batampos.co.id – Kesadaran penyelenggara negara dan pegawai negeri dalam pemberantasan korupsi dinilai membaik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Itu merujuk jumlah laporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk parcel yang terus menurun sejak momen Hari Raya Idul Fitri 2016 sampai Lebaran pekan lalu.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono memaparkan, penerimaan parcel Lebaran pada 2016 sebanyak 40 laporan dengan nilai Rp 39,375 juta. Kemudian tahun lalu, parcel yang dilaporkan sebanyak 28 senilai Rp 13,899 juta. Nah, pada Idul Fitri tahun ini, penyelenggara negara dan PNS yang melapor hanya 11 orang dengan nilai parcel mencapai Rp 4,975 juta.
”Tahun ini terjadi penurunan 60 persen dari tahun sebelumnya,” kata Giri kepada Jawa Pos, kemarin (21/6).
Giri pun menilai, penurunan laporan parcel itu menunjukan adanya perbaikan lingkungan sistem pengendalian gratifikasi dan kesadaran menolak gratifikasi.
”Ini sejalan dengan pesan kampanye KPK untuk menolak gratifikasi,” terangnya.
Lantas apa indikator bahwa kesadaran penyelenggara negara dan PNS menolak parcel Lebaran benar-benar meningkat? Giri menjelaskan, sepanjang 2018 ini, pelaporan total gratifikasi sebenarnya meningkat. Yakni, sebanyak 798 laporan. Artinya, para penyelenggara negara dan PNS semakin banyak melaporkan gratifikasi.
”Jadi (parcel) yang dilaporkan itu yang dalam kondisi tertentu dan secara tidak langsung diberikan ke pegawai negeri atau penyelenggara negara, sehingga mereka melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari kerja,” ungkap pria kelahiran Ponorogo tersebut.
Sepanjang tahun ini, 75 persen dari total gratifikasi yang dilaporkan dinyatakan menjadi milik negara. (tyo/jpg)
batampos.co.id – Hari pertama kerja, ratusan warga yang ingin mendapatkan pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam harus menunggu hingga dua jam dari jam normal pelayanan.
Pelayanan yang harusnya sudah buka mulai dari pukul 08.00 WIB, nyatanya baru mendapatkan layanan pukul 10.00 WIB. Warga yang telah datang sejak pagi rela menunggu petugas yang belum datang.
Salah seorang warga, Ana menuturkan harusnya petugas pelayanan ada yang ditugaskan untuk melayani masyarakat walaupun ada kegiatan di Pemko Batam.
“Katanya apel, tapi tolonglah kami yang datang dari pagi ini dipikirkan juga. Ada yang bawa anak, ada yang dari pulau. Jangan semua pegawai itu ke sana (Pemko, red),” kata dia saat tengah menunggu mendapatkan pelayanan.
Perempuan yang tinggal di Sagulung ini mengaku sudah menunggu kurang lebih satu jam, namun pelayanan belum juga dibuka.
“Kecewa lah. Kalau mau apel atau halal bi halal tolong sediakan petugas piket. Kami kan bukan mengurus ini saja kerjanya. Pak wali tolonglah ini diperhatikan keluh perempuan berjilbab ini.
Hal senada diungkapkan Usman saat akan mengurus akta lahir anaknya. Meskipun waktu sudah menunjukkan pukul 09.15 WIB, pintu pelayanan masih tertutup, padahal dari luar terlihat beberapa petugas di meja pelayanan.
“Bentar lagi istirahat, apa alasanya tidak kunjung dibuka juga,” ujarnya.
Pria yang tinggal di Pulau Kasu, Belakangpadang ini bersama warga lainnya berharap ke depan pemerintah memperhatikan jam pelayanan pasca libur panjang.
“Sebelum lebaran saya kehabisan nomor antri, makanya datang hari ini namun pelayanan belum buka juga,” ucapnya.
Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Sekupang, pintu pelayanan terlihat masih digembok dan petugas belum ada yang datang. Warga yang sudah datang sejak pagi memutuskan untuk kembali di siang hari.
“Siang aja ke sini lagi. Petugas belum datang,” kata Herman, warga perumahan Tiban Permai, Sekupang.
Pria ini hendak mengantarkan puterinya untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk elektronik ini harus pulang sebelum mendapatkan pelayanan.
foto: batampos / yulitavia
Kepala Disdukcapil Batam, Said Khaidar menyampaikan permintaan maaf kepada warga karena keterlambatan pelayanan ini. Ke depan ia berharap ada evaluasi terhadap kinerja pelayanan disdukcapil.
“Kami selesai apel langsung melayani. Namun untuk keterlambatan ini kami minta maaf,”singkatnya.
