batampos.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Dapil Kepri Haripinto meminta pemerintah untuk bisa menstabilkan harga di pasar. Caranya dengan memastikan stok sembako termasuk beras aman melalui operasi pasar.
“Pemerintah harus cepat bertindak. Beras itu adalah kebutuhan wajib. Kalau mahal sama saja mencekik warga. harus dipastikan dulu pasokan aman,’ katanya.
Terkait impor, Haripinto berharap BP Batam, Pemko Batam dan provinsi Kepri bisa duduk bersama mengambil langkah. Bisa mengusulkan kepusat untuk menambah kuota beras ke Kepri.
“Kita bisa minta bersama-sama ke pusat untuk membuka impor dengan jumlah yang lebih besar ke Batam. Impor itu ada di Bulog, tapi kuotanya kita bisa minta diperbanyak ke Batam,” katanya.
Dengan tingginya harga Sembako di pasaran, akan menambah derita warga di tengah kondisi ekonomi yang belum stabil. Ia berharap pemerintah daerah turun ke pasar untuk memastikan harga eceran tidak lebih tinggi dari HET.
“Kalau saya tidak salah, operasi pasar sering dilakukan Pemko Batam. Itu bisa jadi solusi jangka pendek. Tetapi kita harus bisa memikirkan solusi jangka panjang, biar kasus seperti ini tidak terulang lagi,” katanya.
Seorang pekerja toko sembako Multi Sukses dipasar Mega Legenda mengangkat karung beras saak akan disusun , Rabu (7/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos
Sementaa itu anggota komisi II DPRD Kota Batam Mulia Rindo Purba mengatakan Disperindag harus bisa mengendalikan harga ini. Harus benar-benar menciptakan harga sembako stabil.
“Harus rajin turun ke pasar. Bisa gandeng distributor untuk menggelar pasar murah,” katanya. (ian)
Proses pemindahan jaringan pipa transmisi PDAM Tirta Karimun. F. Dokumentasi PDAM Tirta Karimun untuk Batam Pos.
batampos.co.id – Mulai Jumat (9/2), PDAM Tirta Karimun melakukan pemindahan letak pipa jaringan transmisi satu yang panjangnya kurang lebih 250 meter di lokasi Kampung Harapan Kecamatan Tebing. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran air yang ditimbulkan akibat pipa yang sudah usang sejak tahun 1992 belum ada peremajaan.
“Benar, jadi selama dua hari pendistribusian air bersih untuk wilayah Kecamatan Tebing maupun Kecamatan Karimun mengalami gangguan pasokan air. Yang secara otomatis terjadi pengurangan volume air kepada para pelanggan,” jelas Direktur PDAM Tirta Karimun Indra Santo, kemarin (9/2).
Selain itu katanya lagi, pemindahan jaringan transmisi tersebut dikarenakan lokasi bertepatan di halaman rumah warga. Sehingga, jaringan atau jalur transmisi pipa air tersebut dilakukan pemindahan ditepi jalan besar. Sebab, sesuai dengan perkembangan zaman waktu dulu jalur transmisi pipa air tidak terletak di pekarangan rumah warga. Kini, sudah berkembang disana-sini banyak bangunan, sedangkan kondisi pipa tersebut tetap tertanam dibawah tanah.
“Bisa anda bayangkan, sudah 26 tahun pipa itu tertanam di bawah tanah. Nah, untuk itu kita pindahkan pipanya di tepi jalan besar. Agar, disaat warga membangun pondasi atau lainnya, tidak terkena pipa PDAM kita,” ujarnya.
Masih kata Indra lagi, pihaknya berusaha selama dua hari untuk perbaikan. Dan diprediksi pada hari besok atau Senin, sudah kembali normal. Yang sebelumnya, dijadwalkan perbaikan dilakukan pada hari Kamis (8/2) lalu namun dikarenakan material belum siap semua. Makanya, jadwal pemindahan telat sehari tapi sudah proses pengerjaan.
