Jumat, 10 April 2026
type here...
Beranda blog Halaman 11198

Perang dengan Penangkap Ikan Ilegal

Putut A
-
0
Perang dengan Penangkap Ikan Ilegal

batampos.co.id – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan perang melawan penangkapan ikan ilegal. Tidak gentar mendapat desakan dari negara manapun. Menurut dia, tindakan tersebut untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Insiden intimidasi terhadap ka­pal perang Indonesia oleh dua kapal pengawas perikanan­ Vietnam di Perairan Natuna, Ke­pulauan Riau, Sabtu (27/4) lalu membuat Susi geram. Sa­at itu KRI Tjiptadi 381 ditabrak ke­tika menghentikan kapal  Vietnam BD 979 yang tengah menangkap ikan tanpa izin. Tak hanya itu, kapal pengawas Vietnam itu membuntuti KRI Tjiptadi 381 untuk memberikan tekanan.

Sejak saat itu Kementerian Kelautan dan Perikanan mene-gaskan semakin giat menengge­lamkan kapal ikan asing ilegal. Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Agus Suherman mengatakan, pihaknya berrencana menenggelamkan 51 kapal pada 4 Mei mendatang. 38 kapal di antaranya berbendera Vietnam.

”Selain itu, ada 6 kapal Malaysia, 2 kapal Tiongkok, 1 kapal Filipina, dan 4 kapal milik asing berbendera Indonesia,” ucap Agus saat dihubungi kema­rin.

Biasanya oknum-oknum pe­rusahaan asing menggunaka­n kapal laut lokal untuk menang­ka­p ikan di laut Indonesia. Se­telah itu, hasil tangkapan tersebut dibawa ke laut lepas untuk dipindahkan ke kapal asing.

Menurut dia, kapal asing yang tertangkap pasti kami tengge­lam­kan. Kalau dilelang malah m­e­rugikan Indonesia. Sebab, ber­potensi kapal-kapal itu nan­tinya malah digunakan kembali untuk kejahatan serupa.

Lebih detail, Susi menjelaskan, kapal yang dilelang dengan harga sekitar Rp 100-500 juta. Sementara, keuntungan perusahaan asing yang mengeruk kekayaan laut Indonesia mencapai Rp 2 miliar sekali melaut.

”Makanya kami banyak menemukan kapal residivis,” ujar menteri 54 tahun itu.

Kapal asing ilegal berbendera Malaysia yang diamankan tim patroli KKP di Selat Malaka

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hasil lelang masih terlalu kecil dibandingkan keuntungan perusahaan perikanan asing nakal. Tidak sepadan dengan kerugian ekonomi dan risiko keselamatan petugas patrol di lapangan.

”Makanya saya tidak pernah setuju dengan kebijakan lelang untuk kapal ikan asing ilegal. Itu akan mengurangi ketegasan dan tekad kuat Indonesia di mata para pelaku illegal fishing,” kesal Susi.

Menenggelamkan kapal merupakan sikap tegas pemerintah agar memberikan efek jera. Selain itu, meningkatkan intensitas dan menambah kekuatan patroli di laut. Susi mene-gaskan, tidak ada tawar menawar dalam penegakkan hukum. Menjaga integritas aparat sangat penting.

”Tidak bisa kebijakan hari ini begini dan besok berbeda. Celah itu akan dimanfaatkan oleh para kriminal ini,” imbuhnya.

Dalam waktu setahun terakhir, agresivitas intrusi kapal ikan asing khususnya di wilayah perairan Natuna meningkat. Tahun 2019 sudah empat kali kapal patroli maupun kapal perang Tanah Air diintimidasi kapal asing. Masing-masing dua kali oleh Malaysia dan Vietnam.

Sabtu lalu (27/4), KRI Tjiptadi 381 ditabrak ketika menghentikan kapal  Vietnam BD 979 yang tengah menangkap ikan tanpa izin.

”Itu wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita. Apa yang dilakukan TNI AL sudah benar,” tegas Susi.

Mengingat, berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pasal 57 bahwa klaim ZEE 200 mil laut dari garis pang-kal darimana lebar laut teritorial diukur. Nah, Vietnam berasumsi bahwa perairan itu dalam garis batas kontinen mereka. Dasarnya mereka adalah perjanjian landas kontinen Indonesia-Vietnam tahun 2003. Padahal, belum ada kesepaka-tan dari perjanjian itu sampai sekarang.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) pasal 74 ayat 1 menyatakan, mengatur penetapan batas ZEE antarnegara pantai harus berdasarkan persetujuan atas dasar hukum internasional untuk mencapai suatu penyelesaian yang adil. Selama persetujuan belum tercapai, ayat 3 menyebut, mewajibkan negara yang bersangkutan untuk bekerja sama. Serta, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir.

