batampos.co.id – Delegasi China asal Kota Hohhot tertarik untuk berinvestasi di Batam. Batam dianggap menjanjikan dari segi fasilitas dan lokasinya yang strategis.
“Ini kunjungan pertama ke Batam. Kami ingin melihat secara langsung potensi Batam yang dinilai sebagai salah satu kawasan ekonomi terbesar di Asia Tenggara,” kata Li saat bertandang ke BP Batam, Kamis (27/9/2918).
Di China, pertumbuhan ekonomi Indonesia dianggap sangat besar dan stabil.
“Karena itu saya mewakili atas nama Walikota Hohhot ingin melakukan kerjasama yang dapat menguntungkan kedua belah pihak,” ucapnya.
Ia mengatakan akan menyampaikan paparan mengenai apa yang dilihatnya di Batam kepada forum pengusaha di China.
“Kami ingin melakukan kerjasama terkait dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus maupun mengajak para pengusaha di Batam maupun di China untuk berinvestasi di Batam,” katanya.
Di tempat yang sama, Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan pergerakan ekonomi global berkembang secara dinamis.
“Oleh karena itu melalui pengembangan infrastruktur dan e-commerce menjadi salah satu upaya pengembangan yang sedang dijalankan BP Batam dalam rangka pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Kepala BP Batam berharap dengan adanya kunjungan delegasi China ke Batam akan memberikan angin segar bagi pertumbuhan investasi di Batam, karena mereka akan menceritakan dan menginformasikan mengenai potensi yang dimiliki oleh Batam sebagai kawasan free trade zone (FTZ) kepada rekan-rekan pengusaha disana.
“Selain pengembangan e – commerce, perkembangan industri pariwisata saat ini yang sedang di lakukan merupakan salah satu strategi yang di jalankan oleh BP Batam untuk mendongkrak roda ekonomi di Batam,” ujar Lukita.(leo)
Sinar Mas Land, salah satu pengembang properti kenamaan Indonesia terus mengebut megaproyek di Batam: Nuvasa Bay. Untuk itulah, manajemen Sinar Mas Land menggelar diskusi dengan Batam Pos. Berbagai isu dan kabar terkini jadi topik pembicaraan.
Tampak (dari kiri) Project Promotion Sinar Mas Land wilayah Batam Nurhasan, Manajer Iklan Harian Pagi Batam Pos Agus Triono, Direktur Harian Pagi Batam Pos yang juga Dirut batampos.co.id Guntur Marchista Sunan, Division Head of Corporate Communication & Marketing Sinar Mas Land Sinta Karolina Koesnadi, dan Business & Marketing Levina Desianty mengabadikan momen usai pertemuan bertajuk silaturahmi, Sabtu (29/9) di Nuvasa Bay. ***
batampos.co.id – Sampai kini, Pemerintah Kota (Pemko) Batam tetap menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah.
“Prinsipnya Pemko Batam menjalankan perda yang telah disepakati bersama,” terang Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam Raja Azmansyah, kemarin.
Soal keluhan agar aturan tersebut harus ditunda karena ekonomi kini sedang lesu, ia menegaskan telah melewati prosedur yang ada yakni bersurat ke DPRD Batam.
“Kami tidak pada sikap menolak maupun menerima. Keberatan itu sudah kami sampaikan ke DPRD Batam,” ungkapnya.
Raja menyebutkan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) belum lama ini, pihaknya juga telah bertemu dengan DPRD Batam. Justru keluhan sejumlah pihak akan besaran pajak daerah kontras dengan capaian pajak hiburan yang tinggi.
“Justru yang dikeluhkan, realisasinya bagus. Ini kontras,” ucap dia.
Lagipula, kata Raja, faktanya pajak dari sektor hiburan tidak dibebankan ke pengusaha namun dibebankan ke pengguna jasa. Sementara capaian sektor ini tinggi, capaian yang tinggi menandakan masyarakat mencari hiburan.
“Yang dibayar itu dititipkan ke pengusaha dan di bayar ke kas daerah,” ungkapnya.
