batampos.co.id – Sebanyak 20 Asosiasi Pengusaha Sekota Batam menolak pemberlakuan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam. Sebagai langkah awal, mereka membentuk Tim Free Trade Zone (FTZ) Plus-Plus yang diketuai oleh Soerya Respationo.
“Yang dibutuhkan Batam adalah FTZ bukan KEK. FTZ ditambah insentif lagi tapi dapatnya secara otomatis bukan memohon lagi. Nanti jadi FTZ Plus-Plus,” kata Soerya di Hotel Aston Batam, Selasa (15/5).
Sejak berlaku mulai 1 April 2009, FTZ memang belum menimbulkan dampak signifikan bagi perekonomian Batam. Pada awalnya memang sempat membuat perekonomian Batam tumbuh diatas perekonomian nasionnal, namun ketika krisis global melanda saat ini, pertumbuhan ekonomi Batam ambruk hingga 1,6 persen.
Soerya mengatakan meskipun seperti itu, FTZ masih memiliki jangka waktu berlaku hingga 70 tahun. Sehingga jangan dipaksakan berubah menjadi yang lain karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum nantinya.
“Kalau FTZ ya tetap FTZ. Tinggal tambahkan insentif dari KEK. Jika banyak kemudahan, maka ekonomi akan lancar dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Adapun 20 asosiasi pengusaha yang menolak penerapan KEK di Batam antara lain
- Kadin Kepri,
- Kadin Batam,
- Apindo Kepri,
- Asita Kepri,
- Insa Batam,
- Abupi,
- Alfi Batam,
- BSOA,
- Apersi Batam,
- Hippi,
- Forppi,
- REI Batam,
- PHRI Batam,
- Hipmi Kepri,
- HKI Batam,
- Gapeksindo Kepri,
- Aklindo Kepri,
- Asprindo Kepri,
- Aexipindo dan
- IWAPI Kepri.
Dari penolakan tersebut, mereka sepakat membentuk tim FTZ Plus-Plus. Tujuannya adalah memperjuangkan KEK agar masih tetap berlaku dan menolak KEK. Disamping itu, mereka juga akan memperjuangkan penambahan insentif FTZ.
Faktor utama penolakan KEK adalah karena saat KEK berlaku, maka fasilitas FTZ akan dihapus. Hal itu sesuai dengan UU 39 Tahun 2009.
Ketua Apindo Kepri Cahya mengatakan pihaknya menolak KEK karena sudah jelas wilayah diluar KEK tak mungkin jadi FTZ.
“Nanti Batam tak punya keistimewaan lagi. Karena UU sudah mengatakan seperti itu. Jadi kami akan tetap pertahankan FTZ demi anak cucu kita,” katanya.
Sedangkan Dewan Kehormatan Apindo Kepri Abidin Hasibuan mengatakan FTZ yang mengacu kepada UU 36/2000 yang kemudian menjadi dasar dari penerbitan UU 44/2007 tentang FTZ BBK masih berlaku dan tak perlu diganti.
“Faktor ekonomi di Batam gagal adalah karena biaya transportasi mahal. Itu yang harus dibenahi. Mengapa harus diganti, FTZ masih lama lagi. Nanti siapa yang mau masuk Batam kalau tidak ada kepastian,” ucapnya.
Jika fasilitas FTZ dihapus, maka akan menimbulkan dampak kerugian bagi masyarakat terutama pelaku UKM yang nantinya akan berada diluar wilayah KEK jika KEK diterapkan.
“Mereka akan dikenakan pajak. Padahal sebagian dari mereka mendukung industri. Bisa mati suri nanti,” katanya.
Abidin menyarankan jika memang pemerintah masih bersikeras menerapkan KEK. Maka lebih baik menerapkannya pada kawasan kosong seperti Rempang dan Galang.
Sedangkan Ketua BSOA Sarwo Edi Wibowo mengatakan pihaknya menolak KEK. Alasannnya karena wujud KEK sampai saat ini belum ketahuan seperti apa.
“Bagaimana juga nanti prosedur peralihan. Harusnya ada sosialisasi,” ungkapnya.
Untuk shipyard yang tersebar secara terpisah di berbagai bibir pantai di Batam, Sarwo menyebut KEK sulit diterapkan. Karena jika perusahaan shipyard di satu zona KEK menjalin kerjasama dengan perusahaan shipyard dari zona KEK yang lain, maka banyak prosedur akan dilalui dan itu merepotkan.
Dan terakhir, Pengamat Hukum Batam Ampuan Situmeang mengatakan pemerintah jangan pernah memberikan janji-janji kepada masyarakat Batam. Apalagi dengan adanya wacana penghapusan UWTO di dalam kawasan KEK.
“Jika dikatakan dalam KEK, tak bayar UWTO. Darimana ilmunya. KEK dan FTZ tak ada kaitannya dengan lahan,” katanya.
Disamping itu, tata operasional FTZ lebih mudah dibanding KEK.”FTZ lebih simpel karena usulan yang duduk menjadi anggota DK diusulkan oleh Gubernur dan DPRD. Sedangkan KEK akan ada administrator baru lagi,” katanya.(leo)
