Senin, 22 Juni 2026
Beranda blog Halaman 11344

PLN Batam Kurban 50 Hewan, 12 Sapi, 38 Kambing

0

Menyambut Idul Adha 1440 H / 2019 tahun ini, melalui CSR bright PLN Batam menyalurkan 50 ekor hewan kurban, diantaranya 12 ekor Sapi dan 38 ekor kambing. Penyerahan tersebut berlangsung Kamis, 08 Agustus 2019 di Penangkaran Hewan, Sungai Temiang.

Dalam acara penyerahan secara simbolis hewan kurban ini, Direktur Utama bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura mengatakan, setiap tahun PLN Batam menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat Batam dan sekitar yang termasuk di wilayah usaha PLN Batam.

“Setiap hari raya kurban, kami memberikan Sapi dan Kambing kepada masyarakat. Untuk tahun ini, kita salurkan secara keseluruhan berjumlah 50 ekor, yaitu 12 Sapi dan 38 Kambing, untuk wilayah Batam 7 Sapi dan 16 Kambing, dan untuk MPP yang tersebar kita salurkan 5 Sapi dan 22 Kambing. Program ini bagian dari memperlancar pelayanan PLN Batam,” ujar Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa hewan kurban yang diberikan bright PLN Batam kepada masayarakat merupakan titipan dari Yang Maha Kuasa. “Hal ini adalah kewajiban bagi kami dan bagi perusahaan karena dari sebagian pendapatan yang diterima perusahaan terdapat hak-hak masyarakat yang harus kami berikan”, tutur Dadan.

Hewan kurban tersebut di distribusikan di 4 wilayah area pelayanan pelanggan (Batam Centre, area Tiban, Batua Aji dan Nagoya) masing-masing disalurkan kepada masyarakat kurang mampu ataupun masjid yang ada di sekitar wilayah area pelayanan tersebut.Selain di wilayah Batam, bright PLN Batam juga menyalurkan hewan kurban ke luar Batam yang termasuk MPP (Mobile Power Plant) tersebar di 8 lokasi di Indonesia.

Direktur Utama bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura (kanan) menyerahkan hewan kurban.

Salah satu Tokoh Masyarakat Tanjung Riau, Sunaryo perwakilan penerima hewan kurban mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang besar/luar biasa terhadap bright PLN Batam.

“Pada momen Hari Raya Idul Adha ini program CSR bright PLN Batam sangat menyentuh kepada dasar masyarakat, dengan berbagi berkah hewan kurban kepada kami masyarakat yang tersebar di wilayah Batam”, ujar Sunaryo. “Semoga perusahan lain, baik BUMN maupun swasta juga dapat melakukan hal yang sama seperi yang dilakukan oleh bright PLN Batam”, tambahnya lagi.

Di tempat yang sama, perwakilan masyarakat penerima kurban dari Kampunng Terih, Nongsa, Muhammad Asik juga menyampaikan, ucapkan terima kasih kepada PLN Batam atas penyaluran hewan kurban untuk masyarakat Kampung Terih.

“Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada PLN Batam atas bantuan hewan kurban ini, PLN Batam juga sudah banyak melakukan perubahan dari tahun 2012 untuk pelayanan ke masyarakat Kota Batam, mari kita berpikir yang baik kepada PLN, karena PLN Batam akan berbuat yang terbaik juga untuk Masyarakat Batam,” ucap Muhammad Asik. (*)

Murid TK Kota Batam Juarai Lomba Mewarna Tingkat Nasional

0

batampos.co.id – Kenzie Shakila Nova Setiawan, murid TK Islam Dzakiyah, Sagulung, Kota Batam, menjadi juara pertama perlombaan mewarnai tingkat nasional yang digelar oleh Faber Castel, perusahaan alat tulis.

Kenzie berhasil menggeser 9.000 pesaing lain pada perlombaan mewarnai yang digelar serentak di seluruh kota besar di Indonesia pada November lalu.

Perlombaan untuk mengasah bakat dan minat anak ini digelar di Batam tepatnya di Kepri Mall dan Tanjungpinang untuk wilayah Kepri.

