Selasa, 12 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11424

Tim Teknis ATB Kerja Keras Perbaiki Kebocoran Pipa Transmisi

0

batampos.co.id – Pipa transmisi ATB DN 800mm mengalami kebocoran Senin 8 April 2019.

Pipa bocor berada di depan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Duriangkang. Kebocoran pipa tersebut membuat IPA Duriangkang shutdown sementara waktu.

“Pipa Transmisi ATB DN 800mm bocor, dan harus dilakukan perbaikan malam ini juga, tim teknis akan bekerja keras menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan tidak bisa dihindari, agar kebocoran tidak meluas,” ucap Wahyu Widyanto Manager Distribusi ATB.

Pekerjaan perbaikan dilakukan Senin 8 April 2019, sekitar pukul 22.00 hingga estimasi selesai pukul 03.00 WIB. Tim teknis langsung melakukan gerak cepat mempersiapkan kebutuhan perbaikan.

“Semua kebutuhan kami kerahkan, dan sudah kami prepare. Semoga berjalan lancar tanpa ada kendala,” harap Wahyu.

Kondisi emergency yang terjadi mengakibatkan terganggunya suplai air ke sejumlah pelanggan. Terutama pelanggan yang mendapat suplai air dari IPA Duriangkang.

Daerah terdampak dari kebocoran pipa utama ATB diantaranya

  • Batam Centre,
  • Sukajadi,
  • Batu Batam,
  • Tembesi,
  • Tanjung Piayu,
  • Marina,
  • Sagulung
  • Tanjung Uncang dan sekitarnya.

ATB memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Untuk informasi bisa menghubungi layanan Call Centre ATB di 0778-467111. (*)

Pipa ATB Bocor, Siapkan Cadangan Air di Rumah Anda, Malam Ini

0

Pembaca batampos.co.id yang budiman, jika malam ini Anda masih terjaga ada baiknya Anda mengisi bak air di rumah Anda sebab ada kebocoran pipa ATB yang berujung perbaikan dan tentu saja suplai air mengecil bahkan tidak ada.

Malam ini, Senin (8/4/2019) ATB mengirimkan rilis kepada batampos.co.id terkat hal ini.

Dalam rilis itu dijelaskan akan dilakukan pekerjaan emergency perbaikan kebocoran pipa distribusi utama ATB DN 800mm pada Senin, 8 April 2019 pada pukul 22.00-03.00 WIB

Adapun area terdampak ialah

  • Batam Centre,
  • Batu Batam,
  • Sukajadi,
  • Tembesi,
  • Tanjung Piayu,
  • Marina,
  • Sagulung,
  • Tanjung Uncang dan sekitarnya

Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Call Center ATB (0778) 467111, inbox Fanpages Facebook ATB Batam atau webchat www.atbbatam.com (ptt)

Tanggapan Ketua DPRD tentang Ajuan Pemko Batam tentang RPJMD

0

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam, mengajukan perubahan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Perubahan itu yang kemudian dibahas dalam Musrenbang ditingkat kota Batam, sebelum disahkan di paripurna DPRD Batam. Dalam penyusunan itu, DPRD Kota Batam, menyampaikan garis-garis besar poin usulan dalam penyusunan RPJMD.

Secara garis besar, Ketua DPRD Batam, Nuryanto saat Musrenbang Tingkat Kota Batam, menyampaikan semua anggota dewan, sudah memasukkan usulan, untuk dimasukkan dalam RPJMD. Sehingga, antara aspirasi yang disampaikan pemerintah tingkat kelurahan hingga tingkat kota, dapat disinkronkan dengan usulan masyarakat, melalui dewan.

‎Dimana, usulan-usulan DPRD Batam, dalam RPJMD, menjadi rambu-rambu bagi pemerintah, dalam menjalankan pembangunan kedepan. Sehingga, Batam sebagai tumpuan harapan banyak pihak untuk memulihkan ekonomi Kepri, dapat tercapai.

Nuryanto

“Sehingga sinergi pemangku, mutlak dibutuhkan. Singkirkan ego. Bukti sinergi, pemangku di Batam, berkumpul dan duduk bersama,” himbau Nuryanto.

