Senin, 4 Mei 2026
Beranda blog Halaman 12185

Gaji Ketua Baznas Pusat Rp 1,5 Juta/Bulan

0
ilustrasi

batampos.co.id – Tidak semua pimpinan badan bentukan pemerintah bergaji tinggi. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) misalnya. Saat ini gaji Ketua Baznas Bambang Sudibyo hanya Rp 1,5 juta per bulan. Kementerian Agama (Kemenag) sedang mengusulkan penambahan gaji ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Besaran gaji Ketua Baznas itu diungkapkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin.

’’Gaji kepala Baznas Rp 1,5 juta (per bulan, red). Karena KPA (kuasa pengguna anggaran) kurang dari Rp 10 miliar,’’ kata dia di Jakarta kemarin.

Amin menjelaskan sebagai lembaga yang di bentuk pemerintah, Baznas tahun ini mendapatkan anggaran Rp 8 miliar dari APBN Kemenag untuk biaya operasional.

Amin mengakui gaji ketua Baznas itu sangat kecil. Apalagi jika dibandingkan dengan peran Baznas mengumpulkan dana zakat dari masyarakat. Khusus untuk Baznas pusat saja, tidak kurang dari Rp 80 miliar dana zakat berhasil dihimpun setiap tahunnya.

Untuk itu Amin mengatakan Kemenag sedang mengusulkan adanya standar biaya (SB) khusus kepada Kemenkeu.

’’Supaya honor (ketua Baznas, red) ditambah,’’ katanya.

Dia mengungkapkan sudah berkali-kali Kemenag mengusulkan adanya SB khusus untuk honor ketua Baznas, namun tidak kunjung disetujui oleh Kemenkeu.

Amin menjelaskan selain dana dari APBN Kemenag, Baznas diberi kewenangan untuk mengelola 1/8 (satu per delapan) dana yang berhasil dihimpun. Sebab Baznas berfungsi sebagai amil. Di dalam ajaran agama, amil juga berhak mendapatkan sebagian dari dana yang berhasil dihimpun.

Sekretaris Baznas Jaja Jaelani mengatakan saat ini upaya menaikkan gaji pimpinan Baznas tidak hanya menunggu usulan SB khusus oleh Kemenag ke Kemenkeu. Tetapi dia menjelaskan sekarang sedang dibahas Peraturan Presiden (Perpres) tentang gaji dan tunjangan pimpinan Baznas. ’’Prosesnya masih dibahas di Kementerian PAN-RB serta di Kementerian Keuangan,’’ tuturnya.

Zakat Fitrah

Sementara itu memasuki pertengahan puasa, Kemenag mengingatkan supaya umat Islam tidak membayar zakat fitrah mepet lebaran. Misalnya baru membayar saat malam takbir atau bahkan pagi hari menjelang salad Idul Fitri.

’’Membayar zakat fitrah itu dimulai ketika memasuki bulan puasa,’’ jelas Muhammadiyah Amin.

Dia menuturkan kebanyakan umat Islam di Indonesia memilih membayar zakat fitrah mepet lebaran demi mengejar keutamaan (afdhal). Tetapi ternyata pembayaran zakat mepet seperti itu menyusahkan petugas-petugas amil zakat di masjid atau musala.

Amin menjelaskan setiap malam takbir, petugas zakat di Masjid Istiqlal masih disibukkan dengan zakat fitrah berupa beras yang masih mengalir dari masyarakat. Selain repot mengemasi, petugas juga memiliki waktu mepet untuk penyalurannya.

Sementara itu Ketua Baznas Bambang Sudibyo mengatakan zakat fitrah bisa berupa beras atau uang. Dia menjelaskan Baznas sudah menetapkan zakat fitrah berupa uang dipatok sebesar Rp 40 ribu/orang. Bambang mengingatkan orang kaya yang akan berzakat atau sadaqah sebaiknya disalurkan lewat lembaga amil zakat.

Tidak sebaliknya, mengundang berduyun-duyun fakir miskin ke rumahnya. Sebab berpotensi menjadi riya atau pamer serta berpotensi menimbulkan kecelakaan.

