Selasa, 12 Mei 2026
Beranda blog Halaman 11800

Perum Damri Dukung Trans Batam Gandeng Angkot

0

batampos.co.id – Layanan Trans Batam semakin diminati. Pembenahan-pembenahan terus diupayakan oleh pihak operator. Selain memaksimalkan layanan tiket elektronik atau e-Tickting untuk memudahkan pembayaran tarif Trans Batam, operator juga selaku berkomitmen mendukung terobosan-terobosan yang dicanangkan oleh pemerintah.

Wacana akomodir angkutan kota (angkot) menjadi bagian dari layanan Trans Batam misalkan, sangat didukung oleh Perum Damri selaku operator Trans Batam di koridor satu, dua dan tiga. Wacana ini dianggap efektif untuk menata sistem transportasi yang merata di kota Batam.

“Juga untuk menghindari gesekan-gesekan sesama pengusaha jasa transporatasi di Batam,” ujar Staff operasional Perum Damri Batam, Surung Togi Pakpahan.

Selama ini angkot dan Trans Batam umumnya beroperasi di jalur yang sama sehingga sering terjadi gesekan. Layanan Trans Batam yang aman dan murah tentu berdampak bagi pengusaha angkot lain. Warga cenderung memilih Trans Batam ketimbang angkot, sehingga dengan penerapan wacana tersebut layanan transportasi di Batam tidak tumpang tindih.

“Kami mendukung karena ini bagus. Angkot tak lagi merasa tersaingi karena nantinya tentu ada pertimbangan dan kesepakatan tentang rute, mana untuk angkot dan mana untuk trans Batam,” ujar Surung.

Sesuai dengan informasi awal yang mereka terima kata Surung, dalam wacana itu Dinas Perhubungan kota Batam berencana menggandeng angkot untuk akomodir penumpang dari lingkungan perumahan ke jalan raya. Selanjutnya dari jalan raya diakomodir oleh Trans Batam.

“Itu baru wacana tapi kalau diterapkan kami sangat mendukung,” ujarnya.

foto: batampos.co.id / cecep mulyana

Wacana tersebut juga disambut baik masyarakat pengguna jasa transportasi massal di Batuaji dan Sagulung. Selama ini masyarakat di sana cukup kewalahan mendapatkan layanan transportasi massal sebab tidak semua lingkungan perumahan masuk jalur angkot ataupun Trans Batam.

Seperti yang terjadi pada masyarakat yang berdiam di sepanjang jalan Kaveling Nato hingga Polsek Sagulung. Jalur pemukiman itu belum masuk angkot sehingga mereka harus berjalan kaki atau numpang ojek ke jalan utama R Suprapto atau jalan Dapur 12 yang merupakan jalur angkot.

“Iya harusnya seperti itu, biar angkot fokus dari kaveling atau perumahan ke jalan raya. Kalau seperti itu tentu akan berkurang juga kemacetan di jalan raya karena orang akan milih naik transportasi massal ketimbang harus bawa kendaraan sendiri,” ujar Nuraini, warga kaveling Baru, Sagulung. (eja)

Dwi Ditemukan Tewas Tergantung

0
Polisi menggotong jasad Dwi

x.batampos.co.id – Warga di Jalan Imam Ismail Kelurahan Ranai Darat, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri dikagetkan teriak minta tolong Puji Rahayu, seorang ibu rumah tangga.

Dwi K, 36, ditemukan tergantung kain gorden jendela kamar, bersimbah darah.

Puji sedianya berniat mengajak Dwi untuk makan siang, sekitar pukul 12.15 WIB, Rabu (24/10/2018).

Dwi, adalah adik ipar Puji.

Saat dipanggil Dwi tidak menyahut.

Kasat Reskrim Polres Natuna AKP Dey Wiyanto mengatakan, kematian korban di kain gorden jendela masih diselidiki. Jenazah korban akan dilakukan visum di Rumah Sakit untuk memastikan kematiannya.

“Memang ditemukan tergantung, tapi kami visum dulu,” singkat Edy.

