Sejumlah turis mancanegara saat menikmati suasana Dataran Engku Putri Batamcenter. F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Capaian kunjungan wisatawan Mancanegara (Wisman) di Kepri terus menunjukan tren yang positif. Berdasarkan data Badan pusat Statistik (BPS), wisman yang berkunjung selama bulan Februari dan Maret 2018 mencapai angka 400 ribu lebih.
“Sektor pariwisata tahun ini sungguh luar biasa. Ini baru kali pertama capaian diatas 200 ribu pada bulan Februari dan Maret,” kata Kepala BPS Kepri, Panusunan Siregar.
Menurut dia, meningkatnya jumlah kunjungan wisman ini harus didorong dan disiasati oleh pemerintah. Sebab, bila menelusuri lonjakan ini ternyata pada dua bulan ini, banyak diselenggarakan event-event yang berpengaruh kepada jumlah kunjungan wisman.
Salah satunya kota Batam, berbagai event yang dilakukan seperti Batam Menari, Batam menanam dan event lainnya yang terbukti mampu tingkatkan kunjungan wisman. Even seperti ini, lanjut dia, juga terbuki mempu menggenjot perekonomian suatu wilayah.
“Memang pada Januari jumlah wisman masih belum mencapai target. Namun di Februari dan Maret kunjungan wismannya meningkat drastis. Padahal beradasarkan grafik, biasanya capaian Wisman di atas 200 ribu baru terjadi di bulan Desember,” terang Panusunan.
Efek dari wisman ini juga diharapkan sebagai pembangkit ekonomi Kepri yang beberapa tahun terakhir terpuruk. “Makanya kita minta pemerintah daerah mendorong kegiatan yang mendorong pariwisata. Kita sudah buktikan triwulan I pertumbuhan ekonomi Kepri dari 2 persen jadi 4,4 persen. Salah satunya didorong sektor pariwisata,” jelas dia. (rng)
PEDAGANG sayuran di salah satu pasar di Lingga sedang merapikan barang dagangannya. Saat ini Satgas Pangan menjamin ketersediaan bahan pangan, baik itu sembako, daging maupun sayuran hingga usai Lebaran. F. Wijaya Satria/batampos.co.id
batampos.co.id – Ketua Satgas Pangan Kabupaten Lingga AKP Suharnoko memastikan, kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Lingga hingga Lebaran nanti dalam kondisi aman. Jumlah ketersediaan beras dan bahan pokok lainnya pada kondisi saat ini banyak serta mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kondisi ketersediaan pangan dalam kondisi mencukupi. Dalam waktu dekat ini tim juga akan melakukan pengecekan ulang di setiap gudang dan toko yang ada,” kata Suharnoko kepada Batam Pos, Minggu (3/6) pagi.
Pengecekan sejumlah lokasi gudang dan toko tersebut juga dimaksudkan Suharnoko, untuk mengantisipasi tindakan nakal oknum yang ingin menimbun bahan pangan dan memonopoli harga. Tindakan penimbunan ini tentunya akan merugikan masyarakat karena berdampak pada harga barang di pasaran.
Masih kata Suharnoko, penimbunan barang tentunya akan berdampak pada kenaikan harga sesuai dengan hukum pasar yang menyatakan harga akan melambung jika barang langka ditemukan. “Jika ada kedapatan yang bermain dengan menimbun barang, akan kami tindak sesuai dengan aturan yang ada,” kata Suharnoko.
Selain itu, Suharnoko juga memastikan sejumlah harga bahan sembako atau bahan pangan saat ini wajar kalau mengalami kenaikan sedikit jelang Lebaran, asal tidak kebablasan naiknya. Bahkan ada sejumlah bahan pangan yang mengalami penurunan harga dari harga sebelum Ramadan.
Seperti harga sejumlah sayur-mayur yang drastis turun dari harga biasanya.
