batampos.co.id – Rpp, remaja 17 tahun di Sagulung harus berurusan dengan polisi. Ia dibekuk polisi karena kedapatan memalak dengan mengancam korbannya menggunakan celurit.
Meski masih remaja, aksi Rpp tergolong sadis. Dalam beraksi, dia selalu menyasar korban yang masih remaja serta sepasang kekasih yang nongkrong di lapangan kosong ataupun taman.
Rpp tak hanya mengancam, ia juga tak segan melukai apabila korbannya melawan atau tak mau menyerahkan barang berharga yang dimintanya.
Aksinya sudah berjalan sejak 2017. Lokasi yang kerap disasar dalam menjalankan aksinya adalah tanah lapang samping kompleks Sentosa Perdana (SP) Plaza Mall dan taman depan Tunas Regency, Tanjunguncang.
”Sudah tak terhitung lagi korban yang saya palak. Hasil memalak sejak 2017 sudah banyak sampai saya tak hafal,” akunya di Mapolsek Sagulung, Kamis (31/1) siang.
Aksi Rpp sendiri diketahui saat jajaran Polsek Sagulung berpatroli di wilayah Dapur 12 Sagulung, Selasa (9/1/2019) malam.
Dalam patroli malam tersebut, polisi juga mengamankan lima remaja yang diduga sebagai kelompok pemotor yang kerap berbuat onar di Dapur 12.
”Awalnya kelima remaja yang kami amankan ini kami mintai keterangan. Hasil penyelidikan, salah satunya yakni Rpp meru-pakan pelaku curas dan sudah banyak makan korban.
Dialah yang diresahkan warga Sagulung selama ini. Pelaku curas yang selalu mengancam korbannya menggunakan sajam celurit,” terang Kapolsek Sagulung AKP Dwihatmoko.
Dalam beraksi, Rpp ternyata tak sendirian. Ada dua rekannya lagi yang juga beraksi bersamanya yang saat ini sedang diburu polisi. (eja)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi memutasi dan melantik 371 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, di Aula Kantor Wali Kota Batam, Kamis (31/1) pagi. Kepada ratusan pejabat baru tersebut, Rudi mengingatkan agar tidak memanfaatkan jabatannya menjadi calo hingga melakukan pungutan liar (pungli).
Di antara pejabat yang dimutasi dan dilantik kemarin, yakni dua camat dan delapan lurah. Adalah Yudi Admajianto yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian (Kabag) Humas Pemko Batam, dimutasi sebagai Camat Belakangpadang mengganti Asraf Ali yang diangkat menjadi Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan. Sedangkan posisi Kabag Humas ditempati Efriyus yang semula menjabat Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD).
“Jika ada jabatannya yang turun, coba introspeksi diri. Saya juga tak tahu kenapa demikian (turun, red). Kita sebenarnya tak ada yang tak mampu, tapi perangai, prinsip, dan karakter membuat kita tak mampu,” sebut Rudi.
Sembari berintrospeksi diri, Rudi minta ada perbaikan sikap agar bisa kembali mendapat kepercayaan sesuai dengan kemampuan bersangkutan.
“Kalau masih saja ada (belum berubah, red) berarti tidak mau mengubah perangai dan karakternya,” terangnya.
Rudi mengatakan Pemko Batam mendapat pengakuan dari pemerintah pusat karena dapat melaksanakan pelayanan dengan baik.
“Kami tak butuh yang pintar banyak, biasa saja tugas bisa kita lakukan. Balik lagi, kalau punya karakter, niat hati ikhlas, tugas, dan keinginan akan tercapai,” tuturnya.
Akan tetapi, sambungnya, semuanya akan tercapai jika dalam pikiran pegawai sebagai pelayan masyarakat tidak memikirkan keuntungan lain di luar haknya sebagai pegawai. Untuk itu, ia meminta pegawai jangan sampai ada yang menjadi calo hingga melakukan pungutan yang bertentangan dengan aturan dalam menjalankan layanan.
“Apalagi menjual nama pimpinan, saya, wakil maupun Sekda. Tidak hanya duit tapi dalam semua hal,” tegasnya.