Walau menilai keluhan dan kondisi ril berbeda, pihaknya tidak ingin berpikir lain soal motif protes tersebut. Untuk diketahui, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam bahkan menggelar diskusi soal tarif pajak di Batam. Ia mengaku terus memikirkan bagaimana pendapatan daerah naik dan tentu mempertimbangkan kemampuan masyarakat. Seperti mendorong sektor pariwisata agar hotel-hotel penuh.
“Kalau wisman banyak, hotel dan restoran penuh. Dari pajak lain juga meningkat. Dari masyarakat dan untuk masyarakat,” pungkasnya. (iza)
Sebuah alat berat pengerukan tanah untuk pembuatan box culvert di Simpang kabil, Selasa (18/9). box culver yang dibuat untuk mengatasi banjir di persimpangan tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Persoalan banjir yang sering terjadi di Simpang Kabil akan ditangani langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpu-Pera). Kementerian ini akan membangun gorong-gorong di Simpang Kabil dalam waktu dekat.
“Dengan pembangunan gorong-gorong oleh Kemenpu-Pera, saya berharap tidak terjadi lagi genangan air di Simpang Kabil ketika hujan turun,” kata Deputi IV BP Batam Eko Budi Soepriyanto, Kamis (28/9/2018).
Pembangunan gorong-gorong ini ditandai dengan penempatan box culvert di Simpang Kabil. Untuk anggarannya, Kemenpu-Pera mengambil dana sekitar Rp 300 miliar.
Pembangunan gorong-gorong ini juga menjadi tonggak awal dalam proyek pembangunan jembatan layang atau flyover Simpang Kabil.
“Setelah gorong-gorong selesai, maka dilanjutkan dengan kegiatan lelang flyover (jalan layang) 2019. Untuk pembangunannya diperkirakan pada tahun 2020 atau 2001,” katanya.
Eko sangat berharap pemerintah pusat mau menganggarkan dana untuk membangun flyover lagi di Batam.
“Batam masih butuh beberapa flyover lagi. Kita berharap pembangunan flyover kedua di Simpang Kabil bisa dilaksanakan,” ucapnya.
Pada awalnya, pembangunan flyover di Simpang Kabil semula direncakan dikerjakan pada tahun ini. Namun terpaksa ditunda, karena waktunya berdekatan dengan proses akhir pembangunan flyover Simpang Jam.
“Simpang Kabil tahun lalu sudah kita programkan tapi karena bersamaan dengan Simpang Jam, kita tunda dulu (pekerjaan pembangunan),” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Basuki Hadimoeljono, saat berkunjung ke Batam, beberapa waktu lalu. (leo)
batampos.co.id – Wartawan senior Atal S. Depari terpilih sebagai ketua umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat periode lima tahun ke depan.
Atal bakal menggantikan Margiono yang sudah dua periode menjabat ketua umum PWI Pusat.
Lewat pemungutan suara di arena Kongres XXIV PWI, Soemaryo Grand Ballroom The Sunan Hotel, Solo, Sabtu (29/9/2018), Atal yang menjabat Ketua Bidang Daerah PWI Pusat menang tipis 3 suara atas Sekjen PWI, Hendry Ch. Bangun.
Dari total 73 suara, mantan Ketua Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI Pusat itu memperoleh 38 suara, sedangkan Hendry meraih 35 suara.
Dalam penentuan bakal calon sebelumnya yang memperebutkan 38 suara, Atal juga meraih suara tertinggi dengan 19 suara, Hendry 16 suara, dan Sasongko Tedjo 1 suara. Namun Sasongko memilih mundur dari pencalonan sehingga tinggal Atal versus Hendry dalam perebutan ketua umum PWI pusat.