Disampaikan Nuryanto, dalam proses pembangunan kedepan, usulan yang berkembang dalam usulan DPRD Batam, terkait dengan pengembangan infrastruktur. Pihaknya mengapresiasi Pemko yang melakukan pembangunan jalan. Namun diingatkan, ‎pembangunan jalan harus memperhatikan tanggungjawab pengelolaan.

“Jalan itu, ada jalan nasional, provinsi dan kota. Ini harus diperhatikan. Sehingga tidak menimbulkan persoalan lain di Batam kedepan,” tegasnya.

Pemko juga disampaikan untuk bisa mengembangkan dan mengelola Batam, dengan memperhatikan, upaya memenuhi kebutuhan pangan. Sehingga diminta agar ada upaya melakukan pembangunan pertanian di pulau yang potensial dijadikan lahan pertanian.

Harapannya, dapat mengurangi ketergantungan pangan di Batam dengan daerah lain. Selanjutnya, pengembangan pulau untuk pertanian, dapat dikembangkan sebagai wisata holtikultura. Demikian dengan potensi dibangun lokasi pelelangan ikan untuk Batam. Hal ini dinilai penting, dalam menjaga stabilitas harga di Batam.

“Industri kreatif penting dikembangkan agar muncul startup di Batam. Kembangkan UMKM selain parawisata. Itu bidang yang saling terkait. Secara umum, garis besar pembanguna Batam kedepan, sudah kami sampaikan melalui anggota dewan di Musrenbang,” beber Nuryanto.*

Pemko Batam Seriusi Sertifikasi Kampung Tua

0

batampos.co.id – Sertifikasi 37 kampung tua yang ada di Batam diseriusi oleh Pemko batam.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengungkapkan, saat ini pihaknya terus mempercepat penyelesaian persoalan di kampung tua ini. Hal ini, sesuai dengan Arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A Djalil dalam kunjungannya ke Batam belum lama ini.

Sejauh ini, hasil koordinasi dengan koordinator kampung tua, dari 37 titik kampung tua yang ada, 19 titik sudah memiliki kejelasan. ‎Dalam waktu dekat, pendataan 19 kampung tua akan selesai.

“Sesuai yang diminta Presiden saat kampanye kemarin. Kami akan menyelesaikan terkait sertifikasi kampung tua dalam tiga bulan,” kata Amsakar di DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam, Senin (8/4).

Sejauh ini, pihaknya terus melakukan koordinasi terkait luasan lahan kampung tua. Sinkronisasi dengan BP Batam juga sudah dilakukan Amsakar sesuai arahan Wali Kota Batam, HM Rudi.

Terkait dengan gambaran luas lahan kampung tua itu sendiri, Amsakar mengaku, pihaknya menunggu kesepakatan tim. Apakah titik kampung tua sekaligus diajukan, atau hanya kampung tua yang sudah selesai pendataan. Pihaknya, kini menunggu kesepakatan bersama dengan BP Batam. Sejauh ini, memang baru 18 kampung tua yang sudah selesai didata.

“Seluruh data kami kirim ke BP, dan data BP kirim ke kami. Harapannya, minggu depan sudah dikirim hasil ke pusat. Dalam dua minggu kedepan, diharapkan sudah keluar hasilnya,” kata Amsakar lagi.

‎Lebih jauh, Amsakar menjelaskan bahwa, 18 titik kampung tua yang sudah selesai pendataan dan sinkronisasi inj, perlu ada langkah lanjutan. Seperti Kampung Tua Tanjung Uma yang perlu dikeluarkan dari hutan lindung. Dengan demikian, masyarakat kampung tua akan mendapat titik terang.

Saat ini menurut Amsakar 18 kampung tua telah selesai di data. Saat ini, Badan Pengusahaan (BP) Batam tinggal melakukan sinkronisasi data.

Ke-18 kampung tua yang sudah selesai diverifikasi ini, diharapkan statusnya akan dilepas dari hak pengelolaan lahan (HPL) BP Batam. ‎

(bbi/jpc)

Urus KTP pada Hari Libur Itu Menyenangkan Warga

0

batampos.co.id – Layanan ekstra pengurusan kartu tanda penduduk elektonik atau e-KTP di hari Sabtu dan Minggu sangat membantu masyarakat Sagulung.

