batampos.co.id – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepri turut mengawasi proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengatakan hal ini dirasa perlu guna mencegah terjadinya maladministrasi dalam proses penerimaan CPNS.

”Kita tetap melakukan pengawasan CPNS di Provinsi Kepri dalam rangka mendukung penyelenggaran penerimaan CPNS yang objektif, akuntabel, dan transparan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Lagat, Minggu (28/10).

Adapun proses pengawasan dilakukan mulai dari tahap pendafataran, pelaksanaan ujian hingga pengumuman hasil seleksi. Pihaknya juga perlu memastikan unit-unit pengawasan internal di setiap instansi pelaksana penerimaan CPNS bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Ombudsman juga akan mengawasi layanan unit pengaduan internal dalam merespons setiap keluhan atau aduan yang disampaikan, kemudahan peserta CPNS dalam menyampaikan pertanyaan atau keluhan mereka, serta pelayanan terhadap peserta penyandang disabilitas agar hak warga negara yang ingin mengabdi pada negara bisa terlayani dengan baik.

”Kita juga berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelasnya. (rng)

Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemko Batam benar-benar tidak mudah. Hari kedua pelaksanaan seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS diikuti 234 peserta. Namun, tidak sampai 10 persen peserta yang berhasil melampau skor yang telah ditentukan. Sementera 16 peserta tidak datang untuk mengikuti ujian.

”Dari 234 peserta yang ikut hanya 10 orang yang passing grade,” kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Batam, Syahir, Sabtu (27/10).

Selama dua hari pelaksanaan, total peserta yang akan lanjut ke tahap seleksi kompetensi bidang (SKD) sebanyak 17 orang. Ia mengungkapkan, ber­dasarkan pengakuan peserta, terbatasnya waktu pengerjaan membuat peserta tidak bisa menyelesaikan soal dengan sempurna.

”Mereka bilang tak cukup waktu, jadi tak semua soal terselesaikan,” sebutnya.

Syahir menjelaskan masing-masing peserta sudah mengetahui batasan skor yang dinya-takan lolos ke seleksi berikutnya. Selain itu panitia juga sudah memberikan pengarahan kepada peserta mengenai hal tersebut.

”Mereka sudah pada tahu. Jadi, saat skornya sudah tampil mere-ka tahu apakah lanjut atau tidak,” ujarnya.

Ia menyebutkan batasan skor untuk tes kewarganegaraan 75, intelejensi umum 80 dan karak-teristik pribadi 143. Mereka yang tidak mencapai skor tersebut otomatis gagal.

Salah seorang peserta, Firmansyah, yang baru saja menyelesaikan tes CAT mengaku memang waktu menjadi kendala. Selain itu ia belum terbiasa dengan sistem tes.

”Baru pertama kali ikut tes. Jadi gagal karena ada banyak soal yang tidak bisa diselesaikan. Sudah banyak lupa dan yang dipelajari tidak banyak yang ditampilkan soalnya,” beber pria lulusan Universitas Negeri Padang (UNP) ini.

Sementara itu, persoalan amburadulnya ujian CPNS baru di sejumlah daerah ternyata dipicu oleh kinerja vendor yang ditunjuk Badan Kepegawaian Negara (BKN). Di sejumlah lokasi, perangkat komputer baru dipasang vendor sehari sebelum ujian berlangsung. Tak pelak ketika hari H ujian, komputer beserta jaringannya belum siap.

Pelaksanaan lelang penga-daan sarana dan prasarana komputer untuk ujian seleksi kompetensi dasar (SKD) oleh BKN berlangsung kilat. Pengumuman tender cepat bernilai Rp 324,5 miliar yang terbagi dalam empat paket dilansir pada 21 Oktober. Kemudian pada 22 Oktober pemenangnya diumumkan.

Di antara kasus penundaan yang terjadi adalah untuk seleksi SKD pelamar Pemkot Banda Aceh. Sejatinya ujian digelar Jumat (27/10). Tetapi akhirnya ditunda sampai batas waktu belum ditentukan.

Informasi dari panitia setempat penundaan tersebut dipicu keterlambatan vendor dalam menyediakan perangkat komputer. Vendor kedapatan baru memasang perangkat komputer Kamis (26/10) sore.

Meskipun sudah mengebut memasang komputer hingga Jumat dini hari, tetapi pada pagi harinya belum bisa digunakan. Untuk mengakomodasi kebutuhan seluruh pelamar yang ujian di Aceh, dibutuhkan sekitar 2.000 unit komputer.

