Gubernur Kepri Nurdin Basirun didampingi Wakil Gubernur Kepri Isdianto menyerahkan hewan kurban, Rabu (22/8). F. Imam Soekarno/batampos.co.id
batampos.co.id – Gerimis mewarnai pelaksanaan salat Idul Adha yang dipusatkan di lapangan sepak bola Gelora Tanjungbatu Kota, Rabu (22/8). Gerimis turun saat Gubernur Kepri Nurdin Basirun membacakan isi khutbah Idul Adha. Akibatnya, sejumlah jemaah ada yang pindah berteduh namun ada juga yang tetap bertahan.
Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang menjadi cikal bakal peristiwa Idul Adha dapat dijadikan pedoman untuk mengerjakan pembangunan di Kepri. Termasuk konsep pembangunan masyarakat dan negeri saat Nabi Ibrahim merancang pembangunan Kota Makkah.
”Semangat kepatuhan dan pengorbanan secara ikhlas itulah kita gunakan untuk membangun Kepri,” ujar Nurdin
dalam khutbahnya saat menjadi khatib. Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur Kepri Isdianto, Sekretaris Daerah TS Arif Fadillah, Asisten Pemerintahan Kabupaten Karimun Muhammad Tang beserta jajaran OPD Provinsi Kepri.
Nurdin bercerita tentang perjalanan kisah Nabi Ibrahim AS. Menurut Nurdin ada banyak kisah yang patut diteladani dan salah satunya kisah Nabi Ibrahim. Pertama tentang kokoh dalam keimanan yang tertanam sejak Ibrahim masih kecil. Dia selalu gelisah tiap melihat praktik penyembahan berhala, bahkan yang dilakukan oleh orangtuanya sendiri.
”Saat ini kita dihadapkan dengan berhala zaman mo-dern yakni sifat mencintai dunia dan gila akan harta,” ujar Nurdin.
Untuk itu, Nurdin mengajak semua jemaah untuk hidup dengan mengimani Allah SWT dan berpedoman dengan Alquran. ”Keimanan yang kokoh akan melahirkan akhlak yang mulia,” lanjut Nurdin.
Sebelum meninggalkan lokasi salat, Nurdin bersama-sama Wagub Isdianto dan Sekda Arif menyerahkan tiga ekor sapi. Hewan kurban tersebut disalurkan ke PHBI Kundur, Masjid Al Furqan, Kundur Utara, dan Masjid Besar Kundur Barat. ”Semoga semua masyarakat yang berhak dapat menikmati daging pada Lebaran tahun ini,” tutup Nurdin. (ims)
batampos.co.id – Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri Doli Boniara mengatakan Pemprov Kepri sudah mengutus sejumlah personel Taruna Siaga Bencana (Tagana) ke lokasi gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Terkait adanya Surat Edaran (SE) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pemerintah daerah memberikan bantuan untuk korban bencana, Doli mengatakan akan didiskusikan bersama gubernur.
”Kita tahu berbagai pihaknya yang peduli de-ngan situasi dan kondisi gempa Lombok sudah melakukan penggalangan dana. Sedangkan Tagana terjun langsung ke lokasi gempa untuk membantu evakuasi dan sebagainya,” ujar Doli, kemarin.
Menurut Doli, mengenai adanya SE dari Kemendagri kebijakannya berada ditangan Gubernur sebagai Kepala Daerah. Tentu hal itu akan dibicarakan terlebih dahulu. Pihaknya akan segera melakukan diskusi. Karena sampai saat ini, status gempa Lombok belum ditetapkan sebagai bencana nasional.
”Yang jelas kewenangan berada di tangan Pak Gubernur. Bagaimana keputusannya nanti, tentu harus melalui diskusi bersama dengan Bapak Gubernur,” tutup Doli.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan surat edaran nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj Tanggal 20 Agustus 2018 untuk seluruh gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Isinya terkait bantuan keuangan untuk Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB). Surat itu berisikan upaya bantuan penanganan bagi masyarakat terdampak bencana alam yang terjadi di wilayah NTB.