Menurutnya, selama empat bulan belakangan pihaknya intens memberikan imbauan agar tidak ada lagi pungutan apapun kecuali pungutan yang resmi, seperti pajak dan retribusi.
“Maka bapak ibu yang baru menjabat saya perintahkan kembali, tidak ada alasan bapak ibu tidak bisa melaksanakan. Dari perizinan tingkat rendah sampai tinggi, dari tingkat kelurahan sampai kepala dinas. Tak ada alasan lagi tak tahu. Tanamkan dalam diri bahwa kita mampu laksanakan itu. Kalau tak sesuai aturan jangan lakukan, baik administrasi ataupun pungutan lain,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan total ada 371 orang yang dilantik pagi kemarin. Terdiri atas jabatan administrator 70 orang, pengawas 230 orang, pengawas sekolah tujuh orang, fungsional Satpol PP 60 orang, fungsional P2OPD dua orang, dokter utama satu orang, dan pustakawan satu orang.
“Kalau dirinci yang kepala, kabag empat orang, camat dua orang, sekcam (sekretaris camat) empat orang, lurah delapan orang, seklur (sekretaris lurah) 13 orang, dan kepsek (kepala sekolah) tujuh orang,” sebutnya.
Amsakar mengatakan pelantikan awal tahun adalah hal yang lazim di pemerintah. Karena menurutnya memang lebih baik untuk membongkar kabinet di awal tahun. “Anggaran belum jalan, nanti akhir tahun peng-SPJ-annya (surat pertanggungjawaban) baik,” jelasnya. (iza)
batampos.co.id – Nuansa Tahun Baru Imlek 2570 sudah terasa di Batam. Dekorasi oriental mulai dipasang di beberapa tempat di Bumi Melayu ini. Sejumlah lampion mulai mengiasi beberapa sudut kota. Salah satunya di Kompleks Bumi Indah Nagoya. Ratusan lampion yang didominasi warna merah sudah menghiasi kompleks bisnis tersebut.
Menurut Sekretaris Paguyu-ban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Batam Delvina, persiapan perayaan Imlek sudah dimulai jauh-jauh hari. Meski di beberapa lokasi lampunya belum dihidupkan, namun keberadaannya menarik perhatian orang yang tengah melintas di kawasan Nagoya.
“Rencananya mau dinyalakan nanti malam (tadi malam, red),” kata Delvina, Kamis (31/1/2019).
Puncak perayaan Imlek 2570 akan digelar pada Senin (4/2) malam. Untuk menambah semarak menyambut Tahun Baru Cina ini, akan digelar beragam pertunjukan, seperti tari-tarian, nyanyian hingga pesta kembang api.
“Semoga acaranya sukses dan masyarakat Batam bisa hadir dan menyaksikan beragam pertunjukan itu,” harapnya.
Tak hanya di lokasi tersebut, lampion juga terdapat di Kompleks City Walk, Taman Nagoya Indah, depan Vihara Bumi Bakti, dan beberapa lokasi lainnya. Pemasangan lampu lampion memang sudah menjadi rutinitas setiap tahun. Keberadaan lampion selalu menyita perhatian masyarakat, banyak yang menjadikannya sebagai spot swafoto.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam Ardiwinata mengatakan keberadaan lampion bisa menarik wisatawan yang berkunjung ke Batam. Apalagi, PSMTI sendiri akan menggelar beragam pertunjukan di malam perayaan Imlek.
“Wisatawan akan tertarik untuk berkunjung ke Batam. Tren sekarang juga warga Malaysia dan Singapura kerap berwisata ke Batam sembari mengunjungi sanak saudara mereka yang ada di sini,” ungkap Ardi.
Warga Mulai Tinggalkan Batam
Arus mudik libur Imlek di Pelabuhan Domestik Sekupang (PDS) mulai terjadi kemarin. Selatpanjang dan Tanjungbalai paling ramai dituju para pemudik.
“Besok (hari ini, red) sudah mulai ada yang berangkat. Kebanyakan mereka (penumpang, red) berangkat di kapal pagi,” kata Kepala Bidang Angkutan Kapal DPC INSA Batam Asmadi, Kamis (31/1/2019).