Korban sejak beberapa tahun tinggal serumah bersama abangnya.erti biasa. Korban ditemukan tergantung oleh abangnya setelah pintu kamar dibuka. (arn)

Sekwan Akan Berkordinasi Dengan Pimpinan dan BKPSDM

0

batampos.co.id – Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Batam tidak membantah terkait membludaknya Tenaga Harian Lepas (THL) di Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Batam. Sekwan DPRD Batam melalui Kabag Humasnya Taufik mengatakan, saat ini ada 166 tenaga kontrak.

“Kita klarifikasi dan membenarkan apa yang disampaikan dewan (banyaknya THL Dewan),” kata Taufik, Selasa (23/10).

Menurutnya, dari 166 tenaga kontrak di lingkungan DPRD Batam terdiri dari 87 orang bagian pengamanan, 55 orang untuk administrasi dan 24 orang petugas kebersihan. Sementara itu tenaga ahli atau staf ahli di luar tenaga kontrak sekwan berjumlah sebanyak 27 orang.

Taufik menjelaskan, untuk bagian pengamanan sendiri tidak semuanya bertugas menjaga kantor dewan. Hal ini disebabkan, karena sebagian besarnya ditarik menjadi ajudan dan sekaligus pihak pengamanan yang bertugas di kediaman pimpinan dan wakil pimpinan dewan.

“Jadi kalau ada pegawai THL yang tidak masuk kantor, memang karena sehari-harinya mereka bertugas untuk itu. Dan tidak diwajibkan untuk datang ke dewan. Untuk detailnya berapa orang pengamanan pimpinan saya kurang hapal,” kata Taufik.

Mantan Camat Galang itu menambahkan, pihaknya terus melakukan penegakan disiplin setiap hari melalui rapat dan pelaksanaan apel pagi. Jika ada THL yang melanggar aturan atau tak hadir, maka pihaknya akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sanksinya mulai dari teguran, pemotongan gaji hingga menjadi bahan evaluasi untuk memperpanjang kontrak mereka,” tegas Taufik.

Terkait usulan pengurangan THL, ia mengaku akan harus berkoordinasi dengan pimpinan lembaga legislatif dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam. “Artinya apa yang disampaikan dewan menjadi bahan masukan kami,” jelas Taufik.

Kabag Umum Sekretariat DPRD Batam Rukun Mulyadi menambahkan, dalam Rancangan KUA-PPAS APBD 2019 pihaknya mengajukan penambahan dua orang THL untuk tekong speed boad dewan. Sementara besaran gaji THL menyeseuaikan Standar Harga Barang (SHB) Pemko yakni Rp2,9 juta.

“Baru sebatas usulan untuk tekong speed boad. Diterima tidaknya tergantung dewan,” kata Rukun.

DPRD Batam menyoroti 166 Tenaga Harian Lepas (THL) Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Batam. Dewan menilai banyak tenaga honor di lingkungan DPRD Batam karena banyaknya titipan dari anggota Dewan. Akibatnya, banyak honorer fiktif yang membebani APBD Kota Batam.

“Namanya aja yang ada. Manusianya tak pernah nonggol. Terima gaji tapi tidak absen,” sebut Idawaty Nursanti, anggota Komisi II.

Pihaknya selalu mengkritik setiap penambahan honor di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar direkrut sesuai kebutuhan. Sementara di lingkungan DPRD Batam sendiri memiliki honor yang sangat banyak dan terkesan mubazir.

“Kita selalu plototin honor di dinas-dinas, eh malah di sini yang bobrok,” sesal Ida.

Suasana lobi Kantor DPRD Batam.
foto: batampos.co.id / cecep mulyana

Wakil Ketua Komisi II DPRD Batam Sallon Simatupang mengatakan, seharusnya para THL bekerja dengan baik dan menjaga nama baik anggota Dewan yang membawanya bekerja di DPRD Batam.