Kantor Kecamatan Terlambat Buka
Ratusan warga yang ingin mengurus dokumen kependudukan harus menunggu beberapa jam di depan kantor kecamatan Batuaji, Kamis (21/6). Hingga pukul 09.00 WIB kemarin, kantor kecamatan Batuaji belum buka karena semua pegawainya menghadiri acara halal bi halal di Engku Putri, Batam Center.
Ena Florida Nainggolan, warga perumahan Aster Raya, Batuaji mengaku sudah di depan kantor kecamatan sejak pukul 07. 00 WIB. Ia datang lebih awal dengan harapan bisa dilayani lebih dulu.
“Eh sampai jam segini (pukul 09.00 WIB) belum juga buka. Kami kan tidak tahu ini kenapa. Kalaupun ada acara, kenapa warga yang diterlantarkan,” katanya.
Wanita berusia 18 tahun yang ingin mengurus kartu kuning tersebut berharap tidak semua pegawai yang ikut acara ke Pemko Batam. Tetapi ada tenaga honorer yang bisa melayani warga.
“Ini terkunci sama sekali, tidak tahu kenapa kok bisa seperti ini. Padahal mereka digaji dari uang rakyat,” katanya.
Warga lainnya, Fredi, mengaku kecewa karena terpaksa harus mengundur pengurusan kartu kuningnya.
“Saya cepat-cepat datang mau urus kartu kuning. Tapi jam segini tak datang, mau bagaimana lagi. Padahal jam 10 saya ada acara, terpaksa hari Senin saya urus lagi. Besok (hari ini, red) saya ada acara,” katanya.
Tidak seperti di kecamatan Batuaji, pelayanan di Sagulung hanya terganggu di bagian pengurusan kartu kuning. Alasannya petugasnya terbatas. Sementara untuk perekaman e KTP dan pengambilan e KTP dan Kartu Keluarga tetap berjalan. Beberapa warga yang hendak mengurus kartu kuning memang protes dengan belum dibukanya pelayanan tersebut.
“Kalau memang buka, dibilang saja buka. Ini sudah lama menunggu. Jangan rakyat yang jadi korban. Kalau memang masih butuh perpanjangan libur, dibilang saja,” ketus seorang warga.
Sementara itu Camat Batuaji, Ridwan tegas mengatakan bahwa memang kantor kecamatan ditutup beberapa jam karena semua pegawai mengikuti apel bersama di Engku Putri. Tetapi setelah apel maka pelayanan akan normal kembali.
“Memang pegawai semunya ikut apel. Setelah ini memang akan langsung buka pelayanan,” katanya.
Anggota komisi I DPRD Kota Batam Tumbur M Sihaloho mengatakan seharusnya acara halal bi halal atau apel pagi tidak boleh mengganggu pelayanan. Menurutnya, banyak warga yang sengaja datang lebih pagi karena banyak hal yang mau dikerjakan di siang hari.
“Kalau warga tidak terlayani dengan baik, maka sudah pasti akan ada perkerjaan warga yang terbengkalai. Lalu siapa yang tanggungjawab,” katanya.
Menurutnya, camat tidak membawa semua kru atau petugas untuk apel. “Kan ada pegawai honorer atau beberapa pegawai ditinggal sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap jalan,” katanya.
Layanan Publik Langsung Normal
Sama dengan di Kecamatan Batuaji, hari pertama kerja, kemarin, kantor Kecamatan Sagulung dipadati warga yang hendak mengurus berbagai keperluan administrasi kependudukan seperti akta kelahiran, KTP, kartu kuning dan lain sebagainya. Pantuan Batam Pos, ratusan warga berbondong-bondong ke kantor kecamatan sebelum dibukanya pelayanan.
Camat Sagulung Reza Khadafy mengatakan pelayanan di hari pertama masuk kerja langsung berjalan seperti biasa. Seluruh pegawai hadir dan kembali melayani masyarakat. Dia menegaskan pelaksanaan disiplin wajib ditegakkan . Karena hal itu bersentuhan kepada indeks pelayanan prima kepada masyarakat.
“Iya tadi apel dulu , tapi pegawai yang di bagian pelayanan langsung aktif dan melayani masyarakat, jadi tak ada gangguan untuk pelayanan,” ujar Reza, Kamis (21/6).
Dia mengatakan sebagian besar warga langsung menyerbu pelayanan untuk kartu kuning dan e-KTP.
“Ada yang ambil e-KTP ada juga yang melakukan perekaman,” katanya.
