batampos.co.id – Sejumlah drainase induk di kecamatan Batuaji kembali bermasalah. Drianase -drainase yang sudah dinormalisasi itu kembali tersumbat oleh tumpukan sampah rumah tangga yang terbawa arus dari pemukiman warga.
Tumpukan sampah rumah tangga ini jadi persoalan serius sebab telah menyatuh dengan lumpur dan semak belukar sehingga semakin hari semakin bertambah banyak dan mengeras. Air yang mengalir dari berbagai pemukiman sama sekali tak bisa tembus sehingga tergenang di sepanjang drainase yang tersumbat sampah dan tanah itu.
Pantauan di lapangan, kerusakan sistem drainase seperti ini umumnya terjadi di lokasi penyebrangan air atau gorong-gorong. Gorong-gorong dengan diameter lubang yang cenderung lebih kecil dari drainase utama ini mudah dibendungi oleh sampah.
Seperti yang terlihat di jalur penyebrangan air dari wilayah Batuaji ke Sagulung di simpang kaveling baru, Sagulung. Tumpukan sampah rumah tangga telah menutupi sisi gorong-gorong dari arah Batuaji. Air dari pemukiman di kelurahan Buliang akhirnya tergenang di sepanjang drainase dekat sekolah Putera Batam itu.
Menurut warga sekitar, kondisi drainase yang tak normal ini sudah berlangsung lama karena setelah dilebarkan pertengahan tahun lalu tak ada lagi perawatan rutin. Kondisi ini semakin buruk dengan datangnya hujan dua hari berturut-turut belakangan ini sehingga jumlah sampah yang menyumbat aliran air semakin bertambah banyak. Bahkan hujan pada Minggu (31/3/2019) pagi kemarin nyaris menenggelamkan jalan di sekitar lokasi drainase.
“Airnya sempat rata dengan drainase tapi untung tak meluap. Ini sudah tak betul karena gorong-gorong penyebrangan itu tak berfungsi lagi. Sampah semua dalam gorong-gorong itu,” kata Syafe’i, warga di simpang Kaveling Baru, Sagulung, kemarin.
Situasi yang sama juga terjadi di drainase utama belakang kawasan Mitra Mall, Batuaji. Sampah rumah tangga dalam jumlah yang sangat banyak kembali menggenangi sepanjang drainase induk tersebut. Imbasnya drianase yang sudah dikeruk tahun lalu itu kembali kritis. Banjir kembali jadi ancaman serius jika ini tetap dibiarkan.
Camat Batuaji Ridwan sebelumnya mengakui adanya persoalan itu. Upaya perbaikan sudah dilakukan secara maksimal namun persoalnya pada kesadaran masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya sadar menjaga lingkungan yang bersih dan sehat. Kebiasan buang sampah ke drainase masih dipertahankan sehingga drainase jadi tak berfungsi maksimal. Dia berharap agar masyarakat menyadari hal itu dan rutin melaksanakan gotong royong membersihkan drainase di lingkungan masing-masing. (eja)
batampos.co.id – Pengamat Politik Linayati Lestari menyebutkan, secara garis besar masih banyak caleg yang tidak paham fungsi dan tugasnya. Akibatnya, janji-janji di lapangan kerap tidak sejalan.
“Yang harusnya perbaikan jalan, pengadaan infrastruktur, bantuan pendidikan, atau menjanjikan memberikan fasilitas. Itu kan fungsi eksekutif bukan legislatif. Caleg itu bukan pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah seperti itu,” ujar Linayati ketika ditemui di Batam Center, Rabu (27/3) lalu.
Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Riau Kepulauan (Unrika) ini mengungkapkan, saat ini tingkat kepercayaan publik terhadap anggota legislatif sangat rendah. Kinerjanya dianggap buruk, kurang beretika, dan kerap kali menjadi sorotan kala ada pengadaan fasilitas mewah, hingga kunjungan-kunjungan ke luar kota yang dianggap berlebihan dan tidak mewakili tugasnya sebagai wakil rakyat.
Menurut dia, sikap dan sifat caleg sebelum dan sesudah terpilih sebagai anggota dewan sangat berbanding terbalik. Tidak semua memang, tetapi menurut dia, sangat sedikit caleg yang memaparkan manifesto dan visi-misi pribadi untuk meyakinkan warga saat kampanye. Menurut dia, para caleg lebih banyak yang memamerkan biodata lengkap dengan gelar-gelarnya.
“Tak banyak yang menerangkan, nanti di dewan fungsinya apa? Hanya supaya dapat suara, yang penting dipilih, apa pun dilakukan,” jelas Lina.
Komitmen yang kuat, kata Lina, tak cukup untuk menjadi modal caleg maju ke kancah pesta demokrasi 2019 ini. Namun butuh pengalaman, pemahaman akan masyarakat, serta fungsi dan tugas legislatif itu sendiri.
“Bukan cuma tahu fungsi dan tugasnya saja secara harfiah ya. Legislation, budgetting, dan controlling. Tapi harus paham menjalankan ketiga tugas pokok ini,” jelasnya.