Materi perlombaan sama seluruh Indonesia yang melibatkan orangtua sang anak dalam proses mewarnai.

Setelah melalui berbagai tahapan penilaian dan seleksi, Kenzie keluar sebagai juara pertama bersama 13 peserta dari daerah lain.

Kenzie sangat beruntung sebab hadiah dari perlombaan ini dia dan orangtuanya berlibur gratis ke Jogjakarta pada Oktober mendatang.

Hadiah ini diserahkan secara simbolis oleh Koordinator Faber Castel wilaya kepri, Hiron Andika, kepada Kenzie yang didamping Tuti sang ibu di TK Islam Dzakiyah, Kamis (8/8/2019).

Koordinator Faber Castel wilaya kepri, Hiron Andika, memberikan hadiah secara simbolis kepada Kenzie Shakila Nova Setiawan, murid TK Islam Dzakiyah, Sagulung, Kota Batam. Foto: Eja/batampso.co.id

“Jalan-jalannya setelah proses selesai, mungkin Oktober nanti,” ujarnya.

“Hari ini penyerahan simbolis, biar merangsang peserta lain agar lebih bersemangat lagi dalam belajar,” kata dia lagi.

Perlombaan mewarnai dengan tema Familly Coloring Competition itu kata Hiron, merupakan kompetisi rutin tahunan di seluruh Indonesia untuk meningkatkan bakat dan minat murid TK dan SD.

Untuk murid SD juga diadakan dengan hadiah utama serupa jalan-jalan ke tempat yang berbeda.

“Oktober nanti ada lagi, hadiah utamanya cukup bagus karena jalan-jalan ke Jepang gratis,” katanya.

Tuti ibu Kenzie, menuturkan, prestasi lomba merwanai yang diraih puteri keduanya ini bukan yang pertama kali.

Kenzie yang kini duduk di bangku kelas I SD 001 Batuaji sudah sering menjuarai berbagai lomba mewarnai di Batam ataupun Kepri.

“Dia punya bakat mewarnai, saya akhirnya masukan dia ke sanggar merwanai,” paparnya.

“Alhamdulilah dia memang punya potensi dibidang mewarnai. Sudah banyak penghargaan yang diraih,” ujar Tuti.(eja)

Biaya Pindah Ibu Kota dari Aset di Jakarta

0

batampos.co.id – Tiga skema pembiayaan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan disepakati. Yakni, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta dari partisipasi swasta-BUMN.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan, untuk pembiayaan yang bersumber dari APBN, pemerintah berkomitmen tidak akan menggunakan anggaran yang bersumber dari penerimaan pajak. Namun akan mengambil dari Penerimaan Pajak Bukan Negara (PNBP). PNBP yang dimaksud adalah hasil dari pengelolaan aset berupa gedung-gedung perkantoran pemerintah di Jakarta.

“Kami pakai aset di Jakarta, itu bisa disebut sumber penerimaan baru alias PNBP,” ujar Bambang dalam konferensi pers seetelah rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8).

Bambang menjelaskan, alokasi yang digelontorkan APBN selama proses pembangunan ibu kota sebanyak Rp 93 triliun. Dana APBN digunakan khusus untuk fasilitas yang strategis­.
Seperti istana kepresidenan hingga perkantoran atau pangkalan militer. Tempat-tempat tersebut wajib APBN dan tidak bisa diserahkan ke swasta.

Ilustrasi. Bus Transjakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

Lantas, apakah pengelolaan aset menutupi kebutuhan tersebut? Bambang menjelaskan, pihaknya sudah melakukan hitungan kasar. Kantor pemerintahan yang ada di kawasan Monas, Sudirman-Thamrin dan Kuningan memiliki potensi valuasi Rp 150 triliun. Jumlah itu masih bisa bertambah jika merambah aset di kawasan lainnya.

“Artinya kalau kita bisa mendapatkan pemasukan Rp 150 triliun, artinya kita bisa menutupi seluruh kebutuhan penge-luaran yang memang harus dari APBN,” tuturnya.

