Sejumlah wisatawan berkunjung ke Area Welcome to Batam untuk berfoto. F Cecep Mulyana
batampos.co.id – Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Batam yang biasanya stagnan di angka 1,5 juta kini mulai bergerak keatas sejak November kemarin.
Berdasarkan data yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) Kepri, jumlah kunjungan wisman ke Batam hingga November 2018 sudah mencapai angka 1.654.091 wisman.
Kepala Bidang Statistik Distribusi, Rahmad Iswanto mengatakan jumlah ini jauh meningkat dibanding periode yang sama pada tahun 2017, yakni sebesar 1.367.370 wisman.
“Secara kumulatif, jumlah wisman di Kepri mencapai 2.316.143 kunjungan hingga November. Jauh meningkat dibanding periode yang sama di tahun 2017 sebesar 1.873.511 wisman,” ucapnya, Senin (7/1).
Batam menymbang 71,42 persen jumlah wisman secara keseluruhan. Sumbangan besar ini karena Batam merupakan pintu masuk pertama menuju seluruh tempat wisata yang ada di Kepri.
Sedangkan negara asal wisman terbanyak ke Kepri masih didominasi oleh Singapura, Malaysia dan Tiongkok.
Wisman Singapura ke Kepri hingga November tercatat 1.121.923 orang dari 931.874 pada tahun 2017. Kemudian Malaysia dengan wisman sebanyak 273.373 wisman atau meningkat dari 232.190 pada tahun 2017.
Dan terakhir, wisman asal Tiongkok sebanyak 23.866 wisman atau meningkat pesat dari tahun 2017 yang sebanyak 145.224 wisman.
Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Buralimar mengatakan peningkatan kunjungan ini karena posisi Kepri, khususnya Batam yang berdekatan dengan negara tetangga. Serta beragam atraksi wisata yang ditawarkan.
“Wisata tersebut mulai dari wisata belanja, kuliner hingga budaya,” katanya.
Untuk semakin menarik minat wisatawan asing, Kepri sudah mempersiapkan ratusan even yang merupakan kerjasama antara pemerintah, industri dan asosiasi.
“Yang baru kami catat dan terdaftar 46 event. 1 di antaranya Bintan Triatlon masuk top 10 event dan 5 masuk top 100 event Wonderful indonesia,” jelasnya.
Adapun event-even tersebut, Festival Pulau Penyengat, Festival Bahari Kepri, Batam International Culture Carnival (BICC), Tour de Bintan hingga IronMan 70.3 Bintan.
Serta ada juga even pariwisata lainnya yang masuk Cross Border Event di Kepri, seperti Bajafash, Sail Natuna hingga Festival Layang-layang Internasional. Ia yakin target 4 juta wisman pada 2019 akan tercapai.(leo)
batampos.co.id – Hingga awal tahun 2019, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam belum menerima blanko untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah diminta ke pemerintah pusat pada Desember 2018 lalu.
Kepala Bidang Informasi dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Batam Muhammad Teddy Nuh menjelaskan, hingga awal tahun ini persediaan blangko e-KTP di Kantor Disdukcapil Batam sangat menipis.
”Saat ini kita memang butuh 40 ribu lebih blangko untuk mencetak KTP yang diajukan pemohon,” kata Teddy, Senin (7/1/2019).
Ia menjelaskan, sebelum blangko tersebut diterima Disdukcapil, untuk sementara waktu masyarakat bisa menggunakan surat keterangan bukti perekaman untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan imigrasi, BPJS, perbankan, dan lainnya.
”Itu fungsinya sama yang menerangkan bahwa masya-rakat telah melakukan perekaman dan terdaftar di data kependudukan,” katanya.
Meski demikian, ia mengimbau kepada pemangku kepentingan, instansi pemerintah, agar dapat menerima surat keterangan tersebut jika ada masyarakat yang menunjukkan surat keterangan itu untuk mengurus berbagai keperluan.
”Jangan khawatir ini sudah kita beritahukan kepada instansi dan surat keterangan itu berfungsi layaknya KTP elektronik,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Teddy menjelaskan, ketika blangko yang diminta ke pusat sudah datang, maka blangko tersebut akan dibagi peruntukannya tidak hanya untuk pencetakan e-KTP pemula.
”Sebab sudah banyak warga yang mengantre untuk perubahan data KTP atau perbaikan, nah kita juga prioritaskan untuk itu,” katanya.