Namun pada kenyataannya, saat kampanye, kerap caleg berakting layaknya ‘dewa’. Mereka merasa diagungkan. Apapun yang menjadi permintaan masyarakat, dicatat, dikerjakan, bahkan diiming-imingi materi yang notabene minus edukasi politik, tanpa paham itu sebenarnya ada di bagian tugas legislatif atau eksekutif.
Memutuskan terjun ke politik, tambah Lina, perlu juga para caleg mengadakan pendekatan ke masyarakat. Dalam hal memilih, masyarakat itu terbagi atas tiga kelompok pendekatan. Yakni, sosiologis, psikologis, dan rasional. Dari sisi pengalaman, tentu saja para caleg pemula kalah dari politisi senior yang telah bertarung berulang kali dalam pemilu.
“Tapi itu bukan jadi alasan. Kalau berbicara mengenai caleg, mereka berangkat dari kepentingan partai. Masing-masingnya utusan partai,” ujar Lina.
Tidak pahamnya tugas dan fungsi legislatif, padahal mereka mencalonkan diri, tidak sepenuhnya salah si caleg sendiri. Melainkan kinerja partai yang dianggap tidak maksimal mengenai pengkaderan.
“Mari lihat kembali sistem perekrutannya. Pembekalan kader dari parpol kerap kali instan. Tak paham fungsi dan tugas dewan, bisa jadi tak paham juga visi dan misi partai politik pengusungnya, yang penting maju dulu,” ungkap Lina.
ilustrasi
Lina pun mengungkapkan, gaya berpolitik sekarang di kalangan elite partai masih gaya konvensional. Belum ada yang sudah menjalankan gaya politik 4.0. Menurut dia, tingkatan 4.0 bukan hanya terjadi dalam teknologi dan ekonomi. Nyatanya juga kemajuan gaya berpolitik seperti itu juga penting. “Bayangkan kita hidup di era teknologi, revolusi industri yang begitu cepat. Dunia kini dalam genggaman di dunia serba digital, harusnya para caleg juga peka memanfaatkan momen ini. Tapi ini nyatanya tidak. Kerap kali think and act nggak sejalan,” ujarnya.
Perempuan yang kini menempuh pendidikan S3 di bidang ilmu politik dan pemerintahan di Batu Pahat, Malaysia ini menyebutkan supaya warga cerdas dalam menggunakan hak pilihnya pada Rabu (17/4) mendatang. Berpikir rasional, sempatkan waktu untuk mendalami track record masing-masing caleg di daerah pemilihannya masing-masing.
Dan, bagi para caleg, Lina berharap mereka menyampaikan janji realistis yang memanusiakan manusia. Janji kampanye harus edukatif. Terutama bagi warga yang apatis terhadap pemilu. Harusnya mereka diedukasi supaya tidak golput.
Golput memang pilihan dan hak setiap warga. Tapi seorang caleg harus mampu meyakinkan mereka, bahwa dengan golput artinya mereka kehilangan hak untuk menilai bahkan memprotes kinerja pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif. Karena pesta demokrasi ini biayanya mahal. “Jangan sampai sia-sia,” tegas Lina.
Mantan anggota KPU Batam yang juga dosen di Politeknik Negeri Batam, Muhammad Zaenudin, menyebutkan janji-janji kampanye caleg sekarang ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari realitas berpolitik di negeri ini. Mereka bisa masuk parpol lalu mencalonkan diri sebagai caleg karena beberapa alasan pragmatis. Pertama, kerena mereka memiliki uang. Kedua, karena mereka punya ambisi kekuasaan untuk melindungi kepentingan pribadi.
“Banyak yang belum siap menjadi pejabat politik sebenarnya,” ujar Zaenudin di Batam Kota, Kamis (28/3) lalu.
Karenanya, Zaenudin menekankan ke masyarakat supaya jeli dalam memilih caleg. Menurutnya, yang harus dipertimbangkan pemilih adalah, apa sebenarnya motif seorang individu maju menjadi caleg. Apakah ingin berinteraksi lebih dekat lagi secara sosial ke masyarakat dengan menjadi wakil rakyat yang sebenarnya, atau ada motif lain seperti menjadi pekerjaan baru atau melindungi kepentingan pribadi.
“Nanti akan kelihatan. Saat kampanye dan berorasi itu akan kelihatan. Di sini, kita sebagai masyarakat yang peduli perlu menjadi kontrol sosial,” ungkapnya.
Zaenudin mengatakan, caleg yang baik itu ketika dalam orasinya ia mengungkapkan dari hati. Dia sudah selesai dengan masalah pribadinya. Dia mau mengabdi menjadi legislatif. Nah ini nanti juga akan kelihatan benar atau tidaknya.
“Karena kompetisi ini adalah berebut kursi. Kursi itu ya kekuasaan. Penentunya ya masyarakat. Jadilah masyarakat cerdas yang kaya literasi akan hal ini,” kata Zaenudin.