“Saya ucapkan terima kasih kepada para senior, ini luar biasa. Ini sebuah tantangan yang besar untuk mewujudkan visi dan misi PWI. Yang penting setelah ini kita cair lagi, bersatu lagi,” ujar Atal dalam pidato setelah dinyatakan menjadi pemenang dalam voting.(irw)
Walikota Batam Muhammad Rudi berjabat tangan bersama Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto dan Wakil Ketua DPRD Batam pada paripurna pengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Batam 2018, Jumat (28/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – DPRD Kota Batam mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Batam 2018 sebesar Rp2,57 Triliun (2.574.446.475.071). Anggaran itu turun Rp 52,79 miliar dari APBD murni 2018 sebesar yang Rp 2,62 triliun (2.627.238.621.670).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam Helmy Hemilton merinci dari sisi pendapatan terjadi penurunan asumsi target Pendapatan sebesar Rp 32,5 miliar atau turun 1,28 persen dari target Pendapatan APBD Murni 2018. Adapun sektor pendapatan daerah yang tidak dapat melampaui target yang telah ditetapkan pada APBD Murni adalah Pajak Hotel berbintang dan non bintang, Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU), Bagi hasil dari PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Provinsi.
Sementara itu dari sisi belanja pada APBD-P 2018 terjadi rasionalisasi dan efisiensi sisi belanja sebesar Rp 54.9 miliar. Namun dari sisi Belanja Tidak Langsung (BTL) terjadi kenaikan sebesar Rp 52,8 miliar. Hal ini akibat adanya kenaikan dari belanja pegawai sebesar 5,83 persen dan belanja hibah 14,50 persen. Sementara Belanja Langsung (BL) mendominasi terjadi rasionalisasi sebesar Rp 107,7 miliar.
Terjadinya kebijakan perubahan belanja khususnya pada belanja langsung pada APBD-P Batam 2018 disebabkan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berupa tidak tercapainya alokasi belanja daerah akibat tidak tercapainya target pendapatan dan adanya perubahan pada capaian target kinerja sehingga perlu dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi.
“Banggar masih optimis bahwa target pendapatan masih dapat dimaksimalkan hingga akhir tahun dari beberapa sektor penerimaan yang sudah melampaui target,” kata Helmy di paripurna laporan banggar trhadap hasil pembahasan ranperda APBD-P Batam 2018, Jumat (28/9).
Sedangkan dari sisi pembiayaan semula Rp 88,2 miliar berubah menjadi Rp 65,8 miliar atau turun 25,42 persen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada APBD Perubahan Kota Batam Tahun Anggaran 2018 adalah tetap sebesar Rp 2,15 miliar.
Helmy menambahkan, sistem anggaran yang berlaku pada APBD-P 2018 mengunakan pola anggaran berimbang. Sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang kemudian dirubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka celah defisit tersebut ditutupi dengan Jumlah pembiayaan neto.
Banggar juga memberikan beberapa catatan ke pihak pemko atas hasil pembahasan APBD-P 2018 ini. Pertama, tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun anggaran 2018 dengan sisa bulan di tahun 2018. Rasa optimis terbukti ada beberapa sektor pendapatan yang sudah melampai dari target pendapatan yang ditetapkan.
Banggar juga meminta pemko untuk lebih kosisten dan komitmen dalam melaksanakan program kegiatan yang sudah di anggarkan terutama skala prioritas. Termasuk juga program kegiatan pokok–pokok pikiran DPRD dapat terlaksana mengingat hal tersebut adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Tetap menjaga program kegiatan urusan wajib yang menjadi skala prioritas pendidikan 20 persen dan Kesehatan 10 persen dapat terlaksana dan terserap penuh sampai akhir tahun anggaran berakhir.
Kebijakan rasionalisasi dan efisiensi jangan sampai berdampak pada menurunnya kinerja dan profesionalisme SDM dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banggar juga meminta peran srategis BUMD, BUP dan BLUD seharusnya dapat diandalkan dan dimaksimalkan.
“Banggar juga meminta pemko untuk segera memberdayakan BUMD yang di kelola oleh kalangan profesional. Didukung dengan modal yang kuat sehingga berkontribusi bagi penerimaan daerah,” sebut Helmy yang juga Wakil Ketua III DPRD Batam. (rng)
Pohon penghijauan di pulau jalan tumbang ditabrak mobil. Lima nyawa melayang dalam insiden ini. foto: batampos.co.id / dalil harahap
batampos.co.id – Sabtu (29/9/2018) dini hari tadi sekira pukul 01.30 Wib telah terjadi kecelakaan tunggal di jalan Yos Sudarso dekat putaran-U Hotel Grand View 99 Kecamatan Batam Kota – Kota Batam, atau lebih dikenal kawasan Windsor.
