Minggu, 14 Juni 2026
Beranda blog Halaman 12286

Minta Kuota CPNS Tak Berkurang

0

batampos.co.id – Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas Jasril Jamal meminta kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk tidak mengurangi kuota penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018 untuk Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ini dikarenakan Anambas mengalami kekurangan Pegawai Negeri Sipil. “Kita sudah minta kepada KemenPAN RB agar tidak mengurangi kuota yang diminta daerah,” ungkapnya Selasa (10/7).

Dirinya yakin KemenPAN RB bakal memenuhi permintaan, pasalnya Anambas merupakan salah satu daerah terluar yang perlu diperhatikan. “Mudah-mudahan kuota untuk Anambas sebanyak 572, itu sesuai permintaan,” ujarnya.

Jasril menegaskan, untuk penerimaan CPNS tahun ini tidak akan ada kecurangan. Murni dari kemampuan masing-masing peserta. Jika peserta memang memenuhi kualifikasi, maka akan lulus.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Linda Maryati, sebelumnya mengatakan sampai dengan sekarang ini formasi penerimaan CPNS belum keluar.(sya)

Setokok Jadi Kampung Kerapu

0
Gubernur Kepri Nurdin Basirun panen ikan kerapu di Pulau Setokok, Selasa (10/7). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun melakukan panen perdana budidaya ikan laut hasil kerja sama PT Patwa Dimensi Sinergi Nusantara. Pemprov Kepri pun mencanangkan Setokok di Kelurahan Setokok, Kecamatan Galang, Batam, sebagai Kampung Kerapu.

Nurdin mengatakan banyak cara yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan perekonomian. Apalagi Kepri sebagai daerah Kepulauan maka sektor kelautan harus mampu dimanfaatkan dengan maksimal. “Kunci besar kita ada di kelautan harus diberdayakan semaksimal mungkin,” ujar Nurdin, Selasa (10/7).

Pemerintah, kata Nurdin, tidak bisa bekerja sendiri dalam mendongkrak semua potensi yang ada di Kepri. Nurdin menyanjung para pelaku usaha yang ikut memberikan sumbangsihnya. “Kerja sama dan kolaborasi terus kita lakukan, kami akan terus kawal pergerakan dan skala keberhasilan. Jika misalnya ada masalah di perizinan kami siap bantu.”

Selain mengembangkan potensi kelautan, saat ini pemerintah daerah juga terus berupaya menunjang sektor lain yang tak kalah penting, yak-ni pemerataan infrastruktur serta membangun dan meningkatkan sumber daya manusia daerah. “Pembangunan pelabuhan dan jalan kita akan terus upayakan dapat berjalan, selain itu SDM juga kita perhatikan, pembangunan USB untuk sekolah-sekolah juga kita lakukan dan merata di Kepri,” tambah Nurdin.

Sementara itu, Senin (9/7) Nurdin menghadiri Indenpendence Day 424 th Negara Amerika Serikat di Best Western Premier Hotel, Batam. Kesempatan itu, Nurdin mengapresiasi jajaran TNI dan Polri yang ikut turut serta menjaga daerah Kepri tetap dalam keadaan aman dan kondusif.

Soal keamanan, Nurdin mengatakan akan menjamin kelancaran dan kemudahan dalam pengurusan izin jika banyak negara termasuk AS menambah investasi di Kepri.
“Perjalanan Dubes AS Joseph aman dan lancar di Kepri. Termasuk perayaan hari kemerdekaan AS ini berlangsung khidmat dan aman penuh keakraban. Ini menandakan Kepri sangat kondusif untuk berinvestasi,” tegas Nurdin saat menghadiri peringatan kemerdekan AS.

Soal infrastruktur dan posisi strategis Kepri, ditegaskan Nurdin, tidak perlu diragukan lagi oleh AS. Selain berada di jalur perdagangan internasional tersibuk di dunia, jalan-jalan di Batam sudah sangat lebar untuk kelancaran transportasi. Begitu juga dengan pelabuhan-pelabuhan laut dan udara.

Untuk investasi selanjutnya, Nurdin menawarkan kerjasama dalam bidang teknologi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, budidaya perikanan serta pariwisata. Kerja sama tersebut tidak hanya untuk Batam, tetapi juga Karimun, Lingga, Bintan, Anambas dan Natuna. (bni)

Soal Transfer Dana Perimbangan, Kanwil Tunggu Penjelasan Pusat

0

batampos.co.id – Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Perbendaharaan Kepri Heru Pudyo Nugroho belum bisa memastikan soal transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat ke Pemprov Kepri. Saat ini, pihaknya masih menunggu penjelasan dari Dirjen Perimbangan.

