x.batampos.co.id – Badan Anggaran DPRD Tanjungpinang baru selesai merampungkan koordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu. Hasil dari koordinasi, disebutkan bahwasanya akan terbit Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang merupakan lanjutan dari PMK Nomor 103/MK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar (KB) dan Lebih Bayar (LB) Dana Bagi Hasil (DBH) 2018.
Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga menjelaskan, pada PMK susulan itu, diterangkan bahwasanya pemerintah pusat akan menyalurkan dana perimbangan. “Tapi tidak ke semua daerah, hanya untuk daerah penghasil saja, termasuk Provinsi Kepri di dalamnya,” ujar Angga.
Informasi yang diterima menyatakan alokasi yang telah disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp 4 triliun. Karena itu, sambung Angga, Kepri sebagai provinsi penghasil akan mendapatkan jatah dari alokasi tersebut. Angga berharap akan sampai juga cipratan dana yang diterima Pemprov Kepri nanti untuk menambah kekuatan anggaran Pemko Tanjungpinang.
“Ya tentu kalau dapat dari situ, akan sangat membantu keuangan Pemko. Tapi memang belum jelas kapan dana itu dicairkan oleh pemerintah pusat,” ujar politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.
Satu yang ingin Angga pastikan, bahwasanya dalam struktur APBD Perubahan yang telah disahkan, tidak akan terjadi defisit. Selain karena telah dilakukan sejumlah rasionalisasi kegiatan, diprediksi akan ada dana sisa pelaksanaan anggaran.
“Karena serapan kita sampai bulan ini baru 60 persen, nanti ada sisa di situ. Belum lagi ditambah dana perimbangan dari Pemprov yang saya yakin akan disalurkan setelah terbit PMK susulan itu dalam waktu dekat ini,” pungkas Angga. (aya)
Dua unit rumah Dinas Pimpinan DPRD Tanjungpinang, yang direncanakan mulai dihuni Januari mendatang. F/Fara/ Batam Pos
x.batampos.co.id – Rumah dinas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjungpinang, yang dimulai pembangunannya sejak 2013 silam, belum kunjung dapat dihuni.
Sekretaris Daerah kota Tanjungpinang, Riono bahkan memaparkan, saat ini ditemukan banyak kerusakan dan hilangnya beberapa item dari dua unit rumah pimpinan tersebut.
“Banyaklah, persisnya apa, kami sudah minta untuk pemeriksaan lalu dibuatkan Berita Acara,” ujar Riono.
Berita acara tersebut, dapat menjadi dasar untuk pengadaan dan perbaikan kedua rumah pimpinan, yang berada di Kampung Bugis ini.
Sementara, pengadaan satu unit tambahan untuk pimpinan DPRD yang saat ini terdiri dari tiga orang. Akan dilanjutkan dalam anggaran selanjutnya.
“Fokus di pembenahan lebih dulu, supaya bisa segera dihuni,” sambung Riono.
Komitmen untuk menggesa penyelesaian rumah dinas bagi pimpinan DPRD ini, juga disampaikan anggota legislatif. “Akan kami selesaikan dengan anggaran yang minim,” ujar Wakil Ketua DPRD II Tanjungpinang, Ade Angga.
Sehingga Januari mendatang, pimpinan akan menghuni dua unit rumah pimpinan tersebut. Dan jika hunian tersebut belum dapat dimanfaatkan pun, penegasan untuk tidak lagi menganggarkan tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD telah disampaikan.
“Jangan sampai terkesan pemubaziran oleh BPK,” pungkas Angga. (aya)
SUASANA perayaan malam Natal di Gereja Masehai Injil di Timur (GMIT) Effata di Kampung Seibinti, Tanjunguncang, Batuaji, yang dihadiri warga muslim, Selasa (26/12/2017). Sudah puluhan tahun umat muslim dan kristiani di kampung tersebut menjaga toleransi dan hidup berdampingan dalam sebuah harmoni. Foto: Dalil Harahap/Batam Pos
Warga Kampung Seibinti, Kecamatan Batuaji, Kota Batam mengajarkan banyak hal tentang arti toleransi. Di sini, kaum mayoritas dan minoritas saling menjaga dan menghormati. Keragaman tak pernah menghalangi mereka untuk hidup berdampingan dalam sebuah harmoni.
batampos.co.id – Kemeriahan perayaan malam Natal di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Effata di Kampung Seibinti, Batam, pada Selasa (26/12/2017) lalu masih terekam di benak Dahlan Fukalang. Meski muslim, malam itu Dahlan terlibat langsung dalam perayaan hari besar umat kristiani itu.
Bukan hanya Dahlan, belasan warga muslim lainnya juga ikut ambil bagian untuk menyukseskan acara. Tua muda, pria dan wanita, dengan suka rela membantu. Mulai dari menghias pohon Natal, mendekorasi gereja, hingga menyiapkan hidangan untuk para jemaat dan tamu undangan.
“Kami juga membantu menyalakan lilin, dengan tetap memakai peci di kepala,” kata Dahlan saat ditemui di kediamannya di Kampung Seibinti, Kecamatan Batuaji, Kota Batam, Minggu (30/09/2018).
Memang, perayaan Natal dengan melibatkan warga muslim kampung tersebut bukan yang pertama kalinya. Sudah 20 tahun tradisi dan toleransi itu terawat dengan baik di sana. Toleransi itu sudah tumbuh sejak kampung tersebut ada sekitar 20 tahun silam.
Namun, perayaan Natal malam itu sedikit lebih istimewa karena dihadiri sejumlah tamu penting. Mulai dari Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Camat Batuaji yang saat itu dijabat Fridkalter Pardede, Kapolsek Batuaji yang kala itu dijabat Kompol Sujoko, dan sejumlah pejabat serta tokoh masyarakat lainnya.
Dahlan kemudian bercerita, semangat toleransi di Kampung Seibinti juga ditunjukkan umat kristiani. Sebagai kaum minoritas, mereka sangat menghargai umat muslim. Mereka juga dengan sukarela membantu kegiatan umat Islam, termasuk kegiatan perayaan hari besar Islam.
Tidak hanya saat perayaan hari besar keagamaan, kerukunan antar umat ini juga dipertontonkan dalam kehidupan sehari-hari warga Seibinti. Termasuk saat membangun rumah ibadah masing-masing. Mereka saling membantu secara bergantian.
“Bukan hanya membantu tenaga, kami juga saling menyumbang dana untuk membangun gereja maupun musala,” kata Dahlan.
Seperti saat membangun Masjid Nurul Haaq di Kampung Seibinti pada Maret 2011 lalu. Warga muslim dan Kristen saling bahu membahu mengerjakan rumah ibadah umat Islam itu. Siang malam mereka bergantian bekerja. Tiga bulan kemudian, masjid tersebut rampung dan bisa difungsikan.
Sebulan setelahnya, giliran warga Kristen yang membangun Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) Effata. Tanpa diminta, warga muslim Seibinti juga membantu proses pembangunan gereja hingga rampung.
Untuk mempertegas semangat kerukunan itu, masjid dan gereja di Seibinti sengaja di bangun di lokasi yang berdekatan. Jarak satu sama lainnya hanya sekitar 100 meter.
“Tapi tak pernah ada gesekan dan keluhan. Kami tetap bisa beribadah dengan tenang di rumah ibadah masing-masing,” ujar Dahlan.
Menurut Dahlan, toleransi sudah menjadi tradisi bagi warga Kampung Seibinti. Ini merupakan tradisi yang dibawa dari kampung halaman warga Seibinti yang umumnya merupakan perantau dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Dahlan sendiri merupakan warga yang berasal dari Pulau Alor, NTT.
Ketua RT 01 RW 19 Kampung Seibinti Iman Abdullah membenarkan hal itu. Saat ini, jumlah warga RT 01 Seibinti sekitar 300 orang atau sebanyak 78 kepala keluarga (KK). Semua warga di Kampung Seibinti merupakan pendatang. Umumnya mereka berasal dari NTT, khususnya Pulau Alor.
Di NTT, kata Iman, toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat lumrah. Sudah ratusan tahun mereka hidup berdampingan dalam keberagaman. Di sana, umat Islam yang minoritas sangat dilindungi dan dihormati. Sebaliknya, umat muslim juga sangat menghargai umat Kristen yang jumlahnya jauh lebih dominan.
“Semangat toleransi itu yang kami bawa dan kami rawat meskipun kami hidup di bumi Melayu ini,” kata Iman, Minggu (30/09/2018).