Saat ini, bagi masyarakat yang ingin melakukan perubahan data atau perbaikan KTP rusak, diminta datang ke kecamatan.
”Itu sudah bisa dilakukan dan ketika KTP belum bisa dicetak maka minta kepada petugas agar dibuatkan surat keterangan, ini akan digunakan sampai kondisi blangko kembali normal,” tutupnya. (cr2)
batampos.co.id – Puluhan rambut siswa SMP Negeri 6 Batam dipangkas di halaman sekolah itu, pagi kemarin. Rambut mereka terpaksa dipangkas karena dinilai tidak sesuai aturan sekolah. Rifki, siswa kelas 7 terlihat pasrah saat rambutnya dipangkas Herlina, guru SMP Negeri 6. Rambutnya yang sedikit bergelombang itu habis terpangkas dengan alat cukur listrik.
”Pasrah saja, soalnya panjang kata bu guru,” imbuh Rifki.
Sementara itu, Herlina me-ngatakan ada sekitar 50 siswa yang masuk dalam daftar rambut panjang. Nama para siswa dipanggil satu per satu untuk mendapat giliran pangkas.
”Ada 50 siswa. Paling banyak anak kelas 9. Mungkin karena merasa senior, jadi rambut dipanjangin,” terangnya.
Menurut dia, sebelum dipangkas dirinya sudah mewanti-wanti siswa yang rambutnya panjang agar segera dipotong. Sesuai aturan panjang rambut berukuran 3-2-1 (dari atas ke bawah).
”Bagian atas 3 cm, tengah 2 cm dan bawah 1 cm. Lebih dari itu harus dipotong. Saya sudah bilang dari lima hari lalu, namun tak juga dipotong,” tegas Herlina yang sudah sejak 2004 memangkas rambut siswa.
Dilanjutkan Herlina, tujuan memangkas rambut para siswa agar bisa terlihat rapi dan seragam. Para siswa pun tak melawan jika rambut mereka dipangkas karena sadar jika melanggar aturan.
”Kami pangkas tidak asal, dibikin rapi dan seragam. Jadi orang tua mereka turut senang,” pungkas Herlina. (she)
Ratusan calon PNS pemko Batam yang telah lulus seleksi saat mengisi absensi sebelum mengikuti pengarahan dari Badan Kepegawaian Daerah Pemko Batam di kantor Walikota Batam, Senin (7/1/2019). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM) Kota Batam mengumpulkan 353 peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018 yang bakal mengabdi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, di Aula Embung Fatimah Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, Senin (7/1/2019) pagi.
”Ke-353 CPNS dikumpulkan guna memberikan pengarahan dan mengisi beberapa formulir,” kata Sekretaris BKP-SDM, Hasna, ketika dikonfirmasi, Senin (7/1/2019).
Pengarahan disampaikan langsung Kepala BKP-SDM Kota Batam, M Sahir. Menurut Sahir, tahapan pemberkasan menjadi tolok ukur kedispilinan para CPNS. Maka ia berharap para CPNS dapat mematuhi arahan yang ada.
”Kalau masuk birokrasi, harus loyal,” tegasnya.
Ia juga berpesan pentingnya para CPNS mengenal unsur pimpinan di Pemko Batam dari Wali Kota Batam Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Amsakar Achmad, dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin.
”Pernah Pak Wali turun ke sekolah, guru ada yang tak kenal wali kota. Ini bagaimana,” imbuhnya.
Ketika di wawancara, Sahir memaparkan pemberkasan ini dilakukan setelah ada permintaan dari Kemen PAN-RB. Sejatinya, sebelumnya ia pernah mengatakan pemberkasan tidak perlu lagi, cukup memakai berkas saat seleksi.
”Menpan inginkan tetap ada pemberkasan,” kata dia lagi.
Dikatakannya, para CPNS harus dipersiapkan kembali berkas seperti surat ketera-ngan kesehatan, pernyataan tidak pernah dipidana, juga tidak pernah sebagai pengguna narkoba. Total keselurahan ada 13 berkas.
Sahir mengingatkan, jika salah satu persyaratan tersebut tidak terpenuhi atau dilanggar dipastikan akan mempengaruhi statusnya sebagai CPNS.
”Iya (bisa gugur), misalkan dia menggunakan narkoba. Itu semua keputusan ada di Menpan,” jelasnya.
