batampos.co.id – Kapal feri MV WaveMaster 5 rute Tanjungpinang-Singapura yang membawa 50 penumpang kandas di perairan Karang Galang, Batam, Sabtu (2/3) siang.
Penumpang yang sebagian besar warga negara Indonesia dan warga negara Asing (WNA) Singa-pura, Inggris, Amerika, Malaysia, sempat panik, khawatir kapal terbalik.
Kasi Ops Kantor Pencarian dan Pertolongan Klas A Tanjungpinang Eko Suprianto menjelaskan, informasi kandasnya MV WaveMaster 5 diterima sesaat setelah pihaknya berhasil mengevakuasi tiga warga Tanjungpinang yang hilang saat memancing di Perairan Dendun, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan.
”KN Bhisma langsung menuju ke lokasi kandasnya MV WaveMaster 5 di perairan Karang Galang, Batam,” ujarnya.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Klas A Tanjungpinang Budi Cahyadi membenarkan pihaknya langsung mengerahkan kapal SAR Bhisma ke lokasi kandasnya kapal feri WaveMaster 5.
Setiba di lokasi kandasnya kapal, ternyata sudah ada kapal feri WaveMaster 6. Hanya saja, evakuasi penumpang sulit dilakukan karena perairan saat itu sa-ngat dangkal.
Akhirnya KN Bhisma menurunkan sekoci untuk memindahkan seluruh penumpang. Penumpang kemudian dipindahkan ke MV WaveMaster 6 dan langsung dibawa ke Singa-pura.
”Langsung penumpangnya dibawa ke Singapura,” katanya.
Kasi Ops PPLP Tanjunguban Samsul mengatakan bahwa pihaknya menerima informasi kandasnya kapal feri MV WaveMaster 5 sekitar pukul 12.48 WIB. Kemudian, sekitar pukul 13.30 WIB, KN Bhisma bergerak ke lokasi dan tiba sekitar pukul 14.15 WIB.
”MV WaveMaster 5 dari Tanjungpinang dengan tujuan Singapura membawa 50 pe-numpang semuanya selamat,” katanya.
Sekitar pukul 19.45 WIB, pihaknya telah mengevakuasi kapal kandas itu. Tak ada kerusakan berarti karena kapal kandas di area karang yang di atasnya tertutup pasir laut.
”Sepertinya setelah ini kapal akan ditarik ke Batam,” kata dia.
Setelah ini pihaknya juga akan memeriksa nakhoda kapal dan kru kapal.
”Kita akan selidiki penyebabnya, kenapa kandasnya sampai ke sebelah kanan dekat karang, tapi tidak sampai menabrak karang,” ujarnya.
Dihantam Ombak Besar, TB Jala Patra Tenggelam
Sementara itu, laka laut juga terjadi di perairan Lingga, tepatnya di perairan antara Pulau Sirih dan Pulau Benan, Kabupaten Lingga, Jumat (1/3) lalu sekitar pukul 19.30 WIB.
Tug Boat (TB) Jala Patra yang berlayar dari Senayang, Kabupaten Lingga tujuan Kijang, Kabupaten Bintan tenggelam dihantam ombak besar.
Beruntung, 5 kru kapal berhasil diselamatkan. Kelimanya yakni Buti, 51, sebagai nakhoda; Marjohan, 51, seba-gai enginering; dan tiga kru kapal masing-masing Hendri, 41; Adi Saputra, 24; dan Sulistyono, 30.
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Klas A Tanjungpinang Budi Cahyadi menjelaskan, informasi awal terjadi kecelakaan laut dari petugas KPLP Tanjungpinang Ade.
Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti Kantor Penca-rian dan Pertolongan Klas A Tanjungpinang dengan mengerahkan Kapal Rescue Boat-209 ke lokasi kejadian.
”Tugboat tenggelam akibat dihantam ombak kuat. Sedang-kan lima kru kapal selamat. Waktu akan dijemput mereka menunggu bantuan di atas tongkang,” kata dia.
