batampos.co.id – Ajang funbike night Batam Pos-BP Batam yang akan digelar pada Sabtu (24/11) malam nanti menjadi acara wajib bagi komunitas Ngepit Lovers. Para anggotanya mengaku mulai ketagihan dengan kegiatan gowes malam hari, sehingga mereka memastikan akan ikut serta dalam acara ini.
“Kami biasa ikut event gowes, juga rutin latihan. Baru-baru ini coba gowes malam, ternyata bikin ketagihan,” ujar Winarto, Ketua Ngepit Lovers, Selasa (20/11).
Winarto mengatakan, Ngepit Lovers merupakan komunitas pesepeda yang anggotanya merupakan warga Perumahan Pemda (Mukakuning Permai) Batuaji, Batam.
Klub sepeda ini terbentuk sejak 1,5 tahun silam.
Anggotanya saat ini sebanyak 23 orang. Kata Winarto, sebagian besar anggota Ngepit Lovers sudah mendaftarkan diri dalam ajang funbike night Batam Pos-BP Batam.
“Sudah mendaftar, tapi beberapa anggota tidak bisa ikut karena bertepatan dengan acara lain,” sebutnya.
Pegawai swasta ini mengharapkan, acara berlangsung dengan aman dan tertib. Ia juga berharap panitia memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada seluruh peserta.
“Kami rata-rata sudah bapak-bapak, jadi sedikit rentan bersepeda malam hari kalau tidak safety,” katanya.
Selain ingin meramaikan acara dan berkumpul dengan sesama pecinta olahraga sepeda, Winarto mengaku ikut funbike night ini dengan harapan bisa membawa pulang hadiah utama, yakni satu unit sepeda motor.
“Semoga ada hadiah yang bisa kami bawa pulang,” tuturnya.
Sesuai dengan namanya, funbike night Batam Pos-BP Batam akan digelar pada malah hari, yakni pada Sabtu (24/11) malam di Batam Center.
Pendaftaran masih dibuka dengan biaya Rp 75 ribu. Dengan pendaftaran tersebut peserta akan mendapatkan kaus, lampu LED, dan kupon undian berhadiah. Panitia menyediakan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor.(nji)
batampos.co.id – Sejumlah ruas jalan yang kini sedang dibangun Pemerintah Kota (Pemko) Batam tidak bisa selesai dalam setahun. Setidaknya butuh tiga tahun anggaran hingga jalan-jalan itu terselesaikan.
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM SDA) Batam Yumasnur menyebutkan, diantaranya jalan Raden Patah dari Apartemen Harmoni-Simpang Polsek Lubukbaja, Jalan Bunga Rayadari Simpang Baloi-Simpang Polsek Lubukbaja, jalan dari Simpang Patung Kuda Seipanas-Bengkong Seken serta jalan Ahmad yani dari Simpang Masjid Agung Batam-Simpang Kabil.
“Juga jalan (Baloi Taman Kota) dari Simpang Baloi hingga depan Kampung Nelayan,” sebut Yumasnur, Selasa (20/11) pagi.
Menurut dia, ada juga sejumlah titik lain, namun ia mengaku tidak hafal. Yang jelas, kata dia, pengerjaan jalan tersebut akan dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Tergantung keuangan juga nanti, kalau kami maunya tiga tahun anggaran saja selesai. Keuangan pemerintah juga terbatas,” imbuhnya.
Artinya, jika jalan sudah dikerjakan tahun 2018 ini, paling cepat selesai yakni pada 2020 mendatang. Dari sekian jalan ini, ada beberapa yang dibangun dengan jumlah lajur yang banyak.
“Di jalan Ahmad Yani, depan kawasan industri Cammo, paling tidak lima lajur kanan dan lima lajur kiri,” sebut dia.
Dalam pengerjaan proyeknya, ia mengatakan tidak hanya sekedar membangun ruas jalan. Sarana penyerta lain seperti pedestrian, peninggian badabn jalan, hingga pembangunan pelintas air juga dikerjakan.
“Seperti yang di dekat Simpang Irinco dan depan Polsek Lubukbaja, kan rendah. Kami bangun pelintas airnya,” pungksanya. (iza)
Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae. (Ridwan/JawaPos.com)
batampos.co.id – Dirjen Bea dan Cukai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, hingga September 2018 terjadi 304 pelanggaran pembawaan uang tunai yang terjadi di 19 lokasi pelaporan.