“Sistem pencairan dana bagi hasil, tunda salur atau perimbangan adalah secara terpusat. Yakni melalui Dirjen Perimbangan,” ujar Heru, Selasa (10/7) di Tanjungpinang.

Menurut Heru, dari konfirmasi terakhir pihaknya, kepastian mengenai dana perimbangan tersebut akan disampaikan pekan ini. Dirinya berharap, apa yang dikhawatirkan Pemprov Kepri tidak terjadi. Karena memang semua tergantung pada kondisi keuangan negara.
“Ya, sama-sama kita tunggulah bagaimana hasilnya. Semoga hasilnya baik bagi Kepri,” paparnya.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri Jumaga Nadeak mengatakan pihaknya masih fokus membahas mengenai pendapatan daerah, dan belum mengarah pada soal defisit anggaran. Politisi PDI Perjuangan tersebut juga berharap dana perimbangan tidak macet.

“Kami terus mendorong Pemprov Kepri untuk meningkatkan pendapatan. Karena APBD Perubahan 2018 kita targetkan disahkan pada pekan pertama Agustus mendatang,” ujar Jumaga, kemarin.

Sebelumnya, Ketua TAPD Pemprov Kepri, TS Arif Fadillah mengakui, ada potensi defisit anggaran pada APBD Perubahan Kepri 2018 nanti. Penyebabnya, karena macetnya dana perimbangan dari pemerintah pusat. Ia mengklaim, persoalan tersebut dialami oleh seluruh daerah. “Belum dapat memastikan besaran angka angka defisit yang akan terjadi pada APBDP 2018,” ujarnya.

Meskipun demikian, pria yang duduk sebagai Sekda Kepri tersebut menggaransi, seluruh kegiatan strategis khususnya proyek infrastruktur tahun 2018 ini tidak akan dipending. Sama halnya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat penting juga tetap akan dilaksanakan. “Saat ini beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang pendapatan diminta untuk segera memenuhi target pendapatannya,” papar Arif.(jpg)

Sekolah Negeri Tak Diterima, nak Sekolah Swasta Tak Punya Biaya

0
Orangtua siswa antri saat akan melakukan pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
F Cecep Mulyana/Batam Pos

batampos.co.id – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi di kota Batam menyisakan sederet kisah sedih.

Memilukan.

Mari jalan ke Batuaji. Dikawan padat penduduk ini ada ratusan anak yang akan masuk SMA yang terancam putus sekolah sebab tidak ada lagi SMAN yang menampungnya. Ups…

Di sana hanya da SMAN 23. Inilah satu-satunya sekolah negeri.

Fatalnya tahun ini baru memasuki tahun ajaran pertama. Lebih fatal sekolah ini belum memiliki gedung.

Pelajar akan numpang belajar di gedung SMAN 5 Batam. Meski demikian kondisinya, yang mendaftar lebih dari kuota yang ada.

Sekolah baru ini menerima 108 siswa saja.

Panitia PPDB SMAN 23 Bahtiar mengakui fenomena ini. “Ya karena inilah satu-satunya SMAN yang murni masuk zonasi Batuaji. Memang tidak seimbang tapi mau gimana lagi kami hanya pelaksana saja.”

Jumlah daya tampung tersebut sangat tidak seimbang dengan jumlah anak yang akan masuk SMA.

Adalah Ridwan, Camat Batuajihanya mengelus dada, “Itulah persoalan yang dihadapi masyarakat di sini. Kami hanya bisa menerima keluhan saja sebab kami bukan pemangku kebijakan. Kami hanya bisa menyuarakan ke Dinas terkait.”.

Kala pengumuman tiba, tak sedikit orangtua kelimpungan. Tak tahu harus sekolah dimana anak mereka.

Ada kisah unik pada PPDB di SMAN 23.

“Sudah keliling semua SMAN yang ada di Batuaji dan Sagulung tapi belum ada hasil. Anak saya kemarin daftar di SMAN 23 tapi tak lolos. Padahal sudah beli seragamnya. Bingung sekarang mau sekolah dimana lagi anak saya ini,” ujar Rudi, warga Buliang, Batuaji.

Rudi dan sejumlah warga lainnya mengaku tak mampu menyekolahkan anak mereka ke sekolah swasta sebab biaya sekolah lebih mahal. (eja)

DPR Setujui Tambah Anggaran BP Batam

0
ilustrasi

batampos.co.id – Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk tahun anggaran 2019.