Satgas Pangan melakukan koordinasi dengan sejumlah instansi terkait seperti Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemkab Lingga. Dalam sejumlah kegiatan seperti peninjauan pasar, tim ketahanan pangan akan turun bersama mengatasi sejumlah kondisi terkait pangan seperti mengatasi lonjakan harga dan memantau dan menindak pelaku penimbunan. (wsa)
batampos.co.id – Pendaftaran pemilih yang digelar oleh KPUD Kabupaten Karimun sudah selesai pada pertengahan bulan lalu. Hanya saja, saat ini angka sementara pemilih yang diperoleh menyebutkan, jumlah pemilih di Karimun yang nantinya ikut Pileg dan Pilpres, berkurang 18.954 dibandingkan jumlah pemilih saat Pilkada 2015 lalu.
”Untuk sementara laporan yang kami terima, jumlah pemilih sementara yang dapat didaftarkan oleh panitia selama beberapa hari sebanyak 164.947 pemilih. Jumlah tersebut belum final. Hanya saja, jika dibandingkan dengan jumlah yang terdaftar pada Pilkada 2015 lalu, memang berkurang. Pada Pilkada serentak lalu yang terdaftar sebanyak 183.901 pemilih,” ujar Ketua KPUD Karimun, Ahmad Sulton, Sabtu (2/6).
Jumlah pemilih yang sudah terdaftar sebanyak 164.947 orang, lanjutnya, di dalamnya sudah termasuk pemilih perubahan data. Bahkan termasuk juga pemilih baru, pemilih yang menggunakan e-KTP dan non elektronik.
Meski demikian, saat ini data pemilih tersebut, sedang dalam tahap finalisasi dari masing-masing Panitia Pemungut Suara (PPS) yang ada di 12 kecamatan. ”Secara resmi akan dilaporkan ke KPUD Karimun bulan ini. Meski laporan resmi dari masing-masing PPS memang jumlah pemilih berkurang,” terang Ahmad Sulton. (san)
WAKIL Bupati Karimun, Anwar Hasyim berdialog dengan jemaah di Masjid Nurul Amin saat kunjungan safari Ramadan ke Kecamatan Buru, Sabtu (2/6). F. Tri Haryono/batampos.co.id
batampos.co.id – Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasyim melakukan Safari Ramadan ke Kecamatan Buru, tepatnya di Desa Tanjungbatu Kecil, Sabtu (2/6). Dalam safari tersbut, Anwar Hasyim mengucapkan terima kasihnya kepada masyarakat Pulau Buru Desa Tanjungbatu Kecil yang telah membantu menjaga keamanan di kampung.
”Kepada Pak Camat yang orang asli Buru, silakan buat terobosan untuk membangun pariwisata religius. Karena Buru ini daerah yang memiliki objek wisata yang cukup bersejarah,” ujar Anwar Hasyim.
Dengan kebersamaan, lanjutnya, antara masyarakat dengan pemerintah kecamatan, dipastikan terobosan untuk memajukan Pulau Buru, bisa terlaksana. Sehingga dari Pemkab Karimun akan mendukung melalui APBD nantinya. Terutama bagi para remaja, harus kreatif untuk menciptakan peluang usaha dalam mengisi pembangunan.
Sementara Ketua Pengurus Masjid Nurul Amin, Rusli Zainal, berharap dapat bantuan dari Pemkab Karimun yang saat ini masih ada kekurangan di Masjid Nurul Amin seperti ruang perpustakaan, administrasi maupun majelis taklim yang masih kurang meubelernya.
”Melalu Pak Wabup Karimun ini, kami berharap ada solusi terhadap kekurangan pembangunan masjid ini. Karena di Desa Tanjungbatu Kecil ini masjid terbesar ya di sini sebagai syiar agama bagi anak-anak,” terang Rusli. (tri)
batampos.co.id – DELAPAN penumpang yang berdiri di Kapal Layar Motor (KLM) Oceanik dari ponton Pelabuhan Domestik Tanjungbalai Karimun yang hendak naik ke Kapal Pelni KM Kelud, terjatuh dari dek yang patah ke palka, Minggu (3/6). Hal tersebut dibenarkan Kasi Keselamatan Berlayar KSOP Tanjungbalai Karimun, Syahrinaldi.
”Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Delapan penumpang yang terjatuh ke palka hanya mengalami luka ringan dan memar saja. Semua yang terjatuh sudah dibawa ke rumah sakit. Semuanya ditangani oleh Pelni. Terpenting, ke depan kami imbau penumpang agar tak berebut saat akan naik ke atas kapal,” ujar Syahrinaldi.
Sementara Kepala Cabang Pelni Tanjungbalai Karimun, Yusuf, mengatakan dari delapan penumpang yang terjatuh, semuanya sudah menjalani pemeriksaan medis. Hasilnya, empat orang yang luka ringan tetap diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Sedangkan empat lainnya memilih tak melanjutkan perjalanan.
”Yang memilih tak melanjutkan perjalanannya, kami bawa ke puskesmas dan kemudian pihak keluarganya membawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan,” ujar Yusuf.
Pihaknya saat ini masih menunggu hasil laporan perkembangan medis dari pihak keluarga penumpang yang terjatuh yang tak melanjutkan perjalanan. Dalam kejadian tersebut, Yusuf menegaskan, pihaknya tetap bertanggungjawab sepenuhnya terkait jatuhnya delapan penumpang.
Disinggung tentang kelaikan KLM Oceanik yang digunakan mengangkut penumpang atau mengantar penumpang menuju ke KM Kelud, Yusuf menegaskan, KLM Oceanik tersebut masik laik digunakan.
”Bahkan jarak antara ponton Pelabuhan Domestik ke Kapal Pelni yang berlabuh di tengah laut, tidak jauh. KLM Oceanik tersebut masih mampu, hanya saja kejadian hari ini (kemarin) merupakan musibah yang siapa pun tak menginginkannya,” terang Yusuf. (san)
KM Bukit Raya merapat di Faslabuh TNI AL di Selat Lampa setelah lepas dari kandas, karena cuaca buruk, Sabtu (2/6). F. Aulia Rahman/batampos.co.id
batampos.co.id – KM Bukit Raya yang kandas di perairan Sedanau Natuna sejak 18 Mei lalu akhirnya dievakuasi ke Fasilitas Labuh (Faslabuh) TNI AL di Selat Lampa, Sabtu (2/6) kemarin.
Keberhasilan dievakuasi kapal Pelni tersebut dibantu cuaca buruk, di mana gelombang membantu menggeser kapal dari lokasi kandas. Sejumlah warga menilai hal tersebut satu keajaiban. Lantaran target Pelni pada 4 Juni kapal sudah mulai beroperasi kembali.
Komandan Lanal Ranai, Kolonel Laut (P) Harry Setyawan mengatakan, pihak Pelni dan TNI AL yang ikut membantu evakuasi, memutuskan menyandarkan sementara KM Bukit Raya di Faslabuh TNI AL.
“Kapal Bukit Raya melakukan perbaikan lanjutan di Faslabuh TNI AL. Karena masih ada kebocoran saat lepas dari kandas, sebelum diperbaiki di galangkan kapal, kemungkinan di Batam,” kata Danlanal.
Sebelumnya KM Bukit Raya mengalami kerusakan pada lambung mencapai 18 persen yakni dua sekat ruang lambung, dari 13 sekat lambung kapal. Karena menabrak batu.
“Karena batu itu masuk di dalam lambung kapal, jadi ada kebocoran belum selesai dilas dan dilanjutkan di Faslabuh Selat Lampa,” ujar Danlanal.
Diketahui, saat menabrak karang, batu masuk beberapa sentimeter ke dalam lambung kapal. Saat pengelasan pekerja kesulitan karena terhalang batu. ”Karena cuaca buruk dan angin kencang, alhamdulillah kapalnya bergeser dan dapat dievakuasi,” sebut Danlanal.
