Sabtu, 23 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12069

Pemkab Hentikan Imunisasi MR

Putut A
-
0
Pemkab Hentikan Imunisasi MR

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karimun akhirnya menghentikan pelaksanaan imunisasi vaksin measles rubella (MR) yang sudah berjalan selama empat hari. Hal tersebut berdasarkan surat dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan hasil rapat kerja daerah (Rakerda) MUI Karimun.

“Intinya, menyarankan agar di­lakukan penundaan sampai de­ngan adanya kepastian tentang vaksin MR tersebut benar-be­nar sudah halal. Untuk itu, mu­lai hari ini (kemarin, red) sa­ya mengeluarkan surat kepa­da seluruh puskesmas untuk menunda pelak­s­a­­naan imunisasi,” kata Bupati Karimun Aunur Rafiq, kemarin.

Menurutnya, sejak dicanangkan awal bulan lalu, pelaksa-naan imunisasi vaksin MR masih menjadi kontroversi di tengah masyarakat. “Ada yang setuju dan menolak, mereka mempertanyakan kandungan vaksin yang diberikan itu halal atau haram. Karenanya kalau tetap dilanjutkan tidak akan efektif lagi,” katanya.

Untuk itu, sambungnya, sambil menunggu sertifikasi halal dari MUI, pihaknya memilih un­tuk meng-hentikan sementa­ra pelaksa-naan vaksin tersebut. “Saat dilaksanakan kembali sudah tidak ada lagi pro dan kontra di masyarakat,” katanya.

Selama empat ha­ri pihaknya sudah mengimu­nisasi 9.729 orang atau sekitar 14,7 persen dari target sekitar 65.662 orang. Hingg saat ini, pihaknya belum mendapatkan keluhan dari masyarakat yang sudah diimunisasi. “Belum ada,” bebernya.

Sebelumnya, bupati membu­ka pencanangan kampanye di SMPN 2 Binaan, Tebing, Kari-m­un, Rabu (1/8). Pemerintah tak menghiraukan imbauan MUI yang meminta pemberi­an vaksin ditunda karena vaksin belum ada sertifikasi halal.

Bupati menilai imbauan MUI Pusat agar menunda penyuntikan vaksin tersebut masih multitafsir. Karenanya ia tetap menye-lenggarakan kegiatan itu sesuai dengan surat Mendagri dan Gubernur Kepri yang dilak-sanakan secara serentak di Kepri. (san)

1.000 KK di Kepri Masuk Kategori KAT

Putut A
-
0
1.000 KK di Kepri Masuk Kategori KAT

batampos.co.id – Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), Kementerian Sosial (Kemensos), Harapan Lumban Gaol mengatakan masih ada KAT di Provinsi Kepri yang harus didorong pemerataan kesejahteraan. Kemensos siap bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk pemberdayaan tersebut.

”Pada tahun 2015 lalu, kami mencatat masih ada 1.000 Kepala Keluarga (KK) yang masuk dalam kategori KAT di Provinsi Kepri,” ujar Harapan Lumban Gaol usai seminar pemetaan KAT di Hotel CK, Tanjungpinang, Senin (6/8).

Dijelaskannya, jumlah tersebut tersebar di lima kabupaten yang ada di Provinsi Kepri. Diakuinya, KAT di Provinsi Kepri memang sempat tenggelam beberapa tahun lalu dari radar Kemensos. Akan tetapi seiring bergantinya Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kepri, komunikasi dan koordinasi kembali dibangun.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Dinsos Kepri yang sudah bersinergi dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang untuk melakukan kajian khusus tentang KAT di Provinsi Kepri. ”Data yang sudah ada, tentunya akan kami validasi kembali. Karena setiap daerah memiliki kategori KAT yang berbeda,” paparnya.

Ditegaskan Harapan, Kemensos terbuka peluang untuk memberikan support bagi pemerataan sosial untuk KAT di Provinsi Kepri. Baik itu dalam bidang perumahan, pendidikan, maupun pendam­pingan. Disebutkannya, dari data sebelumnya di Kepri ini masih ada KAT yang masuk dalam kategori terpencil. Karena sulit untuk dijangkau.

”Jika kajian yang dibuat matang, bagi komunitas tertentu bisa mendapatkan bantuan rumah sederhana. Adapun lokasinya adalah sesuai dengan pemetaan pemerintah daerah,” paparnya lagi.

