batampos.co.id – Ketua DPRD Batam Nuryanto menduga limbah yang mencemari laut Kepri, khususnya Batam dilakukan dengan sengaja. Jika dibiarakan terus menerus, hal ini dinilai dapat melemahkan sektor pariwisata yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah.
“Ini sering terjadi, jangan-jangan ini sengaja atau modus untuk menjatuhkan pariwisata kita,” kata Nuryanto, Senin (9/4) siang.
Ia menilai kejadian yang berulang-ulang setiap tahun ini berdampak buruk bagi Batam sekarang maupun nanti. Maka dari itu, ia berharap pemerintah daerah baik Pemko Batam maupun Pemerintah Provinsi juga Pemerintah Pusat dapat mengatasi hal ini.
“Koordinasi ini penting, minimal tahun depan tak ada lagilah pencemaran seperti ini,” ucap dia.
Harapan ini disampaikan, karena Maret ini wilayah pantai dua resort di Batam tercemar limbah minyak yakni Nongsa Village dan Turi Beach Resort. Ia mengatakan, jika pantai Batam tidak bersih, dan tercemar limbah minyak tentu akan berdampak pada kunjungan wisatawan.
“Pantai oli semua, apa yang mau dinikmati. Wisatawan lokal tak mahu, apalagi wisatawan asing,” imbuhnya.
Sementara itu, ia sepakat dengan rencana agar penganan limbah laut dapat dikoodinasaikan dengan negara-negara tetangga Indonesia yakni Singapura dan Malaysia. “Saya pikir perlu dan penting. Kesempatan dan pengaruh serta kekuatan kita harus manfaatkan,” kata politisi PDI Perjuangan ini.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berharap Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman Republik Indonesia membicarakan penanganan dan pencegahan kasus limbah laut melibatkan Singapura dan Malaysia. Bukan tanpa alasan, harapan ini disampaikan karena setiap tahun laut Kepri kerap dicemari limbah.
“Kami harap memang dibicarakan tingkat internasional, antar tiga negara (Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Mungkin nanti melalui Kementrian Luar Negeri,” ucap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam Herman Rozie, Minggu (8/4).
Ia mengatakan, pembicaraan ini harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini diinisiasi oleh Kemenko Maritim. Lagipula, kementrian yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan tersebut merupakan koordinator tim investigasi pencemaran laut, terkhusus pencemaran laut di Kepri.
“Ini tak bisa oleh Pemerintah Daerah (Inisiasi pertemuan), harus dari Kementrian,” ucapnya. (adi)
batampos.co.id – Pangarmabar Laksamana Muda TNI Yudo Margono S.E, M.M,. memimpin langsung pelaksanaan patroli udara disekitar wilayah Selat Malaka, Minggu (8/4/2018).
Pangarmabar memimpin langsung patroli udara tersebut dengan menggunakan pesawat patroli udara Maritim milik TNI AL jenis Cassa P-852. Pelaksanaan patroli udara dimulai dari perairan Aceh Utara, menyisir kearah timur Tanjung Jamboaye, kemudian menyisir tenggara Aceh disekitar Perairan Pereula-Langsa-Pangkalan Susu dan Ron di Kualanamu Medan.
“Patroli udara maritim ini kami laksanakan secara rutin. Dimana wilayah-wilayah perairan Indonesia bagian barat yang rawan menjadi fokus patroli,” ujar Pangarmabar.
“Pemantauan situasi keamanan perairan melalui patroli udara kita laksanakan dengan menggunakan Pesawat Patmar TNI AL jenis Cassa P-852, dimana fokus wilayah adalah Selat Malaka” imbuhnya.
“Saya ingin memastikan keadaan dan situasi Selat Malaka dipantau dari udara dalam keadaan aman, tidak ada pelanggaran maupun aktifitas ilegal. Hal ini penting kita lakukan, karena kehadiran unsur-unsur Koarmabar dalam melaksanakan patroli dilaut adalah untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengguna laut” tegas Pangarmabar.