”Ya berarti seharusnya tidak ada kegiatan perikanan di wilayah tersebut sampai de-ngan tercapainya kesepakatan dua pemerintahan. Begitu juga perbatasan ZEE seharusnya tidak disamakan dengan perbatasan landas kontinen,” ucap Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Marine Product tersebut. (han)

BP Batam belum Verifikasi 4.499 Ha Lahan Kampung Tua

Putut A
-
0
BP Batam belum Verifikasi 4.499 Ha Lahan Kampung Tua

batampos.co.id – Banyak hambatan yang ditemui dalam pengukuran lahan kampung tua yang akan disertifikasi di Kota Batam.

Kepala BP Batam Eddy Putra Irawadi menyebut salah satunya karena ada perbedaan luas kampung tua antara BP dan Pemko Batam. Di samping itu, masih banyak lahan kampung tua yang belum diverifikasi BP Batam. Namun, persoalan ini dapat diselesaikan karena Pemko dan BP terus berkoordinasi.

”Saya katakan ke dinda (Wali Kota Batam Muhammad Rudi, red) dalam menentukan kampung tua, jangan kampung baru dijadikan kampung tua. Ukur dan serahkan ke Menko (Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Batam) biar diurus ke BPN. Karena jika suatu daerah dikeluarkan dari HPL Batam, nanti keluarnya susah urus sertifikat. Nanti belanja dikenai pajak pertambahan nilai (PPN). Tapi yang terpenting masyarakat itu menjadi mudah,” kata Eddy, Selasa (30/4) malam di Gedung Marketing Centre BP Batam.

Eddy menuturkan, sejak 1971 sudah ada 6.000 hektare (ha) lahan yang tersebar di 19 kampung tua. Kampung tua pada saat itu sangat rapi dan berbudaya. Sehingga Eddy akan membantu memuluskannya untuk segera disertifikasi.

”Kasih saja. Sahkan. Tapi kalau mau masuk FTZ, ya tetap bayar UWTO untuk 30 tahun,” katanya lagi.

Sebelumnya, pertemuan antara Kepala Kantor Lahan dengan Wakil Wali Kota Batam sudah dilakukan pada 23 April yang lalu. Dalam pertemuan itu, banyak pembahasan yang dilakukan meliputi sosiali-sasi pengukuran, identifikasi pengurusan dan batas kampung tua, pleno hasil identifikasi pengukuran dan penetapan batas dan luas kampung tua, penetapan SK Wali Kota Batam tentang kampung tua dan penyampaian permohonan legalitas.

Dalam rapat pada 26 April, membahas sosialisasi pengukuran kampung tua. Dari rapat-rapat yang sudah dilakukan, hambatan yang didapati saat proses penyelesaian sertifikasi antara lain perbedaan luas yang telah disampaikan di paragraf atas. Kemudian, terdapat pengalokasian di lahan yang teridentifikasi sebagai kampung tua.

Lalu, sebagian warga memiliki surat tanah lama dengan cukup luas lebih dari 1 ha dan didiami oleh warga lain, yang potensial memicu konflik.

Berdasarkan data yang dihimpun BP Batam, luas kampung tua yang sudah diterbitkan Penetapan Lokasi (PL)-nya mencapai 329 ha. Kemudian, lahan yang sudah ada PL namun belum sesuai dengan kesepakatan mencapai 849 ha. Lahan yang sudah sepakat namun PL-nya belum diterbitkan 481 ha. lalu, lahan yang sudah disepakati namun ada usulan penambahan luas mencapai 1.297 ha.

Lahan yang belum diverifikasi oleh BP Batam untuk luasnya mencapai 4.499 ha dan lahan yang belum ada kesepakatan apapun 718 ha. Penerbitan PL merupakan dasar awal yang dibutuhkan dalam menerbitkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN. Eddy menyebut prosesnya masih panjang.

”Kampung tua yang sah baru 32 ha, artinya sudah kita eksekusi. Total kampung tua yang harus dieksekusi ada 37 kampung tua. Ini merupakan permintaan dari Presiden maka harus dituruti,” ucapnya.