Sementara itu, Kepala Dinsos Kepri, Doli Boniara mengatakan, sesuai dengan arahan Gubernur Kepri, pihaknya langsung bergerak cepat dengan membangun koordinasi dan komunikasi dengan Kemensos.

Disebutkan Doli, dari kajian independen UMRAH Tanjungpinang, di lima kabupaten/kota di Kepri ini masih memiliki KAT. ”Karena keterbatasan anggaran, baru beberapa daerah yang penelitiannya bisa dilakukan. Yakni di Belat Karimun, dan Suku Laut yang berada di Linau, Tangjungkelit, Lingga,” ujar Doli.

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kepri tersebut menegaskan, setelah seminar pemetaan ini, pembahasan lanjutan akan dilakukan ditingkat Nasional. Menurut Doli, Kepri adalah daerah yang memiliki sekitar 2.408 pulau. Tentu sangat mungkin, masih banyak komunitas adat yang belum terjangkau.

”Kami berusaha untuk melakukan pemerataan sosial. Baik itu dalam bidang pendidikan, kesehatan, maupun perumahan. Kita bersyukur, karena Direktur Pemberdayaan KAT Kemensos langsung turun dalam kegiatan ini,” jelas Doli. (jpg)

23 Tahun Tak Pernah Banjir, kini …

Putut A
-
0
23 Tahun Tak Pernah Banjir, kini …

Warga Tiban Koperasi melakukan aksi demo dikantor BP Batam, Senin (6/8). Demo tersebut terkait banjir yang terjadi di perumahan tersebut beberapa waktu lalu. F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Ratusan Warga Perumahan Tiban Koperasi melakukan unjuk rasa di depan Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Senin (6/8).

Tuntutan mereka meminta kepada BP Batam agar membangun kembali kolam retensi yang sebelumnya ditutup oleh salah satu pengembang di Batam. Pengembang tersebut

Karena kolam tersebut ditutup, banjir besar setinggi leher melanda perumahan warga disana, 25 Juli lalu.

“Kami berunjuk rasa terkait adanya banjir bandang 25 Juli lalu. Penyebabnya karena ditimbunnya kolam retensi air hujan disana oleh Koperasi Karyawan (Kopkar) BP yang punya lahan,” kata Wakil Ketua Komite Penanganan Banjir Tiban Koperasi Anto Suyanto di depan Gedung BP Batam.

Ada tiga tuntutan utama masyarakat terhadap BP Batam terkait banjir di perumahan mereka. “Tuntutan kami yakni aktivitas pengembang dihentikan. Kembalikan fungsi kolam retensi yang ditimbun pengembang, gali ulang kembali dan cabut segala perizinannya,” kata Anto lagi.

Sebenarnya warga sudah memperingati pemerintah daerah akan bahaya banjir sejak dua tahun lalu.

“Selama 23 tahun kami disini tak pernah banjir. Dan mengenai ini sudah diingatkan dua tahun lalu. Bahkan sudah rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah. Namun pada faktanya pekerjaan (pengurukan kolam retensi,red) tetap dilanjutkan,” tegas Anto.

Warga Tiban Koperasi juga menolak pembangunan tiga kolam retensi baru di dekat lahan milik BP Batam. Anto mengatakan pihaknya hanya menginginkan kolam yang ditimbun dibuka kembali. “Kolam itu harus dikembalikan lagi. Jangan sampai dikasih aspal, nanti daerah resapan air tak ada. Air akan terjun ke tempat kami,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Batam Zarefriadi ternyata merupakan warga Tiban Koperasi juga dan turut berdemo.

“Meski tak kena banjir, tapi saya merasakan sekali dampak dari proyek ini. Karena rumah saya di depan proyek, rumah itu jadi penuh debu,” ucapnya.

Karena penuh dengan debu, istrinya yang alergi debu terpaksa pulang ke kampung halaman. “Pembangunan ini sangat perlu memerhatikan lingkungan. Mengapa kolam (retensi,red) ditimbun, padahal dulu saya beli rumah disana karena didepannya ada kolam itu,” paparnya.