Berdasarkan lokasi terjadinya dugaan pelanggaran, sebagian besar terjadi di Ngurah Rai Denpasar, Bali. Adapun jumlahnya yakni sebanyak 137 pelanggaran (45,1 persen). Setelah Ngurah Rai, disusul Soekarno-Hatta sebanyak 60 laporan (19,7 persen), kemudian Batam 49 laporan (16,1 persen), Kuala Namu 13 laporan(4,3 persen) dan Pekanbaru 8 laporan (2,3 persen).
Menanggapi hal ini, Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rai membenarkan jika ‘Pulau Dewata’ tersebutu menjadi zona merah tertinggi perihal pelanggaran pembawaan uang tunai.
“Berdasarkan analisis PPATK pembawaan uang tunai Bandara Ngurah Rai memiliki resiko tertinggi. Sementara itu analisis berdasarkan angkutan’ pesawat udara, memiliki resiko tertinggi,” kata Dian kepada JawaPos.com, Rabu (21/11).
Menurut Dian, tingginya angka pelanggaran tersebut, disebabkan karena Bali merupakan kota wisata.” Bali merupakan daerah wisata manca negara, maka penyumbang terbesar adalah wisatawan manca negara itu,” jelasnya.
LPUT merupakan laporan atas pembawaan uang tunai ke dalam atau ke luar daerah kepabeanan Indonesia. Penyampaian LPUT dilakukan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK. Laporan ini mulai efektif per Januari 2006.
Selama September 2018, tidak terdapat LPUT yang disampaikan Direktorat Jendral Bea dan Cukai RI kepada PPATK.
Dengan tidak adanya penambahan LPUT selama September 2018, maka jumlah total LPUT yang diterima PPATK sejak Januari 2006- September 2018 tercatat tetap sebanyak 22.408 laporan dengan penerimaan laporan terbanyak berasal dari Soekarno Hatta (60,1 persen) dan Batam (34,2 persen). (wnd/rdw/JPC)
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam mengusulkan 29 ribu warga miskin untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian sosial (Kemensos) tahun 2019 mendatang.
Ketua Pengentasan Kemiskinan Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan setelah melakukan verifikasi data miskin berdasarkan nama dan alamat yang diterima dari pusat. Tim pencacah berhasil memverifikasi sebanyak 29 ribu dari total data miskin yang diterima sebanyak 32 ribu lebih penerima.
“Kemarin tim sudah turun mengecek. Dan yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan miskin hanya 29 ribu,” kata dia, Selasa (20/11).
Amsakar mengatakan jumlah data miskin tahun 2016 lalu diterima sebanyak 36 ribu. Setelah diverifikasi kembali tahun 2017 total warga miskin berkurang menjadi 32 ribu. Proses verifikasi melibatkan beberapa aspek diantaranya keberadaan warga miskin, rumah, penghasilan hingga pendidikan anak.
“Jadi secara keseluruhan warga miskin berkurang. Mungkin seiring tumbuhnya ekonomi di Batam,” sebutnya.
Penyebab lain berkurangnya jumlah warga miskin ini yakni mereka sudah meninggal dunia hingga ada yang sudah pindah ke luar Batam. Ada juga yang ekonominya sudah meningkat sehingga tidak berhak mendapatkan bantuan dari pusat ini.
Pemko Batam tentu berharap jumlah warga miskin ini terus bisa berkurang. Verifikasi yang dilakukan dengan turun ke lapangan guna memastikan penerima tahun sebelumnya masih ada di Batam atau tidak.
Sementara itu, Kepala Bidang Fakir Miskin, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Batam, Rayanis Aminah mengatakan dari kuota32.493 tersebut pihaknya telah memverifikasi sesuai dengan nama dan alamat.
Penerima harus memenuhi beberapa persyaratan seperti memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Batam, berpenghasilan rendah hingga kondisi rumah yang kurang layak dan sebagainya.
“Jadi saat tim turun, mereka akan mengecek dan memastikan warga layak mendapatkan bantuan. Mereka harus warga Batam,” ujarnya.
Selanjutnya hasil verifikasi ini akan dikirimkan kembali kepada pusat untuk mendapatkan bantuan tahun 2019 mendatang.
