batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi memerintahkan Dinas Permukiman, Perumahan Rakyat dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam agar menye-lesaikan persoalan air yang dialami warga Rumah Susun Sewa (Rusunawa) Batamec, Batuaji.
”Saya sudah sampaikan ke yang urus rusun. Apa-apa kendalanya, selesaikan,” kata Rudi di Kantor Wali Kota Batam, Jumat (29/3).
Ia menilai, yang paham persoalan terperinci terkait ini adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rusun Pemko Batam dan Disperkimtan Batam.
”Nanti Yudi (Kepala Disperkimtan Batam, Eryudhi Apriadi) yang selesaikan,” imbuhnya.
Kepala Seksi UPT Rusun Pemko Batam Joko Susilo menyambut arahan wali kota tersebut. Menurut dia, pihaknya tidak akan lepas tangan untuk mencari cara agar pasokan air warga rusun terpenuhi.
”Tetap kami usahakan,” imbuhnya.
Ditanya, apakah Pemko Batam dapat turun tangan me-ngirim air? Joko menyebutkan pihaknya berencana akan berkoordinasi dengan bagian taman, guna pengiriman air. Namun demikian, armada taman sekarang sedang fokus menangangi sejumlah titik taman yang kekeringan akibat cuaca panas.
”Ini perlu kita pahami juga, kalau lagi sempat mereka (taman) kami akan minta bantuannya. Armada bagian taman juga terbatas,” ucap dia.
Joko menilai, pada prinsipnya penyediaan air adalah tugas PT Adhya Tirta Batam (ATB). Maka, ia meminta ATB komit akan kesepakatan untuk me-ngirimkan dua hingga empat tangki per hari.
”Soal air ini sekarang memang susah, warga perlu air untuk makan minum, mencuci,” pungkasnya.
Pasokan Air Masih Tersendat
Krisis air bersih masih melanda penghuni rusunawa Pemko Batam di Tanjunguncang, Batuaji. Ratusan penghuni kewalahan sebab suplai air melalui tangki belum maksimal. Sehari, penghuni rusun hanya dapat dua kiriman tangki sehingga tak mencukupi.
Dua tangki dengan kapasitas 5.000 liter per tangki yang dibagi 170 kepala keluarga yang menghuni rusun tersebut, maka satu KK hanya dapat dua galon atau 30-an liter per hari. Ini memberatkan penghuni sebab kebutuhan air bukan hanya untuk mandi.
”Bantuan datang paling sehari, setelah itu kembali lagi se-perti semula,” ujar Hamida, penghuni rusunawa blok D, kemarin.
Pihak ATB saat dikonfirmasi menuturkan, tersendatnya suplai air ke wilayah Tanjung-uncang karena minimnya ketersediaan bahan baku air pada waduk yang terpakai saat ini. Wilayah Tanjunguncang yang berada di ujung menjadi penyebab seretnya pasokan air.
Untuk solusi jangka panjang, adalah pengoperasian IPA Dam Tembesi. Sementara jangka pendek menyuplai air pakai mobil tangki.
”Suplai air tangki masih berlanjut, cuma disesuaikan kemampuan armada kami,” ujar Humas ATB Iksa. (iza/eja)
Siti Hardiyanti Rukmana, putri pertama almarhum Presiden Soeharto yang biasa disapa Mbak Tutut, mengunjungi Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al Kamal, Blitar, Jawa Timur, Jumat, 29 Maret 2019.
Dalam kunjungannya, Putri sulung Presiden Kedua RI, Jenderal Besar HM Soeharto itu mengimbau agar para santri tahu politik agar tidak diarahkan oleh orang orang yang akan merusak bangsa.
Dalam dialog yang juga diikuti Siti Hutami Endang Adiningsih atau Mbak Mamiek, Mbak Tutut juga mengatakan tahu politik akan membuat santri bisa membedakan mana hoaks atau bukan. Hoaks, masih menurut Mbak Tutut, membuat jalinan persaudaraan pudar.
