Membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, termasuk bagi kaum difabel, menjadi salah satu program unggulan Partai Berkarya. Melalui jaringan toko grosir GORO, Partai Berkarya mewujudkan kepedulian kepada kaum difabel dengan memberi mereka kesempatan untuk bekerja.
“Setiap masyarakat tanpa kecuali memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, termasuk kaum difabel,” ujar Ketua Umum Partai Berkarya Tommy Soeharto saat melakukan Grand Opening GORO di Cibubur, Gn Putri – Bogor, belum lama ini. Dengan rencana besar untuk melebarkan jaringan GORO ke seluruh Indonesia, kesempatan bekerja untuk kaum difabel pun menjadi lebih besar.
Tommy menegaskan, telah lama dirinya meyakini bahwa kaum difabel pun memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam menggerakkan roda perekonomian Indonesia. “Kami berharap, langkah pemberdayaan yang kami lakukan ini bisa menggerakkan para pengusaha grosir lain untuk juga melibatkan kaum difabel,” kata Ketua Umum partai politik peserta Pileg dengan nomor urut 7 tersebut. Hingga saat ini, menurut Tommy, sudah tercatat tak kurang dari 100 komunitas difabel di Jawa yang terhubung dengan program GORO.
“Bagi Partai Berkarya, melibatkan partisipasi aktif kalangan difabel juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang kami yakini. Ekonomi kerakyatan dalam visi kami adalah ekonomi yang menjangkau dan melibatkan masyarakat hingga level terbawah, termasuk kalangan difabel,” kata Tommy.
Sementara itu Milasari Kusumo Anggraini, Direktur Utama PT. Berkarya Makmur Sejahtera—badan usaha yang menaungi GORO, menyatakan bahwa melibatkan para difabel untuk berkarya di GORO adalah bagian dari visi ekonomi kerakyatan Partai Berkarya. Dalam visi partai, ekonomi kerakyatan tak hanya ekonomi dari, oleh dan untuk rakyat, melainkan pula ekonomi yang antidiskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan asumsi mampu tidaknya seseorang melakukan sebuah pekerjaan. Program yang juga berisikan pembinaan dan pemberdayaan itu pun secara langsung telah memberikan peluang dan kesempatan yang sama bagi kalangan difabel.
“Pembinaan sudah berlangsung di Wonosobo. Jadi, GORO akan menyeleksi peserta sesuai dengan kompetensi mereka,” kata Milasari. Dia juga menambahkan, kalangan difabel yang saat ini dibina di GORO Cibubur ditujukan untuk posisi kasir dan stocking. “Pembinaan telah memberikan mereka kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang diperlukan, termasuk entry data,” kata dia.
Untuk difabel bawaan lahir, seperti autis, Milasari menyebutkan tidak tertutup kemungkinan untuk bisa bergabung dalam program tersebut. “Kami melakukan hal ini secara bertahap. Tidak tertutup kemungkinan, meski tentunya mereka harus mengikuti pembinaan dan peningkatan kualifikasi untuk posisi yang diperlukan,” kata Milasari.
GORO, menurut dia, merupakan toko grosir pertama dan satu-satunya di dunia saat ini yang membuka kesempatan bagi kalangan difabel untuk bekerja. “Kami percaya, kalangan difabel pun bisa bekerja, berkarya dan berkontribusi kepada masyarakat. Saat ini, antara lain, melalui GORO,” kata Milasari. [*]
batampos.co.id – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam menjamin ketersediaan pasokan bahan pangan menjelang maupun selama Ramadan. Jaminan itu didasarkan pada komitmen distributor yang mulai menambah pasokan untuk memenuhi permintaan yang bakal meningkat selama bulan puasa.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam Mardanis menyebutkan, selama bulan puasa pasti terjadi lonjakan permintaan terhadap kebutuhan pokok sebanyak 10 persen bila dibandingkan hari biasanya.
”Itu terjadi di semua kebutuhan. Jadi, distributor sudah menyiapkan stok yang cukup untuk menghadapi permintaan selama bulan puasa,” ujarnya, Selasa (9/4).
Menurut Mardanis, peningkatan permintaan bahan pa-ngan karena selama bulan puasa aktivitas rumah tangga juga meningkat. Tentu membutuhkan bahan yang lebih banyak dari hari biasanya. Untuk itu, ia sudah berkoordinasi dengan distributor untuk menambah pasokan selama Ramadan.
”Alhamdulillah, pasokan aman dan harga cukup stabil kecuali cabai dan bawang putih. Kedua komoditas ini masih tinggi harganya,” terang mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ini.
Sedangkan antisipasi yang dilakukan untuk menekan melambungnya harga komoditas jelang bulan puasa, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melakukan operasi pasar, sembako murah, serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mobile.
Kata Mardanis, bersama tim yang tergabung dalam TPID, pihaknya akan menggelar pasar murah keliling. Komoditas yang mahal akan dijual keliling ke permukiman warga dengan harga yang lebih murah dari pasar.
ilustrasi
”Tahun lalu sudah jalan. Ada bantuan mobil dari Bank Indonesia. Semua kami lakukan agar harga tidak melonjak,” sebutnya.