Setelah dievakuasi, lima kru kapal dibawa ke Kijang, Kabupaten Bintan. Sedangkan tongkang ditarik KM Oscar milik agen.
”Kami mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati saat melaut,” ujarnya. (met)
batampos.co.id – Wakil Bupati Natuna Ngesti Yuni Suprapti mengatakan, pemerintah daerah terus memanfaatkan bantuan Coorporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan Migas yang beroperasi di Natuna, untuk pembangunan infrastruktur bidang pariwata dan sumber daya manusia.
Bahkan 2018 lalu, bantuan CSR dari Medco E&P dan Primier Oil Natuna difokuskan membangun taman bermain anak di pantai Kencana Ranai dan literasi rumah baca Enisa Murof di Desa Gunung Putri, Kecamatan Bunguran Batubi. Saat ini pembangunana tersebut, manfaatnya sudah dapat dinikmati masyarakat.
“Bulan Maret ini akan aset itu akan diserahkan kepada Pemda Natuna, berupa fasilitas hiburan anak di Pantai Kencana dan taman baca di Batubi,” katanya, Jumat (1/3).
Ngesti mengatakan, pemerintah daerah mengharapkan dukungan dari perusahan Medco E&P Natuna dan Primier Oil penetapan Natuna sebagai Kawasan geopark nasional untuk menuju geopark dunia melalui UNESCO Global Geopark (UGG). Dan ditahun 2019 ini terdapat tujuh usulan bantuan CSR yang diharapkan dapat direalisasi. Diantaranya untuk peningkatan dunia wisata dalam rangkaian Natuna menuju geopark dunia.
Kasubag Hulu Migas Pemkab Natuna Nurul Huda mengatakan, daerah sudah mengajukan usulan prioritas untuk membangun taman di pantai Kencana Ranai.
“Usulan prioritas ini juga bersumber dana CSR Primier oil dan Medco E&P. Agar dapat membangun fasilitas bermain anak dan lainnya di pantai Kencana,” ujar Nurul.
Nurul merinci, tujuh usulan bantuan dana CSR di tahun 2019 di antaranya pembangunan taman terbuka Pantai Kencana, pengembangan lokasi site geopark wisata Natuna, peningkatan sumber daya manusia Palang Merah Indonesia, untuk peningkatan tenaga ahli melalui pemilihan dua siswa berprestasi dikuliahkan secara gratis.
“Selain itu, untuk pembangunan pendopo dan saung di Bukit Gundul, fasilitas pendukung literasasi Pena Senja, dan budi daya dan pembenihan ikan patin. (arn)
batampos.co.id – Pemerintah sudah memutuskan memperlonggar syarat pembelian rumah murah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Masyarakat yang memiliki gaji hingga Rp 8 juta boleh membeli rumah bersubsidi. Sebelumnya batas maksimal ialah Rp 4 juta.
Kelonggaran syarat itu merupakan hasil rapat di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (21/2).
Kebijakan tersebut dibuat agar para ASN hingga golongan III bisa menikmati subsidi itu. Sebab, penghasilan total mereka bisa mencapai Rp 8,1 juta.
Meski demikian, tidak berarti FLPP dengan skema tersebut hanya berlaku untuk ASN. Masyarakat biasa juga bisa menikmatinya.
Selain itu, syarat tidak memiliki rumah seperti dalam Peraturan Menteri PUPR 21/PRT/M/2016 akan dianulir.
Dengan begitu, warga yang sudah memiliki rumah pertama boleh mengajukan FLPP. Syaratnya, rumah pertama itu tidak berasal dari FLPP.
Namun, pengamat properti Ali Tranghanda kurang setuju dengan naiknya ambang batas penghasilan hingga Rp 8 juta. Menurut dia, pemerintah tidak memahami prinsip public house.
‘Program sejuta rumah itu awalnya untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau batasnya dinaikkan, itu bukan berpenghasilan rendah lagi,’’ kata Ali, Jumat (22/2).