Untuk data kepengurusan kartu kuning hingga siang kemarin terhitung ada 60 pemohon yang mengajukan pembuatan kartu kuning. Staff pembuatan kartu kuning Kecamatan Sagulung Junita Silaban, mengatakan sebagian besar mereka yang baru tamat sekolah yang hendak melamar kerja.
“Anak-anak baru tamat, mereka buat yang baru semua,” ucap Junita.
Walikota Batam Muhammad Rudi bersama Wakil Wakil Walikota Batam beserta Sekda dan Asisten bersalaman dengan pegawai Pemko Batam saat halal bihalal hari pertama masuk kerja di Dataran Engku Putri Batamcenter, Kamis (21/6). Hari pertama masuk usai libur panjang ada 235 pegawai Pemko tidak masuk kerja baik yang izin maupun tanpa keterangan. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Hari pertama kerja usai libur panjang, Pemerintah Kota Batam menggelar halal bil halal seluruh pegawai di Dataran Engkuputri Batamcenter, Kamis (21/6)
Pantauan Batam Pos, halal bil halal yang digelar seiring apel bersama tersebut dari pukul 07.15 WIB hingga pukul 09.00 WIB. Usai apel, Wali Kota meminta pegawai untuk tidak langsung meninggalkan lapangan dan terlebih dahulu bersalaman.
“Setelah selesai kita langsung bekerja,” kata Rudi.
Ia mengatakan, halalbilhalal merupakan hal yang wajar. Setelah acara tersebut usai, seluruh pegawai wajib bekerja kembali.
“Awal syawal hal yang lumrah kita melakukan halal bil halal,” ucapnya. (iza/une/ian/yui)
Calon siswa Sekolah Menengah Kejuruan antri saat daftar ulang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMKN 2 Batam, tahun lalu. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polresta Barelang akan memantau penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekolah unggulan. Pemantauan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik pungli saat PPDB.
Kapolresta Barelang Kombes Hengki yang juga selaku Ketua Tim Saber Pungli Polresta Barelang menyatakan, sejauh ini tim Saber Pungli Polresta Barelang belum menemukan adanya praktik pungli dalam PPDB.
“Belum ada temuan bukan berarti kami tidak melakukan pemantauan. Pemantauan akan terus kami lakukan. Karena itu sudah menjadi tugas kami,” katanya.
Hengki melanjutkan, sekolah tidak bisa menerima anak didik jika kuota murid baru telah terpenuhi. Selain itu, pihak sekolah juga tidak bisa untuk memaksakan murid mereka untuk membeli buku kepada pihak sekolah.
“Jika harga buku itu lebih murah di luar, sekolah tidak bisa memaksakan murid untuk beli di sekolah. Perbedaan harga buku itu yang sering menimbulkan masalah,” katanya.
Kepada seluruh masyarakat Kota Batam, Hengki berharap untuk kerjasama dalam mencegah praktik pungli dalam PPDB.
“Jika masyarakat menemukan pungli, segera lapor kepada kita,” tegasnya.
Dinas Pendidikan Provinsi Kepri menjadwalkan pendaftaran Penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB) untuk SMA atau SMK Negeri 28 Juni hingga 6 Juli. PPDB bisa dilakukan dengan cara offline dan online. Namun untuk daerah Batam di dorong melaksanakan pendaftaran secara online.
“Tetap menggunakan sistem zonasi untuk SMA,” kata Kadisdik Provinsi Kepri Arifin Nasir, Kamis (21/06).
Menurutnya, mulai tanggal 28 Juni pukul 08.00 WIB, calon siswa didik baru bisa mendaftar di https://ppdb.kepriprov.go.id.
“Daftar di sana, kalau yang tak memiliki jaringan bisa daftar offline,” tuturnya.
Dari data petunjuk teknis (juknis) PPDB yang didapat Batam Pos, sebelum mendaftar siswa harus mendapatkan user name terlebih dahulu. User name ini didapatkan dari Dinas Pendidikan Kepulauan Riau melalui sekolah calon siswa sebelumnya di SMP atau MTS.
Setelah mendapatkan user name serta password, peserta mengisi form yang telah disediakan di laman PPDB mulai dari data pribadi seperti tempat tinggal. Data ini harus sesuai dengan alamat yang tertera di Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili.
Apabila tidak sesuai saat pendaftaran ulang, maka dinyatakan tidak lulus.
Setelah itu, calon peserta didik memilih sekolah. Apabila pilihan pertama SMA, maka pilihan kedua berikutnya juga harus SMA. PPDB SMA untuk jurusan IPA dan IPS menggunakan sistem zonasi, sedangkan untuk jurusan bahasa dan budaya tidak menerapkan sistem zonasi seperti SMK.