Sejatinya, semua proses sudah dilakukan dan para CPNS dinyatakan memenuhi syarat. Namun bukan tidak mungkin pemberkasan kembali ini akan mempunyai hasil lain.
”Mana tahu malam tahu baru mereka pakai (narkoba),” tambah dia.
Menurut dia, tes kesehatan akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah. Seluruh berkas paling lama dikumpulkan 21 Januari 2018.
Ratusan calon PNS pemko Batam yang telah lulus seleksi saat mengikuti pengarahan dari Badan Kepegawaian Daerah Pemko Batam dikantor Walikota Batam, Senin (7/1/2019). F Cecep Mulyana/Batam Pos
”Rencana mulai mereka bekerja pekan ketiga Februari,” pungkasnya.
Tunggu Aturan Teknis
Sementara itu, Pemko Batam juga masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat terkait implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sekda Kota Batam Jefridin mengatakan, kuota PPPK di Kota Batam belum diketahui karena masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Namun demikian, secara umum kebutuhan tenaga PPPK di lingkungan Pemko Batam terbilang cukup banyak. Demikian dengan kebutuhan CPNS di Kota Batam hingga 2021 sebanyak 2 ribuan orang.
”PP-nya sudah keluar. Tapi secara teknis untuk Batam belum,” kata Jefridin di DPRD Batam, Senin (7/1).
Diakuinya, saat ini ada ribuan honorer di Batam de-ngan umur di atas 35 tahun. Sehingga, untuk mengganti tenaga honorer menjadi PPPK, dibutuhkan aturan teknis. ”Ada mekanisme yang akan ikuti untuk menerima PPPK. Kalau ikut mekanisme, yang sekarang (honorer) banyak terbuang. Karena tentu ada persyaratan yang harus dipenuhi,” bebernya.
Walau pemerintah pusat sudah mengeluarkan aturan lewat PP terkait penetuan kuota, namun teknis untuk Batam belum.
”Ini masih menungu. Sehingga jelas nanti bagaimana untuk penerimaannya,” kata Jefridin.
Disinggung bagaimana sistem penggajian PPPK, apakah seperti PNS atau honor daerah? Jefridin mengaku belum mendapat informasi.
”Kami belum sampai arah sana. Yang jelas aturan itu sudah ada,” tuturnya.
Ia menambahkan, kebutuhan pegawai di Batam hampir di semua bidang. Paling banyak guru dan tenaga kesehatan. Begitu juga tenaga teknis, karena banyak juga tenaga teknis Pemko yang sudah pensiun. Kebutuhan ini, lanjutnya, sudah disampaikan ke pemerintah pusat tahun lalu. Dari 2 ribuan secara keseluruhan yang diusulkan tahun lalu, selanjutnya pemerintah pusat mengeluarkan formasi Batam sebesar 363 dan diterima 353 PNS.
”Artinya kebutuhan kita masih banyak. Bayangin tahun lalu kita usulkan 2 ribuan, keluar formasi 363. Kapan kebutuhan itu bisa terpenuhi tergantung pusat. Kita hanya mengusulkan saja,” terang Jefridin.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Batam Aman mengatakan, penerimaan PPPK dibuka untuk menampung tenaga honorer yang berusia di atas 35 tahun yang tidak bisa lagi mengikuti tes CPNS. Aman mengatakan peluang ini harus dimanfaatkan oleh seluruh tenaga honorer di kota Batam. Meskipun tidak sama, namun hak dari PPPK tersebut hampir sama dengan ASN.
”Yang membedakannya hanya tidak ada pensiun saja. Pangkat dan golongan, saya pikir sama,” sebut Aman.(iza/rng)
batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menambah pemasangan alat pengawasan transaksi (transaction device monitoring) atau tapping box di sejumlah wajib pajak. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan total sebanyak 400 usaha memasang tapping box sepanjang tahun 2018.
“Hingga akhir tahun tercatat 400 tapping box yang kita pasang,” kata Raja,kemarin.
Pemasangan alat pengawasan transasksi ini bertujuan meningkatkan tranparansi, akuntabilitas dan data yang valid dari seluruh wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Bahkan, BP2RD menyebutkan akan melanjutkan pemasangan 600 tapping box di tahun 2019 ini.
“Minggu pertama di Bulan Januari kita sudah mulai jalan,” sebut Raja.