Dia menyebutkan, janji-janji caleg kerap menjadi lagu lama. Berulang-ulang dari pemilu sebelumnya hingga pemilu saat ini. Cenderung mengabaikan atau bahkan tidak paham apa yang menjadi tugasnya kelak.
“Dari sisi kompetisi, si caleg layak atau tidak? fungsi budgetting, pengawasan, dan legislasi dia paham atau tidak saat pemaparan kampanye merebut simpati rakyat? Jangan sampai dia merasa eksekutif. Track record, perform yang bagus di masyarakat itu yang penting,” katanya.
Masyarakat juga harus selektif dalam memilih caleg. Lihat rekam jejaknya. Apakah pernah bersentuhan dengan masalah hukum, narkoba, atau sejenisnya. Lihat juga integritas dan cara berkompetensinya. Apakah caleg itu mencalonkan untuk pengabdian atau malah cari pekerjaan. Jadikan itu parameter utama.
“Warga jangan berpikir pragmatis, dibantu atau dikasih duit dulu baru kasih suara. Jangan!” katanya. (*)
OTAVIO Dutra tak langsung masuk ke ruang ganti setelah peluit panjang babak pertama ditiup. Bek Persebaya Surabaya itu memilih bertahan sebentar di lapangan. Dia menunggu momen yang ditunggu: lempar boneka.
Dalam perempat final Piala Presiden di Gelora Bung Tomo, Surabaya, kemarin, Bonek, sebutan pendukung Persebaya, memang punya gawe lain selain mendukung tim kesayangan yang menjamu Tira Persikabo. Mereka bareng-bareng melemparkan boneka di jeda babak pertama. Dengan tujuan kemanusiaan.
Benar saja, begitu peluit panjang berbunyi, puluhan ribu Bonek yang hadir dalam laga yang akhirnya dimenangi Persebaya 3-1 itu langsung melemparkan beragam boneka. Besar, kecil. Dutra pun ikut larut di dalamnya.
Saking antusiasnya, ada satu fase yang terlewatkan: mengheningkan cipta. Untuk menghormati korban banjir bandang di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua.
’’Anak-anak terlalu semangat,’’ kata koordinator Green Nord Husin Ghozali kepada Jawa Pos (grup Batam Pos).
Tapi, hal itu tak sampai mereduksi keindahan momen tersebut.
Saat ribuan boneka langsung berjatuhan dari tribun. Lapangan tampak warna-warni. Menyala akibat lemparan boneka.
Hujan boneka berlangsung sampai 2 menit. Setelah hujan reda, 2.158 personel keamanan yang berjaga langsung memungut boneka yang ada.
Mereka menyisir dari tribun utara. Bekerja cukup cepat, sebelum kickoff babak kedua, seluruh boneka sudah terambil.
Setelah itu, proses penghitungan langsung dimulai. Tuntas pada pukul 20.30. Total terkumpul 20 ribu boneka.
’’Itu salah satu boneka dari anak saya,’’ kata Dutra.
Beberapa koordinator tribun juga membawa keluarga mereka. ’’Anak saya bawa boneka Tayo sama boneka bola,’’ ungkap Hasan Tiro, koordinator tribun timur.
Hasan menjelaskan, dari tribun timur, setidaknya ada 2.000 boneka yang dibawa. Mulai anak-anak sampai yang berwajah macho sekalipun, sama-sama membawa boneka yang lucu dan imut. Beraneka warna.
’’Tidak masalah bagi kami karena tujuan kegiatan ini kan untuk kemanusiaan,’’ katanya.
Kesemua boneka tersebut memang akan diserahkan kepada penderita kanker di Surabaya.
’’Mereka adalah bagian dari kami. Semoga apa yang telah kami berikan dapat sedikit membuat mereka merasakan kebahagiaan seperti kami,’’ lanjut Hasan.
Aksi kemanusiaan seperti itu belum pernah terjadi dalam persepakbolaan Indonesia. Pelatih Tira Persikabo Rahmad Darmawan pun mengaku tercengang.
’’Suporter sangat luar biasa. Bisa menjadi contoh yang baik. Ini ide yang top,’’ ujar Rahmad.
Pada 22 Desember 2018, aksi lempar boneka dilakukan pendukung Real Betis saat menjamu Eibar dalam laga La Liga Spanyol. Seluruh boneka yang terkumpul didonasikan untuk penderita kanker.
Koordinator tim maskot Persebaya Dimas Yulianto adalah salah satu yang mencetuskan ide lempar boneka di GBT tersebut. Dia tak menampik, gagasan itu berawal saat dirinya melihat apa yang dilakukan suporter Real Betis lewat video.
’’Saya lihat, terus saya pikir, kenapa kok nggak diterapkan di Surabaya?’’ ungkap pria 25 tahun itu.
Usul tersebut kemudian dia sampaikan ke panpel Persebaya. Ternyata diterima dengan baik oleh Ketua Panpel Persebaya Whisnu Sakti Buana.