BP mengusulkan penambahan anggaran senilai Rp 565 miliar untuk membiayai program yang mendukung priroritas nasional. Sehingga total anggaran untuk tahun 2019 mencapai Rp 2,045 triliun.

“BP hanya memberikan usulan karena sebelumnya BP dianggap sudah mandiri sehingga mulai tahun 2019 tidak perlu lagi menerima anggaran dari APBN,” kata Plt Kasubdit Humas BP Batam Muhammad Taofan di Gedung BP Batam, Selasa (10/7).

BP disebut lembaga yang mandiri karena dianggap sudah bisa membiayai operasionalnya lewat dana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mereka terima lewat sejumlah aset yang dikuasainya.

Namun DPR menganggap bahwa BP Batam masih perlu disuntik dana dari pusat. Karena DPR berharap agar BP mampu mengembalikan kejayaan Batam di masa lalu.

Taofan mengatakan usulan penambahan dana ini diperlukan mengingat masih ada sejumlah proyek penting yang harus diselesaikan oleh BP Batam.

Disamping itu, proyek-proyek pengembangan infrastruktur penting seperti bandara, pelabuhan dan rumah sakit juga masih membutuhkan dana yang besar.

“Makanya kami diminta untuk segera menyusun rencana apa saja yang ingin dibuat dengan dana tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) untuk tahun anggaran 2019.

Persetujuan tersebut tertuang dalam kesimpulan rapat yang dibacakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal saat memimpin rapat kerja Komisi VI dengan Kepala BSN dan Kepala BP Batam di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/7).

Anggota Komisi VI DPR RI Hamdani berharap BP Batam mampu mengembalikan kejayaan Batam di masa lalu. Karena dulu perusahaan-perusahaan yang ada di Batam sangatlah maju. Terbukti kapal-kapal tongkang, bahkan kapal yang daya angkutnya 10.000 sampai 50.000 ton diproduksi di Batam.

“Karena saya yakin, dengan kepiawaian Kepala BP Batam saat ini, Insya Allah bisa bersinergi dengan Otorita Batam yang sekarang sudah mulai bagus. Itu sebagai modal utama untuk memajukan Batam ke depan,” pungkas Hamdhani.(leo)

Saksikan Festival Padang Melang di Anambas

0
Pantai Padang Melang, Kepulauan Jemaja, Kabupaten Kepulauan Anambas. F. Dokumentasi batampos.co.id

batampos.co.id – Sejumlah wisatawan mancanegara (wisman) mulai datang ke Anambas menjelang dimulainya Festival Padang Melang (FPM) yang diselenggarakan 26 sampai 28 Juli mendatang. Sebagian mereka ada yang langsung ke Jemaja namun sebagian masih di Tarempa.

Kendati belum terbuka jalur dari Pulau Tioman (Malaysia) menuju Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun, pasca kunjungan tim dari Malaysia yang difasilitasi KJRI di Johor Bahru, membuat sejumlah wisman yang berada di Tioman melanjutkan perjalanannya ke Anambas.

”Kalau tidak salah ada sekitar 19 turis yang ada di Jemaja saat ini, mereka datang dari Tioman menggunakan kapal yacht,” Kata Gusdi, tokoh pemuda Jemaja, Selasa (10/7).

Menurutnya, wisman yang datang berasal dari sejumlah negara, antara lain Prancis, Kanada, Belgia, dan Selandia Baru. ”Dari Pulau Tioman (Malaysia) mereka langsung ke Anambas,” jelasnya.

Kedatangan mereka tidak serentak seperti momen Sail to Anambas 2018. Mereka berada di Padang Melang untuk menikmati keindahan pantai dan serta air Terjun Neraja. “Setelah puas menikmati keindahan Jemaja biasanya mereka lang-sung pulang ke Pulau Tioman,” jelasnya.

Kedatangan mereka, menjadi ajang promosi Festival Padang Melang. Gusdi juga optimis FPM nanti akan ramai dikunjungi wisatawan.

Sebelumnya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Masykur, menargetkan 5.000 pengunjung dari acara Festival Padang Melang. 100 pengunjung di antaranya dari wisman.(sya)

Kundur Krisis Air Bersih

0
Waduk PDAM Tirta Karimun di Tempan, Desa Lubuk mengalami kekeringan sejak usai Lebaran lalu, akibat musim kemarau. F. Imam Soekarno/batampos.co.id

batampos.co.id – Distribusi air bersih di Pulau Kundur terganggu akibat waduk Desa Lubuk mengalami kekeringan. Debit air di waduk milik PT Tirta Karimun cabang Tanjungbatu, Kundur terus menyusut seusai Lebaran. Kundur pun krisis air bersih.