Selain itu, lanjutnya, nantinya juga ada operasi pasar oleh tim gabungan. Tim akan turun ke pasar untuk memastikan harga stabil dan tidak ada oknum yang bermain. Kebutuhan seperti daging, cabai, bawang merah, dan telur menjadi prioritas untuk dipantau.
”Kalau pasokan cukup namun harga masih naik, berarti ada sesuatu. Maka tim gabungan yang akan menindak. Kan ada polisi juga dalam tim gabu-ngan nanti,” terangnya.
Saat ini, masih kata Mardanis, masih berlangsung bazar sembako murah. Ia berharap program ini bisa membantu warga memenuhi kebutuhannya. Sembako murah digelar sebelum bulan puasa dan Lebaran. Tujuannya agar kebutuhan masyarakat bisa terbantu karena harganya yang murah.
”Batam kan rata-rata impor. Semoga tidak ada kendala selama pengiriman ke sini. Produksi yang ada juga belum mampu mengakomodir seluruh permintaan yang ada,” tambahnya. (yui)
batampos.co.id – Kantor Bahasa Kepri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pusat menggelar diskusi rumusan hasil terpumpun bahasa media massa se-Batam bersama ketua, pengurus serta anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kepri di Hotel Evitel Batam, Selasa (9/4) pagi.
Kali ini hadir sebagai pembicara pada diskusi, Kepala Kantor Bahasa Kepri Zur-yetti Muzar serta peneliti Badan Bahasa dan Perbukuan Jakarta Kemendikbud bidang Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Pusat Agus Sri Danadarna.
Diskusi kemarin, Agus Sri Danadarnya menegaskan, masih banyak sekali penggunaan tata bahasa oleh media massa yang salah kaprah atau tidak mengikuti norma aturan atau kaidah sesuai Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
”Jujur, masih banyak penggunaan kata bahasa di media massa yang sebenarnya lari dari kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti misalnya saja, kata becus itu artinya mampu atau bisa, namun banyak media saat ini yang mengartikan kata becus itu adalah gambaran ketidak-mampuan. Begitu juga kata seronok, masih banyak diartikan tidak pantas, padahal kata seronok itu adalah pantas atau baik, tapi kalau ditam-bahi kata depan tidak yang jadinya tidak seronok, itu artinya memang tidak pantas. Itu contoh kecilnya,” ujarnya.
Intinya, lanjut Agus, minimal kalau ingin membuat kata bahasa di pemberitaan media massa lebih menarik, boleh-boleh saja dikreasikan dengan istilah kata. Namun harus diingat, pemilihan kreasi kata atau tata bahasa di pemberitaan itu jangan sampai lari dari kaidah dan norma aturan Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
”Penggunaan bahasa itu itu juga harus tahu dan bisa me-nempatkan sesuai tempat atau situasi. Misalnya saja bahasa pujangga kan memang bagus, indah sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi bahasa pujangga atau puitis itu kalau digunakan seperti misalnya belanja ke pasar, itu kan sudah tidak pas meski memang sesuai kaidah atau norma Bahasa Indonesia yang baik dan benar,” terangnya.
Apalagi di era milenial se-perti sekarang ini, lanjutnya, banyak juga media massa yang menggunakan bahasa ala anak zaman sekarang, atau istilahnya bahasa gaul atau alay.
”Ini yang harus diluruskan benar. Gunakanlah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu saja cukup kok, jangan sampai diubah maknanya dengan dibumbui bahasa gaul atau alay, apalagi menggunakan Bahasa Indonesia dengan mencampurkan istilah bahasa asing, itu yang salah dan harus diluruskan relnya ke Bahasa Indonesia yang baik dan benar,” katanya.
Ketua PWI Provinsi Kepri yang juga Dirut Batam Pos, Candra Ibrahim mengapresiasi apa yang sudah dipaparkan oleh peneliti bahasa dan perbukuan Jakarta, Agus Sri Danadarna, terkait masih banyaknya media yang menggunakan Bahasa Indonesia yang salah kaprah.
Media massa sekarang ini, lanjut Candra, sudah bukan rahasia umum adalah perusahaan, industri yang mencari profit untuk keberlangsungan suatu perusahaan media.
Otomatis media massa sekarang ini harus bisa mengikuti perkembangan zaman, harus bisa mengikuti apa ke-mauan pembaca di era milenial seperti sekarang ini. Kalau media tetap bersikukuh menggunakan kata Bahasa Indonesia baku yang baik dan benar, itu pastinya yang akan ditinggalkan oleh pembaca milenial, itu yang akan ditinggalkan pangsa pasar media di era pesatnya perkemba-ngan zaman dan era globalisasi saat ini.
”Jadi, media harus bisa fleksibel membaca keinginan pembaca kaum milenial saat ini. Namun intinya, boleh menggunakan kata bahasa yang gaul, bahasa milenial, tapi jangan sampai mengubah makna Bahasa Indonesia keluar dari kaidah dan norma Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Boleh berkreasi bahasa di pemberitaan media, tapi harus jeli dan cerdas tanpa mengubah makna Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu sendiri,” terang Candra.