Selama pelaksanaan patroli udara situasi perairan Selat Malaka terpantau dalam keadaan kondusif. Pesawat Patmar MPA Monitoring situasi Selat Malaka hingga di perairan Asahan dan landing di Medan. Monitoring MPA dengan menggunakan Radar Deteksi tidak ditemukan aktifitas ilegal yang mencurigakan. Hanya aktifitas rutin pelayaran kapal-kapal besar dan kapal-kapal nelayan lokal.
Pesawat Udara Patroli Maritim Cassa NC-212 Maritime Patrol Aircraft (MPA) dengan kode P-852 yang memiliki survaillance system Type Thomson yaitu Radar yang mampu deteksi obyek/kapal dari ketinggian maksimal 5000 feet dengan data-data berupa halu/arah, kecepatan dan posisi. Juga bisa berfungsi sebagai radar cuaca dan radar navigasi. Selain itu pesawat ini dilengkapi dengan Forward Looking Infra Red (FLIR) yang dapat mendeteksi obyek berupa gambar dari ketinggian maksimal 5000 feet. (*)
batampos.co.id – Limbah minyak berwarna hitam berceceran di perairan/pantai dan sungai Pulau Kubung Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
Penemuan limbah minyak tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat.
Tim Western Fleet Quick Response (WFQR) Lantamal IV Lanal Batam dengan Patkamla Silumba dan Posal Telaga Punggur Lanal Batam segera bergerak menuju titik laporan.
Hasilnya, wallah…..
Sepanjang pantai tak lagi nampak pasir berganti dengan minyak hitam entah dari mana.
Warga setempat sangat terganggu. .
TNI AL menyisir perairan Pulau Ngenang, Pulau Kasam, Pulau Todak dan Bagan. Di lokasi terlihat limbah tersebut tinggal sisa-sisanya saja, dan di bagian tempat lain bahkan terlihat sudah tidak ada lagi limbah minyak yang dikeluhkan warga tersebut.
Dugaan sementara berdasarkan pengecekan di lapangan dapat dimungkinkan minyak tersebut merupakan limbah minyak bekas atau lensen kapal yang melaksanakan kegiatan pembersihan tangki kotor pada saat malam hari yang berada di OPL, sehingga pada saat air pasang limbah minyak tersebut terbawa arus ke pantai.
Komandan Lanal Batam Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan menyampaikan bahwa saat ini Tim WFQR telah mengambil sampel limbah minyak tersebut untuk dilaksanakan pengecekan untuk mengetahui jenis minyak serta guna penyelidikan lebih lanjut.
Disamping itu disampaikan pula bahwa Lanal Batam telah melaksanakan pemetaan terhadap lokasi/wilayah yang rawan terjadinya pencemaran limbah minyak yang diakibatkan oleh kapal-kapal yang membuang minyak bekas di wilayah kerja Lanal Batam.
Selanjutnya Lanal Batam akan melaksanakan koordinasi dengan pihak yang terkait dan bertanggungjawab mengenai permasalahan limbah minyak ini, demikinya pernyataan resmi Komandan Pangkalan TNI AL Batam, Kolonel Laut (E) Iwan Setiawan, S.H.
Lanal Batam bersama dengan Lantamal IV juga akan mengintensifkan patroli dan memperketat pengawasan terhadap kapal-kapal di OPL yang dicurigai dapat melakukan aktifitas pencemaran limbah minyak yang akan berdampak buruk bagi lingkungan perairan Kepri, termasuk menindak keras sesuai Undang-Undang apabila tertangkap tangan melakukan pelanggaran pencemaran lingkungan. (ali)
batampos.co.id – Memasuki tahun terakhir kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo mengubah kebijakan politik anggaran. Jika di empat tahun awal kepemimpinannya difokuskan untuk membangun infrastruktur, satu tahun terakhir akan difokuskan pada pembangunan manusia.
Tahun 2019 adalah tahun dimana pemilihan presiden digelar.
Kepastian tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat kabinet paripurna terkait pagu indikatif 2019 di Istana Negara, Jakarta, kemarin (9/4). Presiden pun meminta para menterinya untuk menyusun program dengan perspektif pembangunan SDM di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.