’’Sudah ada bukti empirisnya,’’ jelasnya. (wan)

2.820 Pemilih Pemula di Pemilu 2019

0
Pilwako Tanjungpinang

batampos.co.id – Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang mencatat sebanyak 2.820 warga terdata sebagai pemilih pemula yang pertama kali menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.

”Data tersebut hanya untuk pemilu 2019 yang sudah terekam berdasarkan data yang kami peroleh dari pusat,” kata Ketua KPU Tanjungpinang Robby Patria, kemarin.

Sedangkan data pemilih pemula untuk pilkada Tanjungpinang 27 Juni 2018, sebanyak 10.488 mulai dari 17 tahun hingga 20 tahun. Menurut Robby, jika digabung pemilih pemula pilkada dengan pemilih pemula pemilu sekitar 13.307 pemilih yang terdaftar.
Pemilih muda yang memiliki hak pilih, sambung Robby, akan dilakukan pendekatan berbeda dengan pemilih yang sudah pernah menggunakan hak pilihnya.

”Tentu partai dan pasangan calon harus pandai pandai mendekati mereka agar mau menggunakan hak pilih,” ujarnya.

KPU Tanjungpinang, jelasnya, sudah melakukan pendekatan melalui kampus, sekolah, maupun iklan di radio, tv, dan kegiatan lainnya agar mereka mengerti pentingnya menggunakan hak pilih. ”Bisa kami kategorikan pemilih melinial. Jumlah yang sangat banyak di pilkada,” tuturnya.

Sejauh ini, proses pemilihan pilkada Tanjungpinang berjalan dengan baik. Dan KPU Tanjungpinang berusaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Sehingga debat ketiga yang dibuat KPU Tanjungpinang lebih ke informasi teknologi, reformasi birokrasi, dan isu kependudukan.

Dengan isu tersebut, pemilih pemula yang sangat familiar dengan teknologi informasi dapat memahami visi misi calon ketika menyaksikan debat Paslon.(aya)

SHUN Jadi Faktor Penerimaan Siswa Baru

0
Dadang AG. F. Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Kepala Dinas Pendidikan Tanjungpinang Dadang AG menegaskan, Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) siswa menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam proses pendaftaran dan penerimaan siswa baru.

“Iya, SHUN itu juga jadi patokan. Jadi, setelah dilihat rayonisasinya, baru diseleksi berdasarkan SHUN siswa tersebut,” terang Dadang, kemarin.

Hal ini, berlaku di semua jenjang. Dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA. Hanya saja karena sekarang ranah pemerintah kota hanya mengurus sampai ke tingkat SMP.

Dadang menjelaskan, SHUN dari tingkat SD juga tetap menjadi perhatian setelah zonasi dalam penerimaan siswa baru di jenjang SMP.

Proses seleksi diberlakukan lantaran mengingat daya tampung sebuah sekolah. Namun, sambung Dadang, jika daya tampung suatu sekolah tersebut mencukupi, proses seleksi jadi bukan suatu masalah. “Tetapi kalau misalnya suatu sekolah daya tampungnya 200, tapi yang daftar 250, maka harus ditinjau dulu rayonisasinya dan kemudian nilai UN-nya,” terangnya.

Agar tidak jadi pelanggaran atau kesalahan dalam penerimaan peserta didik baru, Dadang menegaskan, Dinas Pendidikan Tanjungpinang akan melakukan pengawasan secara intensif di semua sekolah negeri.

Hanya saja, berdasarkan perhitungan terakhir, Dadang menyebutkan, bahwa daya tampung SMP di Tanjungpinang secara umum masih aman. “Tentu itu dengan catatan tidak ada orangtua yang memaksakan anaknya bersekolah di sekolah tertentu. Karena kami juga menghitung daya tampung sekolah swasta. Kalau semuanya merata, daya tampung tidak ada masalah,” ujar Dadang.(aya)

Rp 24 M Gaji ke-13 & THR ASN Bintan

0

batampos.co.id – Pemkab Bintan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 24 miliar untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2018 dan Gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bintan.

“Untuk THR dan gaji ke-13 masing masing Rp 12 miliar lebih,” ujar Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bintan Moch Setioso, Kamis (31/5).

Direncanakan THR akan dicairkan awal Juni 2018, sedangkan gaji ke-13 akan dicairkan pada awal Juli 2018 atau sehabis Idul Fitri. “Awal Juni untuk THR dan awal Juli untuk gaji ke-13,” sebutnya.