Selain diskusi rumusan hasil terpumpun bahasa media massa se-Batam, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan antara Kantor Bahasa Kepri dengan PWI Kepri yang berisi tiga poin, yakni mendukung sosialisasi prog-ram Badan Pengembangan dan Perbukuan Kantor Bahasa Kepri, menjalin kerja sama bidang kebahasaan dan kesastraan antara PWI Kepri dengan Kantor Bahasa Kepri, membangun tekad menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar di media massa, memberikan dukungan pada media massa untuk menggunakan Bahasa Indonesia sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang berlaku, menggunakan KBBI, baik daring maupun cetak dalam setiap penu-lisan di media massa, terakhir menjadikan Kantor Bahasa Kepri sebagai mitra PWI Kepri. (gas)
Limbah minyak bekas di bibir pantai. foto: batampos.co.id / juanda
batampos.co.id – Turibeach, NPM, dan beberapa kawasan wisata di sekitaran Nongsa, dihantui kedatangan limbah B3 (sludge oil). Limbah berwarna hitam itu bertebaran di sepanjang pantai di wilayah Nongsa.
Salah seorang petugas Turi Beach, Bahar mengaku serangan limbah ini sudah ketiga kalinya di tahun ini.
Ia mengatakan akibat limbah ini, banyak tamu yang mengeluhkan hal tersebut. Padahal, kata Bahar limbah yang datang beberapa waktu lalu saja masih belum bersih sepenuhnya.
“Ini malah datang lagi,” ucapnya.
Bahar mengaku pernah menemukan limbah sludge oil dalam kondisi belum pecah. Oli bekas tersebut dimasukan ke dalam bungkus plastik 50 kilogram.
“Dari bungkus itu, dimasukan lagi ke dalam karung beras. Saya kira awalnya sampah saja, ternyata limbah yang belum pecah,” ungkapnya.
Ia mengatakan cukup sulit membersihkan limbah ini. Dan dampaknya juga membuat tamu-tamu Turi Beach enggan memantai.
“Jadi pada gak mau ke pantai. Baunya juga cukup menyengat. Karena saat ini pagi, masih kurang baunya. Siang nanti, makin menyengat,” pungkasnya. (ska)
batampos.co.id – Ada pemandangan berbeda ketika memasuki Kawasan Industri Batamindo, Selasa (9/4). Dari pintu gerbangnya, masyarakat disuguhkan pemandangan bunga berwarna merah muda dan putih di sepanjang trotoar di dalam kawasan industri tersebut.
Ya, kembang tabebuya yang menjadi buah bibir masyarakat Batam beberapa hari terakhir ini. Memasuki April 2019 bunga asal Brasil ini tumbuh dan bermekaran di kawasan Batamindo. Serasa berada di Jepang, masyarakat pun menjadikan pemanda-ngan itu sebagai spot foto. Cantik!
Ditambah lagi daun serta kembang bunga yang berjatuhan membuat suasana jalan di kawasan tersebut menjadi lebih indah.
Bak musim semi di Negeri Sakura, Jepang.
Menurut Safitri, seorang pekerja, saat tabebuya mekar, banyak pekerja atau masyarakat yang sengaja memasuki kawasan tersebut untuk sekedar berfoto.
”Jarang-jarang ada pemadangan seperti ini,” kata karyawan PT Schneider itu.
Keindahan tabebuya juga ternyata mencuri perhatiannya. Selepas bekerja, ia senga-ja berjalan kaki untuk menikmati indahnya bunga tersebut.
”Bentuknya mirip bunga sakura. Rasanya jadi kayak ada di Jepang,” kata perempuan 25 tahun sembari tertawa.
Senada juga diungkapkan Dodi, pekerja lainnya. Ia me-ngatakan, bisa ditebak saat bunga tersebut bermekaran, dipastikan warga mengunggahnya di media sosial. ”Heboh memang karena gak setiap saat momen ini ada,” jelasnya.
foto: batampos.co.id / dalil harahap
Tak hanya di kawasan Batamindo, tabebuya juga ditemukan di taman Kantor DPRD Batam dan Taman Aspirasi Batam Center. Berbeda di Batamindo, kembang tabebuya di kedua lokasi itu berwarna kuning. Meski tidak banyak, namun karena warnanya yang mencolok, keberadaannya pun mencuri perhatian warga.
”Cantik. Andai saja ditanami banyak,” kata Margaret, seorang warga.
Ia mengharapkan bunga tabebuya banyak ditanam di trotoar jalan utama, terlebih jalan yang dilalui oleh wisatawan. ”Bagus juga kalau ditanam di jalan, bisa menambah estetika jalan dan kota,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Batam Eryudhi mengatakan, saat berbunga, tatebuya memang mencuri perhatian. ”Kalau sedang berbunga memang cantik,” tuturnya.
Saat ini, pohon tabebuya banyak ditanam di Kebun Raya Batam yang ada di Nongsa. Pihaknya pun berencana untuk memperbanyak pohon tersebut dengan mencari lokasi yang pas untuk mena-namnya. ”Kita akan cari lokasi yang pas untuk pohon itu,” imbuhnya.