”Pertama, adanya permintaan Gubernur NTB di surat per tanggal 6 Agustus 2018 yang juga meminta bantuan ke pemerintah daerah, pusat, dan gubernur,” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar Rabu (22/8).
”Kedua, animo dari peme-rintah daerah selain NTB, terkait solidaritas membantu masyarakat Lombok untuk memberikan bantuan menggunakan APBD masing-masing,” lanjut dia.
Bahtiar meminta masyarakat menyikapi surat edaran tersebut dengan positif. Terlebih, bantuan keuangan antar daerah tersebut tidak menyalahi undang-undang. ”Karena daerah pada hakikatnya bisa memberikan bantuan keuangan ke daerah lain. Oleh karena itu, kita fasilitasi,” jelas Bahtiar.(jpg)
Inilah bangunan Pasar Modern Ranai yang mangkrak di Jalan DKW Mohd Benteng Ranai yang tengah diselidiki Polda Kepri. F. Aulia Rahman/batampos.co.id
batampos.co.id – Pembangunan Pasar modern Natuna yang terbengkalai hingga saat ini akhirnya ditemukan penyebabnya. Diduga ada tindakan korupsi atas pembangunan yang menghabiskan dana Rp 40 miliar itu. Dari dana yang dikucurkan, seba-nyak Rp 4 miliar diduga dikorupsi.
Atas kasus ini, Polda Kepri telah menetapkan tiga tersangka. Kabid Humas Polda Kepri Kombes Erlangga membenarkan, namun belum bisa memberikan penjelasan lebih banyak. ”Saya belum pegang data lengkapnya,” ujarnya, Rabu (22/8).
Dari informasi yang diterima Batam Pos tersangka pertama sudah dibawa ke Mapolda Kepri, sejak Senin (20/8) lalu. Dia adalah Minwardi, mantan Kepala Dinas PU Pemkab Natuna. Saat itu, ia berperan sebagai penanggung jawab pengguna anggaran.
Minwardi sebelumnya diperiksa penyidik Polda di Polres Natuna dan langsung berangkat menuju Batam ber-sama rombongan penyidik Polda Kepri. Menurut staf Asisten I dikantor Bupati Natuna, Minwardi sudah tidak masuk kantor dengan alasan ke Batam, sejak Selasa (21/8).
”Bapak tidak ngantor hari ini, bapak berangkat ke Batam,” ujar staf di ruangan Minwardi.
Namun, Sekda Natuna Wan Siswandi mengaku tidak menge-tahui keperluan bawahannya berangkat ke Batam.
”Saya tidak tahu (Minwardi, red), saya juga tidak tahu soal itu (Diperiksa penyidik Polda, red),” ujar Siswandi melalui pesan singkatnya.
Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Natuna AKP Edy Wiyanto membenarkan tim penyidik Polda Kepri melakukan pemeriksaan untuk melengkapi berkas. Selain Minwardi, ada dua nama dari pihak kontraktor dan pengawas proyek yang masih belum disebutkan namanya. Dua nama ini telah dibawa dari Jakarta ke Batam oleh penyidik, Rabu (22/8).
Mereka langsung diperiksa di Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri. Selain tiga orang ini, ditenggarai masih ada beberapa orang lagi yang akan ditetapkan sebagai tersangka atas kasus ini.
Kasus dugaan korupsi pembangunan pasar modern Natuna ini, sejak awal tahun telah diusut jajaran tindak pidana korupsi Polda Kepri. Dari audit BPKP ditemukan adanya kelebihan bayar kepada perusahaan pemenang tender saat itu, PT MP. Hal ini terungkap saat audit dilakukan tahun 2017.