Berbeda dengan kondisi di NTT dan Pulau Alor, warga Seibinti mayoritas beragam Islam. Dari 300 jiwa itu, 85 persennya beragama Islam. Siswanya merupakan umat Kristen.
Namun kondisi ini tak membuat warga muslim Seibinti lantas jumawa. Sebaliknya, mereka tetap menganggap umat Kristen yang minoritas itu sebagai saudara.
Iman menceritakan, berdasarkan cerita nenek moyangnya di NTT, warga muslim dan Kristen di sana memang berasal dari satu keluarga. Sebagian warga di sana menjadi pemeluk agama Islam yang masuk ke NTT lebih awal. Sementara sebagian lainnya memilih menjadi pemeluk agama Kristen yang masuk ke NTT belakangan.
“Jadi kami tahu, Islam dan Kristen itu saudara. Makanya kami tetap bisa hidup rukun sampai sekarang,” kata Iman yang mengaku sudah delapan tahun menjadi Ketua RT 01 Seibinti ini.
Sehingga, meski sudah jauh berada di perantauan, semangat toleransi itu tetap terjaga dan terawat dengan baik. Meski begitu, Iman mengaku tetap harus ada kegiatan-kegiatan bersama untuk terus memupuk semangat toleransi itu.
“Di antaranya ya dengan gotong-royong membangun rumah ibadah, atau saling membantu saat perayaan hari besar keagamaan,” katanya.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam Erizal Abdullah mengapresiasi cara warga Kampung Seibinti merawat toleransi. Ia berharap, semangat membangun toleransi itu menular ke warga di komplek lainnya di Batam.
Menurut Erizal, sudah seyogyanya manusia hidup berdampingan satu sama lain. Tak peduli apapun agama dan sukunya. Latar belakang dan status sosialnya, dan sebagainya.
Sebab Islam sendiri tak pernah membatasi ruang interaksi umatnya dengan umat agama lain. Selain soal aqidah. “Saya sendiri sering menghadiri acara-acara seremonial agama lain,” kata Erizal, Senin (01/10/2018).
Semangat toleransi yang dipraktikkan warga Seibinti itu, sejatinya sejalan dengan keinginan pemerintah dalam membina kerukunan umat. Itulah sebabnya di daerah-daerah terbentuk forum kerukunan umat beragama (FKUB).
Di Kemenag sendiri, kata Erizal, juga ada sejumlah program pembinaan kerukunan umat beragama. Selain rutin menggelar dialog kerukunan umat, Kemenag Batam juga rajin mengadakan penyuluhan di masyarakat. Tak hanya bertujuan membina kerukunan, penyuluhan ini juga menjadi salah satu upaya Kemenag Batam menangkal munculnya paham radikalisme di masyarakat.
Bahkan, awal tahun lalu Kemenag Batam menggelar deklarasi kerukunan bersama sekitar lima ribu peserta lintas agama. Deklarasi itu menolak lima hal. Yakni radikalisme, terorisme, narkoba, berita hoax, dan LGBT.
Terlepas dari budaya toleran yang dipertontonkan warga Seibinti, Erizal menilai kerukunan umat dan toleransi di Batam, dan Provinsi Kepri pada umumnya, sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan predikat yang disematkan kepada Kepri sebagai provinsi dengan tingkat toleransi terbaik kedua di Indonesia.
“Batam ini seperti miniaturnya Indonesia. Berbagai suku, agama, dan ras ada di sini. Tapi masyarakatnya rukun, rumah ibadah juga berdampingan,” katanya.
Untuk terus memompa semangat toleransi di Batam, Kemenag Batam menyiapkan program apresiasi Kampung Kerukunan. Melalui program ini, Kemenag Batam akan memilih kampung dengan tingkat toleransi tinggi di Batam. Bagi pemenangnya, hadiah dan penghargaan telah menanti.
“Rencananya akan kami gelar pada Hari Bakti Kemenag pada Januari 2019 mendatang,” katanya.
Sementara Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batam Chablullah Wibisono mengatakan, sikap toleran yang ditunjukkan warga Seibinti merupakan modal penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong menolong, dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi pemersatu bangsa Indonesia.
“Sikap toleran ini secara tidak langsung memberikan dampak pada stabilitas keamanan dan kemajuan negara,” kata Chablullah, Senin (01/10/2018).
Menurut Chablullah, semua otu bisa terwujud jika ada komunikasi dan dialog yang baik di tengah masyarakat yang heterogen. Terutama di kalangan masyarakat akar rumput (grass root). Sebab tak jarang perselisihan dan permusuhan antar umat beragama muncul kalangan grass root karena minimnya komunikasi di dalamnya.
Karena itu, sesuai dengan namanya, FKUB Batam terus mengintensifkan dialog antar umat beragama yang di dalamnya membahas tentang hubungan antar umat beragama. Menurut Chablullah, komunikasi melalui forum-forum dialog antar umat beragama ini juga bisa menangkal munculnya paham radikalisme dan terorisme di masyarakat.
“Kalau komunikasi sudah baik, maka tidak ada lagi saling curiga. Sehingga tak akan muncul bibit-bibit permusuhan,” katanya.
Tangkal Paham Radikal dengan Kearifan Lokal
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius pernah mengatakan Kota Batam dan Kepulauan Riau (Kepri) pada umumnya merupakan kawasan yang rawan menjadi pintu masuk teroris. Hal ini karena 96 persen wilayah Kepri merupakan perairan atau laut.
“Berapa banyak jalur perairan yang bisa digunakan orang untuk berlalu lalang. Keluar masuk dari sini, infiltrasinya, dinamikanya luar biasa,” kata Suhardi saat memberikan arahan di hadapan ratusan personel kepolisan tentang penanggulangan radikalisme dan terorisme di Markas Polda Kepri di Batam, akhir Februari 2018 lalu.
Menurut dia, kondisi geografis tersebut membuat ancaman terorisme di Kepri semakin tinggi. Bukan hanya teroris lokal, tetapi juga orang asing yang melakukan aksi terorisme yang dikenal sebagai Foreign Terrorist Fighters (FTF).
Selain itu, warga negara Indonesia (WNI) yang pernah bergabung dengan ISIS di Timur Tengah juga rawan kembali ke Indonesia melalui Kepri. Karenanya, ia meminta aparat kepolisian memberikan perhatian serius terhadap potensi kerawanan tersebut.
Menanggapi hal ini, Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga mengatakan pihaknya terus melakukan antisipasi dan pengawasan. Tak hanya melibatkan internal Polda Kepri, pengawasan dan antisipasi ini juga menggandeng pihak lain, termasuk masyarakat. Bahkan saat ini di Polda Kepri telah terbentuk Satuan Tugas (Satgas) Antiteror yang berada di bawah naungan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditkrimum) Polda Kepri.
Namun yang tak kalah penting, kata Erlangga, adalah mencegah munculnya paham dan kelompok radikal di masyarakat. Terkait ancaman ini, Polda Kepri rutin menggelar sosialisasi tentang bahanyanya paham radikal. Salah satunya melalui workshop pencegahan paham radikalisme bagi kalangan generasi muda.
Workshop ini bertujuan menghimpun dan menginventarisir ide, gagasan, dan cara pandang, sehingga diharapkan tercapainya satu kesepakatan pola yang terbaik bagi generasi muda dalam mengantisipasi paham radikalisme dan ideologi anti pancasila.
Diharapkan seluruh elemen masyarakat bahu-membahu bersama Polri menjalin kemitraan dan saling bersinergi untuk mencegah berkembangnya paham radikalisme di masyarakat. Dengan adanya sinergi ini, maka kehadiran kelompok atau paham radikal di masyarakat, terutama kalangan anak muda, bisa didteksi sejak dini.
Menurut Erlangga, paham radikal akan memunculkan aksi terorisme. Dan terorisme merupakan tantangan nyata yang dapat mengancam keutuhan dan kesatuan bangsa. Tak hanya menimbulkan kerugian material dan nyawa serta menciptakan rasa takut di masyarakat, terorisme juga telah mengoyak semangat persatuan dan kesatuan NKRI.
“Terorisme pun telah mencabik ikatan persaudaraan dan nilai-nilai toleransi yang sejatinya menjadi kultur budaya bangsa ini,” kata Erlangga, Senin (10/10/2018).
Selain melalui sosialisasi, pencegahan paham radikal juga bisa dilakukan melalui kearifan lokal. Misalnya menggalakkan kembali semangat gotong royong di masyarakat, memperbanyak kegiatan positif melalui pentas-pentas budaya, olahraga, dan lain sebagainya.