’’Kan ini bentuk kreativitas kemanusiaan. Harus kami tumbuhkan. Suasana seperti ini mampu membuat teduh Surabaya,’’ kata pria yang juga wakil wali kota Surabaya itu.
Whisnu belum tahu bagaimana konsep pembagian boneka. Apakah langsung didonasikan atau dijual dulu, kemudian uangnya disumbangkan kepada penderita kanker.
’’Kalau soal itu, masih harus kami omongkan dengan Bonek bagaimana baiknya,’’ tambahnya.
Tapi, pihak maskot Persebaya sudah punya rencana. Menurut Dimas, penyerahan langsung berupa boneka. ’’Terutama di Rumah Sakit dr Soetomo Surabaya. Kan banyak penderita kanker di situ,’’ ujar pria yang akrab disapa Tommy itu.
Saking banyaknya boneka, rencana pun bertambah. Tak hanya untuk penderita kanker, tapi juga pasien-pasien yang lain.
’’Kami sebagai maskot Persebaya akan terus mengadakan kegiatan postif seperti ini. Karena kami ingin membagi kebahagiaan kepada teman-teman yang membutuhkan,’’ tegas Tommy.
Whisnu pun sepakat. ’’Semoga dengan ini penderita kanker bisa dikuatkan mentalnya. Mereka tak sendiri,’’ katanya. (*/c5/ttg)
Siswa dan siswi SMAN 19 berkumpul di halaman sekolah. | Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Dewan Pendidikan Kota Batam menganggap kebijakan dua sif dan bahkan hingga tiga sif di sekolah-sekolah megeri merupakan solusi keterpaksaan. Sebab, masih banyak sekolah swasta yang butuh murid baru.
Untuk itu, Ketua Dewan Pendidikan Batam Sudirman Dianto meminta Pemerintah Kota (Pemko) Batam melibatkan sekolah-sekolah swasta dalam mengatasi permasalahan daya tampung di sekolah-ekolah negeri yang terjadi setiap tahun.
Sudirman mengatakan, pihaknya telah mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam melakukan kegiatan pra Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yakni dengan melakukan pemetaan untuk mengetahui daya tampung.
”Saya kira pemetaan ini sudah dilakukan. Setelah pemetaan, selanjutnya disinergikan dengan sekolah swasta,” kata Sudirman, Minggu (31/3/2019).
Menurut dia, anak-anak yang tidak tertampung di sekolah-sekolah negeri, dapat mengarahkan untuk masuk ke sekolah swasta.
Meski diakuinya animo masyarakat Batam untuk memasukkan anaknya di sekolah negeri cukup tinggi.
”Misal di satu kecamatan ada 400 anak tak tertampung di sekolah negeri, maka diarahkan ke sekolah swasta,” imbuhnya.
Namun demikian, pemerintah harus membuat kebijakan untuk membantu para siswa sekolah swasta, terutama yang tidak mampu dalam pembiayaan pendidikan.
”Ini yang kami dorong pemerintah melalui kebijakannya, apakah namanya BOS (bantuan operaisonal daerah) daerah atau apa? Dan sekolah swasta kalau sudah dibantu siswanya, tidak lagi meminta biaya-biaya lain,” jelasnya.
Sementara itu, menyikapi rencana Disdik Batam yang akan menerapkan sistem sekolah dua sif, Sudirman menilai opsi tersebut merupakan keterpaksaan karena daya tampung sekolah negeri tidak sebanding dengan animo masyarakat memilih sekolah negeri.
”Ke depan kami ingin dua sif tidak ada lagi. Kita sulit bicara mutu kalau sistem sif diberlakukan. Anak tidak akan fokus, dan guru tentu kelelahan,” ujarnya.
Di sisi lain, sekolah swasta cukup banyak di Batam dan sudah lama memberikan sumbangsih terhadap pendidikan. Sekolah swasta akan semakin tidak berdaya, apalagi pemerintah terus menambah sekolah negeri.
”Kalau ke sekolah negeri semua, sekolah swasta nanti akan mati. Saya pikir masih ada waktu berkompromi dengan swasta terkait ini,” ucapnya.
Sebelumnya, 13 sekolah dasar negeri (SDN) berpotensi bermasalah jelang PPDB yang rencananya akan digelar Mei mendatang. Ketigabelas sekolah tersebut merupakan sekolah yang daya tampungnya tidak sebanding dengan jumlah usia yang akan masuk sekolah.
Sekretaris Disdik Batam Andi Agung mengatakan permasalahan PPDB masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu permintaan yang terlalu besar sedangkan sarana tidak mampu. Dia menyebutkan beberapa SDN yang padat oleh pendaftar di antaranya SDN 006 Mangsang, SDN 013, 014, 015 Sagulung, dan SDN 014 Cipta Asri.
Sebagai solusinya, kata Andi, Disdik akan mengusulkan penambahan ruang kelas baru (RKB) atau pembangunan sekolah baru agar dapat menampung seluruh anak usia sekolah yang ada di sekitar sekolah. ”Kalau (pemerintah) terus bangun sekolah kasihan juga yang (sekolah) swasta. Nanti mereka tak dapat siswa pula. Makanya RKB masih menjadi solusi saat ini,” ujarnya.