Pihak perbankan, lanjut dia, tentu lebih memilih masyarakat berpenghasilan di atas Rp 4 juta sebagai pembeli. Begitu pula dengan pengembang.
Dari segi bisnis, tentu lebih menguntungkan membangun rumah seharga Rp 300 juta daripada Rp 200 juta.
Menurut dia, harus ada perbedaan suku bunga KPR antara masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4 juta dan berpenghasilan Rp 5 juta-Rp 8 juta.
“Rp 4 juta ke bawah itu tetap lima persen, sedangkan Rp 5 juta-Rp 8 juta naikin sedikit. Menyesuaikan kenaikannya sehingga adil gitu,” ujar Ali.
Jika tidak ada aturan seperti itu, sambung Ali, kebijakan tersebut akan lebih menguntungkan masyarakat kelas menengah.
Sebaliknya, warga yang berpenghasilan rendah (di bawah Rp 4 juta) akan tersisih. (*)
batampos.co.id – Penumpang angkutan udara mengalami penurunan terparah di awal tahun dalam tiga musim terakhir. Jumlah penumpang sepanjang Januari 2019 tercatat sebesar 6,6 juta orang.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Yunita Rusanti tidak memungkiri jika rampungnya sejumlah proyek tol di Pulau Jawa ikut memberi kontribusi penurunan jumlah penumpang udara.
”Sebetulnya secara umum ada (pengaruh),” ujarnya di Jakarta, Jumat (1/3).
Menurut dia, kehadiran tol dianggap semakin memberikan efisiensi dan kemudahan bagi masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya. Di sisi lain, kenaikan tarif udara beberapa waktu lalu ikut jadi biang kerok turunnya penumpang udara.
”Dengan adanya tol yang langsung menghubungkan Jakarta-Surabaya itu semakin mempermudah. Angkutan udara yang masih ada kenaikan juga memberi pengaruh,” kata dia.
Sekadar informasi, transportasi angkutan udara mengalami penurunan terendah di awal tahun atau Januari sejak tiga tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang pada penerbangan domestik sebesar 6,6 juta orang pada Januari 2019.
Jika dibandingkan pada Januari 2018, jumlah penumpang udara pada penerbangan domestik tercatat sebesar 7,61 juta orang. Sementara itu pada Januari 2017 jumlahnya sebesar 7,27 jua orang.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti mengatakan jika penurunan tersebut merupakan pola musiman yang terjadi setiap tahun. Sebab, ketika peak season selesai, transportasi udara perlahan menurun.
Jika dibandingkan dengan Desember 2018, jumlah penumpang mengalami penurunan 16,07 persen dari sebelumnya 7,93 juta orang menjadi 6,6 juta orang.
Jika dilihat lebih rinci, di sepanjang 2018 jumlah penumpang yang berada di kisaran 6 juta hanya terjadi pada Februari 2018. BPS mencatat jumlahnyan 6,91 juta orang. Sementara itu untuk bulan lainnya di sepanjang 2018 jumlah penumpang konsisten berada di angka 7-8 jutaan penumpang. (*)
batampos.co.id – Pemkab Lingga melalui Dinas Sosial mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dari Kementerian Sosial untuk 80 warga yang terdaftar dalam basis data terpadu, yakni warga kurang mampu. Jumlah ini hanya bantuan tahap awal pada tahun ini, kemungkinan akan disambung pada tahap lanjutan.
Untuk bantuan rehab ini, Kementerian Sosial RI akan menyerahkan dana untuk setiap rumah yang berhak menerima sebesar Rp 15 juta per unit. Sehingga dari jumlah rumah yang menerima bantuan tersebut total dana yang akan disalurkan Kemensos RI sebesar Rp 1,2 miliar.
“Ini bantuan pada tahap pertama di tahun ini. Kami juga berharap kalau pada tahun ini ada pemberian bantuan pada tahap lanjutan,” kata Kabid Rehabilitasi Perlindungan Jaminan dan Bencana Dinas Sosial Kabupaten Lingga Suwarta Andika saat ditemui di Dabo Singkep, Jumat (1/3) pagi.