Ya, tanaman asli hutan Ama-zon itu seringkali disangka bunga sakura. Pohon ini sen-diri memiliki kelebihan antara lain daunnya tidak mudah rontok. Di saat musim semi bunganya terlihat indah dan lebat. Makanya, tak heran banyak orang mengabadikan momen itu untuk berfoto.
Pohon yang berbatang keras ini juga memiliki bunga yang berbeda-beda. Ada warna kuning, merah muda, putih, merah, dan magenta. Bentuk bunganya juga berbeda. Yang umum ditemukan di Indonesia adalah yang berbentuk terompet dan bergerombol.
Warga Batam pada umumnya berharap koleksi bunga tabebuya maupun bunga sakura sebaiknya diperbanyak di pulau jalan seantero Batam, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun wisatawan. Juga semakin mempercantik kota.
”Kan enak sambil berken-dara disuguhkan pemanda-ngan bunga yang indah, serasa di luar negeri,” ujar Nisa, warga Legenda Malaka. (une)
batampos.co.id – Tindak kriminal di wilayah hukum Sagulung sudah menjadi perhatian khusus bagi masyatakat sekitar. Hal ini membuat jajaran polsek Sagulung terus berupaya menjaga.
Menanggapi hal tersebut, Kapolsek Sagulung AKP Riyanto mengatakan, “saya terus menelusuri lokasi yang terindikasi sarang anak-anak berkumpul berminuman keras dan lain sebagainya pada malam hari.”
Saat ini pihak polsek Sagulung juga berencana mengajak pihak dari kecamatan melalui Kasi Trantib bagaimana solusinya untuk menekan angka kriminal kenakalan anak remaja di wilayah Sagulung.
“Untuk menekan angka kriminal kenakalan remaja di Sagulung ini sudah direncanakan kedepan dengan pihak kecamatan, termasuk disitu titik yang disinyalir berpotensi menjadi sarangnya, seperti Warnet yang buka 24 jam dan tempat lainnya,” jelasnya, saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (9/4).
Pihak polsek Sagulung mensinyalir perkara yang ada di sekitar Sagulung ini rata-rata anak yang sudah putus sekolah.
Artinya banyak tak terkendali kehidupan di masyarakatnya terlebih orang tua tidak memperhatikan.
“Pihak kepolisian terus mensinyalir beberapa tempat yang sudah terindikasi dengan kenakalan remaja. Akan tetapi, setelah pemilu nanti fokus menangani persoalan ini,” ujarnya.
Saat ini dari hasil laporan patroli malam yang dilakukan oleh jajaran polsek Sagulung sudah ada titiknya seperti, Kavling Seroja yang pernah terjadi tawuran antar remaja dan tempat lain juga tidak menutup kemungkinan
“Ini sudah menjadi antensi jajaran polsek Sagulung,”pungkasnya.
batampos.co.id – TNI AU menganugerai Prof Dr. BJ Habibie sebagai Bapak Dirgantara.
Anugrah serupa diberikan kepada Marsda (Purn) Nurtanio Pringgoadisuryo.
Penghargaan diserahkan oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kepada Habibie dalam acara Malam Resepsi Peringatan HUT ke-73 TNI Angkatan Udara di Puri Ardhya Garini, Selasa malam (9/4/2019).
Selain itu, pada acara yang sama diberikan hadiah kepada pemenang Lomba Prajurit dan PNS Teladan TNI AU, Lomba Antar Satuan dan Kasau Award bagi insan media. (ptt/dispenau)
batampos.co.id – Minimnya sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum membuat warga binaan (WB) di Lembaga Permasyarakatan Provinsi Kepri belum mengetahui jenis surat suara untuk Presiden, Wakil Presiden serta para calon legislatif di tingkat nasional dan daerah.
Anggota Komisi II DPR RI, Dwi Ria Latifa mengatakan saat ikut mensosialisasikan Pemilu di Lapas Klas II Barelang, Kota Batam mayoritas warga binaan tidak mengetahui jenis-jenis surat suara.
“Ini menjadi catatan kami di Komisi II karena bukan hanya di sini saja tapi hampir di seluruh wilayah di Indonesia,” katanya, Selasa (9/4/2019).
Politisi PDI Perjuangan itu meminta agar KPU lebih intens untuk melakukan sosialisasi di Lapas, karena warga binaan masih sangat buta dengan surat suara.
Tidak hanya itu, Dwi Ria Latifa menyatakan masih ada warga binaa yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
“Di Provinsi Kepri saja kemarin saya dapat data ada 39 ribu lebih warga binaan yang belum masuk DPT,” paaprnya.
Komisioner Bidang Teknis KPU Kota Batam, Zaki Setiawan mengatakan pada Kamis (4/4) KPU Kota Batam sudah melakukan sosialisasi ke Lapas Barelang.
Dalam sosialisai tersebut lanjutnya yang menjadi narasumber langsung adalah Ketua KPU Kota Batam.
“Diantara materi sosialisasi tersebut salah satunya adalah mengenai warna dan jenis surat suara,” ujarnya.
Pihaknya berharap dari sosialisasi-sosialisasi tersebut dapat memberikan pemahaman kepada warga binaan terkait warna dan jenis surat suara serta cara mencoblos.