Warga Tiban Koperasi melakukan aksi demo dikantor BP Batam, Senin (6/8). Demo tersebut terkait banjir yang terjadi di perumahan tersebut beberapa waktu lalu. F Cecep Mulyana/Batam Pos

Ia kemudian mengungkapkan tiap langit berubah mendung, warga menjadi resah sekali. ” Waktu banjir kemarin 40 KK kena. Makanya sekarang tiap nampak awan gelap, masyarakat jadi resah,” jelasnya.

Sedangkan Staff Khusus Deputi IV BP Batam Freddy Pranoto yang menghadapi demo warga Tiban Koperasi mengaku dirinya masih belum memahami persoalan ini.

“Saya baru ikut diminta bantu untuk menanganinya,” jelasnya.

Namun, ia mengatakan BP sudah siap dengan sejumlah opsi untuk tindakan pencegahan banjir. Tapi harus dimulai dari pertemuan dengan warga dan pengembang.

“Warga meminta bagaimana agar kolam tersebut bisa difungsikan kembali. Mkaa akan kita bahas dengan pengembang,” jelasnya.

BP akan menjadwalkan kembali pertemuan dengan warga Tiban Koperasi pada hari ini (6/8). Dimana mereka akan memaparkan akan membangun tiga kolam retensi baru.”Ada tiga kolam baru yang membuat kita lebih mudah mengendalikan air,” pungkasnya.(leo)

Gubernur Kepri Dinilai Kurang Kreatif

Putut A
-
0
Gubernur Kepri Dinilai Kurang Kreatif

batampos.co.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 mengkritik keras Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Nurdin dinilai tidak kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri. Sehingga masih punya ketergantungan yang kuat dari dana pusat.

”Setelah kita melakukan pembahasan dan mempelajari laporan Pemprov Kepri terkait penggunaan APBD 2017, kami memberikan banyak catatan khusus,” ujar Ketua Pansus LPP APBD 2017, Onward Siahaan di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (6/8).

Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan, ada beberapa persoalan yang digarisbawahi pihaknya. Yakni mengenai masih besarnya ketergantungan Pemprov Kepri dengan dana pusat. Kemudian soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri yang tidak mengalami perkembangan yang menjanjikan dari tahun ke tahun.

Dijelaskannya, proporsi realisasi pendapatan Provinsi Kepri Tahun 2017 menunjukan bahwa 66,30 persen pendapatan Kepri berasal dari Pendapatan transfer, jika dibandingkan tahun 2016 dengan proporsi sebesar 62 persen.

Adapun proporsi realisasi pendapatan 33,66 persen berasal dari PAD atau menurun jika dibandingkan dari 2016 dengan proporsi sebesar 37 persen berasal dari PAD dan 0,04 persen berasal dari lain lain pendapatan yang sah atau menurun jika dibandingakan tahun 2016 dengan porporsi sebesar 1 persen.

”Realisasi tersebut menunjukan bahwa rasio ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih tinggi,” tegas Onward. Anggota Komisi II DPRD Kepri tersebut mengatakan, sebagian sumber pendapatan daerah Provinsi Kepri berasal dari pendapatan transfer seperti bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus. Kondisi tersebut setidaknya akan mempengaruhi pelaksanaan APBD seandainya saja terjadi keterlambatan atau pemotongan pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Menurut Onward, apabila dibandingkan pertumbuhan dana transfer dengan PAD Provinsi Kepri dari tahun 2016 ke tahun 2017, terlihat bahwa pendapatan yang berasal dari dana transfer tumbuh sekitar 38,85 persen. Sementara PAD Provinsi Kepri hanya tumbuh 1,5 persen saja. Artinya adalah Provinsi Kepri semakin mengalami ketergantungan kepada dana transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun sebelumnya.

”Pansus LPP mengharapkan Gubernur Kepulauan Riau semakin kreatif dan serius menggali sumber-sumber PAD di Provinsi Kepulauan Riau terutama sumber PAD yang berasal dari kegiatan kelautan, misalnya masalah labuh tambat,” tegas Onward.

Dipaparkan Onward, kenapa pihaknya mengharapkan kreativitas gubernur, karena Kepri sebagian besar terdiri daripada lautan. Walaupun begitu, porsi dana transfer juga harus terus ditingkatkan supaya menjaga pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau, dengan cara membentuk tim yang aktif melakukan lobi ke pemerintah pusat.