Suwarta menambahkan, Kementerian Sosial juga meminta kepada Pemkab Lingga agar menyiapkan data penerima rehab pada tahap awal ini, lebih dari 80 orang. Permintaan ini ditujukan apabila daerah lain tidak memberikan jumlah penerima sesuai kuota maka akan dialihkan ke Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini.
Untuk mengecek data penerima serta persyaratan yang ada, tim dari Kementerian Sosial akan turun langsung ke Kabupaten Lingga pada bulan ini. Setelah itu, tim tersebut akan membawa data yang mereka terima untuk proses selanjutnya pencairan dana yang akan diserahkan ke daerah bersangkutan.
Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Lingga menyiapkan data seluruh penerima bantuan rehab sesuai dengan basis data terpadu yang dikantongi setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga.
Dan Dinsos tengah meminta kepada seluruh kecamatan menyiapkan data warga mereka yang berhak menerima bantuan sesuai.
“Setiap kecamatan berhak menyerahkan data penduduk mereka sesuai dengan basis data terpadu, agar warga mereka dapat menerima bantuan rehab rumah ini,” kata Suwarta. (wsa)
batampos.co.id – Dana bantuan sosial (Bansos) mulai disalurkan kepada masyarakat yang dinilai berhak untuk mendapatkan dana tersebut. Saat ini, Satuan Tugas (Satgas) Bansos masih melakukan pengawasan dalam menyalurkan dana bansos tersebut.
“Saat penyaluran dana bansos ini yang rentan. Diambil di bank karena ditransfer ke rekening penerima,” kata Ketua Satgas Bansos Kota Batam AKBP Muji Supriadi, Jumat (1/3).
Ia mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengecekan terhadap penerima bansos tersebut. Apakah sudah tepat sasaran atau tidak. Jika sudah tepat sasaran, ia menegaskan bahwa tentunya hal itu tidak akan jadi masalah.
“Kita hanya mengawal. Kita memberikan pemahaman siapa saja yang menerima bansos, supaya tepat sasaran dan dana itu sampai kepada yang membutuhkan,” ujarnya.
Muji menegaskan, saat ini pihaknya sudah mengantongi nama-nama penerima bansos tersebut. Bahkan, pihaknya mendalami nama-nama penerima bansos itu agar tidak salah sasaran. Satgas Bansos juga membuka hotline pelayanan pengaduan jika ada dugaan penyelewengan melalui
0812 8412 610 atau 0812 7569 2001.
“Kita akan survei juga. Bah-kan kalau ada informasi orang itu tidak dapat lapor kepada kita. Selain itu, kalau dia mampu juga bisa melaporkannya kepada kita,” ujarnya.
Dalam penyaluran bansos itu, negara langsung menyalurkannya dengan mentransfer ke rekening penerima bansos itu. Adapun kategori penerima bansos yang berhak adalah anak terlantar, pelajar yang tidak mampu, maupun anak yatim.
“Ada kemarin yang sebenarnya berhak tapi tidak dapat. Dan itu sudah kita usulkan untuk dapat bansos,” imbuhnya.(egi)
batampos.co.id – Wacana pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai sentra penang-kapan ikan, mendapat duku-ngan dari pemerintah daerah. Diharapkan daerah mendapat imbas positif dari berbagai kegiatan penangkapan ikan di laut Natuna Utara itu.
Kepala Dinas Perikanan Pemkab Natuna Zakimin mengatakan, wacana pemerintah pusat itu tak terlepas dari potensi laut Natuna yang sangat besar, namun kewenangan daerah dibatasi. Pemerintah daerah terus meminta pusat dan Pemprov Kepri memaksimalkan potensi kelautan dan perikanan di Natuna.
”Pemda Natuna mendukung sekali adanya rencana pusat menjadikan Natuna sebagai sentra penangkapan ikan, karena memang potensi laut yang begitu besar,” kata Zakimin, Kamis (28/2).