Menurutnya, dengan begitu dapat mendorong warga binaan untuk menggunakan hak pilihnya di pemungutan suara pada 17 April mendatang.
Kepala Lembaga Permasyarakatan Klas IIA Barelang, Surianto, mengatakan seluruh warga binaan di tempatnya bertugas sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Di sini ada sekitar 1.181 dan semuanya dinyatakan sudah memiliki hak pilih,” ujarnya.(*)
batampos.co.id – Rencana pembangunan Jembatan Batam – Bintan mendapat tanggapan positif dari asosiasi pengusaha. Jembatan tersebut dianggap dapat mengangkat standar ekonomi masyarakat Kepri.
“Jembatan tersebut akan bermanfaat untuk pemerataan ketimpangan yang terjadi antara Batam dan Bintan,” kata ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, Senin (8/4).
Sejak awal, Batam memang sudah dipersiapkan sebagai daerah industri maju, sehingga kemajuannya lebih pesat dari Bintan dan pulau-pulau lainnya di Kepri.
“Mobilisasi barang dan orang akan semakin mudah dan roda ekonomi di kedua pulau akan bergerak lebih kencang,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa gaung pembangunan jembatan ini sudah lama sekali. Penyebabnya karena anggaran yang dibutuhkan lumayan besar mencapai lebih dari Rp 3 triliun. “Nilainya hampir sama dengan APBD Provinsi Kepri selama setahun,” ucapnya lagi.
Sehingga lebih baik rencana pembangunan jembatan ini diserahkan kepada swasta, meskipun acuan utama investor nanti tetaplah profit dan lama pengembalian modalnya. Kemungkinan besar, pelintas jembatan akan membayar cas.
“Mereka juga akan hitung perkiraan jumlah kendaraan yang melintas untuk mengetahui berapa lama investasinya bisa balik modal. Makanya sudah beberapa kali pihak swasta mencoba, tapi sampai saat ini belum ada yang jalan,” paparnya.
Maka ketika Presiden Jokowi berjanji akan segera merealisasikan jembatan ini, banyak yang berharap dananya berasal dari APBN. Jika menunggu pihak swasta, maka kecil kemungkinan pembangunan jembatan ini akan terwujud. (leo)
Ribuan saksi akan ditempatkan di 2.974 tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilu di Batam, 17 April nanti. Bukan hanya dari penyelenggara pemilu dan partai, saksi juga dihadirkan oleh para calon anggota legislatif (caleg). Mereka memiliki peran kunci untuk mengawal suara hasil pemilu.
Bagi Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kepri, Ansar Ahmad, penguatan saksi di setiap TPS menjadi hal amat penting dalam pemilu. Itulah sebabnya, pihaknya menyiapkan 7 ribu saksi yang akan ditugaskan di sekitar 5.000 TPS se-Kepri.
“Kalau saya tidak salah semua total TPS lebih dari 5.000 TPS, dan di Batam ada 2.974 TPS. Makanya kami fokus di Batam saja,” ujar Ansar ketika ditemui di Kepri Mall, Batam, Sabtu (6/4) lalu.
Mantan Bupati Bintan tersebut mengatakan, 7 ribu saksi partai tersebut diambil melalui proses rekrutmen. Nantinya, Golkar akan menempatkan satu sampai dua saksi di setiap TPS.
“Yang satu saksi untuk satu TPS hanya di Batam. Kalau di daerah lain, satu TPS bisa sampai dua saksi,” ujarnya.
Sebelum hari H, para saksi ini diberikan pelatihan mengenai panduan dalam penghitungan suara. Jadi bukan hanya suara partai saja, tetapi juga mengontrol suara partai lain.
Dengan metode ini, Ansar percaya saksi Golkar sudah sangat kuat. Bukan seperti periode lalu. Saksi tidak terlalu kuat. Apalagi saksi adalah saksi dari caleg.
“Jadi kalau periode lalu, kalau sudah selesai calegnya langsung ditinggalkan. Dan seperti masa lalu, bisa saja terjadi jual beli suara, tetapi susah memang dibuktikan,” tambahnya.
Pria yang juga menjadi caleg DPR dapil Kepri ini mengatakan, nantinya para saksi harus menyampaikan semua form C1 kepada partai melalui koordinator saksi.
Tak hanya memiliki peran kunci, para saksi ini dinilai memiliki tanggungjawab yang besar. Karenanya, Partai Golkar memberikan honor sebesar Rp 300 ribu untuk masing-masing saksi.
“Ini belum termasuk konsumsi. Untuk koordinator, honornya kami lebihkan sedikit karena memang tanggungjawabnya lebih besar,” tambahnya.
Di luar saksi partai, para caleg juga diperkenankan memiliki saksi pribadi. Namun saksi pribadi caleg ini tidak memiliki hak untuk menyampaikan protes maupun keberatan. Jika mereka melihat atau menemukan dugaan pelanggaran di TPS, para saksi caleg ini harus berkoordinasi dengan saksi partai.
“Karena selain saksi partai, tidak akan bisa bersuara. Tidak ada wewenangnya di sana. Makanya harus ada koordinasi yang intens” katanya.
