batampos.co.id – Suatu hari setelah Lebaran Idul Fitri 2019, Nurdin Basirun bertandang ke rumah Ketua DPD PDI Perjuangan Kepri Soerya Respationo di Taman Duta Mas, Batam Center. Bagi Nurdin griya megah di bagian pojok permukiman mewah itu bukan tempat yang asing lagi. Usai dilantik jadi Gubernur Kepri 25 Mei 2016 -menggantikan HM Sani yang mangkat sebulan sebelumnya, Nurdin kerap bertamu ke rumah Soerya.

Situasi politik di Kepri yang dinamis sepeninggal HM Sani, terutama di DPRD Kepri terkait soal nama yang akan mengisi posisi wakil gubernur kala itu, membuat Nurdin harus mencari figur yang pas untuk menjembatani hubungannya dengan anggota dewan. Nurdin menemukannya pada sosok Soerya Respationo yang pernah menjabat ketua DPRD Kepri. Sejak itu, ia intens berkomunikasi dengan mantan wakil gubernur Kepri itu. Setidaknya, dua kali dalam sepekan ia mampir ke Duta Mas sekadar ngopi-ngopi.

Selepas Idul Fitri lalu, Nurdin singgah lagi ke sana. Tapi, kali ini bukan ngopi biasa. Nurdin me­nyampaikan sesuatu yang penting kepada Soerya: ia hendak meminang tuan rumah untuk meng­hadapi pemilihan kepala daerah tahun depan.

“Mas, bukan mau saya jadi gubernur, tapi posisi saya sekarang sudah jadi gubernur. Gimana kalau tahun depan kita berpasangan. Tapi, mohon maaf, Mas Soerya jadi wakil gubernurnya,” ujar Nurdin, seperti ditirukan seseorang yang mengetahui pertemuan itu.
Soerya tak membantah informasi tersebut. Menurut Soerya, ia belum memberi jawaban atas ajakan Nurdin itu.

“Saya katakan, kita lihat dulu ke depan bagaimana. Di partai saya juga ada mekanisme yang harus kita ikuti,” kata Soerya kepada Batam Pos di rumahnya, pekan lalu.
Rencana berduet dengan Soerya di panggung pilkada tentu tak bisa lagi diwujudkan Nurdin.

Ia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 10 April lalu atas dugaan suap izin reklamasi. Peta politik berubah total. Nama Nurdin yang selama ini selalu ada di peringkat teratas setiap kali orang membincangkan pilgub Kepri, harus dihapus dari barisan kandidat. Ia tak mungkin lagi mengikuti kontestasi lima tahunan itu.

“Iklim politik Kepri terjun bebas,” ujar Soerya.

Setelah petahana hilang dari bursa, Soerya kini jadi salah satu kandidat kuat di pilgub Kepri tahun depan. “Semua terpulang pada keputusan partai,” katanya.

PDIP, kata Soerya, akan melakukan pemantauan aspirasi publik untuk mengetahui apakah namanya masih layak jual atau tidak. Dari situlah nanti akan diputuskan siapa yang akan diusung ke pemilihan. “Bisa saya, bisa kader lain. Kalau berandai-andai yang ditugaskan adalah saya, saya nyatakan saya siap,” ujarnya.

Soerya menegaskan, kesiapannya maju sebagai calon gubernur Kepri bukan karena berambisi merebut jabatan dan kekuasaan. Kehidupan yang ia jalani, kata Soerya, sudah lebih dari cukup. “Anak-anak sudah mandiri. Kalau untuk hidup saya sudah selesai. Saya hanya berniat memberi kontribusi pada provinsi ini lewat kemampuan, kapabilitas, dan jaringan yang saya miliki,” katanya.