Dengan demikian, lanjutnya, masyarakat tidak perlu khawatir proses pemindahan akan membebani APBN. Terkait skema pengelolaan aset yang menghasilkan, Bambang menyebut ada beberapa opsi yang bisa diambil.

Pertama, berupa kerja sama sewa gedung perkantoran. Dengan skema tersebut, pemerintah tetap sebagai pemilik gedung.

Kedua, kerja sama mem­bentuk perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih en­­titas bisnis dalam rangka pe­nyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu.

Ketiga, men­jual langsung gedung kanto­r yang dimiliki ke pengembang atau perusahaan non pemerin­ta­h.

Keempat, skema sewa gedung dengan syarat penyewa melakukan pembangunan di kawasan ibu kota baru.

Bambang menilai, pengembang bisa memilih ingin ikut membangun gedung kantor atau fasilitas pendukung.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kalau pemindahan ibu kota ke Kalimantan sudah bulat. Soal di mana persisnya lokasi ibu kota yang baru, Jokowi menutur­kan, dirinya akan segera memutuskan usai kajian rampung.

“Saya memutuskan nantinya bukan sebagai kepala pemerintahan tapi kepala negara, kita harus lihat visi besar 5 sampai 100 tahun yang akan datang dalam kita berbangsa dan bernegara,” katanya. (far/ttg)

PGN Kerjasama dengan PHRI

0

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) hari ini menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang Kerja Sama Pemanfaatan Gas Bumi dan Penyediaan Information and Communication Technology.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Direktur Strategi Pengembangan Bisnis PGN Syahrial Mukhtar dan Ketua Umum PHRI Hariyadi Budi Santoso Sukamdani serta disaksikan oleh Direktur Utama PGN, manajemen PGN dan perwakilan PHRI di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta.

Direktur Strategi Pengembangan Bisnis PGN Syahrial Mukhtar mengatakan, sesuai MOU dalam jangka waktu setahun kedepan akan dijalankan aktivitas agar pemanfaatan gas bumi bagi para anggota PHRI dapat terwujud.

“Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi, PGN memiliki komitmen untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baik gas bumi di dalam negeri. Kami berharap kerja sama PGN dengan PHRI dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kedua belah pihak,” ujar Syahrial di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Menurut Syahrial, ruang lingkup kerja sama sinergi pengembangan bisnis dengan PHRI ini meliputi penyediaan dan pemanfaatan gas bumi dan Information and Communication Technology (ICT) untuk hotel dan restoran, serta bentuk kerja sama potensial lainnya yang dapat dilakukan oleh seluruh pihak untuk pengembangan dan pertumbuhan sektor-sektor penting industri pariwisata di Indonesia.

Syahrial menambahkan, PGN sesungguhnya telah memasok kebutuhan gas bumi di sejumlah hotel dan restoran di berbagai wilayah. Namun, kerjasama dengan PHRI baru sekarang dilaksanakan dan PGN berharap semakin banyak hotel dan restoran yang dapat memanfaatkan energi baik gas bumi yang terbukti lebih aman, efisien, dan ramah lingkungan bagi masyarakat.

“Sebagai subholding gas, PGN akan terus mengambil inisiatif untuk memperluas pemanfaatan gas melalui pembangunan infrastruktur di berbagai segmen pasar termasuk komersial. PGN harus bisa memberikan layanan optimal untuk sektor ini. Sektor perhotelan dan restoran dapat ikut berperan memperkuat ketahanan energi melalui diversifikasi sumber energi. Kerjasama ini akan membuka peluang-peluang baru untuk pemanfaatan gas bumi domestik,” tambah Gigih Prakoso, Direktur Utama PGN.

Hingga periode Juni 2019, sebanyak lebih kurang 370 hotel dan restoran yang telah dilayani energi baik gas bumi PGN di beberapa lokasi, antara lain di Jabodetabek, Cirebon, Medan Palembang, Lampung, Surabaya, Sidoardjo dan Batam.

Ketua Umum PHRI, Hariyadi BS Sukamdani berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi setiap hotel dan restoran di Indonesia. Melalui pemanfaatan gas bumi, selain lebih efisien, para pelaku usaha juga dapat membantu pemerintah mengurangi ketergantungan pada energi impor.