”Gangguan yang kami alami bukan karena mesin rusak atau hal lain. Tapi karena waduk yang mengalami kekeringan,” terang Kepala Cabang Tirta Karimun, Kundur, Zulkarnaen, Selasa (10/7).

Sebelumnya, kata Zulkarnaen, pernah dicoba mengantisipasi dengan memanfaatkan kolam cadangan yang bersebelahan dengan waduk utama. Air dari kolam dipindahkan menggunakan mesin dompleng. Namun akibat keterbatasan debit air, pendistribusian air bersih hanya mampu bertahan selama 17 hari.

”Gangguan layanan distribusi air bersih ke pelanggan tidak dapat dihindari, karena sumber air baku di Waduk Lubuk sudah mengering. Kami meminta pengertian dari seluruh pelanggan,” imbuhnya.

Waduk Desa Lubuk merupakan waduk tadah hujan yang hingga kini melayani sekitar 800 pelanggan. Lantaran memasuki musim kemarau, pendistribusian pun mengalami gangguan.

”Kalau turun hujan, sedikit banyak bisa membantu pendistribusian air bersih. Karena masih kemarau, kami pun mengingatkan kepada pelanggan untuk berhemat menggunakan air,” paparnya.

Masalah kekeringan pada Waduk Desa Lubuk, lanjut Zulkarnaen, pernah terjadi di tahun 2015 lalu. Saat itu, selama lima bulan antara Juli hingga November, pendistribusian air bersih macet. ”Baru pada bulan Desember, distribusi air kembali lancar karena sudah memasuki musim peng-hujan,” katanya.

Mengatasi kekeringan yang terus terjadi di musim kemarau ini, PT Tirta Karimun pernah mengusulkan ke Satker maupun Dinas Pekerjaan Umum untuk membangun waduk baru. Tapi hingga kini belum ada perkembangan. ”Solusinya ya harus dicari sumber air baku baru atau membangun waduk lagi. Sehingga jika musim kemarau, distribusi air bersih tetap lancar,” tutupnya.(enl)

Dipolisikan, Penganiaya Minta Maaf

0

batampos.co.id – M Fuzi, 34, warga Kecamatan Tebing yang bekerja sebagai buruh harian lepas menjadi korban penganiayaan di Leho, Jumat (6/7) lalu. Pelaku pengania-yaan berinisial Fr. Penganiayaan berawal dari adanya larangan korban terhadap pelaku agar tidak berada di atas kapal yang sedang rusak.

”Ceritanya, korban melarang pelaku naik ke atas kapal disebabkan korban ingin istirahat. Tapi akibat dari pelarangan ini terjadi pertengkaran mulut. Akibatnya pelaku merasa tersinggung sehingga mendorong korban. Kemudian pelaku mengantukkan kepalanya ke kepala korban. Pelipis kanan korban pun robek,” ujar Kapolsek Tebing AKP Budi Hartono, Selasa (10/7).

Korban yang tidak senang, kata Kapolsek, akhirnya membuat laporan polisi kepada Polsek Tebing untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Mengetahui kalau korban membuat laporan polisi, pa­da Senin (9/7) lalu Fr mendatangi Mapolsek Tebing untuk menyelesaikan masalah antara Fr dengan korban dengan cara kekeluargaan.

”Setelah kita lakukan musyawa­­rah antara kedua belah pi­­­hak, akhirnya M Fuzi berse­dia berdamai dan memaafkan per­buatan Fr. Apalagi, kedua­nya sudah saling kenal. Sehingga korban ak-hirnya menca­but laporan polisi,” papar Bu­di.

Penganiayaan yang dialami korban, menurut Budi, ter­masuk penganiyaan ringan. Fr bersedia membayar bi­a­ya pengobatan korban. Ke­duanya juga berjanji tidak sa­ling dendam di kemudian hari.(san)

Generasi Emas Dimulai dari Keluarga

0

batampos.co.id – Generasi akan datang harus mampu menjadi lokomotif pembangunan masyarakat dan bangsa untuk lepas dari kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Maka dari sekarang harus disiapkan generasi emas sehingga tahun 2045 generasi emas ini sudah berkiprah di masyarakat.