Tahun ini sedikitnya 23.502 warga Batam menerima bantuan dari Kemensos dari kuota yang sama yakni 32.493 penerima. Rayanin mengungkapkan berdasarkan verifikasi 2017 lalu, banyak diantara warga miskin tidak bisa memenuhi persyaratan sehingga yang menerima bantuan masih jauh dari kuota yang diberikan.
“Karena memang kondisi mereka tak bisa memperlihatkan seperti e-KTP Batam dan tidak sedikit pula yang sudah pindah ke luar,” jelasnya.(yui)
batampos.co.id – PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) cabang Batam menambah frekuensi keberangkatan dari Batam menuju Belawan jelang Natal dan tahun baru 2019 mendatang.
Manager Operasional PT Pelni Batam, Dwiki Dermawandi mengatakan frekuensi keberangkatan ditingkatkan dari dua kali dalam satu minggu menjadi tiga kali.
“Khusus tanggal 21 dan 23 itu langsung dari Batam ke Belawan tak ada singgah ke tanjungbalai dulu. Udah kayak strikaan lah jadwalnya,” kata Dwiki, Selasa (20/11).
Puncak arus mudik angkutan KM Kelud diperkirakan terjadi tanggal 21 dan 23 Desember mendatang. Ribuan tiket disediakan bagi mereka yang ingina natal di kampung halamannya.
“Tiket udah bisa dipesan sekarang. Baik di loket kami maupun retail moderen yang tersebar di Batam,” sebutnya.
Meskipun masih ada waktu kurang lebih satu bulan lagi, pemesanan tiket mudik kusus natal naik sebesar 40 persen bila dibandingkan hari biasanya.
Dwiki menyebutkan arus mudik mulai ramai diperkirakan tanggal 8 Desember hingga dua hari sebelum natal.
“Biasanya yang pesan sekitar 700 orang sekarang sudah seribu lebih,” sebutnya.
Untuk tiket KM Kelud, ia mengungkapkan tidak mengalami kenaikan atau masih sama dengan tahun sebelumnya. Tiket tujuan Belawan dijual Rp 220 ribu untuk kelas ekonomi sedangkan tujuan Tanjungpriuk Rp 313 ribu.
“Saya sarankan pesanlah dari sekarang dari pada nanti kehabisan. Kalau bisa pulang pergi sekalian biar tak kehabisan,” lanjutnya.
KM Kelud juga mendapatkan dispensasi penumpang menjadi kurang lebih tiga ribu dari penumpang normal 1.970 orang.
Ia menambahkan untuk keberangkatan masih dari Pelabuhan Batuampar. Penumpang diminta hadir satu jam sebelum keberangkatan karena ada proses boarding sebelum berangkat. Nanti ada 10 bus yang disediakan untuk mobilisasi penumpang menuju kapal.
“Usahakan bawa barang jangan banyak karena muatan terbatas,” imbuhnya.(yui)
Ilustrasi pelamar kerja. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Batam akan turun ke sekolah untuk mengenalkan industri kerja kepada siswa yang akan segera meninggalkan bangku pendidikan dan bersiap menghadapi tantangan dunia kerja.
Kepala Seksi (Kasi) Penempatan dan Informasi Pasar Kerja Disnaker Batam, Afrizon mengatakan selain pengenalan mengenai lingkungan kerja. Pihaknya juga memberikan pembekalan dan pendidikan singkat mengenai dunia kerja. Siswa diharapkan siap saat memasuki pasar kerja melalui bursa kerja ke sekolah-sekolah ini.
“Bursa kerja sekolah ini seperti sosialisasi. Jadi kami memberikan ilmu singkat bagaiman menghadapi persaingan dalam mendapatkan pekerjaan,” sebutnya.
Ia tak memungkiri jumlah pencari kerja di Batam cukup tinggi. Setiap tahunnya tercatat 25 ribu orang berebut lapangan pekerjaan. Angka ini belum sebanding dengan ketersedian lapangan kerja.
“Kami berharap pembekalan singkat bisa menekan angka pengangguran khusus putra daerah. Mereka kalau harus bisa bersaing. Apalagi yang nganggur itu paling banyak tamatan SMA dan sederajat,” jelasnya.
Ia tidak memungkiri kebanyakan pengangguran di Batam berasal dari luar daerah. Batam menurutnya masih menjadi target utama bagi pencari kerja untuk mencoba peruntungan.