Di Jogjakarta, ujian ditunda dengan waktu pelaksanaan yang tidak lazim. Salah satu sesi ujian untuk pelamar Kementerian Hukum dan HAM di Jogjakarta digelar Sabtu (27/10) pada pukul 00.00–01.30 WIB. Kemudian sesi berikutnya berlangsung pada 02.00–03.30 dan sesi terakhir pada pukul 04.00–05.30.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan masih mengecek kasus ujian dengan waktu pelaksanaan tidak lazim di Jogjakarta tersebut. Sebab selama ini penundaan ujian memang terjadi. Tetapi pelaksanaannya tidak sampai digelar pada malam hingga dini hari. Secara teknis yang mengatur penjadwalan ulang adalah instansi masing-masing.

Terkait dengan vendor yang mepet memasang komputer sehingga mengganggu jadwal ujian, Ridwan mengatakan BKN melihat isi kontrak terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan vendor tersebut mendapatkan teguran atau bahkan sanksi dari BKN.

Ridwan menjelaskan penyediaan logistik berupa perangkat komputer merupakan tanggung jawab vendor. Di beberapa titik, ada komputer yang juga dipasang mepet dengan pelaksanaan ujian. ”Di tempat lain juga begitu dan bisa digunakan,” tuturnya, Sabtu (27/10). Ridwan juga mengakui bahwa tender berkategori tender cepat dan kontrak diteken pada 22 Oktober lalu.

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) juga menerima laporan persoalan dalam tes CPNS. Salah satu laporan ada peserta tes CPNS yang kesulitan untuk mencetak kartu ujian CAT.

Padahal, dia sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi. Memang sebelumnya dia dinyatakan tidak lulus, tapi setelah ada perbaikan di masa sanggah pelamar itu dinyatakan lulus.

”Masalahnya peserta itu tak bisa mencetak kartu ujian karena sistem yang sudah dikunci. Itu ada orang Lampung, di Padang juga ada. Di Jawa Tengah dan Madiun juga. Sore ini (kemarin, red) kami dapat update laporan sudah ada yang bisa,” kata Ketua tim ORI untuk penanganan CPNS 2018 Dominikus Dalu, Sabtu (27/10).

Yang lebih parah, ada gangguan server yang berdampak pada banyak peserta. Domi menuturkan kejadian itu se-perti di Jawa Tengah dan Lampung. Ujian CAT akhirnya ditunda. ”Yang di Jawa Tengah ditunda sampai 28 Oktober. Nah, yang Lampung itu, sampai hari ini (kemarin, red) belum jelas akan diadakan lagi kapan,” jelas dia.

Sore kemarin, ORI menerima laporan ujian CAT untuk Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Jogjakarta bahkan diselenggarakan hingga subuh. Sesi II dimulai pukul 16.00, berlanjut terus ke sesi III dan terakhir sesi VIII dimulai pukul 04.00 hingg pukul 05.30.

Pemberitahuan itu disampaikan lewat selembar kertas yang diberi stempel basah Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Jogjakarta. Tertulis, 27 Oktober 2018.

”Cuma lihat jadwal di Yogya masa tes sampe dini hari ini tidak benar. Ya kelihatan sa-ngat tidak profesional,” ujar dia.

Domi mendapatkan gambar jadwal ujian itu dari perwakilan ORI di Jogjakarta. Salah satu masalah yang membuat ujian digeser hingga malam karena ujian CAT mulai pagi belum bisa dilaksanakan. Sehingga digeser hingga malam. ”Karena pagi belum siap jadi digeser sampai malam. Subuh. Prihatin,” ungkap dia.

Selain itu, ORI juga mendapatkan laporan bahwa ada persoalan teknis terkait laptop yang dipergunakan untuk ujian. Informasi yang dia terima, semestinya ada 450 laptop yang dikirim dari Jakarta. Tapi yang terkirim hanay 240 unit.

”Info BKN, truk yang bawa laptop tidak bisa dilacak, sopir dan kernet gak bisa ditelepon. Ini agak aneh,” jelas dia menirukan laporan dari perwakilan ORI Jogjakarta.

Tentu kesalahan itu sangat merugikan peserta. Bayangkan saja mereka jauh-jauh datang ke lokasi ujian. Bahkan, ada yang berasal dari luar kota dan tentu membutuhkan ongkos untuk transportasi yang tidak sedikit. ORI menganggap bahwa persoalan itu sangat berpotensi pada tindakan maladminitrasi oleh panitia CPNS.

”Server-nya itu rupanya tidak dipersiapkan dengan baik oleh panitia di daerah di pusat ya. Koordinasi kurang. Ini betul-betul disayangkan. Padahal sudah wanti-wanti,” ungkap dia. Ada rencana dari ORI untuk memanggil panitia tes CPNS untuk membahas masalah itu pada Rabu (31/10). Instansi yang akan dipanggil mulai dari BKN, BPKP, dan Kemenristekdikti.

”Semua panggil untuk supaya ada kejelasan pelaksanaan. Semrawut gini,” tegas Domi.(wan/jun/jpg)