Kemudian, dari sisi spiritual juga perlu dilakukan pemahaman yang tepat seputar jihad. Sebab, paham radikalisme dan aksi terorisme sering muncul karena pelakunya berdalih ingin jihad.
“Ini tugas para tokoh agama untuk menyampaikan pemahaman yang benar tentang apa itu jihad,” kata Erlangga.
Hal senada disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Batam Erizal Abdullah. Menurut dia, kearifal lokal terbukti efektif untuk mencegah munculnya paham dan kelompok radikal di masyarakat yang bisa berujung pada aksi-aksi terorisme.
Contoh sederhananya, kata Erizal, kegiatan gotong-royong di lingkungan atau permukiman warga. Gotong-royong merupakan kearifan lokal dan warisan tradisi bangsa yang harus dilestarikan. Dengan menggalakkan kembali gotong-royong di masyarakat, semangat kebersamaan antar warga akan terjalin. Sehingga warga akan selalu terbiasa dengan aktivitas yang positif.
“Dengan gotong royong pula, warga akan tahu jika ada tetangganya yang tidak mau bermasyarakat. Sehingga bisa dilakukan deteksi dini jika ada indikasi kegiatan yang mengarah pada radikalisme,” kata Erizal, Senin (01/10/2018).
Selain tradisi gotong-royong, kearifan lokal lainnya juga bisa dimanfaatkan untuk menangkal radikalisme dan terorisme di masyarakat. Misalnya kegiatan kesenian dan kebudayaan lokal. (suparman)
Seorang warga melihat rumah Dwi Djoko Wiwoho di Kompleks Perumahan Kartini, Sekupang, Batam, beberapa waktu lalu. Foto: Ratna Irtatik/Batam Pos
“Hendaklah berjasa, Kepada yang sebangsa Hendak jadi kepala, Buang perangai yang cela Hendaklah memegang amanat, Buanglah khianat Hendak marah, Dahulukan hujjah Hendak dimalui, Jangan memalui Hendak ramai, Murahkan perangai”.
RATNA IRTATIK, Batam
Rangkaian syair tersebut adalah petikan nasihat yang termaktub dalam Gurindam Dua Belas, tepatnya pada pasal 11. Gurindam Dua Belas merupakan mahakarya berupa puisi Melayu lama karya sastrawan dan Pahlawan Nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau yakni Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad, atau yang lebih dikenal dengan nama pena, Raja Ali Haji. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai puisi didaktik, karena berisikan nasihat dan petunjuk serta ilmu yang mendidik.
Ambil contoh pada pasal 11 itu, terutama dalam baris pertama yang berbunyi, “Hendaklah berjasa, Kepada yang sebangsa”. Bermakna kurang lebih, anjuran agar seseorang berjasa bagi negara dan bangsa, mengoptimalkan setiap kemampuan yang dimiliki sehingga bisa mengharumkan nama bangsa.
Bagi masyarakat Melayu, Gurindam Dua Belas sudah diajarkan turun temurun. Bukan hanya sebagai karya sastra, pasal demi pasalnya juga menjadi referensi dan sumber petuah bijak bagi kehidupan warga Melayu. Bahkan, aktualisasi Gurindam Dua Belas dalam aplikasi hubungan keseharian di masyarakat, menjadikannya salah satu nilai kearifan lokal yang menjadi tuntunan atau petuah kehidupan.
Tak bisa dipungkiri, kehadiran Islam di ranah Melayu telah membawa perubahan besar pada nilai dan budaya suku bangsa yang mendiami sebagian wilayah Pulau Sumatera tersebut. Peralihan gaya berpikir, corak sosial, dan pranata masyarakat di kalangan orang Melayu telah diwarnai oleh nilai tradisi Islam.
Maka tak heran, nasihat bijak dari Gurindam Dua Belas yang merepresentasikan nilai dalam ajaran agama Islam yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat, begitu mudah diterima masyarakat Melayu. Terlebih, sandarannya adalah Alquran dan hadis, petunjuk utama dalam kehidupan masyarakat Islam.
Sehingga, jika setiap petuahnya diaktualisasikan dalam pranata kehidupan sosial, niscaya kerukunan dan perdamaian akan terwujud.
Pada awal November 2015 lalu, masyarakat Batam geger. Salah seorang pejabat publik di Badan Pengusahaan Kawasan (BP) Batam, tiba-tiba menghilang. Tak hanya sendirian, ia lenyap bersama dengan istri dan ketiga putrinya. Pejabat itu tak lain adalah mantan Direktur Humas dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam, Dwi Djoko Wiwoho.
Djoko, panggilan akrabnya, tinggal di Kompleks Perumahan Kartini, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau bersama keluarganya. Sekitar dua setengah bulan sebelum menghilang atau pada medio Agustus 2015, kepada tetangga, Djoko pamit hendak menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci. Namun, meski bulan berganti, Djoko dan keluarga tak kunjung kembali.
“Pamitnya mau umrah, tapi setelah itu tak pernah muncul lagi,” ujar tetangga Djoko, yang tak berkenan namanya dikutip Batam Pos.
Saat itu, warga mulai menduga-duga jika Djoko dan keluarganya berangkat keluar negeri dan memilih bergabung dengan organisasi radikal yakni Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) atau Negara Islam Irak dan Suriah. Pasalnya, kala itu ISIS tengah gencar merekrut anggota dan simpatisan dari berbagai belahan dunia. Kuat dugaan, Djoko dan keluarga menjadi simpatisan ISIS sehingga meninggalkan Tanah Air.
Dugaan itu terbukti benar adanya. Berselang dua tahun kemudian atau pada 12 Agustus 2017, ada 18 orang mantan simpatisan ISIS yang dideportasi dari Irak dan kembali ke Tanah Air. Djoko dan keluarganya ada di antara belasan eks simpatisan ISIS tersebut.
Bahkan, dalam video yang diunggah akun DamailahRI di media berbagi video YouTube berjudul, “Kisah Para Deportan yang Termakan Bujuk Rayu ISIS”, Djoko ikut memberikan kesaksian tentang perlakuan ISIS pada keluarganya. Ia menyesal, bahkan sambil sesenggukan saat mengenang perlakuan tak manusiawi yang diterimanya selama menjadi simpatisan ISIS di Suriah.
Hingga, setelah beberapa bulan kemudian, Djoko akhirnya harus menjalani sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.
Namun, sejak tiba di Indonesia, Djoko maupun keluarganya tak pernah lagi datang ke rumahnya di Sekupang, Kota Batam. Pagar rumah berwarna coklat yang berada di depan rumah, tampak tertutup rapat. Dua unit mobil yang sebagian catnya mulai mengelupas, terparkir di halaman tersebut. Rumput dan tanaman liar tumbuh di taman dan sebagian pintu pagar.
Tetangga Djoko lainnya, Abas, mengaku tak pernah lagi melihat Djoko dan keluarganya sejak mereka memutuskan pergi sekitar tiga tahun silam. Ia pun tak tahu bagaimana nasib tetangganya tersebut saat ini.
Hanya saja, Abas mengaku selama mengenal Djoko, mantan pejabat itu dikenal ramah dan santun di lingkungan perumahan tersebut.
“Saya sering ketemunya kalau pas salat Jumat, karena kalau hari-hari biasa kan memang beliau sibuk dari pagi hingga sore di kantor. Tapi orangnya baik kok, ramah,” tutur Abas.
Sehingga, ia tak habis pikir jika kemudian keluarga tersebut pilih bergabung dengan organisasi yang banyak terlibat dengan aksi teror dan kekerasan itu.
“Kita doakan saja yang terbaik,” katanya.
Potensi kemunculan bibit radikalisme dan terorisme maupun sikap intoleran di wilayah Kota Batam, Kepulauan Riau memang sempat memantik keprihatinan. Pasalnya, wilayah ini sebelumnya tergolong aman dan damai. Budaya Melayu yang bersendikan agama Islam sebagai pondasi kehidupan sosial masyarakat, tetap dijunjung sebagai salah satu payung pemersatu.
Bahkan, budaya Melayu juga hidup rukun dengan hadirnya pengaruh budaya dari berbagai suku bangsa lain yang mendiami wilayah tersebut. Penduduk Batam yang kini berjumlah sekitar 1,2 juta jiwa, memang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia, seperti Melayu, Jawa, Minang, Batak, Bugis, Sunda, Flores dan lainnya.