“Tahu politik akan membuat santri tidak salah langkah,” ujarnya saat berdialog dengan santri Pesantren Al Kamal di Blitar, Jumat 30 Maret 2019. Didampingi Mamiek Soeharto dan rombongan Partai Berkarya, kehadiran Mbak Tutut disambut antusias oleh ratusan santri.
Pesantren, sambung Mbak Tutut, memiliki peran penting dalam pembangunan. Apalagi di zaman globalisasi ini pesantren merupakan sarana pendidikan ilmu agama dan budi pekerti. Menurutnya, agama dan perilaku sopan itu sangat penting ditanamkan sejak dini.
Tokoh wanita kharismatik ini juga mengajak para santri berbuat kebaikan untuk kemajuan bangsa dan negara. “Pesantren merupakan ujung tombak dari pendidikan di seluruh Indonesia,” ujarnya. Mbak Tutut berharap, silaturahmi yang dijalin dapat terus berlanjut tidak hanya saat ini saja. “Kami mohon silaturahmi ini terus berlanjut atas rida Allah SWT,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Mbak Tutut menyerahkan bantuan perangkat pembuatan biogas untuk Pesantren Al Kamal sebagai bagian program Pesantren Mandiri. Selain itu, buku tentang Pak Harto juga diberikan kepada pemilik Pesantren Al Kamal.
Sebaliknya, pengurus pesantren memberikan sebuah foto kenangan pemilik Pondok Pesantren Al Kamal bersama Pak Harto, kepada Mbak Tutut. Di penghujung acara, Mbak Tutut berswafoto dengan para santri. Suasana harmonis terlihat dalam kegiatan silaturahmi tersebut. [*]
batampos.co.id – Sejumlah maskapai penerbangan sudah mulai menurunkan harga tiket pesawat. Namun, masyarakat menilai pengurangan harganya tak terlalu signifikan, sehingga masih dianggap memberatkan.
“Memang turun, tapi harganya tidak seperti tahun lalu. Saya merasa masih tetap tinggi,” kata Taufik, warga Tiban, Batam, Jumat (29/3/2019).
Akibat masih tingginya harga tiket ini, Taufik mengaku terpaksa harus membatalkan atau menunda sejumlah jadwal traveling-nya.
“Punya rencana mau jalan-jalan dengan keluarga. Tapi harga tiket tinggi, jadi terpaksa ditunda. Mungkin sampai harga tiket kembali normal,” tuturnya.
Pantauan Batam Pos di salah satu laman penjualan tiket online, harga tiket pesawat dari dan ke Batam memang sudah turun jika dibandingkan dua pekan lalu.
Namun, penurunannya tidak terlalu banyak.
Misalnya, untuk rute Batam ke Medan harga tiket paling rendah dijual seharga Rp 1,2 juta, Batam ke Jakarta Rp 900 ribu, Batam ke Pekanbaru Rp 570 ribu, Batam ke Padang Rp 659 ribu, dan Batam ke Surabaya Rp 1,3 juta.
Dibandingkan sekitar dua minggu lalu, memang terlihat adanya penurunan harga tiket. Batam ke Padang, misalnya, sebelumnya dijual harga sekitar Rp 750 ribuan. Tapi dalam minggu ini dijual Rp 659 ribuan, atau turun sekitar Rp 51 ribu.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, harga tersebut masih tergolong tinggi. Tahun lalu, saat low seasson seperti saat ini, harga tiket Batam-Padang di kisaran harga Rp 350 ribu. Sementara Batam ke Jakarta rata-rata hanya Rp 600 ribu.
Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Kepri Lagat Siadari menyebutkan, menurut informasi yang ia peroleh harga tiket akan mulai turun per 1 April. Karena pemerintah pusat dan maskapai sudah melakukan pertemuan terkait harga tiket. “Kita lihat saja, apa benar harga tiket turun,” ungkapnya.