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, armada cadangan juga sudah disiagakan di pelabuhan. “Ada satu armada yang sudah standby untuk mengangkut kelebihan penumpang nantinya,” ujarnya.
Asmadi juga menyebutkan, sejumlah calon penumpang juga sudah memesan tiket sejak kemarin. Kendati demikian, bagi warga yang ingin mudik untuk merayakan Imlek di kampung halamannya tidak perlu khawatir karena hingga tiket masih cukup banyak tersedia.
Sedangkan untuk harga tiket tujuan Selatpanjang dijual Rp 180 ribu untuk satu kali perjalanan. “Pelayaran dibuka tiga pagi dan tiga sore. Tapi biasanya paling ramai itu pagi sekitar pukul 10.00 WIB,” jelasnya.
Sementara itu, pantauan Batam Pos di Pelabuhan Domestik Sekupang arus mudik masih berjalan normal, belum terjadi lonjakan penumpang signifikan. Kondisi yang sama juga terjadi di Pelabuhan Ferry Internasional Sekupang (PFIS). Di ruang kedatangan terlihat masih sepi. Wisatawan diperkirakan mula tiba hari ini.
“Masih sepi sekarang. Besok pagi (hari ini, red) sudah mulai ramai itu,” kata Pengelola PFIS, Julmarly.
Tangkapan Ikan Dingkis Nelayan Menurun
Setiap perayaan Imlek, ikan dingkis atau dengan nama latin Siganus Canaliculatus selalu diburu warga Tionghoa Kepri. Bagi masyarakat Tionghoa, ikan dingkis dipercaya membawa rezeki dan hoki. Namun, di tengah kondisi cuaca buruk saat ini, membuat tangkapan para nelayan menurun.
Dedi, 53, nelayan Pulau Buluh mengakui saat ini kondisi cuaca kurang bersahabat, sehingga sedikit menyulitkan menangkap salah satu jenis ikan baronang itu.
“Tangkapan susah sekarang. Memang, ikan dingkis ini untungnya sangat besar kalau sudah masuk hari raya Imlek,” sebutnya, kemarin.
Dia mengatakan, bila ikan dingkis langka harganya bisa mencapai Rp 400 ribu hingga Rp 500 ribu per kilogram, tergantung ukurannya.
“Itulah yang membuat para nelayan selalu berburu ikan dingkis, bahkan sejak sebulan lalu,” ucapnya.
Minimnya tangkapan para nelayan, menyebabkan sulitnya untuk mendapatkan ikan dingkis ini di pasar-pasar tradisional Batam. Seperti di Pasar Fanindo Batuaji. Menurut seorang pedagang, Oji, 29, saat ini stok ikan dingkis sangatlah menipis, hanya tersedia sekitar 6 sampai 10 kilogram. Dia mendapatkan ikan dingkis tersebut dari nelayan Tanjungriau dan sekitar Barelang.
Oji menjual ikan dingkis Rp 60 ribu per kg. Tetapi seminggu menjelang Imlek harganya melambung hingga mencapai Rp 150 ribu sampai Rp 200 ribu per kg. “Sekarang harga masih normal, tapi kemungkinan minggu depan sudah naik soalnya persediaan tidak banyak,” jelasnya.(*)
Golden Award Siwo PWI 2019 akan spektakuler. Malam Anugerah bagi insan olahraga di Tanah Air itu akan dibanjiri 27 pejabat negara.
Hajatan yang menggandeng Siwo daerah tersebut rencananya digelar di gedung Grahadi Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/2/2019).
Hingga Kamis (31/1/2019) sudah 11 pejabat negara mengkonfirmasi kehadirannya dalam acara yang dirangkaikan dengan Hari Pers Nasional (HPN) itu.
Di antaranya Menkopolhukam Jenderal TNI (Purn) Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menkumham Yasona L Laoly, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menpora Imam Nahrawi, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menlu Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anom dan Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.
Menurut Ketua Panpel Golden Award Siwo PWI 2019, Firmansyah Gindo, Kamis (31/1), para pejabat tersebut hadir untuk menerima penghargaan sebagai pendukung suksesnya penyelenggara dan prestasi atlet Asian Games dan Asian Para Games (APG).
