Selasa, 14 April 2026
Beranda blog Halaman 12302

Gunakan Skype agar Urusan Lancar, ternyata Jaringan Internet jadi Masalah

0
ILUSTRASI

batampos.co.id – Proses pengurusan perizinan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dianggap masih belum optimal meski sudah menggunakan aplikasi Skype. Alasannya adalah koneksi jaringan sangat buruk sehingga saat melakukan wawancara, koneksi sering terputus dan butuh waktu untuk memulihkannya.

“Proses wawancara RPTKA sekarang memang melalui Skype. Alasannya bagus karena dapat mempercepat pelayanan, tapi suka tiba-tiba mati dan membutuhkan waktu untuk nyambung kembali,” kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing, Jumat (23/3).

Penggunaan Skypea ini sudah berlangsung sejak November tahun lalu. Pada awalnya berlangsung dengan baik, namun karena ada banyak permintaan pengurusan RPTA, maka jaringannya tak sanggup menampung aktivitas data yang terlalu banyak.

Menanggapi hal tersebut, Kasi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) dan Industri Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) Harianto Tiku mengakui Jalur (line) yang ada saat ini belum mampu menampung permintaan pengurusan dokumen RPTKA yang terlalu banyak.

“Kendalanya memang Skype dari pemerintah pusat, tapi linenya sangat padat. Sehingga sifatnya antri. Namun teman-teman (pengusaha,red) tidak sabar, hal-hal seperti inilah yang sering terjadi. Jika linenya kosong maka tetap nyambung,” katanya di Mal Pelayanan Publik (MPP), Jumat (23/3).

Kewajiban wawancara lewat Skype diberlakukan untuk melindungi data si pemohon RPTKA.

“RPTKA ini memang syaratnya pakai Skype, supaya tidak disalahgunakan dan menghindari pemalsuan data,” jelasnya.

Hal tersebut tidak berlaku jika permintaannya bersifat darurat. Contohnya jika ada Komisaris Direktur yang ingin bertugas dalam jangka waktu pendek, maka bisa wawancara tatap muka langsung dengan petugas di MPP.

Keunggulan Skype ini membuat tenaga kerja asing dapat dengan mudah melakukan wawancara lewat perusahaan tempat ia bekerja. Metode ini baru digunakan di Batam dan Jakarta.

“Itu wajib berlaku untuk semua, baik dari level bawah seperti Supervisor hingga tingkat direksi atas wajib gunakan Skype,” katanya.

Namun, persoalan yang terjadi adalah permohonan yang masuk melebihi kapasitas line dalam memuat data. Makanya sering terjadi koneksi yang tiba-tiba menghilang saat di tengah wawancara.

“Di pusat juga kami sudah buka beberapa line tambahan, tapi tetap saja perbandingan dokumen masuk dengan jumlah line yang ada belum seimbang,” katanya.

Dalam satu hari, Kemenaker membatasi jumlah dokumen yang masuk hanya 200 buah.”Dikasih kuota seperti itu terkadang belum tentu masuk,” katanya.

Namun ia berjanji akan menyampaikan keluhan ini ke Kemenaker pusat agar segera membenahinya.(leo)

Hibah Aset Berjalan Lambat

0
foto: yusuf hidayat / batampos

batampos.co.id – Proses hibah aset berjalan sangat lambat. Badan Pengusahaan (BP) mengakui sudah berupaya semaksimal mungkin tapi mereka tetap harus mengikuti prosedur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pemilik aset. Dan prosedur tersebut berjalan dengan sangat lambat.

“Beberapa minggu lalu kami sudah bahas progresnya, namun kita juga tak bisa mempercepat proses. Harus tetap mengikuti prosedur,” ujar Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam, Dendi Gustinandar, Jumat (23/3).

Sembari menunggu proses hibah selesai, maka status yang bisa diberikan adalah pinjam pakai aset dan kerjasama pemanfaatan aset. Contohnya adalah proses pinjam pakai Pasar Induk Jodoh, Masjid Raya dan jalan yang diberikan kepada Pemko.

Atau konsep kerjasama pemakaian aset yang dilakukan BP Batam dan Yayasan Arafah mengenai pengelolaan Mesjid Baitul Makmur di Bukit Senyum.

