Selasa, 28 April 2026
Beranda blog Halaman 11392

Sudah 250 Hektare Hutan Terbakar

0

batampos.co.id – Sejak Januari 2019, tingkat kebakaran di Batam sangat tinggi. Manggala Agni Daops Batam dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, luas lahan dan hutan yang terbakar di Batam hingga, Senin (18/3) sudah lebih 250 hektare.

“Jadi, yang sudah kita padamkan saja sudah di atas 250 hektare. Ingat itu yang sudah kita padamkan. Ada juga mung-kin lahan-lahan yang kecil yang dipadamkan warga,” kata Humas Manggala Agni Daops Batam Hermansyah, kemarin.

Hermansyah mengatakan, sebagian besar lahan tersebut terbakar karena ulah manusia, seperti kelalaian atau disengaja. Sejauh ini ada beberapa titik kebakaran yang lumayan luas.

“Di Tanjungriau, di Dam Duriangkang, dan daerah Rempang Galang lumayan luas. Kebakaran dalam tiga bulan ini jauh lebih besar dan lebih luas dibanding tahun lalu,” sebutnya.

Pada tahun lalu, sambungnya, pihaknya hanya melakukan pemadaman sekitar 20 kali. Sementara tiga bulan terakhir ini, hampir setiap hari melakukan pemadaman.

“Jadi, sangat jauh bedanya dari tahun lalu. Dan memang musim kemarau yang terjadi membuat api sangat mudah menyebar,” tuturnya.

Ia meminta kepada semua pihak, termasuk masyarakat agar lebih bijak terhadap hutan di Batam. Apalagi luas hutan di Batam terbatas.

“Hutan ini bukan hanya untuk masa sekarang. Hutan kita ini untuk masa depan anak cucu kita kelak. Jadi, sudah tugas kita untuk menjaga dan merawatnya,” imbuhnya.

foto: rani untuk batampos.co.id

Terpisah, anggota DPRD Kota Batam Werton Panggabean meminta Pemko Batam, BP Batam, dan instansi pemerintah terkait terus melakukan pengawasan. Bukan hanya kebakaran tetapi kerusakan lingkungan lainnya.

“Kami apresiasi Mangggala Agni dalam pemadaman kebakaran ini. Dan kita berharap pemerintah daerah untuk tanggap dan cepat dalam mendukung kinerja Manggala Agni,” ujarnya.

Jangan Buang Puntung Rokok Sembarangan

Sementara itu, masyarakat diminta hati-hati membakar sampah, atau membuang puntung rokok karena bisa memicu kebakaran hutan. Bagi pelaku pembakaran hutan terancam hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 milliar sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kami berharap masyarakat lebih bijak, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau lahan,” kata Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga, Senin (18/3).

Ia mengatakan akhir-akhir ini cuaca di Kepri, khususnya Batam sangat kering dan terik. Tentunya sangat rentan terhadap kebakaran hutan. Api sekecil apapun, dapat menjadi besar dan membakar hutan serta lahan.

“Jangan coba-coba membakar hutan secara disengaja,” tegasnya.

Selain melakukan pembakaran hutan secara disengaja, Erlangga meminta masyarakat lebih awas dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Karena, puntung rokok dapat juga memantik kebakaran hutan.

“Agar dapat meminimalisir kebakaran hutan, Polda Kepri melalui Satgas Karhutla terus melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Baik secara lisan maupun tulisan. Sosialisasi ini terus gencar kami lakukan,” ucapnya.

Satgas Karhutla, kata Erlangga, tidak hanya beranggotakan Polda Kepri. Tapi juga dari petugas pemadam kebakaran dan instansi lainnya. “Satgas ini terus bekerja melakukan sosialisasi,” ungkapnya.

Polisi tidak hanya melakukan sosialisasi semata. Erlangga mengatakan jajaran kepolisian juga akan turun begitu mendapatkan informasi kebakaran hutan dan lahan.

“Tiap Polres atau di Polda punya kendaraan water cannon. Kendaraan ini selalu diperbantukan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Apabila masyarakat melihat kebakaran hutan, segera laporkan ke kantor polisi atau instansi terdekat,” tuturnya.

Sementara itu, terkait suhu Batam saat ini, petugas Forechaster Batam Rizky Fatimah mencatat suhu maksimal Batam pada Senin (18/3) sebesar 33 derajat celcius. Suhu ini, kata Rizky, terbilang cukup tinggi. “Kalau titik panas, terpantau di Galang, Batam,” ungkapnya.

Ia mengatakan suhu yang cukup tinggi, lalu udara yang kering membuat potensi kebakaran akan semakin meningkat. Kebaran hutan juga dapat meluas, ditunjang dengan angin yang bertiup cukup kencang.

“Beberapa waktu lalu anginnya bertiup kencang, tapi sekarang mulai mereda. Sekitar 8 knot,” sebutnya.

Dengan kondisi cuaca saat ini, Rizky memiliki harapan yang sama dengan Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga.

“Jangan bakar sampah sembarangan. Apabila ada sampah rumah tangga, jangan dibakar. Buang saja ke tempat yang telah disediakan atau ditentukan,” imbuhnya.

Sisakan Asap

Kebakaran hutan lindung di kawasan Dam Mukakuning masih menyisakan asap. Pantauan di lapangan hingga kemarin pukul 10.00 WIB, meskipun api sudah padam namun menyisahkan asap. Seperti terlihat dari dari Jalan R Suprapto dan sekitar Rusunawa Mukakuning.