Selain itu, Onward juga mengatakan target penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Kepri tidak tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp 3.436.939.612.293. Karena realisasi penerimaan tahun 2017 sebesar Rp 3.252.237.500.366 atau 94,63 persen dari target penerimaan pendapatan daerah. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa realisasi pendapatan daerah penerimaan kurang sebesar Rp 184.702.111.926 atau 5,37 persen dari target yang ditetapkan.

Disebutkan Onward, ada beberapa sumber penerimaan daerah. Yakni, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Rokok melebihi target untuk itu Pansus mengharapkan hal ini dipertahankan dan dapat ditingkat di masa-masa mendatang. Pendapatan Retribusi Daerah hanya bisa direalisasikan 5,04 persen pada 2017. Realisasi yang sangat rendah terjadi pada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepri. Dimana, pendapatan dari kegiatan labuh tambat yang dijanjikan bisa direalisasikan Rp 60.000.000.000, ternyata tidak mampu direalisasikan.

”Dalam hal ini Pansus menilai tidak adanya keseriusan Gubernur dan OPD terkait dalam merealisasikan pendapatan tersebut. Realisasi yang sangat rendah ini menunjukkan kinerja yang buruk dari Pemerintah Provinsi Kepri,” tegasnya lagi.

Ditambahkan Onward, untuk Pendapatan Pajak Daerah, realisasi yang sangat rendah terdapat pada Pajak Air Permukaan yang hanya bisa direalisasikan 21,09 persen. Permasalahan ini terjadi karena tidak tertagihnya piutang dari Adhya Tirta Batam (ATB). Dalam hal ini belum melihat adanya upaya maksimal dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk menagih piutang tersebut.

”Persoalan ini sudah berlangsung hampir dua tahun. Tetapi masih belum kunjung tuntas, jangan sampai ini menjadi persoalan hukum ke depannya,” tutup Onward.

Menanggapai kritikan tersebut, Gubernur Kepri Nurdin Basirun berjanji akan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Diakuinya, memang masih ada beberapa sektor yang belum maksimal. Atas dasar itu, dirinya akan meminta OPD yang punya kewenangan untuk mengelola PAD terus menggali potensi yang ada.

”Apa yang disampaikan pansus tentunya menjadi evaluasi bagi kami. Karena memang upaya kami saat ini adalah untuk meningkatkan PAD Kepri. Sehingga tidak terlalu tinggi bergantung sama dana pusat,” ujar Nurdin usai sidang paripurna.(jpg)

Pemkab Lingga Revisi RTRW

Putut A
-
0
Pemkab Lingga Revisi RTRW
Kadis PU Said memberikan sejumlah progres dan masukan untuk pembangunan di Kabupaten Lingga. F. Humas Pemkab Lingga untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Pemkab Lingga akan melakukan sejumlah perubahan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) 2011-2031. Tujuannya agar pembangunan di negeri Bunda Tanah Melayu lebih maju tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Pemkab pun menjaring masukan dari berbagai kalangan dalam rapat konsultasi dan koordinasi revisi RTRW di Hotel Ibis Style, Batam, Kamis (2/8).

Bupati Lingga Alias Wello mengatakan melalui forum itu, dapat dilakukan sinkronisasi pembangunan infrastruktur dan mempercepat pembangunan yang ada di Kabupaten Lingga dengan memasukkan beberapa rencana pembangunan.

“Seperti pembangunan jalan lingkar Utara dan Selatan di Kota Daik, terbangunnya beberapa poros jalan di Daik, pengentasan pemukiman kumuh, pembangunan kota pusaka, dan pembangunan agropolitan, serta pencetakan sawah dan irigasi di Kabupaten Lingga,” ujar Alias Wello.

Kesempatan itu, Alias Wello juga menyinggung tentang kegiatan akbar yakni Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelapa Dunia yang mana Kabupaten Lingga menjadi tuan rumah. Ia berharap semua pihak mendukung kesuksesan acara tersebut.

Rakor revisi RTRW melahirkan sejumlah pendapat dan masukan dari berbagai OPD (organisasi perangkat daerah) yang hadir. Beberapa aspirasi yang masuk dalam yakni; melakukan revisi RTRW Kabupaten Lingga supaya dibuat sesuai dengan Peraturan Menteri ATR terbaru yakni Permen ATR No 01 Tahun 2018.