Disamping membahas aset-aset yang diminta Pemko Batam, aset-aset terbengkalai seperti Balai Latihan Kerja (BLK) Batuaji juga menjadi persoalan penting yang tengah dibahas.

“Kami sudah bahas BLK dengan yayasan, untungnya yayasan kooperatif. Tapi tetap saja tak semudah membalikkan telapak tangan mengenai proses hibah itu,” katanya.

Sebelumnya, BLK di Batuaji sudah diminta oleh Kementerian Tenaga Kerja (Kerja) agar dikelola oleh mereka.BLK ini nantinya akan dibuat sebagai BLK untuk industri yang memberikan bimbingan mengenai industri elektronik, teknologi tinggi dan lainnya yang mendukung ketersediaan tenaga kerja lokal berkompetensi untuk industri di Batam. (leo)

Bersiplah untuk Batam Menari sebab …

0

batampos.co.id – Perhelatan Batam Menari mendapat dukungan penuh dari Duta Besar dan Konsul Republik Indonesia (RI) diluar negeri. Sedikitnya sepuluh perwakilan Indonesia di luar negeri tersebut akan menghadiri Batam Menari yang akan diselenggarakan pada 8 April nanti.

“Kunjungan mereka nanti juga merupakan bentuk partisipasi dukungan terhadap kegiatan Batam Menari,” kata Ketua Panitia Batam Menari Dendi Gustinandar di Gedung BP Batam, Jumat (23/3).

Adapun Dubes RI yang hadir nanti berasal dari

  • Brunei Darussalam,
  • Dubes RI di Singapura,
  • Dubes RI di Malaysia,
  • Konsul Jenderal RI di Johor Bahru Malaysia,
  • Dubes RI di Thailand,
  • Dubes RI di Filipina yang juga merangkap sebagai Dubes RI untuk Republik Marshall Islands dan Republik Palau,
  • Dubes RI di Jepang yang juga merangkap Dubes RI untuk Federasi Mikronesia,
  • Dubes RI di Korea,
  • Dubes RI di Tiongkok yang juga merangkap Dubes RI di Mongolia dan
  • Dubes RI di Myanmar.

Kesempatan ini juga dapat dimanfaatkan oleh BP Batam dalam memperkenalkan event Batam Menari kepada Dubes RI diluar negeri. Dan setelah itu, Dubes RI akan ikut mempromosikannya di negara tempat ia bertugas. Harapan besar yang diusung bahwa dengan teknik promosi seperti akan mampu membawa investor sebanyak-banyaknya ke Batam.

Sedangkan upaya untuk menarik minat warga negara agar mau berpartisipasi terus dilakukan BP Batam.”Komunikasi dengan negara Singapura dan Malaysia terus kami lakukan. Tapi belum mencapai final berapa orang yang akan ikut serta,” ujarnya.

Untuk saat ini, total peserta yang mendaftar lewat website sudah mencapai 7000 peserta. Ditambah dengan jumlah partisipan lainnya dari SMA setingkat, sanggar tari, komunitas dan lainnya, maka jumlahnya sudah mencapai 21 ribu peserta.

“Tapi kami sedang berupaya untuk mendata ulang. Karena takutnya terjadi dobel dimana ada peserta SMA yang juga mendaftar atau peserta dari sanggar mendaftar di website Batam Menari,” katanya.

Dendi menegaskan penyelenggaraan event Batam Menari ini digelar dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi kemasyarakat lewat event pariwisata. Dan tujuan yang lebih besar lagi adalah untuk memecahkan rekor Museum Umum Rekor Indonesia (MURI) dalam jumlah peserta. (leo)

Pertegas Aturan Angkot

0
Angkutan umum masih saja ngetem di simpang Panbil, Mukakuning, Selasa (21/2). Padahal Dinas Perhubungan sudah menertibkannya, tetap saja angkutan ini masih saja ngetem. F. Dalil Harahap/Batam Pos

batampos.co.id – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Batam mempersiapkan aturan baru untuk angkutan kota (angkot) di Batam. Kelak, setiap angkot harus memasang identitas sopir pada dasboard mobil masing-masing.

Rencana kebijakan ini, seiring kasus pemerkosaan oleh sopir angkot terhadap seorang karyawati pada Rabu (21/3).