Rata-rata, warga Batam adalah pendatang dari berbagai daerah lain. Daya tarik Batam yang merupakan Kota Industri, memang menjadi magnet sehingga warga dari berbagai suku bangsa datang untuk bekerja atau mengadu nasib di wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Singapura tersebut. Namun, di wilayah ini, budaya Melayu dengan segenap kearifan lokal dan pranata sosialnya, tetap melekat dalam kehidupan sosial kemasyarakatannya.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kota Batam Erizal Abdullah mengatakan, masyarakat Batam selama ini dikenal toleran dan hidup rukun dengan berbagai latar belakang agama dan budaya masing-masing. Karena itu, paham radikal dan intoleran tak mudah berkembang.
“Semangat beragama di Batam sangat berkembang baik dan sudah lebih tinggi. Pondasinya bagus, didukung faktor kebudayaan yang juga baik,” tutur Erizal.
Terkait adanya warga Batam yang pernah menjadi simpatisan organisasi radikal, Erizal menjelaskan letak Batam yang berada di gerbang internasional memang memungkinkan kemudahan bagi warga untuk memperoleh akses lintas negara. Terlebih, ditunjang era kemudahan informasi seperti saat ini, maka tak menutup kemungkinan merasuknya paham yang keliru tersebut.
“Ada yang landasan keagamaannya tidak kuat kemudian membaca suatu ajaran dan mudah terbujuk rayu, bisa saja. Karena itu perlu pemahaman keagamaan yang kafah atau menyeluruh dan mendalam,” imbaunya.
Sebagai orang yang lahir dan dibesarkan dengan kultur Melayu, Erizal mengaku sebenarnya di wilayah Melayu sendiri ada tuntunan budaya dan kearifan lokal yang menjadi salah satu petunjuk dalam kehidupan, yakni falsafah dalam Gurindam Dua Belas. Berbagai pasal dalam karya sastra tersebut, kata dia, selama ini memang diamalkan oleh orang tua Melayu zaman dulu dalam mendidik anak-anaknya.
“Misalnya di Gurindam Dua Belas diajarkan mendidik anak dengan pendidikan agama, sehingga kelak anak tersebut bisa menjadi pemimpin yang arif dan bijak,” ujarnya.
Begitu juga, anjuran untuk mengutamakan toleransi dan saling menghormati dalam pergaulan sosial. Sehingga, bisa menekan bahkan mengikis potensi konflik dan berkembangnya paham radikal yang akan muncul. Hal itu, kata dia, bisa juga didapat dari pemimpin yang mengamalkan petuah yang disemai dari ajaran bijak Raja Ali Haji tersebut.
“Selama pemimpin itu baik, mereka (warga) juga ikut baik,” jelas Erizal.
Dengan menjunjung dan mengamalkan nasihat dalam Gurindam Dua Belas sekaligus mengamalkan ajaran agama yang baik, Erizal percaya masyarakat Melayu dan suku bangsa lainnya di Batam bisa terus hidup rukun dan damai, termasuk dengan warga dari agama yang berbeda.
“Karena ketika umat Islam sudah meresapi makna “lakum diinukum waliyadin” (bagimu agamamu dan bagiku agamaku) dari Alquran surat Alkafirun ayat 6, maka hubungan antarumat beragama juga bagus dan terjaga,” papar mantan Kepala Kemenag Kabupaten Bintan tersebut.
Selama ini, sambung dia, kerukunan antarumat beragama dipupuk dengan berbagai musyawarah maupun diasah dalam kerja sama di berbagai kegiatan. Sehingga, potensi konflik juga semakin minim.
“Kita bekerja sama juga dengan Polri, pemerintah daerah dan juga FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) untuk terus menyosialisasikan pentingnya kerukunan dan perdamaian di Batam,” kata mantan Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kanwil Kemenag Provinsi Kepri itu.
Sementara itu, Ketua FKUB Kota Batam Chablullah Wibisono mengatakan, sejauh ini pihaknya melihat kerukunan dan perdamaian di Kota Batam berjalan cukup baik dan harmonis.
“Insyaallah sampai saat ini cukup rukun,” kata Chablullah.
Menurut dia, warga yang tinggal di Batam cukup beruntung karena memiliki nilai-nilai kearifan sosial dan budaya yang sangat toleran dan mendorong perdamaian. Menurutnya, budaya dari Tanah Melayu yang menjunjung tinggi ajaran agar berakhlak mulia dan menjadi masyarakat Madani, berimbas terhadap keseharian masyarakatnya.
“Semua bercirikan ramah, sopan santun, suka bermusyawarah dan religius,” katanya.
Dengan bekal kearifan lokal tersebut, ia percaya bisa dikembangkan untuk menangkal tindakan kekerasan atau radikalisme. Terlebih, semua agama juga mengajarkan kasih sayang dan cinta damai.
“Jika ada orang yang beragama kemudian melakukan kerusakan maka perlu diteliti apa yang menjadi misi oknum tersebut. Karena tidak satu pun ajaran agama yang mengajarkan kekerasan,” ujar dia.
Terpisah, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, kerukunan umat beragama ibarat sebuah orkestra. Jika dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan alunan bunyi yang sangat indah dan harmonis.
“Begitu juga dalam hubungan umat beragama, kalau harmoni itu tetap terjaga baik, maka Batam akan aman,” katanya.
Menurut Amsakar yang juga Pembina FKUB Kota Batam tersebut, sudah semestinya semua pihak sama-sama menjaga dan memelihara Batam agar tetap rukun dan damai. Sehingga, kehidupan sosial kemasyarakatan serta ekonomi di wilayah ini bisa terus bergerak dan berlangsung dengan tertib.
“Tetaplah rukun, damai, aman, harmonis dan kondusif,” tutup Amsakar. ***
x.batampos.co.id – Sejumlah warga Kampung Wono Asri Desa Lancang Kuning Kecamatan Bintan Utara, Bintan merasa keberatan dan menolak lahannya yang selama ini digarap sebagai kebun akan dimasukkan Kawasan Hutan Lindung.
Terlebih mereka sudah lama bercocok tanam di lahan tersebut. Terkait hal ini, puluhan warga yang sudah menandatangani pernyataan keberatan lahannya masuk di Kawasan Hutan Lindung akan meminta klarifikasi dari Pihak Kantor Desa Lancang Kuning, Senin (1/10).
“Senin pagi rencananya kami akan meminta kejelasan dari pihak desa. Sebab sudah kami undang, namun mereka tidak datang,” ujar warga bernama Bambang usai melakukan pertemuan dengan sejumlah warga di kediamannya di Kampung Wono Asri, Desa Lancang Kuning, Kecamatan Bintan Utara, Sabtu (29/9/2018) siang.
Warga Kampung Wono Asri lainnya, Turatni menyampaikan, jelas warga keberatan sebabnya awalnya pemerintah akan pinjam pakai lahan mereka untuk program penghijauan namun belakangan muncul keinginan untuk menjadikan lahan berstatus castment area ini menjadi Kawasan Hutan Lindung.
Dijelaskannya, awalnya beberapa bulan yang lalu diadakan pertemuan di kediaman RT 009 RW 003 Sonia. Hadir dalam pertemuan tersebut Dinas Kehutanan Provinsi Kepri
dan Bapedas Provinsi Kepri.
“Intinya mereka ingin memakai lahan masyarakat seluas 100 hektare untuk kegiatan penghijauan. 1 hektare dibantu sekitar Rp 10 juta untuk 3 tahun dan akan ditanami berbagai macam bibit yang totalnya sekitar 1.000 bibit,” katanya.
“Kemudian hasilnya akan diberikan ke masyarakat,” lanjutnya.
Dalam pertemuan kedua yang diadakan belum lama ini, ia menjelaskan, mereka justru ingin lahan pertanian yang selama ini digarap masyarakat menjadi Kawasan Hutan Lindung.
Tidak hanya itu, bila semula luasnya yang akan digunakan untuk kegiatan penghijauan seluas 100 hektare, namun di pertemuan kedua menjadi sekitar 170 hektare.
“Kalau sudah jadi Hutan Lindung, pasti dipagar kalau kayunya ditebang dan masuk (ke dalamnya) pasti akan ditangkap,” katanya khawatir.
Warga lainnya, Atat terlihat emosi. Ia menolak dan sangat keberatan lahannya menjadi kawasan Hutan Lindung.
Warga Kampung Wono Asri saat melakukan pertemuan di kediaman Bambang di kampung tersebut, Sabtu (29/9) siang. F slamet nofasusanto / batam pos.
“Kalau ini Hutan Lindung, kenapa kami bisa buat surat dan pihak desa mengeluarkan surat buat kami. Kenapa harus lahan kami, apakah karena Kawasan Hutan Lindung
Sei Jago sudah gundul,” kata lelaki ini dengan suara mengebu-gebu.