“Banyak hal yang bisa dikerjasamakan dengan PGN untuk layanan selain gas bumi termasuk ICT dan produk layanan lainnya. Energi menjadi concern bersama anggota PHRI. Dengan solusi moda transportasi gas bumi selain pipa, akan memudahkan anggota PHRI mengakses energi,” kata Hariyadi.

Hingga saat ini, sebanyak lebih kurang 44.000 hotel dan restoran tergabung dalam PHRI. Dari jumlah tersebut, 29.000 diantaranya merupakan hotel dan 15.000 restoran. Menurutnya, jumlah ini akan terus meningkat seiring dengan pembangunan hotel dan restoran di wilayah Indonesia. Pada tahun ini, PHRI memperkirakan tambahan kamar mencapai 50.000 unit untuk mengakomodasi kebutuhan wisatawan mancanegara.

Kerja sama PGN dengan PHRI dalam bentuk kerja sama jual beli, kerja sama operasi (joint operation), perusahaan patungan (joint venture), atau bentuk-bentuk kerja sama lain yang disepakati para pihak dengan tetap memperhatikan perundang-undangan yang berlaku. (*)

Dukungan Moril untuk Nurdin Basirun dari Moro

0

batampos.co.id – Ratusan tanda tangan yang dibubuhkan warga di atas kain putih sepanjang dua meter sebagai wujud dukungan moril bagi Nurdin Basirun. Apalagi Nurdin Basirun adalah putera kelahiran Moro, dan kini menjalani proses hukum di KPK.

Mantan Dirut Garuda Ditahan

0

batampos.co.id – Setelah melakukan penyidikan selama lebih dua tahun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya membuka kembali kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus S.A.S. dan Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia. KPK menetapkan seorang mantan pejabat Garuda sebagai tersangka baru dalam kasus itu. Yakni Hadinoto Soedigno.

Hadinoto merupakan Direktur Teknik dan Pengelolaan Armada Garuda Indonesia periode 2007-2012.

Hadinoto disangka menerima suap bersama dengan mantan Dirut Garuda Emirsyah Satar. Suap itu diberikan Beneficial Owner Connaught International Pte Ltd Soetikno Soedarjo. Soetikno diduga sebagai peng-hubung antara pabrikan pesawat dan perusahaan BUMN itu.

Emirsyah dan Soetikno lebih dulu ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 19 Januari 2017. Kala itu, Emir yang menjabat dirut Garuda 2005-2014 tersebut diduga menerima suap dari Soetikno sebesar EUR 1,2 juta dan USD 180 ribu (bila keduanya ditotal setara dengan Rp 20 miliar). Suap itu bukan hanya berwujud uang, melainkan juga barang yang tersebar di Singapura dan Indonesia.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyebut pihaknya menemukan banyak fakta baru terkait perkara itu. KPK membuat skala penanganan perkara menjadi jauh lebih besar daripada sebelumnya.

“Ini (kasus korupsi di Garuda) menjadi lebih besar dari konstruksi awal,” ungkap Laode dalam konferensi pers di gedung KPK, Rabu (7/8).

Dirut PT Garuda Indonesia (2005 – 2014) Emirsyah Satar digiring ke mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan KPK di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Rabu (7/8).

Fakta baru itu, antara lain, terkait dengan dugaan penerimaan lain untuk Emir dan Hadi. Menurut Laode, dua mantan petinggi Garuda itu ditengarai mendapatkan hadiah dari pabrikan lain. Bukan hanya Rolls-Royce, tapi juga penyedia barang lain yang pernah mendapat proyek di Garuda. Terkait program peremajaan pesawat, misalnya, Emir melakukan beberapa kontrak pembelian dengan empat pab-rikan pesawat pada rentang 2008-2013.

Nilainya miliaran USD. Perinciannya, kontrak pembelian mesin Trent seri 700 dan perawatan mesin (Total Care Program) dengan perusahaan Rolls Royce. Kemudian, pembelian pesawat Airbus A330 dan Airbus A320 dengan perusahaan Airbus S.A.S. Ada lagi kontrak pembelian pesawat ATR 72-600 dengan perusahaan Avions de Transport Regional (ATR). Lalu, pembelian pesawat Bombardier CRJ 1000 dengan perusahaan Bombardier Aerospace Commercial Aircraft.