Kendati PDIP belum memutuskan secara resmi calon yang akan diajukan, sejumlah ketua partai di Kepri seolah sudah menangkap sinyal bahwa Soerya-lah yang akan diusung partai pemenang pemilu itu. Karena itu, dalam dua pekan terakhir silih berganti mereka bertamu ke Duta Mas. Ada Ketua Gerindra Kepri Syahrul, Ketua Partai Demokrat Kepri Apri Sujadi, dan Ketua PKB Kepri Abdul Basyid Haz.

“Semua masih penjajakan. Ya, mereka bertanya apakah saya akan maju. Jawaban saya sama, kita menunggu keputusan partai yang didahului oleh pemantauan aspirasi masyarakat,” kata Soerya.

Dinamika paling kencang terjadi di tubuh Partai Nasdem Kepri. Pasalnya, Nurdin Basirun adalah ketua DPW partai ini di Kepri. Dialah yang sebelumnya akan dijadikan kartu as dalam pilgub mendatang. Dengan hilangnya nama Nurdin dari bursa, harapan kini disandarkan pada Wali Kota Batam Muhammad Rudi, salah satu kader utama mereka di Kepri. Padahal, Rudi sebenarnya lebih fokus ingin meneruskan kepemimpinannya di Batam.

Terlebih setelah adanya pernyataan Presiden Joko Widodo soal rangkap jabatan wali kota ex officio kepala BP Batam. Bersandar pada kenyataan politik yang ada, tim Rudi pun bergegas mempersiapkan jagoan mereka menuju gelanggang pemilihan Kepri satu. Berdasarkan informasi yang diperoleh Batam Pos dari orang-orang dekatnya, dua pekan lalu, tim Rudi menghelat pertemuan penting di Hotel PIH Batam Center, dipimpin dr Tengku Afrizal Dachlan, pengurus Nasdem Kepri.

Menurut salah seorang yang mengetahui pertemuan itu, ada dua poin utama yang dihasilkan dari rapat dua hari tersebut. Pertama, mengusung Rudi ke pilgub Kepri. Kedua, menetapkan Bupati Karimun Aunur Rafiq dan mantan senator Kepri Hardi Selamat Hood sebagai calon wakil gubernur. Aunur Rafiq, menurut sumber itu, menolak pinangan tim Rudi sebab ingin melanjutkan kepemimpinannya di Karimun. Jadilah Hardi Hood kandidat kuat pendamping Rudi.

Rudi yang dikonfirmasi soal rapat di Hotel PIH itu tak menyangkal dan tidak juga membenarkan informasi tersebut.

“Dari mana kamu tahu? Jangan-jangan itu hoaks,” katanya sambil tertawa, Rabu (31/7), di kantornya.

Namun, ia menegaskan tak ingin berbicara soal pilkada sebelum ada keputusan pengurus pusat partai. “Saya tak mau komenterlah soal itu. Itu kewenangan DPP. Kalau saya mau, tapi DPP tak kasih rekomendasi gimana? Kan tak bisa juga,” ujarnya. “Semua saya serahkan ke DPP,” kata Rudi menegaskan.

Tengku Afrizal Dachlan yang dihubungi terpisah menolak menjawab pertanyaan Batam Pos terkait pertemuan di Hotel PIH Batam Center.

Ketua Dewan Pertimbangan DPW Nasdem Kepri Tengku Jayadi Noor mengatakan, Nasdem belum memutuskan siapa jagoan yang bakal diusung dalam Pilgub Kepri 2020. Namun ia memberikan sejumlah kriteria calon yang akan diajukan.

“Pemimpin yang layak di Kepri itu harus berpengalaman, punya pengaruh yang kuat, paham potensi yang dimiliki wilayah, mengerti ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kawasan, serta mampu mem­bangun infrastruktur yang maju untuk mendukung industri pariwisata,” ungkapnya.

Dia menyebutkan, di partainya banyak kader yang mumpuni untuk hal itu. Namun saat ini pihaknya lebih fokus pada pelantikan anggota legislatif hasil pemilu April lalu. Sehingga sampai saat ini belum memunculkan nama kader yang bakal dijagokan dalam Pilgub Kepri tahun depan.

