batampos.co.id – Ratusan berkas kependudukan menumpuk di meja kerja Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Kadisdukcapil) Bintan Yudha Inangsa. Berkas tidak bisa diproses karena belum ditandatangani Kadisdukcapil.
”Pak Kadis sakit sebelum Lebaran sampai saat ini,” ujar salah seorang pegawai yang ditemui di Kantor Disdukcapil Bintan di Tanjungpinang, Kamis (21/6).
Meskipun Kadisduk tak masuk kantor, pelayanan kependudukan tidak bisa berhenti. Ratusan berkas kependudukan, seperti KTP elektronik, akta lahir dan surat pindah tidak bisa diteken dalam waktu dekat. Asisten I bagian Pemerintahan Setdakab Bintan Ismail membenarkan Kadisdukcapil Bintan Yudha Inangsa sakit.
”Tadi mereka konsultasi ke kami untuk siapa yang berhak menandatangani berkas karena Pak Kadisnya sakit. Saya minta ke mereka untuk mempelajari aturannya dahulu,” katanya.
Terkait pelayanan, ia menegaskan tidak boleh berhenti karena pelayanan merupakan kegiatan yang rutin. ”Ketika kewenangan dialihkan tentu ada aturannya. Nanti mereka akan menghadap ke Pak Sekda untuk diteruskan ke Pak Bupati,” jelas Ismail.
Sementara Sekdakab Bintan Adi Prihantara akan menunggu perkembangan kesehatan dari Kadisdukcapil Bintan. ”Bisa sekretarisnya yang dilimpahkan kewenangan. Tapi nanti dilihat dulu aturannya,” ujarnya.(met)
Pj Wali Kota Tanjungpinang Raja Ariza usai memimpin apel pertama setelah libur Lebaran, Kamis (21/6). F. Humas Pemko Tanjungpinang untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer yang mangkir pada hari pertama kerja pascalibur Lebaran akan diberikan sanksi. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari tindakan indispliner para pegawai. “Kami sudah meminta kepada kepala OPD agar memberikan teguran kepada pegawainya yang tidak masuk.
Kalau perlu, lakukan pemangkasan tunjangan,” Kepala Badan Kepegawaian Daerah Tanjungpinang Tengku Dahlan, kemarin. Kendati begitu, sanksi ini tetap menimbang alasan pegawai yang mangkir. Dari laporan sejumlah kepala OPD, Dahlan menerima informasi bahwa sebagian pegawai sudah menyampaikan izin terlebih dahulu terkait absen kerja di hari pertama.
“Ada yang anaknya sakit di rumah sakit, ada juga yang melahirkan. Kan tidak mungkin juga dipaksa kerja. Tapi yang tanpa alasan, potong saja sekian persen tunjangannya,” tegas Dahlan.
Jika tindakan indisipliner semacam ini sudah berulang kali tiap tahunnya, tidak menutup kemungkinan sanksi lebih berat diberikan. Mulai dari turun pangkat atau pencopotan. “Ya, kalau sanksi sedang tidak diindahkan, ya bisa meningkat ke sanksi yang lebih berat,” ujarnya.
Hari pertama kerja pascalibur Lebaran di lingkungan Pemko Tanjungpinang ditandai dengan pelaksanaan apel bersama Penjabat Wali Kota Raja Ariza. Apresiasi diberikan secara khusus kepada honorer/ASN yang berkomitmen tidak meninggalkan kewajibannya untuk kembali bekerja sejak hari pertama. (aya)
Pasien antre di Puskesmas Tanjungbatu pada hari pertama beroperasi usai libur Lebaran, Kamis (21/6).F. Imam Soekarno/batampos.co.id
batampos.co.id – Puskesmas Tanjungbatu diserbu warga di hari pertama buka, Kamis (21/6). Tercatat sebanyak 105 pasien mendatangi pusat pelayanan kesehatan yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman tersebut. Pasien kebanyakan mengeluhkan sakit batuk, pilek, dan demam.
Kepala Puskesmas Tanjungbatu Surawan, SKM membenarkan ramainya kunjungan pasien di hari pertama masuk kerja setelah libur Lebaran. Dia mengatakan, pelayanan poliklinik kembali dibuka kemarin. Saat libur Lebaran, puskemas hanya membuka pelayanan di unit gawat darurat (UDG) selama 24 jam dengan dokter jaga yang selalu siaga.