Diberitakan sebelumnya, PT MP ini satu grup dengan kontraktor yang mengerjakan pembangunan gedung DPRD Natuna. Kucuran anggaran untuk pembangunan dua bangunan ini diberikan di tahun yang sama. Baik pembangunan Pasar Modern maupun gedung DPRD Natuna. Kedua bangunan ini memiliki nasib yang sama, tidak pernah selesai pembangunannya.
Beberapa waktu lalu, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal menuturkan adanya kelebihan bayar sebanyak Rp 5 miliar atas pembangunan proyek pasar mo-dern dan gedung DPRD Natuna itu. ”Temuan itu harus dikembalikan, pemenang gedung DPRD mengembalikan kelebihan bayar dengan dicicil. Tapi ada regulasi terkait pengembalian ini. Kalau tidak, bisa-bisa Pemda yang jadi sasaran,” ujar Hamid. (ska)
Panitia memotong hewan kurban di Perumahan Intan Sari, Gang Raudhah, Kelurahan Kampung Bulang, Tanjungpinang, Rabu (22/8). F. Yusnadi/batampos.co.id
batampos.co.id – Kemeriahan Idul Adha atau hari raya kurban tidak disia-siakan umat Islam untuk berkurban. Seperti warga Perumahan Intan Sari, Gang Raudhah, Kelurahan Kampung Bulang, Tanjungpinang Timur yang sangat antusias membantu pemotongan hewan kurban. Warga Gang Raudhah berkurban dengan memotong tiga ekor sapi yang diperuntukkan bagi masyarakat setempat yang membutuhkan.
”Selesai pemotongan, daging kurban dibagikan ke warga dan diantar langsung ke rumah warga,” kata Husin, panitia pemotongan hewan kurban Musala Syarifah Raudhah, Rabu (22/8).
Husin mengatakan, tujuan pembagian daging kurban tidak lain adalah untuk saling berbagi kepada semua warga dan sebagai wujud terima kasih atas nikmat yang telah diberikan Allah. ”Dengan berkurban, kita mensyukuri apa yang Allah telah berikan,” ujarnya.
Berkurban, kata Husin, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan Musala Syarifah Raudhah setiap tahunnya. Dana pembelian hewan kurban dikumpulkan dari warga yang ingin berkurban dengan cara mencicil selama 10 bulan. ”Dengan mencicil, warga bisa ikut berkurban setiap tahunnya,” kata Husin.
Menurutnya, seluruh hewan kurban yang dipotong tersebut semuanya masuk dalam kriteria sehat. Sebelum membeli, panitia telah melakukan seleksi kesehatan pada hewan kurban. ”Alhamdulillah, semua sapi sehat dan siap dikurbankan,” pungkasnya.
Sementara itu, Tim Kesehatan Hewan (TKH) Dinas Pertanian Kabupaten Bintan yang melakukan inspeksi mendadak ke pemotongan hewan kurban di tujuh kecamatan di Kabupaten Bintan pada Rabu (22/8) juga tak menemukan hewan kurban berpenyakit.
Sidak dari Tim Kesehatan Hewan yang terdiri dari dokter hewan dan paramedis veteriner ini melibatkan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). ”Total tim yang terlibat sebanyak 13 orang,” ujar Kasi Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Bintan drh. Iwan Berri Prima, Rabu (22/8).
Ia menjelaskan, sidak ini bertujuan untuk melaksanakan pelayanan sekaligus melakukan pengawasan pemotongan hewan kurban yang ada di Bintan. ”Pemeriksaan ante mortem sebelum hewan kurban disembelih dan pemeriksaan post mortem setelah hewan disembelih,” ujarnya.
Sejauh ini, menurutnya, dari pemeriksaan di lapangan tidak ditemukan hewan berpenyakit yang dipotong.(odi/met)
Dua tersangka saat menjalani pemeriksaan di Kantor Polres Bintan, Selasa (21/8). F. Reskrim Polres Bintan untuk Batam Pos
batampos.co.id – Seorang honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan, Eko Subiantoro ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan kawasan Hutan Lindung Seijago di Tanjung-uban, Kecamatan Bintan Utara. Eko mengerahkan alat berat jenis loader untuk merambah hutan tersebut.