Para saksi Golkar, kata Ansar, juga sudah disiapkan untuk mampu mengawal suara mulai dari TPS, kecamatan, hingga ke KPU. Mereka akan bekerja maksimal untuk memastikan tidak ada satupun suara Golkar yang hilang.
Caleg DPR dapil Kepri dari Partai Gerindra, Jamer Siden Purba, mengaku sudah menyiapkan sekitar 20 ribu saksi di TPS di semua kabupaten/kota se-Kepri. Sebagian besar ada di Batam. “Sekitar 10 ribu di Batam,” katanya, Jumat (5/4).
Jamer mengatakan, semua saksi ini akan bekerja mulai pagi sampai kegiatan di TPS berakhir dan kotak suara dikirim ke kantor kecamatan. Dan nanti akan tetap ada saksi yang mengawal di kecamatan hingga KPU.
“Tetapi saksi yang paling kita minta untuk lebih fokus adalah di TPS. Makanya setiap TPS saya tempatkan tiga sampai empat orang saksi,” katanya.
Menurutnya, sebagian besar saksi yang ia persiapkan tersebut adalah relawan yang tidak digaji, bahkan ada yang mau bekerja dengan konsumsi sendiri. Pun kalau digaji, sebagian besar adalah koordinator saksi.
“Kalau dana yang saya keluarkan sekitar Rp 200 juta saja untuk saksi. Ini untuk bantu-bantu konsumsi saja,” tambahnya.
Seperti halnya Golkar, di Gerindra juga ada dua kelompok saksi. Yakni saksi pribadi dan saksi partai akan memperkuat pengawasan di TPS. Saksi partai dan saksi pribadi akan saling berkoordinasi di lapangan.
Lain halnya dengan PDI Perjuangan. Partai besutan Megawati Soekarnoputri ini tidak mengenal istilah saksi caleg. Sebab partai sudah menyiapkan para saksi yang akan mengawal suara partai dan caleg secara keseluruhan.
“Partai juga menyiapkan koordinator saksi untuk setiap wilayah. Dari merekalah nanti para caleg mendapatkan laporan hasil perolehan suara di setiap TPS,” ujar Tumbur Sihaloho, caleg DPRD Batam.
Karena pentingnya peran para saksi ini, kata Tumbur, mereka akan dibekali pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek). Bimtek biasanya akan digelar pada masa tenang kampanye mulai Rabu (10/4) lusa.
Menurut Tumbur, nantinya setiap TPS akan ditempatkan dua saksi parpol. Satu saksi bertugas mengawasi penghitungan suara pilpres dan satu saksi lagi mengawasi perolehan suara parpol beserta calegnya.
ilustrasi
Setiap saksi, kata Tumbur, nantinya akan mendapatkan honor dari parpol yang menugaskannya. “Honornya sekitar Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu per saksi,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan Hetdin Manurung. Caleg DPRD Kepri, Nomor urut 7 dari Partai Demokrat ini mengatakan untuk saksi sepenuhnya disiapkan oleh partainya. “Partai sudah mengurus itu semua. Masing-masing dua saksi di setiap TPS. Saya sendiri dapat 96 saksi,” ujarnya.
Hetdin menyebutkan, untuk perekrutan saksi ini dibutuhkan warga atau simpatisan yang teliti dan mengerti tata cara pelaksanaan pemilu di TPS.
“Partai sudah beri pelatihan sistem quickcount (hitung cepat, red). Jadi, masing-masing laporan di tiap TPS dari para saksi rekrutan partai, langsung dikirim ke KPP, dan ada tembusannya ke kami masing-masing caleg. Jadi, saksi pribadi bisa diminimalisirlah perekrutannya,” jelasnya.
Caleg nomor urut 7 ini menyebutkan, mengenai honor, para saksi diberi Rp 400 ribu per orang. Nilai tersebut sudah termasuk biaya makan dan juga pembelian atribut pelengkap kerja di TPS.
Meski partai sudah menyiapkan saksi, Hetdin tidak memungkiri ada beberapa caleg Demokrat yang menghadirkan saksi pribadi. Baik saksi yang diberi honor, maupun saksi relawan. Termasuk dirinya sendiri yang mengaku mendapat tawaran saksi prinadi dari para relawan.
“Di dapil saya itu ada total 1.149 TPS. Ada sekitar 128 relawan yang mau mengawal khusus suara saya,” ungkapnya.
Caleg DPRD Provinsi Kepri dari Partai Gerindra, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan di internal parpolnya hanya mengenal saksi yang dibekali SK resmi dari parpol.
“Saya kira semua sama. Tiap parpol menempatkan dua saksi di masing-masing TPS. Satu saksi khusus presiden, satu saksi khusus partai dan caleg DPRD provinsi, dan kota,” jelasnya.
Nyanyang mengatakan, partainya menyiapkan sekitar 6 ribu saksi untuk ditempatkan di 2.957 di Batam. Selain itu, Nyanyang juga mengaku banyak relawan yang menawarkan diri untuk menjadi saksi dari Gerindra.