Anggota DPD asal Kepri Haripinto Tanuwidjaja mengungkapkan hal yang senada. Kata dia, DPD bersama pemerintah, berusaha meminta beberapa maskapai penerbangan dapat menurunkan harga tiket.
“Beberapa waktu lalu kami sudah melakukan rapat, hasilnya Garuda dan Citilink mau menurunkan harga tiketnya hingga 20 persen. Belum lama ini, juga ada rapat soal tiket. Semoga dalam waktu dekat, ada penurunan harga tiket lagi,” ucapnya.
Sementara pihak maskapai mengklaim harga tiket pesawat sudah mulai turun. Penurunan tiket ini disertai dengan beberapa promo yang diberikan. Salah satunya dari maskapai Garuda Indonesia yang memberikan diskon tarif tiket penerbangan hingga 50 persen untuk seluruh rute penerbangan domestik.
Vice Presiden Corporate Secretary PT Garuda Indonesia M Ikhsan Rosan menyatakan, promo ini berlaku dari 31 Maret hingga 13 Mei.
“Promo ini diberikan bagian dari dukungan Garuda Indonesia, untuk menunjang pergerakan perekonomian nasional, khususnya sektor pariwisata, UMKM hingga industri logistik,” katanya, Jumat (29/3).
Sementara itu, Manager Lion Air Grup area Batam M Zaini Bire mengaku harga tiket pesawat berlogo singa tersebut sudah turun, dibandingkan beberapa waktu lalu. Walaupun penurunan harga tidak terlalu signifikan.
“Harga tiket, sudah di tengah-tengah. Tidak tinggi lagi,” ungkapnya.
Revisi Aturan
Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan aturan baru tentang tiket pesawat melalui Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Formulasi Perhitungan Tarif. Sedangkan untuk tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB) ditentukan melalui keputusan menteri.
Sebelumnya, Kemenhub telah memiliki Permenhub Nomor PM 14/2016 tentang Tiket. Kemarin (29/3) Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nur Isnin Istiantono menyampaikan perubahan tersebut setelah melakukan pertemuan dengan Garuda Indonesia.
”Rata-rata tarif batas bawah (berada di kisaran) 35 persen dari batas atas,” tuturnya.
Sebelumnya, TBB berkisar 30 persen dari TBA.
Aturan tersebut, menurut Isnin, berlaku mulai Jumat (29/3). Semua maskapai harus mematuhi hal ini. Sedangkan untuk TBA, Isnin menegaskan masih mengikuti tarif lama. (lyn/ska)
Kantor BP Batam. foto: putut ariyo / batampos.co.id
batampos.co.id – Tiga bulan berlalu sejak pergantian pimpinan Badan Pengusahaan (BP) Batam, kini instansi tersebut tampak lesu dalam menjalankan fungsinya di bidang pengembangan infrastruktur dan investasi. Sejumlah rencana proyek pembangunan belum jelas nasibnya. Kondisi ini dikha-watirkan akan berdampak pada perekonomian di Batam.
Padahal, pada masa kepemimpinan Lukita Dinarsyah Tuwo, BP Batam sudah mulai menjalankan tahapan prakualifikasi lelang pengembangan Bandara Hang Nadim dan pengelolaan Dam Tembesi. Saat itu, BP sangat bersemangat sekali melaksanakan lelang ini.
Pasalnya dengan semakin megahnya bandara akan membuat tujuan Batam menjadi hub logistik di Asia Tenggara semakin cepat tercapai.
Begitu juga dengan lelang Waduk Tembesi yang akan membuat pasokan air besih semakin terjaga.
Dalam catatan Batam Pos, ada sekitar 17 investor lokal dan asing yang berminat ikut tender pengembangan bandara. Sedangkan lelang Waduk Tembesi akan diikuti oleh sembilan konsorsium perusahaan asing dan lokal.