Menurut informasi di lapangan, sejak malam hari kebakaran hutan tersebut mengakibatkan asap tebal masuk hingga ke rumah liar dan warga Rusunawa Mukakuning.

“Semalam (Minggu malam, 17/3) asap tebal berasal dari dam situ (Mukakuning), apinya sudah padam namun asapnya membuat udara sekitar sini,” kata Cholil, warga Rusun Mukakuning.

Senada juga diutarakan Idris, warga yang biasa memancing di area waduk. “Sudah dua hari kebakaran. Sejak hari Sabtu dan sampai hari ini (kemarin sore),” sebutnya. (gas/ian/ska/cr1))

Kembali ke Bui karena Lontarkan ’’Kaus’’

0
Kerri Jo Hickman

SENJATA pelontar kaus bukanlah barang yang umum ditemukan. Alat itu biasanya digunakan artis untuk melemparkan barang-barang ke penonton di bagian belakang sebuah konser. Namun, Kerri Jo Hickman punya cara lain untuk menggunakan alat tersebut.

Perempuan asal Oologah itu datang ke penjara North Fork Correctional Unit, Oklahoma, pekan lalu. Januari lalu, dia juga baru keluar dari penjara tersebut.

Nah, dari balik pagar penjara, Hickman mulai menembakkan senjata pelontar kaus ke halaman penjara. Namun, yang dilontarkan bukan kaus, melainkan ganja, sabu-sabu, rokok, dan alat timbang. Aksi itu langsung direspons para narapidana. Mereka berteriak layaknya penonton konser. Bisa ditebak, sang ’’artis’’ pun kembali dijebloskan ke dalam bui. (bil/c18/oni)

Menteri Agama Bakal Diperiksa Dalam Kasus Jual Beli Jabatan

0

batampos.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengejar semua pihak yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) setelah tertangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muchammad Romahurmuziy alias Romy.

Bukan hanya tiga tersangka yang sudah terjaring operasi tangkap tangan (OTT), pejabat internal Kemenag yang diduga turut terlibat dalam kasus itu juga dikejar. Berdasarkan pengembangan kasus, KPK sudah memiliki petunjuk ke arah pejabat tersebut.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyampaikan, instansinya tengah menelusuri dugaan itu. Sebab dalam lelang terbuka untuk jabatan kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, sudah jelas Haris Hasanudin tidak terpilih. ”Tapi, some how bisa berubah,” ungkap dia, Senin (18/3).

Tidak heran, penyidik mencium gerakan terlarang lain yang diduga dilakukan oleh pejabat di Kemenag. ”Kemung-kinan (pejabat internal Kemenag terlibat) itu ada,” kata Laode menambahkan.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin
(F. Yesika Dinta/JawaPos.com/JPG)

Apakah Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin terlibat? Laode belum bersedia menjawab rinci.

”Itu merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan. Belum bisa kami jelaskan,” imbuh pejabat kelahiran 1965 itu.

Kemarin KPK mengirim penyidik untuk menggeledah dua lokasi di Jakarta, yakni Kantor Kemenag dan Kantor DPP PPP. Tidak kurang tiga ruangan di Kantor Kemenag digeledah oleh lembaga antirasuah.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, tiga ruangan tersebut terdiri atas ruang kerja Menag Lukman, ruang kerja sekretaris jenderal (sek-jen) Kemenag, serta ruang kerja kepala Biro Kepegawaian Kemenag. Dari tiga lokasi itu, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti. Termasuk di antaranya di ruang kerja Menag.

”Termasuk juga disita dari ruangan Menteri Agama sejumlah uang dalam bentuk rupiah dan dolar Amerika Serikat,” imbuhnya.

KPK belum bisa memastikan jumlah total uang yang diamankan dari ruang kerja Menag. Yang pasti angkanya mencapai ratusan juta rupiah. Berkaitan dengan temuan tersebut, Febri memastikan bahwa instansinya akan terus mendalami kasus yang menyeret Muchammad Romahurmuziy.

”Kami akan terus mendalami dugaan-dugaan penerimaan suap yang sudah ditetapkan tiga orang tersangkanya,” kata dia.

Uang ratusan juta yang diamankan oleh KPK dari ruang kerja Menag, sambung Febri, menjadi salah satu sitaan mereka. Selain perlu diklarifikasi, KPK juga harus memastikan alasan Menag menyimpan uang ratusan juta di ruang kerjanya. Meski belum mengeluarkan jadwal pemeriksaan tersangka maupun saksi kasus dugaan korupsi pengisian jabatan Kemenag, peluang KPK memanggil Menag sangat terbuka.

Menurut Febri, penyidik KPK perlu menanyakan semua temuan mereka di lapangan kepada pihak-pihak terkait. Termasuk di antaranya Lukman yang ruangannya digeledah kemarin.

”Apalagi ada beberapa dokumen dan uang yang diamankan dan disita dari ruangan Menteri Agama hari ini (kemarin),” jelas mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) tersebut. Apabila terbukti ada kaitannya dengan kasus, penyidik pasti mendalami lagi.

Walau belum bisa menyebutkan nama pejabat internal Kemenag yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, Febri memastikan, instansinya tidak pandang bulu. Siapa pun yang terlibat pasti akan mereka proses.