“Kalau honorer yang tidak bekerja, justru merusak nama yang membawanya,” kata Sallon

Ia juga melihat tanggung jawab THL sangat kurang. Biasanya setiap hari selalu diadakan absen dan apel pagi. Namun sekarang tak ada lagi, mereka datang sesuka hati.

“Ini yang harus menjadi perhatian khusus Sekwan karena mereka digaji dari APBD Batam,” tegasnya.

Sekretaris Komisi II DPRD Batam Mesrawati Tampubolon menambahkan, jumlah THL yang ada di Sekretariat DPRD sebanyak 166 orang. Seharusnya, jumlah ini berkurang dua orang karena diduga terlibat perbuatan asusila di ruang Wakil Ketua I, beberapa waktu lalu.

“Ini malah diganti dengan orang lain. Kita mau mengurangi, justru dimasukkan lagi,” sesal Mesra. (rng)

Bawaslu Minta Peserta Pemilu Ikuti Aturan

0
ilustrasi

batampos.co.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam meminta peserta pemilu agar dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan di aturan PKPU dan petunjuk teknis KPU. Komisioner Bawaslu Mangihut Rajagukguk mengatakan sesuai aturan yang ada, kampanye tidak boleh dilakukan di rumah ibadah.

“Tidak hanya itu saja, di lembaga pendidikan tidak boleh. Lalu rumah sakit dan sarana pemerintahan. Kawasan-kawasan ini juga tidak diperbolehkan kampanye,” katanya, Senin (22/10/2018).

Di kawasan yang dilarang kampanye, kata Mangihut pelarangannya tidak hanya sosialisasi atau bertatap muka saja. Tapi tidak diperbolehkan juga memasang alat peraga kampanye.

“Daerah-daerah ini harus steril dari hal-hal berhubungan dengan kampanye,” ungkapnya

Larangan lain dalam berkampanye yakni money politic. Pemberian uang kepada masyarakat, hal yang sangat dilarang dalam proses kampanye.

“Laporkan ke kami bila masyarakat menemukannya,” tuturnya.

Peserta pemilu, kata Mangihut diperbolehkan sosialisasi dari rumah ke rumah. Namun, apabila ada pengumpulan massa, maka ada aturannya.

“Maksimal 1000 orang,” ucapnya.

Pengumpulan massa kurang dari 1000 orang, kata Mangihut diperbolehkan asal terlebih dahulu memberitahukan ke pihak Kepolisian dan Bawaslu.

“Surat pertemuan terbatas dan tatap muka ini, wajib diserahkan ke kami dan Polisi,” ungkapnya.

Apabila tidak ada surat dari peserta pemilu untuk mengadakan pertemuan terbatas, maka Bawaslu dan polisi memiliki wewenang membubarkan pertemuan tersebut.

“Hal-hal ini wajib dipahami peserta Pemilu, aturan mainnya ada di PKPU,” pungkas Mangihut. (ska)

Disperkimtan Resmikan Kebun Raya Batam Desember

0
Kebun Raya Batam.
foto: putut ariyotejo / batampos

batampos.co.id – Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan (Perkimtam) Batam akan meresmikan Kebun Raya Batam (KRB) Desember mendatang.

“Iya pas HUT Batam KRB akan di launching,” kata Kepala Disperkimtan Batam, Eryudhi, Senin (22/10).

Ia menjelaskan peresmian ini sekaligus membuka KRB sebagai salah satu destinasi wisata yang bisa dikunjungi warga. Selama ini memang sudah ada warga yang berkunjung, numun belum banyak.

“Sebelum diresmikan beberapa infrastruktur sudah rampung tahun ini. Koleksi tanaman juga sudah ribuan,” sebutnya.

Untuk saat ini pengunjung belum dikenakan retribusi untuk berkunjung. Hal ini disebabkan karena KRB masih dalam tahap pembangunan. “Masih butuh waktu lama agar kebun raya kita bisa sempurna seperti Bogor. Peresmian ini lebih kepada informasi bahwa pembangunan masih berlanjut karena sempat terhenti,” ujarnya.