Sebelumnya, Asisten Bidang Pemerintahan Pemko Batam Yusfa Hendri menyebut seluruh kampung tua di Batam, ada 37 titik. Di antara jumlah tersebut, 12 di antaranya sudah disepakati oleh pihak kampung tua dan BP Batam.

”Sedangkan 13 titik lainnya masih dalam proses verifikasi BP Batam,” kata Yusfa. (leo)

Dua KEK Batam Segera Diresmikan

Putut A
-
0
Dua KEK Batam Segera Diresmikan

batampos.co.id – Dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam segera diresmikan. Saat ini pemerintah pusat tengah merampungkan peraturan pemerintah (PP) yang akan menjadi payung hukum penetapan dua kawasan khusus tersebut.

“Ini sekarang tinggal buat peraturan dari Presiden. Dan sebelum itu, pemerintah tengah merevisi sejumlah PP pendukung seperti PP 96/2015 dan lainnya,” ujar Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Eddy Putra Irawadi, Selasa (30/4/2019) malam, di Gedung Marketing Centre BP Batam.

Eddy menjelaskan, PP 96/2015 mengatur tentang fasilitas dan kemudahan di KEK. Di Batam, hanya ada dua KEK yang sudah pasti akan ditetapkan, yakni KEK Hang Nadim Logistics Airport dan KEK Nongsa Digital Park.

Eddy menyebut KEK Hang Nadim ini dirancang sebagai hub regional perdagangan e-commerce bagi produk dan platform. Sedangkan KEK Nong­sa Digital Park dirancang untuk melayani kebutuhan ekonomi digital dan start up di Batam.

Selain dua KEK tersebut, Batam juga berencana menetapkan tiga KEK lainnya. Yakni KEK-Commerce, fungsinya sama dengan KEK Hang Nadim. Kemudian KEK Medical yang dirancang untuk memberikan fasilitas kesehatan standar internasional berbiaya murah dan membangun kerja sama dengan organisasi kesehatan internasional di bidang penelitian dan pengembangan (litbang).

foto: batampos.co.id / dalil harahap

Dan terakhir, KEK Financial District untuk pengembangan sektor finansial melalui keterbukaan usaha tanpa batas teritorial antarnegara.

“Di KEK nanti, bisa 100 persen sahamnya dan boleh ada PMDN. Selain itu, sangat dimungkinkan untuk mendapat tax holiday dan punya administrator sendiri,” jelasnya.

Tetapi, ia menegaskan apapun bentuknya, wadah terbaik untuk Batam tetap free trade zone (FTZ) dengan segala fasilitas bebas pajaknya. Sedangkan KEK dibuat untuk memaksimaklkan potensi ekonomi yang bisa digarap di Batam.

“Kenapa Batam kurang berkembang. Karena tidak ada KEK financial. Perbankan mau kasih kredit besar dilarang OJK. Kalau punya KEK itu, maka akan bebas. Dan kalau ada KEK medical, bisa pesan homecare atau dapat layanan rumah sakit di rumah sendiri,” ucapnya.

Sedangkan Presiden ketiga Indonesia yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Otorita Batam (sekarang BP Batam, red) selama 20 tahun, Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie menilai FTZ masih yang terbaik untuk Batam. Ia tidak menyampaikannya secara gamblang, tapi berusaha menjelaskannya secara halus.

“Kita back to basic saja. Buka pintu selebar-lebarnya dan jangan rugikan orang masuk. Nanti belum masuk, malah disuruh bayar banyak, mana mau kalau begitu,” jelasnya.

Dengan konsep FTZ, memang investor yang masuk tidak banyak dikenakan biaya karena bebas pajak penghasilan dan bea masuk.

Persoalan FTZ saat ini, menurut Habibie, karena kurangnya kompetensi dari kalangan pekerja. “Dulu saya bangun industri hanya 40 orang saja, tapi waktu saya jadi Wakil Presiden, 40 tadi jadi 48 ribu dengan turn over hingga 10 triliun dolar Amerika,” ucapnya.

Turn over rate adalah arus masuk keluar karyawan dari perusahaan. Habibie mengibaratkan dari puluhan karyawan yang resign atau diputus kontraknya, maka akan ada ribuan yang berniat untuk menggantikannya.

“Tapi anak-anak ini mesti kita didik. Produktivitas mereka bisa tinggi berkat vokasi. Ini semua demi sudut pandang kepentingan nasional,” ungkapnya.

