkifli.(ant)

Hentikan Sementara Seleksi Capim KPK

Aris
-
0
Hentikan Sementara Seleksi Capim KPK

batampos.co.id – Koalisi masyarakat sipil akan mengirim surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo atas sikap panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V.

Sikap itu terkait dengan keengganan pansel menjadikan laporan harta kekayaan penye-lenggara negara (LHKPN) sebagai syarat administratif dan ujian integritas capim.

Anggota koalisi masyarakat sipil, Feri Amsari, mengatakan keenganan pansel itu adalah bentuk sikap melanggar hukum dan menentang marwah pemberantasan korupsi.

Juga mengangkangi mandat KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menerima dan melaporkan kekayaan publik penyelenggara atau calon penyelenggara negara kepada masyarakat.

”Orang yang diseleksi oleh pansel ini mereka yang akan menduduki jabatan tertinggi di lembaga tersebut (KPK, red),” kata Feri, Selasa (6/8/2019).

Dia pun menyebut sikap pansel yang abai terhadap LHKPN berpotensi menjadi beban masa depan KPK yang sewaktu-waktu dapat dipermasalahkan oleh pelaku korupsi.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas ini menjelaskan, LHKPN merupakan kewajiban hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan negara.

Setidaknya ada delapan aturan yang menyebutkan secara detail tentang kewajiban pelaporan LHKPN bagi penyelenggara negara itu.

Di antaranya peraturan di KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan beberapa kementerian.

Ilustrasi

LHKPN itu, kata Feri, digunakan untuk mengukur integritas pejabat negara dan membuka ruang partisipasi publik dalam melakukan monitoring terhadap kekayaan pejabat negara.

”Kalau kekayaan pejabat negara diumumkan, masyarakat dapat melakukan pemantauan yang bertujuan untuk mengurangi potensi perilaku koruptif,” imbuh dia.

Atas dasar itu, koalisi masyarakat sipil melalui surat tertulis akan meminta Presiden mengevaluasi proses seleksi tidak taat hukum yang dipertontonkan pansel.

Setidaknya, upaya itu dapat menghentikan sementara laju para capim yang tidak atau belum melaporkan LHKPN kepada KPK.

”Atau setidaknya (pansel) menyatakan (capim yang tidak patuh LHKPN) tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Diketahui, isu kepatuhan LHKPN capim KPK mendapat perhatian serius dari KPK sendiri. Meski tak diminta pansel, capim jilid V, KPK berinisiatif menelusuri LHKPN para capim yang kelak menjadi pimpinan lembaga superbodi itu.

Dari penelusuran KPK, terhadap 104 capim yang mengi-kuti uji psikologi pekan lalu, ada 65 yang masuk kategori wajib lapor LHKPN karena berlatar belakang penyelenggara negara.

Dan di antara 65 capim penyelenggara negara itu, hanya 29 yang tercatat menyampaikan LHKPN periodik (tahunan).

”Kemudian ada 19 capim yang belum lapor untuk periodik 2018, namun telah lapor di bawah 2018,” kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK Isnaini, Jumat (2/8/2019).

Grafik pelaporan LHKPN 65 capim KPK terbilang dinamis. Ada yang tercatat 9 kali lapor (1 orang), kemudian 4 kali (16 orang) hingga 1 kali lapor (11 orang).

Selain memaparkan tingkat kepatuhan LHKPN, Isnaini juga membeberkan rata-rata kekayaan capim.

Ada satu capim yang kekayaannya di antara Rp 100 miliar-Rp 400 miliar. Kemudian Rp 10 miliar-Rp 32 miliar (9 orang), Rp 1 miliar-Rp 10 miliar (41 orang), Rp 100 juta-Rp 1 miliar (13 orang), dan dibawah Rp 100 juta (1 orang).(tyo/jpg)

Jembatan II Dompak Terancam Roboh

Aris
-
0
Jembatan II Dompak Terancam Roboh

batampos.co.id – Polres Tanjungpinang, Polda Kepulauan Riau (Kepri) terpaksa menutup akses jembatan II Pulau Dompak, Tanjungpinang, karena hampir 85 persen tiang penyanggah jembatan tersebut keropos dan terancam roboh.

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ucok Lasdin Silalahi, mengatakan penutupan dilakukan karena khawatir akan mengancam keselamatan pengguna jembatan, terutama pengendara kendaraan roda dua maupun empat.

“Kecuali pejalan kaki, diperbolehkan untuk melintasi jembatan itu,” ujar Ucok saat meninjau lokasi jembatan II Pulau Dompak, Rabu (7/8/2019).