Selain ASN Kabupaten Bintan, THR juga akan diterima Bupati, Wakil Bupati, Ketua, Wakil Ketua serta Anggota DPRD Kabupaten Bintan. “Tapi besarnya saya tak ingat,” katanya.
Dia mengaku harus membuka data dulu untuk mengetahui besaran THR Bupati, Wakil Bupati, Ketua, dan Wakil Ketua, serta Anggota DPRD Kabupaten Bintan.

Kabid DPPKAD Kabupaten Bintan Nurpian menyampaikan, bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan. “Kami ikut kebijakan saja sesuai PP,” ujarnya. Ia mengaku baru selesai rapat mengenai pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS Pemkab Bintan.

Disinggung soal besaran THR Bupati, Wakil Bupati, Ketua dan Wakil Ketua, serta anggota DPRD Kabupaten Bintan, dia menyarankan untuk menanyakan langsung kepada pimpinan. “Langsung ke bapak aja, tadi kami habis rapat dengan bapak,” ujarnya.

Seorang ASN Pemkab Bintan, Yan, mengatakan bahwa informasi yang beredar di kalangan PNS, THR akan dicairkan awal Juni 2018, sedangkan gaji ke-13 akan dicairkan Juli mendatang. “THR yang duluan cair. Kalau gaji ke-13 bulan Juli bang,” ujarnya.

Diketahui jumlah ASN Pemkab Bintan sebanyak 3.269 orang. “Sudah termasuk guru PNS,” ujar Kabid Pemutasian Kepegawaian BKPPD Kabupaten Bintan Ami Rofian, kemarin.
Sedangkan Pegawai Kontrak non-PNS sebanyak 1.123 orang dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 43 orang. Namun, ribuan Pegawai Kontrak Non PNS dan PTT tidak menerima THR. (met)

Nuzulul Quran Dipusatkan di Lobam

0

batampos.co.id – Peringatan Nuzulul Quran tingkat Kabupaten Bintan akan dipusatkan di Masjid Al Hikmah, Desa Teluk Sasah, Kecamatan Seri Kuala Lobam dengan penceramah dari Jakarta, KH Syarif Rahmat, Sabtu (2/6) mendatang.

“KH Syarif Rahmat yang biasa memberikan syiar bernafaskan Islam di acara Damai Indonesiaku yang ada di TV One,” ujar Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Bintan Lukman, Kamis (31/5).

Lukman mengajak masyarakat Kabupaten Bintan bersama-sama menghadiri acara tersebut. “Kami Pemkab Bintan mengundang masyarakat untuk hadir,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Kominfo Setda Kabupaten Bintan Aupa Samake menuturkan, Bupati Bintan Apri Sujadi dan Wakil Bupati Bintan Dalmasri Syam rencananya akan hadir memeriahkan peringatan Malam Nuzulul Quran 1439 H.
“Insya Allah Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati akan hadir,” katanya.

Dipusatkannya peringatan Nuzulul Quran di Kecamatan Seri Kuala Lobam merespons permintaan masyarakat.(met)

Kapal Barang Kandas di Tanjungpinang

0
KM Bhaita Jaya Prima kandas di perairan Tanjungpinang, Kamis (31/5). F. Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Kapal Motor (KM) kargo Bhaita Jaya Prima kandas saat berlayar di perairan Tanjungpinang, Rabu (30/5). Kapal bermuatan sejumlah kendaraan roda empat tersebut berangkat dari Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta menuju pelabuhan bongkar muar Sri Payung Batu 6 Tanjungpinang.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang Aprianus Hangki menjelaskan, kapal tersebut sudah berada di alur laut yang benar, kemungkinan adanya pendangkalan yang menyebabkan kapal tersebut kandas. ”Sekarang ini air laut surut dalam posisi terendah,” jelasnya.

Keberadaan kapal kandas tersebut, lanjut Aprianus, tidak menggangu jalur pelayaran kapal lainnya. Menurutnya, posisi kapal tersebut sudah benar dan tidak menghalangi kapal lainnya yang akan melintas. ”Kapal itu sudah memberi tanda atau kode agar kapal lain berhati hati,” ujarnya.