Di samping itu, Batam harus membuka kerja sama berdasarkan teritorial untuk membentuk zona ekonomi yang kuat. Hal ini bisa dilakukan bersama dengan Singapura dan Malaysia.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid menilai wacana menjadikan wilayah KEK dalam FTZ bisa menjadi solusi.

“Jadi tanpa mengganggu FTZ yang sudah ada, pemerintah bisa mengembangkan daerah lain di Batam dengan memberikan status KEK,” paparnya.

Sehingga pertumbuhan investasi di Batam akan semakin cepat lagi. Ia kemudian mengatakan jika pemerintah ingin menetapkan KEK, maka harus segera diwujudkan.

“Dengan terus melempar wacana soal pergantian FTZ menjadi KEK ini akan menjadi kontra produktif bagi dunia usaha di Batam,” tegasnya. (leo)

Desak Presiden Pecat Mendag

Putut A
-
0
Desak Presiden Pecat Mendag

batampos.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi korupsi dalam kebijakan gula kristal rafinasi yang tertuang di Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16/M-DAG/Per/3/2017.

Temuan itu merujuk pada hasil kajian ICW terhadap implementasi regulasi yang mengatur penjualan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas tersebut.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, ada tiga masalah besar dalam Permendag itu. Yakni, pe­nun­jukan penyelenggara lelang yang tidak sesuai aturan, potensi hilangnya penerimaan negara, dan bertentangan dengan regulasi lainnya.

”Sejak awal dikeluarkan, Per­mendag itu memang bermasalah dan memunculkan sejumlah polemik,” kata Adnan, Rabu (1/5/2019).

Menurut Adnan, penunjukan penyelenggara pasar lelang gula kristal tidak sesuai kewenangan. Sebab, berdasarkan Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2017 pasal 4 ayat (1), Menteri Perdagangan (Mendag) bertanggung jawab untuk menetapkan penyelenggara pasar lelang. Tugas itu lalu diberikan kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) selaku entitas yang berada di bawah Kemendag.

Kemudian, bila merujuk pada UU No 10/2011 tentang Perubahan atas UU No 32/1997 tentang Perdagangan Komoditi, BAPPEBTI memiliki fungsi pengawasan.

Sehingga tanggungjawab dalam melaksanakan lelang untuk menunjuk penyelenggara pasar lelang komoditas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

”Ada keganjilan dan terindikasi tidak transparan,” katanya. (tyo)

Sehari 8 Kecelakaan Lalu Lintas

Putut A
-
0
Sehari 8 Kecelakaan Lalu Lintas

batampos.co.id – Sandy terlihat sibuk mengatur arus lalu lintas di jalur dua Jalan S Parman, Seibeduk, Selasa (30/4/2019) malam lalu. Bermodal lampu pada ponselnya, laju kendaraan yang lewat diberi aba-aba agar tidak ngebut. Pasalnya, pada jalur tersebut terdapat lubang tepat di tengah jalan. Aspalnya pun amblas dan dari dalam mengeluarkan air yang diduga bersumber dari pipa air yang bocor.

”Dalam sehari ini ada sekitar tujuh sampai delapan pengendara yang mengalami kecelakaan. Maka-nya saya memutuskan membantu (mengatur arus lalu lintas, red),” kata pekerja bengkel di bilangan Bukit Sentosa, Seibeduk ini.

Bukan tanpa alasan. Bantuan tersebut diperlukan karena di jalur jalan yang dibangun 2015 tersebut, belum memiliki lampu penerangan. Padahal, aktivitas lalu lintas cukup ramai karena dekat dengan kawasan industri, terutama saat jam berangkat dan pulang kerja. Sehingg titik lubang yang berada antara pintu 4 dan 5 kawasan industri Batamindo arah Tanjungpiayu, tidak terlihat pada malam hari.

”Takutnya makin banyak yang jatuh (kecelakaan lalu lintas, red). Tadi sehabis antar istri pergi kerja saya lihat banyak yang kecelakaan. Jadi, saya datang lagi,” imbuhnya.

Selain Sandy, sejumlah warga juga turut membantu karena arus lalu lintas sedang padat. Namun, setelah arus lalu lintas berangsur normal, sebagian warga pulang duluan. Hanya Sandy yang bertahan bersama beberapa keluarga korban yang sempat mengalami kecelakaan di lokasi tersebut.