Masyarakat yang kesulitan mengurus berkas pada hari kerja senang dengan layanan ekstra itu.

Sepanjang akhir pekan kemarin misalkan hampir 200 warga terlayani dengan baik oleh petugas yang bersiaga hingga siang hari.

Warga yang datang pada hari Sabtu dan Minggu itu umumnya pekerja yang memang tidak punya waktu di hari kerja normal. Mereka datang mengurus berbagai berkas dokumen kependudukan.

Ahmadi misalkan, sudah melakukan perekaman e KTP pada Minggu (7/4) pagi lalu. Warga kaveling lama Sagulung ini sudah lama ingin merekam data e KTP namun terus terunda karena sering kerja di luar kota.

“Alhamdulilah ternyata hari minggu dilayani juga. Sudah lama pengen ganti KTP (siak) ke e KTP,” katanya.

Senada disampaikan Rusli, warga Tembesi yang ingin menyatuhkan data isteri dan anaknya ke dalam kartu keluarganya dilayani dengan baik pada Sabtu (6/4/2019) pagi lalu.

Diapun sama, karena kesibukan kerja jadi sempat tertunda niat menyatuhkan kartu kelurga anggota keluarganya itu.

Camat Sagulung Reza Khadafi mengatakan, layanan ekstra yang baru berjalan dua pekan terakhir ini sangat membantu masyarakatnya untuk melengkapi kartu identitas ataupun dokumen kependudukan lainnya.

“Alhamdulilah, walaupun setengah hari (layanan ekstra), sudah berjalan dengan baik. Banyak masyarakat yang terbantu. Tumpukan berkas e KTPpun semakin berkurang karena Sabtu dan Minggu rata-rata 100 berkas yang terlayani oleh petugas kami,” kata Reza.

Seperti yang diketahui layanan ektra ini sudah dibuka sejak, Minggu (31/3) lalu. Layanan extra ini untuk mempercepat semua pengurusan berkas seperti perekaman dan percetakan E-KTP, pengurusan akte dan pengurusan berkas lainnya. (eja)

Tommy Soeharto: GORO, Elemen Penting Ekonomi Kerakyatan

0

Tommy Soeharto, Komisaris Utama PT Berkarya Makmur Sejahtera, mengatakan toko grosir GORO, kependekan dari gotong royong, akan menjadi elemen penting ekonomi kerakyatan.

“GORO didirikan untuk memotong jalur distribusi perdagangan yang menjadi beban penjualan,” ujar Tommy Soeharto saat acara Grand Opening GORO Super Grosir Cibubur, Minggu 7 April 2019. “Di GORO, masyarakat mendapatkan barang berkualitas dengan harga terjangkau, dan produsen diuntungkan.”

Menurut Tommy, konsep ini sesuai dengan ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun Partai Berkarya, partai yang dibangunnya. Inti konsep ekonomi kerakyatan, sambung putra bungsu almarhum Presiden Soeharto ini, adalah produsen menjual dengan harga menguntungkan, konsumen membeli dengan harga murah.

“Kami menargetkan membangun GORO di setiap kabupaten dan kota, dengan minimal satu toko di setiap kecamatan, atau satu e-Warung GORO,” ujar Tommy. “Untuk tingkat propinsi akan ada satu GORO seperti di Cibubur.”

Selanjutnya, masih menurut Ketua Umum Partai Berkarya itu, GORO akan memyiapkan produk berlabel GORO. Terutama sembilan bahan pokok. Caranya, dengan membangun pabrik gula, penggilingan padi, dan lainnya.

GORO Cibubur kali pertama diluncurkan, soft launching, Oktober 2018. Kini, setelah lima bulan beroperasi, GORO Cibubur menghimpun 5.000 pelanggan dan 50 komunitas, dengan kenaikan penjualan rata-rata 23 persen per bulan.

Milasari Kusumo Anggraini, Direktur Utama PT Berkarya Makmur Sejahtera, mengatakan GORO melakukan inovasi berbasis pembinaan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), menggabungkan pemasok dan distributor, sehingga membentuk ekosistem yang saling mendukung.