“Susun program khusus mengenai investasi SDM,” ujarnya.
Presiden meminta, program pembangunan manusia di 2019 memiliki daya ledak yang besar, sebagaimana pembangunan infrastruktur tiga tahun terakhir yang perubahannya sangat terasa. Namun bukan dari wacananya belaka, melainkan juga manfaatnya.
“Saya tidak ingin, nanti hanya ada tambahan anggaran tetapi tidak kelihatan masif, tidak kelihatan ada perubahan, pergeserannya,” imbuhnya.
Oleh karenanya, dia meminta Menteri harus benar-benar menyusun program secara terukur dan riil. Balai Latihan Kerja (BLK) misalnya, dalam programnya harus jelas siapa yang jadi objek pelatihan, ada berapa yang ditraining berapa, waktunya berapa lama, dan apa yang harus dikuasai dalam kurun tersebut.
“Jangan hanya ada tambahan anggaran saja, tapi kegiatannya tidak kelihatan masif, brukkk,” tuturnya. Selain itu, agar lebih efektif, perlu juga dilakukan sinergitas antar Kementerian/Lembaga.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, perubahan paradigma politik anggaran tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur. Semua proyek yang sudah dibangunsudah direncanakan berlanjut sampai tahun 2019 atau lebih tetap berjalan. Hanya saja, diakuinya, dari anggaran yang diterima tahun 2019 nanti, alokasinya tidak hanya untuk fisik, namun juga dibagi ke pembangunan SDM. Salah satu programnya adalah sertifikasi pekerja konstruksi.
“Kita punya pengembangan SDM. Kita punya training keselamatan konstruksi. Sertifikasi pekerja konstruksi akan digencarkan,” ujarnya.
Basuki menjelaskan, hal itu dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing pekerja Indonesia. Sebab, dari sekitar 8 juta pekerja konstruksi di Indonesia, hanya 700 – 800 ribu saja yang sudah bersertifikasi.
Sementara itu, jumlah anggaran infrastruktur dari 2013 hingga tahun ini terus mengalami kenaikan. Pada 2013, total anggaran untuk sejumlah proyek infrastruktur mencapai Rp 155,9 triliun. Jumlah tersebut melonjak drastic pada 2018 dimana anggaran infrastruktur sebesar Rp 410,4 triliun. Tahun depan, pemerintah tidak lagi fokus pada pembangunan proyek infrastruktur, melainkan lebih kepada program-program social. Anggaran infrastruktur pun diprediksi akan menurun dibanding tahun ini. “
“Sesuai disampaikan Presiden (dan) Wapres, seluruh menteri harus tetap menjaga dan fokus pelaksanaan APBN 2018, sehingga semua program-program yang untuk masyarakat itu bisa dirasakan. Apakah itu program yang tadi merupakan prioritas infrastruktur, tapi sekarang fokusnya lebih kepada sumber daya manusia, sehingga program sosial seperti PKH, program untuk membantu kelompok miskin, pendidikan, kesehatan. Itu semuanya harus ditingkatkan dari sisi akselerasi dan eksekusinya. Itu merupakan satu instruksi yang akan kita lakukan,” jelas Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia memastikan, meski infrastruktur tidak lagi menjadi fokus utama dalam APBN tahun 2019, pihaknya memastikan bahwa sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan maupun yang sudah berjalan, tetap bisa dirampungkan sesuai rencana. Bedanya, Kementerian terkait dalam hal ini Kemen PUPR dan Kemenhub tidak bisa lagi sekedar mengandalkan APBN. Dia harus mencari alternative pendanaan proyek lainnya, salah satunya melalui skema pembiayaan infrastruktur Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau dengan kata lainmenggandeng swasta.
“Alokasi untuk infrastruktur terutama untuk kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan. Itu akan tetap dilakukan pada level yang relatif konstan. Namun mereka sekarang akan melakukan berbagai macam inisiatif melalui KPBU. Sehingga anggaran untuk alokasi belanja, modalnya akan tetap meningkat. Sedangkan space dari fiskalnya akan dipakai lebih banyak kepada belanja sosial dan pendidikan,”jelasnya.