Kepala KPHP Unit IV Bintan Ruah Ali Maha ketika dikonfirmasi, Minggu (30/9) menjelaskan, bukan dialihkan menjadikan kawasan Hutan Lindung namun kawasan castment area yang ditempati masyarakat ialah masuk dalam status Kawasan Hutan Lindung di Pulau Bintan.
“Castment Area yang statusnya Hutan Lindung. Jadi kalau berdasarkan SK Kehutanan nomor 955 tahun 1992 mulai dari Gesek, Toapaya sampai dengan Tanjunguban Timur, itu wilayah Castment Area yang statusnya hutan lindung,” jelasnya.
Dijelaskannya Kawasan Hutan Lindung di Bintan mulai ditetapkan pada tahun
1987 di beberapa lokasi. Antara lain, Hutan Lindung Sei Jago, Sei Pulai, Gunung Lengkuas dan lainnya.
Kemudian tahun 1992 terbit SK nomor 955 Kementerian Kehutanan terkait penetapan Hutan Lindung sebagai Castment Area seluas sekitar 36 ribu hektare. Hal
ini dikarenakan dulu akan dibangun bendungan
di Pulau Bintan.
Karena rencana pembangunan bendungan gagal, namun pemerintah saat itu tidak langsung mencabutnya. Oleh karenanya SK tersebut masih berlaku kekuatan hukumnya.
Kemudian Pemkab Bintan beberapa kali berupaya melepas SK tersebut. Pada 2009, Pemkab berupaya melepas sekitar 6.800 Hektare untuk pusat pemerintahan Kabupaten Bintan.
“Jadilah pelepasan kawasan Ibu Kota yang sempat memakan korban,” kata dia.
Terakhir pada tahun 2015, Pemerintah mengajukan pelepasan sekitar 12 hektare namun sampai saat ini belum disetujui. “Itulah masalahnya,” kata dia.
Disinggung jika berstatus hutan lindung, apakah masyarakat akan dikeluarkan dari sana karena kawasan Hutan Lindung tidak boleh dimasuki sembarangan? Ia menjawab tidak.
“Selama ini juga tidak ada penegakan hukum di wilayah castment area. Itu mulai Gesek Kantor Camat, Ceruk Ijuk sampai Tanjunguban masih castmanet area yang statusnya hutan lindung,” jelasnya.
Terkait kegiatan penghijauan di Kampung Wono Asri, ia menjelaskan sebenarnya itu program yang didanai APBN yang dilaksanakan Bpedas Kepri yang berkantor di Kota Tanjungpinang.
“Awalnya mereka koordinasi dengan masyarakat. Waktu itu yang pertama ditemui Pak Maulana. Yang jadi masalah (sebatas) komunikasi di lapangan,” tutupnya. (met)
x.batampos.co.id – Ribuan calon pendaftar penerimaan CPNS di Natuna mengeluhkan sulitnya proses pendaftaran secara online di situs BKN.
Menurut sejumlah calon pelamar di Ranai mengaku, proses pendaftaran tahun ini yang dibuka secara online sangat menyita waktu. Bahkan ada yang hampir menyerah dengan proses pendaftaran yang sulit.
Rendi, salah seorang calon pelamar CPNS mengaku, pendaftaran CPNS yang mulai dibuka pada 26 September hingga 10 Oktober bulan ini sangat sulit melakukan mengakses situs BKN. Diakuinya, pelamar sulit meregistrasi pembuatan akun.
“Meregitrasi akun saja butuh berhari-hari. Belum lagi masukkan lamarannya. Prosesnya sangat menyita waktu, harus berhari-hari kami duduk didepan komputer, bolak-balik ke warnet, sampai sekarang belum bisa memasukkan lamaran,” ujar Rendi, Minggu (30/9).
Tidak hanya Rendi, Arma, calon pelamar CPNS mengaku, hampir menyerah dengan kondisi sulitnya proses melamar secara online yang dilakukan serentak.
“Sudah seminggu ini, registrasi akun ke situs BKN saja belum selesai, sulit masuk ke server BKN,” tuturnya.
Penerimaan CPNS di Natuna dibuka sebanyak tenaga pendidikan sebanyak 160 orang, tenaga kesehatan sebanyak 100 orang dan tenga teknis sebanyak 30 orang.
Sementara Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna Kartubi mengatakan, dibukanya penerimaan CPNS tahun ini, memiliki peluang bagi lulusan STAI, yakni 27 dari guru dan 3 orang dari jurusan ekonomi.
“Kita sudah bersyukur, jurusan di STAI sudah mendapat peluang CPNS. Meski jumlah yang diterima tidak sebanding dengan lulusan yang sudah siap bekerja,” ungkap Kartubi kemarin.
Saat ini kata Kartubi, khusus lulusan ekonomi dan pendidikan agama Islam di STAI Natuna sekitar 1.000 lulusan mahasiswa. Namun jumlah tersebut tidak semuanya sudah bekerja. Dan ada yang sudah status pegawai pemerintah.(arn)
Pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2019 nanti akan diramaikan caleg-caleg pemula di Kepri. Meski baru pertama kali terjun ke gelanggang pemilu, mereka mengaku tak canggung harus bersaing melawan politikus senior. Termasuk para petahana.
Jadi Rajagukguk baru saja tiba di kantornya di Batam Center, Rabu (26/9) siang lalu. Belum sempat duduk, ia langsung menemui beberapa tamu yang sudah menunggu. Tak hanya itu, 50 menit kemudian ia juga harus menggelar pertemuan dengan salah satu deputi di Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam, aktivitas pria kelahiran Air Batu, Asahan, 45 tahun lalu, ini memang selalu sibuk setiap harinya. Kesibukannya kian bertambah karena ia juga menjadi direktur dan komisaris di sejumlah perusahaan investasi, properti, dan perusahaan lainnya.
Di tengah kesibukannya yang menggunung, Jadi masih berani mencoba peruntungan menjadi anggota DPRD. Melalui PDI Perjuangan, ia bakal ikut berebut kursi DPRD Kepri dari daerah pemilihan (Dapil) 4 Batam (A) yaitu Lubukbaja, Batam Center, Bengkong, dan Batuampar.
“Saya suka berorganisasi. Semua kegiatan-kegiatan kemasyarakatan selalu saya ikuti. Karena apa? Senang saja bisa mengenal, belajar, dan mengaplikasikan ilmu bagi perkembangan dunia usaha dari banyak orang,” ujar Jadi.
Menurutnya, atas dasar kesukaan berorganisasi tersebut, selama ini ia hanya sebagai kelompok yang menjalankan produk kebijakan. Mencalonkan diri sebagai anggota dewan untuk kedua kalinya, ia ingin masuk menjadi bagian yang memperbaiki sistem dari dalam, khususnya dalam kebijakan probisnis di Kepri, terutama di Batam.
Menurut Jadi, masih banyak kalangan masyarakat dan pengusaha yang alergi politik. Padahal dengan masuk ke politik, bisa dijadikan ruang bernegosiasi.
Dengan segala komitmen dan dukungan modal tentunya, Jadi mengaku optimistis menghadapi Pileg 2019. Sebab menurut dia, saat ini pemilih sudah cerdas. Mereka akan melabuhkan pilihan kepada caleg yang mumpuni secara kualitas.
Sama halnya dengan Jadi, Lindasari Novianti juga mencalonkan diri dari daerah pemilihan yang sama. Bedanya, ia maju dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Wanita yang akrab disapa Linda Lou ini mengaku baru mengenal dunia politik sejak aktif di pengurusan partai pada 2017 lalu.
Meski pengalaman pertama, perempuan kelahiran Pontianak, 42 tahun, lalu ini mengaku tidak canggung soal politik. Sebab, sejak kecil ia sudah suka membaca berita-berita politik dari koran dan menyaksikan berita politik di televisi. Kegemaran itu berlangsung hingga kini.
Linda aktif dalam berbagai organisasi. Seperti bendahara Peradi, anggota divisi hukum BMTI, paguyuban Perwakab, serta sebagai direktur PT Kundur Prima Karya, perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi ekspor dan impor.
Baginya, menjadi caleg adalah panggilan untuk berbuat yang lebih baik, bukan sekadar untuk memenuhi 30 persen caleg perempuan.
Menurut dia, perempuan itu pilar. Tiang penyangga keluarga. “Perempuan itu jangan dianggap sebelah mata. Ia juga bisa bekerja. Perempuan juga punya hak, punya suara mengubah daerahnya menjadi lebih maju,” paparnya.
