Senin, 25 Mei 2026
type here...
Beranda blog Halaman 12451

Pemkab Tertibkan Peredaran Mikol

batampos
-
0
Pemkab Tertibkan Peredaran Mikol
Rakor penertiban mikol yang dilaksanakan di Kantor Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian Anambas, Kamis (12/4). F. Syahid/batampos.co.id

batampos.co.id – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berjanji menertibkan peredaran minuman beralkohol. Tujuannya agar minuman tersebut tidak dijual disembarang toko. Minuman ini hanya boleh dijual di tempat yang memiliki izin dari pemerintah daerah.

Penertiban ini disepakati tim terpadu saat melakukan rapat koordinasi di ruang Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten, Kamis (12/4) kemarin.

Tim Terpadu terdiri dari Satpol PP, TNI, Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Yohanes menjelaskan, tim tidak melarang peredaran mikol tapi tim mengendalikan dan mengawasi. “Ini supaya peredaran mikol menjadi tertib,” ungkapnya.

Menurutnya, penjual mikol harus memiliki badan usaha. Tapi sayangnya belakangan ini, banyak penjual mikol yang belum memiliki izin. Menyikapi ini pemerintah akan memberikan teguran.

Pemerintah akan membantu jika di antara mereka yang ingin mengurus izin. “Bagi yang belum memiliki izin, pemerintah daerah siap fasilitasi,” ujarnya.

Jika ada pelaku usaha yang membandel, maka pemerintah daerah akan memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Tahap awal pemerintahan daerah sudah mendata toko yang biasanya menjual mikol. Menurutnya, sosialisasi kepada pemilik toko sudah sering dilakukan. Terakhir dilakukan Oktober 2017 lalu.(sya)

Calon Petugas Haji Diuji Pakai CAT

batampos
-
0
Calon Petugas Haji Diuji Pakai CAT

batampos.co.id – Kementerian Agama (Kemenag) berupaya meningkatkan pelayanan pada pelaksanaan ibadah haji dari tahun ke tahun. Tahun ini calon petugas haji akan diuji menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT).

Ketua Panitia Seleksi Petugas Haji dari Kanwil Kemenag Kepri Yusuf Hadamean mengatakan, penerapan sistem CAT merupakan inovasi pelaksanaan seleksi. Keunggulan CAT, kata dia, selain menghemat anggaran negara, peserta juga tidak repot lagi melingkari lembar jawaban.

“Semua itu merupakan upaya menciptakan standarisasi seleksi dan mewujudkan sistem yang transparan, objektif, dan akuntabel,” kata Yusuf, Kamis (12/4).

Tes kompetensi sistem CAT diawasi tim dari Kanwil Kemenag Kepri serta dipantau langsung tim Inspektorat Jenderal Kemenag RI, tim supervisi Dirjen PHU Kemenag RI dan Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Formasi petugas haji yang dibutuhkan adalah Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) sebanyak tiga orang, Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) tiga orang, dan Panitia Penyelengara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi (Non Kloter) pelayanan umum dua orang dan pelayanan ibadah dua orang.

Untuk peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut sebanyak dua kali jumlah kuota yang dibutuhkan, yakni 18 orang. Kepala Kanwil Kemenag Kepri Marwin Jamal mengatakan, 18 peserta yang mengikuti seleksi kemarin adalah peserta dengan nilai tertinggi pada seleksi yang dilaksanakan tingkat kabupaten/kota.

“Kami memandang penting kegiatan seleksi, karena ini merupakan rangkaian panjang proses seleksi untuk menghasilkan calon petugas yang memiliki kompetensi. CAT merupakan sebuah inovasi, semua peserta mempunyai kesempatan yang sama,” ucap Marwin.

Sementara itu, salah satu Tim Inspektorat Jenderal Kemenag RI Muhammad Hafidz Lidinillah mengatakan, CAT merupakan rekomendasi Inspektorat Jenderal Kemenag RI kepada Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU).

Program ini merupakan salah satu dari 45 rekomendasi KPK dalam rangka memperbaiki sistem perhajian yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. “Sebenarnya CAT sudah dilaksanakan kementerian lainnya seperti Kemenkes. Karena ini perdana, kami berharap hasilnya maksimal,” ujar Hafidz. (aya)

Gubernur Janji Tidak Intervensi Hukum

batampos
-
0
Gubernur Janji Tidak Intervensi Hukum
Tersangka BS digiring petugas di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (11/4). F.Yusnadi/batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan tidak akan mengintervensi terkait proses hukum yang menjerat Kepala Bidang (Kabid) Pertambangan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kepri, BS, yang tersandung kasus penyalahgunaan narkoba.