”Tentu sudah kami identifikasi (pihak lain yang diduga terlibat). Tapi, sampai saat ini belum bisa disampaikan karena hal itu terkait dengan materi penanganan perkara,” bebernya.

Pria asal Padang itu pun menyampaikan, pihaknya masih butuh waktu untuk memelajari seluruh temuan di lapangan. Tidak terkecuali temuan dari hasil penggeledahan kemarin.

Selain uang tunai ratusan juta dari ruang kerja Menag, sejumlah dokumen juga turut diamankan oleh penyidik dari kantor tersebut. Pun demikian dari kantor DPP PPP. KPK mengamankan sejumlah dokumen yang langsung mereka sita.

Menjelang Magrib kemarin, Menag Lukman sempat mendatangi kantornya. Dia datang dengan tergesa-gesa, tetapi masih bersedia diwawancara sejumlah wartawan. Para wartawan sejak sekitar pukul 12.00 siang sudah berada di Kemenag. Karena ada kabar bahwa personel KPK sudah mulai melakukan penggeledahan ruangan politisi PPP tersebut.

Kemarin pejabat kelahiran Jakarta itu mendapatkan informasi bahwa ruangannya yang disegel KPK sejak Jumat (15/3) sudah selesai digeledah. ”Sehingga saya harus segera memasuki ruangan saya. Karena ada beberapa surat yang harus saya tindaklanjuti, harus saya baca, harus saya tandatangani,” jelasnya.

Lukman menuturkan, mes-kipun disegel beberapa hari, dirinya tetap berkantor. Dia mengatakan, penyegelan baru dilakukan Jumat malam. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada KPK karena sudah bekerja dengan cepat. Sehingga dia tidak terlalu lama menunggu untuk kembali bisa berkantor dan bekerja.

Terkait dokumen-dokumen yang disita oleh KPK, Lukman mengaku belum mengetahuinya. Dalam kesempatan itu, Lukman juga memohon supaya media bersabar. Sebab, dia masih menahan diri untuk tidak menyampaikan terlebih dulu kaitan dengan materi hukum ke masyarakat.

”Karena saya belum memberikan keterangan resmi ke KPK. Karenanya saya harus menghormati KPK,” tuturnya.

Terkait rencana akan memberikan penjelasan ke KPK, Lukman menyampaikan bahwa dirinya belum tahu kapan akan melakukan hal itu. Apakah siap diperiksa KPK? ’’Pasti,’’ tegasnya.

Lukman mengatakan, pernyataan resminya terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Kemenag sudah jelas. Dia juga mengajak seluruh ASN Kemenag untuk memberikan dukungan penuh kepada KPK. Khususnya langkah KPK dalam mengungkap kasus jual beli jabatan sampai tuntas.

”Lalu kemudian ke depan menatap lebih baik lagi,” pungkas Lukman. Dia kemudian bergegas naik lift dari lobi kantor Kemenag di Jalan Lapangan Banteng menuju ke ruang kerjanya. Petugas keamanan internal Kemenag tidak memperbolehkan wartawan mengikuti Lukman ke atas. Sampai pukul 19.20 WIB penggeledahan masih berlangsung.

Sementara itu, pantauan di kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin, ada sekitar tujuh penyidik KPK yang masuk ke kantor partai itu. Mereka menggeledah ruang kerja Romy yang berada di lantai dua. Penggeledahan dilakukan sekitar dua jam. Para penyidik yang mengenakan masker itu membawa satu koper berwarna biru dan sejumlah dokumen penting.

Koper dan dokumen itu dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Mereka enggan me-nyampaikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu di lobi kantor. Sekjen PPP Arsul Sani me-nyampaikan bahwa dirinya tidak tahu apa saja dokumen yang dibawa penyidik. ”Saya tidak mengerti. Sepanjang prosedurnya dipenuhi, kami hormati,” terang dia saat ditemui di kantor DPP PPP.

Anggota Komisi III DPR itu tidak tahu apa yang ada di dalam ruang kerja Romy, karena sejak Romy ditangkap ruangan itu disegel oleh KPK, sehingga Arsul juga tidak mengetahui dokumen apa saja yang disita KPK dari ruangan itu. Dia masih menunggu pemberitahuan dari KPK. Biasanya penggeledahan disusul berita acara dari penyidik.

Arsul menegaskan hanya ruangan Romy yang digeledah, tidak ada ruangan lain yang dimasuki penyidik. Menurut dia, KPK punya kewenangan untuk menggeledah demi mencari data sebagai barang bukti. Legislator asal Jawa Tengah itu pun menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.

”KPK punya kewenangan penyegelan, penggeledahan dan penyitaan,” tutur dia.

Penyidik KPK terus me­ngembangkan kasus dari temuan yang ada. Termasuk laporan lain yang diduga turut melibatkan Romy.

”Itu sedang didalami oleh KPK. Dan laporannya sebenarnya banyak,” ucap Laode.

Menurut dia, instansinya menerima beberapa laporan. Dia memastikan laporan yang masuk tidak hanya satu. ”Bukan cuma yang di Jawa Timur. Tapi, di kota lain,” ujarnya.

Seluruh laporan tersebut, masih kata Laode, mirip dengan kasus yang saat ini sedang mereka tangani. Yak-ni berkaitan dengan jual beli jabatan. Sebelumnya, KPK menangkap Ketua Umum PPP Romahurmuziy atau Romy dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (15/3) lalu. Romy diduga berperan di dalam jual beli jabatan di Kementerian Agama di pusat dan daerah.