”Pelayanan poliklinik sejak pagi sudah dipadati pasien yang hendak berobat. Tercatat sebanyak 105 orang kunjungan pasien kebanyakan mereka mengeluhkan demam, batuk pilek dan sebagian mengurus surat rujukan ke RSUD M Sani,” terangnya.
Hari pertama kemarin, tidak semua poliklinik dibuka. Untuk pelayanan poliklinik gigi baru akan buka Senin (25/6) mendatang. Walau begitu puskesmas berupaya memberikan pelayanan semaksimal mungkin, agar masyarakat dapat terlayani. Surawan juga mengajak peran aktif masyarakat untuk memajukan Puskesmas Tanjungbatu agar ke depannya lebih baik lagi. Dikatakannya Puskesmas Tanjungbatu terus berbenah diri, salah satunya menjadi puskesmas ramah anak.(ims)
Truk sampah melintasi Jalan Coastal Area, Kamis (21/6).F. Tri Haryono/batampos.co.id
batampos.co.id – Selama Ramadan 1439 H lalu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Karimun mencatat kenaikan volume sampah sebesar 20 persen yang diangkut ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di Sememal. Pada hari biasa, truk hanya mengangkut antara 85 sampai 90 ton sampah rumah tangga per hari. Tetapi sepanjang Ramadan lalu, sampah yang diangkut sampai 110 ton per hari.
”Alhamdulillah, petugas kita nonstop selama Ramadan maupun Hari Raya Idul Fitri 1439 H mengangkut kontainer sampah yang ada di beberapa titik di pusat Kota Tanjungbalai Karimun ke TPA Sememal,” kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Kebersihan Karimun Rosmawati, Kamis (21/6).
Dikatakan, jenis sampah yang banyak diangkut menjelang hari raya Idul Fitri sebagian besar sampah pembuatan kue seperti cangkang telur, plastik tepung dan sebagainya yang berasal dari rumah tangga. Dalam satu hari bisa mengangkut sampah 110 ton, dengan mengoperasikan 12 kendaraan yang mengangkut 25 unit kontainer sampah.
”Kita terjunkan petugas kebersihan satu hari dua kali untuk pengangkutan sampah ke TPA. Termasuk hari pertama Idul Fitri, petugas secara bergantian menyisir kontainer sampah, yang penuh langsung diangkut,” ungkapnya.
Ros mengatakan, Lebaran lalu para petugas kebersihan tetap bekerja secara bergantian, dengan mulai beroperasi dari pukul 04.00 WIB. Petugas yang nonmuslim menggantikan petugas muslim yang melaksanakan ibadah salat Id dan berlebaran bersama keluarga. Kemudian baru bertugas kembali secara bergantian.
”Walaupun Lebaran Kota Tanjungbalai Karimun dan sekitarnya bebas sampah. Tapi tetap saya imbau kepada warga agar tetap membuang sampah pada tempatnya,” pesannya.(tri)
batampos.co.id – Informasi kuota penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk tahun ini yang beredar di sosial media, ternyata tidak valid. Sekda Karimun M Firmansyah mengaku sudah tahu tentang beredarnya informasi tersebut, tetapi informasi tersebut menurutnya menyesatkan.
”Saya sudah tahu tentang beredarnya kuota CPNS untuk provinsi dan kabupaten, termasuk kuota 72 CPNS untuk Karimun. Itu sudah tiga bulan lalu beredar di sosial media. Bisa dikatakan itu tidak benar sumbernya dari mana. Sebab kalau kuota itu memang benar-benar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biroktrasi (Kemenpan RB), maka kita di daerah sudah pasti mendapatkannya,” ujar Firmansyah, Kamis (21/6).
Dia mengatakan, sampai saat ini kuota CPNS untuk Kabupaten Karimun belum diketahui karena belum menerima dari Kemenpan RB. Untuk itu, informasi kuota yang beredar saat ini menurutnya hoaks.
Dia mengatakan tidak akan menutup-nutupi jika memang ada penerimaan CPNS. Apalagi saat ini Pemerintah Kabupaten Karimun memang kekurangan Aparatus Sipil Negara (ASN) karena setiap tahun selalu ada yang pensiun.