Ia berharap pemasangan alat ini bisa meningkatkan pendapatan daerah di Kota Batam. Disisi lain ia juga berharap ekonomi bisa meningkat, pariwisata membaik, secara otomatis akan menambah pendapatan daerah. “Di sejumlah hotel dan restoran yang telah kita pasang, kontribusinya sangat signifikan terhadap pajak. PAD kita akan lebih baik,” tuturnya.
Guna mengenalkan tapping box ini, pihaknya akan melakukan sosialisai yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Misalnya melalui media cetak maupun elektronik.
“Kita juga akan siapkan keterangan sertifikat bahwa tempat yang sudah terpasang tapping box sudah ada perekaman transaksi secara online. Sehingga mereka bisa langsung membacanya,” ujar Raja.
Bukan hanya itu saja, BP2RD juga akan turun ke generasi muda seperti ke sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan betapa pentingnya membayar pajak.
“Kita akan turun juga ke generasi muda, kita tunjukkan kemana pajak yang sudah dibayar itu. Misalnya pembangunan infrastruktur itu, sumbernya dari pajak yang dibayar masyarakat,” jelasnya. (rng)
batampos.co.id – Letnan Kolonel Czi Ferry Kriswar-dana resmi menjabat Ko-mandan Kodim 0318 Natuna. Mantan komandan Batalyon Zeni Tempur 9 Divisi Infantri 1 Kostrad di Bandung itu menggantikan Letkol Inf Yusuf Rizal.
Pengenalan Dandim baru digelar dalam pisah sambut antara pemerintah daerah di Restoran Basisir Ranai, Rabu (26/12) malam.
Letkol Ferry merupakan perwira Akmil 2002. Pria yang gemar naik motor trail ini akan mengemban tugas pucuk pimpinan tertinggi di perbatasan wilayah teritorial Kodim 0318 Natuna.
Acara dihadiri Sekda Kabupaten Natuna Wan Siswandi sebagai perwakilan dari pemerintah, seluruh FKPD maupun OPD Natuna, Ketua Komisi I DPRD Natuna, serta para tokoh masyarakat Natuna.
Sebelum melepas jabatannya sebagai Dandim 0318 Natuna, Letkol Inf Yusuf Rizal dalam sambutannya mengaku kagum atas pesona keindahan alam Natuna semenjak dirinya menginjakkan kali pertama di Bumi Rantau Bertuah itu.
Tidak hanya itu, ia meng-apresiasi masyarakat Natuna yang dinilai ramah terhadap pendatang. Sebagaimana sambutan masyarakat terhadap dirinya di awal menjabat sebagai Dandim sejak 13 bulan lalu.
“Terus terang kami sangat berkesan, sejak pertama kali kami mendarat di Bandara RSA, sebelum mendarat kami melihat pemandangan dari pesawat betapa indah-nya Pulau Natuna. Begitu juga masyarakatnya yang ramah menyambut kami,” kenangnya.
Terhadap instansi lain, Yusuf menyampaikan apresiasinya atas sinergitas yang sudah dibangun, baik antara TNI-Polri, Pemerintah Natuna, maupun para ormas, dan tokoh masyarakat Natuna.
“Harus saya akui, sinergi terhadap semua instansi di Natuna cukup baik. Biarpun terkadang ada saja bawahan yang bikin ulah. Biasalah, rambut kita berbeda-beda, watak orang juga berbeda”, ujarnya.
Sementara itu, Sekda Natuna Wan Siswandi menga-takan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran Dandim 0318 Natuna yang baru Letkol Czi Ferry Kriswardama. Ia berharap sinergi sesama instansi yang telah dibangun oleh Dandim lama dapat diteruskan oleh Dandim yang baru.
”Tentunya kami Pemda Natuna menyambut baik atas kehadiran Dandim yang baru, selamat datang. Kita sama-sama sinergi dalam membangun Natuna, semoga kedepan sinergitas tetap slalu terjaga,” harapnya.
Ia juga mengucapkan terima kasih pada Letkol Inf Yusuf Rizal atas kerja sama yang baik selama ini. Ia mendoakan Yusuf makin sukses di tempat baru.