Selain Eko yang merupakan honorer Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Bintan di Tanjunguban ini, penyidik kepolisian juga menetapkan Eding Sarifudin, 45, seorang buruh sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
Kapolres Bintan AKBP Boy Herlambang melalui Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Adi Kuasa Tarigan membenarkan hal tersebut. Kedua tersangka terbukti melakukan perusakan kawasan hutan lindung yang berada di Jalan Kapas, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Bintan pada 21-24 Juli 2018 lalu.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan adanya kegiatan perataan lahan di kawasan hutan lindung Seijago. ”Di awal Agustus kami menerima laporan adanya pembukaan lahan dan pembuatan jalan di dalam kawasan hutan lindung,” kata Adi.
Informasi itu langsung ditindaklanjuti. Pihaknya mendatangi lokasi di hutan lindung Seijago. Di dalam kawasan itu, pihaknya menemukan lintasan jalan bekas alat berat loader. Akibat aktivitas itu, sebagian pohon-pohon yang berada dalam kawasan hutan telah rusak dan mati.
Selanjutnya, pihak kepolisian kembali ke dalam kawasan hutan didampingi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau untuk menentukan area kawasan hutan yang rusak tersebut.
”Ternyata berdasarkan hasil titik koordinat yang didapatkan, disimpulkan lokasi pembuatan jalan dan pembukaan lahan tersebut merupakan kawasan hutan lindung,” terangnya.
Setelah penyelidikan itu, dua pelaku berikut alat berat loader dibawa ke kantor Polres Bintan. ”Alat beratnya telah diaman-kan,” katanya.
Kedua tersangka dikenakan Pasal 92 ayat 1 huruf (a) atau huruf (b) Jo Pasal 55 KUHPidana atau Pasal 94 ayat 1 huruf (b) UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Perusakan Hutan.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Bintan Irma Annisa belum berhasil dimintai keterangan terkait adanya Honorer Pemkab Bintan yang terlibat kasus perusakan kawasan hutan lindung ini. (met)
batampos.co.id – Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan menyikapi surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Sikap Pemko Batam dimungkinkan dengan menggerakan potensi dari aparatur atau dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) akan dibicarakan terlebih dahulu, pihaknya akan mempelajari surat edaran tersebut, pasca liburan idul adha atau hari ini.
“Tentu kami akan ambil langkah untuk memfollow up surat edaran itu. Memang, perlu ada kebersamaan membantu saudara kita yang terkena bencana,” kata Amsakar.
Hal serupa yang telah dilakukan oleh Pemko Batam untuk korban Tsunami Aceh 2004 silam.
Menurut dia, pihaknya akan menggerakna potensi yang ada dari masyarakat hingga aparatur yang bertugas di Pemko Batam. Bahkan ketika ditanya apakah dimungkinkan bantaun dapat diambild ari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Batam, Amsakar mengatakan langkah ini bisa saja dilakukan dan ini tidak masalah karena berkenaan dengan solidaritas antar daerah.
“Sekarang pun masih ada dana tidak terduga fokusnya memang kalau ada bencana, sampai sekarang dana itu belum digunakan. Kalau nanti memang harus diambil anggaran itu kita akan ambil dari sana, tapi bisa hal lain yakni dengan memobilisasi di PNS kita juga masyarakat,” papar Amsakar.
Namun ia mengaku, tidak hafal terkait besaran dana terduga tersebut. Dan, ketika ditanya soal kemampuan Pemko Batam jika seandainya bantuan diambil dari APBD Kota Batam ia belum bisa berkomentar. “Jumlah kalau pakai APBD berapa, saya belum sejauh itu. Tetapi tentu kami akan gerakkan potensi yang ada,” ujarnya.