”Tentang kekurangan ASN di daerah kita sudah disampaikan ke KemenPAN-RB. Tentang kebutuhan ini kita sertakan dengan analisa jabatan (Anjab) yang dibutuhkan. Tapi sampai sekarang kuota CPNS yang kita butuhkan belum juga dijawab oleh Kemenpan RB. Untuk itu, kalau ada berita yang beredar tentang kuota tersebut saat ini itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.
Sejak 2009 lalu, Pemerintah Kabupaten Karimun belum pernah membuka penerimaan CPNS. Saat itu jumlah PNS dianggap sudah mencukupi untuk Kabupaten Karimun. Sedangkan untuk penerimaan CPNS mendatang Pemkab Karimun sudah menyiapkan beberapa persyaratan, salah satunya minimal pendatar adalah tamatan D3.(san)
batampos.co.id – Polisi terus mengembangkan kasus penyelundupan sabu seberat 1,6 ton yang berhasil digagalkan di perairan Batam, 20 Februari lalu. Kepada aparat keempat kurir asal Tiongkok mengaku mendapat upah sebesar Rp 4 miliar dari bandar yang juga merupakan warga Tiongkok.
Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Daniyanto menuturkan keempat kurir tersebut, Chen Hui, Chen Yi, Chen Meisheng, dan Yao Yin, mengaku baru dibayar Rp 2 miliar. Rp 2 miliar sisanya dijanjikan akan dibayarkan jika sabu tersebut telah sampai pada tujuan, yakni kepada seorang pemesan di Jakarta.
“Tapi penyelundupan itu berhasil digagalkan di tengah laut,” kata Brigjen Pol Eko Daniyanto usai serah terima barang bukti dan tersangka kasus sabu 1,6 ton di Kejaksaan Negeri Batam, Kamis (21/6).
Eko menjelaskan, keempat tersangka tersebut masih satu keluarga. “Satu bahasa juga, mungkin agar memudahkan koordinasi juga,” katanya
Eko mengatakan, saat jajarannya melakukan pemeriksaan, keempat orang kurir tersebut tidak kooperatif. Mereka lebih banyak bungkam.
Hingga akhirnya Polri minta bantuan polisi Tiongkok untuk melakukan penyidikan. Kepada polisi Tiongkok, keempat tersangka juga merinci siapa pemilik sabu 1,6 ton tersebut.
“Siapa tangan kanan dalam jaringan ini juga terungkap,” katanya.
Kepada polisi, para tersangka mengaku diminta mengantarkan sabu 1,6 ton itu ke Indonesia. Para tersangka lantas menyebut nama Zhan Zhen Long alias Lao Wu dan Liu Bi Xiong alias Nani. Keduanya merupakan warga Tiongkok. Mereka orang yang meminta Chen Hui dan ketiga rekannya mengantar sabu 1,6 ton ke Indonesia.
Eko menuturkan, kedua orang ini sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Mabes Polri. “Kami juga menemukan adanya indikasi mother ship yang memasok sabu kapal ini,” tuturnya.
Eko menyebutkan sabu 1,6 ton tersebut dibawa oleh kapal MV Mian Lian Yu Yun 61870. Kapal tersebut berlayar dari Guangzhou, Tiongkok. Namun dari Tiongkok, kapal tersebut dalam keadaan kosong.
Setelah sampai perairan Penang, Malaysia, ada kapal yang memasok sabu seberat 1,6 ton ke kapal MV Mian Lian Yu Yun 61870. Selanjutnya, Lao Wu selaku pengendali melalui ponsel satelit mengarahkan ke empat orang ini menuju salah satu daerah di pantai Jawa. Di sana nantinya mereka akan dijemput seseorang dan kapal akan dibawa hingga ke daratan. Pertemuan dan transaksi disebut-sebut dilaksanakan salah satu hotel di Jakarta.
“Berhubung para kurir ini sudah tertangkap di tengah laut, komunikasi terputus. Mereka juga tidak mengetahui siapa pembelinya atau orang yang menjemput sabu ini,” ungkap Eko.
Keempat orang ini, kata Eko, sudah sangat berpengalaman membawa sabu ke beberapa negara di Asia Tenggara. “Kalau melihat hasil dari pemeriksaan penyidik kepolisian narkotika China, sepertinya mereka sudah sering melakukan giat tersebut,” ucapnya.