Sebuah mobil Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BP x7x0 GG melesat hingga masuk ke pulau jalan yang ada di tengah jalan. Mobil berhenti setelah menabrak pohon yang ada di pulau jalan tersebut.
Mobil itu ditumpangi enam orang pria.
Mobil melaju dari arah Nagoya menuju ke arah Baloi, melalui Jalan Yos Sudarso.
Sesampainya di dekat putaran-U Depan Hotel Grand View 99 mobil lepas Kendali, selip.
Akhirnya menabrak pohon.
Lima orang penumpang mati seketika. Rata-rata ada luka di bagian kepala.
Lima jenazah segera dilarikan ke Rumah Sakit Otorita Batam di Sekupang.
Adapun satu orang pepumpang dalam keadaan tidak sadarkan diri. Ia dibawa ke Rumah Sakit Budi Kemuliaan di Seraya, Batam. (ptt)
batampos.co.id – PT PLN Batam memastikan tidak akan ada kenaikan tarif listrik menyusul naiknya harga gas bumi. Kebijakan soal tarif ini setidaknya akan berlaku hingga 2019 mendatang.
“Tidak ada kenaikan tarif. Presiden juga sudah mewanti-wanti agar tidak ada kenaikan hingga tahun 2019 mendatang, itu kita keep (jaga),” ujar Direktur Utama (Dirut) Bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura, usai menghadiri peresmian listrik di Sijantung, Kecamatan Galang, Jumat (28/9).
Dadan menyampaikan, melemahnya nilai tukar rupiah serta kenaikan gas memang tidak bisa dihindari. “PGN (Perusahaan Gas Negara, red) juga perusahaan, mereka juga harus memiliki profit. Selain itu, dari hulunya juga sudah naik,” ungkap Dadan lagi.
Karena itu, pihaknya terus melakukan negosisasi dengan pihak terkait agar kenaikannya tidak terlalu tinggi. Sehingga anak perusahaan PLN Persero ini tidak kewalahan dalam melistriki warga di Kota Batam, Tanjungpinang, dan Bintan. “Saat ini kita terus berusaha di Jakarta, kalau pun naik, jangan terlalu besar. Paling tidak, harganya masih bisa diserap oleh Bright PLN Batam,” katanya.
Sebab jika PLN Batam untung, kata Dadan, masyarakat juga akan ikut menikmati. Sebab keuntungan PLN Batam akan digunakan untuk meningkatkan elektrifikasi di Kepri, khususnya di Batam.
Dadan menyebut, rasio elektrifikasi di Batam saat ini sudah mencapai 98,4 persen. Tinggal 1,6 persen warga Batam yang belum menikmati listrik. Umumnya mereka tinggal di daerah pulau terpencil.
“Target kami tahun 2019 mendatang semua warga Batam sudah menikmati listrik 24 jam,” janjinya.
Menurut Dadan, capaian tersebut murni merupakan komitmen PLN Batam dalam melistriki Batam tanpa ada target dari pemerintah pusat maupun PLN (Persero). “Ini kami lakukan sebagai tanggung jawab moral dan sosial kami. Tanggung jawab itu tetap melekat di PLN,” beber Dadan lagi.
Karenanya, Dadan meminta dukungan masyarakat agar PLN dapat terus menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang kian baik. “Karena apa yang kita dapatkan, ujung-ujungnya untuk masyaraat juga,” ungkapnya lagi.
Suasana kawasan Nagoya terlihat cantik dengan gemerlap lampu yang menerangi kawasan tersebut. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Sebelumnya, Sales Area Head PGN Batam, Amin Hidayat, mengatakan harga gas bumi memang naik sekitar 52 persen. Namun kenaikan harga tersebut merupakan keputusan dari pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.