Menurut informasi yang ia peroleh, gempa lombok belum dikategorikan sebagai Bencana Nasional. Karena gempa tersebut masih dapat diselesaikan di tingkat pemerintah daerah dan dianggap sebagai gempa yang belum memiliki eskalasi yang luas.
“Tetapi kalau edaran Mendagri sudah ada, kita mesti meyikapinya. Suratnya belum sampai ke kami, hingga selasa sore sembari menonton bola belum saya dapatkan. Besok (hari ini) setelah libur kami akan baca itu (surat edaran),” kata Amsakar.
Sebelumnya, Mendagri mengeluarkan surat edaran Nomor 977/6131/Sj dan 977/6132/Sj tanggal 20 Agustus 2018, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur, Bupati, Walikota di seluruh Indonesia. Isinya memfasilitasi provinsi-provinsi di Indonesia memberikan bantuan untuk korban gempa Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam surat tersebut pemerintah daerah yang akan membantu dapat menggunakan APBD masing-masing dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran.
Menanggapi hal ini, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam menilai, terkait aturan keuangan daerah hal ini sangat memungkinkan dilakukan di setiap daerah. Salah satunya dengan memberikan bantuan dari pos anggaran yang tidak terduga. “Kita tiap tahun anggarkan untuk bencana alam ini,” kata Udin P Sihaloho, anggota Banggar DPRD Kota Batam, Selasa, (21/8).
Hanya saja kata Udin, dengan melihat kondisi anggaran Pemko Batam yang defisit saat ini, sangat tak memungkinkan mengeluarkan anggaran tersebut. “Mungkin cara yang lebih efektif tanpa menggangu keuangan kita dengan cara mengumpulkan langsung uang dari pejabat eselon hingga anggota DPRD. Apalagi sesuai surat edaran tersebut tak menentukan besaran sumbangan yang harus diberikan oleh daerah.
“Artinya sebagai bentuk empati kita atas kejadian yang menimpa saudara kita disana,” tutur Udin.
Gubernur Kepri atau Wali Kota Batam bisa mengeluarkan surat edaran ini terkait bantuan ini. Apakah itu dikumpulkan di tingkat provinsi atau cukup dari kota Batam, dan tentunya harus kesepakatan bersama.
“Kalau diambil dari APBD saya tidak yakin, karena untuk 2018 saja kita defisit Rp 268 miliar. Belum lagi tahun 2019 kita diwajibkan membayar tunda bayar kemarin (2017-red). Artinya tidak mungkin dipaksakan bila melihat APBD saat ini,” sebut Udin. (iza)
batampos.co.id – Warga kembali membangun rumah liar (ruli) di lokasi eks kebakaran Ruli Beverly Batamkota. Pembangunan kembali ini merupakan reaksi dari tidak jelasnya persiapan kaveling untuk para korban, lagipula warga-warga ini menilai tempat relokasi sementara kurang memadai.
“Audiensi dengan BP Batam di DPRD Batam, mereka (BP Batam) belum ketemu lahan, dengar itu, dengan bacaan bismillah, nawaitu niat, kami dirikan lagi,” kata perwakilan warga, Suhartono, Jumat (17/8) siang.
Ia mengaku, sebagian warga ada yang masih bertaha di pengungsian di Ruko Alladin, sebagiannya memilih kos atau kontrak hingga menumpang di rumah keluarganya masing-masing. “Satu bulan lagi udah penuh lagi ini. Gimana, orang pada kerja di sekitar ini. Di pengungsian tak layak, air berebut. Mau tinggal di rusun kejauhan, ” keluh dia.
Ia mengaku, kepastian lahan merupakan hal yang ingin warga dapatkan informasinya dari pemerintah, baik BP Batam maupun Pemko Batam.
“Kalau ada lokasi baru yang disiapkan, kami akan pindah. Jika tidak kami akan bertahan di sini, bayar UWTO pun kami mau,” imbuh dia.