“Kami harus hati-hati berbicara ke publik,” ungkapnya.

Ia mengakui, kasus penangkapan Nurdin Basirun merupakan pukulan keras bagi Nasdem. Untuk itu, Nasdem juga harus tegas menyikapi masalah ini.

Nasdem harus memecat Nurdin dari jabatannya sebagai Ketua DPW Kepri. “Karir politiknya sudah tamat. Silakan nanti dia mendaftar kembali jadi kader, tapi itu pun kalau proses hukumnya sudah selesai,” ujarnya.

Tak hanya itu, kasus penangkapan Nurdin juga memungkinkan bagi Nasdem untuk membuka pintu koalisi dengan partai-partai lainnya. Tetapi, keputusan itu masih menunggu arahan dari pengurus pusat.

“Dalam politik, yang kuat itu adalah kepentingan. Kalau kepentingannya sama, bisa jadi berkoalisi menuju kepentingan. Ini perlu menjadi edukasi bagi masyarakat, dalam politik segala sesuatu mungkin,” katanya.

Hardi Hood yang ditanya soal kemungkinan perjodohannya dengan Rudi, mengatakan semua bisa saja terjadi. Hanya saja, sampai saat ini ia belum memutuskan.

“Sekarang ini adalah wait and see dengan perkembangan yang terjadi. Dinamika politik luar biasa. Saya kira semua s­edang mengukur kekuatan ma­sing-masing, semoga happy ending,” harap Hardi.

Namun, saat ini Hardi dihadapkan pada pilihan yang sulit. Sebab nama abang kandungnya, Huzrin Hood, juga dikabarkan bakal ikut meramaikan bursa Pilgub Kepri 2020. Jika ini terjadi, Hardi mengaku rela memberikan laluan untuk saudara tuanya itu.

“Secara kekeluargaan mendahulukan yang lebih tua. Namun ada etika politik lainnya yang harus dilihat sebagai indikator yang menentukan keputusan terbaik,” tegasnya.

Peluang Bagi Tokoh Lama

Pengamat politik dari STISIPOL Raja Ali Haji Tanjungpinang, Zamzami A Karim, memiliki pandangan tersendiri terkait peta politik Kepri pada Pilgub 2020 mendatang. Menurut dia, kasus penangkapan Nurdin Basirun akan membuka jalan bagi para tokoh-tokoh lama untuk tampil di panggung politik Kepri.

“Misalnya Pak Ismeth Abdullah dan Huzrin Hood,” kata Zamzami di Tanjungpinang.
Menurut dia, Ismeth bisa meraup suara yang besar karena adanya kerinduan warga Kepri terhadap sosok yang dinilai pernah sukses menakhodai provinsi ini. Sementara Huzrin dianggap merupakan tokoh sentral di Kepri.

“Dua sosok ini mampu memengaruhi dinamika politik Kepri menuju Pilkada 2020 ini,” ungkapnya.

Meski tak dipungkiri, keduanya pernah memiliki catatan negatif karena terjerat kasus hukum. Namun Zamzami yakin, jika rakyat sudah menghendaki, catatan masa lalu itu tidak akan menghalangi langkah keduanya untuk maju di Pilgub Kepri 2020.

“Tapi di satu sisi, sekarang KPK kembali mengkampanyekan larangan mantan koruptor untuk maju dalam pilkada. Kalau sudah begini, ujung-ujungnya semua akan dikembalikan ke keputusan parpol,” terangnya.

Terkait penangkapan Ketua DPW Nasdem Nurdin Basirun, Zamzami menilai akan menurunkan elektabilitas partai besutan Surya Paloh tersebut. Citra Nasdem sebagai partai yang bersih akan coreng moreng. Khususnya di Kepri.

Soal arah koalisi, Zamzami mempredikisi Nasdem akan condong menggandeng Golkar. Sementara PDI Perjuangan lebih tertarik untuk membangun koalisi dengan Gerindra. Sedangkan PKS sejauh ini belum terlihat menentukan sikapnya.