Selain Romy, ada empat orang lain yang ditangkap komisi antirasuah itu. KPK terus menelusuri jejak kasus ini hingga ke kantor Menag di Jakarta.(lum/wan)

Pelunasan BPIH Bisa lewat Mobile Banking

0

batampos.co.id – Mulai hari ini (19/3/2019) pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2019 dimulai. Pelunasan BPIH tidak perlu lagi ngantre di counter bank. Sebab pelunasan sudah bisa dilakukan melalui layanan mobile banking.

Sekretaris Perusahaan BNI Syariah Rima Dwi Permatasari mengatakan, mulai tahun ini, BNI Syariah telah mengembangkan fitur pelunasan haji melalui BNI Mobile Banking. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan dan alternatif pelunasan BPIH selain di teller.

“Sehingga calon jamaah tidak perlu datang ke kantor cabang dan antre di teller,” ungkapnya, Senin (18/3).

Lebih lanjut dia mengatakan, nasabah yang menggunakan layanan BNI Mobile Banking dan akan melakukan pelunasan BPIH cukup dengan memilih menu Pelunasan Haji Reguler. Setelah melakukan pelunasan melalui BNI Mobile Banking, nasabah dapat langsung melaporkan kepada Kemenag setempat dengan membawa bukti pelunasan.

“Pelunasan melalui mobile banking dapat menggu­na­kan rekening lain atau keluarga, asalkan saldony­a cukup,” imbuhnya. Dengan adanya fitur pelunasan BPIH di BNI Mobile Banking, estimasi nasabah yang akan menggunakan mobile banking untuk pelunasan BPIH yakni sebesar 10 persen dari nasabah yang akan berangkat haji tahun ini.

Hal senada disampaikan, Sekretaris Perusahaan BRI Syariah Indri Tri Handayani, menurutnya persiapan melalui e-Banking sudah dilakukan mulai dari pengembangan sistem uji coba hingga sosialisasi ke calon jemaah, baik melalui spanduk, poster, dan sosial media. Jemaah, imbuhnya, tidak perlu lagi mengantre untuk melakukan pelunasan.

“Selain itu, nasabah juga bisa langsung mencetak bukti transaksinya untuk di bawa ke Kementrian Agama,” paparnya.

Direktur Pengelolaan Dan Haji Kemenag Maman Saepulloh menjelaskan bahwa Kemenag telah menetapkan jadwal pelunasan BPIH. Dia menuturkan pelunasan BPIH tahap pertama dibuka mulai hari ini hingga 15 April depan.

’’Pelunasan tahap kedua mulai tanggal 30 April sampai 10 Mei,’’ jelasnya.

Sesuai dengan keputusan bersama parlemen, BPIH tahun ini tetap menggunakan nominal Rupiah. Sama seperti tahun lalu. Dengan keputusan ini, besaran BPIH akan tetap karena tidak terpengaruh dengan kondisi kurs Rupiah terhadap Dolar AS. Rata-rata BPIH tahun ini ditetapkan sekitar RP 35,2 juta/jemaah.(nis/wan)

Jika Terpilih, Sandi Janji Berikan Gajinya ke Kaum Duafa

0
Sandi Uno

batampos.co.id – Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Uno berjanji akan memberikan seluruh gajinya sebagai wakil presiden kepada fakir miskin dan duafa jika menang di Pilpres 2019. Pernyataan itu disampaikan Sandi di hadapan kiai, habaib, dan masyaikh se-Mataraman di Lapangan Pema, Tulungagung, Jawa Timur, Senin (18/3/2019).

“Semua gaji saya akan saya berikan kepada fakir miskin dan kaum duafa. Allah sudah baik dengan saya, begitu juga Indonesia. Sudah memberikan begitu banyak rezeki kepada kami dan keluarga,“ terangnya.

Diketahui, saat kampanye di DKI Jakarta bersama Anies Baswedan, Sandi juga melakukan janji yang serupa kepada rakyat ibu kota. Janji itu ditepati saat terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Bos Saratoga itu memberikan seluruh gajinya kepada Badan Amil dan Zakat (BAZ) untuk dikelola.

Lebih lanjut, Sandi menuturkan, pihaknya menilai, keahlian para santri dinilainya sangat luat biasa. Jika diberikan pengetahuan tentang wirausaha, dia meyakini bahwa santri dapat berperan dalam pembangunan bangsa.

”Santri ini luar biasa, penge-tahuan agamanya sangat baik. Kalau diberikan pengetahuan tentang perniagaan, tentang kewirausahaan, akan luar biasa dampaknya kepada kemajuan. Bukan hanya ekonomi, tapi pembangunan bangsa secara keseluruhan. Santri jangan cuma cari kerja tapi harus menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Sandi juga menyoal pemberdaya-an ekonomi umat dalam menciptakan santripreneur. Apalagi, kata dia, Indonesia telah masuk era industri 4.0.

“Kita perkuat komitmen untuk menjadikan santri, sebagai lokomotif pembangunan kita ke depan. Terutama pembangunan ekonomi,” pungkasnya. (jpc/jpg)

3,3 Juta Surat Suara Selesai Dilipat

0
foto: batampos.co.id / yulitavia

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam berhasil menyelesaikan proses pelipatan 3.326.473 lembar kertas surat suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April mendatang.