Direktur Armada PT Pelni, Muhamad Tukul Harsono, memastikan KM Bukit Raya belum dioperasikan kembali dan akan diganti KM Lawit. ”Arus mudik jalur laut kami rasa masih tetap normal. Karena ada Sabuk Nusantara 139, Sanus 130 dan Sanus 162. Ditambah KM Lawit mengganti sementara KM Bukit Raya,” ujarnya. (arn)
batampos.co.id – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pertanggungjawaban (LHP) APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2018, Ruslan Kasbulatov mengatakan pihaknya belum membahas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Ruslan, Pansus mulai aktif setelah libur Lebaran nanti.
“Belum ada kita bahas, besar kemungkinan Pansus LHP mulai aktif setelah Lebaran nanti,” ujar Ruslan Kabuslatov, Minggu (3/6).
Politisi PDI Perjuangan tersebut menjelaskan, LHP BPK baru akan diterima Selasa (5/6) nanti. Pihaknya akan mengurai satu per satu temuan BPK secara detail. Meskipun waktu yang diberikan terbatas. Jika memang perlu, pembahasan dilakukan siang dan malam. Karena masa kerja Pansus tidak sampai sebulan.
“Kita dideadline 18 hari kerja, artinya tidak sampai sebulan. Sehingga Pansus harus bekerja ekstra untuk membahas temuan BPK,” tegas Ruslan.
Ia menegaskan, temuan krusial yang berpotensi merugikan keuangan daerah akan terus diburu ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri. Lebih lanjut katanya, yang menjadi pertanyaan besar pihaknya adalah, temuan-temuan lama yang belum diselesaikan oleh Pemprov Kepri menunjukkan Pemprov Kepri tidak amanah dengan rekomendasi BPK.
Sampai saat ini, apa penyebab tidak tuntasnya persoalan tersebut juga akan dibahas secara spesifik dengan Pemprov Kepri. “Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berturut-turut diraih Pemprov Kepri patut kita ragukan. Karena temuan lama tak tuntas, tapi malah diberikan WTP oleh BPK,” tegasnya.
Bila nanti temuan mengarah perbuatan merugikan negara, pihaknya akan meneruskan ke penegak hukum untuk diproses. Persoalan ini menjadi tanggung jawab besar bagi pihaknya. (jpg)
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemko Batam meninggalkan Dataran Engku Putri Batamcenter usai mengikuti upacara peringatan Hari Lahir pancasila, Jumat (1/6). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Setiap tahun, pemerintah mengeluarkan anggaran rata-rata Rp 672 miliar untuk menggaji 5.623 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemko Batam dan Rp 607 miliar untuk gaji 2.400 pegawai di Badan Pengushaan (BP) Batam. Namun sayang, masih ada kesan kinerja mereka belum sepadan dengan penghasilan yang dibayar dengan uang rakyat itu.
Pukul 12.30, deretan kursi baris kedua di depan meja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah (BPKAD) Pemko Batam sudah nyaris penuh, Kamis (31/5). Salah satu tugas pokok BPKAD adalah menangani dana bergulir dan hibah dana bantuan sosial (Bansos). Ada sepuluh orang sudah menunggu pelayanan dibuka setelah waktu istirahat habis. Mereka membawa map berisi dokumen. Sembari menunggu, mereka menyibukkan diri dengan handphone atau mengobrol.
Waktu istirahat pegawai Pemko Batam hari itu hanya 30 menit saja karena puasa Ramadan. Pukul 13.00, pelayanan belum dibuka. Di meja pelayanan belum ada satu pun pegawai yang muncul. Sepuluh menit kemudian, barulah seorang pegawai berseragam warna hijau lumut berdiri di belakang meja pelayanan. Serentak empat orang warga yang menunggu dari tadi, bangkit dan menyerahkan map.