“Untuk kebaikan bersama, kita sudah sering kali mengingatkan. Narkoba adalah virus yang berbahaya, masih ada juga yang makai,” ujar Nurdin di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Kamis (12/4)

Menurutnya, tes urine yang sudah dilakukan pihaknya bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Kepri adalah langkah preventif. “Kita sudah menyerukan semua ikut tes urine. Tetapi masih ada juga yang lari.”

Menyikapi persoalan yang terjadi, ia sepenuhnya menyerahkan kepada penegak hukum. Dia berharap, seluruh pejabat di lingkup Pemprov Kepri bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Yakni bekerja secara profesional dan penuh tanggung jawab dan jauh dari narkoba.

Selain itu, proses hukum yang sedang mendera pejabat Kepri, hendaknya menjadi contoh. “Masalah yang terjadi menjadi bahan evaluasi bagi kita. Jangan sampai mengikuti langkah salah,” ujarnya.

Ditanya sanksi yang diberikan kepada pejabat terkait? Nurdin menegaskan menyerahkan ke penegak hukum. Sedangkan untuk urusan internal, tetap mengacu pada aturan yang ada. “Jika pelanggaran berat, maka sanksinya juga harus berat. Bisa pemecatan sebagai ASN,” tegasnya. (jpg)

Bahas LKPJ Gubernur, DPRD Kepri Bentuk Tim

batampos
-
0
Bahas LKPJ Gubernur, DPRD Kepri Bentuk Tim
Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyerahkan nota LKPJ 2017 kepada Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pada rapat paripurna di Dompak, Kamis (12/4). F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) 2017, kepada Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri, Kamis (12/4). Laporan disampaikan dalam rapat paripurna yang diselenggarakan di ruang rapat utama kantor DPRD di Dompak, Tanjungpinang.
Kesempatan ini, Nurdin didampingi Wakil Gubernur Isdianto dan Sekdaprov Kepri TS Arif Fadillah serta sejumlah kepala OPD.

Menurut Nurdin, penyampaian LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku. “Kami apresiasi pada seluruh anggota DPRD yang terhormat yang selalu mengingatkan kami, untuk segera menyampaikan hal ini,” kata Nurdin di hadapan anggota DPRD dan undangan.

Adapun muatan-muatan yang disampaikan dalam LKPJ tahun 2017 oleh gubernur, diantaranya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017 yang terdiri dari upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar dan keterhubungan antarwila­yah, pen­gembangan sektor maritim dan pariwisata, men­gem­bang­kan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun, serta aman di bawah payung budaya Melayu.

Selanjutnya, muatan RKPD 2017 lainnya adalah ten­tang peningkatan ekonomi produktif, pengentasan kemiskinan, dan tatakelola pe­merintahan. Sementara itu, dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah di dalam RPJMD Kepri 2016-2021, indi­kator kinerja program pemban­gunan Provinsi Kepri tahun 2017 ditargetkan sebanyak 315 indikator dari 39 urusan. Sebanyak 280 indikator berstatus sangat tinggi, 18 indikator berstatus tinggi, lima sedang, dua rendah, dan 10 berstatus sangat rendah.

Dari persentase jumlah indikator kinerja RPJMD tahun 2017 tersebut yang berstatus tinggi dan sangat tinggi sebesar 94,60 persen. “Semua capaian yang Pemerintah Provinsi Kepri lakukan tentunya tak terlepas dari adanya dukungan yang sangat kuat dari DPRD Kepri. Untuk itulah, sekali lagi kami sangat apresiatif atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan rekan-rekan di DPRD,” kata gubernur.

Menanggapi LKPJ Gubernur Kepri ini, Ketua DPRD Kepri,Jumaga Nadeak yang memimpin jalannya rapat mengatakan, Dewan akan segera membentuk Pansus dan memberikan pandangan paling lama 30 hari ke depan. Adapun Ketua Pansus LKPJ ini dipegang Taba Iskandar dari Fraksi Golkar.

“Ya, nanti akan dibahas di fraksi kemudian dirumuskan oleh Pansus,” kata Jumaga.
Ke depan, pasca disahkan Wakil Gubernur Kepri Isdianto oleh Presiden RI Jokowi Widodo, diharapkan kinerja Pemprov Kepri semakin maju. Sebab, setahun lebih gubernur kerja sendiri tanpa ada wakil yang membantunya. (ash)

2.800 Pengusaha Kuasai Lahan Tidur

batampos
-
0
2.800 Pengusaha Kuasai Lahan Tidur

batampos.co.id – Masalah lahan tidur di Batam belum juga terselesaikan. Sampai saat ini masih ada sekitar 7.000 hektare lahan tidur yang dikuasai 2.800 pengusaha. Lokasinya tersebar di semua kecamatan di Kota Batam.