Dandim 0318 Natuna Letkol Czi Ferry Kriswardana me-ngatakan, saat ini belum berbuat apa-apa terhadap pembangunan daerah Natuna. Namun, dirinya tetap berusaha menjaga solidaritas di setiap instansi, menjaga dan mengamankan daerah perbatasan Natuna sebagiamana yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Natuna. (arn)
Wadireskrimum Polda Kepri AKBP Ari Darmanato bersama anggota melakukan kembali olah tempat Kejadian Perkara (TKP) penemuan mayat Chintya (inzet) di kaki bukit Hotel Vista, kamis (13/9/2018). Olah TKP tersebut dalam upaya penguatan fakta untuk mempertegas alibi polisi terhadap terduga pelaku pembunuhan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Polda Kepri akhirnya menemukan saksi kunci dari pembunuhan Try Chintya Prasetya. Saksi kunci ini melihat beberapa menit sebelum peristiwa pembunuhan terhadap gadis cantik itu yang ditemukan tewas selokan depan Hotel Vista, 8 Agustus 2015.
Untuk mengungkapkan kasus ini, polisi akan mendatangkan ahli sketsa yang bisa mengambarkan ciri-ciri pelaku.
“Kemungkinan Minggu depan, kami datangkan ahli sketsanya,” kata Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri, AKBP Ari Dharmanto, Senin (7/1/2019).
Ia mengatakan dengan adanya saksi yang melihat beberapa menit sebelum pembunuhan ini, sangat membantu penyelidikan kasus tersebut. Selain melakukan penyelidikan secara manual. Polisi juga melakukan dengan menggunakan bantuan pakar Informasi dan Teknologi (IT) Mabes Polri.
“Kami sudah melakukan maping dan profilling. Dan ada beberapa nomor ponsel yang muncul, dan ini sedang kami dalami,” ungkapnya.
Kasus pembunuhan Try Chintya Prasetya ini mengemparkan masyarakat Kota Batam. Karena dalam beberapa minggu sebelumnya dan sesudahnya ditemukan beberapa mayat perempuan-perempuan muda.
Mayat Try Chintya ditemukan 8 Agustus 2015. Dari hasil otopsi, perempuan yang baru menikah itu meninggal akibat tusukan di beberapa bagian tubuhnya. Puluhan saksi telah diperiksa polisi. Namun, sejak penemuan mayat itu hingga kini tidak ada titik terang atas kasus ini. (ska)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Batam mulai mendata dan menyurvei lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang akan digunakan 17 April 2019 mendatang. Komisioner KPU Batam Sudarmadi mengatakan mendekati waktu pemilihan yang semakin dekat, berbagai persiapan terus dilakukan KPU, termasuk mencari lokasi TPS.
Saat ini tim sudah turun untuk mensurvei lokasi pendirian TPS dan persiapan sudah berjalan minggu ini. Penempatan titik TPS nanti akan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih.
“Tim sudah mulai turun, ada beberapa lokasi yang sudah bisa dijadikan lokasi pemungutan suara,” kata dia, Senin (7/1/2019).
Selain itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan perangkat RT/RW terkait pendirian TPS nantinya. Ia menyebutkan untuk Batam sendiri akan ada 2.957 tempat pemungutan suara yang akan digunakan pemilih.
“Nanti perangkat RT/RW juga bisa dilibatkan demi memperlancar pemilihan umum. Asalkan mereka tidak terhubung dengan partai politik dan netral boleh dilibatkan,” lanjutnya.
Sudarmadi menyebutkan untuk lokasi TPS nanti bisa menggunakan fasilitas umum atau fasum di permukiman dan beberapa lokasi yang dekat dengan pemilih.
“Nanti kan satu TPS itu digunakan lebih dari satu RT jadi nanti kami pasang di lokasi yang mudah dijangkau pemilih,” sebutnya.
Hingga saat ini belum ada laporan yang diterima terkait adanya penolakan pendirian TPS di permukiman warga. Menurutnya jika lahan yang digunakan itu fasum dan ada yang menolak, bearti mereka menghalangi proses pemilu ini.
“Sejauh ini responnya masih bagus. Selagi itu tanah negara saya rasa tak ada masalah,” imbuhnya.
Ia menambahkan untuk pendirian TPS nanti juga ada anggaran yang diberikan oleh KPU.
“Besarnya saya belum tahu. Karena itu kan dari pusat. Kami tinggal tunggu saja. Paling dekat waktu pemilihan baru ada informasinya,” ungkap Sudarmadi.