Setiap pembelian atau kontrak itu, Soetikno mendapat fee. Dan sebagian fee itulah yang kemudian diberikan kepada Emir dan Hadi.

“Selain itu, SS (Soetikno Soedarjo) juga diduga menerima komisi dari perusahaan Hong Kong bernama Hollingsworth Management Limited International Ltd (HMI) yang menjadi Sales Representative dari Bombardier,” terang Laode.

Laode merinci, dari belanja pesawat itu, Emir dan Hadi mendapat imbalan berupa uang. Khusus untuk Emir, KPK mendeteksi indikasi penerimaan uang Rp 5,75 miliar yang diduga digunakan untuk membeli rumah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Penerimaan lain berupa uang USD 680 ribu dan EUR 1,02 juta yang dikirim Soetikno ke rekening perusahaan Emir di Singapura. Sebagian uang itu diduga digunakan untuk melunasi pembelian apartemen di Singapura.

“Untuk HDS (Hadi), SS diduga memberi USD 2,3 juta dan EUR 477 ribu yang dikirim ke rekening HDS di Singapura,” jelasnya.

Selain menetapkan Hadi sebagai tersangka ketiga dalam kasus suap pengadaan pesawat, pihaknya juga menjerat Emir dan Soetikno sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“KPK bekerja sama dengan beberapa institusi penegak hukum di luar negeri, khususnya dengan CPIB Singapura dan SFO Inggris (untuk mengembangkan perkara TPPU),” imbuh Laode.

Pun, KPK telah melacak aset seluruh uang suap beserta turunannya yang diduga telah diterima dan digunakan Emir dan Hadi. KPK juga menyita rumah Emir di Pondok Indah dan memblokir rekening bank Emir di Singapura.

Kemarin KPK juga menahan dua tersangka. Yakni Emirsyah dan Soetikno. Untuk 20 hari pertama, Emir ditahan di Rutan KPK di C1 (gedung KPK lama). Sementara Soetikno ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur. Saat masuk ke mobil tahanan, keduanya irit berkomentar terkait proses hukum yang dilakukan KPK. (tyo/oni)

Target Tak Tercapai, Walikota Batam akan Evaluasi Retribusi Parkir

0

batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku sedang mengevaluasi pendapatan dari sektor parkir di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam. Pasalnya, setiap tahun retribusi parkir kerap tidak memenuhi target. ”Lagi dievaluasi,” ucap Rudi, Selasa (6/8).

Rudi mengaku buka kali ini saja pihaknya melakukan evaluasi, tapi setiap bulan.

”Pendapatan cukup atau tidak. Apa karena sumber daya manusia, potensi lapangan atau hal lain,” lanjut mantan polisi ini.

Dia mengatakan, pengelolaan parkir sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir.

”Jumlah titik parkir tetap tapi target dinaikkan. Maka harus dikaji kembali, termasuk drop off di mal 15 menit, itu lama,” imbuhnya.

Selain itu, ia membandingkan tarif parkir Batam dengan daerah lain, seperti Pekanbaru. Menurutnya daerah lain lebih tinggi daripada tarif parkir Batam. Namun ketika ditanya apakah berencana menaikkan tarif, Rudi enggan berkomentar lebih jauh.

ilustrasi
foto: batampos.co.id / dalil harahap

”Saya tak ngomong itu (rencana menaikkan tarif, red). Nanti DPRD lah, kan harus izin DPRD. Kita sudah bikin surat resmi, minta DPRD kaji kembali,” katanya.

Sementara terkait titik parkir yang dikuasai pihak lain, Rudi menolak istilah ’dikuasai’ tersebut. Hanya saja ia memastikan salah satu konsen pihaknya melakukan evaluasi.