Pegawai laki-laki itu menerima semua berkas yang diserahkan. Menyusul pegawai lainnya datang dan memproses berkas tersebut. Mereka melayani dengan cekatan. Tidak sampai 15 menit, semua warga yang mengajukan berkas tadi terlayani. Kursi antrean yang tadinya nyaris penuh, kembali kosong. Pegawai di meja layanan BPKAD terus memproses berkas yang sudah diterima.
Tahun lalu, tepatnya Jumat (26/5/2017) sore, Wali Kota Batam Muhammad Rudi mengungkapkan kebijakan tegasnya terkait profesionalisme dan disiplin PNS di lingkungan Pemko Batam. Saat itu, Rudi melantik pejabat eselon III dan IV. Menurutnya, selama ini kinerja PNS di lingkungan Pemko Batam tak lebih dari 40 hingga 50 persen, sehingga ia harus tegas soal disiplin.
“Ini dilakukan demi pulihkan nama baik PNS Kota Batam, mau akui atau tidak faktanya demikian. Lebih banyak santai daripada kerjanya,” ucap Rudi kala itu.
Dia mengingatkan, jika PNS Batam tak mampu, ia akan mengambil PNS dari luar Batam. Jika benar terjadi, hal ini akan membuat malu PNS Batam karena dianggap tidak mampu. Selain itu, pada era kepemimpinannya Rudi juga menerapkan kesepakatan kinerja untuk pejabat. Jika selama tiga bulan usai dilantik tidak menunjukkan prestasi atau malah menunjukkan kinerja buruk, akan langsung dicopot dari jabatannya.
Sementara Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan mulai tahun ini tunjangan Kepala Organisasi Perangkat Daerah) akan dipotong bila ada pegawainya yang malas dan kerap bolos kerja.
“Makin banyak yang bolos, semakin banyaklah tunjangan kepala dinasnya terpotong,” kata Amsakar di Kantor Wali Kota Batam, Rabu 7 Februari lalu.
Amsakar yang pernah menjabat Kepala Bagian Organisasi Setda Batam ini menyampaikan, pihaknya berkomitmen terus menumbuhkan budaya keorganisasian yang baik dan konstruktif. Soal kebijakan tersebut ia telah sampaikan ke Wali Kota Batam Muhammad Rudi. “Dan, Pak Wali setuju,” terangnya.
Menurutnya sistem akan membuat staf akan meningkatkan kinerjanya dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan terus meningkatn fungsi pantaunya pada staf.
Pegawai Negeri Sipil Pemko Batam meninnggalkan lapangan Engku Putri Batamcenter usai melaksanakan apel gabungan. | Cecep Mulyana
“Pimpinan itu pasti tak mau jugakan gara-gara staf, haknya harus terpotong,” ucapnya
Amsakar mengatakan, staf tersebut akan secara langsung mendapatakan efek jera dari kebijakan tersebut. Jika malas dan tidak dispilin akan berdampak yang bersangkutan tak akan terpakai di OPD manapun. “Sering tidak dispilin pasti OPD akan pikir tak mau tampung dia, dia pasti akan malu,” terangnya.
Ia berharap dengan aturan baru ini pegawai akan berlomba-lomba untuk lebih disiplin sehingga tetap dipertahankan pimpinan. Terkait kedisiplinan ini, ia harap menjadi perhatian seluruh OPD.
Sekretarsi Daerah Kota Batam Jefridin juga menyampaikan, jika pelanggaran oleh staf terjadi dan pimpinan OPD tak bertindak justru akan berdampak pada pimpinan terkait. Karena antara staf dan pimpinan adalah satu kesatuan komponen dalam suatu organisasi, disiplin juga tergantung sikap pimpinan. “Kalau tak ditindak dia (pimpinan OPD) yang kena,” kata Jefridin.