Tahun depan pihaknya juga telah mengajukan tambahan dana Sebesaf Rp 20 miliar untuk pengembangan infrastruktur KRB ke pusat. “Ya kami sudah ajukan. Berapa yang diterima nanti kami tinggal menunggu saja,” bebernya.

Eryudhi mengungkapkan infrastruktur yang sudah tersedia diantaranya embung, nurseri dan jalan. Ia berharap pusat bisa mengabulkan permintaan Pemko Batam soal permintaan penambahan anggaran.

“Masih panjang lagi agar layak disebut kebun raya. Namun bertahap kami coba meningkatkan pembangunan dan isinya,” ujarnya.(yui)

Dirpolair : Mh Pernah Diperiksa Polisi Malaysia

0
Para TKI Ilegal yang diamankan Polda Kepri. (Istimewa)

batampos.co.id – Direktur Polisi Perairan Polda Kepri, Kombes Benyamin Sapta mengungkapkan satu fakta menarik, terkait Mh, 71 tekong yang diamankan polisi, 20 Oktober lalu. Mh, pemilik rumah penampungan TKI di Pulau Seribu, Ngenang, ternyata pernah diperiksa Polisi Malaysia. Pemeriksaan terhadap Mh ini, terkait pengiriman ratusan TKI ilegal yang tenggelam di perairan Johor Bahru.

“Mh ini pernah diperiksa, tapi karena kurangnya bukti dan belum cukup unsurnya. Mh ini dilepaskan kembali (Polisi Malaysia,red),” kata Kombes Benyamin Sapta, Selasa (23/10).

Mh disebut Benyamin sebagai pemain lama yang berkecimpung dalam pengiriman TKI ilegal. Mh, juga memiliki kaki tangan yang bekerja untuknya merekrut TKI ilegal dari daerah seperti Lombok. “Dari pengakuannya, ada dua orang perekrut di Lombok sana. Kami sudah kantongi namanya. Dan masih terus melakukan pendalaman terkait kasus ini,” ungkapnya.

Modus-modus menyeberangkan TKI ilegal, kata Benyamin sudah bermacam ragam. Dulu, modus digunakan hanya mengandalkan speedboat. Tapi kini, untuk mengelabui petugas, pelaku pengiriman TKI Ilegal menggunakan kapal-kapal nelayan.

“Jadi dari tepi pantai itu gunakan kapal nelayan, seolah-olah ingin melaut. Tapi diperbatasan (Indonesia-Malaysia), sudah ada speedboat menanti dan membawa calon Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri,” ucap Benyamin.

Sebelumnya diberitakan, Mh diamankan setelah Polisi bersama empat orang anak buahnya 18 Oktober lalu. Dari pemeriksaan dilakukan petugas kepolisian,Mh disebut sebagai pemilik Speedboat, rumah penampungan. Selain menangkap lima orang pelaku pengiriman TKI ilegal, polisi berhasil mengamankan 12 calon TKI ilegal yang akan diberangkatkan ke Malaysia.

Calon TKI ilegal ini rencananya akan dipulangkan ke kampung halamannya melalui BP3TKI.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga berharap permasalahan TKI ilegal ini dapat diselesaikan secepatnya. Karena bila dibiarkan berlarut-larut, tentunya pengiriman TKI ilegal kembali akan memakan korban.

“Akar permasalahan ini harus dicari bersama-sama. Kenapa mereka ilegal, apakah pengurusan izin legal sulit atau gimana. Inilah yang harus dicari tau,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, sinergi diperlukan antar instansi untuk meminimalisir pengiriman TKI ilegal ke luar negeri.

“Kepada masyarakat diharapkan juga agar bisa bekerja ke luar negeri secara legal. Apabila ilegal, sulit dilindungi hukum. Mari bersama-sama kita mencegah saudara kita bekerja ke luar negeri secara ilegal,” pungkasnya. (ska)

Pemko Batam akan Libatkan Santri Dalam Setiap Kegiatan

0

batampos.co.id – Peringatan Hari santri Nasional Tahun 2018 Tingkat Kota Batam digelar di Dataran Engkuputri Batamcenter, Senin (22/10) pagi. Peringatan tahun kedua ini dihadiri ribuan santri se Batam, ulama, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam serta pimpinan OPD di lingkungan Kota Batam.