“Kami membina 300 UMKM di Gunung Putri, 100 UMKM di Wonosobo, yang semua produk mereka kami terima,” ujar Milasari, yang kini sedang sibuk berkampanye sebagai caleg Partai Berkarya. “GORO membawa produk UMKM ke tingkat nasional. Salah satunya kecap Bares yang diproduksi di Wonosobo.”

Menjawab pertanyaan mengenai rencana invasi berikutnya, Milasari mengatakan; “Kami akan membuka GORO di Sumatera dan Kalimantan dalam waktu dekat.” Khusus untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, GORO akan hadir di Condet dan Depok. [*]

 

KPU Batam masih Tunggu Logistik DPT-b

0

batampos.co.id – Pemilihan umum (Pemilu) tinggal menghitung hari. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam terus menggesa persiapan untuk menyambut pesta demokrasi 17 Apri mendatang

Ketua KPU Batam, Syahrul Huda mengatakan saat ini petugas tengah mempersiapkan surat suara yang akan dikirimkan ke 2.970 tempat pemungutan suara (TPS) baik mainland maupun hinterland.

“Surat suara mulai dimasukkan ke dalam amplop sebelum disimpan di dalam kotak suara jelang pendistribusiannya,” kata dia saat dijumpai di kantornya di Sekupang, Senin (8/4/2019).

Syahrul Huda, Ketua KPU Batam

Syahrul mengungkapkan persiapan lain juga terus dimaksimalkan jelang hari pemilihan berlangsung. Saat ini pihaknya masih menunggu pengiriman kertas suara pemilih yang masuk dalam DPT-b dan pergantian yang rusak.

“Hari ini diplenokan di di pusat. Mudah-mudahan satu dua hari ini logistik bisa tiba,” ujarnya.

Mengenai pendaftaran pindah pemilih, ia mengungkapkan masih terus berjalan. Pemilih yang bisa mengurus perpindahan disebabkan empat faktor yaitu karena bencana alam, sakit, kasus hukum di lapas dan kepemiluan.

“Selain dari itu tidak bisa diproses perpindahannya,” sebutnya.

Syahrul menargetkan seluruh proses jelang pemilihan seperti logistik bisa selesai satu minggu menjelang pemilihan berlangsung.

Disinggung mengenai kekhawatiran kekurangan surat suara saat pemilihan. Ia menjelaskan dengan ada perpanjangan jadwal pendaftaran DPT-b tentu ada. Namun ia berharap adanya penentuan empat aspek tadi jumlah pemilih yang masuk DPT-b hingga tanggal 10 April mendatang tidak banyak.

“Sekarang yabg masuk di DPT dan DPT-b itu sama waktunya. Jadi nanti kalau pemilih yang masuk di DPT-b datang duluan bisa jadi DPT tidak kebagian kertas suara. Namun kami berharap hal itu tidak terjadi,” tutupnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Batam Sudarmadi mengatakan proses pendaftaran DPT-b masih berlangsung. Banyak warga yang mengurus surat pindah memilih di luar empat faktor yang telah ditetapkan Makamah Agung (MA).

“Itu tidak bisa diproses karena waktunya memang sudah habis. Untuk pengajuan perpindahan memilih itu paling lambat 30 hari sebelum hari pemilihan atau 17 Maret lalu,” terangnya.

Ia mengakui sampai saat ini masih banyak warga yang mengajukan perpindahan tempat memilih. Namun jika tidak dalam keadaan tertentu sepertu yang disebutkan tidak bisa diproses.

“Itu sudah aturannya. Jadi kami hanya menjalankan sesuai itu saja,” tutupnya. (yui)

Polisi Janji Tindak Tegas Juru Parkir Liar

0

batampos.co.id – Juru parkir (jukir) liar yang kembali marak di sejumlah lokasi membuat masyarakat resah. Padahal sudah berulangkali diamankan, namun masih ada yang mengambil kesempatan untuk memungut uang parkir, seperti di lokasi wisata dan lainnya.

Untuk itu, Wakapolresta Barelang AKBP Mudji Supriadi menegaskan akan menindak tegas jukir yang tidak berizin. Ia pun meminta kepada masyarakat jika menemukan jukir di lokasi tidak diizinkan memungut parkir untuk segera melapor.