Masih kata Andi, solusi lain yang dilakukan adalah menerapkan dua sif. Hingga saat ini dua sif masih menjadi alternatif untuk menampung membeludaknya jumlah calon siswa setiap PPDB.
”Ya mau tidak mau tentu harus begitu. Daripada mereka tidak sekolah, kan kasihan. Jadi tahun ajaran baru masih ada penerapan double shift,” terangnya.
Dia menambahkan, upaya-upaya seperti ini diharapkan bisa membantu anak-anak mendapatkan pendidikan. Meskipun begitu, masalah lain juga haerus diperhatikan, yakni kemampuan guru. ”Kalau dua sif tentu akan ada kekurangan guru,” terangnya.
Nah, sambungnya, beberapa waktu lalu mendapat bantuan 200 lebih guru PNS baru.
”Jadi ini sangat membantu. Nanti ada lagi dari PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang hasilnya masih kami tunggu hingga saat ini,” ungkap pria yang sebelumnya bertugas di BKP-SDM Batam ini. (iza)
batampos.co.id – Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) mandiri perdana berjalan lancar di SMAN 5 Batam pada hari pertama pelaksanaan UNBK serentak tingkat SMA, Senin (1/4/2019) tadi.
Sebanyak 160 unit komputer yang disediakan pada empat lokal untuk pelaksanaan UNBK bekerja dengan baik. Siswa peserta UNBK sebanyak 458 orang dapat melaksanakan UNBK dengan baik dalam tiga sesi.
“Listrik dan Server juga lancar-lancar saja. Tak ada gangguan yang berarti. Sesi satu, dua dan tiga sudah selesai dan semuanya lancar,” ujar Kepala SMAN 5 Bahtiar.
Ini diakui sejumlah siswa peserta UNBK. Kendala teknis yang menghambat proses ujian nasional tidak ada. Peserta hanya mengeluh dengan soal ujian Bahasa Indonesia yang sedikit sukar.
“Itu saja sih keluhan. Tapi alhamdulilah bisa selesai tepat waktu (dua jam persesi),” ujar Rini, seorang siswi.
Menanggapi itu Bahtiar mengaku, wajar sebab mengahadapi ujian nasional siswa pasti cemas dan was-was. Namun demikian dia optimis bahwa peserta didiknya mampu menyelesaikan semua tahapan ujian dengan baik karena segalah persiapan sudah dilakukan dengan baik sebelumnya.
“Try out hingga pematangan sudah dilakukan. Insyallah mereka mampu melewati dengan baik. Semoga tak ada kendala teknis yang berarti hingga UN selesai,” kata Bahtiar.
Seperti yang diketahui SMAN 5 Batam baru bisa melaksanakan UNBK mandiri tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya mereka numpang UNBK di sekolah lain karena keterbatasan komputer dan jaringan.
Tahun ini sekolah telah menyediakan perlekangkapan komputer dan jaringan sehingga melaksanakan UNBK mandiri. (eja)
batampos.co.id – Fitra bin Tawi nyaris dibakar massa di kampung Sidomulyo, Tembesi Minggu (31/3/2019) pagi. Pemuda 22 tahun ini tertangkap basah mencuri satu unit ponsel di dalam rumah seorang petani sayur kampung Sidomulyo sekitar pukul 09.00 WIB.
Untung saja tokoh masyarakat setempat cepat turun tangan sehingga dia masih bisa diselamatkan. Dia mengalami luka lebam disekujur tubuh karena sempat diamuk massa. Massa yang geram karena sering terjadi pencurian akhirnya meluapkan kekesalan mereka dengan membakar sepeda motor yang dikendarai pelaku hingga ludes. Fitra kini sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Sagulung.
Informasi yang didapat, Fitra melakukan aksi pencurian saat masyarakat kampung Sidomulio yang mayoritas petani sayur sedang berada di kebun. Rumah yang disatrongi Fitra rupanya masih ada penghuni yakni anak sang pemilik rumah. Aksinya yang masuk ke dalam rumah dan mengambil ponsel diketahui anak korban sehingga ditariakin maling.
Kanit Reskrim Polsek Sagulung Iptu Supardi membenarkan kejadian itu. Pelaku pencurian ponsel yang diamuk massa tadi sudah diamankan.
“Dia maling hape, sudah diamankan. Sempat diamuk massa tapi masih sehat dia. Ini lagi didalami,” ujar Supardi seraya membenarkan sepeda motor pelaku dibakar massa. (eja)
batampos.co.id – Dua pasang remaja dibawa umur yang dibekuk jajaran Polsek Sagulung, dua pekan lalu menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Batam, Senin (1/4/2019) pagi ini. Mereka adalah pelaku pencurian sepeda motor yang telah beraksi di 20 tempat kejadian perkara (TKP) yang berbeda-beda di berbagai wilayah di Kota Batam.
Berkas perkara kasus curanmor dengan pelaku empat remaja dibawah umur ini telah rampung dan mereka akan diadili sesuai peradilan anak.