“Jadi saya mohon maaf atas kurang kenyamanan bagi para pelanggan PDAM Tirta Karimun. Yang jelas, kita berusaha untuk perbaikan jaringan transmisi pipa air secara bertahap,” ungkapnya.(tri)
batampos.co.id – Drainase utama di wilayah Batuaji kembali bermasalah. Meskipun sudah dikeruk dan dilebarkan oleh pekerja dari Dinas Bina Marga pada akhir tahun 2017 lalu, namun aliran air dari pemukiman warga tetap tidak lancar. Drainase yang sudah dikeruk itu belum berfungsi normal sebab kembali sempit dan dangkal.
Pendangkal kembali terjadi karena proyek normalisasi sebelumnya itu hanya sebatas pengerukan saja tanpa dibarengi semenisasi ataupun pemasangan batumiring. Imbasnya pinggiran drainase berupa tebing tanah kembali runtuh seiring berjalannya waktu. Kondisi itu diperparah lagi dengan tingginya curah hujan pada bulan Januari lalu. Saat ini drainase utama itu kembali tak berfungsi normal seperti sebelumnya.
Drainase utama di samping perumahan Kodim, kelurahan Buliang misalkan, meskipun tak hujan beberapa hari terakhir ini namun drainase utama itu bak bendungan yang dipenuhi dengan genangan air di sepanjang alur drainase. Air yang menggenangi drinase itu tak bisa mengalir ke arah Sagulung sebab ada pendangkalan drainase pada bagian ujung drainase yang berbatasan dengan perumahan Permata Puri. Pendangkalan terjadi karena drainase utama itu belum ada semenisasi ataupun batu miring yang membatasi pinggiran drainase. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya jembatan yang mempersempit drainase di perumahan tersebut.
Robin, warga perumahan Kodim menuturkan, saat ini kondisi drainase utama itu tidak lagi sedalam seperti awal dikeruk. Itu karena sampah dan tanah yang terbawa arus air dari pemukiman sekitar kembali memenuhi drainase itu. “Saya sering mancing di sini, jadi tahu kedalamnya. Sudah tak dalam lagi ini makanya (genangan) air tak turun-turun,” ujar Robin.
Pihak kelurahan Buliang mengakui adanya persoalan itu. Drainase utama yang menyerupai sungai itu kini memang kembali bermasalah. Persoalannya sama seperti yang disampaikan warga tersebut.
“Memang itu masalahnya. Harusnya langsung dikuatkan dengan semenisasi atau batumiring. Dibuat seperti kanal gitu. Kalau cuman kerok saja memang tak bisa karena sebentar saja bisa tertutup lagi. Tahulah daerah di sini. ” ujar sekretaris kelurahan Buliang, Yulisbar, Kamis (9/2).
Situasi yang sama juga terlihat di drainase utama depan perumahan Sierra, kelurahan Bukit Tempayang. Drainase itu juga sudah dikeruk dan dilebarkan sebelumnya, namun belakangan kembali dangkal. Persoalannya sama, karena tidak dibarengi semenisasi ataupun pemasangan batumiring pada tebing drainase, sehingga tanah dan sampah kembali mendangkalkan drainase itu.
Warga di dekat lokasi drainase kembali dilanda perasaan was-wasa. Kondisi drainase yang tidak terurus itu tidak saja menyebabkan banjir tapi juga mengancam keselamatan anak-anak yang bermukim di sekitar drainase itu.
“Saat awal dikeruk katanya mau dibendungi seperti kolam buatan, tapi ternyata tidak. Habis dikeruk malah dibiarkan begini saja. Ini bisa bahaya karena banyak anak-anak di sini. Takutnya anak-anak main ke lokasi drainase itu dan tenggelam,” tutur Parulian, seorang warga.