Selain itu, perlu melakukan sinkronisasi perubahan kawasan struktur ruang dan pola ruang. Sedangkan satuan kerja yang hadir menyampaikan agar program kerja yang direncanakan di Kabupaten Lingga dimasukkan ke dalam rencana struktur ruang, pola ruang atau indikasi program dalam rencana tata ruang wilayah. Seperti rencana pembangunan irigasi, pembangunan rumah khusus nelayan, dan sebagainya.(wsa)

Terindikasi Eks Koruptur, KPU Surati Pengadilan Tipikor

Putut A
-
0
Terindikasi Eks Koruptur, KPU Surati Pengadilan Tipikor

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri melayangkan surat klarifikasi ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang untuk memastikan status hukum dua bakal calon legislatif (bacaleg) Partai Berkarya yang terindikasi eks koruptor.

”Selain melakukan klarifikasi ke Pengadilan Tipikor, kami juga akan melayangkan surat ke Polda Kepri dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri,” ujar Komisioner KPU Provinsi Kepri, Arison, tadi malam.

Pria yang membidani Teknis Penyelenggaran Pemilu tersebut menegaskan, sampai saat ini Partai Berkarya masih belum memberikan jawaban terkait status bacaleg berisial H untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Kepri 7 (Natuna-Anambas). Kemudian ada juga atas nama J dari Kepri 3 (Karimun). Pihaknya punya keyakinan kuat, tetapi yang memastikan itu adalah lembaga penegak hukum.

”Kita butuh kepastian dari penegak hukum. Jika statusnya positif eks koruptor, maka akan dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Artinya statusnya sama dengan bacaleg Partai Hanura, Nazief Soesila Dharma yang merupakan eks koruptor,” papar Arison.

Ditegaskan Arison, keraguan pihaknya terhadap dua nama tersebut, karena belum melihat salinan putusan dari Pengadilan Negeri (PN). Jika benar kedua nama tersebut adalah eks korupsi, maka daftar bacaleg DPRD Kepri masih berpotensi menyusut sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DPT) oleh KPU Kepri

”Keputusan DCS akan ditetapkan pada 12 Agutus 2018 mendatang. Sampai diputuskannya DCT, kami akan menyaring masukan-masukan dari masyarakat sampai 21 Agustus mendatang,” tegasnya.

Dari informasi yang didapat di lapangan, bacaleg berisial J merupakan mantan pejabat di Pemkab Karimun. Adapun kasus yang menyeretnya ke meja hijau adalah korupsi dana rehabilitasi rumah tak layak huni (RTLH) tahun 2011 senilai Rp 87 juta. Sedangkan H terlibat kasus korupsi di Kabupaten Natuna.(jpg)

UAS: Umat Islam Pasti Bisa

Putut A
-
0
Ustadz Abdul Somad. F. Dokumentasi batampos.co.id

batampos.co.id – Ustaz Abdul Somad (UAS) kembali menggelar tablig akbar di sejumlah tempat di Kepri. Salah satunya di Pulau Penyengat yang berlangsung, Senin (6/8) kemarin.

Kedatangan UAS disambut langsung Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Nurdin bergegas ke Bandara RHF Tanjungpinang menjemput UAS usai menunaikan safari subuh dan tausiah di Surau Al Mujaahidin, Jalan Bakar Batu.

Kedatangan UAS, sapaan akrabnya, disambut antusias masyarakat yang sudah menanti dan ikut mengawal perjalanan rombongan dari Bandara RHF menuju ke Pulau Penyengat.
Selama berada di Kepri, UAS akan melaksanakan rangkaian safari dakwahnya, tidak hanya berdakwah di Tanjungpinang, UAS juga akan berkunjung ke Batam serta Anambas.

Dalam dakwahnya di Penyengat, UAS mengambil tema ”Integrasi keislaman dan kemelayuan menuju Pulau Penyengat sebagai warisan dunia”. Dalam sejarahnya pada 1803-2018 selama 215 tahun yang lalu pada zaman Sultan Mahmud, begitu kayanya orang Melayu di masa lalu yang hebat, menjadikan ekonomi yang baik bagi keislaman.
”Bangkit kejayaan Melayu di masa lalu dengan adanya Islam,” ujar UAS.