“Sudah sidang hari ini. Pasalnya tetap sama 363 KUHP tapi prosesnya tetap sesuai dengan hukum peradilan anak,” ujar Kanit reskrim Polsek Sagulung Iptu Supardi.
Satu dari empat pelaku ini merupakan remaja wanita 16 tahun yang tengah hamil mudah. Wanita berinisial Mz ini hamil karena hubungan bebas dengan Rfp pasangnya yang disebut-sebut sebagai otak pelaku kelompok pencurian sepeda motor mereka. Kelompok ranmor ini terdiri dari dua pasang remaja.
Masing-masing pasangan adalah pasangan kekasih. Selaian Mz dan Rfp, satu pasangan lain adalah Ips dan Mc. Mc pasangan wanita Ips masih berusia 13 tahun sehingga proses hukumnya lebih dipertimbangkan dari tiga pelaku lain.
“Bisa-bisa tak ditahan dia (Mc) karena masih 13 tahun,” kata Supardi.
Pengungkapan kompolotan ranmor yang melibatkan pasangan remaja dibawa umur ini benar-benar memprihatinkan bagi pihak kepolisian. Ini membuktikan bahwa masih banyak anak dibawa umur baik yang masih sekolah ataupun sudah putus terjerumus dalam pergaulan yang tak sehat.
Pihak kepolisian kembali mengingatkan masyarakat untuk semakin peka dan waspada kedepannya untuk melindungi dan mengawasi anaknya masing-masing. Anak tidak dibiarkan bergaul bebas tanpa batasan baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Jika anak menghilang dari rumah dalam waktu yang lama hendaknya segara dicari.
“Bangun komunikasi yang baik dengan anak. Rata-rata pelaku kriminal anak dibawa umur yang kami amankan ini bermasalah dengan keluarga. Ini yang harus diperhatikan agar anak-anak benar diawasi di rumah ataupun di sekolah,” imbau Supardi. (eja)
batampos.co.id – Bupati Bintan Apri Sujadi mengatakan, dampak pembangunan Estuari dam Busung, Bintan, ada tiga kampung yang bakal di relokasi.
Ketiganya adalah
Kampung Lancang Kuning,
Kuala Sempang, dan
Busung.
”Kami sifatnya menunggu koordinasi dari Pemprov Kepri terkait rencana pembangunan infrastruktur strategis itu nanti. Karena sampai saat ini, belum ada koordinasi sama sekali,” ujar Apri Sujadi didampingi Sekda Kabupaten Bintan, Adi Prihantara di Gedung Daerah, pertengahan pekan lalu.
Pihaknya saat ini sedang melakukan inventarisir daerah yang akan terkena dampak. Bagi masyarakat yang terkena dampak, jangan dilakukan ganti rugi. Tetapi harus diberikan ganti untung.
”Dibalik pembangunan yang besar tentu ada resiko yang besar juga. Persoalan ini tentu harus ada penyelesaian yang setimpal. Sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat,” tegas Apri Sujadi.
Sementara itu, Ketua DPRD Bintan, Ade Ansar mengatakan, pihaknya juga belum menerima informasi terkait pembangunan Estuaridam Busung. Politisi Partai Golkar tersebut menegaskan, perlu kajian secara teknis untuk pembangunan tersebut. Karena banyak dampak yang harus ditangani.
”Tentu ini butuh waktu untuk menyelesaikan. Karena didalamnya ada masyarakat yang terkena dampak,” ujar Ade Ansar di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang belum lama ini.
Terpisah, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV, Ismail mengatakan pembangunan Estuaridam Busung adalah satu keharusan untuk menyelesaikan persoalan defisit air baku Pulau Bintan (Tanjungpinang dan Bintan).
Ia berharap persoalan pembebasan lahan bisa disegerakan oleh pemerintah daerah.
”Memang ada banyak masyarakat yang terkena dampak. Tapi pembangunan infrastruktur bidang perairan ini juga untuk kepentingan masyarakat ramai,” ujar Ismail, kemarin.
Menurut Ismail, BWS Sumatera IV saat ini sudah menuntaskan pembangunan Waduk Sei Gong, Batam dengan kapasitas 400 liter per detik. Selain itu, pembangunan infrastruktur perairan yang sedang digesa adalah Waduk Kawal dengan daya mampu 400 liter per detik.
”Meskipun infrastruktur tersebut jadi, tetapi tetap tak akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air baku di Pulau Bintan,” jelas Ismail.
Masih kata Ismail, berdasarkan analisasi neraca air baku oleh BWS Sumatera IV, pada 2016 lalu defisit air di Pulau Bintan adalah 211 liter per detik. Apabila tidak ada embung atau waduk yang segera dibangun, maka pada 2020 mendatang defisit air baku di Pulau Bintan mencapai pada angka 948 liter per detik.
Harapan jangka panjang untuk menuntaskan persoalan defisit air baku di Pulau Bintan hanya melalui Dam Busung, Bintan. Karena kawasan tersebut memiliki daerah tangkapan air sebesar 126 meter persegi.