“Hingga hari ini sudah 11 pejabat yang menyatakan siap hadir dari 27 pejabat negara yang akan mendapat penghargaan nanti. Mereka berperan atas suksesnya Asian Games dan Asian Para Games 2018.
Menurut rencana Bapak Presiden Joko Widodo akan hadir dalam acara Golden Award. Keesokan harinya Pak Jokowi akan hadir pada puncak acara Hari Pers Nasional (HPN),’’kata Firmansyah Gindo.
Selain kepada pejabat negara, Firmansyah Gindo menjelaskan bahwa dalam acara Golden Award ini juga akan memberikan penghargaan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan KONI Provinsi yang peduli olahraga.
Sementara puncak Golden Award-nya adalah pemberian penghargaan kepada atlet terbaik putra-putri, pelatih terbaik, pembina terbaik, tim terbaik, baik untuk Asian Games maupun Asian Para Games.
Ketua Siwo PWI Pusat AAGWA Ariwangsa menambahkan acara Golden Award tahun ini menjadi sangat istimewa karena momentumnya disemangati oleh sukses Indonesia sebagai tuan rumah dan pencapaian prestasi atlet Asian Games dan Asian Para Games 2018.
Khusus untuk pencapaian prestasi, Indonesia menembus posisi empat besar Asian Games dengan raihan 31 medali emas, serta posisi lima besar Asian Para Games dengan torehan 37 medali emas.
“Dan momentum menjadi tuan rumah Asian Games ini belum tentu akan terulang kembali hinggga 50 tahun ke depan,” kata Ariwangsa. (*)
batampos.co.id – Sebuah survei di Jerman menunjukkan mayoritas warga setuju pembatasan kecepatan 130 km per jam di jalan tol. Tapi pemerintah Jerman khawatir pengaruh besar industri otomotif yang menolaknya.
Jerman adalah satu dari sedikit negara yang tidak menerapkan pembatasan kecepatan secara umum di jaringan jalan bebas hambatan. Namun belakangan makin banyak pihak yang menuntut pembatasan kecepatan untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas dan membatasi pencemaran udara.
Hingga kini, pemerintah Jerman yang dekat dengan lobby industri otomotif tetap menolak pembatasan kecepatan secara umum. Menteri Perhubungan Andreas Scheuer (CSU) menyebut tuntutan pembatasan kecepatan “sama sekali bertentangan dengan akal sehat”.
Namun sebuah survei lembaga penelitian opini publik Emnid yang dirilis akhir pekan ini menunjukkan, mayoritas warga Jerman menyetujui pemberlakuan batas kecepatan maksimum di jaringan jalan bebas hambatan Jerman, Autobahn.
52 persen responden menyatakan setuju pembatasan kecepatan antara 120 dan 140 kilometer per jam, 46 persen menyatakan menentang.
Namun Menteri Perhubungan Andreas Scheuer bersikeras, bahwa “Autobahn Jerman adalah jalan bebas hambatan teraman di dunia.”
Selanjutnya Scheuer mengatakan, sekitar 30 persen jalan tol di Jerman sudah memiliki batas kecepatan, karena berbagai alasan. Namun pengendara mobil harus punya kebebasan menentukan sendiri kecepatan mobil yang mereka kendarai.
“Prinsip kebebasan terbukti bisa menjamin keamanan”, kata Scheuer kepada surat kabar Bild. “Siapa pun yang ingin mengemudi dengan kecepatan 120 (kilometer per jam) dapat mengemudi dengan kecepatan 120. Siapa pun yang ingin mengemudi lebih cepat diizinkan untuk melakukan itu juga,” tandasnya.
Posisi ini tentu saja sangat didukung industri otomotif Jerman, yang memiliki reputasi membuat beberapa mobil dengan daya paling besar di dunia dihitung dari semburan tenaga mesinnya. Tapi sebagian besar pabrikan Jerman membatasi kecepatan tertinggi hampir semua produknya, hanya sampai maksimal 250 kilometer per jam.
Debat tentang pembatasan kecepakatan di jalan tol Jerman mencuat lagi setelah muncul laporan sebuah komisi bentukan pemerintah bocor ke media. Komisi tersebut dibentuk untuk membahas soal tantangan dan masa depan mobilitas di Jerman. Seharusnya laporan akhir komisi tersebut baru akan dirilis bulan Maret nanti.