Direktur Lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam, Imam Bahroni, mengatakan luasan lahan tidur di Batam sampai saat ini masih sama seperti saat awal pendataan. Sebab dari beberapa pemilik lahan yang sudah dipanggil, sejauh ini baru sebatas menyampaikan rencana pembangunannya.

“Kami sudah memanggil sekitar 10 persen dari total 2.800 pemilik lahan tidur,” kata Imam Bahroni, Kamis (12/4).

Artinya, baru sekitar 280 pemilik lahan tidur yang dipanggil untuk ditanyakan komitmen pembangunan lahan mereka. Kata Bahroni, pihaknya akan memanggil seluruh pemilik lahan tidur tersebut.

“Kami akan tanya komitmen mereka, apakah masih mau membangun lahan tersebut atau tidak. Tetapi kami buat bertahaplah,” katanya.

Dari 280 pengusaha yang telah dipanggil, semuanya sudah menyampaikan rencana pembangunan lahan tidur mereka. BP Batam, kata Imam, akan terus memantau perkembangannya. Jika tidak berjalan sesuai rencana pembangunan, BP Batam akan kembali memanggil pemilik lahan tersebut.

Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, beberapa hari lalu dalam Rakerda REI, mengatakan saat ini memang masih banyak perusahaan yang belum membangun lahan tidurnya. Menurut dia, komitmen membangun lahan tidur ini sangat penting. Sebab banyak calon investor yang kesulitan mendapatkan alokasi lahan sesuai keinginan.

“Banyak investor yang mau masuk. Makanya harus dipastikan keseriusan dari perusahaan untuk membangun lahannya. Kalau tidak, kami serahkan ke investor yang baru,” katanya.

Pengendara sepeda motor melintas di lahan kosong di Tanjunguncang, Batuaji, Kamis (11/4). BP Batam akan memanggil pemilik lahan tidur bila tidak digunakan pemiliknya. F Dalil harahap/Batam Pos

4.000 IPH Belum Selesai

Di sisi lain, BP Batam masih berkutat dengan persoalan penerbitan Izin Peralihan Hak (IPH). Saat ini setidaknya ada 4.000 dokumen IPH yang macet di BP Batam.

“Ini karena masalah yang ada di tahun lalu,” kata Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo, di Hotel Best Western Panbil, Kamis (12/4).

Ia berharap agar semua pengusaha properti bisa bersabar menunggu penyelesaian IPH tersebut. Ia berjanji akan menyelesaikannya secepat mungkin sehingga ada kemudahan untuk urusan lainnya.

Salah satu terobosan yang dilakukan BP Batam untuk mempercepat IPH ini adalah penyederhanaan persyaratan. Jika sebelumnya ada 17 syarat mengurus IPH, kini tinggal empat syarat saja.

Tak hanya itu, Lukita juga meminta jajarannya mempercepat proses penerbitan IPH. Selama ini, kata dia, dengan empat persyaratan yang ada, proses pengurusan IPH tetap memakan waktu yang cukup lama, yakni seminggu.

“Saya minta staf dibuat menjadi dua atau tiga hari,” katanya.

Selain IPH ini, masih ada sekitar 2.000 surat keputusan (SKEP) dan SPJ yang menumpuk di BP Batam. Menurut Lukita, ini juga imbas dari permasalahan yang timbul pada periode pimpinan BP Batam sebelumnya.

“Untuk SKEP SPJ ini juga masih sangat repot. Dalam hal ini juga kami tambah orang untuk menyelesaikannya. Tetapi karena SDM-nya harus ada keahlian khusus maka akan kami bimbing dulu,” katanya.

Untuk penyelesaian SKEP dan SPJ ini juga diharapkan baru bisa selesai tiga bulan ke depan. “Jadi penyederhanaan perizinan IPH itu dan SKEP-SPJ ini baru akan aktif berlaku tiga bulan ke depan,” katanya.

Ketua DPD REI Khusus Batam, Achyar Arfan, mendukung BP Batam untuk segera menyelesaikan IPH tersebut. Tetapi ia berharap agar BP Batam bisa memprioritaskan penerbitan IPH untuk pengembang yang tergabung dalam REI. Alasannya, pemeriksaan berkas lebih mudah dan cepat.