Komisioner KPU Batam Muliadi Evendi menga-takan, proses pelipatan surat suara berlangsung sesuai dengan target selama 20 hari kerja.

”Alhamdulillah, sesuai dengan yang kami targetkan. Walaupun dalam proses pelipatan jumlah tenaga pelipat lebih sedikit dari yang direncanakan,” kata dia, Senin (18/3)

Selama proses penyortiran dan pelipatan, petugas pelipat kertas suara menemukan ribuan kertas suara yang rusak. Untuk jenis kerusakaan saat ini murni dari percetakan bukan kesalahan pekerja.

Data terakhir yang diterima total surat suara rusak mencapai 1.619 surat suara.

Kerusakan ini hampir terjadi di semua jenis surat suara. Pemilu kali ini ada lima jenis kertas suara yang digunakan yaitu DPR-RI, Kepri, Batam, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

”Semua jenis ada yang rusak. Jadi merata,” ujarnya.

Lanjutnya, surat suara yang rusak ini akan diplenokan untuk memilah kembali bentuk kerusakan surat suara. Menurutnya surat suara yang terpotong otomatis tidak bisa digunakan. Namun jika ada noda di pinggir surat suara dan itu tidak mengarah pada salah satu calon itu bisa digunakan kembali.

”Nah, ini yang akan kami sortir kembali. Nanti kami rekap dulu berapa total yang rusak. Kalau bisa sore ini (kemarin, red) kami plenokan,” ungka Muliadi.

Selanjutnya surat suara rusak ini akan dibuatkan berita acara untuk mendapatkan pergantian kertas surat suara yang baru.

”Kami usahakan secepatnya selesai. Karena seluruh daerah juga berlomba untuk mendapatkan surat suara pengganti,” tambahnya

Setelah proses pelipatan kertas suara. Pihaknya masih menunggu kedatangan logistik berupa formulir C1 untuk perhitungan pasca pemilihan nanti.

”Kalau semua sudah ada. Tinggal dimasukan dalam kotak suara masing-masing TPS sebelum didistribusikan jelang hari pemilihan,” tutupnya.

Sementara Ketua KPU Batam, Syahrul Huda menambahkan saat ini pihaknya masih menyelesaikan data pemilih tambahan dan khusus pasca penetapan daftar pemilih tetap hasil perbaikan (DPTHP) -2.

”Sudah pleno tingkat PPK, nanti tanggal 20 Maret baru tingkat kota. Ada ribuan yang sudah terdata,” tutupnya. (yui)

Sebar DPTb ke TPS Terdekat jika MK Tolak Uji Materi Surat Suara Tambahan

0

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengisyaratkan pasrah pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait permasalahan penyediaan surat suara daftar pemilih tambahan (DPTb). Sangat sedikit opsi yang bisa diambil KPU jika MK nanti ternyata menolak permohonan para pemohon. KPU harus memutar otak untuk memastikan para pemilih tambahan terlayani tanpa melanggar UU Pemilu.

Ditemui setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR kemarin (18/3), Komisioner KPU Viryan Azis menyebut ada dua masalah terkait surat suara DPTb. Pertama, masa pendaftaran DPTb yang telah berakhir pada Minggu (17/3). Kedua, soal ketersediaan surat suara DPTb. Dua persoalan tersebut saat ini masih diajukan uji materi ke MK untuk dicarikan solusi.

Dia menjelaskan, KPU mendapat informasi bahwa kemarin masih ada sejumlah pemilih yang datang untuk mengajukan pindah. Padahal, pendaftaran DPTb sudah di-tutup. UU 7/2017 tentang Pemilu telah mengatur bahwa pendaftaran DPTb dibatasi maksimal H-30 pemungutan suara.

’’Karena ketentuan undang-undang seperti itu, KPU tidak bisa lagi melayani DPTb,’’ paparnya.

Menurut dia, para pemilih pindahan masih berkesempatan masuk DPTb. Syaratnya, ada dasar hukum yang berupa putusan MK. Dasar hukum itu bisa memberikan ruang bagi KPU untuk melayani pindah memilih setelah batas 30 hari terlewati. ’

’Karena dari sisi regulasi sudah tidak memungkinkan untuk melakukan pelayanan terhadap pemilih A5 (DPTb),’’ lanjut mantan komisioner KPU Kalbar tersebut.

Mengenai jumlah total pemilih tambahan, KPU masih menunggu hasil rekapitulasi berjenjang dari jajaran KPU se-Indonesia. Berkaca dari rekapitulasi tahap pertama bulan lalu, dalam pekan ini hasil rekapitulasi pindah memilih diharapkan bisa ketahuan.

KPU, lanjut Viryan, saat ini tidak bisa berbuat banyak untuk memastikan surat suara bagi pemilih pindahan. Pihaknya hanya punya satu solusi untuk memastikan hak pilih pemilih DPTb terlayani. ’’Kami akan distribusikan (pemilih DPTb) secara proporsional,’’ tuturnya.

Opsi itu diambil jika nanti MK menolak permohonan pemohon uji materi DPTb.

Pemilih DPTb maupun pemilih khusus akan disebar merata ke semua TPS. Meski ada risiko lokasinya cukup jauh dari domisili si pemilih saat ini. KPU tidak punya dasar hukum untuk mencetak surat suara DPTb sehingga tidak memungkinkan untuk membangun TPS khusus yang berisi pemilih DPTb.