Dikatakan Zakimin, rencana tersebut dinilai gayung ber-sambut. Karena sebelumnya pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Perikanan sudah merencanakan program strategis, yaitu prog-ram Sentral Kelautan Perikanan Terintegrasi. Di antaranya akan dijadikan Selat Lampa sebagai UPT Pelabuhan Perikanan Nusantara.
Dengan program ini, sambungnya, pemerintah daerah berharap kapal ikan yang mengantongi izin pusat maupun provinsi dapat mendaratkan ikan di Natuna. Sehingga data produksi perikanan tercatat, selama ini data tersebut tidak tercatat.
”Tentu di satu sisi pemerintah daerah juga mengharapkan ada regulasi yang sinergis antara pusat dan daerah dalam meningkat kesejahteraan masyarakat Natuna,” ujarnya.
Diakui Zakimin, dalam prog-ram tersebut pemerintah juga sudah menetapkan Natuna sebagai titik labuh kapal tanker dan pengembangan sektor perikanan, yakni di kawasan Tanjung Payung Penagi dan Selat Lampa. Namun dalam menetapkan titik labuh tersebut harus ada pe-rencanaan total yang baik.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, tengah menyi-apkan pembangunan sentra penangkapan ikan di wilayah Natuna. Pembangunan pusat penangkapan ini sekaligus menjaga daerah NKRI. (arn)
batampos.cvo.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta pihak kecamatan untuk mengambil alih pengelolaan pemakaman. Pasalnya, saat ini biaya pemakaman sangat mahal, sehingga jika diambil alih pengelolaannya oleh pemerintah, bisa menekan biaya yang sekarang mencapai jutaan rupiah.
“Saya dengar ada yang protes karena bayar (biaya pemakaman, red) ada yang Rp 500, Rp 1 juta bahkan hingga Rp 1,5 juta,” kata Rudi, Jumat (1/3).
Ke depan, lanjutnya, penge-lolaan rencananya akan diserahkan melalui camat-camat. Juga nantinya kawasan pemakaman akan ditempatkan petugas jaga dan diberikan honor oleh pemerintah.
“Supaya negara hadir di sana. Sehingga tidak ada bayar mahal untuk pemakaman,” imbuhnya.
Untuk itu, ia minta kepada seluruh camat untuk mengambil alih seluruh pemakaman di masing-masing kecamatan yang dipimpinnya.
“Karena itu (pemakaman, red) urusan wajib. Karena urusan wajib, makanya kita akan ambil alih,” ujarnya.
Sementara itu, terkait rencana pengambilalihan lahan pemakaman, akan segera dikoordinasikan dengan warga. Demikian juga dengan kebutuhan lahan untuk pemakaman ke depan, akan dibicarakan dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Makam yang sudah ada, kita dudukkan dengan warga. Yang dari BP, kita minta serah-kan pada kita,” imbuhnya.
Rudi mengatakan, ke depan setelah pemakaman dikelola Pemko, maka masyarakat tidak perlu lagi membayar untuk penjagaan makam. Demikian juga dengan lahannya tidak ada bayar tambahan.
“Karena urusan pemakaman merupakan urusan negara sesuai undang-undang,” terangnya.
Rencana ini, sambungnya, sudah ia sampaikan dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) tingkat kelurahan di Kecamatan Seibeduk. Dalam musrenbang itu, langsung meminta pihak kecematan agar segera mengambilalih pengelolaan pemakaman di wilayah tersebut.
“Saya perintahkan (camat) ajak tokoh masyarakat bicara supaya tak ada pungutan lagi. Kalau yayasan serah-kan ke kita dulu,” jelasnya lagi.(une)
batampos.co.id – Penutup parit yang terbuat dari plat besi di beberapa titik pedestrian seperti di kawasan Nagoya maupun Batam Kota banyak yang hilang dicuri orang!
Untuk itu, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA) Kota Batam akan menggantinya dengan semen cor.