”Kalau ada informasi langsung laporkan, tim akan langsung kita gerakkan,” ujar Mudji.

Selama ini, lanjutnya, pihaknya sudah mengamankan jukir liar yang terdapat di beberapa tempat, seperti Jembatan 1 Barelang, pelabuhan dan maupun lokasi lainnya.

”Karena uangnya tidak tahu lari kemana, makanya diamankan. Baru-baru ini ada kami amankan satu orang di Pelabuhan Sekupang beserta barang bukti uang sebesar Rp 400 ribu lebih,” sebutnya.

Sebelumnya, Tim Siber Pungli Polresta Barelang mengamankan dua orang jukir liar di Jembatan 1 Barelang. Pihaknya juga mengamankan barang bukti berupa uang pungutan sebesar Rp 150 ribu beserta dengan tiket parkir yang dicetak sendiri oleh pelaku.

foto: batampos.co.id / cecep mulyana

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam Rustam Efendi beberapa waktu lalu mengatakan, penindakan terhadap jukir liar ini terus dilakukan. Bahkan sudah ada beberapa yang ditertibkan. ”Kita terus melakukan penertiban. Kalau memang ada yang jukir liar laporkan. Dan kalau tidak memakai seragam, jangan dikasih uang parkirnya,” tutupnya.

Dishub Diminta Tegas

Meski Dishub mengklaim rutin melakukan penertiban, nyatanya di lapangan aktifitas jukir berlangsung hingga tengah malam. Aktifitas jukir itu diduga tetap berlangsung karena kurangnya pengawasan Dishub Kota Batam. Seperti terlihat di kawasan Nagoya. Bahkan mereka masih menggunakan atribut jukir seperti seragam oranye biru.

”Tak dimana-mana, tengah malam jukir itu tetap masih ada. Padahal udah hampir jam satu malam,” ujar Surisman, warga Seipanas, Minggu (7/4/2019).

Menurut dia, para jukir itu biasanya mangkal di dekat tempat makan. Bahkan kerap jukir itu tak terlihat saat kendaraan masuk dan hendak keluar.

”Ketika sudah mau jalan tiba-tiba (jukir) sudah disamping kendaraan aja. Tahunya minta duit aja, tapi tugas tak jalan. Malas ribut makanya saya kasih,” terangnya.

Ia meminta agar Dishub Kota Batam dapat menindak, jangan sampai jukir yang beroperasi hingga tengah malam itu terus meresahkan warga. ”Jam operasional jukir itu harus jelas, jangan dibiarkan begitu saja. Sebab masyarakat yang diresahkkan hampir setiap saat,” bebernya.

Hal senada juga dikatakan Nesya. Ia kesal dengan keberadaan jukir yang kerap mangkal di depan anjungan tunai mandiri (ATM) hingga tengah malam. ”Hingga tengah malam tetap ada jukir di depan ATM, bingung juga mereka standby terus disana,” jelas Nesya.

Menurut dia, Dishub harus mensosialisasikan mengenai waktu tugas jukir.

”Dulu katanya tugasnya hanya hingga jam 8 malam, tapi realisasinya hingga 24 jam. Dishub harus tegas,” pungkasnya. (she/une)

Resah dan Gelisah Ada Sampah Medis di Drainase

0

batampos.co.id – Petugas kesehatan dari Puskesmas Batuaji sisir sejumlah drainase utama di sepanjang jalan R Suprapto, Batuaji, Senin (8/4) siang. Mereka memastikan kebenaran keluhan petugas kebersihan yang menemukan banyak limbah medis yang ikut menyumbat saluran drainase.

Pantauan di lapangan pengecekan petugas puskesmas ini lebih fokus di tumpukan sampah yang telah dikorek oleh petugas kebersihan di depan perumahan Genta I. Tumpukan sampah tersebut sebelumnya menyumbat gorong-gorong yang ada diantara perbatasan perumahan Pandawa dan Genta I.

Hasil pengamatan di lapangan petugas tadi memang menjumpai bekas peralatan medis dalam tumpukan sampah rumah tangga, namun jumlahnya tak banyak dan tidak mencolok. Sampah medis ini telah berbaur dengan lumpur dan sampah-sampah lain sehingga sulit dikenali.