“PGN hanyalah operator yang bertugas menjalankan regulasi dari pemerintah pusat. PGN tidak bisa menentang pemerintah meskipun Dirjen ESDM akan segera menaikkan harga gas,” kata Amin.
Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, memastikan kontrak jual beli gas antara PLN Batam dengan PGN tidak diperpanjang. Mulai Oktober ini, pasokan gas bumi untuk PLN Batam dan IPP untuk pembangkit listrik lainnya di Batam akan dipasok langsung oleh ConocoPhillips.
Keputusan ini tertuang dalam SK Menteri ESDM No 7896/13/DJM.E/2019 yang dikeluarkan pada 10 September 2018 lalu.
Dalam SK itu disebutkan, ConocoPhillips akan memasok 40 BBTUD ke PLN Batam dan IPP untuk pembangkit listrik di Batam.
Sebelumnya, pasokan gas bumi dari ConocoPhillips sepenuhnya diberikan kepada PGN untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di Batam, termasuk untuk PLN Batam dan pembangkit listrik lainnya. Kemudian, atas permintaan PLN ke Menteri ESDM, mulai minggu pertama bulan Oktober 2018 diputuskan, pasokan gas dari Conocophillips sebesar 40 BBTUD untuk sektor kelistrikan diberikan langsung ke PLN tanpa melalui infrastruktur pipa gas bumi PGN.
Sementara PGN sendiri mendapatkan pasokan sebesar 30 BBTUD khusus untuk pelanggan PGN di Batam. Mulai dari pelanggan industri, komersial, UMKM, hingga rumah tangga dan SPBG di wilayah Batam. (hgt)
Walikota Batam Muhammad Rudi berjabat tangan bersama Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto dan Wakil Ketua DPRD Batam pada paripurna pengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Batam 2018, Jumat (28/9). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Ketua DPRD Batam Nuryanto mengaku belum menerima hasil rekomendasi dari komisi II terkait keberatan pengusaha terhadap besaran pajak hiburan yang tercantum di Perda Nomor 7 Tahun 2017. Ia juga mengakui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima pemerintah tetap memberlakukan tarif sesuai perda tersebut.
“Kita belum terima rekomendasi atau argumentasi hasil pembahasan di Komisi II, Artinya tarif pajak hiburan tetap sesuai perda yang baru (sebesar 35 persen),” kata Nuryanto, Jumat (28/9/2018).
Ia mengakui, memang sebelumnya Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengajukan permohonan untuk membuat perwako perihal keringan pajak dan sekaligus penundaan Perda Nomor 7 Tahun 2017. Alasannya, melihat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk menaikan tarif pajak daerah. Permohonan ini selanjutnya diberikan ke komisi II untuk dibahas.
“Kita ini kolektif, sebelum mengambil keputusan harus ada tahapan rekomendasi. Dan memang DPRD belum membuat rekomendasi, sehingga secara otomatis tarif baru tetap diberlakukan,” terang Nuryanto.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam, Aman menyebutkan, pembahasan APBD Perubahan 2018 kemarin, pihaknya melihat beberapa pencapaian sektor pajak daerah sesuai perencanaan awal. Bahkan ada sektor pajak yang melebihi target yang diharapkan. Salah satunya di sektor pajak hiburan, realiasi sampai bulan Agustus mencapai 90 persen.
“Masih ada tiga bulan lagi, realisasi sudah 90 persen. Kalau kita lihat dari sisi pendapatan artinya tidak ada persoalan kenaikan pajak hiburan 35 persen ini,” kata Aman.
Aman yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Perda Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan, perda ini telah melalui pembahasan pansus, evaluasi gubernur dan tahapan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Spirit awal pansus menaikan tarif pajak hiburan hingga 35 persen karena ingin generasi muda dan masyarakat menengah ke bawah tidak mengakses tempat-tempat hiburan. Tempat hiburan diyakini bisa merusak generasi muda menjadi tidak berkualitas.
“Disitu ada minuman keras dan hal-hal lain yang secara moralitas dan keagamaan bertentangan,” tuturnya.