Bahkan, sebenarnya pemenang untuk tender Waduk Tembesi seharusnya diumumkan pada Februari lalu. Tapi seiring dengan pergantian pucuk pimpinan, kabar lelang dua proyek besar tersebut hampir tidak terdengar lagi.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam Rafki Rasyid mengatakan, ketidakpastian dalam proses lelang ini akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi.
“Dampaknya lebih luas baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Kemungkinan pertumbuhan ekonomi Batam tahun ini akan sedikit tertekan dari sisi ini,” paparnya.
Ia menilai bahwa pimpinan BP Batam saat ini yang dipegang Edy Putra Irawadi memang tidak bisa membuat keputusan strategis jangka panjang, termasuk soal proses lelang yang berjalan lama.
“Kita tahu bahwa pimpinan BP sifatnya sementara. Mung-kin untuk membuat keputusan strategis jangka panjang tidak memungkinkan.”
Rafki berharap persoalan transisi kepemimpinan di BP saat ini cepat selesai supaya keputusan strategis terkait pengembangan Batam bisa diteruskan.
Selain persoalan lelang, rencana pelebaran dan pembangunan 12 jalan dan jembatan untuk mendukung sektor pariwisata dan industri juga belum terlihat. Begitu juga dengan proyek lainnya.
Jumlah anggarannya mencapai Rp 340 miliar yang dialokasikan untuk pengem-bangan sarana jalan sebanyak Rp 110 miliar, pengem-bangan pelabuhan laut di Batuampar dan Kabil Rp 100 miliar dan pengembangan Bandara Hang Nadim sebanyak Rp 130 miliar.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pertumbuhan ekonomi akan semakin baik jika serapan anggaran pemerintah berjalan sejak awal tahun.
“Jika belanja dari BP Batam ditunda, maka dari sisi pertumbuhan ekonomi akan tertekan,” katanya.
Sebab belanja pemerintah merupakan salah satu penggerak ekonomi yang krusial, khususnya di bidang infrastruktur. “Namun, kalau BP Batam bisa menggenjot investasi dengan cara mempercepat realisasi komitmen investasi yang sudah ada, maka tekanan tersebut bisa dikurangi,” jelasnya.
Pada awal tahun, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kepri memprediksi pertumbuhan ekonomi Kepri sepanjang tahun 2019 akan mencapai 5,2 persen hingga 5,6 persen. Tetapi dengan salah satu syarat yakni serapan anggaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur bisa dimulai sejak awal tahun.
Terpisah, Kasubdit Humas BP Batam Muhammad Taofan belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan terkait kepastian dua proyek lelang tersebut.
“Proyek bandara masih menuju lelang. Saat ini setiap proyek di BP Batam harus selalu dilaporkan ke pusat. Sedangkan mengenai Dam Tembesi merupakan proyek bersama BP dan Kementerian PUPR,” jelasnya di Gedung Marketing Center BP Batam, Jumat (29/3/2019) pagi.
Ia melanjutkan, karena dam tersebut merupakan hasil kerja sama, maka masih membutuhkan koordinasi dengan Kementerian PUPR.
“Prosesnya sudah 90 persen, tapi masih perlu koordinasi,” katanya.
Taofan kemudian menjelaskan bahwa seharusnya tahapan prakualifikasi dilanjutkan 4 Maret nanti, tapi mendadak harus diundur.
“Memang belum ada pengu-muman harus diundur. Data dan segala macamnya tengah kroscek dengan PUPR. Intinya proses lelang tetap akan berjalan,” ucapnya.
Suasana lesu dan kurang bergairah bukan hanya tergambar pada mandeknya dua proyek tersebut. Media juga ikut merasakan bahwa kegiatan BP Batam saat ini terlihat vakum.