Dalam juknis itu disebutkan juga proses seleksi dengan komputerisasi berdasarkan peringkat ujian nasional. Jika nilai UN calon peserta didik sama, maka urutan seleksi ditentukan berdasarkan nilai tertinggi di mata pelajaran Matematika. Apabila nilai ini juga sama, akan ditentukan nilai tertinggi di mata pelajaran IPA.
Daya tampung satu rombongan belajar untuk SMA minimal 20 orang, maksimal 36 orang. Sedangkan SMK minimal 15 orang, maksimal 36 orang. Dalam juknis Dinas Pendidikan Kepri bernomor 421/491/DISDIK/KTPS/2018 ini juga mengatur jumlah siswa per-sekolah.
Untuk Batam,
SMAN 1, SMAN 5 dan SMAN 16 memiliki 7 ruang kelas dengan daya tampung 252 orang.
SMAN 2, SMAN 10, SMAN 20, SMAN 21 dan SMAN 24 memiliki 4 ruang kelas dengan daya tampung 144 siswa.
SMAN 3 terdapat 8 ruang kelas dengan daya tampung maksimal 288 kelas.
SMAN 4 dan SMAN 17 mempunyai 9 ruang kelas dengan daya tampung 324 siswa.
SMAN 6, SMAN 7, SMAN 9, dan SMAN 22 terdapat 1 ruang kelas dengan daya tampung 36 siswa.
SMAN 8 memiliki 9 ruang kelas dengan daya tampung 324 siswa.
SMAN 11 dan SMAN 13 ada dua kelas dengan daya tampung 72 siswa.
SMAN 12, SMAN 14, SMAN 15, SMAN 18, SMAN 19 memiliki 6 ruang kelas dengan daya tampung 216 siswa.
SMAN 23 memiliki 3 ruang kelas dengan daya tampung 108 siswa.
SMKN 1 memiliki 17 ruang kelas dengan daya tampung 612 orang.
SMKN 2 dan SMKN 3 memiliki 12 ruang kelas dengan daya tampung maksimal 432 orang.
SMKN 4 memiliki 10 ruang kelas dengan daya tampung 360 siswa.
SMKN 5 memiliki 14 ruang kelas dengan daya tampung maksimal 504 siswa.
SMKN 6 memiliki 8 ruang kelas dengan daya tampung 288 siswa,
SMKN 7 memiliki 7 ruang kelas dengan daya tampung 252 siswa.
SMKN 8 memiliki 6 ruang kelas dengan daya tampung 216 siswa.
Terkait penerimaan calon siswa baru ini, Wakil Kepala Sekolah SMAN 3 Batam Midianto membenarkan pihaknya akan memulai pendaftaran 28 Juni.
“Kalau kami di SMA tidak ada tesnya. SMK yang ada tesnya,” ucapnya singkat. (ska/iza/cr1)
Bulan ke-2 di Amerika itu. Awal Juni 2018 itu. Saya berkunjung ke museum Dwight Eisenhower. Presiden Amerika Serikat ke-34. Di tempat ia dibesarkan. Di Abeline. Di Kansas. Dekat I-70.
Pikiran saya tidak di museum. Justru ke jalan bebas hambatan I-70 itu (Interstate 70). Yang baru saja saya lewati itu. Eisenhower-lah yang membangun jalan itu. Tahun: 1956. Panjang: 3.460 km. Begitu sering saya lalu-lalang di I-70 itu.
Dari mana uangnya?
Padahal bukan hanya I-70 yang ia bangun. Juga I dan I dan I yang lain. Tidak bisa dihitung dengan 10 jari. Di seluruh Amerika. Dari barat ke timur. Dari utara ke selatan. Seperti papan catur. Membelah-belah seluruh daratan Amerika. Total panjangnya: 45.000 Km. Tidak terbayangkan ada presiden yang punya ide seperti itu.
Dari mana uangnya?
Melihat angka 45.000 Km itu bayangan saya ini: sama dengan membangun delapan jalan bebas hambatan dari Sabang sampai Merauke.
Itulah revolusi jalan bebas hambatan di Amerika. Yang dipercaya sebagai titik awal kemajuan Amerika.
Dari mana uangnya?
Eisenhower pintar memanfaatkan keadaan: perang dunia. Saat ia jadi presiden perang dunia II baru selesai. Patriotisme masih meluap-luap. Seperti kawah gunung berapi. Memenangkan perang adalah segala-galanya.
Usul pembangunan jaringan jalan bebas hambatan itu adalah hidup atau mati. Untuk mempertahankan tiap jengkal tanah Amerika. Dari ancaman semacam perang dunia itu. Ke bagian mana pun musuh masuk tentara Amerika dengan mudah menyergapnya. Logistik mudah dikerahkan.