UAS melanjutkan bahwa ajaran Islam bukan tentang istigfar atau berdoa saja, tapi ajaran Islam mencakup semua hal tentang kehidupan seperti akikah, sunatan, pernikahan, pembangunan masjid, ekonomi dan semua hal.

”Marilah kita lihat budaya Melayu yang dulu dengan kebesaran Islam. Dalam Islam ilmu hidup harus ditata dulu sebelum masuk ilmu ke surga dunia,” lanjut UAS.

Islam mengangkat derajat manusia, bukan karena kesombongan dan keangkuhan tapi ingin menunjukkan Islam itu bisa. Islam itu mengatur segala aspek kehidupan manusia. UAS pun mengajak masyarakat Tanjungpinang untuk terus bersemangat mengisi pembangunan.

”Tunjukkan umat Islam itu bisa berkontribusi positif di semua lini kehidupan, termasuk di sektor ekonomi. Sejarah membuktikan itu,” tegas UAS.

Sementara itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyebutkan bahwa pemimpin itu lahirnya dari umat. Jika pemimpin salah, maka umat Islam akan semakin terpuruk. Untuk itu dibutuhkan kepemimpinan yang berintegritas keislaman.

”Membangun keluarga kita berdasarkan syariat Islam. Demikian juga dengan pemimpin, yang mesti memajukan Islam di negeri ini,” ujar Nurdin dalam sambutannya saat acara tablig akbar UAS di Balai Desa Penyengat, Tanjungpinang, Senin (6/8).

Menurut Nurdin, tanah Melayu lekat dengan keislaman, yang mana Penyengat tampuk kejayaan kerajaan Melayu Riau Lingga, Johor, dan Pahang yang bersyariat Islam menuju sebagai warisan dunia.

”Ini jadi harapan kita ber-sama, mari bersatu demi marwah Melayu dan martabat Islam sebagai kebanggaan Kepri,” lanjut Nurdin.

Pembangunan akhlak generasi muda juga menjadi perhatian utama Nurdin, karena pembangunan akhlak merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kepri.
”Karena mereka adalah ujung tombak masa depan bangsa, maka persiapkan mereka de-ngan sebaik mungkin salah satunya dengan bekal agama,” tambah Nurdin.

Sementara itu Dirut PT Bank Riau Kepri Irfandi Gustari mengatakan Bank Riau Kepri ikut bekerjasama mengadakan tablig Akbar ini sebagai peningkatan literasi perbankan syariah, yang mana tumbuh sebesar 5 persen selama 5 tahun ni. ”Semoga bank Riau Kepri sebagai pemegang amanah ke depannya dapat meningkatkan perbankan syariah,” kata Irfandi.(bni)

Anak Laporkan Bapak ke Polisi dengan Tuduhan Membunuh Ibu

Putut A
-
0
Anak Laporkan Bapak ke Polisi dengan Tuduhan Membunuh Ibu
ilustrasi

batampos.co.id – Duh, … susah sekali memulai membuat kalimat awal untuk kasus ini. Kok ya ada suami yang tega membunuh istri.

Perempuan 35 tahun mati lemas setelah suaminya mengelem mata, hidung, mulutnya dengan lem. Dilansir Hindustan Times pada Sabtu, (4/8). Insiden itu terjadi di tempat tinggal mereka di Rajput Colony, Vidhish, India, pada hari Jumat.

“Korban Durga Bai mati lemas setelah suaminya Halkeram Kushwaha memasukkan perekat yang kuat, di mulut, hidung, dan matanya,” ujar Inspektur Kantor Polisi Kotwali, RN Sharma.

Sebelum melakukan perbuatan biadab itu, terdakwa meminta kedua putranya pergi ke luar rumah. Ia lalu menggunakan lem untuk membunuh istrinya.

Insiden itu terungkap ketika salah seorang putranya kembali ke rumah pada malam hari dan mendapati ibunya terbaring tak bergerak.

“Bocah berusia 15 tahun itu mengajukan pengaduan polisi, setelah itu Halkeram ditangkap,” jelas Sharma.

Anak itu mengatakan kepada polisi, ayahnya adalah seorang pemabuk dan sering bertengkar dengan ibunya. Dia juga memberi tahu polisi bahwa terdakwa bahkan mencoba meracuni ibunya di masa lalu.