Anggota Direktorat Narkoba bareskrim Mabes Polri i mengawal dua dari empat tersangka narkoba 1,6 ton jenis sabu saat tiba di kantor Kejaksaan Negeri Batam, Kamis (21/6). Empat tersangka beserta barang bukti tersebut dilimpahkan dari Direktorat Narkoba Mabes Polri ke Kejaksaan Agung dikantor Kejaksaan Negeri Batam. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Untuk dapat melakukan penyelidikan lebih dalam, Eko menuturkan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan kepolisian Tiongkok. Agustus tahun ini, jajaran Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Mabes Polri melakukan kunjungan ke Tiongkok.
“Kami ingin tahu betul seluk beluk di sana. Sekaligus menanyakan perkembangan kasus ini,” tuturnya.
Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi menambahkan penangkapan sebanyak 1,6 ton sabu ini dapat menyelamatkan 8.110.000 jiwa orang Indonesia dari ketergantungan narkoba. Ia menegaskan pihak kepolisian tidak akan pernah berhenti melakukan penindakan terhadap peredaran narkoba di Kepri khususnya dan Indonesia umumnya.
Saat penyerahan barang bukti serta tersangka di Kejari Batam, kemarin, seorang tersangka atas nama Chen Meisheng, 68, protes. Dia membantah telah membawa 1,6 ton sabu di dalam kapalnya.
Dirnarkoba pada Jampidum Kejagung, Dedy Siswadi, mengatakan perbuatan para tersangka merupakan tindak pidana narkotika yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) subsidair pasal 113 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) lebih subsidair pasal 112 ayat (2) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Pelimpahan tahap II tersebut juga diikuti dengan penyegelan langsung kapal MV Min Lian Yu Yun 61870, yang berada di Citra Shipyard Tanjunguncang, seusai ekpos di Kejari Batam. Selanjutnya, keempat tersangka dititipkan di Rutan Batam, hingga berkas perkara dilimpahkan ke persidangan. (nji/ska)
Bupati Karimun dan Wakil Bupati serta Sekda Karimun bersalam-salaman dengan para pegawai saat apel perdana usai libur Lebaran. F. Sandi Pramosinto/batampos.co.id
batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Karimun langsung mengambil tindakan tegas pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mangkir kerja di hari pertama masuk usai liburan panjang Lebaran, Kamis (21/6).
Badan Kepegawaian Daerah dan Sumber Daya Manusia (BKDSDM), melaporkan nama-nama ASN yang tidak hadir tanpa keterangan sudah dilaporkan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) melalui aplikasi online yang telah disiapkan kementerian pimpinan Asman Abnur itu.
”Memang ketentuannya demikian. ASN yang tidak hadir tanpa keterangan akan dikenakan sanksi tegas. Termasuk tenaga honorer,” tegas Bupati Karimun Aunur Rafiq usai apel pagi, kemarin.
Ia menyebutkan ada 58 orang pegawai tak masuk kerja di hari pertama. Terdiri dari 22 orang tidak hadir tanpa keterangan dan 36 orang lainnya tidak hadir namun ada keterangan resmi.
Dari 22 orang yang tidak hadir tanpa keterangan, hanya 9 orang berstatus ASN, sisanya 13 orang tenaga honorer. Semuanya berasal dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang berbeda-beda.
Sanksi yang akan diberikan terhadap ASN yang tidak hadir tersebut, lanjut Rafiq, berupa sanksi sedang. Bentuknya bisa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun atau bisa juga berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun. Sementara untuk belasan tenaga honorer sanksinya bisa dalam bentuk evaluasi kontrak kerja.
Namun, tingkat disiplin ASN dan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Karimun tahun ini menurut Rafiq jauh lebih baik dari tahun lalu. ”Saya berharap hal ini dapat terus ditingkatkan,” pesannya.