***
Pengaturan tentang gaji serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Kota Batam saat ini diatur dalam Perwako Nomor 74/2017. Perwako yang disahkan Mei 2017 lalu itu, juga mengatur tunjangan kinerja aparatur sipil negara atau PNS.
“Tapi kan sekarang butuh penyempurnaan. Bakal ada Perwako baru yang akan mengatur tunjangan kinerja daerah bagi PNS di lingkungan Pemko Batam. Untuk sekarang masih memakai Perwako 74/2017 itu,” ujar Kabag Humas Pemko Batam, Yudi Admaji di Batamcenter, Rabu (30/5).
Soal tunjangan PNS di Batam, Yudi menyebutkan itu sangat krusial karena dibayarkan melalui APBD. Sebab, tunjangan bisa lebih besar diterima dari gaji pokok kalau kinerjanya baik. “Selain gaji pokok, ada tunjangan,” jelas Yudi.
Ribuan Pegawai Negeri Sipil Pemko Batam meninggalkan lapangan Engku Putri Batamcenter usai melaksanakan apel bersama. F Cecep Mulyana/Batam Pos
Pada dasarnya, gaji pokok PNS sama di seluruh Indonesia. Sesuai PP Nomor 30 tahun 2015. Berdasarkan golongan, ada golongan 1 sampai 4, a sampai e. Hanya tunjangan yang beda. Proses penghitungan gaji ini juga diatur dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang ditentukan tiga hal, yakni kehadiran, beban kinerja, serta tunjangan kinerja.
“Itu semua dihitung berdasarkan tipe-tipe jabatan. Apakah dia eselon, protokoler, hingga staf biasa,” ujarnya.
Dia menyebutkan, apabila PNS menjalankan tiga hal itu lebih dari 75 persen, maka gaji akan diberi penuh 100 persen, karena semua ini berdasarkan serapan anggaran. “Ini diatur semua di Perwako itu,” jelasnya.
Dalam prosesnya, rincian daftar gaji PNS ini terdiri dari golongan I-IV. Selain gaji pokok, PNS juga berhak mendapatkan tujangan fungsional, tunjangan jabatan, hingga tunjangan kinerja. Tunjangan ini umumnya besaran nilainya melebihi gaji pokok tergantung kepangkatan yang disematkan juga, mulai dari juru muda di tingkat 1, pengatur, penata hingga pangkat pembina di golongan IV.
“Ada hitungannya itu dari golongan kepangkatan dan eselonisasi,” jelas Yudi.
Tahun lalu, Ardiwinata yang saat itu masih menjabat Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemerintah Kota Batam, menjelaskan tunjangan prestasi kerja yang dihitung berdasarkan tingkat kehadiran pegawai, nominalnya antara Rp 1,9 juta hingga Rp 4 juta per bulan. Sementara tunjangan beban kerja yang dihitung berdasarkan realisasi target kerja nominal paling kecil Rp 6 juta dan paling tinggi Rp 23 juta. Beban kerja ini dibagi antara eseleon II-IV dan staf.
Adapun total gaji pokok plus Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) ASN Pemko Batam tahun ini rata-rata sebesar Rp 56 miliar per bulan. Jumlah tersebut dirinci masing-masing gaji pokok yang dibiayai pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 25 miliar, sementara tunjangan kinerja sebesar Rp 31 miliar per bulan ditanggung APBD Kota Batam.
***
Tak hanya di Pemko Batam, anggaran gaji para PNS dan pegawai Badan Pengusahaan Batam (BP) tahun ini juga sangat besar. Yakni Rp 607.690.158.701 per tahun. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan remunerasi pegawai BP Batam tahun lalu. “Kalau pun berbeda itu, misalnya bertambah disebabkan karena ada proyeksi penambahan pegawai,” kata Plt Kasubdit Humas BP Batam, Muhammad Taofan, Kamis (31/5).