***
Sementara itu dari kontestasi calon legislatif DPRD Kota Batam, muncul juga beberapa nama yang baru pertama kali ikut pileg. Sony Christanto salah satunya. Ia maju melalui Partai Nasdem dari Dapil 1, Batam Kota dan Lubukbaja.
“Saya berada di nomor urut 11,” ujar Sony.
Karena ini pertarungan pertamanya, Sony mengaku belum punya pengalaman menarik hati para konstituen. Namun Sony yakin, panggilan hatinya untuk duduk menjadi salah satu anggota legislatif di DPRD Kota Batam sudah bulat dan mendapat dukungan penuh dari keluarga dan sahabat.
“Tapi sebenarnya, dari 2004 saya sudah aktif ikut partai politik. Kala itu di organisasi sayap kanan Gerindra. Organisasi sayap Kristen Indonesia Raya. Saya aktif ikut berbagai kegiatan dan kampanye. Jadi untuk persiapan kampanye ini, saya sudah punya gambaran,” ujar Sony ketika ditemui di ruangan kantornya di Yayasan Pendidikan Tabqha, Kamis (27/9) lalu.
Sebagai pengurus Dewan Pendidikan, Sony sudah berkeliling berbagai kawasan termasuk pulau kecil di Batam. Ia melihat kondisi masyarakat khususnya di pulau terpencil, demikian juga akses pendidikannya sangat miris. Sangat berbanding terbalik dengan akses pendidikan yang ada di pusat kota Batam. Ada juga permasalahan tahunan mengenai RKB yang tak kunjung selesai.
“Saya ingin menyumbangkan ide, mengusahakan pembentukan karakter, dan memajukan dunia pendidikan. Bukan hanya untuk siswa, tapi penambahan jumlah kuota guru di Batam juga sangat penting,” katanya.
Selama masa kampanye ini, pria kelahiran Biak, 16 Desember 1974 ini mengungkapkan untuk caleg pemula seperti dia, peraturan kampanye yang ditetapkan KPU cukup berat. Seperti tidak bisa kampanye melalui sosial media pribadi yang tidak terdaftar di KPU. “Pasang baliho perorangan pun tak boleh. Harus partai. Bahkan letak dan desain harus dengan sepengetahuan KPU,” ujarnya.
***
Para Caleg muda
Calon legislatif lainnya yang baru pertama kali bersaing memperebutkan kursi dewan Kota Batam adalah Arifuddin Jalil. Selama ini Arifuddin Jalil memang dikenal steril dari partai politik. Mengingat pekerjaannya selama lebih dari 18 tahun terakhir tidak ada hubungannya dengan partai politik.
Sepuluh tahun awal ia bekerja sebagai wartawan di Batam. Ketika itu pria kelahiran Jeneponto 16 Desember 1974 ini bertugas di desk politik dan pemerintahan. Sementara delapan tahun terakhir ia bekerja sebagai Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.
Kini ia bergabung dengan Partai Gerindra. Bahkan dalam waktu singkat ia sudah mencalonkan diri sebagai salah satu anggota DPRD Kota Batam dalam Pileg 2019. Pria yang akrab disapa Arjal ini salah satu caleg dari 12 caleg Gerindra untuk daerah pemilihan (Dapil) I Batam Kota dan Lubukbaja.
Lalu bagaimana ia sampai terjun ke dunia politik? Arjal mengungkapkan, setelah masa jabatannya berakhir di Komisi Informasi Provinsi Kepri pada Agustus 2018, sebenarnya ia ingin mengabdikan diri di kampus. Ia ingin fokus menjadi dosen dan menghabiskan waktunya di kampus. Apalagi ada tugas dari Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk merintis pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah di Batam.
Menjelang masa-masa akhir jabatannya sebagai Ketua KIP Provinsi Kepri ia ikut mencermati kondisi kebangsaan dan kenegaraan, mulailah ia mulai berdiskusi dengan keluarga. Apalagi ada beberapa partai yang mendekat dan meminta ia masuk ranah politik praktis. Bagian terpenting dari sistem politik. Intinya bergabung dengan partai tersebut.
“Ada yang menawarkan untuk DPRD Provinsi, ada yang menawrkan untuk di Batam saja. Tetapi saat itu memang belum ada rencana jangka pendek ini untuk bergabung dengan partai politik,” ungkap Arifuddin Jalil, Kamis (27/9).
Diskusi panjang dengan keluarga pun berlangsung. Sampai akhirnya ia mengutarakan niatnya untuk terjun ke dunia politik. Istrinya sempat menolak. Namun menjelang pendaftaran caleg, tepatnya 3 Juli 2018, ia yakin masuk dunia politik dan memutuskan bergabung dengan Gerindra. Alasannya memilih Gerindra adalah kepemimpinan nasional. Menurut Arjal, hal terpenting bagi dia dalam pilihan politik adalah kepemimpinan nasional.
“Itu penting. Karena saya ingin linier. Saya tidak hanya ingin jadi wakil rakyat tetapi saya ingin kepemimpinan nasional itu memastikan figurnya dulu,” kata alumni IAIN Alauddin Makassar ini.
Dalam arti, lanjutnya, ia tidak ingin masuk partai A tetapi kemudian tidak linier dengan pilihan politik sebagai pemimpin nasional. Sebab ada partai-partai lainnya yang menawarkan ia bergabung namun nyata-nyata mendukung kepemimpinan yang lain. “Tentu tidak sreg saya nanti dalam langkah-langkah politis saya ketika dari awal itu sudah berbeda,” ujarnya.
Alasan lainnya memilih Gerindra adalah partai nasionalis sekaligus religius. Sebelum memutuskan bergabung Gerindra, ungkapnya, dia telah membaca dan mempelajari karakter AD/ADRT partai. Dalam AD/ART tercermin karakter nasionalis dan religius Gerindra. “Ketika itu kita anggap klop, kita memahami pandangan-pandangan politik partai Gerindra ini klop, baru bangun komunikasi dengan teman-teman di Gerindra,” paparnya menceritakan perjalanannya bergabung Gerindra.
Karena ia bergabung pada menit-menit terakhir menjelang pendaftaran caleg, ia pun mendapatkan nomor urut terakhir pada susunan caleg Gerindra Dapil Batam Kota-Lubukbaja. Meski bergabung paling akhir, Arjal menegaskan ia bukan sekadar pelengkap daftar caleg.
“Insya Allah tidak (sebagai pelengkap daftar caleg) karena saya sungguh-sungguh. Kalau (hanya) pelengkap tidak usah nyaleg,” tegasnya.
Namun bagi Arjal, ketika masuk ke gelanggang politik praktis maka harus harus menampilkan akhlak politik yang baik. Kesantunan berpolitik. Membawa nuansa politik yang menggembirakan. Bukan mencemaskan, bukan menakutkan. Bukan yang saling menuding dan menyalahkan. Sebaliknya, politisi harusnya fokus berbicara soal program. Berbicara soal pandangan-pandangan bagaimana masa depan negara ini.
“Tidak menceritakan kelemahan, kekurangan orang lain. Menurut saya itulah politik-yang harus dihadirkan di tengah-tengah masyarakat,” paparnya.
Untuk menghadapi persaingan politik dengan caleg lainnya yang bisa dikatakan sengit, ia harus bersikap agresif. Arjal mengibaratkan sebagai pemain futsal, ia harus agresif bermain. Tidak dalam posisi bermain pun bola datang. Makanya perlu mengatur napas yang panjang. Irama permainan harus diatur supaya tidak kehabisan napas di ujung pertandingan.
Caleg pemula lainnya adalah Fanderson yang maju lewat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil I Batam Kota dan Lubukbaja.
Fanderson yang lahir di Urung Kundur pada 7 Februari 1994, caleg termuda dari seluruh caleg PDIP. Latar belakangnya, ia seorang atlet bola basket sejak masih sekolah di SMA Ananda Batam. Bahkan hingga lulus SMA dan kuliah ia masih aktif di dunia olah raga. Pada tahun 2012 ia mewakili Kepri pada pekan olah raga nasional (PON).
“Setelah PON, masih latihan sama klub sambil kuliah,” ujar Fanderson saat ditemui di Batam Center, Kamis (27/9).
Sehari-hari ia melihat ayahnya yang juga kader PDIP. Dari situlah awal mula ketertarikannya pada dunia politik.
Karena dorongan dari ayahnya pula, ia mantap terjun ke dunia politik. “Pada kesempatan ini ya maju (sebagai caleg),” kata anggota Organisasi Komunitas Banteng Muda (KBM) ini.