Hari pertama masuk kerja Pemerintah Kabupaten Karimun langsung menggelar apel bersama di Kantor Bupati Karimun yang diikuti seluruh ASN dan tenaga honorer yang bertugas di Pulau Karimun. ”Seperti biasa apel bersama sekaligus melakukan absensi seluruh pegawai baik itu ASN dan tenaga honorer,” kata Aunur. (san)
Bupati Anambas Abdul Haris bersalam-salaman dengan pegawai pada hari pertama masuk kerja, Kamis (21/6). F. Syahid/batampos.co.id
batampos.co.id – Sekitar 238 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Anambas tidak masuk kerja pada hari pertama kerja usai libur Lebaran tahun ini. Hal ini diketahui setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kepulauan Anambas mengecek absensi pegawai sebelum dimulainya apel gabungan di halaman kantor Bupati Kepulauan Anambas, Kamis (21/6).
”Kalau dibandingkan tahun lalu, kehadiran pegawai usai libur Lebaran itu ada peningkatan. Pada 2017 hanya 50 persen, tetapi tahun ini sudah mencapai 86 persen. Artinya ada 238 orang yang tidak hadir,” ujar Kepala Bidang Kedisiplinan BKPSDM Anambas Tony Karnain, kemarin.
Menurutnya, 238 pegawai yang absen tersebut memiliki alasan yang berbeda, yakni izin 72 orang, cuti 55 orang, sakit 51 orang, dinas dalam 10 orang, dan pegawai yang absen tanpa keterangan sebanyak 50 orang.
Menurutnya, yang perlu ditindak tegas adalah pegawai tanpa keterangan. Pemkab langsung memotong tunjangan kesejahteraan sebesar 25 persen untuk PNS dan 25 persen gaji bagi PTT. Ini sesuai PP 53 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai.
“Yang tanpa keterangan ini harus melapor sendiri ke BKPSDM, kalau tidak ada laporan maka akumulasi pemotongan Kesra akan dilanjutkan,” ungkapnya.
Tony menyinggung, sidak hanya dilakukan di Pulau Jemaja dan Siantan. Sementara 5 kecamatan lainnya akan dilakukan Jumat (22/6) besok. “Kita inginnya di hari pertama sidak, tetapi kita keterbatasan personel dan harus menempuh pulau-pulau,” jelasnya.
Tony menyatakan hasil rekapitulasi kehadiran pegawai tersebut akan dikirimkan ke KemenPAN-RB sesuai surat edaran yang sudah diterima. “Kita diminta untuk memantau kehadiran pegawai hari pertama kerja usai libur panjang, dan harus ditindak tegas bagi pegawai tanpa keterangan,”ucapnya.
Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, saat memberikan sambutan pada apel gabungan juga menyinggung jika pemerintah pusat menyarankan agar masalah absensi pegawai di daerah dilaksanakan dengan baik kemudian hasilnya dikirimkan ke pemerintah pusat. “Menpan minta daerah pantau absensi pegawai surat tembusan sudah disampaikan,” ungkap Haris. Menurutnya, tahun ini beda dengan tahun lalu, tahun lalu tak ada tembusan seperti ini, tapi tahun ini pihaknya terima tembusan langsung dari Kemenpan RB agar absensi disampaikan ke pusat. “Kalau laporan tidak bisa disampaikan secara online, nomor handphone dicantumkan. Ini aturan dari pusat, kita harus patuhi peraturan ini,” bebernya.
Langsung Halalbihalal
Kesempatan itu, Abdul Haris, menjadikan apel gabungan sebagai momentum untuk melakukan halalbilhalal. Karena selama Lebaran dipastikan belum semua pegawai dapat melakukan silaturahmi satu sama lain. ”Momentum ini bisa dijadikan untuk saling memaafkan, karena tidak seluruhnya sudah saling ketemu dan saling silaturahmi sebelum masuk kerja,” ucapnya.
Menurutnya, halalbilhalal akan dilaksanakan kembali yang digabungkan dengan peresmian pusat perkantoran di Pasir Peti, Desa Pesisir Timur, Kecamatan Siantan dalam waktu dekat ini. Dia berharap, dengan libur Lebaran yang lumayan panjang, dapat menyegarkan pikiran pegawai sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik.
Dalam waktu dekat pemerintah daerah akan menyambut hari jadi yang ke-10 yang jatuh pada 24 Juni mendatang. Dalam penyambutan tersebut akan melaksanakan serangkaian kegiatan. Yang paling diutamakan yakni gotong royong. Pihaknya meminta agar humas mencari titik-titik yang rawan pengendapan lumpur atau pasir.