“Memang benar, lubang pedestrian banyak yang menganga karena besi penutupnya dicuri tangan-tangan jahil. Ada beberapa yang sudah kami ganti tapi kembali dicuri. Dalam waktu dekat kami akan kembali ganti penutup parit dengan semen coran,” ujar Kepala DBM-SDA Kota Batam Yumasnur, Jumat (1/3).
Dia menyebutkan, besi penutup parit seperti di pedestrian kawasan Nagoya, ada empat yang dicuri orang tapi sudah dipasang kembali penutupnya oleh DBM-SDA.
“Ada juga di titik baru, lima besi penutup parit dicuri orang, baik di Nagoya maupun di Batam Kota. Belum lagi, dulu sudah pernah dipasang penutup dan dicuri, kami pasang kembali tapi dicuri lagi,” terangnya.
Yumasnur menuturkan pihaknya banyak menerima aduan dari masyarakat terkait banyaknya pedestrian di kawasan Batam Kota menganga tanpa penutup. Namun, ia tak hafal jumlah pasti pelat besi yang sudah dicuri hingga meninggalkan lubang menganga. Untuk itu, pihaknya masih proses survei dan inventarisir.
Diakuinya, kondisi tersebut sangat membahayakan pejalan kaki. Untuk itu, persoalan tersebut akan segera diatasi.
“Ini sedang kami survei, berapa besi penutup parit yang dicuri. Ini masih kami inventarisir. Apabila inventarisir sudah semua, besi penutup parit yang hilang itu akan segera kami pasang tutup lagi agar tak mengganggu pejalan kaki,” tegasnya.
batampos.co.id – Program Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG) di sejumlah ritel modern Tanah Air, belum berjalan maksimal. Di Batam, kebijakan dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) itu, belum seluruhnya memberlakukan.
Seperti di Indomaret Bida Asri I, Batam Center, tetap menerapkan kantong plastik gratis setiap pembelian produk. Pihak kasir tetap menyediakan plastik gratis tanpa menanya-kan kepada konsumen untuk memakai plastik atau tidak.
Namun, di Indomaret Cendana dan sejumlah Alfamart Batam Center, sudah memberlakukan program KPTG ini, tapi tidak memaksa konsumen untuk membayar. Kasir akan menanyakan langsung kepada konsumen apakah ingin memakai plastik atau tidak.
Kasir Indomaret Cendana Mega mengatakan, setiap kantong plastik yang keluar tetap dipindai (scan) dan harganya akan muncul di layar senilai Rp 200.
“Namun, kami belum membebankan biaya kantong plastik itu kepada konsumen dengan langsung memotong Rp 200. Sehingga kantong tersebut masih tetap gratis bagi konsumen,” ujar Mega, Jumat (1/3).
Untuk scan yang dilakukan, lanjutnya, sebagai laporan atau pendataan berapa jumlah plastik yang keluar per harinya.
“Sekarang ini seperti masa transisi sebelum program KPTG benar-benar dilakukan,” terangnya.
Guna mengedukasi masya-rakat, pihak ritel modern pun sudah memberikan imbauan melalui stiker yang diletakkan
di area kasir. Dimana imbauan itu mengajak masya-rakat agar mengurangi penggunaan kantong plastik.
Terkait program KPTG, sebagian besar masyarakat menyatakan kebijakan tersebut tidak efektif.
“Sepertinya tidak berpengaruh di masyarakat. Karena untuk nilai Rp 200 tidak membuat konsumen keberatan. Hitung-hitung uang ratusan rupiah yang sering diganti permen atau disumbangkan,” ucap Mulyadi, pekerja swasta di Batam.
Ia menambahkan, berbeda saat berbelanja di Lotte Mart yang harus membayar ribuan rupiah untuk selembar kantong plastik. Sebagai anak kos, Mulyadi mengaku sering mengandalkan ritel modern untuk memenuhi kebutuhan harian. Tak ayal jumlah kantong plastik yang dimilikinya hingga menggunung, bahkan sengaja dibuang.