Pihak kecamatan Batuaji saat dikonfirmasi mengaku belum ada arahan lebih lanjut terkait semenisasi ataupun pemasangan batu miring di lokasi drainase utama yang sudah dinormalisasikan itu. “Belum ada lagi. Pemko masih fokus pengerukan dulu,” ujar camat Batuaji Ridwan.
Senada disampaikan Kabag Humas Pemko Batam Yudi Atmadji sebelumnya. Tahun ini memang belum ada rencana peningkatan normalisasi drainase di wilayah Batuaji. “Untuk Batuaji belum ada. Yang ada malah di Sagulung (untuk semenisasi dan batumiring). Dua titik di Sagulung,” ujar Yudi.
Untuk wilayah Batuaji kata Yudi memang masih fokus pada normalisasi awal berupa pengerukan dan pelebaran saja. “Karena memang belum selesai semuanya. Kalau sudah selesai semua baru untuk tahap semenisasi,” ujar Yudi. (eja)
Mentri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan sekaligus membuka acara Rakornas Kependudukan dan Pencacatan Sipil di Hotel Harmoni One Batamcenter, Kamis (8/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menjamin ketersediaan blanko KTP di kementrian yang ia pimpin.
“(Jika) kosong ambil saja, kalau alasannya habis enggak mungkin habis,” klaim Tjahjo di Batam Center, Kamis (8/2) siang.
Untuk itu ia memastikan berapa pun kebutuhan daerah akan tercukupi. Bukan tanpa alasan, kepastian ketersediaan karena Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik merupakan dokumen penting yang harus dimiliki setiap warga negara.
“Saya kira tak ada masalah soal blangko e KTP,” ucapnya.
Dia berharap permasalahan tumpukan pengajuan yang masih berlangsung hingga saat ini bisa diselesaikan dengan cepat. Mengingat April 2019 mendatang, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah dimulai.
Selain permasalahan tersebut, Tjahjo juga meminta pemda untuk menyukseskan perekaman dalam tahun ini, terutama mereka yang memasuki usia sebagai pemilih pemula di April tahun depan. Karena untuk menggunakan hak konstitusional mereka wajib memiliki KTP Elektronik.
“Kalau bisa tahun ini semua selesai,” tegasnya.
Sementara itu, Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya menyampaikan, secara nasional, walau tak semua warga sudah memiliki secara fisik KTP Elektronik namun sebanyak 97,4 persen penduduk Indonesia sudah melakukan perekaman.
“Sisanya tinggal 2,6 persen, kami ingin tuntaskan pada 2018 ini,” kata dia. (adi)
batampos.co.id – Dua bayi gizi buruk, Yahya,3, dan Nuraini,2, masih menjalani perawatan di RS Muhammad Sani. Meski menunjukkan perkembangan kesehatan kedua bayi asal Kecamtan Meral, dan Meral Barat itu, tetap dalam pengawasan secara insentif oleh dokter spesialis.
“Untuk bayi Yahya, masih dalam perawatan spesialis anak. Tapi berat badan naik, kulit sudah mulai baik. Makan pun sudah mau, dan tidak lagi dipasang selang infus,” ungkap Direktur RSUD M Sani Zulhadi, Jumat (9/2) kemarin.
Pun begitu dengan kondisi Nuraini, warga pasir Panjang Kecamatan Meral Barat ini, masih dalam penanganan dokter spesialis anak. Meski berat badan belum menunjukkan kenaikan, tapi secara umum sudah mulai membaik.
Dikatakan Zulhadi, bayi Nuraini mengalami gangguan di tenggorokan. Sehingga untuk diberikan makanan agak terganggu, dan berdampak terhadap kenaikan berat badan.
“Sekarang pasien tersebut sedang dilakukan fisioterapi, untuk memperlancar tenggorokan,” singkatnya.
Tingginya kasus angka balita dengan gizi buruk di Karimun, mendapat sorotan tajam dari anggota DPR RI, Dwi Ria Latifa. Terlebih setelah dirinya merespon kasus Rudiansyah,4, pasangan Andri Amin alias Anjang, dan Castawih, ternyata masih ada kasus serupa lainnya.