Sedangkan rencana target penerimaan dan belanja negara, Sri Mulyani menuturkan bahwa total penerimaan negara akan ditargetkan meningkat antara 7,6 persen. Dari sisi belanja negara, untuk belanja pemerintah pusat akan dinaikkan sekitar 7,3 persen dan untuk belanja ke daerah termasuk untuk transfer dana desa terdapat peningkatan sekitar 8,3 persen.
ilustrasi
“Tapi semuanya masih di dalam hitungan pagu indikatif. Yang jelas tahun depan, pemerintah akan berusaha mendesign APBN 2019 yang dari sisi satu adalah dia tetap memberikan stimulus dan support terhadap perekonomian dan perbaikan sosial. Namun dia tidak menciptakan beban yang terlalu besar sehingga menimbulkan pengaruh terhadap persepsi maupun kredibilitas dari APBN,”imbuhnya.
Terkait menurunnya anggaran infrastruktur tersebut, pengamat ekonomi INDEF Bhima Yudhistira menuturkan hal tersebut justru akan membuat kinerja APBN tahun depan, tidak kredibel. Sebab, dengan adanya pemangkasan belanja infrastruktur, sementara target Proyek Strategis Nasional tidak dikurangi, maka yang akan dipaksai mendanai adalah BUMN. Dampaknya, kinerja BUMN akan terganggu dengan kondisi utang yang makin menumpuk.
“Jadi sebaiknya jumlah PSN dipangkas 120 proyek lebih agar beban pembiayaan infrastruktur terkendali,” jelasnya, kemarin. Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan 245 proyek infrastruktur yang masuk dalam PSN.
Selain itu, Bhima juga mengkritisi, rencana pemerintah untuk melakukan pemambahan belanja social. Dia menilai, dengan kebijakan bersifat populis tersebut, maka kredibilitas fiscal bisa turun. Begitu juga dengan rencana pemerintah menaikkan target penerimaan negara, hal tersebut akan membuat shortfall makin membengkak.
“Tahun ini targetnya (pajak) naik 20 persen dibanding realisasi tahun lalu. Padahal penerimaan pajak dua tahun terakhir growth nya 4 persen. Shortfall pajak akan membesar, pemerintah akan terbitkan utang lebih banyak untuk tutup defisit anggaran. Nanti ini akan berefek ke kepercayaan investor dan evaluasi credit rating utang,”urainya. (far/ken)
Sampai Rabu (4/4) lalu, tidak ada yang tahu bahwa Bina sebenarnya sudah meninggal pada 7 April 2015. Kecuali, anak lelakinya, Subhabrata Majumdar, dan suaminya, Gopal. Selama tiga tahun terakhir, mereka sengaja menutupi kematian Bina dari publik. Dengan demikian, Majumdar bisa terus mengambil uang pensiun sang ibu.
Lantas, selama tiga tahun itu ke mana Bina?
’’Kami menemukan mayat perempuan itu di dalam freezer. Jasadnya sudah diawetkan,’’ kata Amitabh Bhattasali, personel Kepolisian Kolkata, sebagaimana dikutip BBC, Jumat (6/4) lalu.
Jenazah Bina terbaring di dalam freezer di lantai 1. Sebelum dibekukan, mayat tersebut dibalsam supaya awet.
Di hadapan polisi, Majumdar mengakui perbuatannya. Dia sengaja membalsam jenazah ibunya dengan senyawa kimia. Pria yang pernah bekerja di pabrik kulit itu dulu setiap hari bersentuhan dengan zat kimia. Bagi Majumdar, tidak sulit mengetahui larutan apa saja yang dibutuhkannya.
’’Tersangka lebih dulu mengeluarkan organ dalam sang ibu sebelum mengawetkannya,’’ ujar seorang polisi. (hep/c14/dos/JPG)
Upaya untuk menumbuhkan kembali ekonomi Batam terus dilakukan. Semua pihak sepakat jika perekonomian “tetangga” Singapura ini harus sehat, kuat, dan kokoh.