Hal lain, kata dia, warga masih gamang soal kebenaran kejadian kebakaran, apalagi hasil forensik warga sebut belum keluar.
Sisi lain, lanjut dia, warga melihat banyak kejanggalan dari kejadian ini, seperti rumah pertama yang terbakar memiliki dua tabung 12 kilogram yang cukup kontras dengan gas tabung subsisdi 3 kilogram yang biasa dimiliki warga ruli.
Solihin, pemilik rumah asal muasal api juga kini warga tidak tahu keberadaanya. Menurutnya, pemilik rumah tersebut baru sekitar dua bulan kembali setelah sempat tinggal di Seibeduk, sebelumnya memang tinggal di ruli tersebut di bagian tengah pemukiman dan setelah kembali memilih tinggal di pinggir.
“Ini sengaja dibakar atau musibah, ini yang belum jelas. Secepatnya pemko dan polisi kami minta terangkan hal ini,” kata dia.
Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengaku belum mendengar kabar soal pembangunan kembali ruli beverly. Ia mengaku, jajarannya akan mengecek hal ini.
Soal lahan relokasi, ia mengaku memang belum ada informasi dari BP Batam. Padahal, ia mengatakan kesiapan lahan sudah dijanjikan oleh Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Pak Lukita sudah janji, tapi sekarang belum ada kabar. Saya bilang, kalau bapak (lukita) dari ganti, saya akan larang bangun lagi (ruli), pak Lukita janji, oke,” ucapd ia.
Ia mengaku akan menghubungi kembali Lukita, agar kepastian lahan warga dapat terjawab. “Kalau mau ganti, kita akan selesaikan. Kalau tidak, kita akan pikir lagi,” pungkasnya. (iza)
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bersama Menlu Singapura, Gubenur Kepri, Kepala BP Batam, Walikota Batam, Komisaris Utama Citra Mas Group Kris Wiluan dan undangan berswafoto usai peresmian Nongsa Digital Park di Nongsa , Selasa (20/3/2018). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Singapura dipastikan akan terus meningkatkan investasi di Indonesia, khususnya di Batam. Pemerintah Negeri Singa itu menilai konsep pengembangan sektor bisnis di Batam cukup menjanjikan. Selain itu, Singapura menganggap hubungan bilateral dengan Indonesia juga semakin erat.
Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, kawasan Nongsa Digital Park (NDP) menjadi salah satu daya tarik baru bagi investor Singapura. Pusat industri kreatif yang diresmikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi bersama dengan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan pada Maret lalu itu dinilai cukup menjanjikan.
“Minat Singapura untuk menjadikan kawasan nongsa sebagai kawasan ekonomi digital dan pusat ekonomi kreatif sudah mulai kelihatan,” kata Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo, Selasa (21/8) malam.
Menangkap potensi ini, akhir Agustus nanti pada acara Investment Day di Singapura, BP Batam akan ikut serta dalam mempromosikan apa saja perubahan yang terjadi di Batam serta rencana strategis pembangunan ke depan.
Sedangkan Duta Besar Indonesia untuk Singapura I Gede Ngurah Swajaya mengatakan pertumbuhan Indonesia di kuartal kedua mencapai 5,27 persen sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di negara-negara ASEAN di atas 5 persen.
Hal ini menurutnya dipengaruhi sejumlah faktor antara lain kepastian politik dan hukum, kemudahan berusaha, dan dukungan infrastruktur.
“Pertumbuhan Indonesia kuartal dua tahun 2018 mencapai 5,27 persen melebihi ekspektasi 5,1 persen dengan pertumbuhan investasi domestik meningkat 17,2 persen. Ini menunjukkan Indonesia memiliki daya tarik sebagai tujuan investasi bagi investor asing,” ujar Swajaya saat perayaan HUT ke-72 Singapura di Batam, Selasa (21/8) malam lalu.