”Sedangkan debit andalannya adalah 4.000 liter per detik. Adapun rencananya adalah 2.500 liter per detik untuk kebutuhan Kota Batam. Sementara itu 1.500 untuk kebutuhan Pulau Bintan,” tutup Ismail. (jpg)
Eks Kapolsek Pasirwangi Garut AKP Sulman Aziz memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (31/3/19). . FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS
batampos.co.id – Mantan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, AKP Sulman Azis membuat pengakuan mengejutkan. Ia mengaku diminta menggalang dukungan untuk pasangan capres-cawapres 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Bukan hanya dirinya, permintaan itu juga disampaikan kepada seluruh kapolsek di wilayah Garut.
”Mungkin setelah pernyataan saya ini, saya akan ditangkap atau ditahan oleh Propam, tapi saya sudah siap,” ujar Sulman Aziz di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).
Raut wajah Sulman terlihat agak sedikit tegang. Matanya tampak berkaca-kaca ketika mengungkapkan hal itu. Menurut dia, selama 27 tahun menjadi polisi, baru kali ini ia diminta berpihak kepada salah satu pasangan calon presiden.
“Saya sudah bertugas di mana-mana, baru tahun 2019 ini di Pilpres 2019, ada perintah untuk berpihak kepada salah satu calon,” kata Sulman di kantor Lokataru, Jakarta, Minggu (31/3).
Sulman mengungkapkan, sebelumnya ia mendapat arahan dari Kapolres Garut agar menggalang dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf. Kata Sulman, arahan tersebut disampaikan Kapolres Garut saat rapat pada Februari lalu.
Dalam rapat itu, Kapolres memerintahkan para kapolsek menggalang dukungan dan melakukan pendataan dukungan masyarakat kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Para kapolsek itu, lanjut Sulman, diancam akan dimutasi jika pasangan Jokowi-Ma’ruf kalah di wilayah kerja masing-masing kapolsek.
“Kami diancam, kalau seandainya di wilayah kami bertugas paslon nomor 01 kalah kami akan dipindahkan,” ucap Sulman.
Sulman mengaku tidak tahu apakah perintah tersebut memang merupakan arahan langsung dari Kapolda Jawa Barat atau bahkan langsung dari Kapolri.
“Saya enggak tahu itu diperintah estafet dari atas atau tidak. Yang pasti saya diperintahkan oleh beliau (Kapolres),” tutur Sulman.
Saat ini, Sulman memang sudah bukan Kapolsek Pasirwangi lagi.
Ia sudah dimutasi ke bagian Seksi Penanganan dan Pelanggaran di Mapolda Jawa Barat. Pemindahan dirinya itu, sebut Sulman, juga bernuansa politis. Menurut dugaannya, ia dipindah gara-gara berfoto dengan tim sukses capres-cawapres 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Sulman menjelaskan, saat ia masih menjabat sebagai Kapolsek Pasirwangi memang pernah berfoto dengan tim Prabowo-Sandi. Namun, kata dia, saat itu ia hanya berfoto untuk keperluan membuat laporan kepada Kapolres Garut.
“Saat itu saya hanya melaksanakan tugas saya sebagai kapolsek. Untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di wilayah berjalan sesuai dengan ketentuan,” tutur Sulman.
Setelah menyampaikan keganjilan tersebut, Sulman pun ikhlas bila kemudian berhadapan dengan Propam Polda Jabar. Namun, terlepas dari hal itu, dia berharap semua polisi di seluruh Indonesia berani menolak perintah pimpinan yang salah. Misal, perintah menggalang dukungan untuk memenangkan salah satu paslon. Atau menggembosi acara salah satu paslon.
”Jangan jadikan kami sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Kami adalah patriot bangsa, penegak hukum, yang harus bekerja sesuai dengan harapan daripada rakyat,” tutur perwira kelahiran Bengkulu tersebut.
Menanggapi pengakuan mantan Kapolsek Pasirwangi ini, Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna membantahnya. Bahkan Budi bersumpah tidak pernah memberikan arahan terkait pemilu seperti yang disampaikan Sulman.
“Demi Allah. Sumpah saya nggak bisa berdiri kalau saya ngomong gitu,” tutur Budi, Minggu (31/3).
Bantahan juga disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko.
“Tidak benar informasi tersebut,” ujar Trunoyudo, Minggu (31/3).
Trunoyudo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Kepolisian Negara, anggota Polri harus netral dan tidak boleh turut serta dalam politik praktis.
“Sudah jelas netralitas anggota Polri sesuai pasal 28 UU 2/2002 dan TR arahan untuk netralitas juga sudah sangat jelas,” katanya.
Terkait mutasi Sulman ke Polda Jabar, menurut Trunoyudo, adalah mutasi biasa yang rutin dilakukan di tubuh Polri.
“Yang bersangkutan sudah menjabat lebih kurang hampir dua tahun (sebagai kapolsek) dan jabatan adalah amanah. Semua jabatan ada batasannya,” ucapnya.