“Nah kami berusaha mempersiapkan lulusan asli Batam ini lebih mudah dalam mendapatkan pekerjaan. Harus punya daya saing. Untuk itu kami berikan pembekalan jelang mereka tamat,” ungkapnya.
Upaya lain, menekan angka pencari kerja khusus putra daerah adalah menggelar pelatihan dasar pencari kerja.
“Ini kan rutin juga digelar setiap tahunnya,” tutupnya.(yui)
batampos.co.id – Bright PLN Batam, tetap menjalankan program yang diminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk menerangi hiterland. Ditengah kebutuhan daya dan dana dalam mengembangkan listrik di Batam, Bright PLN juga mengembangkan distribusi daya di daerah lain. Salah satunya ke Bangka Belitung. Distribusi daya diakui, memperkuat Bright PLN Batam, dan membantu kembangkan listrik di Kepri.
Humas Bright PLN Batam, Yoga, tidak menampik usaha anak perusahaan PLN (Persero) ini di Bangka, memperkuat keekonomian mereka.
“Kami di Bangka Belitung, menjual daya. Kami membantu masyarakat lewat listrik disini yang dijual ke PLN Persero. Dampaknya juga ke Batam. Bisa membantu listrik ke pulau-pulau hiterland di Batam,” Yoga.
Sementara Manager Area Bright PLN Batam di Bangka dan Belitung, Zulhardi Junid mengatakan, keterlibatan pihaknya di daerah itu, karena penugasan PT PLN Persero. Mereka menyediakan energi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Mobile Power Plant (PLTG MPP). Bright PLN Batam di provinsi itu, menyuplay daya untuk dua pulau, Bangka dan Belitung.
“Di Air Anyir Bangka 2×25 MW, selain di Belitung,” bebernya.
Bagi masyarakat Bangka, diakui kehadiran Bright PLN Batam, sangat membantu. Karena sebelumnya, listrik di daerah itu defisit hingga mengalami krisis daya. “Hampir tiap hari pemadaman listrik disini dulu. Sekarang sudah normal. Soal tarif, itu di PLN Persero. Kita menyuplay daya saja,” bebernya.
Pengoperasian pembangkit itu dimulai tahun 2016. Dimana di Bangka, ada dua unit pembangkit yang disediakan. Satu pembangkit beroperasi 24 jam setiap hari, dengan 209.052.000 kWh yang disuplay ke warga. Sementara unit 2, berdaya 157.907.400 kWh.
“Unit dua maksimal saat malam, saat beban puncak,” jelas dia.
Dengan daya yang dikeluarkan itu, membantu sekitar 22 ribu kepala keluarga.
“Beban puncak Bangka, 150 MW. Kalau di Belitung, 40MW. Tapi penyuplai daya, bukan hanya dari kita. Ada beberapa pembangkit listrik milik pihak ketiga,” tambah Zul.
PLN Batam menggunakan menggunakan mesin dengan teknologi baru, untuk menyediakan daya di Babel. PLN Batam merupakan yang pertama yang menggunakan.
“Kita menggunakan mesin boing. Ada fitur mengontrol berapa kebutuhan daya yang disuplai. Dengan teknologi, frekuensi yang dihasilkan stabil. Sehingga bisa lebih efisien,” kata Zul.
Komposisi pembangkit Bright PLN Batam di Babel diakui masih yang terbesar saat ini. PLN Batam mensuplai sepertiga dari beban puncak. Di Babel diakui ada energi terbarukan dari kelapa sawit. “Tapi kecil. Hanya sekitar 1 sampai 2 MW,” bebernya. (mbb)
batampos.co.id – Atas postingan komentar di grup facebook Wajah Batam yang menyinggung institusi kepolisian, Ade Saputra Simalungkalid ditangkap di Kawasan Marina dan digelandang ke Mapolresta Barelang, Minggu (18/11) lalu.
Peristiwa ini bermula dari postingan pemilik akun atas nama Teguh memposting kegiatan balapan liar yang dilakukan oleh sekelompok remaja di kawasan Batuampar. Ia mengeluhkan aktivitas balapan liar itu yang sangat mengganggu itu.
Dalam menanggapi postingan itu, Ade Saputra pun kemudian memberikan komentar sekitar 14 menit setelah postingan itu dipublikasikan. Ia mengomentari postingan itu dengan kata tidak pantas dengan menyinggung institusi kepolisian.
Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan, penangkapan terhadap Ade dilakukan pihaknya saat melakukan patroli cyber di media sosial dan ditemukan postingan yang menyinggung institusi kepolisian itu.
“Selanjutnya kita amankan beliau di kawasan Marina pada malam itu juga dan kita mintai keterangannya,” ujarnya, kemarin.
Andri melanjutkan, Ade Putra melanggar undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 45 ayat 1 jo pasal 27 ayat 3 dapat diancam dengan penjara paling lama enam tahun penjara.
Berutung, polisi masih mempertimbangkan berbagai hal dari aspek kemanusiaan, sehingga pihak kepolisian tidak melakukan penahanan terhadap Ade.
“Beliau menyesali perbuatannya. Kami melakukan tindakan-tindakan yang bisa kita tolerir dengan langkah yang sudah kita lakukan,” katanya.
Kepala seluruh pengguna media sosial, Andri mengimbau untuk lebih berhati-hati dalam membuat postingan maupun berkomentar. Jangan sampai menghina satu sama lain apalagi menghina institusi yang belum tentu salah.
“Kepada masyarakat dan pengguna media sosial diharapkan bisa menjadi pelajaran. Marilah kita bijak dalam bermedia sosial,” imbuhnya.
Sementara itu, bapak anak satu itu saat ditemui di Polresta Barelang mengaku khilaf atas postingan komentarnya. Postingan komentar itu ia lakukan secara tidak sengaja. Untuk itu, ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.
“Saya minta maaf kepada kepolisian dimanapun berada. Dengan ini saya minta maaf atas komentar saya di wajah batam. Saya mengakui saya khilaf dan tidak akan mengulanginya lagi. Kedepannya, saya akan menggunakan medsos sebaik mungkin,” sesalnya. (gie)
batampos.co.id – Keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali mengalami defisit. Angkanya sedang dihitung Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam. Namun, dampak dari defisit ini, akan mengganggu penyelesaian kewajiban kepada pelaksana proyek sebagaimana pernah terjadi tahun lalu.
”Lusa (Rabu, 21/11, red) mu-ngkin sudah ada angkanya. Jadi, sekarang angkanya belum bisa saya pastikan berapa,” kata Kepala BPKAD Kota Batam, Abdul Malik, Senin (19/11).
Terkait persoalan defisit ini, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengatakan jika ada yang tidak terbayar tahun ini, maka sudah tentu akan dibayarkan pada tahun setelahnya.
”Akan ditulis sebagai utang 2018 yang akan dibayar 2019 mendatang,” ujarnya.
Selain itu, Rudi menyampaikan akan mengumpulkan para kontraktor yang bersangkutan dengan proyek saat ini. Di depan para kontraktor ia akan menjabarkan kendala yang tengah dihadapi Pemko Batam, sehingga persoalan tersebut terjadi.
”Kami sampaikan bahwa memang tidak tercapai target (pendapatan, red) kami di 2018. Dua hal ini jalan terbaik,” jelasnya.
Sementara dari sisi anggaran, hingga akhir tahun memang diprediksi tidak tercapai. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah memprediksi pencapaian pendapatan asli daerah (PAD) hanya 90 persen dari total target.
Menurut Raja, ini terjadi salah satunya dilatarbelakangi oleh persoalan pendapatan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Padahal, penerimaan sektor ini memberi sumbangsih sebesar 40 persen dari total PAD Kota Batam Rp 1,23 triliun pada APBD Perubahan.
”BPHTB dari target kami Rp 380 miliar, mungkin yang tercapai sekitar Rp 300 miliar,” imbuhnya.
Meski demikian, sambungnya, pihaknya tidak tinggal diam. Kini telah dibuka konter pembayar pajak di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Batam. Mendekatkan layanan ini menambah daya pendapatan tersebut.
”Sekarang transaksi BPHTB sekitar Rp 1 miliar perhari. Ini bagus. Kami tetap berharap ada perbaikan, ada dulu satu hari sampai dapat Rp 13 miliar,” terangnya.