Tahun ini jumlah anggaran itu dibagi ke dalam 5 pos. Yakni gaji bulanan dan gaji ke-13, insentif ke-13, remunerasi ke-14, gaji kontrak, dan THR kontrak. Secara garis besar gaji bulanan dan gaji ke-13, sebanyak Rp 330.307.588.000. Insentif ke-13 sebanyak Rp 220.190.297.000. Lalu remunerasi ke-14 sebanyak, Rp 38.016.000.800.
Selain gaji pegawai tetap, ada pegawai gaji kontrak sebanyak Rp 18.274.926.564. Sementara THR pegawai kontrak, tahun ini BP Batam juga anggarkan karena mengikuti peraturan pemerintah. Jumlahnya Rp 900.547.137. Pegawai kontrak ini adalah Pegawai dengan Perjanjian Kerja (P2K). Bukan honorer seperti di Pemerintah Kota/Kabupaten yang berkontrak dengan Walikota/Bupati atau kepala SKPD.
“Kalau kami tidak ada. Semua yang (pegawai) kontrak itu adalah pegawai yang langsung berkontrak dengan kepala BP Batam. Kalau dianalogikan seperti P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di kementerian,” jelasnya.
Pembagian THR dan tunjangan insentif kerja tahun ini sesuai anjuran PP 19 Tahun 2018 mengenai tunjangan kerja dimana saat lebaran dibayarkan 1 bulan gaji ditambah 1 bulan insentif kerja. BP Batam menganggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai gaji ke-14.
“Tiap tahun itu kita selalu menganggarkannya sebagai gaji ke-14. Berarti sudah komplit,” kata Kepala Bagian Administrasi dan Sistem Informasi BP Batam Budi Susilo, Senin (28/5).
Secara umum penentuan gaji PNS di BP Batam sudah ada ketentuannya. Yakni mengikuti peraturan pemerintah tentang penggajian. Sementara insentif berdasarkan peraturan Kementerian Keuangan yakni KMK No.187/KMK.05/2016 tentang penetapan renumerasi bagi pejabat pengelola dewan pengawas dan pegawai badan layanan umum BP Batam.
“Jadi dasarnya itu, kalau gaji pokoknya sama. Berlaku secara umum di kementerian/lembaga,” jelasnya.
Saat ini jumlah karyawan BP mencapai 2.400 orang terdiri dari 1.989 PNS dan 411 tenaga honorer. Jumlah ini menurun dibandingkan data pegawai per April tahun 2016 yang mencapai 2.799 orang yang terdiri dari pegawai tetap sebanyak 2.483 orang dan pegawai tidak tetap sebanyak 316 orang. “Jumlahnya sudah berkurang karena banyak pegawai yang sudah pensiun. Rata-rata PNS yang pensiun,” katanya.
Tahun 2017 lalu, remunerasi pegawai BP Batam selain unsur pimpinan, totalnya Rp 660 miliar hanya untuk gaji karyawan. Jumlah tersebut dibagi atas 12 pos. Pos pertama adalah gaji dan insentif untuk Dewan Pengawas yang berjumlah enam orang berjumlah Rp 1,09 miliar. Kemudian gaji dan insentif untuk 2.580 pegawai tetap berjumlah Rp 404,4 miliar.
Selanjutnya upah lembur dan uang makan lembur pegawai tetap berjumlah Rp 1,25 miliar. Kemudian upah lembur untuk pegawai kontrak berjumlah 276 orang sebesar Rp 3,26 miliar. Pos berikutnya adalah premi BPJS pegawai tetap non PNS berjumlah 633 orang dengan nilai Rp 2,35 miliar. Kemudian premi BPJS pegawai tidak tetap berjumlah 289 orang dengan nilai Rp 1,03 miliar.
Lalu remunerasi ke-14 pegawai tetap berjumlah 2.586 orang dengan nilai Rp 34,1 miliar. Kemudian gaji tenaga profesional, tenaga kontrak khusus dan tenaga penghubung berjumlah 49 orang dengan nilai Rp 13,03 miliar.