Saat pemilihan berlangsung satu TPS akan ditempatkan lima kotak suara yang akan digunakan warga untuk menggunakan hak pilihnya. (yui)
Suasana berlangsungnya sidang Paripurna ke-11 pembukaan masa persidangan III Tahun 2018-2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1). Rapat Paripurna tersebut beragendakan pembacaan pidato pembukaan masa persidangan oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo. foto: F. HENDRA EKA/JAWA POS
batampos.co.id – DPR mengawali kinerja 2019 dengan pembukaan masa sidang lanjutan 2018-2019. Meski bertajuk tahun baru, kebiasaan para anggota dewan tidak hadir dalam sidang paripurna pertama masih berulang. Lebih banyak anggota dewan yang absen dibanding yang hadir dalam ruang paripurna, Senin (7/1/2019).
Berdasar daftar hadir yang dibacakan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, 250 anggota dewan hadir, 48 anggota menyampaikan izin, dan sisanya tanpa alasan. Dalam arti lain, dengan total 560 anggota dewan, terdapat 310 anggota yang tidak terlihat di paripurna pembukaan masa sidang.
Jika kehadirannya diperinci, 43 dari 109 anggota FPDIP, 40 dari 91 anggota FPG, 31 dari 73 Fraksi Gerindra, 25 dari 61 FPD, dan 22 dari 48 anggota FPAN. Selanjutnya, 18 dari 47 anggota FPKB, 27 dari 40 anggota FPKS, 21 dari 39 anggota FPPP, 15 dari 36 anggota Fraksi Nasdem, dan 8 dari 16 anggota Fraksi Hanura.
Ketua DPR Bambang Soesatyo dalam pidato pembukaan masa sidang mengingatkan target penuntasan legislasi DPR. Saat ini terdapat 33 RUU yang sudah masuk pembahasan tingkat I antara DPR dan pemerintah.
’’Dari 33 RUU itu, kami targetkan 5 RUU bisa disahkan menjadi UU,’’ katanya.
Bamsoet berharap lima RUU yang bisa disahkan adalah RUU Perkoperasian, Revisi UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, RUU Kebidanan, serta terakhir RUU Ekonomi Kreatif.
’’Pimpinan dewan mengharapkan komitmen dan kerja keras dari seluruh pimpinan serta anggota alat kelengkapan dewan bersama pemerintah menyelesaikan RUU,’’ katanya.
Bamsoet juga mengingatkan bahwa kinerja dewan yang paling banyak disorot rakyat adalah bidang legislasi. Pimpinan dewan sendiri akan selalu mencari solusi jika dalam pembahasan RUU terdapat hambatan dan kendala, baik yang datang dari anggota, fraksi-fraksi, maupun pemerintah. Selain itu, akan mengawal dengan saksama setiap pembahasan RUU agar kualitasnya tetap terjaga meski dikejar target penyelesaian.(bay/c15/fat)
batampos.co.id – Kasus prostitusi yang melibatkan artis papan atas terus bergulir. Masih ada 100 model dan 45 artis lainnya yang terlibat dalam jejaring prostitusi via daring ini. Selain Endang Suhartini dan Tantri, polisi juga mengejar dua mucikari yang saat ini masih belum diketahui lokasinya.
Hampir sama seperti Endang dan Tantri, kedua mucikari ini memiliki tugas yang hampir sama. Yakni, menjalin komunikasi antara pria hidung belang dan melakukan transaksi. Keduanya juga berasal dari Jakarta. Sampai saat ini, keberadaan mereka masih tidak diketahui oleh polisi.
Salah satu anggota Ditreskrimsus Polda Jatim menjelaskan, bagaimana keduanya luput dari penangkapan polisi. Ketika dihubungi oleh Tantri via media sosial, handphone kedua perempuan yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) polisi itu tidak aktif.
Sehingga pesan yang dikirim pun tidak masuk ke handphone kedua pelaku lainnya. Alhasil, keberadaan mereka pun tidak bisa diketahui.
”Jadi, kedua DPO ini masih kolega dengan tersangka yang kami tangkap, tapi kemung-kinan masih di Jakarta saat ini,” jelas polisi yang enggan disebutkan namanya tersebut.
Keempat mucikari ini menjajakan perempuan-perempuan mereka melalui buah bibir.
Masing-masing dari mereka memiliki koneksi dengan para pelanggan. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga menggunakan jasa makelar untuk mencarikan pelanggan. Promosi dilakukan secara eksklusif. Sehingga, hanya beberapa orang saja yang memiliki katalog perempuan yang dijual oleh Endang dan Tantri.