Pada tahun lalu, sejak awal tahun hingga akhir tahun, BP selalu sibuk dengan proyek lelang dan banyaknya event pariwisata berskala besar. Event-event ini mampu membuka peluang para pedagang UMKM untuk semakin eksis.
Bagian kehumasan BP Batam menjadi salah satu divisi yang sibuk saat itu. Ketika ada event, bahkan di hari libur sekalipun, mereka bekerja siang dan malam agar event tersebut berjalan sukses.
Bahkan Kepala BP Batam saat itu, Lukita Dinarsyah Tuwo juga giat berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk membahas peraturan yang dianggap menghambat dunia usaha.
Media juga dibuat menjadi sibuk dengan banyaknya agenda liputan terkait proyek lelang, event, dan hasil pembahasan kebijakan di pemerintah pusat.
Namun, sekarang semuanya bertolak belakang. Tidak ada hingar-bingar event, tidak ada lagi kata-kata penuh kebanggaan soal pengembangan Batam sebagai hub logistik dan bahkan tidak ada keterangan pers lagi terkait kegiatan BP Batam di luar kota. Ruang Humas BP Batam juga sering terlihat lengang.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Jadi Rajagukguk sangat menyayangkan hal ini. Menurutnya, hal ini akan berpengaruh kepada perekonomian Batam jika pemerintah tak kunjung menuntaskan nasib BP Batam. (leo)
batampos.co.id – Pasca melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke PT San Hai untuk yang kedua kalinya, Dinas Lingkungan Hidup memastikan pabrik pengolahan sampah plastik itu tidak beroperasi kembali.
“Itu kan sudah dua kali kami sidak. Dan tidak ada yang namanya produksi lagi,” tegas Kepala DLH Batam, Herman Rozi, Jumat (29/3).
Ia menyebutkan pasca penyegelan beberapa waktu lalu, pabrik dipastikan tidak beroperasi hingga semua proses pemeriksaan selesai. “Dihentikan semuanya. Tak ada itu produksi lagi,” sebutnya.
Pabrik lainnya yang tidak mengantongi izin juga sudah diproses. Secara bertahap yang melanggar ini akan dihentikan semua. Hal ini sesuai dengan aturan dan surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Sudah jelas itu. Makanya kami akan menindak semua pabrik pengolahan sampah plastik ini yang melanggar ini,” ujar mantan camat Lubukbaja ini.
Begitu juga dengan yang sudah mengantongi izin. Semua dalam pengawasan DLH. Pabrik tersebut tidak boleh mendatangkan atau impor bahan baku berupa sampah plastik dari luar.
“Kami pantau semua. Kalau mau Batam ini bebas impor sampah plastik harus bersama-sama termasuk pemilik perusahaan tersebut,” ungkap Herman.
Ia menyebutkan ada 50 pabrik terdaftar saat ini sebagai pengolahan plastik. Sebanyak 45 diantaranya merupakan pengolahan biji plastik sebagai bahan baku, sedangkan lima lainnya termasuk PT San Hai merupakan ilegal dan tidak mengantongi izin lingkungan dari DLH.. (yui)
batampos.co.id – Memasuki bulan ketiga ribuan guru madrasah belum juga menerima insentif yang dijanjikan oleh Pemerintah Kota Batam. Tahun ini Kantor Kementerian Agama (Kakemenag) Batam sudah mengusulkan 1.200 penerima insentif.
Kepala Kantor Kemenag Batam, Zulkarnain yang dijumpai di kantornya enggan mengomentari terkait pencairan insentif guru madrasah tersebut.
“Belum ada informasi yang kami terima,” kata dia usai menerima kunjungan dari Kemenag Jambi, Jumat (29/3).
Ia menjelaskan belum memberikan komentar lebih lanjut terkait pencairan insentif guru madrasah ini. Menurutnya itu menjadi kebijakan dari Pemko Batam. Sebab anggaran untuk pembayaran insentif dari mereka.