Aman menilai, pengusaha boleh saja menyampaiakan keberatan. Namun pansus sudah mempertimbangkan sebaik mungkin. Hal ini juga terbukti dari realiasi penerimaan pajak hiburan melebihi target yang ditetapkan.
“Artinya memang tidak ada masalah dengan pajak ini. Kalau alasannya ekonomi lesu, tapi realiasinya di atas target,” sebut Aman.
Selain itu terkait perda yang sudah disahkan tidak bisa dilakukan penundaan. Ketika ada rentan waktu sosialisasi, maka ketika sosialisasi itu selesai, maka perda wajib dijalankan. Bahkan, lanjut Aman dibandingkan daerah lain besaran pajak hiburan menyesuaikan batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah yakni 50 persen.
“Apa artinya perda yang sudah kita bahas dengan anggaran yang tidak sedikit, setelah melalui tahapan dan evaluasi kemudian terjadi penundaan. Tidak bisa semudah itu saja,” tegas Aman. (rng)
batampos.co.id – Pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin melibatkan pejabat aktif dalam tim kampanyenya. Ada 15 menteri yang menjadi tim pemenangan. Mereka diwanti-wanti agar tidak memanfaatkan program kementerian dan fasilitas negara dalam berkampanye.
Nama 15 menteri masuk daftar pelaksana kampanye tingkat nasional paslon nomor urut 01. Daftar tersebut sudah diserahkan ke KPU dan ditampilkan di website kpu.go.id. Nama mereka lengkap dengan jabatan atau pekerjaan sebagai menteri.
Di antaranya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo; Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani; Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly; dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ace Hasan, juru bicara pasangan Jokowi-Ma’ruf, mengatakan bahwa jabatan menteri merupakan jabatan politik dan pembantu presiden. Wajar, mereka menjadi tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf. ”Jika mereka berasal dari kalangan politisi, memang seharusnya mereka ikut mendukung terpilihnya kembali Pak Jokowi sebagai presiden,” kata Ace, Jumat (28/9).
Menurut anggota DPR itu, dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu, tidak ada larangan bagi menteri untuk menjadi pelaksana kampanye pemilihan presiden (pilpres). Mereka berhak mengampanyekan presiden dalam pemilu. Sama halnya dengan kepala daerah yang juga ikut mendukung capres-cawapres.
Yang penting, lanjut Ace, para menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan kampanye. Mereka harus menggunakan fasilitas pribadi. Mereka juga harus mengajukan cuti jika ingin melakukan kampanye. Aturan main kampanye sudah dijelaskan dalam undang-udang dan peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye. ”Saya kira soal itu sangat jelas dan klir,” ungkap dia.
Ketua DPP Partai Golkar itu menambahkan, selain tidak menggunakan fasilitas negara, para menteri harus bekerja secara sungguh-sungguh untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi bekerja untuk rakyat. Kemampuan dan kinerja menteri sangat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.
Sementara itu, pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan, dari segi hukum dan etik, tidak ada yang dilanggar oleh para menteri yang menjadi tim kampanye Jokowi. Sebab, kata dia, memang tidak ada larangan. Mereka juga tidak bisa dikatakan melanggar karena tidak ada kode etik yang mengaturnya. ”Berbeda dengan jurnalis yang sudah diatur dengan kode etik jurnalistik,” ucap dia.
Meski demikian, kata dia, Bawaslu harus melakukan pengawasan terhadap menteri yang menjadi tim pemenangan. Media dan masyarakat juga harus ikut mengawasi. Tidak boleh ada yang menggunakan fasilitas negara selama kampanye. Selain itu, lanjut dia, jangan ada program kementerian yang digunakan untuk kampanye.
Pengajar Universitas Pelita Harapan (UPH) tersebut mengatakan, jika ada program dadakan dan tidak ada dalam perencanaan, hal itu perlu diwaspadai. ”Program yang tiba-tiba muncul perlu dipertanyakan,” ungkapnya. (lum/c6/fat/JPG)