“Syukurlah, Rudiansyah sudah ditangani meski dilakukan rawat jalan. Tapi kok kasus gizi buruk, malah bertambah banyak lagi,” sergah legislator PDIP asal Kepri ini.
Buktinya, lanjut Dwi Ria, dirinya masih mendapatkan informasi lagi terkait bayi dengan kasus gizi buruk. Untuk itu diharapkan peran masyarakat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) Karimun untuk memperhatikan apabila dilihat bayi kurang sehat. Artinya, kepedulian terhadap tetangga di lingkungan haruslah peka. “Paling penting adalah kita harus peduli lingkunganlah,” tegas Dwi Ria. (tri)
batampos.co.id – Gubernur Kepri, Nurdin Basirun sedang menunggu petunjuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan mutasi jabatan esselon II di lingkungan Pemprov Kepri. Ditegaskannya, ia ingin pejabat militan di kabinet kerjanya.
“Kita ingin menerapkan istilah the right man on the right place. Jika memang tidak kompeten harus dimutasi,” ujar Gubernur Nurdin, Kamis (8/2) lalu usai melantik Pejabat Administrator dan Fungsional di Aula Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.
Menurut Gubernur, ada dua hal yang sedang ditunggu olehnya dari Kemendagri. Selain soal jobvit jabatan, ia juga mengharapkan penjelasan terkait rencana open bidding. Karena ada beberapa jabatan eselon II yang tidak bisa dilakukan dengan jobvit.
“Kekosongan yang ada akan segera kita isi. Sehingga tananan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepri bisa bekerja optimal,” tegas Gubernur.
Sementar itu, Sekda Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan, khusus untuk mutasi jabatan di tingkat esselon II, pihaknya akan menggunakan sistem jobvit. Rencana ini sudah diajukan ke BKN. Ketua Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (Baperjakat) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, sistem jovbit berlaku bagi pejabat esselon II yang sudah pernah mengikuti assesment. Ditegaskan Arif, jobvit berbeda dengan lelang jabatan atau open bidding.
“Istilahnya adalah roling jabatan. Adapun parameternya mengacu pada hasil kinerja masing-masing kepala OPD. Dalam hal ini, tentunya yang menilai adalah Gubernur,” papar Arif.
Mantan Sekda Karimun tersebut juga mengatakan, untuk posisi yang menggunakan sistem jobvit adalah semua jabatan yang dikira perlu untuk dirombak. Ditegaskannya, tidak ada promosi jabatan. Karena yang terjadi perubahan posisi. Terlaksananya atau tidak rencana ini juga harus mendapatkan persetujuan dari Kemendagri.
“Jika ada posisi yang Gubernur merasa sudah nyaman, dan kinerja sesuai dengan harapan, tentu tidak masuk dalam kategori jobvit,” tegas Arif.
Lebih lanjut kata Arif, selain mengajukan permohonan pelaksanaan jobvit, pihaknya juga sudah mengajukan perencanaan open bidding terhadap sejumlah jabatan yang akan ditinggal pensiun pada tahun 2018 ini. Bahkan pihaknya sudah mendapatkan lampu hijau tentang pelaksanaan tersebut.
“Ada beberapa Kepala OPD yang akan pensiun, tetapi waktunya berbeda-beda. Boleh kita melaksanakan open bidding, tetapi pelantikannya adalah sesuai dengan waktu pensiun,” tutup Arif.(jpg)
batampos.co.id – Terdakwa kasus pembunuhan bayi, Kartini ,43, didakwa pasal berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang dakwaan di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Kamis (8/2). Karena perbuatannya, terdakwa dijerat pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 338 KUHP.
Dalam dakwaan, JPU Dani K Daulay mengatakan, perbuatan Kartini membuang cucunya ke laut pada Senin 20 November 2017 sekira pukul 05.00 WIB karena merasa malu anaknya Sinta Bela melahirkan bayi di luar nikah. Kartini membuang bayi tersebut dengan cara melempar bayi ke laut di depan rumahnya di Desa mantang Lama, Bintan.