Salah satu rekomendasi komisi tersebut adalah, menerapkan batas kecepatan 130 km per jam di Autobahn, menaikan pajak bahan bakar, dan pemberlakuan kuota kendaraan listrik dan hibrida.
Temuan komisi tadinya akan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang perubahan iklim yang sedang digodok pemerintah untuk diberlakukan tahun ini.
Menanggapi laporan media tentang tentang rekomendasi itu, Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa laporan yang bocor ke media hanya mewakili “brainstorming awal” dan belum ada langkah-langkah yang sudah “dibahas, disepakati, atau disahkan.” (dyah/JPG)
Disaster Management Institute Of Indonesia (DMII) dan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menggelar acara Disaster Outlook 2019 Kamis (31/1/2019). Acara yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, ini dihadiri oleh Senior Vice President ACT Syuhelmaidi Syukur, Direktur DMII-ACT Wahyu Novyan, Irwan Meilano selaku Pakar Gempa Bumi dari ITB dan sejumlah pengelola Kawasan Industri, Pelaku Usaha, Ahli Kebencanaan, dan instansi terkait.
Disaster Outlook 2019 ini adalah sebuah forum diskusi yang akan membahas kemungkinan bencana yang akan terjadi di indonesia. Pelaksanaan Disaster Outlook 2019 merupakan gagasan yang diinisiasi oleh DMII – ACT. Forum diskusi ini tidak terlepas dari upaya membangun ketangguhan pengelola kawasan Industri, pelaku usaha dalam menghadapi potensi adanya bencana alam sepanjang tahun 2019 di seluruh wilayah indonesia. Potensi-potensi bencana itu rutin menerjang dan berulang setiap tahunnya, seperti potensi banjir, kebakaran, gunung meletus hingga gempa bumi dan tsunami.
Setidaknya ada 300 peserta yang mengikuti forum diskusi kebencanaan. Masing-masing peserta dikelompokkan dalam empat panel forum dengan narasumber ahli kebencanaan ini bermanfaat bagi keberlangsungan usaha mereka. Pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana akan disampaikan langsung oleh tim DMII-ACT dan menggandeng para ahli di bidang kebencanaan.
Wahyu Novyan selaku Direktur DMII ACT menjelaskan, setiap panel forum akan membahas berbagai macam tema tentang kebencanaan.
“Mulai dari potensi bencana dan upaya untuk melakukan mitigasi,” terangnya.
Lebih lanjut, Wahyu menjabarkan, di panel 1 peserta akan mengulas potensi bencana dan upaya mitigasi di 87 lokasi Kawasan Industri yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Kemudian di panel 2 peserta akan membicarakan potensi bencana geologi 2019 di seluruh Indonesia. Dilanjutkan dengan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko jatuhnya korban dan kerugian material.
Sementara itu, di panel 3 dan 4 forum akan mengupas tuntas tentang potensi di 2019 yang mungkin akan terjadi di Indonesia.
“Pada akhir forum dilaksanakan pleno yang akan merangkum hasil diskusi panel dan akan menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi upaya mitigasi bencana di seluruh wilayah Indonesia sebagai bekal untuk pelaku usaha,” terang Wahyu Novyan.
Dalam kesempatan panel diskusi, dr Irwan Meilano ST M.Sc selaku Pakar Gempa Bumi dari ITB mengatakan bahwa pola dan perilaku gempa di Indonesia sedang berubah, setidaknya dalam 30 tahun terakhir. Beberapa kali gempa besar yang menerjang Indonesia di tahun 2018 lalu dimulai dari gempa Lombok dan Palu menunjukkan contoh itu. Gempa Lombok dan Palu yang terjadi di atas 7,0 SR, menurut Irwan adalah pola dan perilaku baru dari kejadian gempa di Indonesia.