Temuan ini membuat petugas kembali menyisir sepanjang alur drainase termasuk dari klinik dan rumah sakit terdekat. Penyisiran ini bertujuan untuk melacak sumber atau asal sampah medis tadi.

“Tapi sejauh ini belum tahu dari mana datangnya. Klinik dan rumah sakit terdekat sudah kita datangi dan mereka rata-rata memiliki tempat penampungan sampah medis masing-masing,” ujar Staff dari Puskemas Batuaji Hasan yang memimpin penyisiran tersebut, kemarin. (eja)

Pengawasan Polri Perlu Diperkuat Harus Netral dalam Pemilu

0

batampos.co.id – Polri kerap dituding berat sebelah dalam Pilpres 2019. Mulai munculnya pengakuan mantan Kapolsek Pasir Wangi AKP Sulman Aziz yang belakangan diralat dan munculnya informasi screenshot grup Whatsapp yang diduga dari salah seorang Kapolres untuk mendukung salah satu calon. Kondisi tersebut dinilai terjadi, salah satunya, karena pengawasan yang lemah.

Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menuturkan, terdapat banyak anasir yang menilai posisi Polri cenderung ke salah satu pihak. Padahal, secara konstitusi dalam Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa asas netralitas itu harus menjadi tubuh dan sikap Polri dalam berpolitik.

”Saat Polri tidak netral itu akan mengganggu tegaknya rule of law, yang menjadi jiwa dari demokrasi,” ujarnya.

Faktor penyebab ketidaknetralan itu bisa berasal dari beberapa sumber, seperti fit and proper seorang Kapolri, politik anggaran Polri yang membutuhkan dukungan rezim, dan minimnya lembaga pengawas Polri, baik secara kewenangan dan jumlah.

”Irwasum, Kompolnas, dan lainnya masih membutuhkan penguatan,” jelasnya.

Pengawas internal semacam Itwasum dan Divpropam selama ini belum bekerja maksimal. Keduanya hanya terkesan menangani kasus yang menyangkut kode etik internal anggota Polri.

”Bukan mengawasi bagaimana polisi be­kerja profesional,” paparnya.

Keterbukaan pengawasan dan penanganan kasus oleh pengawas internal juga sulit diakses publik. Padahal, ini merupakan bagian dari informasi publik yang penting untuk melihat kinerja korps bhayangkara. ”Terkesan formalitas saja,” jelasnya.

Ilustrasi
foto:v Issak Ramadhani/JawaPos.com

Dia menuturkan, jangan sampai polisi kembali ke zaman praetorian police, dimana polisi zaman romawi kuno yang hanya melayani penguasa. Kini Polisi seharusnya menjadi ratu adil yang ditunggu masyarakat, apalagi saat masyarakat terjadi bipolarisasi karena politik.

”Masyarakat membutuhkan polisi yang netral profesional dan modern,” urainya.

Sementara itu Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menuturkan, sebenarnya pengawasan terhadap Polri relatif lebih mudah, sebab hubungan antara Kompolnas dengan Polri begitu baik.

”Apalagi Polri ini juga diawaasi berlapis, ada Ombudsman, Komnas HAM, dan sebagainya. Ada pula media dan masyarakat,” tuturnya.

Kompolnas selama ini juga melakukan pengawasan terhadap netralitas Polri, selama Operasi Mantap Brata, Polri dinilai profesional dan netral. ”Apalagi terbukti dengan suksesnya pilkada serentak 2018 lalu,” ujarnya.

Bahkan, bila ada oknum kepolisian yang tidak netral, langsung diproses dan diberikan sanksi. ”Diperkuat dengan instruksi Kapolri untuk netral dan ancaman sanksinya bila tidak netral,” ujarnya.

Namun begitu, memang pengawasan terhadap Polri perlu diperkuat. Menurutnya, berdasarkan TAP MPR VII/200 untuk pengawasan Polri dibentuk lembaga kepolisian nasional melalui undang-undang, namun ternyata saat ini berdasarkan peraturan presiden.

”Itu yang perlu perkuatan,” jelasnya. (idr)