“Kebijakannya masih rancu karena jika pun diterapkan, uang program KPTG itu belum jelas akan dialokasikan buat apa. Sebelumnya kan sudah pernah coba diterapkan, tapi hasilnya juga tidak kelihatan. Indonesia masih penyumbang sampah plastik nomor 2 tertinggi dunia sampai sekarang,” tegasnya.
Begitu halnya menurut ibu rumah tangga, Sri Madeli. Baginya, kebijakan ini seperti main-main. “Tidak ditangani serius padahal melibatkan peran masyarakat,” tutur Sri.
Bahkan ia dengan pesimis mengatakan, zaman sekarang zamannya ‘cuek’.
“Sedangkan ditangani serius saja belum tentu dapat berjalan maksimal, apalagi kalau kebijakannya tanggung-tanggung begini. Sosialisasinya masih sangat kurang ke masyarakat,” tuturnya.
Sementara itu, di sejumlah swalayan atau minimarket juga masih banyak tak menerapkan plastik berbayar kepada konsumen mereka. Alasannya, satu pelanggan bisa memerlukan 2 atau 4 plastik saat berbelanja, apalagi saat belanja bulanan. Seperti di swalayan M Mart Bengkong, kemarin. Tak satupun dari pelanggan harus membayar plastik saat berbelanja.
“Tak ada beli plastik, masih sama seperti biasanya,” ujar Lili, kasir.
Menurutnya, setiap berbelanja, satu konsumen bisa memerlukan dua hingga tiga plastik untuk barang belanjaan mereka. Apalagi belanjaan mereka jenis keperluan rumah tangga seperti sabun dan sejenisnya.
“Kalau produk sabun dan makanan itu harus dipisah. Tak mungkin disatukan,” imbuhnya.
Hal yang sama juga terlihat di swalayan Bengkong Indah. Tak ada penerapan kantong plastik berbayar oleh kasir kepada konsumen yang berbelanja. Sementara di Indomaret dan Alfamart di Bengkong dan Seipanas, setiap konsumen ditawarkan dulu kantong plastik berbayar. Satu plastik dihargai Rp 200.
Anis, warga sempat komplain ketika melihat struk belanjaanya. Dimana di dalam struk belanjaan, ia harus membayar Rp 1.200 untuk kantong plastik.
“Ini kenapa kantong plastik mahal sekali sampai Rp 1.200. Saya tak tahu ada aturan itu (berbayar, red),” ujarnya.
Menurutnya, kantong plastik yang digunakan Alfamart cukup ringkih untuk banyak belanjaan. Karena itu, kar-yawannya melapisi plastik hingga dua lembar. Apalagi untuk jenis belanjaan yang cukup berat, seperti air mineral dan jenis lainnya.
“Kantong plastiknya didobelin, jadi kita pelanggan kena banyak,” imbuhnya.
Di sisi lain, ia tak terima aturan yang telah ditetapkan tersebut tanpa adanya sosialisasi. Apalagi, yang dirugikan adalah masyarakat.
“Yang dirugikan masyarakat, harusnya ada sosialisasi. Nah, kenapa hanya kantong plastik yang diterapkan. Kenapa tidak bungkus-bungkusan makanan dan keperluan lainnya,” tutur wanita 40 tahun itu.
Pemko Dukung Kantong Plastik Berbayar
Kebijakan kantong berbayar di sejumlah retail di Indonesia sudah diberlakukan. Kebijakan plastik tidak gratis dari Aprindo yang diharapkan bisa mengurangi sampah plastik ini, mendapat dukungan dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam.
“Tentu kebijakan ini kita dukung. Mengingat sampah plastik yang dihasilkan di Batam ada 900 ton per hari, sehingga sepatutnya ini kita minimalisir,” ujar Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Jumat (1/3).
Dia mengatakan kebijakan tersebut sesuai harapan Pemko Batam untuk bebas dari sampah. Menurutnya, penggunaan sampah plastik berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan.