Dahsyat. Spektakuler. Itulah sedikit gambaran untuk mewakili event Batam Menari. Lautan manusia memenuhi bundaran Batam Center. Museum Rekor Indonesia (MURI) mencatatnya sebagai rekor baru.
Event garapan Badan Pengusahaan (BP) Batam itu mampu menyedot perhatian orang. Tidak hanya dari Batam. Melainkan dari seluruh penjuru negeri ini.
Wisatawan domestik berdatangan sejak Jumat (6/4) melalui Bandar Udara Hang Nadim. Kebetulan, saat itu saya sedang ada jadwal pertemuan dengan Direktur Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) Hang Nadim, Suwarso.
Parkiran bandar udara internasional itu sudah penuh sejak pagi. Bus maupun mobil tampak terparkir rapi. Beberapa saya lihat terpasang spanduk atau stiker bertuliskan nama daerah. Saking ramainya, saya pun kesulitan mencari tempat parkir. Hehehehe
Di pintu kedatangan saya memerhatikan lalu-lalang orang yang membawa koper besar sambil menyeruput kopi di sebuah kafe. Karena penasaran saya pun iseng. Pertanyaan pun muncul.
“Ada agenda apa di Batam,” tanya saya kepada salah satu orang yang duduk di meja sebelah saya. “Mau ikut Batam Menari,” jawab pria paruh baya itu. Katanya, dia berasal dari Bandung, Jawa Barat (Jabar). Dia tidak sendiri. Melainkan bersama kelima rekannya.
Memang. Tidak semua penumpang yang turun, saya tanya. Kebetulan saya ada janji bertemu Direktur BUBU Hang Nadim. Namun setidaknya sudah ada gambaran jika kesibukan bandara pagi itu karena event Batam Menari. Event lokal itu bikin heboh seantero negeri.
Siang harinya selepas salat Jumat, saya dapat penjelasan yang lebih rinci dari kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo. Peserta tidak hanya berasal dari Batam, tapi juga dari berbagai daerah di Indonesia. Luar biasa.
Yang menarik, event menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan. Maklum, sejauh ini Batam masih menjadi tempat tujuan untuk weekend. Tidak hanya wisatawan domestik, melainkan juga mancanegara.
Kabar baiknya, Lukita menyebut jika hotel dan penginapan di Batam terisi penuh. Bahkan, saya dan keluarga pun tidak kebagian hotel untuk merayakan weekend. Kami pun terpaksa weekend di rumah. Hahahahaha
Kenapa memilih di rumah? Karena sejak Sabtu (7/4), jalanan di Batam Center macet total. Buktinya, waktu tempuh dari kantor saya di Graha Pena menuju Perumahan Taman Raya tahap III lebih lama. Sekira 2,5 jam baru sampai. Saya dan keluarga pun takut keluar. Malas kena macet. Hihihihihi
Meski tidak datang langsung, namun saya menyaksikan sendiri kemeriahan Batam Menari lewat foto dan video yang dikirim melalui grup whatsapp karyawan Batam Pos dan media sosial (medsos). Benar-benar luar biasa. Ramai. Meriah.
Terlepas dari kemeriahan itu, ada memang ada “misi terselubung” dari BP Batam. Sebuah misi mulia. Yaitu menggairahkan perekonomian Batam. Ini yang harus kita dukung.
Apakah hanya dengan pariwisata? Tidak juga. Namun setidaknya ada niat baik untuk mengembalikan kejayaan Batam. Ada upaya untuk meningkatkan ekonomi. Lebih baik berusaha daripada tidak sama sekali. Apalagi kalau cuma mengkritik. Ups
Tidak hanya pariwisata, pembenahan infrastruktur dan pembangunan destinasi wisata baru juga akan menjadi salah satu cara memperbaiki ekonomi Batam. Plus regulasi yang tidak berbelit-belit dan kebijakan yanh pro terhadap investasi jadi faktornya.