Sementara itu caleg DPRD Batam dari PDIP, Udin P Sihaloho meminta Bawaslu melakukan pengawasan yang ketat terkait banyaknya saksi pribadi caleg atau saksi dari kalangan relawan. Sebab, kata dia, sebagai saksi yang tidak resmi, dikhawatirkan mereka akan menjalankan tugasnya dengan tidak dilandasi rasa tanggung jawab.
Itulah sebabnya, pihaknya hanya menyiapkan saksi yang direkrut oleh partai. Selain resmi, para saksi ini juga dibekali bimbingan dan pelatihan yang memadai.
Bukan sekadar Mengawal Form C1
KETUA DPD Partai Golkar Batam, Ruslan Ali Wasyim, mengungkapkan saat ini selain fokus kampanye terbuka, persiapan final para caleg adalah mengerahkan sejumlah saksi.
“Tujuan utama caleg itu bukan hanya berpikir bagaimana supaya saya ini jadi. Melainkan pekerjaan hilirnya yang paling utama, yaitu mengawal Pemilu di tingkat terkecil dengan menempatkan saksi-saksi yang sudah diberikan pelatihan,” ujar Ruslan ketika ditemui di kediamannya di Perumahan Costarica, Batam Center, Kamis (4/4) lalu.
Ia menyebutkan, Partai Golkar dalam proses perekrutan saksi selalu menekankan bahwa tugas utama mereka adalah mengawal form C1 guna memastikan tidak terjadi perubahan angka, kecurangan, dan pencurian suara.
Ruslan menegaskan, kejadian pada Pemilu 2014 tak boleh terulang. Saat itu, kata dia, ada beberapa suara Golkar yang hilang akibat keteledoran saksi.
“Makanya saksi di Pemilu kali ini akan kami bekali pelatihan seputar tugas dan tata caranya di TPS,” jelas Ruslan.
Pada Pemilu kali ini, Golkar Batam mengusulkan satu saksi per satu TPS. Tapi ada juga saksi bayangan atau saksi pribadi caleg.
Partai Golkar, dalam merekrut para saksinya, menetapkan beberapa kriteria. Di antaranya, saksi merupakan warga yang terdaftar di DPT dan bertugas di TPS tempat ia memilih.
Selain itu, proses rekrutmen dilaksanakan secara struktural, usulan dari pengurus kecamatan yang dilaporkan ke DPD. Dalam hal ini, pimpinan partai berkolaborasi dengan para calegnya di masing-masing dapil. Untuk pelatihannya sendiri, mereka menerapkan sistem 100 saksi per sekali pelatihan dari 2.967 saksi yang diusulkan ke KPU. Pelatihan dengan jumlah terbatas ini dianggap paling efektif supaya masing-masing saksi cepat tanggap.
Baik saksi partai maupun saksi pribadi caleg, Ruslan menyebutkan wajib paham menggunakan teknologi smartphone berbasis Android. Alasannya, ia mau seluruh saksi merekam semua kejadian selama acara pencoblosan berlangsung di TPS masing-masing.
“Saksi wajib merekam. Form C1, area TPS, hingga form C6 undangan untuk pemilih wajib direkam. Ini untuk meminimalisir celah kecurangan terjadi,” ujarnya.
Lebih lanjut Ruslan menyebutkan, khusus untuk para saksi ini, Golkar menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar. Sumber dana saksi tersebut berasal dari anggaran Partai Golkar dari pusat, daerah, hingga sumbangan dari masing-masing caleg potensial dan fraksi.
Terpisah, warga Kompleks Family Dream, Nongsa, Batam, Adi Saputro. mengaku dijanjikan honor sebesar Rp 500 ribu untuk menjadi saksi TPS.
“Saksi dari Partai PDI,” ujar Adi, Jumat (5/4) lalu.
Adi menyebutkan, selain bertugas mengawal surat suara partai, ia juga diminta untuk mengawasi suara salah satu caleg PDIP.
“Yang penting saya siap kawal form C1,” jelasnya.
Adi pun mengaku sudah paham tugas-tugasnya sebagai seorang saksi. Yaitu, ia harus berada di TPS sepanjang proses pencoblosan surat suara berlangsung hingga pengantaran surat suara ke tingkat kelurahan.
“Yang jelas, saya diarahkan, HP harus selalu standby. Rekam segala kejadian, dan juga berbagai formulir, khususnya form C1. Karena bukti visual di lapangan sangat dibutuhkan untuk berjaga-jaga ke depan,” ungkapnya.
Ketua Masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu (Mapilu) Kepri, Priya Ribut Santosa menyebutkan, jumlah honor saksi yang besar merupakan bagian dari mahalnya ongkos pemilu yang harus dibayar dalam sebuah negara demokrasi. Menurutnya, itu wajar. Hanya saja, honor saksi ini juga tak bisa dipisahkan dari KPU, Bawaslu sebagai penyelanggara pemilu, serta parpol dan caleg sebagai peserta pemilu.
“Ya itu sebagai sebuah konsekuensi yang harus ditanggung,” ujar Ribut, kemarin.
Soal tinggi rendahnya besaran honor ini, Ribut menyebutkan memang mengikuti kondisi perekonomian suatu daerah. Dibandingkan daerah lain, honor saksi di Batam relatif lebih tinggi.