(ina/JPC)

Pencari Kepiting Ditemukan Tewas

Putut A
-
0
Pencari Kepiting Ditemukan Tewas

batampos.co.id – Akil, 68, Desa Kudung, Kecamatan Lingga Timur, yang sehari-hari mencari kepiting ditemukan tidak bernyawa di tepi sungai, Sabtu (4/8) sekitar pukul 00.00 WIB. Sebelumnya, Akil dikabarkan hilang sejak keluar rumah untuk mencari kepiting di sungai sekitar pukul 06.00 WIB.

Awal kejadian, Kasim, warga sekitar menemukan sampan milik Akil di sekitar sungai. Namun, Kasim mengaku heran setelah melihat sampan Akil dalam keadaan kosong tanpa ada Akil di atas sampan tersebut. Mengambil inisiatif, Kasim memberitahukan penemuannya itu kepada warga lainnya.

Selanjutnya warga beramai-ramai melakukan pencarian dengan menelusuri sungai tersebut. Setelah beberapa jam upaya pencarian, warga menemukan Akil dalam kondisi tak bernyawa lagi dan mereka langsung membawa jenazah Akil.

Sebelumnya Akil mengaku sakit kepala kepada istrinya. Akil juga sempat mengkonsumsi obat pereda sakit kepala. Setelah itu, dirinya langsung berangkat seperti biasa ke sungai untuk mencari kepiting. Setelah satu jam berangkat dari rumah, Akil juga terlihat kembali ke rumah dan mengambil alat tangkap.

Warga menduga Akil lupa untuk membawa alat tangkap ketam seperti biasa yang dia bawa. “Saya lihat dia (Akil, red) kembali ke rumah untuk mengambil alat tangkap. Mungkin ketinggalan,” kata salah seorang warga di rumah duka sete­lah itu, Akil tidak terlihat lagi hingga sampannya ditemukan Kasim dan dilakukan pencarian oleh warga sekitar.

Kejadian ini diakui Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polres Lingga Kompol H Rusdwiantoro. Menurutnya, tidak ditemukan bekas atau tanda-tanda kekerasan pada jasad Akil. Sementara waktu, Akil tewas diduga akibat penyakit yang dideritanya.
“Untuk dugaan sementara berdasarkan sejumlah keterangan saksi dan lainnya, korban meninggal akibat sakit,” ujar Rusdwiantoro. (wsa)

Dinkes Pemko Batam Tetap Lanjutkan Vaksin MR

Putut A
-
0
Dinkes Pemko Batam Tetap Lanjutkan Vaksin MR
ilustrasi

batampos.co.id – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam tetap melanjutkan pemberian vaksin measles dan rubella (MR) pasca permintaan Majelis Ulama Indonesia MUI) menunda pemberian vaksin.

Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmardjadi mengatakan pembarian vaksin tetap berjalan seperti biasanya. Seluruh tim yang ada di 19 Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) tetap mengunjungi sekolah-sekolah untuk pemberian vaksin.

“Kita tetap jalan,” kata Didi, Senin (6/8).

Ia menjelaskan sebagai pemerintah, pihaknya tetap menjalankan arahan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyukseskan pemberian vaksin MR ini.

“Hingga saat ini tak ada perintah untuk menghentikan pemberian vaksin ini. Jadi kami akan tetap jalan terus,” ujarnya.

Saat ini pencapaian pemberian vaksin sudah mencapai 14 persen dari total target 381.654 sasaran dari usia 9 bulan hingga 15 tahun.

Didi melanjutkan, hingga saat ini belum ada surat resmi yang diterimanya dari sekolah terkait penolakan vaksin MR ini.

“Yang menolak itu orangtua. Selama pemberian beberapa anak memang tidak masuk demi menghindari pemberian vaksin ini. Kita tak bisa paksa juga, itu dikembalikan kepada masing-masing orangtua,” ujarnya.

Pria yang berprofesi sebagai dokter kandungan ini menambahkan, pemberian vaksin juga tetap berlangsung di tingka provinsi. Hingga kini semua petugas masih berjalan sesuai dengan arahan.

“Provinsi juga tetap jalan, jadi tak ada alasan kami menunda pemberian vaksin MR ini,” ungkapnya.(yui)

1...12,06812,06912,070...14,361Halaman 12,069 dari 14,361

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000