Bagi saya, Batam Menari dapat menumbuhkan optimisme bagi Batam. Mungkin, saat ini dampaknya belum terlihat. Tapi jika event itu rutin digelar, akan menarik wisatawan untuk datang.
Kalau wisatawan domestik dan mancanegara berbondong-bondong ke Batam, sudah pasti ekonomi akan berputar. Tingkat okupansi hotel tinggi. Tidak lesu lagi. Bahkan bisa menarik investor untuk berinvestasi di Batam.
Ini yang kita inginkan bersama. Ekonomi Batam tumbuh, masyarakat sejahtera. Sukses untuk Batam Menari. Terima kasih telah menumbuhkan optimisme bagi Batam. ***
batampos.co.id – Memasuki triwulan pertama, realiasi pajak dan retribusi daerah Kota Batam berada diangka 17,45 persen, atau Rp 219,5 miliar dari target sebesar Rp 1,25 triliun.
Angka tersebut terdiri dari realiasi pajak sebesar Rp 166,2 miliar dan retribusi Rp 20,3 miliar.
Dari sembilan sektor pajak, pajak reklame yang berada diangka 32,97 persen atau realisasi Rp 2,2 miliar dari target Rp 6,9 miliar.
Pajak hotel realisasi 23,06 persen dengan angka Rp 27 miliar.
Begitu juga dengan pajak restoran, terealisasi Rp 16,8 miliar atau 24,55 persen.
Adapun realiasi pajak yang masih rendah yakni pajak mineral bukan logam sebesar 494 juta atau 5,85 persen. Pajak PBB-P2 Rp 9,3 miliar atau sebesar 5,88 persen.
Selain itu ada juga pajak bea perolehan hak tanah bangunan yang baru terealiasi Rp 62,8 miliar atau 16,5 persen.
“Untuk pajak mineral bukan logam memang begitu kondisi yang kita dapatkan. Mungkin nanti akan ada peningkatan pada bulan-bulan ke depan,” kata Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Pemko Batam, Raja Azmansyah, kemarin.
Sementara untuk retribusi daerah sendiri, pelayanan persampahan terealisasi 21,31 persen atau Rp 7,4 miliar dari target Rp 35 miliar. Untuk parkir tepi jalan umum Rp 1,9 miliar atau19,38 persen dari target Rp 10 miliar. Retribusi pengujian kendaraan bermotor sebesar 24,8 persen.
Paling rendah retribusi izin mendirikan bangunan yakni targt Rp 30 miliar baru realisasi 4,75 persen atau sebesar Rp 1,4 miliar. Kondisi yang sama juga terlihat di retribusi pengendalian menara telekomunikasi dari target Rp 5,6 miliar tercapai Rp 81 juta atau 1,45 persen.
Terpisah, anggota komisi III DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil untuk memaksimalkan pendapatan daerah. Di mana diprediksi akan banyak OPD penghasil yang tidak akan memenuhi target.
“Menurut saya akan banyak OPD yang tidak akan memenuhi target. Misalnya BPHTB yang anjlok dan juga dari pendapatan pariwisata,” katanya.
Ia mengaku dalam waktu dekat akan digelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD penghasil. Ini untuk melihat realisasi pendapatan asli daerah. “Kita akan lihat berapa nantinya di triwulan pertama yang sudah didapatkan. Tetapi saya yakin, pendapatannya tidak akan terlalu jauh dibanding tahun lalu,” katanya.
Menurut Mulia Rindo kondisi perekonomian sangat mempengaruhi pendapatan daerah. Misalkan pajak hiburan dan hotel yang minim karena tingkat hunian yang masih rendah.
“Tetapi kami berharap itu jangan menjadi alasan utama. Harus bekerja keras untuk PAD ini,” jelasnya. (rng)
Anca Ardiansyah bersama beberapa narasumber memberikan pemaparan materi pada acara Batam Community Gathering yang diselenggarakan oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) di Kantor Pemko Batam, Minggu (8/4). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Aksi Cepat Tanggap (ATC) Kepri menggandeng Masyarakat Relawan Indonesia (MRI) Kepri gelar acara Community Gathering di Aula Lantai 4 Kantor Wali Kota Batam, MInggu (8/4) kemarin.