Kasi Keselamatan dan pelayaran KSOP Tanjungpinang Alimin Mokodompit menambahkan, saat ini pihaknya telah menerima laporan kandasnya kapal tersebut dari agen kapal yang berada di Tanjungpinang. Nakhoda kapal tersebut, kata Alimin masih berusaha memindahkan kapal tersebut dari tengah laut.

Namun, melihat keadaan pasang surut air laut, kemungkinan kapal tersebut masih berada di tengah laut selama seminggu ke depan. ”KSOP akan menawarkan bongkar muat di tengah laut kepada pihak kapal agar kapal bisa ditarik,” katanya.

Kandasnya kapal tersebut, menurut Alimin memang murni pendangkalan. Bukan kesalahan nakhoda atau operator kapal. Kapal tersebut juga berada di alur yang tepat untuk berlayar. Pihaknya juga akan memeriksa kapal sebagai bentuk pengawasan di jalur pelayaran. ”Kami akan memeriksa dokumen dan manifes kapal itu,” pungkasnya.(odi)

Walikota Batam Pastikan Honorer Tak Peroleh THR

0
ilustrasi
foto: iman wachyudi / batampos

batampos.co.id – Wali Kota Batam, HM Rudi memastikan tidak ada pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) untuk 5.160 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam. Pasalnya hal tersebut tidak ada aturannya.

“Aturannya begitu, bahwa honorer tidak diberikan THR,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung BPKP pada Rabu (30/5).

Rudi menjelaskan bahwa kondisi ini bukan kehendaknya. Dirinya berdalih hanya menjalankan dan mengikuti aturan yang berlaku dari Kementerian terkait.

“Kita ikuti saja, aturannya seperti itu,” singkatnya.

Seperti diketahui, data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, mencatatkan ada 5.160 tenaga honorer di lingkungan Pemkot Batam yang tidak akan mendapatkan THR.

Tidak dikeluarkannya THR ini karena pemerintah pusat menilai bahwa THR untuk tenaga honorer akan memberatkan keuangan daerah.

Sebaliknya, di Kabupaten Karimun, pegawai honorer malah mendapatkan bagian dari Rp 43 miliar anggaran untuk kebutuhan THR seluruh pegawainya. (bbi/JPC)

THR untuk DPRD Batam Habiskan Rp 2,7 Miliar

0
Ilustrasi

batampos.co.id – Anggaran yang harus ditanggung APBD Kota Batam untuk membayar tunjangan hari raya (THR) untuk ketua dan anggota DPRD Batam tahun ini cukup fantastis. Yakni mencapai Rp 2,7 miliar.

Angka tersebut diketahui dari perhitungan gaji dan tunjangan ketua, wakil ketua, dan para anggota DPRD Kota Batam. Sebab sesuai PP Nomor 18 tahun 2018, THR untuk anggota DPRD terdiri gaji pokok plus tunjangannya.

Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Perda Hak Keuangan dan Administrasi DPRD Batam Bustamin menyebutkan, besaran gaji pokok ketua DPRD Batam setara dengan uang representasi Wali Kota Batam yakni sebesar Rp 2.250.000. Sementara untuk wakil ketua 80 persen dari uang representasi, atau sebesar Rp 1.800.000. Sedangkan anggota DPRD, 70 persen dari uang representasi atau Rp 1.575.000 per bulan.

“Ini untuk gaji pokok,” kata Bustamin, Kamis (31/5).

Selain gaji pokok, ketua dan anggota dewan juga menerima beberapa tunjangan jabatan. Antara lain tunjangan komunikasi sebesar Rp 15.750.000 per bulan per orang. Lalu ada namanya tunjangan transportasi sebesar Rp 13,5 juta per bulan. Sementara itu, untuk tunjangan perumahan sebesar Rp 14 juta per bulan per orang.

“Tunjangan jabatan ini juga termasuk tunjangan reses sebesar Rp 4 juta per bulan,” terang Bustamin.

Tak hanya itu, para wakil rakyat itu setiap bulan juga menerima tunjangan keluarga sebesar Rp 1,75 juta per orang. Lalu ditambah lagi dengan tunjangan anak sebesar Rp 3,8 juta per bulan.