Kepala Dishub Batam Yusfa Hendri mengatakan hal ini dimaksudkan agar penumpang dapat mudah mencocokan sopir yang sedang bekerja dengan identitas yang terpampang pada dashboard. Menurutnya rencana ini seperti yang diterapkan pada angkutan tidak dalam trayek seperti taksi.

“Jika (identitas) yang tertera lain tapi yang kerja (sopir) lain, penumpang bisa melapor (ke Dishub). Karena bisa dicurigai, kemungkinan ada indikasi kejahatan,” kata Yusfa, Jumat (23/3) siang.

Ia mengatakan, pelanggaran akan ketentuan tersebut kelak juga berimbas pada badan usaha yang menaungi angkot yang bersangkutan. Dan dianggap sebagai pelanggaran. “Badan usahanya harus awasi, membiarkan pelanggaran tanpa diawasi, pasti kena sanksi,” ucapnya.

Selain dilengkapi dengan identitas yang terpasang di dasboard, kepada badan usaha juga diharapakan dapat selektif merekrut tenaga sopir, seperti melakukan tes urine.

“Yang pelaku kemarinkan mabuk itu. Kalau milik pemerintah sudah terapkan tes urine dan lain-lain itu saat seleksi,” ucapnya.

Ia mengklaim, pihaknya juga sudah mendapat tawaran kerjasam dari Badan Narkotika Nasioanl (BNN) Kota Batam untuk melakukan tes urine berkala bagi pengemudi angkot di Batam. menurutnya, tes urine akan dibarengi dengan kegiatan razia kendaraan.

“Jadi saat razia mereka akan dites urine juga,” kata dia.

Sementara itu, pihaknya telah melayangkan surat teguran pada badan usaha tempat sopir pelaku pemerkosaan, Adefrid Yan Piter Miha alias Ivan bekerja. Surat tersebut berisi teguran pertama. Untuk diketauhui, mobil yang jadi tempat aksi bejat pelaku menggunakan kaca gelap.

“Nama koperasinya Parsibata. Jika mereka lakukan pelanggaran berulang kali kami akan bekukan izinnya,” katanya.

Soal kaca gelap, Yusfa mengklaim telah sering melakukan pengawasan bahkan melalukan tindakan preventif saat uji Kir dengan melepas langsung kaca gelap pada angkot. Namun setelah dilepas petugas, kaca gelap kembali terpasang.

Tak hanya itu, untuk diketahui setiap tahun ada 48 kali razia Penumpang dan barang yang digelar Dishub bersama polisi. Tak hanya itu, Yusfa mengklaim setiap hari juga melakukan pengawasan. Namun yang terjadi dilapangan, aktivitas pelanggaran oleh sopir angkot kerap ditemui seperti ugal-ugalan.

“Secara administrasi kami sudah beberapa kali menyurati badan usaha angkutan. Kami harapkan badan usahanya juga melakukan pembinaan para anggotanya,” paparnya. (adi)

Ruli Marak Disewakan dan Diperjualbelikan

0
Rumah Liar
F.Rezza Herdiyanto untuk Batam Pos

batampos.co.id – Rumah Liar (Ruli) terus bertambah. Wajar saja. Selain untuk tempat tinggal, ruli kini menjadi ladang bisnis. Banyak yang diperjualbelikan. Bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai tempat kos-kosan.

Misalnya, di ruli dekat dam Mukakuning, depan rusun. Plank yang terbuat dari selembar papan ditancap di piggir jalan berisi nomor ponsel dan pemberitahuan bahwa di daerah ruli tersebut ada ruli untuk kos-kosan.

“Silahkan Pak, kalau memang mau ngekos. Datang saja, lihat rumahnya,” ujar Dani, pemilik ruli ketika dihubungi ke ponselnya, Jumat (23/3).

Ia mengaku sudah menawarkan ruli tersebut sekitar dua minggu. Ia mematok tarif Rp 500 ribu sebulan. Menurutnya, itu tidak mahal karena listrik dan air bukan dari pihak penyewa.

“Kamar mandinya juga ada. Tempat untuk masak juga sudah lengkap. Jadi menurut saya tidak mahal itu,” katanya.

Ditanya, kenapa menyewakan ruli yang dibangun di atas hutan lindung, Dani tidak berkomentar. “Ya sudah pak, kalau memang tak minat,” katanya di ujung pembicaraan.