Setelah membuang bayi ke laut, terdakwa menelpon anak laki lakinya Susanto untuk mengambil bayi tersebut. Mendengar hal tersebut, Susanto lalu terjun ke laut untuk mengambil bayi tersebut beserta Sinta Bela dan melarikannya ke RSUD Bintan di Kijang. “Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dapat disimpulkan bahwa penyebab kematian kemungkinan adalah kekurangan oksigen,” ungkap Dani.
Terdakwa yang didampingi oleh kedua Penasehat Hukumnya, Handi Sugeng Kumoro dan Bayu Rizal, tidak keberatan atas dakwaan tersebut. “Saya sangat menyesal dan merasa bersalah telah membuang bayi dari anak saya sendiri,” kata terdakwa
Mejelis Hakim yang diketuai Iriaty Khoirul Ummah menunda persidangan selama dua pekan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU. (odi)
Yusmar Angga Dinata Deputi II BP Batam -F Cecep Mulyana (6)
batampos.co.id – Deputi II BP Batam, Yusmar Anggadinata menyambut baik niat Industri Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Singapura untuk menjalin kerjasama dengan UMKM di Batam. Namun regulasi mengenai batas modal yang dibutuhkan agar perusahaan asing bisa masuk harus ditinjau ulang.
Ia mengatakan hal tersebut usai menerima kunjungan dari SME Singapore Chinese Chamber di Gedung BP Batam, Jumat (9/2). Mereka datang untuk mempelajari mengenai regulasi yang harus mereka ketahui sebelum masuk ke Batam.
“Nah kami beritahukan aturan-aturan tentang persyaratan investasi yang ada di Batam dan juga bertanya area mana saja yang bisa dimasuki,” jelasnya.
Hingga saat ini, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 6/2016 mengatur batas nilai penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia sebesar Rp 10 miliar.
“Rp 10 miliar dianggap terlalu besar. Kami dari BP Batam akan sampaikan ke pemerintah tentang peraturan ini yang akan diperbaiki,” ujarnya.
Dengan demikian, maka akan menarik minat perusahaan UMKM asing agar bisa masuk Batam atau bisa bekerjasama dengan UMKM lokal.
“UMKM Singapura sudah hitech. Di sana tak perlu tanah luas, cukup sewa ruang kantor, bawa laptop sudah bisa menunjang kegiatan perdagangan industri,” jelasnya.
Jika bisa bekerjasama dengan UMKM lokal, maka akan terjadi proses asimilasi sehingga UMKM lokal bisa naik kelas.
“Mereka tertarik dengan iklim di Batam. Selain lokasi bagus, kemudian tenaga kerjanya kompeten dan relatif tidak sulit,” katanya lagi.
Angga menambahkan pihak SME sudah meninjau Poltek dan kawasan industri digital di Nongsa dan melihat potensi tenaga kerja lokal sangat bagus.
“Karena kalau ambil dari Singapura kemahalan bisa 3500 Dolar Singapura, sedangkan lokal hanya 500 hingga 600 Dolar Singapura,” katanya lagi.
Makanya saran dari pihak SIngapura akan ditampung dan dibawa kedalam rapat Dewan Kawasan untuk dicari jalan keluarnya.
“Kalau ini berhasil dikembangkan nanti ekonomi Batam makin kuat karena disokong oleh UMKM yang kolaborasi dengan UMKM luar,” harapnya.
Sedangkan Principal Business Advisor SME, Alan Wong berjanji akan membawa banyak investor masuk Batam karena ia meyakini bahwa biaya di Batam lebih kompetitif dibanding SIngapura.
“Saya yakin akan banyak yang datang lewat kerjasama SIngapura Batam Bintan. Disini selalu menawarkan dukungan manufaktur yang memadai,” katanya.