Dengan penjelasan Eisenhower seperti itu DPR Amerika langsung menyetujuinya.
Dari mana uangnya?
Itu kan tahun 1956. Ketika Amerika belum kaya.
Dari mana uangnya?
Persetujuan DPR itu langsung diikuti dengan lahirnya UU baru: UU Jalan Bebas Hambatan.
Berdasar UU itulah Eisenhower membentuk lembaga keuangan: Highway Trust Fund (HTF). Untuk membiayai pembangunan jalan bebas hambatan itu.
Maka dimulailah. Besar-besaran. Di seluruh Amerika. Tanpa melihat wilayah. Tanpa melihat keekonomian. Tanpa melihat itu dapilnya siapa. Tanpa melihat Elvis Presley lahir di mana.
Jalan sepanjang 45.000 Km itu dikerjakan nyaris serentak. Termasuk I-70 itu. Yang melewati 10 negara bagian itu.
Padahal sebagian besar wilayah yang dilewati saat itu masih kosong: padang praire. Tidak ada mobil. Tapi tetap saja dibangun. Dengan standar dan kualitas yang sama.
Dari mana uangnya?
Dari UU tadi. Dari Highway Trust Fund tadi.
Intinya: UU tadi mengizinkan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Nilai kenaikan itu masuk ke HTF. Semuanya. Untuk bangun highway tersebut.
Berkat highway itu budaya komuter di Amerika terbentuk. Jalur kereta api kehilangan angin. Mobilitas dengan mobil menjadi dominan. Kota-kota berubah. Yang dulu tumbuh berkat munculnya stasiun KA pelan-pelan redup. Kota-kota baru pun muncul: di setiap kawasan yang dekat dengan interchange highway.
Sistem highway di Amerika ini bukan main nyamannya. Begitu kecanduan saya melaluinya. Dalam hampir dua bulan di Amerika saya baru sekali naik pesawat. Dari St Louis ke Laredo itu.
Selebihnya saya selesaikan lewat highway. Saya hitung: setidaknya 6.000 km yang sudah saya jalani.
Kalau ditambah penjelajahan selama lima tahun terakhir sudah lebih 15.000 km highway saya lalui. Utara, Selatan, Barat, Timur dan Tengah.
Yang masih saya sesali: belum pernah memasuki terowongan Eisenhower. Di bagian barat I-70 ini. Terowongan terpanjang di dunia. Sepanjang 100 km. Menembus bawah pegunungan Rocky Mountain. Melewati garis patahan benua. Yang sangat kritikal.
Di bawah gunung itu.
Dalam sebulan terakhir ini saya memang terus mondar-mandir di I-70. Di negara bagian Kansas. Melihat pertanian, peternakan dan penari langit tenaga angin.
Jalannya mulus. Kendaraan tidak padat. Bisa selalu mengendarai mobil dengan kecapatan: 130 km/jam. Tanpa ada persimpangan. Tanpa ada ‘bangjo’.
Enaknya lagi: tidak perlu bayar tol. Ini bedanya dengan di Tiongkok. Yang semua highwaynya berupa jalan tol.
Di Amerika itu dari sekitar 45.000 km highway itu hanya 1.000-an kilometer yang tol. Di beberapa ruas saja. Yang dibangun belakangan.
Di daerah padat di pantai timur. Itu pun jumlahnya akan terus berkurang. Beberapa tol yang investasinya sudah lunas digratiskan.
Berapa besar pajak BBM untuk highway trust fund itu?
Saat ditetapkan pertama hanya 3 sen dolar. Setiap pembelian BBM satu galon dikenakan pajak 3 sen itu. Atau untuk nilai sekarang: Rp 400/liter.
Ternyata tidak cukup. Presiden berikutnya menaikkannya menjadi 4,5 sen. Tidak cukup juga.
Ada rencana menaikkan lagi. Orang mulai merasakan manfaat highway.
Presiden Ronald Reagan menaikkannya menjadi 9 sen. Tidak cukup juga. Presiden
Bush senior menaikkannya menjadi 14 sen. Belum cukup.
Presiden Clinton menaikkan lagi menjadi 18,4 sen. Hanya saja sebagian hasil pajak itu kemudian juga untuk tujuan lain: mensubsidi angkutan umum kota-kota. Dan untuk mengurangi defisit APBN.
Sejak masa Clinton itu tidak pernah lagi naik. Bahkan calon-calon presiden berikutnya ingin menurunkannya. Agar dapat simpati. Lalu bisa terpilih. Tapi calon presiden Obama pede: mempertahankannya. Toh menang juga.