Itulah salah satu poin penting Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Dinas Pendidikan Karimun, Selasa (10/7). Hadir sebagai narasumber; Ketua Pokja Pendidikan Keluarga Riza Kurniati, Kasat Binmas Polres Karimun AKP Eriman, dan Fasilitator Pendidikan Keluarga Richa Irma Dhiyanti.

”Untuk mencapai target men­ciptakan generasi emas, harus diawali dari keluarga. Mu­lai dari kreatif, kompeten, karakter, dan kolaboratif yang dapat diimplementasikan da­lam program kemitraan sekolah dan keluarga,” ujar Riza Kurniati.

Menurutnya, peranan orangtua sangatlah penting dalam membentuk anak hebat yang dibarengi dengan pendidikan akhlak yang kuat. Sehingga dapat sejalan dalam menimba ilmu bagi anak-anak tersebut.

Dalam menciptakannya ada beberapa tahapan pembinaan, yakni kesepakatan peran kelu­arga di rumah dan di sekolah, penguatan kompentensi ke­luarga (orangtua) serta per­luasan peran keluarga hebat.

”Salah satunya adalah keterli­batan orangtua dalam perte­mu­­an dengan wali kelas. Se­perti tahun ajaran sekarang ini, orang tua harus tahu ba­gaimana proses belajar mengajar hingga pakaian sekolah dan sebagainya,” ungkapnya.

FGD Kelompok Kerja Pendidikan Keluarga ini dapat dikolaborasikan dengan penguatan ke sekolah-sekolah, yang sudah dilakukan dua tahun lalu dari Kementerian pendidikan RI. ”Yang jelas agar output dapat dihasilkan, diperlukan peranan semua elemen masyarakat,” kata Reza.

Kasat Bimas Polres Karimun AKP Eriman memberikan pemaparan hukum sesuai dengan UU nomor 35/2014 tentang nilai-nilai pendidikan keluarga agar tidak ada distriminasi. Kepentingan yang terbaik bagi anak maupun dalam hal kelangsungan dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak harus dilindungi.

”Di sini kita berikan eduka­si agar jangan terjadi kekerasan terhadap anak. Apalabila anak nakal, mari kita lakukan pende­katan secara sosiokultural bersama keluarga yang setidaknya mencakup beberapa hal. Seperti fungsi biologi, edukatif, religius, protektif dalam proses perkembangan anak tersebut,” tuturnya.

Sementara Fasilitator Pendidikan Keluarga Karimun, Richa Irma Dhiyanti membahas penyelesaian permasalahan tingkah laku anak. Dalam perkembangannya ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu kurang motivasi, kurang hubungan antar-orangtua maupuan sosial budaya, kurang sinkronisasi pelayanan. ”Dikarenakan sekarang zaman digital, anak-anak kita harus bijak dalam menggunakan telepon pintar. Dan paling penting, komunikasi harus terbuka antara anak dan orangtua,” ucapnya.(tri)

Tanjungpinang Siap Sajikan Data Akurat

0

batampos.co.id – Badan Pusat Statistik bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang bertekad menyajikan data seakurat mungkin dalam penyusunan statistik Tanjungpinang 2018. Penjabat Wali Kota Tanjungpinang, Raja Ariza bahkan menegaskan, agar jajaran pemerintahan daerah berani menyajikan data apa adanya, bukan rekayasa. Bagi Ariza, akurasi data adalah keharusan.

“Data yang akurat sangat penting untuk segala macam kegiatan dan tolok ukur dalam perencanaan pembangunan. Mustahil pembangunan tanpa data yang konkret. Maka dari itu, data yang dibuat harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ariza dalam diskusi, Selasa (10/7).

Ariza juga berharap diskusi ini akan menghasilkan data statistik yang dapat menunjang pembangunan Tanjungpinang ke depannya. Data kependudukan untuk melihat pertumbuhan penduduk di Kota Tanjungpinang. “Sementara data pendidikan sangatlah perlu, nantinya akan menjadi acuan kita dalam melaksanakan pembangunan sekolah-sekolah dan perencanaan pembangunan pada sektor lainnya” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kota Tanjungpinang, Mangamputua Gultom menjelaskan, forum diskusi ini merupakan kegiatan diskusi pengumpulan data dari berbagai lembaga dan instansi yang dirangkum sebagai gambaran pencapaian dan perencanaan pembangunan di Kota Tanjungpinang.

“Data yang tersaji disini merupakan data akurat yang kemudian akan dipublikasikan guna percepatan data pembangunan Kota Tanjungpinang ke depannya,” pungkasnya.(aya)