Yang istimewa dari upacara tersebut seluruh petugas pelaksana upacara para santri dari perwakilan pondok pesantren di Batam. Bertugas membacakan UUD 1945, Fadhilah dari Pondok Pesantren An Ni’mah, pembaca ikrar santri, Muhammad Anwar Abiyu dari Podon Pesantren Nurul Haq, pengibar bendera dari Pondok Pesantren Yahusnaya, pembawa acara, Saidatul Aulia dari Pondok Pesantren Darul Falah Batam dan Marching Band dari Pondok Pesantren Al Kautsar Batam.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi, mengatakan, santri merupakan kelompok yang cukup punya andil dalam pembangunan bangsa. Maka antara pemerintah dan santri harus bersinergi.

“Santri ini milik negara, artinya kalau milik negara harus membaur dengan pemerintah,” kata dia usai acara.

Menurut Rudi, sesuai dengan arahan presiden Joko Widodo semua elemen bangsa. Selaku pemerintah daerah, Rudi berjanji akan terus membantu setiap kegiatan santri. “Bukan hanya saat upacara ini saja, kegiatan yang lain akan kami bantu sepenuhnya,” imbuhnya.

Kepada santri, ia berharap ilmu yang didapat di pesantren dapat diaplikasi ke dalam kehidupan bermasyarakat. Ia menilai, ilmu yang tersebut sangat bermanfaat untuk pembangunan bangsa.

“Ilmu yang didapat di pesantren digabung dengan (ilmu) kita, saya kira dalam pelaksanaan di lapangan bisa dipadu dan terlaksana dengan bagus sekali,” papar dia.

Dalam pesan Menteri Agama Rl Lukman Hakim Saifuddin yang dibacakan Rudi, Hari Santri merujuk pada Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri merupakan babak baru dalam sejarah umat Islam Indonesia.

Marching Band Pesantren Al-Kausar menunjukan kepiawaiannya menampilkan musik dan lagu yang bernuansa Islami pada acara Peringatan Hari Santri Nasional di Dataran Engku Putri Batamcenter, Senin (22/10). F. Cecep Mulyana/ Batam Pos

Berkaca pada sejarah, Hari Santri merujuk pada keluarnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang memantik terjadinya peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Resolusi Jihad adalah seruan ulama-santri yang mewajibkan setiap muslim Indonesia untuk membela kedaulatan Tanah Air dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Pada kenyataannya, Resolusi Jihad itu telah melebur sekat-sekat antara kelompok agamis, nasionalis, sosialis, dan seterusnya di kalangan bangsa Indonesia yang beragam latar belakang. Resolusi Jihad telah menyeimbangkan spiritualitas individu yang bersifat vertikal (hablun minallah) dengan kepentingan bersama yang bersifat horizontal (hablun minannas) melalui fatwa ulama yang mendudukkan nasionalisme sebagai bagian dari sikap religius.

“Peringatan HSN tahun 2018 ini mengusung tema ‘Bersama Santri Damailah Negeri’ . Isu perdamaian diangkat sebagai respon atas kondisi bangsa Indonesia yang saat ini sedang menghadapi berbagai persoalan, seperti maraknya hoaks, ujaran kebencian, polarisasi simpatisan politik, propaganda kekerasan, hingga terorisme,” ucap Rudi sembari membaca amanat tersebut.

Hari Santri tahun ini merupakan momentum untuk mempertegas peran santri sebagai pionir perdamaian yang berorientasi pada spirit moderasi Islam di Indonesia. Dengan karakter kalangan pesantren yang moderat, toleran, dan komitmen cinta tanah air, diharapkan para santri semakin vokal untuk menyuarakan dan meneladankan hidup damai serta menekan lahirnya konflik di tengah-tengah keragaman masyarakat. “Marilah kita tebarkan kedamaian, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun,” tutupnya.