Berapa total biaya membangun 45.000 Km highway itu? Kalau dihitung nilai uang sekarang? Ini dia: kira-kira Rp 7.000.000.000.000.000.
Itu tidak banyak. Hanya beberapa ton bisa kalajengking. (dis)
Sebanyak 12 akademisi dan pemerhati kepemiluan menggugat aturan ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/6). (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)
batampos.co.id – Syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) digugat ke Mahakamah Konstitusi (MK).
Objek yang menjadi gugatan yakni Pasal 222 Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
Adalah sejumlah elemen masyarakat, terdiri dari akademisi dan pemerhati kepemiluan, mendaftarkan gugatan uji materi tersebut.
Para pemohon ingin presidential threshold nol persen. Tidak seperti saat ini yang diatur dalam Pasal 222 yakni 20 persen dari kursi di DPR atau 25 persen perolehan suara sah nasional.
Menanggapi gugatan itu, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menyebut, sudah sedari dulu pihaknya tak setuju dengan besaran presidential threshold.
Sejumlah parpol pun tegas menolah saat pengambilan keputusan pengesahan UU Pemilu.
“Waktu pembahasan masalah ini kan PKS walk out kecuali satu orang. Demokrat juga walk out. Gerindra dan PAN juga walk out. Jadi, kalau sekarang ada yang mengajukan, sesungguhnya itulah yang kami pikirkan dulu,” kata Hidayat di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (21/6).
Atas dasar itu, Hidayat pun mengapresiasi langkah sejumlah akademisi dan aktivis kepemiluan mengajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia pun berharap MK dapat bertindak profesional.
“Saya berharap MK dapat benar-benar jadi negarawan. Saya berharap Pilpres nanti berlaku dengan cara sepenuhnya, konstitusional. Sehingga dapat memberikan kepercayaan publik yang tinggi terhadap hasil Pilpres yang akan datang,” ujar Hidayat.
Lebih lanjut dia berharap apabila permohonan uji materi dikabulkan, maka putusan MK tersebut langsung dieksekusi untuk Pilpres 2019. Apalagi, saat ini belum ada satupun pasangan calon (paslon) yang resmi mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum RI (KPU).
“Kecuali (gugatan) belum didaftarkan dan prosesnya (pendaftaran paslon) sudah berjalan, itu mungkin (putusan MK) akan berlaku yang akan datang. Tapi, kan sekarang proses pendaftaran itu belum ada. Bahkan sampai saat ini calon presiden belum ada,” ucapnya.
Sebagai informasi, sejumlah elemen masyarakat terdiri dari akademisi dan pemerhati kepemiluan mengajukan gugatan uji materi Pasal 222 UU 7/2017. Para pemohon antara lain Titi Anggraini, Dahnil A Simanjuntak, Hadar Nafis Gumay, M Busyro Muqoddas, M Chatib Basri, Faisal Basri, dan Bambang Widjojanto.
Kemudian Rocky Gerung, dan Robertus Robet, Feri Amsari, Angga D Sasongko, serta Hasan Yahya. Hari ini mereka menyerahkan dokumen fisik dan bukti-bukti permohonan tersebut ke MK.
Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Didid Widjanardi, (tengah) dalam agenda pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus narkoba jenis sabu seberat 1,622 ton (Boni Bani/JawaPos.com)
batampos.co.id – Pihak Kepolisian melakukan pelimpahan tersangka kasus penyelundupan 1,622 ton sabu beserta barang buktinya, Kamis (22/6). Pelimpahan tersebut dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam.
Kapolda Riau Irjen Didid mengatakan, pelimpahan ini dilakukan untuk melanjutkan proses hukum terhadap para pelaku penyelundupan 1,622 ton sabu. Dimana sebelumnya, pihak Kepolisian telah melengkapi berkas kasus tersebut.
Identitas keempat tersangka yaitu,
Chen Hui, 42, WNA asal China sebagai Kapten kapal yang membawa barang haram ini;
Chen Yi, 32, WNA China yang tinggal di Provinsi Fujien Kecamatan Fu Zhen, Desa San Pien, No. 39.
Chen Mei Seng, 69, nelayan asal Provinsi Fujien Kecamatan Fu Zhen, Desa San Pien, No. 52
Yao Yin, 63, nelayan asal Provinsi Fujien, Kecamatan Fu Zhen, Desa San Pien No. 37.
Selain keempat tersangka, turut sert dilimpahkan barang bukti berupa, dua gram brutto sabu untuk pembuktian perkara dipersidangan; satu unit Kapal Laut MV Min Lian Yu Yun 61870; empat Unit Alat Navigasi Kapal; satu unit telepon satelit dan satu unit auto pilot Kapal. Kemudian, satu bendel foto copy dokumen Kapal serta beberapa barang bukti lainnya.