“Tanya ke Pemko saja. Saya lagi ada tamu jadi belum bisa kasih sejauh mana prosesnya,” sebut dia.
Lanjutnya hingga saat ini pihaknya juga belum menemui bagian Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Pemko Batam untuk menanyakan kelanjutan pencairan insentif guru madrasah yang ada di lingkungan Kementerian Agama Batam.
“Kemarin mereka bilangnya masih proses. Kami hanya menunggu saja. Kalau sudah ada kabar akan saya informasikan,” ujarnya sambil berlalu.
Sebelumnya Kantor Kemenag Batam sudah menyerahkan data guru penerima insentif dari Pemko Batam. Setelah melakukan verifikasi sebanyak 1.200 guru diusulkan untuk menerima insentif. Angka ini lebih banyak dari total tahun 2017 lalu yang hanya 740 guru.
Salah seorang guru Madrasah di Sekupang, Ahmad Rizki mengatakan belum ada menerima insentif dari Pemko Batam hingga triwulan pertama di 2019 ini.
“Tak ada informasi lagi. Semua masih sama dengan tahun lalu,” kata dia.
Menurutnya Kepala Kemenag Batam harus berusaha agar ada kepastian terkait insentif yang telah dijanjikan akan dicairkan tahun ini. “Tahun lalu kan tak ada yang cair karena aturan. Kalau sekarang apalagi masalahnya. Kami berharap ada kepastian,” harapnya
Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dalam pertemuan bersama guru madrasah mengatakan akan mencairkan insentif yang sempat tertunda karena adanya pengalihan aturan. Masing-masing guru direncakan mendapat insentif sebesar Rp 650 ribu per orang. (yui)
batampos.co.id – Mendekati hari pemilihan umum (Pemilu) 17 April mendatang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Batam dan kantor kecamatan membuka layanan di hari libur.
Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar mengatakan pelayanan perekaman e-KTP tetap buka Sabtu dan Minggu. Hal ini guna mempercepat proses perekaman warga Batam.
“Jadi saya baru saja bertemu dengan pihak kecamatan. Edaran dari Pak Wali juga tengah disiapkan. Jadi warga yang ingin mereka silahkan datang,” kata dia, Jumat (29/3).
Said menjelaskan selain perekaman di kantor kecamantan, ia juga menyediakan satu unit mobil perekaman keliling di Kantor Disdukcapil Batam di Sekupang.
“Kami standby saja. Mana tau ada yang urgent nanti dan tidak bisa mendatangi kantor kecamatan untuk merekam,” sebutnya.
Tidak saja Sabtu dan Minggu. Pelayanan perekaman e-KTP ini juga akan tetap membuka pelayanan tepat saat pemilihan berlangsung. “Jadi 17 April kami juga tetap buka pelayanan. Hal ini agar warga tetap mendapatkan pelayanan khususnya e-KTP,” ujarnya.
Selama ini, lanjutnya Disdukcapil juga telah melakukan aksi jemput bola ke beberapa lokasi. Perekaman ke sekolah sudah setiap hari dilakukan. Ribuan e-KTP milik pemilih pemula telah diterbitkan dan dibagikan. Sementara untuk rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan juga sudah selesai.
“Kami sudah koordinasi dengan KPU juga terkait ini. Jadi saat 17 April nanti mereka bisa menggunakan haknya,”ungkap Said.
Mantan camat Batuampar ini menambahkan saat ini juga masih harus menyelesaikan pencetakan e-KTP warga yang sudah merekam. “Datanya cukup banyak yang harus kami cetak. Jadi blangko kan baru masuk, jadi kami tuntaskan ini juga,” imbuhnya.
Sementara itu, berdasarkan edaran dari Kementerian Dalam Negeri. Seluruh Disdukcapil diminta untuk tetap membukan pelayanan meskipun libur. Hal ini bertujuan untuk percepatan perekaman e-KTp warga. Selain itu pelayanan juga tetap dibuka 17 April mendatang.