Untuk mewujudkan cita-citanya, ia pun masuk PDIP Ranting Batuselicin, Batam Kota, sebagai bendahara, pada tahun 2016. Mulai dari situ, ia belajar lebih banyak lagi tentang partai, tentang politik, kemudian diusulkan oleh partai sebagai wakil kaum milenial. Apalagi ia punya koneksi yang luas di kalangan milenial. “Sebelumnya kan pernah kerja sebagai salesman, jadi lebih mengenal banyak oranglah,” ungkapnya.
***
Komisioner KPU Batam, Muhamad Shidiq mengatakan, untuk kontestasi Pileg 2019 di Batam, ada 691 caleg yang akan berkompetisi. Sebanyak 254 di antaranya adalah caleg perempuan dari 14 partai.
“Untuk kuota caleg perempuan di Batam ada 254 orang dari 691 caleg. Itu artinya melebihi kuota. Sekitar 36 persen,” ujar Shidiq.
Untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat di berbagai daerah pemilihannya, para caleg ini sudah mulai masa kampanye sejak 23 September lalu, dan akan berakhir pada 13 April 2019 mendatang. Semua caleg wajib mengikuti tata peraturan kampanye yang ditetapkan dalam menghadapi pesta demokrasi ini.
Adapun peraturan kampanye di Kota Batam, caleg dari seluruh partai harus menjalankannya sesuai dengan pelaporan yang diberikan ke KPU. Untuk kampanye di media sosial, harus difasilitasi oleh parpol. Maksimal 10 akun yang didaftarkan.
Terkait penggunaan akun pribadi, KPU tidak memverifikasinya sebagai bagian dari tempat atau media kampanye caleg. “Kami khusus akun parpol saja yang akan mengakomodir para calegnya. Baik itu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, dan lainnya. Semua itu ada kok diatur di PKPU Nomor 23/2018,” jelasnya.
Menurutnya, kalau ada temuan para caleg menggunakan akun pribadi untuk kampanye di luar akun parpol, itu sudah bukan ranah KPU lagi. “Ada Bawaslu yang menanganinya. Apakah itu diperbolehkan atau tidak. Masing-masing kita mempunya ranah tugas,” jelas Shidiq.
Bagaimana dengan alat peraga kampanye? Shidiq menjelaskan, KPU memfasilitasi 10 baliho dan 15 spanduk. Selain itu, parpol juga diperbolehkan untuk menambah 10 spanduk dan 5 baliho. “Itu masing- masing per kelurahan. Batam ini kan ada 64 kelurahan, berarti jumlah itu bisa mengcover semua parpol. Kami sudah serahkan semua pembagian itu ke seluruh pengurus partai politik,” ujar Shidiq.
Ada pun tata cara kampanye para caleg di Kota Batam telah diatur dalam Keputusan KPU Kota Batam Nomor 77/PL.01.5/Kpl/217/Kota/IX/2018 tentang lokasi alat peraga kampanye pemilu tahun 2019 ditentukan ada 46 titik untuk baliho, dan 156 titik spanduk. (Bisa dilihat di tabel)
“Di luar dari titik itu, tidak diperbolehkan ada sedikit pun atribut partai dan caleg. Ada temuan, masyarakat bisa melaporkan langsung ke kita, atau ke Bawaslu. Ada sanksi untuk para parpol yang melanggar,” ungkapnya.
Komisioner Divisi Teknis KPU Batam, Zaki Setiawan, menambahkan KPU Kota Batam menetapkan 691 daftar calon tetap (DCT) anggota DPRD Kota Batam pada Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019 pada Kamis (20/9). Penetapan DCT ini merupakan hasil final dari rangkaian pencalonan yang prosesnya sudah berlangsung yakni sejak 4 Juli 2018 lalu.
Hasilnya, jumlah caleg kali ini meningkat 16 persen dari pemilu sebelumnya. Sebanyak 691 DCT ini akan memperebutkan 50 kursi DPRD Batam. “Meningkat 94 calon atau 16 persen dibanding Pemilu 2014 dengan jumlah caleg sebanyak 597,” katanya.
Dari 691 DCT ini, sebagian adalah caleg yang baru pertama kali diusung partainya untuk maju dalam Pileg 2019. Bahkan ada yang baru bergabung partai politik beberapa bulan sebelum pendaftaran caleg. Hanya saja, KPU Batam tidak memiliki data berapa banyak caleg yang baru pertama kali masuk DCT.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Batam memantau aktivitas caleg maupun partai sejak dimulainya tahapan kampanye bakal calon legislatif (bacaleg) pada 23 September lalu. Dua metode kampanye yang menjadi fokus Bawaslu adalah rapat umum (kampanye terbuka) dan iklan di media cetak, elektronik sampai dengan online (media sosial). Ini diatur di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.
Anggota Bawaslu Batam Nopialdi mengatakan, media sosial merupakan salah satu sarana yang cukup efektif untuk berkampanye. Bacaleg bisa meraih suara dari kampanye melalui medsos ini. Namun demikian pihaknya mengingatkan kepada bacaleg yang akan maju di Pemilihan Legislatif (Pileg) April 2019 mendatang tidak melanggar aturan kampanye yang telah ditentukan.
Masyarakat juga harus berhati-hati terhadap praktik politik uang yang biasanya terjadi, termasuk memberikan barang-barang pendukung kegiatan di lingkungan RT/RW. “Itu termasuk money politic. Jangan sampai warga menerima itu nanti bisa kena dan ada sanksinya,” kata Aldi. (cha/uma)
Suasana pameran Yamaha Lexi di BCS Mall, Minggu (30/9/2018). F. Yamaha untuk Batam Pos
x.batampos.co.id – Sukses menyelenggarakan event Lexi Exhibition di Nagoya Hill di pertengahan September lalu selama satu minggu. Yamaha kembali memanjakan konsumen Yamaha dengan menghadirkan program produk unggulan yang dikemas dalam event “Lexi Activation”. Kegiatan ini di selenggarakan di Atrium BCS Mall selama dua hari Sabtu (29-9) – Minggu (30/9).
“Kegiatan ini merupakan puncak dari event-event yang sudah diselenggarakan oleh Yamaha di Kota Batam selama September 2018 ini,” ujar Area Marketing Development Yamaha Kepri, Suhartono, Minggu (30/9).
Suharto menjelaskan banyak pergelaran dan perlombaan yang dilaksanakan pada event ini. Dimulai dari Sabtu (29/9) ada lomba make up artist, adu panco, akustik perform, dance perform, dan magician perform. Sedangkan Minggu (30/9) diadakan lomba mewarnai, fashion show remaja, singing, dan drummer cilik perform. Tak kalah menariknya kegiatan ini juga dimeriahkan oleh penampilan DJ Aghie Melodivo, yang mampu menghibur pengunjung BCS Mall yang lagi berakhir pekan.
“Kegiatan ini juga semakin lengkap dengan di perkenalkannya produk unggulan terbaru dari keluarga Maxi Yamaha, yaitu Yamaha Lexi VVA,” terang Suhartono.
Lebih lanjut Suhartono menjelaskan event yang diselenggarakan ini begitu banyak promo menarik dari seluruh produk Yamaha, mulai dari diskon hingga Rp 3,2 juta plus potongan angsuran Rp 21 ribu per bulan, hingga pengunjung dapat memiliki produk Yamaha tanpa uang muka (DP).
“Seluruh program spesial memang sengaja kami persembahkan lagi buat warga Batam di kesempatan ini, karena melihat antusias dari event kita sebelumnya di Nagoya Hill, dimana produk kita khusus Yamaha Lexi, mampu terjual sampai dengan lebih dari 100 unit dalam satu minggu. Makanya kali ini kita persembahkan lagi program yang lebih spesial dengan potongan angsuran khusus buat warga Batam yang sebelumnya di Nagoya belum kebagian programnya dan dihari Sabtu saja sudah terjual 30 unit khusus Yamaha Lexi saja,” kata Suhartono.
Mengenai keunggulan Yamaha Lexi diantaranya menggunakan mesin baru teknologi bluecore 125 CC dan variabel valve actution membuat tarikan dan tenaga tetap maksimal di tiap putaran. Ditambah lagi fitur -fitur yang menarik seperti port charger, ponsel akan on terus. Serta fitur SKS tanpa anak kunci cukup menggunakan remote lebih praktis dan aman. Tak hanya itu Yamaha Lexi yang merupakan baby Nmax menawarkan kenyamanan pada saat dikendarai, memiliki dek yang rata bisa memuat barang bawaan yang lebih banyak.