“Pertama, plastik itu tidak bisa didaur ulang. Proses terurainya sampai 50 tahun dan kondisi ini akan sangat me-nekan lingkungan kita,” katanya.
Karena itu, ia meminta dukungan masyarakat dengan mulai diet kantong plastik. Saat berbelanja mempersiapkan kantong yang bukan plastik. Misalnya tas anyaman dari pandan seperti yang dilakukan di Banjarmasin.
Meski demikian, Amsakar tidak menampik kebijakan ini akan menuai pro-kontra di masyarakat. Namun, ia optimistis masyarakat lambat laun akan menerima.
“Kebijakan ini tahap awal dan dirasakan langsung masya-rakat. Tapi lambat laun akan berdampak sangat baik untuk kita,” jelasnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Batam Herman Rozie mengatakan jumlah sampah yang dihasilkan Batam sekitar 900 ton per hari. Dimana 20 persennya adalah sampah plastik. Kebijakan kantong plastik berbayar tersebut secara langsung akan berdampak pada pengurangan sampah plastik.
“Bagus. Jadi, dalam rangka mengurangi kantong plastik, sedang mempersiapkan Perwako untuk mengimbau masyarakat agar mengurangi, membatasi, dan melarang penggunaan plastik,” jelas Rozie.
Dia mengatakan bahaya kantong plastik sangat berdampak pada lingkungan dan kesehatan. “Bahkan kita (Pemko Batam, red) karena peduli masalah lingkungan, sampai hari ini masih meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk tidak lagi memberikan kuota impor sampah plastik ke Batam,” ungkap Rozie.
Sama seperti Amsakar, ia juga meminta masyarakat untuk beralih ke kantong yang ramah lingkungan. Masalah adanya pro-kontra karena masyarakat merasa berat membayar kantong plastik, menurut Rozie seharusnya masyaraka turut mendukung kebijakan itu.
“Kalau pertimbangan lingkungan dan kesehatan, masyarakat harus mendukung,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Aprindo Kepri Orwy Watuseke mengatakan, Aprindo selaku pelaku usaha yang banyak menggunakan kantong plastik ingin ikut bertanggung jawab dalam upaya pengurangan sampah plastik, serta memberikan solusi yang lebih baik atas permasalahan tersebut.
Berdasarkan hasil rapat pleno DPP Aprindo pada 21 Desember 2018 lalu, telah sepakat mengambil keputusan ini, yakni seluruh anggota Aprindo akan kembali menjalankan KPTG dengan harga minimal Rp 200 per kantong plastik. Aprindo mengirimkan surat kesepakatan menjalankan program KPTG kepada seluruh anggota dan diharapkan telah diterima oleh sekretariat sebelum 15 Januari 2019.
Dikatakannya, sosialisasi program KPTG melalui pemasangan poster di seluruh gerai ritel modern dapat dilakukan mulai 1 Februari 2019. Konferensi pers pencanangan program KPTG dilaksanakan pada 21 Februari 2019 bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional dan pelaksanaan KPTG secara serentak direncanakan mulai pada 1 Maret 2019 di seluruh ritel modern anggota Aprindo di seluruh Indonesia.
“Keputusan tersebut dijalankan kembali mengingat program KPTG yang pernah diujicobakan pada tahun 2016 lalu telah berhasil mengurangi penggunaan kantong plastik secara signifikan, dan karenanya menjadi solusi terbaik yang bisa dijalankan bersama,” jelasnya.
Sementara itu, Aprindo yang ada di Kepri, khususnya Batam akan mengikuti pola Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aprindo, namun tidak secara aktif diselenggarakan di daerah ini, karena masih harus terus lakukan sosialisasinya kepada msyarakat.(nji/une/she)
batampos.co.id – Penumpang angkutan udara mengalami penurunan terparah di awal tahun dalam tiga musim terakhir. Jumlah penumpang sepanjang Januari 2019 tercatat sebesar 6,6 juta orang.