Ucok mengaku belum mengetahui sampai kapan akses jembatan tersebut ditutup.

Sebab, pihaknya masih menunggu Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepri, mendatangkan tim teknis dari kementerian untuk melakukan penilaian apakah jembatan itu masih layak digunakan atau tidak.

“Kalau, misalnya, penilaian dari tim teknis nanti, jembatan ini layak dilewati, akan kami buka aksesnya,” ujarnya.

Polisi menutup akses jembatan II Dompak, Tanjungpinang, Kepri, Karena terancam roboh akibat banyak tiang penyanggah yang sudah keropos. Foto: Antara

Sementara itu, salah seorang warga setempat, Subandi, menyatakan kerusakan tiang penyanggah jembatan ini sudah berlangsung sekitar lima bulan lalu.

Namun, kata dia, persoalan itu baru mencuat di kalangan publik Tanjungpinang dua hari belakangan, setelah ada sejumlah masyarakat mengunggah kondisi tiang penyangga yang sudah keropos itu di laman media sosial facebook.

“Sebenarnya kami pernah menyampaikan masalah ini kepada Pemprov Kepri, tapi, sampai sekarang belum ada tindakan maupun perbaikan,” ucap Subandi.

Pantauan di lapangan, pintu keluar-masuk jembatan itu ditutup dengan menggunakan portal atau penghalang jalan milik Dinas Perhubungan (Dishub).

Beberapa personel kepolisian, Satpol PP dan Dishub juga tampak berjaga-jaga di jembatan tersebut.

Sejumlah kendaraan yang ingin melewati jembatan ini juga terlihat berbalik arah saat melihat kondisi jembatan yang sudah ditutup.

Sebagaimana diketahui, jembatan II Pulau Dompak merupakan akses lalu-lalang warga setempat menuju ke pusat Kota Tanjungpinang atau sebaliknya.(ant)

Reaksi Siswa SMPN 26 Kota Batam Saat Mendapatkan Hadiah Dari Ibu Negara

Aris
-
0
Reaksi Siswa SMPN 26 Kota Batam Saat Mendapatkan Hadiah Dari Ibu Negara

batampos.co.id – Ibu Negara Republik Indonesia, Iriana Joko Widodo dan istri Wakil Presiden RI, Mufidah Jusuf Kalla, melakukan serangkaian kegiatan di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (7/8/2019).

Salah satunya memberikan penjabaran mengenai bahayanya menggunakan narkoba di GOR Temenggung Abdul Jamal kepada ribuan pelajar tingkat SMP dan SMA.

Pada kesempatan itu, Mufidah memberikan kuis untuk para pelajar. Mereka yang dapat menjawab pertanyaan dan mampu menampilkan kemampuannya diberikan berbagai hadiah.

Dewi,siswa SMPN 26 Kota Batam yang mendapatkan sepeda dari Ibu Negara, Mufidah Jusuf Kalla. Foto: Dhiyanto/batampos.co.id

Salah satu siswa yang mendapatkan hadiah adalah Dewi Nur Hidayah. Siswa SMPN 26 itu sangat girang karena mendapatkan hadiah berupa sepeda yang diberikan istri Wakil Presiden RI, Mufidah Jusuf Kalla.

Baca Juga: Begini Cara Ibu Negara Iriana Joko Widodo Ajarkan Murid Taman Kanak-kanak Kota Batam Mencuci Tangan

“Saya senang sekali, rencananya sepeda ini mau saya pakai untuk keliling-keliling di sekitar rumah,” jelasnya.

Dewi mengaku tidak sabar lagi untuk menjajal sepeda sport tersebut.

Siswa SMPN 26 lainnya, Rendy Androleo Rizaldy, menyatakan hal yang sama. Rendy yang memperlihatkan kemampuannya mendapatkan hadiah berupa satu unit smartphone.

Rendy, Siswa SMPN 26 Kota Batam yang mendapatkan satu unit smartphone. Dhiyanto/batampos.co.id

“Tadi saya memperlihatkan kemampuan saya dalam olahraga silat,” jelasnya.

Rendy menjelaskan, handphone pemberian ibu negara itu akan digunakannya sendiri.

Baca Juga: Mawar untuk Ibu Negara Iriana Joko Widodo Jatuh ke Tangan Wali Kota Batam 

Sementara itu, guru SMPN 26 Kota Batam, Anisa Pustika, mengaku  bangga dengan kedua muridnya tersebut.

“Kami bersyukur ada siswa SMPN 26 yang mendapatkan hadiah dari ibu negara,” ujarnya.(nto)

1...11,09711,09811,099...14,271Halaman 11,098 dari 14,271

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000