“Jadi motor unggulan dari Yamaha ini benar-benar mempunyai mesin baru, teknologi mesin 125 CC VVA ini belum ada di motor dengan CC yang sama sebelumnya di produk manapun. Jadi bagi yang beli motor ini maka bukan hanya beli motor model baru bodynya saja, tapi mesinnya juga keluaran teknologi terbaru dan pertama di Indonesia, makanya kita punya tagline #naikkelas,” tambah Suhartono.
Bagi masyarakat Batam yang ingin merasakan keunggulan Yamaha Lexi silahkan kunjungi dealer resmi Yamaha seperti PT Alfa Scorpii Bengkong, PT Alfa Scorpii Botania, PT Alfa Scorpii Batam center, PT Leo Utama Motor dan Graha Yamaha yang tersebar di Kota Batam.
“Konsumen langsung melakukan test ride produk tersebut untuk dapat merasakan langsung akselerasi yang ringan, nyaman dan gesitnya dari Yamaha Lexi tersebut,” tutupnya. (ocu/ser)
batampos.co.id – Pemrintah Kota (Pemko) Batam akan menambah alat perekam transaksi (Tapping Box) di hotel dan restoran. Tidak tanggung-tanggung, pemko menargetkan tambahan 200 tapping box untuk mencegah kebocoran pajak di dua sektor tersebut.
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Batam, Raja Azmansyah mengungkapkan target pemasangan tapping box sampai di Oktober berjumlah 200 unit. Pihaknya menyiapkan lima tim, terdiri dari tiga tim pemasangan dan dua tim servey.
“Sekarang lagi berlangsung di lapangan. Kita targetkan sebelum akhir tahun sudah selesai,” katanya, kemarin.
Diakui Raja, sebelum pemasangan tapping box ini pihaknya memanggil 89 Wajib Pajak (WP). WP tersebut disurvey kelayakan pemasangan Tapping Box, 31 wajib pajak sudah bisa langsung dipasang. Sementara sisanya masih menunggu jadwal pemasangan.
“Kita juga berterimakasih atas support dari Bank Riau Kepri memberikan 200 tipping box,” sebut Raja.
Ia menambahkan kedepan Bank Riau Kepri memiliki target pemasangan tipping box sebanyak 400 unit.
“Tahun ini juga ada penambahan 10 dari Bank BJB. Jadi totalnya 210 unit,” tuturnya.
Ia menambahkan, target WP memasang tapping box ini merupakan target minimal di tahun ini. Hal ini tidak terlepas dari masih banyaknya WP di Batam yang belum memasang peralatan berbasis online ini. Pemilihan WP didasarkan dari omset penjualan.
“Kita maksimalkan di wajib pajak potensinya masih bisa ditingkatkan. Sehingga pelaporan juga lebih akurat,” tuturnya.
Penerapan sistem pajak online juga bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadikan Batam sebagai smart city. Pemasangan juga bukan hanya pada WP hotel dan restoran, melainkan juga pada pengelola parkir, hiburan dan sumber pajak lainnya. Pemasangan bersifat wajib, artinya WP tidak bisa menolak jika sudah ditetapkan pemerintah.
BP2RD mengingatkan WP untuk tidak menghalangi proses survey dan pemasangan tapping box. Mengingat hal ini sudah diatur dalam perwako 25 Tahun 2016 tentang tata cara pembayaran Dan pelaporan pajak secara online. Selain itu wajib pajak juga wajib memberikan akses ke BP2RD, menyediakan mesin cash yang sesuai dengan alat perekam elektronik.
Pelanggaran atas ketentuan pasal 11 perwako dimaksud akan dikenakan sanksi administrasi, dan sanksi lain sesuai ketentuan perundang undangan,” tegas Raja. (rng)
x.batampos.co.id – Penyakit Thalassemia kemungkinan tak terlalu familiar di teliga masyarakat, khususnya Batam. Namun yang pasti, setiap orang tua wajib mewaspadai penyakit penyakit ini karena berbahaya.
Thalassemia adalah kelainan darah akibat faktor genetika (turunan) yang menyebabkan protein dalam sel darah merah (hemoglobin) tidak berfungsi normal. Penderita thalassemia tidak cukup mampu memproduksi protein dan membuat sel darah merahnya tidak terbentuk dengan sempurna. Efek yangb ditimbulkan Thalassemia seperti anemia, pembengkakan limpa dan hati, dan pembentukan tulang wajah yang tidak normal.
Mirisnya, penderita penyakit ini sebagian besar dialami anak-anak dari lahir, gejalanya rata-rata mulai dirasakan sejak usia dua tahun. Belum ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit ini secara total. Artinya sang anak akan menderita penyakit ini seumur hidup.
Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kepri, dr Erman SpA mengatakan di Kepri penderita Thalassemia cukup banyak. Jumlah yang terdata menderita Thalassemia sekitar 41-50 anak. Jumlah ini kemungkinan bisa lebih banyak lagi karena banyak orang tua yang tidak paham atau mengetahui anaknya menderita Thalassemia.
Sebagai contoh, jika ayah dan ibu memiliki gen pembawa sifat thalassemia, maka kemungkinan anak menjadi pembawa sifat thalassemia sebesar 50 persen, kemungkinan menjadi penderita thalassemia mayor 25 persen, dan menjadi anak normal yang bebas thalassemia hanya 25 persen. Karena penyebab thalassemia adalah faktor keturunan, maka sebenarnya perlu dilakukan skrining penyakit ini untuk mereka yang berusia produktif.
“Kalau di Indoensia penderitanya cukup banyak sekitar 10-20 persen dari jenis penyakit anak. Di Kepri saja, terdata 41-50 anak menderita penyakit ini. Penyakit ini harus diwaspadai sejak dini,” ujar Erman usai Talkshow dan Gathering IDAI Kepri bersama keluarga Thalessemia di Atrium Kepri Mal, Minggu (30/9).
Dikatakan dr Erman, hidup penderita Thalessemia sangat bergantung pada donor darah. Mereka harus rutin mendapat transfusi darah mulai dua minggu hingga tiga bulan sekali. Jika tidak, kondisi anak penderita Thalessemia ini akan terus lemah dan bisa berakibat pada kematian.
“Karena itu hari ini (kemarin red) kami mencoba memberi edukasi dan hiburan kepada keluarga dan penderita Thalessemia. Untuk hiburannya ada lomba mengambar, melukis hingga baca puisi. Ini kegiatan pertama, tujuannya agar anak penderita Thalessemia dapat terus bergembira,” imbuhnya.
ilustrasi
Ketua Perhimpunan Orangtua Penderita Thalessemia Indonesia (POPTI) Kepri, Nini Syahruni membenarkan tingginya angka penderita Thalessemia di Kepri. POPTI ssaat ini telah memiliki 36 anggota.
“Rata-rata usia penderita dibawah 14 tahun. Namun ada juga yang usia 14 tahun dan 19 tahun,” ujar Nini di tempat yang sama.
Menurut dia, POPTI yang terbentuk sudah cukup lama ini bertujuan sebagai wadah bertukar pikiran para orang tua yang anaknya menderita Thalessemia. Sebab, banyak dari orang tua yang cukup panik mengetahui anaknya menderita Thalessemia.
“Jadi disini kami bisa bertukar pikiran dan berbagi pengalaman. Apalagi efek yang dirasakan anak terhadao Thalessemia berbeda-beda,” ungkap Nini.
Disisi lain, Nini menceritakan sedikit pengalamannya saat mengetahui anaknya menderita Thalessemia. Dimana ia sudah merasakan gejala anaknya menderita Thalessemia sejak usia 2,5 tahun. Namun hal itu tak terlalu dipahami Nini. Namun diusia 8 tahun, anak Nini menderita demam darah, saat skrining barulah ia mengetahui anaknya menderita Thalessemia.
“Sekarang usia anak saya sudah 19 tahun dan sekali tiga minggu harus transfusi darah. Jika tidak, kondisi anak akan lemah,” pungkas Nini. (she)
x.batampos.co.id – Ribuan calon pendaftar penerimaan CPNS di Natuna mengeluhkan sulitnya proses pendaftaran secara online di situs BKN.
batampos.co.id – Pemrintah Kota (Pemko) Batam akan menambah alat perekam transaksi (Tapping Box) di hotel dan restoran. Tidak tanggung-tanggung, pemko menargetkan tambahan 200 tapping box untuk mencegah kebocoran pajak di dua sektor tersebut.