”Yang lain (turut membantu mengatur arus lalu lintas, red) saya tidak kenal. Ada yang pulang duluan juga. Saya bertahan saja dulu,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Sandy, beberapa warga yang turut membantu mengatur arus lalu lintas sempat meng-hubungi layanan call center Batam di 112, namun tidak ada respons.

Sejumlah orang yang dimintai pendapat mengucapkan terima kasih atas aksi simpatik yang ditunjukkan Sandy tersebut. Sementara sebagiannya meminta pemerintah segera memperbaiki jalan tersebut dan memasang lampu penerangan untuk menghindari korban lebih banyak lagi.

”Sini gelap sekali, jalannya rusak seperti ini makin membahayakan,” ujar Giansyah, warga Seibeduk, yang sehari-hari melintasi jalan tersebut, kemarin.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BM-SDA) Kota Batam Yumasnur belum memberikan tanggapan terkait jalan berlubang maupun lampu pene-rangan di lokasi tersebut. Beberapa kali dihubungi untuk konfirmasi baik melalui telepon maupun pesan singkat, belum direspons.

Namun, saat diwawancari pertengahan bulan lalu, Yumasnur mengatakan, pemasangan lampu jalan akan dilakukan untuk ruas jalan yang baru dilebarkan pada 2018 lalu. Rencananya pemasangan lampu jalan akan dilakukan tahun ini.

”Kalau nggak salah tahun ini ada (pemasangan lampu jalan, red),” kata Yumasnur, waktu itu. (iza)

Harga Kebutuhan Pokok Masih Tinggi, Pak Wali

Putut A
-
0
Harga Kebutuhan Pokok Masih Tinggi, Pak Wali

batampos.co.id – Harga-harga sejumlah kebutuhan pokok masih terpantau tinggi di sejumlah pasar tradisional, Rabu (1/5). Seperti ayam potong segar. Empat hari menjelang memasuki bulan suci Ramadan, belum ada tanda-tanda harga ayam potong segar turun.

”Harga ayam potong (segar, red) masih tinggi. Belum turun,” ujar Dorman, penjual daging Pasar Botania 1, Batam Center, kemarin.

Dia mengatakan, harga ayam masih dipatok di kisaran harga Rp 39 ribu – Rp 40 ribu per kilogram (kg). Masih tingginya harga lantaran pasokannya dari peternak di Barelang terbatas. Alhasil, pedagang pun harus menerima jatah lebih sedikit dari biasanya.

”Barangnya langka, harus bagi-bagi dengan pedagang lain juga,” katanya.

Kendati naik, lanjutnya, pelanggan tetap membeli, meski tidak dengan jumlah banyak. Jika biasanya pelanggan membeli 15 kg, kini dikurangi menjadi 10 kg.

”Rata-rata pelanggan tetap itu penjual ayam penyet dan rumah makan,” sebutnya.

Selama ini, kata Dorman, lazim adanya kenaikan sebelum Ramadan. Tak hanya daging ayam tapi juga sejumlah bahan pokok lainnya ikut naik. Hanya saja, tidak signifikan seperti kenaikan harga ayam potong segar.

”Pasti naik. Tapi daging sapi beku masih stabil. Harga jualnya masih Rp 83 ribu – Rp 85 per kg,” terangnya.

Di Pasar Fanindo, Batuaji harga ayam dan beberapa komoditas lainnya juga masih terpantau mahal. Murni, pedagang setempat menjelaskan setiap memasuki Ramadan memang lumrah terjadi kenaikan.

”Setiap tahun seperti ini (harga kebutuhan pokok naik, red), tapi mudah-mudahan naiknya tidak terlalu tinggi,” harapnya.

Ia menyebutkan untuk harga sayuran hijau, seperti bayam, sawi, dan kangkung masih standar yakni di kisaran Rp 8 ribu – Rp 12 ribu per kg. Bawang putih Rp 23 ribu – Rp 25 ribu per kg, cabai rawit Rp 35 ribu per kg, tomat Rp 14 ribu per kg, dan kacang panjang Rp 20 ribu per kg.

”Harga ini naik, cuman gak terlalu tinggi, ada yang naik Rp 500 hingga Rp 2 ribu setiap kg,” jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, ketersediaan pangan selama Ramadan aman. Bahkan, kata dia, persoalan kebutuhan bahan pokok ini sudah dibicarakan dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam, belum lama ini.

foto: batampos.co.id / cecep mulyana

”Insya Allah, tidak ada masalah. Disperindag dan Dinas Ketahanan Pangan sudah melakukan pantauan di pasar. Sebulan lalu juga kita sudah rapat dengan tim TPPID,” jelas Amsakar.