Kepala Cabang ATC Kepri Brinanti Sandwika Jalius mengatakan acara tersebut guna menjalin silaturahmi dengan komunitas se Batam. Menurutnya, di Batam cukup banyak komunitas kemanusiaan. Potensi ini jika terhimpun dengan baik aksi kemanusiaan dipastikan akan lebih terasa.
“Kami ingin himpun kita ini agar berada dalam frekuensi yang sama. Kalau berjamaah efeknya lebih masif dan tentu besar,” ucap dia.
Dalam kesempatan ini, pihaknya mengundang sekitra 170 komunitas, dari komunitas kedaerahan (paguyuban) hingga klub motor. Dari sekian banyak yang diundang, ia mengaku acara tersebut dihadiri lebih dari 100 perwakilan komunitas.
“Ada harapan ke depan banyak agenda yang bisa bersama-sama kami lakukan,” harap dia.
Menurutnya, sejak ACT Indonesia didirikan 2005 lalu sudah melakukan berbagai kegiatan kemanuasiaan. Tak terkecuali ACT Kepri, walau baru hadir di Batam Januari 2018 ini, berbagai kegiatan sudah dilakukan dari menggelar kegiatan konser amal, program bantu masjid, hingga ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang gerakan kemanuasiaan sejak dini.
“Artinya kita manusia. Sudah tentu punya kewajiban untuk memanusiakan manusia,” imbuhnya.
Ia menyampaikan, kini sedang proses menghimpun bantuan beras atau dana yang akan diwujudkan melalui program Kapal Kemanusiaan untuk Suriah. Targetnya ada 1.000 ton beras yang akan dikirim pada 21 April 2018 nanti.
“Dari Kepri kirim uang cash, nanti akan dibelikan beras dari petani-petani kita (Indonesia) sendiri,” pungkasnya. (adi)
Kaos #2019GantiPresiden sudah marak diperjualbelikan di lapak-lapak. Gerakan ini juga mendadak viral di sosmed dan sempat menjadi trending topic. (JawaPos.com)
batampos.co.id – Tanda pagar alias tagar #2019GantiPresiden, membuat PDIP geram.
Anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Komarudin Watubun memprotes gerakan itu. Pernyataan keberatan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU-Bawaslu di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/4).
Menurut Komarudin, gerakan itu dinilainya telah masuk materi kampanye untuk pilpres 2019. Karena itu dirinya meminta Badan pengawas pemilu (Bawaslu) bertindak.
Menanggapi protes itu Anggota Bawaslu Abhan menilai, saat ini belum ada aturan khusus yang mengatur mengenai kampanye di pilpres 2019 mendatang. Sehingga, katanya, peredaran hastag itu pun dinilainya tidak melanggar.
“Hal tersebut belum diatur dan ini juga belum ada paslon dan belum masuk penetapan calon. Maka saya kira belum ada aturan larangan,” kata Abhan.
Senada dengan Abhan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, saat ini belum ada definisi yang konkrit apakah tagar itu bisa masuk dalam kegiatan kampanye. Sebaliknya, kegiatan itu pun belum diatur dalam Peraturan KPU (PKPU).
“Kalau kegiatan itu masuk dalam kategori kampanye maka sudah diatur (di dalam PKPU Kampanye). Jadi tugas pertama kita adalah mendefinisikan apakah kegiatan itu masuk dalam kegiatan kampanye atau tidak. Kalau masuk kategori kampanye, maka jelas dilarang. Kalau tidak masuk, maka belum diatur PKPU,” tutur Arief.
Sebagai informasi, tagar 2019 Ganti Presiden digagas oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendadak viral di media sosial.
Bahkan, tagar itu telah mengundang Presiden Jokowi ikut angkat bicara. Ia menuturkan, kaus ganti presiden dinilai tidak akan dapat menggantikan posisinya.