“Jujur IPH itu sangat memberatkan pengusaha kalau tidak cepat-cepat diterbitkan. Tanpa IPH pengembang pasti dalam kesulitan besar,” katanya. (ian)

Pertamina Mulai Tambah Pasokan Premium ke SPBU, Biasanya 16 jadi 24 KL

batampos
-
0
Truk tanki Pertamina. Foto: istimewa

batampos.co.id – Usai gencar dipublikasikan di media, Pertamina dalam dua hari ini menambah pasokan khusus untuk BBM jenis penugasan yakni premium dari biasanyasebanyak 16 kilo liter (KL) tiap harinya menjadi 24 KL.

Hal tersebut dikatakan oleh pengelola SPBU Regata Batamkota, Dadang Mai Asdinata kepada Batam Pos, Kamis (12/4) sore.

“Untuk di SPBU kami, Pertamina menambah pasokan BBM premium dalam dua hari ini sebanyak 8 KL. Sedangkan untuk pengantaran pasokan, tak bisa ditentukan waktunya, biasanya siang hari, biasanya juga sore hari. Kalaupun terlambat hanya hitungan beberapa jam saja, tak sampai lama,” ujar Dadang.

Sementara untuk pasokan BBM jenis lainnya seperti Pertalite dan Pertamax, Pertamina tak membatasi kuota pasokannya.

“Kalau untuk Pertalite dan Pertamax, berapapun yang diminta SPBU diperbolehkan, tak ada pembatasan. Paling jumlahnya perhari dari 7 KL sampai 16 KL,” terang Dadang.

Namun, lanjutnya, khusus untuk BBM penugasan yakni premium, paling cepat habis. Sebab permintaan pemakai kendaraan saat ini cukup tinggi.

Sementara pengelola SPBU lainnya di kawasan Batuaji, Agus juga mengaku dalam beberapa hari ini Pertamina menambah jumlah pasokan BBM jenis penugasan atau premium yang biasanya 16 KL menjadi 24 KL.

“Untuk hari Sabtu kemarin, kami dipasok premium sebanyak 28 KL. Intinya memang Pertamina mulai menambah pasokan BBM premium. Namun soal ketepatan waktu pasokan tiap harinya tak tentu, terkadang siang hari baru datang, terkadang sore hari,” ujar Agus.

Ia juga mengakui saat ini penggunaan BBM penugasan jenis premium memang sangat tinggi oleh pengedara atau masyarakat pengguna. Usai dipasok, hitungan tiga sampai lima jam, pasokan sudah ludes terjual.

Sementara untuk BBM jenis Pertalite di SPBU yang ia awasi belum menjual BBM tersebut. Hanya Pertamax saja, itupun jumlahnya sedikit sekitar 7 KL saja perharinya. (gas)

Keluyuran Tengah Malam, ABG Tertangkap Mencuri

batampos
-
0

batampos.co.id – Tiga bocah berumur belasan tahun pelaku kriminal pencurian di Dabo Singkep diamankan warga Rabu malam (11/4). Mereka tertangkap tangan saat mencuri di Dabo Kota.

“Saat ini mereka menjalani pemeriksaan di Polsek Dabo Singkep. Rencana besok (hari ini, red) dilakukan diversi,” kata Komisioner KPPAD Zulya­din salah seorang Komisi Per­lindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Lingga, Kamis (12/4).

Zulyadin menambahkan, KPPAD masih mencari tahu penyebab keberanian anak melakukan tindak kriminalitas. Apakah hal ini dikarenakan era komunikasi semakin terbuka luas dengan adanya internet, atau karena lingkungan yang salah.

Namun Zulyadin memastikan salah satu faktor yang pa­ling menentukan adalah pe­ran serta orangtua yang se­makin lemah dalam mendi­dik dan memperhatikan anak. Seperti kasus ini, Zulyadin merasa heran anak berumur belasan tahun keluyuran di luar rumah pada jam malam.

Sehingga Zulyadin menyimpulkan kalau orangtua mereka tidak memberikan perhatian khusus dan mendidik mereka agar menjauhi dari tindak kejahatan. Anak itu, semestinya dididik dari rumah terlebih dahulu sehingga baik saat keluar, berbaur dengan masyarakat.
Untuk itu, Zulyadin mengajak seluruh lapisan masyarakat menjaga anak-anak khususnya anak di Kabupaten Bunda Tanah Melayu ini agar mendapat perhatian lebih sehingga anak tersebut menjadi generasi penerus yang baik bagi bangsa dan negara.