Bahkan, sambungnya, untuk mengantisipasi harga menjelang Ramadan dan Lebaran, pihaknya akan menggelar bazar sembako untuk masyarakat.

Sehari, Operasi Pasar Digelar di Empat Titik

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Batam mulai melaksanakan operasi pasar jelang bulan puasa Ramadan. Kecamatan Batam Kota menjadi lokasi pertama operasi pasar atau bazar sembako murah ini.

Sekretaris TPID Batam Pebrialin mengatakan, ope-rasi pasar merupakan upaya pemerintah dalam mengendalikan harga pasar yang merangkak naik jelang bulan puasa.

”Satu hari kami buka dua hingga empat titik operasi pasar. Harga komoditas yang dijual di bawah harga pasar,” kata dia, kemarin.

Tidak hanya itu, beberapa distributor juga akan bergabung dalam operasi pasar bersama TPID Batam ini. Mere-ka akan menyediakan gula, minyak makan, daging ayam dan sapi, telur, cabai, serta sayuran yang merupakan hasil petani lokal.

Untuk harga dipastikan lebih murah dari harga pasar. Seperti bawang putih dijual Rp 20 ribu per kg, ayam beku Rp 25 ribu per kg, beras medium Rp 9.300 per kg dan premium Rp 12 ribu per kg, daging sapi beku Rp 78 ribu per kg, dan minyak makan kemasan dua liter Rp 18 ribu per kg.

”Jadi semua di bawah HET (harga eceran tertinggi) dan harga pasar,” imbuhnya.

Selain itu, untuk pasokan komoditas sayuran di Batam, pihaknya juga berupaya merealisasikan masuknya komoditas dari Jambi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama yang telah disepakati antara kedua pemerintah.

”Hari ini (kemarin, red) merupakan pelepasan kapal Roro rute Batam menuju Kualatungkal, Provinsi Jambi. Jadi, selain mengangkut penum-pang nanti juga akan ada komoditas yang diangkut dari sana (Jambi) ke Batam,” terang Pebrialin.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Batam ini menambahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Bea dan Cukai terkait perizinan barang masuk ke Batam ini. Pihaknya juga telah meminta operator kapal untuk melengkapi dokumen memasok barang ke Batam.

”Izin itu paling penting. Jadi sesuai dengan hasil rapat TPID semua pihak akan berkoordinasi demi pemenuhan kebutuhan di Batam,” tambahnya.

Ia berharap tidak kenaikan harga jelang bulan puasa. Meskipun permintaan meningkat kalau kebutuhan cukup harga pasti terjaga.

”Kami bersama distributor berupaya memenuhi pasokan agar masyarakat tenang dan tidak khawatir harga naik,” tutupnya. (une/yui)

Tujuh Proyek Investasi Tinggal Dieksekusi

Putut A
-
0
Tujuh Proyek Investasi Tinggal Dieksekusi
foto: Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – BP Batam memiliki tujuh proyek investasi yang siap dieksekusi.

Ketujuh proyek investasi tersebut, yaitu

  1. jasa pelayanan medis,
  2. pemanfaatan lahan telantar,
  3. distrik finansial atau biasa disebut offshore banking,
  4. hidroponik,
  5. proyek damai ekowisata di Tanjungpiayu,
  6. shipyard Rusiam,
  7. proyek Welcome to Batam.

”Investor dari Australia dan Singapura serta Korea datang buat jasa kesehatan jantung di Rumah Sakit BP (RSBP) Batam. Nanti RSBP akan punya klinik life steam cell dan lainnya. Selama ini, banyak orang berobat ke Singapura, nanti cukup di RSBP saja,” ujar Eddy, Selasa (30/4).

Mengenai distrik finansial masih akan dibahas dengan investor dari Singapura. Rencananya, distrik finansial ini akan menjadi sebuah kawasan ekonomi khusus (KEK) nantinya.

Sedangkan hidroponik, ada 13 hektare lahan di Pulau Nipah yang akan dibuat lahan hidroponik oleh investor asal Jakarta.

Untuk proyek wisata di Tanjungpiayu tengah dirancang oleh investor asal Xiamen, Tiongkok. Kemudian proyek galangan kapal, BP masih bicara intensif dengan pemerintah Rusia.

”Shipyard dari Rusia akan fokus untuk ekspor dan memasukkan barang berteknologi tinggi,” sebutnya.