Para peserta yang hadir kompak berbusana santri. Pejabat yang mengikuti upacarapun kompak berkain sarung, baju koko dan memakai peci layaknya para santri di Pondok Pesantren. Usai upacara dilanjutkan dengan atraksi marching band dari Pondok Pesantren Al Kautsar yang membawakan lagu Ada Anak Bertanya Pada Bapaknya dan Berbuat Baik Janganlah Ditunda-tunda yang dipopulerkan oleh Bimbo. (iza)

Disnaker Pemko Batam Kembali Anggarkan Untuk Pelatihan

0
ilustrasi

batampos.co.id – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam kembali menganggarkan untuk pelatihan pencari kerja dan tenaga kerja di tahun 2019 mendatang.

“Masih di bahas belum ketok palu,” kata Kepala Disnaker Batam, Rudi Sakyakirti, Selasa (23/10).

Ia menjelaskan, pelatihan keterampilan bagi pencari kerja dan tenaga kerja merupakan salah satu program prioritas yang diusulkan. Pelatihan dasar bagi pencaker bisa menjadi modal dalam mencari pekerjaan.

“Tahun depan kan sudah banyak perusahaan butuh karyawan. Jadi pelatihan ini bisa jadi bekal pencaker,” sebutnya.

Pelatihan direncanakan akan dimulai diawal tahun. Beberapa pelatihan dasar seperti di sektor pariwisata, komputer, teknik mesin hingga sektor yang dibutuhkan di dunia industri Batam.

“Pariwisata menjadi salah satu sektor paling ramai diikuti para pencaker,” imbuhnya.

Untuk anggaran pelatihan ini, Rudi menyebutkan tahun 2019 lebih besar dari tahun ini. Namun besaran angkanya masih dibahas.

“Agak naik sedikt. Berapa totalnya saya lupa. Nantilah kalau sudah disetujui baru bisa ketahuan,” ujar pria lulusan UNAND ini.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2018, Disnaker menganggarkan Rp 6,5 milar untuk pelatiha pencari kerja dan Rp 7,8 miliar peningkatatan kemampuan tenaga kerja.(yui)

Partisipasi Pilpres Diprediksi Rendah

0
ilustrasi

x.batampos.co.id – Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menuturkan, target partisipasi pemilih dalam Pilpres 2019 sebesar 80 persen sulit tercapai. Dia memperkirakan kepesertaan dalam pemilihan Jokowi vs Prabowo di kisaran 70 persen.

Firman menjelaskan, acuan yang mereka gunakan adalah pelaksanaan pilkada serentak 2018. Saat itu tingkat partisipasi pemilihnya juga tidak tinggi-tinggi amat. ’’Rata-rata tingkat pemilih (di pilkada 2017, red) 70 persen. Target (partisipasi pilpres) 80 persen susah tercapai,’’ katanya di kantor LIPI, Selasa (23/10).

Salah satu penyebab tingkat partisipasi pemilih dalam pilpres tidak bisa maksimal adalah sikap apolitis di kalangan masyarakat semakin luas. Dia mencontohkan, masyarakat di pedesaan lebih memilih mengejar upah ke sawah Rp 80 ribu/hari ketimbang ikut mencoblos.

Selain itu, prediksi minimnya partisipasi pemilih dipicu belum naiknya performa para politisi. Keterikatan masyarakat secara umum dengan partai politik juga tidak cukup erat. Kemudian, secara umum pula, masyarakat cenderung mengurusi kehidupan sehari-hari.

Meski begitu, Firman mengatakan, tingkat partisipasi pemilih dalam Pilpres 2019 tidak berarti sebuah angka mati alias tidak bisa diupayakan meningkat. Dia menegaskan, potensi meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilpres ada pada sosok capres dan cawapres itu sendiri.

’’Partisipasi pemilih akan jadi tinggi jika ada isu yang menggerakkan orang,’’ tuturnya.
Dia mencontohkan, ketika saat ini ekonomi dinilai kurang bagus, dibutuhkan sosok yang bisa menawarkan solusi. Kemudian, jika saat ini dirasakan ada keresahan sosial dan konflik, dibutuhkan sosok yang bisa menekannya.