Sekjen Komite Independen Pemantau (KIPP) Kaka Suminta mengusulkan agar KPU tidak menunggu MK. Dia mengatakan, KPU tetap bisa menggunakan UU Pemilu untuk mencetak surat suara DPTb. ’’DPTb itu kan bagian dari DPT juga,’’ katanya. Pada saat bersamaan, kelebihan surat suara di daerah asal pemilih DPTb bisa ditarik dan dimusnahkan.

Hal itu, menurut Viryan, hanya bisa dilakukan jika ada dasar hukum berupa putusan MK. Sebab, pengadaan surat suara untuk DPTb juga berkaitan dengan kesiapan keuangan. KPU tentu tidak bisa mengeluarkan anggaran tanpa dasar hukum.

Pencetakan Surat Suara

Hingga kemarin (18/3), jumlah surat suara yang selesai dicetak mencapai 912.601.471 lembar atau 93,91 persen dari total kebutuhan. Dari enam perusahaan atau konsorsium pemenang tender, PT Temprina Media Grafika mencatat persentase tertinggi, yakni 96,22 persen.

’’Deadline-nya 27 Maret,’’ kata Komisioner KPU Ilham Saputra.

Dia juga berharap MK segera memutus uji materi soal DPTb sehingga ada kejelasan bagi pihaknya untuk memproduksi surat suara atau tidak. Jika putusan MK mengharuskan pencetakan surat suara, KPU akan menambah produksi. Sebaliknya, jika uji materi ditolak, KPU cukup menjalankan UU yang sudah ada.(byu/bay/c15/agm)

Di MK saat ini proses uji materi UU Pemilu terkait hak pilih masuk tahap perbaikan kedua. Rencananya, sidang perbaikan tersebut dihelat besok (20/3). Setelah itu, MK akan mengadakan pleno untuk menentukan apakah akan mendengarkan keterangan pihak terkait atau langsung memutus perkara melalui rapat permusyawaratan hakim.
Secara terpisah, peneliti senior Formappi Lucius Karus memandang KPU menjadi gamang dalam memutus persoalan DPTb. Sebab, masalah KPU bukan hanya itu. Masih ada problem lain terkait daftar pemilih yang hingga kini sulit dicari jalan keluarnya. ’’Bagaimana bisa misalnya ada WNA terdaftar dalam DPT? Juga, banyak warga yang sudah punya hak pilih, tetapi terkendala KTP yang belum elektronik. Masih banyak lagi masalah lain,’’ katanya.

Kondisi itu, lanjut Lucius, membuat KPU sulit mengatakan bahwa pemilu saat ini memiliki daftar pemilih yang tetap. Masalah demi masalah membuat KPU harus merevisi atau menyempurnakan DPT. DPTb, kata dia, menjadi isu penting karena kebijakan untuk memudahkan warga yang tidak terdaftar atau pindah tempat memilih akan berhadapan dengan kenyataan terbatasnya surat suara tambahan di TPS yang hanya 2 persen dari jumlah DPT TPS tersebut.

’’Aturan ini tentu mengkhawatirkan karena tampaknya jumlah warga yang punya hak memilih melebihi jumlah kertas suara tambahan,’’ ungkapnya. Dalam hal ini, KPU jelas tidak bisa berbuat apa-apa karena harus mengikuti perintah UU.

Namun, pada saat yang sama, KPU sebagai penyelenggara punya kewajiban untuk memastikan warga negara yang mempunyai hak memilih harus bisa menggunakan hak pilihnya. ’’Mestinya persoalan ini tidak hanya dibebankan kepada KPU untuk mencari jalan keluarnya. Pemerintah dan DPR sesungguhnya bisa duduk bersama untuk mencari solusi agar hak warga untuk memilih bisa terpenuhi,’’ paparnya. (byu/bay/c15/agm)

Ribuan Lamaran Kerja Masuk ke Sat Nusapersada

0
Sejumlah karyawan sedang mengerjakan pembuatan hp xiaomi di PT Sat Nusapersada, senin (4/12/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepri dan Batam Abidin meminta serikat pekerja tidak memaksakan penerapan upah minimum sektoral (UMS) 2019, karena hingga saat ini kondisi ekonomi Batam belum sepenuhnya pulih. Ia juga meminta Pemko Batam dan Gubernur Kepri bijak agar tidak ikut mengesahkan kebijakan UMS tersebut.

”Dengan UMK Rp 3,8 juta saja 60 persen usaha di Batam tak mampu membayar, khususnya UMKM, termasuk beberapa toko-toko di mal. Apalagi kalau dipaksanakan UMS yang lebih tinggi dari UMK,” ujar Abidin, Senin (18/3).

Abidin kembali mengingatkan bahwa pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan yang jelas soal UMK maupun UMS, yakni PP 78/2015 tentang Pengupahan dan Permenaker 15/2018 tentang UMS.

Di PP tersebut jelas mengatur besaran UMK setiap tahunnya berdasarkan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Sedangkan Permenaker 15/2018 jelas menyebutkan kewenangan UMS di tangan bipartit, bukan di ta-ngan wali kota ataupun gubernur.

”Dua aturan ini memberi kepastian hukum. Jangan sampai wali kota maupun gubernur melanggarnya hanya gara-gara didemo buruh,” ujar Abidin.