Untuk menutupi kekurangan pendapatan BPHTB, pihaknya juga berharap pada pemasangan (tapping box). Dengan program ini, ia berharap empat sumber pendapatan, yakni pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, dan pajak parkir dapat meningkat. ”Di samping itu kami akan terus lakukan penagihan aktif,” pungkasnya.
ilustrasi foto: bank indonesia
Realisasi PAD Capai Rp 933,4 Miliar
Sementara itu, realisasi PAD Kota Batam 2018 hingga November ini sudah mencapai Rp 933,4 miliar atau 74,19 persen dari target pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1,23 triliun.
Kepala BP2RD Kota Batam, Raja Azmansyah menyebutkan, realiasasi PAD masih bergerak. Pajak hotel misalnya, hingga 19 November 2018 ini naik di angka 90,16 persen dari target Rp 107,1 miliar terealisasi Rp 96,6 miliar.
Kemudian, begitu juga pajak restoran terealiasi 92,02 persen dari target Rp 68,6 miliar. Untuk pajak hiburan terealisasi Rp 27,5 miliar atau 94,48 persen dari target Rp 29,1 miliar. Sedangkan pajak reklame naik di angka 96 persen atau Rp 8,74 miliar dari yang ditargetkan Rp 9,06 miliar.
”Ada kenaikan dari posisi siang ini. Untuk keempat sektor ini (hotel, restoran, hiburan, dan reklame) kita optimis bisa di atas 100 persen. Realisasi PAD tahun ini juga melampaui target 2017 lalu,” kata Raja, kemarin.
Adapun sektor pajak lainnya adalah pajak penerangan jalan umum terealisasi Rp 144,1 miliar dari target Rp 163,7 miliar. Pajak parkir tercapai 85,15 persen dari target Rp 12 miliar. Begitu juga pajak hiburan terealiasi Rp 27,5 miliar atau 94,48 persen dari target Rp 29,1 miliar. Pajak BPHTB terealiasi Rp 263,8 miliar dari target Rp 380,8 miliar. Sementara pajak bumi bangunan (PBB) 82,6 persen dari target Rp 158,5 miliar.
”Perhitungan kita mungkin pajak parkir yang agak sedikit kurang tercapai,” tuturnya.
Raja menambahkan, untuk sektor retribusi stagnan seperti retribusi pelayanan persampahan 72,5 persen dari target Rp 35 miliar. Retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum Rp 6,05 miliar dari target Rp 10 miliar. Untuk retribusi pengujian kendaraan bermotor baru tercapai Rp 2,69 miliar dari target sebesar Rp 3,2 miliar. Begitu juga dengan retribusi pelayanan kesehatan (puskesmas) dari yang ditargetkan sebesar Rp 2,2 miliar, baru terealisasi Rp 1,84 miliar.
Selanjutnya, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) menjadi yang paling rendah pencapaiannya, yakni 33,6 persen atau Rp 10,09 persen dari target Rp 30 miliar. Sementara untuk izin memperkerjakan tenaga asing (IMTA) sudah teralisasi 83,6 persen dari target sebesar Rp 34 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Hendra Asman mengaku masih optimis target pendapatan daerah tercapai. Apalagi sampai saat ini banyak kebijakan dan program-program baru yang telah dilakukan BP2RD Kota Batam di dalam menarik pajak. Salah satunya melalui pemasangan tapping box (pajak online) di beberapa wajib pajak yang ada di Kota Batam.
”Kalau lihat data yang masuk saya sampai sekarang masih optimis tercapai,” kata Hendra.
Untuk dinas penghasil, Hendra mengharapkan agar memberikan pelayanan yang prima kepada pelaku usaha atau wajib pajak. Selain hanya memungut pajak, dinas peng-hasil juga harus mampu memberikan edukasi tentang cara pelaporan pajak yang benar dan baik.
”Jujur masih banyak kita temukan wajib pajak yang ingin bayar pajak, namun mereka masih bingung cara bayarnya. Karena lewat merekalah PAD kita bergantung,” jelasnya.
Dinas penghasil juga diminta segera melakukan self assigment ini betul-betul bisa diterapkan oleh wajib pajak dengan baik. Termasuk juga menyediakan hotline tersendiri untuk setiap pengaduan.
”Tujuannya supaya wajib pajak melakukan komunikasi dengan dinas terkait jika ditemukan hal-hal yang tidak pada tempatnya seperti pelaporan yang bermasalah, mesin online bermasalah atau sebagainya. Kita harapkan ada hotline pengaduan,” jelas Hendra. (iza/rng)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan model dan ukuran surat suara yang akan dipakai dalam pemilu 2019 mendatang. Seperti yang sudah diduga, ukuran kertas suara begitu besar. Khususnya untuk pemilu legislatif. Kini, KPU tinggal menunggu satu kali lagi konsultasi dengan pemerintah dan DPR untuk mengesahkan model surat suara tersebut.