Ia juga menyampaikan upaya Indonesia dalam mewujudkan peluang investasi dalam sektor industri kreatif. Singapura, kata dia, saat ini sedang memanfaatkan peluang pasar dan implementasi sektor industri ekonomi digital.
“Sebagai contoh konkret yakni berada di kawasan Nongsa Digital Park Batam yang diresmikan pada Maret lalu,” ungkapnya.
Berdasarkan data yang dihimpun Kedubes Indonesia di Singapura, Singapura masih menjadi investor terbesar di Indonesia. Realisasi investasi di Singapura pada triwulan pertama 2018 mencapai 2.648 juta dolar Amerika. Sedangkan total investasi dari 2011 hingga kuartal pertama 2018 mencapai 44.005 juta dolar Amerika.
Investasi terbesar Singapura di Indonesia adalah di bidang properti. Terutama di bidang perumahan, kawasan industri, dan bangunan perkantoran.
Terbagi dalam 126 proyek dengan total investasi 1.139,81 juta dolar Amerika.
Investasi properti ini dilakukan oleh pengusaha-pengusaha lawas dari Singapura. Peluang ini bisa diambil oleh Batam melihat besarnya investasi sektor properti Singapura di Indonesia.
Potensi tersebut bisa dimanfaatkan untuk dikembangan secara kerja sama dengan kawasan-kawasan industri maupun real estate di Batam.
Pada kuartal pertama 2018, investasi Singapura lebih banyak diarahkan ke Jakarta, dengan total investasi 748,61 juta dolar AS. Riau dengan potensi investasi di sektor kelapa sawit menduduki peringkat kedua, dengan total investasi 443,9 juta dolar AS.
Sementara investasi Singapura di Batam pada kuartal pertama 2018 hanya 9,336 juta dolar AS.
Nilainya masih sangat kecil dan ini harus menjadi konsentrasi dari BP Batam untuk semakin meningkatkannya.
Karena berdasarkan data, investasi Singapura di Batam juga mengalami penurunan di tahun 2017 silam. Dari sekitar 256.955.800 dolar AS di tahun 2016, menjadi 175.557.300 dolar AS di tahun 2017. Sekitar 82 persen investasi Singapura di Batam ditanam di sektor manufaktur.
Saat ini sektor industri di Singapura telah bertransformasi menjadi industri manufaktur berteknologi tinggi. Dan tentu saja transformasi tersebut mengandalkan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibandingkan dengan kuantitas tenaga kerja. (leo)
Hanya bisa pasrah. Itulah yang terjadi di Lombok. Saat ini. Yang diguncang gempa beruntun. Susul menyusul. Tanpa tahu kapan datang. Berapa lama. Berapa besar.
Pasrah. Tidur di tenda. Seadanya. Tendanya maupun logistiknya.
Pasrah. Hanya itu yang bisa diperbuat. Yang ternyata ada hasilnya. Tidak banyak lagi korban jiwa. Di gempa dahsyat tengah malam. Minggu malam kemarin. Yang skalanya 7 SR.
Begitu sering gempa datang. Sejak tanggal 7 Agustus saja sudah 17 gempa. Yang di atas 5 SR. Atau 4 SR. Yang di atas 6 SR. Sampai-sampai saya tidak bisa menjawab. Saat ada pertanyaan dari luar negeri: apakah pernah di masa lalu sesering dan sebesar itu.
Mereka sangat memerlukan data itu. Untuk masa depan Lombok yang ekonominya harus maju. Yang bangunan-bangunannya tidak cukup harus tahan gempa. Tapi harus tahan diguncang gempa beruntun.
Saya tidak pernah mendalami kondisi Lombok di masa lalu. Keterlibatan saya baru intensif belakangan. Saat menjabat Dirut PLN. Lombok adalah daerah yang paling parah krisis listriknya.
Terutama Lombok Timur. Di situ ada ‘PLN swasta’: Koperasi Rinjani. Yang sudah lama tidak berdaya. PLN tidak bisa begitu saja. Masuk ke wilayah koperasi itu. Bukan main sulitnya memecahkan persoalan ini. Alhamdulillah bisa selesai.