Bukan hanya di sana, kasus seperti ini sudah banyak terjadi di daerah lain. Beberapa waktu lalu, plang yang menawarkan satu unit ruli dijual di danau merah, Batuaji. Nama penjualnya Rinto. Tetapi ia mengaku bahwa ruli tersebut bukan miliknya tetapi punya saudaranya yang sudah pindah ke komplek perumahan.

“Saya hanya menjual saja. Kalau laku, saya dapat fee sedikit,’ katanya.

Untuk ruli yang masih sangat sederhana, ia menjual Rp 3 juta. Masih sangat murah, karena terbuat dari triplek dan lantai semen. “Kalau sudah permanen mahal, meski masih status ruli,’ katanya.

Anggota komisi I DPRD Kota Batam Tumbur M Sihaloho mengatakan bahwa saat ini ruli ini sudah menjadi bisnis bagi sebagian orang. Meski memang menurutnya, banyak juga warga yang murni tidak memiliki tempat tinggal dan akhirnya memilih membuat ruli.

“Banyak itu warga yang tinggal di ruli tetapi ada kavling atau rumah di komplek perumahan. Ini sudah lama terjadi,” katanya.

Di sinilah kebijakan pemerintah, bagaimana mengatasi hal ini agar ruli di Batam tidak semakin banyak.

“Masalah ruli ini adalah bom waktu, makanya pemerintah harus mengatasi ini. Kalau memang ada kendala dalam penertiban, paling tidak janganlah ada penambahan,” harapnya. (ian)

Pemko-Pemprov Saling Lempar Tanggungjawab Soal Tambang Pasir

0
Tambang pasir tak jauh dari dam Tembesi.

batampos.co.id – Pemerintah Kota (Pemko) Batam dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) saling lempar tanggungjawab terkait maraknya aktivitas tambang pasir di Batam. Pemko Batam tetap ngotot mengatakan bahwa kewenangan soal tambang kini sudah di Pemprov dan seyogyanya ditindak oleh Pemprov pula.

Namun demikian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Batam Herman Rozie mengaku Pemko Batam siap turun jika pihak Pemprov turun menggelar razia.

“Tetapi, kami siap bersama-sama-sama turun razia, kami tunggu,” kata Herman, kemarin.

Ia mengaku paham jika kerusakan lingkungan yang ditimbulkan terjadi Batam. Analoginya terjadi di rumah tangga Batam. Namun, lanjut Herman, soal kewenangan merupakan hal yang diatur tanpa harus dilanggar. Ia mengaskan, memahami ‘rumah tangga’ Batam terusik inilah pihaknya bersedia turun bersama Pemprov Kepri.

“Kewenangan tidak begitu (bicara soal rumah tangga), sama halnya kayaknya kewenangan SMA yang merupakan kewenangan Pemrpov walau ada di Batam,” ucapnya

Lagipula, menggelar razia secara bersama-sama dimaksudkan untuk mempermudah kegiatan penindakan. Ia menmbahkan, DLH Batam telah bersrat ke Pemprov Kepri akan rencana razia yang digelar bersama dalam tim terpadu. Namun pihak Pemprov membalas untuk dilaporkan ke polisi saja.

“Kita turun sama-sama, PPNS kami juga terbatas,” imbuhnya.

Sementara itu epala Dinas (Kadis) Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Kepri Amjon menyebutkan aktivitas tambang pasir di Batam tidak masuk dalam kategori tambang ilegal, karena pada dasarnya tata ruang Batam tidak diperuntukkan untuk kegiatan tambang.

“Kami ingin menyampaikan bahwa aktivitas penambangan pasir darat di Batam itu tak bisa disebut tambang ilegal, mereka itu mencuri pasir.

Karena, menurutnya, aktivitas tambang tersebut unsur pidana pencurian, ia menilai Pemko Batam bersama polisi bisa menindak tanpa melibtakan Distamben Kepri.

“Kalau pemerintah daerah setempat mengetahui itu, ya tindak lah, turunkan PPNS atau gandeng polisi untuk menindaknya, bukan dilemparkan kesalahan ke kami,” ucapnya. (adi)

Revitalisasi Masjid Raya Batam Masuk Renja Tahun 2019

0
foto: yusuf hidayat / batampos

batampos.co.id – Perbaikan dan Pengembangan Masjid Raya Batam (MRB) telah dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) Kota Batam untuk tahun 2019 mendatang. Tetapi realisasi pengerjaannya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

“Yang jelas udah masuk Renja, tergantung kemampuan keuangan nanti (realisasi),” ucap Kepala Dinas Cipta Karya

Ia mengatakan, pertimbangan keuangan tersebut karena tahun depan masih banyak pengerjaan infrastruktur lain yang dinilai harus didahulukan.