“Pada 4 Mei lalu, telah dimusnahkan barang bukti,” paparnya.
Adapun barang yang dimusnahkan berupa 81 karung goni warna hijau berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,622 ton. Dengan perincian 1.620.998 (satu juta enam ratus dua puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan) gram brutto serbuk kristal diduga sabu dan sisa hasil dari Puslabfor untuk dimusnahkan.
Sementara 1.000 gram disisihkan untuk uji laboratorium, dan dua gram brutto serbuk kristal diduga shabu dijadikan pembuktian perkara.
Barang bukti yang ikut dilimpahkan ke Kejari Batam. (Boni Bani/JawaPos.com)
“Ini sesuai surat ketetapan yang dikeluarkan Kejaksaan Negeri Batam. Dari barang bukti dimusnahkan, maka kita dapat menyelamatkan 8 juta anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba,” kata Didid menjelaskan.
Lebih lanjut ia menegaskan, atas perbuatannya, para pelaku disangkakan pasal terkait penyelundupan dan peredaran gelap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati.
SEJUMLAH pengendara sepeda motor harus ekstra hati-hati dan menghindari kubangan di jalan yang banyak berlubang tepat di Jalan Raya Hang Kesturi menuju kawasan industri Kabil. f. Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Beberapa simpang utama di Batam selalu digenangi air atau banjir setiap kali diguyur hujan. Di antaranya, Simpang Putri Hijau, Sagulung dan Simpang Panbil.
Alhasil keadaan ini membuat aspal pada dua simpang tersebut terkikis. Cukup parah yakni di Simpang Putri Hijau menuju Batuaji. Hal ini memantik kekecewaan warga yang kerap melintas di simpang tersebut.
“Kalau pembuangan airnya lancar, jalannya tak rusak begini,” kata Laila, pengendara yang dijumpai Batam Pos, Rabu (20/6).
Menurutnya, pihak terkait harusnya jeli melihat potensi kerusakan jalan karena banjir, jika tidak biaya untuk memperbaiki jalan akan tinggi.
“Masalah utamanya drainase dangkal. air tak tertampung ya larinya ke jalan,” katanya.
Kondisi serupa juga terlihat di Simpang Panbil dari arah Tanjungpiayu. Di lokasi itu kerusakan jalan cukup memprihatikan. Umumnya kerusakan disebabkan genangan air hujan, sehingga aspal mudah rusak dan terkikis.
“Rata-rata karena genangan,” kata Mariamah warga Tanjungpiayu.
Sementara beberapa titik jalan yang berlubang telah selesai diperbaiki. Seperti di depan pintu SP Plaza, Sagulung dan di Simpang Panbil mulai dari pintu satu Batamindo hingga menuju Rusun Mukakuning.
Sebelumnya , Kepala Dinas Bina Marga Yumasnur menyebutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait perbaikan jalan, untuk diketahui dua ruas jalan tersebut berada pada ruas jalan nasional.
“Tak hanya jalan nasional, ruas jalan kota dan provinsi juga akan diperbaiki,” tutupnya. (une)
Ular piton yang ditemukan warga di Sungai Ara, Kabupaten Pelalawan, Riau. (Istimewa)
batampos.co.id – Seekor ular piton sepanjang 6 meter ditemukan sedang bersembunyi di semak belukar samping kandang sapi.
Perut sang ular tampak membesar.
Keberadaan ular itu sempat membuat gusar warga Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, Riau.
Mereka mengira ular itu baru saja memangsa manusia.
Warga kemudian beramai-ramai menangkapnya. Setelah berhasil ditangkap, mulut ular diikat dengan lakban. Tujuannya agar ular tidak menggigit warga. Namun justru ular malah mati.
“Ular setelah makan terus disolasi (lakban) mulutnya pasti mati. Karena saluran pernapasan tidak baik,” ujar Muamar, warga setempat, Kamis (21/6).
Setelah diamati, ular itu bukan memangsa manusia. Melainkan seekor binatang.
“Setelah dilihat ularnya bukan manusia, tapi babi yang baru dimakannya,” ungkap pria yang akrab disapa Amar itu.
Perkebunan sawit di Sungai Ara memang memang sering terlihat ular berukuran besar melintas. Namun tak bisa dipastikan apakah ular yang ditangkap ini merupakan hewan yang sering dilihat.
Ular piton yang ditemukan warga di Sungai Ara, Kabupaten Pelalawan, Riau. (Istimewa)
Melihat ukuran yang tak biasa, Amar memastikan ular ini bisa memangsa manusia. Amar dan warga juga bersyukur ular ini lebih dahulu ditangkap memakan babi sebelum membahayakan manusia.