Jika kolaborasi bisa tercapai maka akan ada transfer ilmu dari UMKM Singapura kepada UMKM lokal sehingga terjalin kerjasama yang baik.
Sedangkan Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri, Tjaw Hoeing mengatakan jika BP Batam berniat untuk memberikan angin segar untuk perusahaan asing masuk Batam, maka juga harus berupaya mendorong pembentukan regulasi yang memproteksi UMKM lokal.
“Karena nanti takutnya bisa kalah bersaing,” jelasnya.
Namun jika memang sudah ditetapkan, maka saat ini kondisi Batam sudah lebih baik dari dulu.
“Sekarang sudah berkurang hal seperti itu, sudah teratur dan dapat dikontrol,” pungkasnya. (leo)
batampos.co.id – Pihak kecamatan Batuaji mengaku kesulitan menentukan lokasi pembangunan gedung SDN 08 yang saat ini numpang belajar di gedung SDN 02, Batuaji. Lahan fasum di RW 14 perumahan Griya Prima yang semula diwacanakan sebagai lokasi pembangunan gedung SDN 08 ternyata ditentang warga. Warga tidak bersedia jika fasum yang berupa lapangan sepak bola itu dijadikan bangunan sekolah.
Warga menolak karena memang fasum tersebut adalah satu-satunya fasum yang paling luas di sekitar kelurahan Buliang ataupun Kibing.
“Warga menolak karena memang sudah minim fasum yang besar seperti lapangan itu. Selama ini memang lapangan itu sering digunakan untuk acara-acara besar termasuk MTQ tingkat Kecamatan,” ujar Sekretaris Kelurahan Buliang, Yulisbar, Kamis (9/2).
Penolakan itu kata Yulisbar disampaikan langsung oleh ketua RW 14, kelurahan Buliang Nur Alamsyah saat pihak kelurahan menggelar dialog pramusyawarah rencana pembangunan (Musrembang) tingkat kelurahan di Batuaji beberapa waktu lalu.
“Mereka juga sudah pasang spanduk penolakan di lokasi fasum itu. Persoalan ini memang cukup rumit makanya ini dilimpahkan ke Kecamatan agar segera ada solusi yang tepat,” ujar Yulisbar.
Meskipun ada penolakan, namun pihak kelurahan dan kecamatan kata Yulisbar masih tetap berupaya keras menemui warga dan perangkat RT/RW setempat agar wacana pembangunan gedung SDN 08 segera terealisasikan.
“Kasihan anak-anak (Murid SDN 08) sudah empat tahun mereka numpang,” ujarnya.
Ini juga disampaikan oleh Camat Batuaji Ridwan. Upaya mediasi dengan warga masih menjadi fokus mereka saat ini.
“Kami masih terus berkoordinasi dengan warga di sana. Dengan Pemko juga demikian. Ya harapan kami semoga ada solusi. Kasian juga anak-anak itu numpang belajar sampai bertahun-tahun. Bentar lagi sudah tahun ajaran baru jadi memang harus secepatnya diselesaikan,” kata Ridwan.
Lebih lanjut baik Ridwan ataupun pihak kelurahan menjelaskan, berdasarkan hasil musrembang tahun sebelumnya, jika memang pembahasan itu tetap tidak membuahkan hasil, dalam arti bahwa warga RW14 tetap menolak, maka ada lahan alternatif lainnya yang bisa dipergunakan untuk membangun gedung SDN 08 itu. Lahan tersebut berada di lokasi rawan banjir yakni di pinggir drainase utama samping Perumahan Kodim, kelurahan Buliang.
“Cuman itu tadi, lahan alternatif ini agak rumit sebab di lokasi genangan air. Takutnya nanti kebanjiran terus sekolah itu. Bagaimanapun tetap diupayakan di fasum RW 14,”” ujar Yulisbar.
Disinggung terkait lahan lainnya, Ridwan ataupun Yulisbar mengku pesimis sebab lahan kosong di sana umumnya sudah dialihkan ke pihak ketiga.