Sementara jasa pelayanan medis, selain RSBP, investor dari negara Kazakstan akan membangun industri halal, terdiri dari Islamic financial dan produk halal.

Dan terakhir, untuk Welcome to Batam, grup Sarinah akan membangun factory world outlet di depan landmark Batam tersebut.

”Barangnya dari Nganjuk (Jawa Timur, red) sampai Nagoya ada di sana nanti. Ini sudah dibahas, tapi saya tak berwenang beri lahan, tapi di Dewan Kawasan (DK),” terangnya. (leo)

Hari Ini, Walikota Batam Terbang ke Jakarta Jumpa Menko Darmin

Putut A
-
0
Hari Ini, Walikota Batam Terbang ke Jakarta Jumpa Menko Darmin

batampos.co.id – Walikota Batam Muhammad Rudi mengaku tidak mengetahui apa keputusan pemerintah pusat terkait wacana dirinya akan menjadi ex officio di Badan Pengusahaan (BP) Batam.

“Tak tahu saya, Pak menko lah. Belum ada kabar,” kata Rudi saat dikonfirmasi kepastian dirinya yang juga akan menjadi Kepala BP Batam, di Kantor Walikota Batam, Selasa (30/4/2019).

Namun ia mengungkapkan dirinya dipanggil ke Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini, Kamis (2/5/2019) di Jakarta. Tidak sendiri, dari Batam, yang turut diundang adalah Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad dan Kepala BP Batam Edy Putra Irawady.

“Saya, Pak Wakil dan Pak Edy,” ucapnya.

Apakah pemanggilan ini seiring pelantikan Rudi menjadi Kepala BP Batam?

Rudi mengaku tidak tahu apa agenda pemanggilan tersebut. Menurutnya, keputusan dirinya akan di-ex ooficio-kan menjadi Kepala BP Batam adalah ranah pemerintah pusat.

“(Agendanya) tak tahu, tak tahu. Tak ditulis itu (agenda rapat),” imbuhnya.

Bahkan, ditanyai perihal aturan yang akan mengiringi kemungkinan pengangkatan maupun setelah dirinya menjabat di BP Batam, ia tidak mengetahuinya sama sekali.

Sementara itu, di depan pegawai-pegawai Pemko Batam pada saat apel bersama lingkungan Pemko Batam, Senin (29/4), Rudi seolah pesimis. Dalam sambutannya, ia meminta para pegawai tidak memikirkan kebijakan satu pimpinan dua lembaga ini. Bahkan ia mengaku dirinya tidak memikirkan perihal kebijakan ini.

Ditanyai perihal sikap ini, mantan anggota DPRD Batam ini justru menjawab diplomatis.

“Kalau saya sih begitu, optimis jadi pesimis, pesimis jadi optimis. Apa susahnya ngomong begitu kan,” imbuhnya.

Sejatinya, rencana rapat di Kemenko Perekonomian digelar Senin (29/4) lalu yang berangkat yakni Wakil Wali Kota Amsakar Achmad . Namun batal karena Menkjo Darmin punya agenda lai dan pertemuan itu dijadwal kembali. (iza)

Kunjungi Panasonic Industrial Devices Batam, Bank Mandiri Adakan Seminar Pengelolaan Keuangan

Putut A
-
0
Kunjungi Panasonic Industrial Devices Batam, Bank Mandiri Adakan Seminar Pengelolaan Keuangan
Priority Banking Officer Bank Mandiri Aip Wiyana memberikan penjelasan tentang Pengelolaan Keuangan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang kepada Karyawan Panasonic Industrial Devices Batam, Rabu (1/5/2019). Foto: Mandiri untuk Batam Pos

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki culture memenuhi kebutuhan pelanggan, Bank Mandiri senantiasa aktif mendalami kebutuhan pelanggan termasuk kondisi pasar dan persaingan untuk menyediakan produk, layanan dan solusi yang tepat serta selalu menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara bank dan pelanggan.

Dalam sesi yang bertajuk finansial klinik yang diadakan di Panasonic Industrial Devices Batam, Priority Banking Officer Aip Wiyana memberikan penjelasan tentang Pengelolaan Keuangan dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang serta argumen pola hidup dan kebiasaan pada umumnya.

“Saat ini ini banyak kebutuhan yang akan dikonsumsi. Namun kita harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan kemudian lakukan pengukuran dan aksi prioritas serta ketahui cara mengeluarkan uang secara bijak untuk setiap pos pengeluaran anda,” kata Aip, Rabu (1/5).