“Kalau anak kecil bisa dua orang masuk ke perutnya itu bang,” tutur Amar.
Atas kejadian ini, warga Sungai Ara diminta lebih berhati-hati jika ke kebun dan memberi makanan ternak. Apalagi di kawasan itu sering dilihat ular melintas dengan ukuran serupa.
Suasana halal bihalal di dataran Engku Putri, Batam Centre, Batam, Kamis (21/6). (Bobi Bani/JawaPos.com)
batampos.co.id – Dataran Alun-alun Engku Putri, menjadi saksi kedisiplinan pegawai Pemko Batam.
Mengawali kerja setelah libur Lebaran, Kamis (21/6/2018) Walikota menggelar apel seluruh pegawai.
Dari total 4.240 pegawai, 239 orang di antaranya tak hadir. Alasannya bervariasi. Antara lain 41 pegawai berlasan sakit, 19 pegawai masih menjalani cuti, dan 17 pegawai izin. Kemudian 152 pegawai tak hadir tanpa keterangan.
Walikota Batam HM Rudi menyampaikan bahwa akan ada mekanisme sanksi yang diberikan untuk menindak pelanggaran ini. Meskipun demikian, ketidakhadiran yang hanya 5,6 persen ini dinilai sudah lebih baik dibanding sebelumnya.
“Sudah baik ini yang tidak hadir. Ini ada juga yang karena izin sedang menjalani tugas. Pelayanan tidak boleh ditinggalkan,” kata Rudi seusai kegiatan halal bihalal.
Jumlah tersebut belum termasuk guru yang memang tidak diikutkan dalam apel. Secara keseluruhan, di lingkungan Pemko Batam ada 5.160 tenaga honorer. Sementara Aparat Sipil Negara (ASN) ada 5.630 orang.
Rudi berharap ke depan akan semakin baik lagi kinerja dan kedisiplinan pegawai di lingkungan Pemkot Batam. Dengan begitu, pelayanan terhadap masyatakat bisa dimaksimalkan.
Sejumlah warga sedang memilih seragam sekolah buat anaknya di Toko Rosmi Tanjung Pantun Jodoh F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Usai lebaran idul fitri sejumlah orang tua mulai berburu seragam sekolah, meski jadwal masuk sekolah masih tanggal 16 Juli mendatang. Persiapan jauh-jauh hari itu lebih banyak dilakukan para orangtua yang anaknya akan masuk sekolah dasar.
Erika misalnya, warga Baloi Indah ini sengaja mendatangi kawasan Jodoh untuk membeli seragam sekolah anaknya. Hal itu dikarenakan permintaan anaknya yang tak sabar ingin mengenakan seragam sekolah.
“Ini anak pertama saya, dia sudah tak sabar pengen pakai seragam sekolah. Tiap hari merengek minta beliin baju sekolah,” ujar wanita berusia 33 tahun ini di kawasan Tanjungpantun.
Meski pendaftaran sekolah baru dimulai pada 25 Juni mendatang, namun ia optimis anaknya bisa diterima di sekolah negeri. Ia yakin karena usia anaknya sudah lewat dari tujuh tahun.
“Mei kemarin anak saya sudah tujuh tahun, jadi saya yakin anak saya bisa diterima. Makanya pede beli seragam sekarang,” ujarnya sembari tersenyum.
Hal senada dikatakan Yetno yang juga berburu baju seragam sekolah anaknya meski masih dalam suasana lebaran. Menurutnya, persiapan jauh hari lebih baik, apalagi uang untuk beli baju seragam sudah ia siapkan.
“Anak saya naik kelas 4 SD, butuh baju baru karena seragamnya sudah kekecilan. Setiap tahun emang beli baju, minimal dua,” imbuhnya.
Sementara Amir pedagang toko seragam mengaku pembeli baju seragam sekolah belum terlalu banyak, meski sudah ada yang membeli dagangannya.
“Yang beli sejak dua hari lalu memang sudah ada, tapi belum banyaklah, masih satu-satu,” ujarnya.
Menurutnya, kebiasaan orang tua membeli baju seragam anak biasanya seminggu jelang masuk sekolah. Apalagi beberapa hari jelang masuk sekolah, akan terjadi peningkatan penjualan.
Pakaian seragam SMA dan SMP lengan panjang, ia jual dengan Rp 125 ribu dan lengan pendek Rp 110 ribu. Sedangkan seragam SD lengan panjang Rp 60 ribu dan lengan pendek Rp 55 ribu.
“Semuanya sudah satu setel. Harga baju SD memang lebih murah,” pungkas Amir. (she)