KPU sejak awal memang memasang target tinggi dalam partisipasi pemilih Pemilu 2019.

“Target kami partisipasi mencapai 77,5 persen, insya Allah,’’ ujar Ketua KPU Arief Budiman setelah apel pengamanan Pemilu 2019 di lapangan Monas pada medio September lalu. (wan/byu/c7/fat)

Polisi Terus Lakukan Patroli Cyber

0

batampos.co.id – Jajaran Satreskrim Polresta Barelang terus mendalami kasus praktik prostisusi online homoseksual bermodus pijat di Batam. Dv, 24 yang menawarkan jasa pijat sekaligus layanan seks sesama jenis melalui media sosial masih terus didalami oleh penyidik.

Saat ditemui, Dv mengaku menyesali perbuatannya selama ini. Ia mengaku mulai ada ketertarikan sesama jenis saat bapaknya meninggal dunia saat dirinya masih duduk di bangku kelas satu SMP. Sejak saat itu, ia merasakan nyaman saat bersama dengan laki-laki.

“Aku pernah berhubungan dengan perempuan, tapi belum sempat untuk berhubungan intim. Kalau untuk filing ada tapi ada perasaan tidak nyaman ketika bersama laki-laki,” tuturnya.

Usai tamat sekolah, ia kemudian mengadu nasib di Bali. Disana, ia mulai bergabung dengan kelompok penyuka sesama jenis. Bahkan, dengan perkumpulan itu ia mulai belajar bagaimana caranya terapi pasangan sesama jenis sambil kerja bagian penjualan property.

“Sebelumnya karena orientasi seks saya sebagai gay saya menikmati. Saya menyadari punya ketertarikan pada laki-laki itu merupakan salah satu orientasi seks menyimpang. Tapi selama ini saya merasa itu yang saya rasakan,” ujarnya.

Usai dari Bali, selanjutnya ia kembali ke Batam untuk mengadu nasib. Namun, ia belum menemukan pekerjaan hingga akhirnya ia memanjakan diri sebagai pemijat pria sekaligus layanan seks sesama jenis melalui media sosial Twitter selama satu tahun belakangan ini.

“Kalau untuk tamu sudah banyak. Kadang ada juga tamu yang saya tolak karena tidak mood. Kebanyakan kalau tamu saya itu visitor yang datang dari luar atau dari Singapura,” bebernya.

Dalam melayani tamu, ia mematok tarif sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Dimana, uang yang didapatkannya itu akan digunakannya untuk keperluannya sehari-hari. Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya perkumpulan gay di Batam dan selama ini hanya mejajakan diri sendiri.

ilustrasi

“Kumpulan gay di Batam tidak tau, selama ini saya berjalan sendiri. Kalau relasi pertemanan saya juga berteman dengan orang normal banyak juga dan ada juga orang LGBT,” bebernya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP Andri Kurniawan mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya masih dalami beberapa akun media sosial yang berhubungan dengan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Namun, dari beberapa akun yang telah mereka dalami, pemilik akun hanya menjual dirinya sendiri.

“Dari hasil yang kita temukan, memang ada beberapa akun yang akun asli dan ada juga akun tidak asli. Yang mana akun asli ini sudah kita amankan dan dia hanya untuk konsumsi dirinya pribadi,” ujarnya.

Selain itu, sejauh ini Tim Patroli Cyber Patrol belum memukan adanya akun LGBT untuk kelompok pelajar meski pihaknya sudah mendapatkn informasi akun LGBT kelompok pelajar. Atas informasi tersebut, Tim Patroli Cyber akan mendalami lebih mendalam lagi setiap informasi yang diterimanya.

“Memang menjadi tugas rutin kita dari Tim Cyber Patrol. Selain melihat situasi Kamtibmas di Batam juga melakukan patroli Cyber media sosial yang ada di Batam khususnya di Facebook, Twitter maupun Instagram,” tegasnya. (gie)