Dijelaskannya, dari total pendapatan yang didapat, 40 persen untuk keperluan sehari hari, 40 persen untuk membayar kewajiban (hutang, tagihan, pembayaran) dan sisanya 20 persen untuk menabung. Beberapa bentuk tabungan yang bisa dinikmati oleh nasabah Bank Mandiri diantaranya mandiri tabungan rencana yang memberikan suku bunga 2,5 persen dan cover asuransi, untuk mandiri deposito rupiah para deposan diberikan bunga 4,25 persen.

Berikutnya apabila nasabah ingin mendapatkan manfaat dan benefit yang lebih besar, Bank Mandiri menawarkan jenis investasi melalui reksa dana dengan besaran return 13,16 persen net per annual (average).

Reksa Dana (Mutual Fund) merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Beberapa pihak yang terkait dalam produk reksa dana antara lain manajer investasi, bank custodian, dan agen penjual efek reksa dana. Dalam hal ini Bank Mandiri bertindak sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang bertugas melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerjasama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.

Sejak tahun 2007 Bank Mandiri telah terdaftar sebagai APERD di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan sudah bekerjasama dengan manajer investasi. Dari beberapa reksa dana yang melalui Bank Mandiri diantaranya Reksa Dana Konvensional (Open-end) yakni reksa dana yang dapat dibeli atau dijual kembali oleh investor setiap hari bursa tergantung tujuan investasi, jangka waktu dan profil risiko investor.

Adapun jenis-jenis reksa dana konvensional antara lain Reksa Dana Pasar Uang melakukan investasi pada instrumen pasar dengan jatuh tempo kurang dari setahun. Kemudian Reksa Dana Pendapatan Tetap investasi sekurang-kurangnya 80 persen dari obligasi, sedangkan Reksa Dana Campuran nilai investasi ekuitas tidak melebihi 79 persen dari aktivanya.

Selanjutnya Reksa Dana Saham 80 persen nilai investasinya dalam bentuk ekuitas atau saham, dan yang terakhir adalah Reksa Dana Indeks dimana nilai investasinya sebesar 80 persen dari aktivanya dan terdapat pada indeks yang menjadi acuannya.

Di penghujung akhir acara Aip Wiyana menambahkan keuntungan yang didapat berinvestasi di reksa dana tentunya lebih terjangkau artinya investasi bisa dilakukan mulai dari seratus ribu rupiah, kemudian dikelola oleh manajer investasi yang profesional dan telah mendapatkan ijin dari OJK. Berikutnya reksa dana lebih transparan dimana prospectus mengenai kebijakan investasi dan keterbukaan laporan keuangan serta laporan porofolio melalui Fund Fact Sheet secara berkala.

“Dengan keterbukaan ini maka para nasabah/investor dapat dengan mudah mengetahui komposisi investasi yang dimilikinya,” tutup Aip Wiyana. (*)

Disperindag Akan Tata Pangkalan Gas

Putut A
-
0
Disperindag Akan Tata Pangkalan Gas

batampos.co.id – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam berencana menata seluruh pangkalan gas bersubsidi atau 3 kilo gram di seluruh Batam. Hal itu dilakukan guna memeratakan penyaluran gas melon untuk warga kurang mampu di Batam.

Kepala Disperindag Kota Batam, Gustian Riau mengatakan dari data terdahulu terdapat 1880 pangkalan gas bersubsidi ada di Batam. Namun, belakangan ia kerap mendapat informasi adanya pemilik pangkalan ganda.

“Nah ini yang mau kami data. Sesuai aturan, satu pangkalan hanya bisa dimiliki satu orang. Ini yang akan kami data perkelurahan,”imbuh Gustian.

Pihaknya juga akan mengawasi penyaluran gas melon agar tepat sasaran. Sebab, kelangkaan gas yang kerap melanda Batam diduga karena penyaluran yang tidak merata.

“Kami menghindari monopoli gas melon ini. Makanya nanti ada pendataan dan pengawasan,” jelasnya.

Selain itu, Gustian juga menjamin jika ketersediaan gas melon dan premium selama ramadan hingga lebaran aman. Hal itu akan ia pastikan langsung ke Pertamina.

“Untuk Stok Gas dan Premium, bio solar Isnyallah aman,” pungkas Gustian. (she)

1...11,19711,19811,199...14,123Halaman 11,198 dari 14,123

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000