Pos berikutnya adalah premi asuransi penghargaan pegawai dengan nilai Rp 165,5 miliar. Lalu tunjangan uang makan pegawai tetap yang berjumlah 2.563 orang dengan nilai Rp 20,44 miliar.
Berikutnya gaji pegawai kontrak termasuk uang makan dan THR untuk 289 orang dengan nilai Rp 13,1 miliar.
Pos terakhir untuk gaji dan BPJS pegawai tidak tetap unit KGH yang berjumlah 8 orang dengan nilai Rp 419,2 juta.(uma/cha/iza//leo/rng)
batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang mulai melakukan proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) wilayah Provinsi Kepri khususnya dukungan dari Tanjungpinang, Minggu (3/6).
Kegiatan ini penting dilakukan guna memastikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang merupakan syarat penting dan harus dilampirkan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan. Proses verifikasi tersebut dijadwalkan selama 10 hari dengan mencari 527 sampel yang berasal dari 15 calon DPD yang sudah mendaftar di KPU Provinsi Kepri belum lama ini.
Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria yang turun langsung melakukan verifikasi bersama dengan seluruh komisioner Tanjungpinang mengatakan, paling tidak dalam proses ini KPU Tanjungpinang hanya mencocokkan apakah benar warga memberikan dukungan kepada calon DPD tersebut.
Jika tidak benar memberikan dukungan, maka warga hanya membuat surat pernyataan bahwa tidak memberikan dukungan kepada calon. Dengan demikian, jumlah dukungan calon DPD jadi berkurang.
”Tapi kalau warga memang mendukung, mereka hanya membubuhkan tandatangan di atas form yang sudah disiapkan oleh KPU,” kata Robby. Dari data yang diperoleh KPU Tanjungpinang, Syahrial dan Darma Setiawan termasuk yang paling banyak di Tanjungpinang yang harus diverifikasi faktual dukungannya. (aya)
Bupati Bintan Apri Sujadi dan Kiai Syarif Ahmad menyalami anak-anak yang menghadiri peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kabupaten Bintan di Masjid Al Hikmah, Sabtu (2/6) malam. F.Kominfo Bintan untuk batampos.co.id
batampos.co.id – Kiai Syarif Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Umul Quro Tangerang Selatan mengisi tausiyah peringatan Nuzulul Quran Tingkat Kabupaten Bintan di Masjid Al Hikmah Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Sabtu (2/6) malam.
Dalam kesempatan itu, Kiai Syarif menyampaikan berbagai kemuliaan serta mukjizat Alquran. “Kalau bicara mukjizat Alquran, sungguh sangat teramat banyak. Andai kita dengan niat ikhlas mentadaburi Alquran, itu nikmatnya luar biasa,” katanya.
Karenanya Kiai Syarif mengajak masyarakat membiasakan diri untuk dekat dengan Alquran.”Paksa dulu kalau memang berat, Insya Allah kemudian hari malah kita yang berat kalau sehari tidak ketemu Al Quran,” terang Kyai yang dikenal khas dengan pakaian hitam dan blankonnya ini.
Bupati Bintan Apri Sujadi Apri Sujadi yang hadir dalam kegiatan itu mengimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk mendekatkan diri dengan membaca dan mengamalkan Alquran dalam kehidupan sehari-hari.”Bapak Ibu semuanya, kita sampai di malam Nuzulul Quran. Sama-sama kita berharap agar kita dan seluruh masyarakat bisa benar-benar menjadi masyarakat yang Qurani,” ujarnya.
Karenanya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bintan berkomitmen penuh agar generasi muda agar selalu dekat dengan Alquran. Diantaranya melalui berbagai program-program yang dirancang untuk menggalakkan generasi muda yang gemar Qurani.
Diantaranya Maghrib Mengaji serta 15 menit mengaji sebelum jam belajar. “Tujuannya tidak lain untuk mendekatkan generasi muda kepada cinta Al Quran,” ujarnya. (met)