Dengan rincian gaji pokok dan sederet tunjangan itu, maka penghasilan per bulan setiap anggota DPRD Batam rata-rata sebesar Rp 54.750.000. Sehingga total THR yang harus disiapkan APBD Kota Batam untuk para wakil rakyat Batam sebesar Rp 2,7 miliar. Angka tersebut diperoleh dari Rp 54.750.000 dikalikan jumlah anggota dan pimpinan DPRD Batam saat ini, yakni 50 orang.

“Tapi saya gak tahu, apakah tunjangan jabatan ini dihitung pada gaji 13 dan THR dewan tahun ini. Sebab, bila melihat tahun lalu, hanya gaji pokok, tunjangan, anak dan keluarga saja,” jelas Bustamin.

Beban APBD tersebut belum seberapa. Sebab tahun ini juga, ke-50 anggota DPRD Batam tersebut juga akan mendapatkan gaji ke-13. Jika jumlah sama dengan THR, maka total anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13 anggota DPRD Batam saat ini sebanyak Rp 5,4 miliar.

Belum lagi anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13 untuk 5.000 lebih PNS di lingkungan Pemko Batam. Sebab sesuai PP Nomor 18 Tahun 2018 dan surat edaran Mendagri, anggaran untuk membayar THR dan gaji ke-13 anggota DPRD, walikota/bupati dan wakilnya, serta para PNS dibebankan APBD.

Bukan hanya APBD Kota Batam, kantong anggaran di Pemprov Kepri juga dipastikan terkoyak tahun ini. Sebab Pemerintah Provinsi Kepri juga diwajibkan membayar THR dan gaji ke-13 bagi seluruh PNS di lingkungan Pemprov Kepri dan anggota DPRD Provinsi Kepri.

Sementara untuk kebutuhan THR dan gaji ke-13 PNS di lingkungan Pemko Batam, hingga kemarin belum diketahui jumlahnya. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam berdalih masih menunggu data dari masing-masing dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebelumnya, Ketua DPRD Batam Nuryanto mengatakan saat ini belum ada anggaran untuk membayar THR dan tunjangan gaji ke-13 untuk PNS dan anggota DPRD Batam. APBD Kota Batam 2018, kata Nuryanto, hanya menganggarkan untuk gaji ke-13 PNS dan anggota dewan sebesar gaji pokok, tidak termasuk tunjangan.

Sementara dalam PP Nomor 18 Tahun 2018, pemerintah pusat meminta pemerintah daerah membayarkan THR dan gaji ke-13 untuk PNS dan anggota DPRD dengan komponen gaji pokok plus tunjangannya. Semua anggarannya dibebankan pada APBD masing-masing daerah.

Karena itu, Nuryanto mengatakan pihaknya bersama Pemko Batam akan merombak postur anggaran di APBD 2018 guna mencari alokasi dana untuk membayar THR dan gaji ke-13 PNS dan anggota DPRD Batam. Imbasnya, akan banyak kegiatan dan proyek yang dicoret dari APBD murni.

“Pasti ada pergeseran anggaran. Kalau tidak anggaran dari mana kita bayar,” kata Nuryanto. (rng)

Lagi, Investasi Singapura Masuk Batam

0

batampos.co.id – Perusahaan asal Singapura, PT Cipta Adil Industries menanamkan investasi sebesar Rp 50 miliar di Batam. Perusahaan ini bergerak di bidang produksi daur ulang barang bukan logam seperti biji plastik.

“Melalui program Izin Investasi 3 Jam (i23J), perusahaan ini langsung dapat delapan perizinan di PTSP hanya dalam tempo tiga jam,” kata Deputi III BP Batam Dwianto Eko Winaryo, Kamis (31/5).

Untuk tahap awal, kemungkinan perusahaan ini akan mempekerjakan sekitar 10 orang karyawan.”Melalui serah terima perizinan i23J diharapkan investasi di kota Baam tumbuh dan berjalan baik, bisa menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat,” katanya lagi.

PT Cipta Adil Industries ini dibawa oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri dan akan beroperasi di Kawasan Industri Wiraraja, Nongsa. Ketua Kadin Kepri Achmad Makruf Maulana mengatakan PT Cipta ini akan berfokus untuk memproduksi Jumbo Bag.”Jumbo bag ini biasa digunakan untuk produksi karung. Untuk karung pupuk. Dan produknya diekspor semua,” jelasnya.