Saya juga tidak banyak tahu tentang Gunung Rinjani. Yang menyimpan misteri itu. Tahu saya hanya tiga: Gunung Toba, Gunung Krakatau dan Gunung Tambora. Yang ketika meledak menggegerkan dunia.
Saat Gunung Toba meletus abunya sampai Jerman. Begitu dahsyatnya. Sampai terbentuk danau Toba. Yang luasnya 1.130 km2. Yang dalamnya lebih 500 meter.
Begitu juga aaat Krakatau meletus. Dunia gelap gulita. Gunungnya sampai hilang sama sekali. Hanya terlihat sedikit puncaknya. Itu pun kalau laut lagi surut.
Ketika Gunung Tambora meletus abunya sampai New York. Terbang dari tempat asalnya: di Sumbawa. Tinggi Gunung Tambora pun sampai berkurang 1.500 meter. Dari 4.300 meter sebelum meletus pada tahun 1815, menjadi tinggal 2.850 meter saat ini.
Hanya itu yang sering saya pelajari.
Saya tidak tahu. Bahwa letusan Rinjani dua kali lebih hebat dari Tambora. Pada tahun 1257, atau 44 tahun sebelum Majapahit berdiri. Waktu itu nama Rinjani belum disebut. Di Lombok hanya ada gunung Samalas.
Gunung Samalas itulah yang meledak. Menimbulkan gumpalan hitam di udara. Yang besarnya melebihi pulau Lombok. Musim dingin di Eropa sampai tidak dingin. Begitu juga di Amerika. Bahkan musim panas berikutnya menjadi tidak panas.
Samalas mengguncang dunia. Gunung itu tidak hanya meledak. Tapi lenyap. Hilang. Jadi debu. Menyebar sampai ke seluruh dunia. Para petani di Mongolia gagal panen. Demikian juga di belahan dunia lainnya.
Gunung Samalas hilang. Tinggal anaknya: Rinjani. Yang terus menerus bergolak. Meski tidak sedahsyat bapaknya. Tahun 1257 itulah Lombok kehilangan dua: Gunung Samalas dan kerajaan Pamatan. Yang pusat kekuasaannya di kaki Samalas.
Seluruh Lombok tertutup abu. Sang Raja tewas. Rakyatnya nyaris punah. Bahkan sampai Bali. Yang penduduknya berkurang sangat banyak. Sampai-sampai dengan mudah ditaklukkan oleh raja-raja dari Jawa Timur. Beberapa puluh tahun berikutnya.
Kini sudah tidak ada yang ingat Samalas. Atau Gunung Samalas. Tapi gempa yang diwariskannya masih terus menghantui kita. Di selatan Lombok memang ada patahan bumi. Kira-kira 300 km jaraknya. Yang membujur dari barat ke timur.
Dan di bawah Lombok sana ada zona seismic. Disebut zona Benioff. Sesuai dengan nama penemunya. Letaknya sekitar 170 km di bawah Lombok. Zona itu aktif. Membuat gerakan-gerakan.
Saya tidak ahli bidang ini. Hanya banyak belajar. Saya tidak tahu hubungan antara patahan bumi itu dengan pergerakan di zona seismic itu. Saya juga tidak tahu hubungan antara keduanya dengan meletusnya Gunung Samalas. Lebih 600 tahun yang lalu. Atau meletusnya Tambora 200 tahun lalu. Atau rentetan gempa saat ini.
Saya tidak tahu. Saya hanya pasrah. Seperti para pengungsi.
Tapi saya percaya. Ilmu pengetahuan akan bisa banyak berbuat. Ketika kita sudah menjadi masyarakat ilmiah. Kalau sudah banyak ahli geologi. Salah satunya, mungkin, si anak pengungsi saat ini. (dis)