“Contoh pembangunan masjid Agung Batuaji, lalu jalan kita masih banyak yang perlu diperlebar,” kata dia.

Namun demikian, lanjut Suhar, kini masjid yang merupakan salah satu ikon Batam tersebut kini sedang dipersiapkan desainnya. Bahkan dalam hal ini Pemko Batam menggandeng arsitektur.

Menurutnya, sembari menunggu perlaihan aset penyiapan desain penataan masjid tersebut tidak menjadi masalah. Ketika ditanya berapa anggaran desainnya, Suhar mengaku tidak hafal.

“Nanti apakah masuk pengerjaan tahun depan depan, yang penting kami siapakan desainnya dulu,” ucap dia.

Sementara itu, Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, revitalisasi MRB ini tidak mengubah desain arsitektur bangunan utama masjid. Namun, dalam pengerjaan akan dikembangkan mulai dari tempat parkir, taman hingga pembenahan tempat wudhu juga toilet.

“Tempat wudhu akan kami bikin tiga. Toiletnya nanti penempatannnya bukan di samping itu, kami akan tentukan tempatnya,” ujarnya.

Selain itu, ruang lapang di depan masjid akan diperluas. Di lokasi ini dapat dipakai untuk kegiatan keagamaan tanpa harus menggunakan bangunan utama. Agar memberikan suasana nyaman kelak lokasi tersebut akan dibuatkan atap.

“Jadi kalau sudah seperti ini, bangunan utama fungsinya betul-betul buat beribadah,” imbuhnya. (adi)

Api Bisa Dijinakkan 32 Jam Kemudian

0
foto: dalil harahap / batampos

batampos.co.id – Kebakaran hebat yang melanda bukit Mangsang Kebun, Kelurahan Mangsang Seibeduk yang terjadi selama dua hari akhirnya bisa dipadamkan, Kamis (22/30 sekitar pukul 18.00 WIB.

Butuh waktu 32 jam petugas pemadam kebakaran dan warga setempat untuk menjinakkan api yang melalap sekitar lima hektar di lokasi tersebut sejak Rabu (21/3) lalu.

Ketua RW 03, Sadi mengatakan kebakaran berhasil dipadamkan oleh tim pemadam dibantu warga dengan cara menyemprotkan air menggunakan selang sepanjang 700 meter. Air yang digunakan pun dari kolam milik warga setempat.

“Warga bantu narik selang agar bisa naik ke atas bukit,” ujar Sadi kepada Batam Pos, Jumat (23/3).

Dia mengatakan yang melanda di hutan lindung itu cukup sulit dipadamkan. Mengingat lokasi dan medan kebakaran yang cukup sulit. Warga setempat pun sempat memadamkan api dengan dedaunan. Namun karena kondisi cuaca yang cukup panas yang disertai angin kencang, kebakaran pun kian meluas dan hampir menyentuh pemukiman warga.

“Kami semua kalangan kabut. Takut api menjalar ke rumah warga,” katanya.

Sebelumnya, kebakaran terjadi sejak Rabu (21/3) sekitar pukul 10.00 wib. Warga setempat tidak mengetahui dari mana asal api. Namun mereka menduga hutan sengaja dibakar oleh oknum masyarakat yang ingin menggunakannya sebagai lahan pertanian. “Kami semua tak tahu. Api tiba-tiba saja muncul,” kata Maryono, warga setempat.

Dia pun menyesalkan kejadian itu. Menurutnya, hutan lindung di sekitar itu memang rawan terjadi kebakaran. Banyak oknum masyarakat yang sengaja membakar hutan itu untuk lahan pertanian.

“Setiap bulan pasti ada, tapi paling besar hari ini,” ucapnya.

Akibat kejadian itu, aktivitas warga rumah liar bukit Mangsang Kebun cukup terganggu. Banyak warga yang tidak berani meninggalkan rumah, lantaran api yang semakin membesar.