Sementara itu, Camat Sekupang, Muhammad Arman mengatakan akan membuka pelayanan sesuai dengan edaran tersebut.
“Kami sesuai dengan arahan. Dan tak ada masalah yang terpenting pelayanan ke masyarakat lancar,” imbuhnya. (yui)
Tokoh wanita kharismatik, Siti Hardiyanti Rukmana, biasa dipanggil Mbak Tutut, mengatakan pemilihan umum (Pemilu) untuk mencari pemimpin bukan cari musuh.
“Pemilu itu cari figur yang bisa memimpin. Jadi nggak usah saling menjelekkan dan memaki,” kata Mbak Tutut di hadapan seribu relawan Partai Berkarya dari seluruh desa di Kabupaten Jombang dalam acara Silaturahmi dengan para Kyai dan santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jumat 29 Maret 2019.
Menurut Mbak Tutut, lihat program yang ditawarkan calon pemimpin. Sebab, katanya, yang diperlukan bangsa ini figur yang bisa memimpin.
Putri Presiden Soeharto itu juga mengatakan pemilu juga memilih wakil rakyat. Masyarakat juga harus melihat program partai yang ditawarkan para caleg.
“Partai Berkarya mengusung program membangkitkan lagi desa desa lewat pertanian terpadu dan mandiri,” katanya yang disambut tepuk tangan relawan dan santri.
Partai Berkarya, lanjut Mbak Tutut, akan membimbing masyarakat desa menuju Mandiri pangan dan energi dan memberi bantuan peralatan. Sebab kehadiran Partai Berkarya untuk kembali melanjutkan perjuangan Pak Harto, menjadikan Indonesia sejahtera, adil dan makmur.
“Partai Berkarya tidak akan mengembalikan era Orde Baru. Partai Berkarya hanya ingin meneruskan perjuangan Pak Harto,” Mbak Tutut menegaskan.
KH. Hasib Wahab Hasbullah, pengasuh Ponpes Bahrul Ulum, mengatakan di era Pak Harto harga harga stabil dan terjangkau serta pertanian maju.
“Kita merindukan Pak Harto. Jadi, tekad Keluarga Pak Harto melanjutkan perjuangan almarhum harus kita dukung, ” katanya.
Ia juga mengingatkan santrinya bahwa Dusun Tambak Beras terbangun berkat Pak Harto. Namun perjuangan Pak Harto belum selesai, harus dilanjutkan dan didukung masyarakat.
Mbak Tutut, yang datang bersama Mamiek, meminta para kyai mendoakan agar Pemilu berlangsung aman, damai, dan Partai Berkarya mendapatkan empat persen suara. [*]
batampos.co.id – Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera IV telah merampungkan pembangunan Bendungan Sei Gong yang berada di Kecamatan Galang akhir tahun lalu.
Kepala BWS Sumatera IV Batam, Ismail Widadi mengatakan bendungan yang mulai dibangun tahun 2015 lalu sudah siap untuk segera diresmikan.
“Alhamdulillah kami sudah merampungkan pembangunan infrastruktur bendungan kurang lebih selama tiga tahun,” kata dia, usai rapat peresmian Bendungan Sei Gong di Kantor BWS Sumatera IV Sekupang, Rabu (27/3/2019).
Ia menjelaskan meskipun sudah selesai dibangun, bendungan Seigong belum bisa difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air baku di Batam. Peresmian ini bertujuan untuk memberikan informasi ke masyarakat kalau pembangunan berjalan dengan baik dan telah rampung.
“Setelah ini masih ada proses yang harus dilakukan. Masih ada tahap selanjutnya yaitu proses merubah air payau menjadi air tawar sebelum akhirnya dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Ismail menambahkan untuk menyiapkan hal itu membutuhkan waktu kurang lebih dua tahun. Sementara menunggu hal tersebut, pihaknya juga akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan saluran air ke masyarakat nantinya.