Sebelumnya, aktivis Haris Azhar menyampaikan bahwa kepolisian tengah mendata kekuatan dukungan masyarakat terhadap paslon peserta Pilpres 2019. Ia mengklaim memiliki data mengenai hal tersebut di sejumlah wilayah.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, tidak membantah ada anggotanya di sejumlah wilayah melakukan pendataan seperti yang disebut Haris. Namun, menurutnya, pendataan dilakukan dalam rangka membuat peta rawan konflik.
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengingatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal netralitas Polri di Pemilu 2019. Terkait isu ketidaknetralan Polri dalam pemilu kali ini, BPN pilih menunggu klarifikasi dan langkah investigasi yang dilakukan Tito Karnavian.
“Kami BPN mengingatkan Pak Tito jangan rusak Polri dengan ketidaknetralan dan ketidakadilan,” ujar juru bicara BPN, Andre Rosiade, Minggu (31/3).
Namun, Andre menduga, pengakuan Sulman itu seperti fenomena gunung es. Ia menduga, arahan serupa juga diterima oleh sejumlah kapolsek di daerah lain di Indonesia.
“Kan, ada cerita akun Sembhar terus ada grup WhatsApp polisi dukung Jokowi. Tapi pengakuan (Sulman) ini paling telak harus diinvestigasi,” kata Andre.
Anggota BPN Ferdinand Hutahaean menyebut pemerintahan Jokowi telah menyeret kepolisian dalam politik dan bersikap tidak netral.
“Pengakuan (Sulman) ini bukti nyata bahwa kepolisian saat ini tidak netral dan diseret oleh kekuasaan yang dipimpin oleh Jokowi ke dalam politik,” ujar Ferdinand, kemarin.
Terpisah, juru bicara TKN Jokowi-Makruf Arya Sinulingga enggan mengomentari soal pengakuan tersebut. Ia mengaku belum mengetahui data dari pengakuan tersebut. (sha/dir/lyn)
batampos.co.id – Angka perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) jelang pelaksanaan Pemilu 2019 terus mengalami kenaikan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terjadi progres perekaman signifikan dalam beberapa bulan terakhir.
Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrullah mengatakan, hingga akhir bulan Maret 2019, angka perekaman e-KTP sudah melampaui 98 persen.
”Perkembangan menarik data penduduk kita, perekaman KTP elektronik sudah tembus 98,22 persen,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (31/3).
Itu artinya, dari 192,6 juta jiwa penduduk yang wajib memiliki e-KTP, 189,2 di antaranya sudah melakukan perekaman.
”Penduduk yang belum merekam e-KTP berjumlah 3,42 jiwa atau 1,78 persen,” imbuhnya.
Zudan menambahkan, progres perekaman terus menaik dalam tiga bulan terakhir. Jika per 1 Januari 2019 angkanya ada di 97,21 persen, di akhir Februari naik menjadi 97,8 persen dan memasuki Maret 98,22 persen.
”Hampir 1 juta perekaman baru (Februari ke Maret),” tuturnya.
Selain menjadi syarat menggunakan hak pilih dalam Pemilu, kenaikan angka perekaman juga juga disebabkan oleh terciptanya ekosistem yang mendukung. Misalnya, untuk mengakses layanan publik seperti kesehatan, asuransi, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM) sudah mewajibkan e-KTP sebagai salah satu syaratnya. Di luar itu, upaya jemput bola dan sosialisasi terus digalakkan.
Untuk persebaran wilayah, Zudan menyebut kenaikan dalam tiga bulan terakhir banyak disuplai dari wilayah Jawa dan Sumatera yang jumlah penduduknya banyak. Sementara untuk yang lambat, dia mengakui wilayah Papua dan Papua Barat cukup tertinggal.
Di mana secara umum, 58,33 persen masyarakat di kedua provinsi itu belum melakukan perekaman.
Pejabat asal Sleman, Yogyakarta itu menilai menggenjot perekaman di Papua bukan hal mudah. Selain wilayah geografi yang berat, budaya masyarakatnya pun berbeda.
”Masyarakatnya cuma ke sawah, ke kebun. Jadi merasa ga perlu bawa KTP,” terangnya.
Meski demikian, dia memastikan upaya percepatan di wilayah Papua akan terus digencarkan. Saat ini, ada tim dari Jawa yang melakukan upaya jemput bola ke daerah-daerah terpencil di wilayah Indonesia Timur.
Selain upaya pemerintah, Zudan juga berharap masyarakat mau pro aktif melakukan perekaman.
”Bagi masyarakat yang masuk kategori 1,78 persen penduduk yang belum rekam, segera rekam,” pungkasnya.
Untuk mendorong percepatan perekaman jelang Pemilu, Dukcapil telah menerbitkan surat edaran nomor 471.13/2518/dukcapil. Dalam surat tersebut, disdukcapil di level Kabupaten/Kota diinstruksikan untuk tetap membuka pelayanan pada hari sabtu, minggu dan hari libur nasional. (far)