Inilah hutan bakau yang ditimbun oleh salah satu pengembang di Sagulung, Kamis (2/3). F Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Polsek Sagulung menahan lima truk pengangkut tanah sejak, Jumat (6/4) lalu. Truk-truk tersebut diamankan dari lokasi proyek penimbunan hutan bakau di belakang kaveling Flamboyan, kelurahan Seipelenggut, Sagulung.
Informasi yang diterima di lapangan, penahanan lima truk beroda sepuluh itu berkaitan dengan aksi protes warga selama ini. Warga protes karena aktifitas proyek itu merusak lingkungan sekitar. Selain merusak lokasi hutan bakau yang menjadi lokasi resapan air, proyek tersebut juga mengotori jalan lingkungan di sekitar lokasi proyek. Beberapa waktu proyek itu sudah dihentikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Batam karena tidak mengantongi izin kajian lingkungan, namun belakangan pihak proyek kembali beraktifitas sehingga ditertibkan pihak kepolisian.
Kapolsek Sagulung AKP Hendrianto saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui secara pasti terkait penahanan lima truk pengangkut tanah tersebut. Itu karena truk-truk tersebut diamankan oleh Satuan Ditreskrimum Polda Kepri.
“Polda yang amankan. Saya belum tahu apa persoalannya. Di sini hanya dititipkan sementara saja,” ujar Hendrianto.
Meskipun demikian Hendrianto tak menampik jika penangkapan truk-truk itu karena keluhan warga dan juga aktifitas proyek yang tidak mengantongi perizinan yang lengkap.
“Bisa jadi, karena belakangan sering dikomplain proyek itu,” ujar Hendrianto.
Sementara Camat Sagulung Reza Khadafi membenarkan penangkapan lima truk itu karena persoalan proyek reklamasi di lokasi hutan bakau belakang kaveling Flamboyan.
“Sebelumnya sudah kami layangkan surat ke DLH terkait proyek itu. DLH kemudian koordinasi dengan Polda karena proyek itu masih beraktifitas. Makanya truk-truk itu diamankan,” ujar Reza.
Tindakan pihak kepolisian itu diapresiasi Reza. Itu karena proyek reklamasi itu memang bermasalah selama ini.
“Kami sudah cek ke lapangan memang berdampak bagi lingkungan. DLH juga sudah periksa ternyata memang tak ada izin yang lengkap. Penindakan (pihak kepolisian) ini kami apresiasi agar diperhatikan oleh proyek-proyek lainnya kedepan,” ujar Reza.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, warga di kelurahan Seipelenggut pada umunya mengeluhkan aktifitas proyek penimbunan hutan bakau di belakang kaveling Flamboyan. Proyek itu merusak lingkungan sekitar sebab jika hutan bakau semuanya ditimbun maka bencana banjir akan mengancam ketenangan warga di sana. Selain itu aktifitas kendraan proyek juga mengganggu kenyaman warga. Kendaraan proyek yang bekerja hingga malam hari membuat lingkungan sekitar jadi tak tenang. Jalan lingkungan yang dilalui kendaraan proyek jadi kotor dan berdebuh. (eja)
batampos.co.id – Ketua DPRD Batam Nuryanto menduga limbah yang mencemari laut Kepri, khususnya Batam dilakukan dengan sengaja. Jika dibiarakan terus menerus, hal ini dinilai dapat melemahkan sektor pariwisata yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah.
Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berharap Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman Republik Indonesia membicarakan penanganan dan pencegahan kasus limbah laut melibatkan Singapura dan Malaysia. Bukan tanpa alasan, harapan ini disampaikan karena setiap tahun laut Kepri kerap dicemari limbah.
batampos.co.id – Pangarmabar Laksamana Muda TNI Yudo Margono S.E, M.M,. memimpin langsung pelaksanaan patroli udara disekitar wilayah Selat Malaka, Minggu (8/4/2018).
batampos.co.id – Limbah minyak berwarna hitam berceceran di perairan/pantai dan sungai Pulau Kubung Kelurahan Ngenang Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