Sekadar diketahui, usulan UMS Kota Batam 2019 dibagi dalam tiga sektor. Sektor I (garmen dan sejenisnya) Rp 3.844.421 atau naik 1 persen dari UMK Batam 2019. Sektor II (logam, metal, dan elektronik/lomenik) Rp 3.882.485 atau naik 2 persen dari UMK Batam 2019. Sektor III (sektor galangan kapal dan migas) Rp 4.072.803 atau naik 7 persen dari UMK Batam 2019.

Abidin mengakui buruh memang memiliki hak untuk demo, namun pengusaha juga punya hak untuk menolak kebijakan yang bertentangan dengan aturan yang ada.

Ia juga menyebut, mereka yang sering demo menuntut UMK tinggi dan UMS agar gubernur segera meneken SK-nya hanyalah sekelompok buruh. Belum tentu mencerminkan aspirasi seluruh buruh yang ada di Kota Batam.

”Keinginan mayoritas buruh saat sulit seperti ini hanya dua. Pertama jangan ada PHK, kedua buruh kontrak agar kontraknya terus diperpanjang, bukan menuntut UMS. Jadi stop memaksanakan kehendak agar diterapkan UMS,” ungkap Abidin.

Ia meminta para serikat buruh bijak melihat kondisi di lapangan dimana pengangguran di Batam menyentuh angka ratusan ribu orang.

”Bertobatlah, jangan gara-gara segelintir buruh mendesak UMS malah ribuan buruh lainnya kehilangan pekerjaan atau tak dapat kesempatan kerja,” ujar Abidin.

Lagian, kata Abidin, dengan UMK 2019 sebesar Rp 3,8 juta lebih (Rp 3.806.358), sudah di atas kebutuhan hidup layak. Abidin menyebut kebutuhan hidup layak sebenar-nya di angka Rp 3,2 juta.

Bahkan, jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asean, upah di Batam jauh lebih tinggi dari Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Umumnya empat negara itu upahnya masih di bawah UMK Batam 2019.

”Perlu diingat juga bahwa yang didapat buruh itu bukan hanya UMK saja, bisa lebih besar karena pasti ada over time yang jika dihitung-hitung upah totalnya jauh lebih besar,” ungkap Abidin.

Jika UMS terus dipaksakan, Abidin khawatir, bukan lagi 60 persen pengusaha tak sanggup bayar upah, melainkan lebih banyak lagi.

”Ingat, kalau SK penetapan UMS diteken, ada konsekuensi hukumnya, yang tak melaksanakan bisa dipidana. Apakah mau memenjarakan 60 persen lebih pengusaha yang tak sanggup itu? Lalu siapa yang akan memberi lapangan kerja?” tanya Abidin.
Rekrut 1.000 Pekerja Baru

Abidin juga mengungkapkan, saat ini berbagai perusahaan di Batam berjuang untuk mendapatkan kontrak kerja sama dengan berbagai pihak agar produksi bisa terus berjalan. PT Sat Nusapersada Tbk, dimana dia menjadi Presiden Direkturnya, termasuk yang beruntung bisa melakukan berbagai inovasi sehingga tetap eksis di tengah kondisi ekonomi Batam yang belum pulih.

Sejak Jumat (15/3) lalu, Sat Nusa membuka lowongan kerja untuk 1.000 pekerja baru. Lowongan dibuka hingga Rabu (20/3) besok.

”Kalau ditambah 1.000 ini, maka total karyawan Sat Nusa sudah 7.000 orang,” sebut Abidin.

Meski haya membutuhkan 1.000 pekerja baru, namun setiap harinya ada puluhan ribu pencari kerja datang memasukkan lamaran. Dari jumlah itu, Abidin bisa mengambil kesimpulan bahwa tingkat pengangguran di Batam bisa mencapai ratusan ribu orang.

”Saya taksir sekitar 300 ribu orang. Buktinya tiap hari yang datang memasukkan lamaran ada puluhan ribu orang,” sebut Abidin.

Oleh sebab itu, Abidin kembali mengingatkan agar serikat buruh, Pemko Batam, dan Pemprov Kepri, jangan memaksanakan penerapan UMS. (nur)

Pelunasan Biaya Haji Dibuka Hari Ini

0

batampos.co.id – Sebanyak 567 Jemaah Calon Haji (JCH) asal Batam, sudah bisa melakukan pelunasan biaya haji mulai Selasa ini, (19/3). Pelunasan biaya haji dibuka dalam dua tahap. Pertama, mulai 19 Maret hingga 15 April dan kedua 30 April hingga 10 Mei 2019 mendatang. Sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 8 Tahun 2019, biaya haji Embarkasi Batam sebesar Rp 32.306.450. Dengan begitu, JCH berkewajiban melunasi Rp 7.306.450 sisa biaya haji.

“Karena sudah membayar setoran awal Rp 25 juta. Nanti bayar di bank syariah tempat menyetorkan setoran awal,” kata Kepala Seksi (Kasi) Haji Kantor Kementerian Agama Batam Amanuddin, Senin (18/3).

Ia menambahkan, saat ini seluruh JCH juga tengah mempersiapkan paspor haji. Ia menyebutkan, masih ada kendala karena beberapa JCH ada yang berada di luar kota dan dalam keadaan sakit.

“Ada yang lagi di Papua karena masih kerja. Yang sakit juga akan kami besuk hari ini (kemarin, red) bersama imigrasi terkait paspornya,” jelasnya.
Persiapan lainnya, saat ini petugas haji tengah menyelesaikan penambahan nama JCH.