”Saya tak bilang dikuasai, nanti kesannya negatif. Tapi ini kami evaluasi juga,” ujarnya.
Data yang dirangkum Batam Pos, pencapaian retribusi parkir tahun 2013 hanya Rp 3,29 miliar dari target Rp 18,75 miliar. Lalu, 2014 dengan target yang sama hanya tercapai Rp 3,59 miliar. Kemudian tahun 2015 target retribusi parkir terjun bebas menjadi Rp 7,5 miliar, tetapi pencapaian tetap stagnan di angka Rp 3,6 miliar.

Selanjutnya, pada tahun 2016, target kembali diturunkan menjadi Rp 3,8 miliar tapi pencapaian hanya Rp 3,6 miliar. Pada tahun 2017, target dinaikkan Rp 30 miliar, tercapai hanya Rp 5,06 miliar. Lalu tahun 2018 dari target Rp 10 miliar yang tercapai sekitar Rp 7 miliar.

Anggota Komisi III DPRD Kota Batam Jefri Simanjuntak mengungkapkan, sistem tarif yang diajukan Pemko Batam adalah pada satu jam pertama, khusus motor dikenakan tarif Rp 1.000, lalu pada jam kedua Rp 2.000. Sedangkan mobil sedan pada satu jam pertama Rp 2.000 dan selanjutnya Rp 4.000.

”Setahu saya ini yang diajukan, kenaikan tarif jam kedua,” kata dia di Kantor DPRD Batam, Senin (5/8) lalu. (iza)

Anggota Dewan Kota Batam Mulai Berkemas

0

batampos.co.id – Jelang pelantikan anggota DPRD Batam pada tanggal 29 Agustus nanti, sejumlah anggota DPRD Batam yang tahun ini tak terpilih lagi mulai mengemasi barang-barang pribadinya di ruang kerjanya, Rabu (7/8/2019) siang.

Sejumlah anggota DPRD Batam yang tahun ini masih terpilih lagi namun diprediksi berpindah komisi maupun melompat ke DPRD Provinsi juga ikut mengemasi barang pribadinya untuk persiapan dipindahkan ke komisi yang baru nanti.

Hal tersebut dibenarkan beberapa anggota DPRD Batam Udin Sihaloho.

”Sebenarnya sudah beberapa hari lalu, mereka (yang tak terpilih lagi, pindah komisi dan pindah ke DPRD Kepri) sudah mengangsur untuk kemas-kemas barang pribadinya. Ini merupakan hal yang wajar dan biasa saja. Barang yang dikemasinya pun merupakan barang milik pribadinya. Masa jabatan kan sudah mau berakhir di DPRD Batam,” ujar Udin.

Anggota DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba juga me-ngatakan hal yang sama.

”Yang pindah ke DPRD Provinsi Kepri pun juga sudah mengemasi barang-barang pribadinya. Namun, untuk yang nantinya pindah komisi, ada yang mulai mengemasi barang pribadinya dan ada yang sengaja tak memindahkan barang pribadinya, menunggu nanti di hari H,” ujarnya.

Anggota DPRD Batam mengikuti rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Batam 2018, Senin (1/7/2019). Foto: Cecep Mulyana/batampos.co.id

Ditanya mengenai dirinya nanti dipindah ke Komisi III dan menduduki jabatan ketua komisi, Mulia menyatakan sudah ada rencana dirinya dipindah ke Komisi III.

”Sudah ada kabar itu bahwa saya tahun ini tak lagi ke komisi II namun pindah ke Komisi III. Kabarnya saya dan Pak Dandis yang pindah ke Komisi III,” terangnya.

Begitu juga dengan anggota DPRD Batam Komisi IV, Aman. Ia mengakui sudah beberapa hari anggota DPRD Batam di Komisi IV yang tahun ini tak lagi duduk sebagai anggota dewan sudah mengangsur mengemasi barang pribadinya.