“Proses terus berjalan. Yang perlu kami infokan adalah pembangunan sudah rampung hanya saja belum bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” terangnya.
Bendungan seluas 355, 92 hektare diperkirakan bisa memproduksi 400 liter air baku per detik. Peresmian rencananya akan dilakukan tanggal2 April mendatang. Ia berharap selesainya bendungan ini bisa membantu memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Batam nantinya.
Ia menambahkan nantinya pemanfaatan bendungan ini akan mengakomodir kebutuhan air. Saat ini kondisi bendungan yang sudah dibangun sekitar 20 atau 30 tahun lalu kondisinya sudah menurun.
“Rata-rata kapasitas hanya 40-50 persen saja. Makanya kita butuh bendungan baru. Nanti jika ada pemeliharaan bendungan yang sudah ada, Seigong bisa mengkover,” jelasnya.
Ismail menyebutkan menurunnya kapasitas air hampir terjadi di semua bendungan. Penyebabnya terjadi pendangkalan, sedimen hingga pengaruh tanaman yang ada di dam.
“Jika nanti ada peningkatan infrastruktur atau pemeliharaan aliran air ke warga tidak terganggu,” ujarnya.
Jika tidak ada kendala, air dari Bendungan Seigong ini bisa dirasakan manfaatnya 2021 mendatang.
“Tahun ini juga sudah kami siapkan anggaran untuk kelanjutan bendungan,” tutupnya. (yui)
batampos.co.id – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam tengah mempersiapkan penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) tahun ini. Hal ini disampaikan Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar.
Ia menyebutkan dua agenda tahun ini yang harus diselesaikan yaitu persiapan penerapan tanda tangan digital (TTD) dan KIA. Hal ini sesuai dengan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Jadi tahun ini kami sudah harus ada persiapan jelang diberlakukannya dua hal tersebut,” kata dia, Rabu (27/3/2019).
Untuk penerapan KIA ini, Disdukcapil khususnya bagian pencatatan sipil tengah mendata berapa kebutuhan atau jumlah anak yang akan mendapatkan KIA di Batam.
Berdasarkan ketentuan KIA merupakan kartu identitas untuk anak usia 0-16 tahun. Kartu ini berisi nama anak, orangtua dan data lainnya yang berhubungan dengan pemegangnya.
“Sama dengan e-KTP hanya saja khusus untuk anak,” sebutnya.
Kartu ini nanti bisa digunakan untuk mendaftarkan anak sekolah, pengajuan pembuatan buku tabungan dan lainnya. Saat ini untuk Kepri, KIA baru diterapkan di Natuna sebagai daerah percontohan.
“Batam secepatnya akan menuju kesana. Makanya kami tengah menyiapkan data dan keperluan lainnya,” ujar mantan camat Batuampar ini.
Said menambahkan pada dasarnya Batam sudah siap untuk menerapkan KIA ini. Namun saat ini pihaknya masih dihadapkan dengan persoalan e-KTP yang menunggu untuk dicetak.
Menurutnya, jika permasalahan tumpukan e-KTP ini bisa segera rampung, sehingga Batam bisa segera bisa mengeluarkan KIA untuk anak yang ada di Batam.
“Angka kelahiran di sini cukup tinggi, jadi kebutuhan akan KIA juga dipastikan banyak. Mudah-mudahan tahun ini persiapan bisa berjalan dengan baik sehingga segera diterapkan,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Batam Hendri Arulan mengatakan belum mengetahui apakah KIA masuk dalam syarat masuk sekolah di Batam.
Hingga kini ia masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terkait syarat penerimaan siswa baru nantinya.
“Kami sebagai penyelenggara menunggu arahan saja. Kalau sampai saat ini masih belum ada informasi terkait itu (KIA, red),” kata dia. (yui)