Surat suara untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD berukuran paling besar. Modelnya vertikal, dengan ukuran 51×82 cm. Itu setara dengan satu setengah kali ukuran halaman koran Jawa Pos (grup Batam Pos). Sementara, yang paling kecil tentu saja surat suara untuk pilpres. Ukurannya 22×31 cm atau sedikit lebih besar ketimbang kertas A4.
Ukuran yang jumbo itu tidak lepas dari banyaknya partai yang berpartisipasi dalam pemilu 2019. Yakni 16 partai nasional dan 4 partai lokal khusus untuk Provinsi Aceh.
Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menjelaskan, ukuran lebar kolom untuk nama caleg kali ini lebih besar, sekitar 1 cm. Itu untuk memastikan pemilih tidak keliru dalam mencoblos.
Bila lebar kolom nama terlalu kecil, dikhawatirkan hasil coblosan berada di antara dua nama. Bila itu terjadi, maka suaranya akan dianggap masuk sebagai suara partai.
’’Calonnya dirugikan, karena sebenarnya pemilihnya ingin mencoblos dia,’’ terangnya di KPU kemarin (19/11).
Saat ini, proses lelang surat suara masih berlangsung. Rencananya, produksi dan distribusi akan dimulai awal Januari hingga Maret mendatang.
ilustrasi
Kertas Suara Tak Muat Foto Caleg
Sementara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Batam sudah merampungkan perhitungan daftar pemilih tetap (DPT) yang akan berpartisipasi di Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 17 April mendatang. Jumlah tersebut akan menjadi acuan jumlah kertas suara yang akan diterima Batam nantinya.
Komisioner KPU Batam, Zaki Setiawan mengatakan surat suara nanti akan memuat foto calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD), foto calon presiden dan wakil presiden serta nama-nama calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam.
“Khusus untuk calon DPRD tak ada fotonya. Kertas suara hanya memuat nama, nomor urut dan partai pengusung,” jelasnya, Senin (19/11/2018).
Kertas suara berukuran 51 x 82 sentimeter ini memuat sedikitnya 691 caleg DPRD Batam yang tersebar di enam daerah pemilihan (Dapil), 12 calon DPD, DPRD Provinsi serta capres dan cawapres.
“Kemarin sudah diberikan contoh surat suaranya berukuran A3. Tapi nanti yang asli tentu menyesuaikan dengan jumlah caleg,” imbuhnya.
Mengenai warna kertas suara, Zaki menjelaskan masih menunggu keputusan dari KPU pusat. “Informasinya bulan ini sudah ada hasilnya, warna apa saja yang akan digunakan untuk lima kertas suara tersebut,” ujarnya
Sebelumnya, sebanyak 14.342 unit kotak suara dan 6.152 unit bilik suara juga sudah tiba di Batam. Saat ini logistik masih berada di Pelabuban Batuampar.
“Belum dianter ke sini (kantor KPU, red). Kami juga belum cek ke sana logistik tersebut,” sebutnya.
Selanjutnya logistik akan disimpan di gedung milik Persero atau bekas pelabuhan Pelni Batam di Sekupang. KPU telah menyewa gedung hingga pemilihan usai nanti.(yui/byu/jpg)
batampos.co.id – Ajang funbike night Batam Pos-BP Batam yang akan digelar pada Sabtu (24/11) malam nanti menjadi acara wajib bagi komunitas Ngepit Lovers. Para anggotanya mengaku mulai ketagihan dengan kegiatan gowes malam hari, sehingga mereka memastikan akan ikut serta dalam acara ini.
batampos.co.id – Bright PLN Batam, tetap menjalankan program yang diminta Gubernur Kepri, Nurdin Basirun untuk menerangi hiterland. Ditengah kebutuhan daya dan dana dalam mengembangkan listrik di Batam, Bright PLN juga mengembangkan distribusi daya di daerah lain. Salah satunya ke Bangka Belitung. Distribusi daya diakui, memperkuat Bright PLN Batam, dan membantu kembangkan listrik di Kepri.