Sesuai dengan ketentuan, JCH harus memiliki nama sekurang-kurangnya tiga suku kata.

“Itu syarat juga. Jadi JCH yang namanya satu dan dua suku kata, harus ditambah menjadi tiga suku kata,” ujarnya.

Lanjut Amanuddin, jika tidak ada perubahan, JCH mulai masuk asrama haji tanggal 6 Juli dan diberangkatkan keesokan harinya. Untuk Batam, JCH akan dibagi dalam tiga kelompok terbang (kloter). Batam tergabung dalam kloter 1, 19 dan 27.

“Jadi, kloter pertama akan berangkat tanggal 7 Juli mendatang,” sebutnya.

Selain JCH asal Kepri, Embarkasi Batam juga masih melayani JCH dari tiga daerah lainnya yaitu, Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan Jambi untuk Embarkasi Antara.

“Jambi nanti mereka tidak masuk asrama. Mereka lang-sung ke bandara dan menunggu pesawat tujuan Madinah,” tambahnya.

Untuk maskapai penerbangan JCH Embarkasi Batam, akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Arabia Airlines. Sementara itu, pantauan di Kantor Kementerian Agama Batam yang khusus membidangi haji, sejumlah JCH terlihat menyerahkan beberapa dokumen untuk syarat keberangkatan. Tahun ini, Kepri akan memberangkatkan 1.200 lebih JCH. (*)

Menanti Nasib Batam

0

Pesta demokrasi terbesar di negeri ini tinggal menghitung jari. Mau 01 atau 02, hak Anda menentukan.

17 April 2019 akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemilihan presiden (pilpres) digelar serentak dengan pemilu legislatif (pileg).

Saya yakin, masyarakat Indonesia sudah menentukan sikap. Punya pilihan. Memiliki keyakinan. Tinggal saat hari H saja diaplikasikan. Di balik bilik suara itulah masa depan bangsa ini dipertaruhkan.

Yang pasti, semua yang mencalonkan diri adalah putra-putri terbaik bangsa. Entah itu calon presiden (capres), calon wakil presiden (cawapres), atau calon anggota legislatif (caleg). Semua punya niat baik untuk membangun bangsa. Dari pusat hingga daerah.
Mau petahana atau penantang, incumbent atau pendatang baru, saya pikir semua punya niat mulia. Demi Indonesia yang lebih baik.

Batam menjadi salah satu daerah yang menurut saya akan terdampak hasil pilpres-pileg. Mungkin, masa depan kota ini menunggu siapa yang akan memimpin nanti. Kenapa? Masa depan Batam tidak bisa dilepaskan dari politik.

Sekali lagi ini hanya pendapat pribadi. Bisa jadi, nasib Batam akan ditentukan setelah pencoblosan. Usai ketahuan siapa pemenangnya. Siapa wakilnya di parlemen. Tidak menutup kemungkinan, kebijakan akan berubah-ubah.

Ini yang saya takutkan. Justru menimbulkan ketidakpastian. Apakah benar Batam tetap Free Trade Zone (FTZ). Atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Atau ada ex officio. Atau justru tetap. Entahlah. Kita tunggu setelah gelaran akbar demokrasi tuntas.

Yang pasti, nasib Batam ke depannya menjadi pekerjaan rumah (PR) semua pihak. Baik capres-cawapres, hingga legislator di pusat maupun daerah. Mau diapakan Batam, harus segera dituntaskan. Tidak boleh tidak.

Sebenarnya saya agak kecewa. Tiga kali debat capres-cawapres, sepertinya belum ada satu calon pun yang membahas soal Batam. Kalau memang ada dibahas, saya mohon maaf karena mungkin tidak tersimak momen itu.

Membahas spesifik soal Batam ini penting. Bahkan lebih penting daripada berdebat soal jalan tol. Bagaimana situasinya, ke depannya seperti apa, hingga komitmen masing-masing kandidat.

Batam ini agak unik. Berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Gengsi Indonesia ada di Batam. Saling rebutan investor terjadi di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran terpadat di dunia.

Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, dan negara-negara lain unjuk kebolehan. Batam harus bersaing dengan negara-negara ini untuk merebut hati para investor. Kepastian dalam berinvestasi adalah senjatanya.

Mestinya, Batam tidak dijadikan sebagai arena konstelasi politik. Karena kepentingan Batam bukanlah untuk memenangkan capres-cawapres atau legislator. Itu hal terlalu kecil untuk diurusi Batam.

Lebih besar lagi. Batam punya kewajiban “memenangkan” Indonesia di mata dunia internasional. Jadi, siapapun presiden dan wakilnya, siapapun legislatornya, atau siapapun partai politik (parpol) pemenang pemilu, tidak akan menjadi masalah bagi Batam.

Karena Batam punya tugas mahapenting. Menjaga muruah Indonesia di mata dunia internasional. Juga menjadi corong dalam memperkenalkan produk dan karya anak bangsa di kancah dunia.

Sebagai insan biasa, tentunya saya dan seluruh masyarakat Batam menginginkan kembalinya kejayaan kota ini. Regulasi yang pasti, kebijakan yang memihak, serta ekonomi yang stabil menjadi modal utama menjadikan Batam sebagai Bandar Dunia Madani. Maka dari itu, terlepas dari siapapun yang terpilih, menuntaskan persoalan Batan adalah PR semua pihak.

Semoga.(*)