”Humas, silakan cari titik-titik pengendapan pasir nanti dilaporkan, kita akan bersihkan bersama-sama, kita perlu bekerja sama membersihkan titik tersebut, apalagi curah hujan luar biasa,” ungkapnya.
Terakhir Haris, berharap agar pegawai meningkatkan Kedisiplinan dan terus menjaga kedisiplinan sesuai dengan tujuh keteladanan pemerintah daerah. ”Keteladanan itu untuk diri sendiri, insya Allah ada manfaatnya dan nilai tambah,” tambahnya.(sya)
Suasana Pengadilan Agama kelas IA Batam di Sekupang | Yulitavia / batampos
batampos.co.id – Pasca libur lebaran, aktivitas di Pengadilan Agama Kelas IA Batam kembali normal. Di hari pertama bekerja ini sedikitnya ada empat sidang gugatan cerai yang di gelar pihak pengadilan.
Humas PA Kelas IA Batam, Ifdal mengatakan selama bulan Juni jumlah pengajuan yang masuk hanya 17 pengajuan. Angka ini menurun drastis dari bulan sebelumnya yang mencapai 221 permohonan.
“Alhamdulillah turunnya sangat drastis, padahal biasanya bisa mencapai ratusan yang kami terima dalam satu bulannya,” jelasnya.
Menurut pria yang pernah bertugas di PA Padang Panjang ini faktor penyebab turunnya perceraian ini karena bulan suci Ramadan.
“Alasan banyak pengeluaran makanya mereka pending dulu. Jadi permohonan sepi,” lanjut Ifdal.
Selain perceraian pihaknya juga menerima dua kasus izin poligami. Keduanya dikabulkan karena seluruh persyaratan dipenuhi termasuk izin dari istri pertama.
Ifal menyebutkan hari pertama kerja, pihaknya menerima 10 pemohon yang berencana mengajukan perceraian dan satu izin poligami.
“Yang 10 itu baru tanya-tanya soal persyaratan cerai. Ada yang sudah menikah 20 tahun, ada juga yang KDRT. Mereka menanyakan informasi kalau lanjutannya belum tahu,” jelas pria kelahiran Solok ini.
Pantauan Batam Pos di PA Kelas I Batam beberapa pasangan terlihat memasuki ruang sidang perceraian. Beberapa pemohon lainnya tengah mendatangi meja informasi.
Hari pertama jumlah warga yang datang tergolong sepi bila dibandingkan dengan hari biasanya.(yui)
batampos.co.id – 93 persen dari total 2368 pegawai tetap Badan Pengusahaan (BP) hadir pada hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran.
“Dari semua unit yang hadir itu ada 93 persen,” kata Kepala Bagian Informasi Data Kepegawaian BP Batam, Budi Susilo, Kamis (21/6) di Gedung BP Batam.
Sehingga dalam angka, maka pegawai BP yang hadir di hari pertama kerja berjumlah 2202 orang. Sedangkan sisanya sebanyak 166 orang absen dengan berbagai alasan.
“Alasannya antara lain cuti bersambung, sakit dan ada seorang yang meninggal dunia,” katanya lagi.
Cuti bersambung ini kata Taofan memang banyak diajukan karyawan BP sebelum Kemenpan-RB menerbitkan surat edaran yang menyatakan bahwa aparat sipil tak boleh memgambil cuti setelah libur panjang Lebaran.
“Dengan keluarnya surat edaran, maka PNS tak boleh cuti nyambung lagi. Namun mereka sudah mengambilnya sebelum surat edaran tersebut keluar,” paparnya.
Budi mengatakan tidak ada pegawai yang bolos di hari pertama kerja. Semuanya teridentifikasi lewat sistem absen finger print.
“Untuk pegawai cuti nyambung ini kami masih membahasnya. Karena keluarnya surat edaran baru tersebut, kami harus mengkaji ulang mengenai peraturan kepegawaian BP Batam,” jelasnya.
Untuk bisa mengajukan cuti, pegawai BP harus mencantumkan alamat kemana dia cuti dan berapa lama cutinya. Jika terlalu lama, bisa saja ada sanksi menanti.
“Bagi pegawai yang mengaku sakit, kami akan mengecek nanti keterangan dari dokternya,” pungkasnya.(leo)