“Dari Lombok dan Palu, kita belajar bahwa kita mempunyai gempa lebih dari 7 SR. Sebelumnya, 30 tahun lalu belum pernah sama sekali. Oleh sebab itu, mitigasi harus beradapatasi akan perubahan-perubahan itu,” pungkasnya. (*)
batampos.co.id – Bagi masyarakat Tionghoa, merayakan Imlek tidak lengkap tanpa kehadiran buah jeruk. Buah berwarna oranye ini diyakini membawa keberuntungan. Selain itu, jeruk juga melambangkan keharmonisan dan hubungan keluarga.
Nah, pada perayaan Imlek, biasanya ada tradisi saling memberi (bertukar) buah jeruk. Tradisi ini sudah ada sejak dulu.
Seperti diakui Meri, warga Nagoya. Ia mengaku membawa dua sampai empat jeruk mandarin saat mengunjungi kerabat dan relasi pada hari Imlek. Itu telah menjadi tradisi yang sudah dijalani sejak kecil.
”Kalau ke rumah keluarga pasti bawa tentengan kecil, isinya jeruk dua biji,” ujarnya saat ditemui di Nagoya, Rabu (30/1/2019).
Dia mengatakan, memberikan jeruk mandarin dianggap dan diyakini membawa keberuntungan bagi tuan rumah. Sebagai timbal balik, tuan rumah juga memberikan jeruk kepada tamunya.
”Jeruk yang dikasih lagi itu tak boleh kasih orang lain. Itu harus kita makan, kecuali kita kasih ke orang yang bukan warga keturunan Tionghoa,” tuturnya.
Saling memberi jeruk juga masih dilakukan warga Tionghoa lainnya, seperti Fang Hua. Warga Nagoya yang sudah berusia 54 tahun ini mengatakan saling memberi atau bertukar jeruk akan mendapat ucapan dan pemberian peruntungan dari orang lain.
”Karena maknanya pembawa rezeki dan peruntungan, jadi tradisi ini tetap ada sampai sekarang,” ungkapnya.
Kendati demikian, tradisi ini sudah mulai luntur dimakan zaman. Di Batam sendiri tradisi ini juga sudah mulai hilang. Namun, daerah lain seperti Kalimantan, Selatpanjang, Tanjungbalai Karimun, dan Tanjungbatu tradisi ini masih kuat dan dijalani sampai sekarang.
”Nggak seperti 10-20 tahun lalu. Di Batam masih banyak (bertukar jeruk, red), sekarang sudah mulai berkurang,” terangnya.
Sementara itu, lima hari menjelang perayaan Imlek 2570, jeruk Imlek mulai banyak diburu warga Tionghoa. Seperti di Toko Sempurna Jaya yang ada di Nagoya. Hervi, pemilik toko mengatakan seminggu belakangan ini sudah banyak warga Tionghoa yang berburu jeruk.
”Lumayan ramai,” katanya.
Hervi menyebutkan, jeruk yang dijual di tokonya didatangkan langsung dari Tiongkok. Sebab buah jeruk memang menjadi salah satu buah yang lazim saat perayaan Imlek tiba.
batampos.co.id – Polresta Barelang membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) Bantuan Sosial (Bansos). Pembentukan tim satgas ini sebagai tindaklanjut penandatanganan kesepakatan oleh Kapolri dengan Kementerian Sosial (Kemensos) RI tentang pengawasan penyaluran bansos.
Wakapolresta Barelang AKBP Mudji Supriadi ditunjuk untuk memimpin Tim Satgas Bansos Kota Batam.
”Kita sudah membentuk satgas pengamanan bantuan sosial sebagai ketua satgasnya saya. Kemudian ada empat sub satgas, sub satgas gakkum, sub satgas media, pendataan dan pengawalan,” ujar Mudji, Rabu (30/1/2019).
Ia menjelaskan, Satgas Bansos itu dibentuk untuk membantu pendistribusian bansos agar sesuai dengan target dan sasaran. Mudji berjanji akan terus melakukan pengawasan bansos hingga penyalurannya tidak salah sasaran. Dalam struktur pengurusan Satgas Bansos, juga melibatkan Dinas Sosial Kota Batam dan instansi terkait lainnya.