“Lahan lain tak ada lagi. Sudah milik orang semua. Jadi agak susah memang,” kata Ridwan.
Lahan samping kawasan Mitra Mall ataupun di samping perumahan Villa Paradise misalkan memang masih kosong, namun itu sudah milik pihak ketiga.
Kondisi tersebut membuat pihak kecamatan ataupun kelurahan di sana tak punya pilihan lain selain berusaha keras untuk memuluskan rencana awal yakni menggunakan fasum RW14 tersebut.
Pihak SDN 008 juga berharap demikian. Apapun solusinya mereka berharap agar masa numpang belajar mereka segera diakhiri.
“Karena sudah tak mencukupi lagi lokal yang tersedia di SDN 02 ini. Sekarang sudah delapan rombel (rombongan belajar), lokal hanya dua. Nanti kalau penerimaan peserta didik baru (PPDB) mau dimana lagi anak-anak ini belajar,” ujar Kepala SDN 08 Kamaliah. (eja)
Seorang pekerja toko sembako Multi Sukses dipasar Mega Legenda mengangkat karung beras saak akan disusun , Rabu (7/2). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Satgas Pangan Polda Kepri memanggil para distributor beras yang ada di Kota Batam, Rabu (8/2) lalu. Pada pertemuan itu, para distributor mengakui naiknya harga beras akibat terjadinya kelangkaan di Jawa. Sehingga menyebabkan distributor membeli harga lebih mahal dari biasanya.
“Tapi mereka mengakui hanya untuk beras premium saja. Yang medium tak ada masalah,” kata Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga, Kamis (8/2).
Beras yang dipasok di Batam, kata Erlangga diambil oleh distributor dari Cipinang.
Terkait dengan harga beras yang melebihi HET ini, satgas pangan Polda Kepri akan berkoordinasi dengan instansi yang terkait untuk mencari solusi. Hal ini dilakukan supaya harga beras kembali normal seperti sediakala.
Untuk menindak penjual tidak bisa dilakukan. Karena harga beras yang mereka beli di Jawa sudah dipatok cukup tinggi, sehingga tidak memungkinkan menjual lagi di Batam dengan harga sesuai HET. “Satgas pangan akan koordinasi dulu untuk mencari kebijakan yang baik,” ungkap Erlangga.
Sementara itu, Kepala Bulog Sub Divre Batam, Agung Rohman mengatakan pihaknya secara priodik telah mengirimkan harga beras ke bulog pusat. Agar Bulog pusat mengetahui harga beras di Batam.
“Selalu kami kirimkan,” tuturnya.
Agung mengklaim juga telah melakukan operasi pasar sejak Desember tahun lalu. Operasi pasar ini tidak hanya langsung diberikan masyarakat, tapi juga ke pedagang. Beras-beras kelas medium itu, kata Agung telah dijual ke pedagang yang ada di Batam dengan harga jauh di bawah HET (harga eceran tertinggi).
“Kami di kelas medium saja jualnya, bukan premium,” ucapnya.
Selain menjual ke pedagang. Agung mengakui beras kelas medium ini bisa dibeli masyarakat di outlet-outlet yang masuk dalam jaringan bulog.
“Ada di rumah sahabat pangan. Harganya pun dibawah HET,” tuturnya.
Agung mengungkapkan masyarakat tidak perlu khawatir, soal stok beras milik Bulog. Karena dalam satu semester ini, stok beras bulog untuk Kepri sangat mencukupi.
Terkait naiknya harga beras di pasaran, selain operasi pangan apakah Bulog akan membuka keran impor? Agung menuturkan tidak bisa serta merta membuka keran impor. “Walau bisa, tapi tetap kebijakan itu di pusat. Kalau pusat meminta buka, kami laksanakan. Jadi bisa dibilang kami hanya pelaksana lapangan saja,” ucapnya. (ska)