“Ketua Gerindra sudah bertemu Soerya Respationo, itu bisa menjadi sinyal. Kader Nasdem mengadakan pertemuan, itu pun sinyal. Tapi dalam sikap politik, segala sesuatu mungkin. Mereka yang tadinya rival, bisa menjadi koalisi. Vice versa (dan sebaliknya, red),” katanya.

Anggaran Rp 76 Miliar

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri Arison mengatakan, pihaknya sudah melakukan rasionalisasi anggaran pilkada 2020. Dari Rp 82 miliar yang diajukan sebelumnya, kini tinggal Rp 76 miliar atau dipangkas sebesar Rp 6 miliar.

Arison menjelaskan, konsekuensi dari penyesuaian tersebut adalah terjadinya pengurangan kegiatan yang sudah disusun sesuai tahapan. Namun ia memastikan, hal itu tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan atau penyelenggaraan pilkada di Kepri.

Mantan Ketua KPU Bintan ini menjabarkan, anggaran pilkada yang sudah dirasionalisasi tersebut sudah diajukan kembali ke Pemprov Kepri dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan ulang. Sehingga ia belum yakin, apakah anggaran itu akan disetujui, atau masih akan dipangkas lagi.

“Dalam waktu dekat ini akan dilakukan pembahasan ulang antara Pemprov dan KPU. Mudah-mudahan pembahasan ini tidak akan ada masalah dan semua dapat menerimanya,” harap Arison. Me­nurut Arison, kebutuhan anggaran tersebut sebagian akan disinergikan dengan KPU kabupaten/kota.

Ia menyebutkan, anggaran Pilkada Kepri 2020 nanti akan banyak tersedot untuk Panitia Pemungutan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) bagi 3.042 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Alokasi anggarannya diperkira­kan mencapai Rp 43 miliar.

Sedangkan kebutuhan operasional penyelenggara untuk masa kerja setahun sebesar Rp 3 miliar. Sementara itu, anggaran bagi pelaksanaan debat kandidat sebanyak tiga kali sebesar Rp 2,4 miliar.

“Kemudian petugas pemutakhiran data pemilih sebesar Rp 3 miliar. Selain itu ada juga sosialisasi bimbingan teknis Rp 3,3 miliar, fasilitas kampanye Rp 13 miliar berupa alat peraga. Estimasi tersebut dirancang untuk enam pasangan calon,” jelas Arison.

Terpisah, Komisioner Bawaslu Provinsi Kepri, Indrawan Susilo mengatakan Bawaslu Kepri sudah membuat rancangan kebutuhan anggaran antara Rp 35 miliar hingga Rp 40 miliar. Namun masih belum dibahas bersama dengan TAPD Pemprov Kepri. Menurut Indrawan, keputusan final adalah pada saat pembahasan APBD TA 2020 nanti.

“Memang terjadi kenaikan, karena adanya pengawas pemilu yang kita tempatkan di setiap TPS,” katanya.

Terpisah, anggota Komisi II DPRD Kepri Rudy Chua mengatakan, usulan anggaran Pilkada Kepri harus dibahas secara detail. “Apalagi pada periode ini Pilkada Kepri serentak bersama enam kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepri,” ujar Rudy Chua.

Rudy menjelaskan, dengan adanya sistem sharing anggaran antara Pemprov Kepri dan kabupaten/kota, seharusnya terjadi efisiensi anggaran. Menurut dia, usulan anggaran sebesar Rp 76 miliar yang diajukan KPU Provinsi Kepri terlalu besar.
Ia berharap anggaran pilkada dibahas secara proporsional sesuai dengan kebutuhan yang pasti.

“Jangan sampai terjadi pembengkakan anggaran. Karena konsekuensinya adalah pembangunan fisik di 2020 akan tergerus,” katanya. (cha/ian/jpg/met)