”Tidak ada grupnya, mereka cuma memberi tahu antar kenalan saja. Jadi, antarmulut ke mulut,” lanjut polisi tersebut.
Senin (7/1) kemarin, Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan juga memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Vanessa Angel dan Avriellia Shaqqila bukanlah satu-satunya artis yang terlibat dalam prostitusi via daring ini. Masih ada 100 model majalah dewasa dan 45 artis lainnya yang terlibat.
Daftar tersebut, saat ini sudah berada di genggaman polisi. Rencananya, mereka akan memanggil satu per satu seluruh korban, untuk dimintai keterangan.
”Ke-100 model ini berasal dari majalah Popular dan FHM. Tapi keterangan dari dua korban ini saja sebenarnya sudah cukup untuk memenjarakan kedua tersangka,” ucapnya.
ilustrasi
Luki juga membenarkan, bahwa transaksi selama ini dilakukan melalui daring (dalam jaringan). Baik proses promosi ke para pria hidung belang, hingga melakukan transaksi. Karena mereka memiliki ketentuan untuk membayar 30 persen uang di awal. Tarif yang dikenakan oleh Endang dan Tantri memang cukup fantastis. Mulai dari Rp 25 juta hingga Rp 100 juta untuk sekali kencan.
”Bedanya soal ketenaran, semakin terkenal semakin mahal pula tarifnya,” kata jenderal dengan dua bintang di pundak tersebut.
Tarif tersebut merupakan tarif bersih yang diberikan. Jadi pelanggan tidak perlu pusing, untuk mencari tempat. Sebab Endang dan Tantri akan menentukan, di mana mereka akan berkencan. Dalam kasus Vanessa dan Avriella ini kedua mucikari memilih hotel di Surabaya barat sebagai lokasinya.
Vanessa melayani tamunya di kamar 2721, sedangkan Avriella di kamar 2720.
”Pelanggannya bebas mau menentukan kencan di mana di seluruh Indonesia, bahkan kalau mau ke luar negeri ya bisa,” tutur Luki.
Ada berbagai alasan yang mendasarinya. Pelanggannya biasanya berasal dari pengusaha-pengusaha yang tersebar di Indonesia. Demi keamanan, mereka biasanya meminta Endang dan Tantri untuk menyediakan jasanya di luar negeri. Berbagai tempat pernah menjadi jujugan mereka. Seperti Singapura dan Hongkong. Tarif yang ditetapkan pun menyesuaikan ketenaran model atau artis dan fasilitas untuk bercinta.
Dari penangkapan Endang dan Tantri, berbagai barang bukti telah disita polisi. Meliputi handphone milik masing-masing korban dan tersangka. Juga beberapa alat yang digunakan selama melakukan hubungan intim oleh Vanessa. Seperti sprei warna putih, kotak alat kontrasepsi, kacamata merek Tom Ford warna cokelat, dan satu celana dalam berwarna ungu.
Menurut Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Harissandi, dari transaksi Rp 80 juta yang dilakukan Vanessa tidak akan mendapatkan semuanya. Dia hanya dijanjikan Rp 35 juta saja. Sisanya, akan masuk ke kantung Endang yang bertindak sebagai perantara. Uang Rp 45 juta itu akan dibagi dengan Tantri dan digunakan untuk membayar fasilitas berkencan.
”Ketika kami tangkap pihak pembeli jasa ini kan baru transfer 30 persen, jadi belum dibayar semua. Uang itu kini juga kami sita,” jelasnya.
Harissandi juga belum bisa menentukan penghasilan para mucikari ini dalam sebulan. Sebab, pesanan yang masuk kadang tak tentu. Pernah dalam seminggu mereka tidak mendapatkan pesanan sama sekali. Meskipun dalam beberapa kesempatan mereka juga kebanjiran order.
Perwira dengan dua melati di pundak itu menjelaskan siapa pria hidung belang yang memesan artis dari Endang dan Tantri. Dia merupakan seorang pria berumur 45 tahun bernama Rudi Hastanto alias Rian. Setidaknya, nama itulah yang sering dipakai untuk menyapanya. Rian merupakan pengusaha keturunan Tionghoa yang berdomisili di Jakarta.
”Salah satu usahanya berada di Lumajang,” tegas Harissandi.
Kepada polisi Rian mengaku baru pertama kali memesan artis untuk berkencan. ”Dia pilih di Surabaya karena kan yang paling deket, daripada ke Jakarta kan?” kata Harissandi.(bin/fid)