Dikatakannya, yang dikedepankan dalam tugas tersebut adalah Dinsos untuk melakukan sosialisasi kepada masya-rakat tentang bansos dan kepada siapa bansos itu akan diberikan. Setelah itu, pihak Satgas Bansos yang dibentuk Polresta Barelang akan melakukan pendampingan terhadap Dinsos agar tidak ada penyimpangan dan salah arah dalam bansos tersebut.
”Kita saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Nanti akan kita panggil pihak terkait dalam hal ini Dinas Sosial. Penyaluran bansos dimana saja, jangan sampai bansos ini disalurkan kepada yang fiktif alamatnya. Nanti kita akan sama-sama mengawal agar tepat sasaran,” tegasnya.
Ia juga tidak menutup kemungkinan, pihaknya akan melakukan pengusutan lebih mendalam terkait dengan penyaluran bansos sebelumnya. Jika ada laporan yang masuk tentang adanya penyelewengan bansos sebelumnya, tentunya akan dilakukan pengusutan lebih mendalam dan pihaknya akan melakukan penegakan hukum jika terbukti ada bansos itu ada pelanggaran.
”Kalau indikasi penyalahgunaan akan kita tindak. Disini kita akan membantu pemerintah agar lebih tepat sasaran. Bansos ini untuk orang yang tidak mampu, jangan orang yang mampu diberikan bansos ini. Ini yang salah,” terangnya.
Untuk itu, Satgas Bansos akan melakukan pendataan seluruh penerima bansos dan kemudian akan langsung melakukan pengecekan terhadap penerimanya. Jika dinilai tidak layak menerima bansos, maka pihaknya akan memberikan usulan atau rekomendasi untuk membatalkan pemberian bansos tersebut.
”Kita hanya mengawal. Kita memberikan pemahaman siapa saja yang menerima bansos. Biar tepat sasaran dan dana itu sampai kepada yang membutuhkan,” tuturnya.
Ia menambahkan, setelah adanya kesepakatan antara Kapolri dan Kemensos terkait bansos tersebut, maka setiap dana bansos yang masuk ke daerah otomatis lang-sung dilakukan pengawalan oleh tim Satgas.
Ia mengakui, sejauh ini di Batam belum ditemukan adanya laporan terkait dengan adanya penyimpangan dana bansos. Kendati demikian, ia menegaskan pihaknya tidak akan lengah dalam melakukan pengamanan dan pengawasan terhadap dana bansos.
”Tim kita ada gabungan dengan instansi terkait. Kalau dari Polresta Barelang ada 30 personel, mulai dari fungsi Reskrim, Intelejen, Sabhara, dan fungsi Binmas. Kita masih melakukan pendampingan menyamakan persepsi,” imbuhnya. (egi)
batampos.co.id – Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Disperkimtan) Kota Batam melan-jutkan program mural untuk mempercantik wajah perkotaan. Bahkan, sebuah perusahaan swasta berminat berpartisipasi membuat lukisan di atas media dinding atau tembok di sekitar Simpang Polsek Lubukbaja.
Kepala Bidang Pertamanan Disperkimtan Kota Batam Irwan mengungkapkan prog-ram mural ini salah satu upaya untuk mempercantik wajah Kota Batam. Pihaknya juga akan melibatkan perusahaan-perusahaan swasta yang menaruh minat untuk berpartisipasi membuat mural.
“Sudah ada satu perusahaan swasta yang berminat ikut berpartisipasi,” ujarnya.
Untuk itu, kata Irwan, pihaknya akan kembali bertemu dengan perusahaan swasta tersebut pekan ini untuk membicarakan rencana lebih lanjut.
“Konsep dari mereka rencanannya batik tapi ini belum final, butuh dibicarakan lagi,” kata dia.
Pihaknya masih membuka kesempatan bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi terkait mural untuk mempercantik Batam.
“Ada yang tertarik bisa sampaikan ke kami (Disperkimtan Kota Batam, red),” imbuhnya.
Hingga saat ini, sejumlah dinding pinggir jalan telah dihiasi mural, seperti depan Graha Sulaiman, depan Masjid Al Falah Lubukbaja, seberang Hotel Evita, dan di Simpang Gelael Batam Kota.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan bahwa ia akan menggandeng perusahaan-perusahaan swasta agar dana Corporate Social Responsibility (CSR) bisa disalurkan untuk beberapa kegiatan mempercantik Kota Batam.