“Saya sudah imbau tadi. Jangan dulu tinggalkan rumah mereka,” jelasnya. (une)

Nomadic Tourism, Celah Baru Pariwisata

0

batampos.co.id –  Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengadakan Rapat Koordinasi Nasional Kepariwisataan (Rakornaspar) I tahun 2018, bertema ‘Digital Destination & Nomadic Tourism’, bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kamis malam (22/3/2018).

Rakornas berlangsung selama dua hari (22-23/3) dan diharapkan dapat menghasilkan sejumlah keputusan strategis. Diantaranya komitmen Pemerintah Daerah dalam mengembangkan destinasi digital dengan target 100 pasar digital di 34 provinsi; dukungan regulasi terhadap pengembangan 10 nomadic tourism (glamp camp, home pod, dan caravan) serta dukungan regulasi aksesibilitas untuk sea plane.

Menpar Arief Yahya saat memberikan pemaparan menyatakan bahwa pengembangan nomadic tourism sangat relevan dengan situasi terkini dimana para wisatawan yang jumlahnya kebanyakan anak muda sangat menyukai aktivitas berpetualang dan mengeksplorasi sebuah tempat baru. Artinya, unsur atraksi sudah tersedia di daerah tersebut. Dengan adanya nomadic tourism berarti menyelesaikan masalah mengenai amenitas dan aksesibilitas.

“Bali merupakan wilayah yang tepat untuk bisa menjadi percontohan bagi pengembangan nomadic tourism. Karakter wilayahnya yang banyak didatangi anak muda yang suka bertualang serta kemudahan akses yang dimiliki menjadi hal penting yang mendukung pengembangan nomadic tourism,” lanjutnya.

Sementara itu, untuk nomadic tourism pada Rakornas akan fokus membahas pada nomadic aksesibilitas dan nomadic amenitas berikut atraksinya yang dapat mendorong para pelaku industri pariwisata mau mengembangkan bisnis ini, terutama untuk amenitas dan aksesibiltasnya.

“Kalau kita melakukan pencarian di website, nomadic tourism yang banyak di kunjungi di Bali adalah Candi. Secara global, pelaku nomadic tourism bisa mencapai 45 juta wisatawan. Ini merupakan peluang besar bagi pengembangan nomadic tourism, Bali merupakan wilayah yang memiliki salah satu syarat itu.

Dilanjutkannya, pengembangan nomadic tourism tidak mahal dan bisa berpindah sesuai destinasi sasaran. Kalau kita lihat, banyak sekali daerah yang akomodasi dan aksesnya sulit. Dengan nomadic tourism, permasalahan diharapkan akan selesai.

“Kami cukup percaya diri bahwa pengembangan nomadic tourism akan berhasil”, tandasnya.

Menpar Arief Yahya melanjutkan, pada masa ini, sekitar 70% orang menghabiskan banyak waktu untuk bersosial media maupun mencari informasi secara digital. Segala aktivitas pun di-upload di media sosial. Hal inilah yang menjadi kunci pengembangan destinasi instragamable yang dilakukan Kemenpar.

Rakornas Kemenpar I 2018 diikuti 532 peserta terdiri atas pejabat di lingkungan Kemenpar, tim ViWI 2018, Bupati/Walikota, dinas pariwisata, asosiasi, co-branding, kementerian dan lembaga, serta GenPi dan Juragan Pasar. (*)

Warga masih Serbu Giant Batuaji

0

batampos.co.id – Warga Batuaji yang didominasi ibu serbu Giant Batuaji, Sabtu (24/3). Akan tutup, ritel tersebut memberikan diskon besar-besaran.

Karena terlampaui banyak, pegawai giant menerapkan penyesuaian pengunjung yang akan masuk toko.

“Yang di dalam itu yang pagi-pagi datangnya, kalau yang di luar ini ada yang dari pukul 08.00 pagi tadi,” ucap, seorang warga siti, pukul 13.20 WIB.

Walau didominasi ibu, ada juga bapak-bapak yang datang. Ada yang berbelanja dan sekedar mengantar istrinya berburu diskon.

“Katanya murah makanya datang, tapi belum masuk ke dalam. Banyak kali yang datang,” kata seorang bapak-bapak.

Berjubelnya warga dan kondisi cuaca yang panas dimanfaatkan penjaja makanan dan minuman.

“Es bu, es pak. Satu seribu saja,” teriak seorang penjual es. (adi)