Ia pun menghitung kemungkinan total biaya dana saksi untuk 16 partai peserta Pemilu 2019 di Batam.
“Prediksi saya, dana total yang dialokasikan untuk ongkos kebutuhan para saksi ini lebih dari Rp 50 miliar,” ungkapnya.
Angka ini didapat dari perkalian jumlah saksi, parpol, jumlah TPS, dan asumsi honor saksi per orang. Batam memiliki 2.967 TPS. Jika satu partai menyiapkan satu saksi di satu TPS, dengan honor Rp 300 ribu per saksi, dan dikalikan 16 parpol perserta pemilu, maka total anggarannya mencapai Rp 14,24 miliar. Jika satu partai menempatkan dua skasi per TPS, maka estimasi anggarannya menjadi dua kali lipatnya.
“Belum lagi saksi pribadi caleg. Maka untuk Batam saja saya perkirakan biaya saksi sekitar Rp 50 miliar,” jelasnya.
Meski demikian, Ribut menyebutkan tak ada dasar pasti yang mengatur jumlah saksi dalam Undang-Undang Pemilu. Aturan soal saksi ini sendiri tertuang pada UU Nomor 7/2017 pasal 51 yang hanya menjelaskan pelaksanaan pemungutan suara disaksikan saksi peserta pemilu.
Namun, Ribut mengatakan, hal ini tak bisa hanya dilihat dari kalkulasi keseluruhan, namun kepentingan yang para saksi emban untuk mewakili kepentingan para peserta pemilu. Mungkin bagi para saksi, honor yang mereka dapat itu ada yang sepadan atau mungkin malah kurang.
Menurutnya, Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dan para saksi menjadi garda terdepan dalam mengawal pelaksanaan pemilu di setiap TPS. Sehingga proses perekrutannya dianggap penting, karena merekalah yang akan bertugas mengawasi dan mengantisipasi berbagai kecurangan selama proses pemilihan berlangsung di TPS masing-masing tempat mereka bertugas.
“Peran saksi ini memang sangat penting. Salah satu yang sangat perlu dilakukan agar uang yang dikeluarkan peserta pemilu dengan pekerjaan saksi ini sepadan yaitu perlunya dibekali pelatihan bagi para saksi sebelum bertugas. Berdasar UU Pemilu yang baru, pelatihan ini menjadi tugas Bawaslu,” tegas Ribut.
Dia mengungkapkan, para saksi harus tahu betul situasi dan kondisi daerah dan TPS yang akan dipantau, serta memahami secara detail aturan-aturan pemungutan suara di TPS, tahu tugas para petugas di TPS, tahu formulir-formulir, dan lain-lain. Pelatihan ini penting karena banyak permasalahan yang muncul di TPS selama ini, disebabkan karena kurangnya pengetahuan para saksi terkait teknis tugas mereka.
Selama ini, kata dia, sejumlah saksi hanya memahami bahwa tugas utama mereka adalah mengawasi dan mengawal Form C1 atau merekam proses pleno penghitungan suara. Padahal sebelum pencoblosan itu, banyak juga orang yang memilih belum tentu berhak. Sehingga Form C6 perlu juga diawasi.
“Banyak yang harus diawasi sebenarnya. Persiapan sebelum orang mencoblos itu juga harus tahu. C6 atau eKTP, atau termasuk dalam daftar pemilih tambahan tak?” ujarnya.
Sementara Komisioner Divisi Hukum KPU Provinsi Kepri, Widiyono Agung Sulityo, membenarkan hanya saksi resmi yang boleh memantau jalannya pemilu hingga ke ruang TPS. Sementara saksi bayangan atau relawan hanya bisa memantau dari jauh saja.
“Jadi saksi bayangan ini tidak perlu melapor. Tapi kalau saksi atau pengamat dari luar negeri, mereka wajib melapor ke kami,” ungkapnya.
Terkait proses pemantauan pencoblosan dan penghitungan suara, Komisioner Bawaslu Batam Mangihut Rajagukguk membenarkan akan menampatkan satu orang pengawas di setiap TPS.
Baik saksi bawaslu maupun partai, kata Mangihut, mendapatkan pelatihan dari Bawaslu. Pelatihan ini diberikan agar semua saksi paham aturan selama pencoblosan dan penghitungan suara.
“Semuanya (saksi bawaslu dan saksi partai yang mendapatkan mandat) kami berikan bimtek. Hal ini agar mereka paham aturannya, sehingga tidak melakukan pelanggaran. Baik saksi bawaslu dan partai,” tuturnya. (*)
Membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, termasuk bagi kaum difabel, menjadi salah satu program unggulan Partai Berkarya. Melalui jaringan toko grosir GORO, Partai Berkarya mewujudkan kepedulian kepada kaum difabel dengan memberi mereka kesempatan untuk bekerja.
batampos.co.id – Rencana pembangunan Jembatan Batam – Bintan mendapat tanggapan positif dari asosiasi pengusaha. Jembatan tersebut dianggap dapat mengangkat standar ekonomi masyarakat Kepri.