“Ini baru itu ya (mural), taman juga kami buka kesempatan swasta untuk ikut serta,” jelasnya.
Dia mencontohkan keterlibatan pihak ketiga membangun Taman Tuah Melayu di pinggir Jalan Raja Haji Fisabilillah.
“Menghadirkan konsep bernuansa budaya dan mengambil tema Melayu, taman ini merupakan taman yang dibangun bersama PGN (Perusahaan Gas Negara).(iza)
batampos.co.id – Harga tiket pesawat low cost carrier (LCC) hingga saat ini tetap tinggi. Tak ada tanda-tanda turun. Kondisi ini membuat Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) gencar turun melakukan penyelidikan dugaan adanya permainan pihak maskapai.
Rabu (30/1/2019), KPPU menyebut timnya belum rampung melakukan pengkajian terhadap kontroversi harga tiket pesawat oleh maskapai.
”Belum selesai, Deputi Penindakan minta waktu seminggu lagi. Komisi juga sepakat memberi tambahan waktu,” ujar Komisioner KPPU Kodrat Wibowo, saat dihubungi Jawa Pos (grup Batam Pos).
Wibowo menyebut KPPU memang tengah mendalami formulasi penetapan harga oleh maskapai, yang sampai saat ini masih dianggap terlalu tinggi oleh masyarakat. Apalagi dengan tambahan beban kebijakan bagasi berbayar, beban masyarakat makin berat.
”Iya, kita mempelajari indikator-indikator harga. Kami berupaya obyektif dengan mempertimbangkan harga yang up to date. Apakah kajian harga dari pemerintah itu masih relevan atau tidak karena sudah 10 tahun belum berubah,” tambah Wibowo.
Untuk itu, KPPU mengaku harus mempelajari data dari dua belah pihak yakni operator dan regulator. Menurut KPPU, kedua pihak sudah memenuhi panggilan KPPU untuk memberikan informasi. Mengenai hasil atau dugaan tertentu, KPPU masih enggan untuk menyimpulkan.
”Kalau untuk kesimpulan tertentu belum ya. Semua masih dipelajari,” urai Wibowo.
Pada kesempatan sebelumnya, Wibowo sempat menegaskan untuk mengetahui adanya kartel, KPPU mengevaluasi komponen biaya tiap maskapai untuk membuktikan kenaikan harga terjadi secara alami atau tidak.
“Komponen-komponen biaya yang disebut sudah berubah, akan dicocokkan dengan apa yang kita punya. Apakah memang betul naik, kalau memang naik ya memang harus naik harganya, itu murni bisnis,” ujarnya.
Evaluasi Harga Tiket dan Bagasi
Menyikapi tingginya harga tiket ditambah bagasi berbayar yang mahal, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Polana B Pramesti mengatakan akan mengkaji lagi aturan yang sekarang sudah ada. Aturan tersebut antara lain PM 14/2016 tentang formulasi biaya operasi penerbangan dan tarif penumpang angkutan udara perintis.
Selain itu, ada PM 185/2015 tentang standar pelayanan penumpang kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal.
”Selama ini tidak ada yang melebihi tarif batas atas atau tentang melanggar ketentuan,” ungkapnya.
Polana juga memiliki rencana mengevaluasi kembali izin memberlakukan bagasi berbayar bagi maskapai LCC. Salah satu yang dilihatnya berkenaan dengan harga bagasi ditambah harga tiket tidak boleh melebihi tarif batas atas.
”Itu salah satu upayanya kami meninjau lagi terhadap semua regulasi terkait di atas,” kata Polana.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia (Inaca) Tengku Burhanuddin saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR Selasa (29/1/2019) mengeluh harga operasional pesawat yang mahal. Salah satunya avtur.
”Avtur turun naik, kurs dolar juga tinggi. Ini berat jadi butuh penyesuaian,” ungkapnya.
Apa yang terjadi sekarang juga merupakan akibat permintaan yang tinggi. Menu-rutnya apa yang dilakukan maskapai merupakan salah satu cara menaikkan harga jualnya. .(agf/lyn)