Informasi yang didapat Batam Pos, di Komisi IV yang nantinya pindah komisi ada dua, yakni Djoko Mulyono dan Bobi Aleksander Siregar. Sementara di Komisi I juga sudah anggota DPRD Batam yang tahun ini tak terpilih mulai mengemasi barang pribadinya.
”Kalau untuk siapa yang nantinya dari Komisi I pindah ke komisi lainnya, itu saya belum dapat kabarnya,” ujar Ketua Komisi I DPRD Batam Budi Mardiyanto. (gas)

Lagi, KPK Periksa Anggota DPRD dan PNS Pemprov Kepri Terkait Kasus Nurdin Basirun

0

batampos.co.idKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pengembangan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun.

KPK menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap sekretaris pribadi Nurdin Basirun, Elda Febrianasari Anugerah alias Bella, di kantor KPK.

Baca Juga: Terkait Kasus yang Membelit Nurdin Basirun, KPK Periksa 27 Saksi

Informasi yang mengatakan didapatkan selain Bella, ada empat saksi lainnya yang dimintai keterangannya oleh KPK.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun (pakai rompi) saat berada di kantor KPK. Foto: Muhammad Ridwan/JawaPos.com

Berikut nama-namanya:

  1. Bobby Jayanto (anggota DPRD Provinsi Riau).
  2. Nyimas Novi Ujiani (anggota DPRD Kabupaten Karimun).
  3. Juniarto selaku Kasubag Akomodasi dan Transportasi Sekretariat Biro Umum
  4. Elda Febrianasari Anugerah (PNS di Pemprov Kepri).
  5. Rury Afriansyah selaku Direktur PT Riau Utama Pratama.(jpg)

Besok, JCH Bergerak ke Arafah

0

batampos.co.id – Mulai Jumat (9/8) pagi, jemaah calon haji (JCH) mulai bergerak dari hotel di Makkah menuju Arafah. Mobilisasi jemaah tersebut berlangsung selama tiga gelombang hingga menjelang dini hari. Untuk mencegah kemacetan lalu lintas, armada bus yang digunakan untuk mengangkut jemaah dibatasi.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan, jemaah mulai diberangkatkan menuju Arafah pukul 07.00 pagi. Gelombang pertama pemberangkatan ini berlangsung sampai pukul 12.00 siang. Berikutnya pemberangkatan gelombang kedua dilakukan sampai pukul 16.00 sore. Dan terakhir gelombang ketiga dilaksanakan hingga pukul 24.00 dini hari.

’’(Perjalanan jemaah menuju Arafah, red) tidak bisa dilakukan serentak. Setiap maktab menyediakan 21 bus,’’ katanya. Lukman menuturkan dalam setiap maktab terdapat sekitar 2.900 jemaah. Seluruh bus tersebut juga tidak bisa berangkat sekaligus, karena keterbatasan tempat parkir di setiap hotel.

Berikutnya jumlah armada bus yang mengantarkan jemaah dari Arafah menuju Mudzalifah dikurangi. Menjadi tujuh sampai sembilan bus setiap maktabnya. Lalu jumlah armada bus dari Mudzalifah menuju Mina berkurang lagi menjadi lima armada saja.

Masjidilharam. Foto: PPIH Arab Saudi/Jawa Pos

Lukman menuturkan ketentuan pengurangan jumlah bus tersebut sudah menjadi ketetapan dari naqabah atau semacam organda Arab Saudi. Menurutnya jika tidak dibatasi bakal terjadi kemacetan perjalanan jemaah.

’’Jika jalan raya dipenhi bus, tidak jalan. Pembatasan ini supaya bus bisa bergerak atau bersirkulasi,’’ tuturnya.

Menurut Lukman jemaah haji selepas maghrib sudah diangkut dari Arafah menuju Mudzalifah. Biasanya jemaah di Arafah sudah terangkut semua menuju Mina menjelang dini hari. Setelah itu jemaah di Mudzalifah diangkut menuju Mina menjelang dini hari. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya, Mudzalifah mulai bersih sekitar pukul 08.00 pagi di tanggal 10 Dzulhijjah.

Kepala Daerah Kerja Makkah Subhan Cholid menuturkan gelombang pertama jemaah tiba di Arafah diperkirakan pukul 08.00 pagi. Jadi perjalanan dari hotel menuju tenda di Arafah sekitar satu jam. Jemaah tetap mendapatkan katering makan siang ketika berada di Arafah. (*)