Makruf kemudian mengatakan pada bulan Agustus nanti, perusahaan asal Jepang PT Sapac Industri akan datang menanamkan investasinya di Batam. Sapac mendengar kabar investasi di Batam dari asosiasi pengusaha Japan Expo Trading Organisation (Jetro).

“Mereka berencana investasi 10 juta Dolar Amerika. Sapac itu memproduksi kaca mobil anti peluru dan akan merekrut sekitar 200 karyawan,” ucapnya.

Menurut Makruf, investor asing akan terus datang ke Batam untuk menanamkan modalnya.”Ini merupakan dampak dari perang dagang antara China dan Amerika. Sehingga banyak perusahaan Asia Timur yang pindah ke Asia Tenggara. Jika terus begini, saya yakin Batam akan pulih,” pungkasnya.(leo)

1.234 Personel Gabungan Amankan Idul Fitri

0
Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi berbicang dengan Danrem 033 Wira Pratama Brigjen TNI Gabriel saat akan mengikuti acara rapat koordinasi pengamanan idul fitri di Gedung Lancang Kuning Polda kepri, Kamis (31/5). F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Sebanyak 1.234 personel diturunkan untuk mengamankan perayaan Idul Fitri 1439 Hijriah. Personel gabungan yang terdiri dari jajaran Polda Kepri, TNI, Pemerintah Provinsi Kepri dan instansi lainnya ini, telah memetakan sebanyak 831 titik yang menjadi fokus pengamanan dan pengawasan.

“(Tempat-tempat itu) Pelabuhan, tempat perbelanjaan, masjid, bandara, objek wisata dan titik potensi macet,” kata Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi, Kamis (31/5).

Dalam rangka pengamanan lebaran kali ini, Didid mengatakan ada 4 poin penting jadi perhatian pihaknya. Pertama, memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat. Jaminan ini berupa kondisi yang aman dan bebas dari tindak kriminalitas seperti kejahatan jalanan. Point kedua yakni ia meminta jajaran personel gabungan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang mudik menggunakan moda transpotasi darat, laut dan udara.

“Ketiga, saya meminta jajaran melakukan pengawasan yang baik atas pangan,” tuturnya.

Pengawasan atas pangan ini tidak hanya terjaminnya dari bahan-bahan berbahaya. Namun juga menjamin kondusifitas harga, distribusi yang lancar dan ketersediaan bahan pangan. “Poin terakhir kami ingin wilayah Kepri aman dari ancaman terorisme,” ungkapnya.

Dandrem 033/WP Brigjen TNI Gabriel Lema menyatakan kesiapannya membantu Polri dalam mengamankan perayaan Idul Fitri 1439 hijriah. Ia meminta masyarakat tidak risau akan keamanan Kepri.

“Sistem pengamanannya sudah dibangun Polda Kepri, kami akan ikut dan membantu,” tuturnya.

Gabriel meminta masyarakat segera melaporkan ada kejadian-kejadian menonjol atau kegiatan yang mencurigikan ke pos atau instansi pengamanan terdekat. “Bantu kami untuk menginformasikan, sehingga kami bisa mengambil langkah cepat dan tepat,” ungkapnya.

Kapolda : Informasikan Kegiatan Calo, Pungli dan Premanisme

Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi berharap masyarakat dapat memberikan informasi ke dirinya terkait adanya praktek percaloan, pungli atau premanisme selama arus mudi, idul fitri maupun arus balik.

“Terkait tiga (calo, pungli dan premanisme,red) ini sudah kami giatkan dari beberapa waktu lalu,” tuturnya.

Praktek percaloan dan pungli ini, kata Didid akan terjadi dengan memanfaatkan momen arus mudik. Masyarakat yang tidak mendapatkan tiket, akibatnya terpaksa membeli tiket dari para calo.

Premanisme ini, menurut Didik tidak hanya dilakukan preman yang tak memiliki pekerjaan. Tapi juga preman aparat juga.

“Preman aparat, seperti dari kepolisian sendiri, laporkan ke kami (Kalau mereka menganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat),” tuturnya. (ska)