Untuk kasus tiga anak yang diamankan ini, Zulyadin memastikan KPPAD akan hadir dalam diversi dan berusaha agar anak tersebut berubah dan mau menjadi anak yang patuh terhadap undang-undang.(wsa)

BUP Karimun Sumbang PAD Rp 3,2 Miliar

batampos
-
0
BUP Karimun Sumbang PAD Rp 3,2 Miliar
Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) Karimun memberi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp 3,2 miliar di sektor jasa kepelabuhanan 2017 lalu. Tampak aktivitas di Pelabuhan Parit Rampak, Kamis (12/4). F. Tri Haryono/Batam Pos

batampos.co.id – Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun, memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke Pemerintah Kabupaten Karimun sebesar Rp 3,2 Miliar. PAD ini di sektor jasa kepelabuhanan melalui Badan Usaha Kepelabuhanan (BUP) Karimun ditahun 2017 lalu. Dan kontribusi tersebut, melebihi target yang telah ditetapkan sebanyak Rp 3 Miliar setiap tahunnya.

”Alhamdulillah, target PAD setiap tahunnya melebihi target yang telah ditetapkan. Dan ini berkat kerjasama masyarakat yang menggunakan kawasan kepelabuhan yang dikelola  BUP Karimun,” jelas Dirut BUP Karimun M Syahrizal, Kamis (12/4).

Sejak berdirinya BUP Karimun pada tahun 2009 silam, kontribusi PAD ke daerah cukup lumayan. Namun, sejak pelabuhan Ship To Ship (STS) sepi dari pengguna jasa. Secara otomatis berdampak terhadap penurunan PAD, yang semula bisa mencapai Rp 8 miliar sekarang turun drastis. Namun demikian, pihaknya tidak menjadi persoalan merosotnya pendapatan disektor jasa STS tersebut.

”Emang sudah beberapa tahun ini sepi wilayah pelabuhan STS. Tapi, kita sudah berusaha bersama pihak BUMN untuk menarik para pelaku pelayaran untuk memanfaatkan jasa STS di pulau Karimun,” tuturnya.

Dan saat ini BUP Karimun, sudah membuat terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan PAD di sektor jasa kepelabuhanan. Seperti usulan penambahan 7 titik wilayah untuk labuh jangka kepada Pemerintah Provinsi Kepri dan sebagainya. Selain menunggu regulasi dari Pemerintah Pusat untuk pengelolaan STS di Karimun.

”Saya tetap optimis, apalagi wilayah Karimun sangat strategis di sektor kemaritiman. Ditambah, pelabuhan Parit Rampak sudah masuk wilayah FTZ dan mempunyai izin kepabeanan,” kata Syahrizal lagi.

Selain itu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Karimun, terhadap BUP Karimun sangat besar untuk mendorong peningkatan PAD itu sendiri. Sehingga, antara BUMD, Pemerintah kabupaten Karimun dan para pengguna jasa kepelabuhannya serta stakeholder terkait mendukung untuk terus meningkatkan pendapatan kepada BUP Karimun.

”Yang jelas kita terus melakukan efesiensi operasional dan perbaikan infrastruktur yang ada. Dan terus mengusulkan, pembangunan fisik melalui APBD Kepri maupun Karimun,” ungkapnya.

Pantauan di lapangan, aktivitas bongkar muat yang berada di pelabuhan Parit Rampak cukup ramai. Puluhan mobil truk antri, untuk mengangkut barang-barang yang baru di bongkar dari kapal yang berkapasitasn 600 GT.(tri)

BPSK Baru Tanjungpinang Dilantik, Beri Perlindungan pada Konsumen

batampos
-
0
BPSK Baru Tanjungpinang Dilantik, Beri Perlindungan pada Konsumen
Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur Isdianto menyalami pengurus Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tanjungpinang, Kamis (12/4) usai dilantik. F. Humas Pemprov Kepri untuk batampos.co.id

batampos.co.id – Gubernur Kepri Nurdin Basirun melantik anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tanjungpinang periode 2017-2022. Pelantikan dilakukan di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur, Istana Kota Piring, Pulau Dompak, Tanjungpinang, Kamis (12/4).

Hadir pada kesempatan ini Wakil Gubernur Kepri Isdianto, Asisten II dan III Syamsul Bahrum dan Muhammad Hasbi, perwakilan FKPD dan sejumlah Kepala OPD beserta tamu undangan lainnya.

Nurdin mengatakan, perlindungan yang diberikan terhadap konsumen adalah perlindungan yang bersifat preventif, yakni perlindungan sebelum konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa.

“Inilah perlindungan yang dicita-citakan, idealnya perlindungan yang kita berikan sebelum konsumen dirugikan,” ujar Nurdin.

BPSK, kata Nurdin, merupakan ujung tombak bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan. Bukan hanya itu, lembaga ini memiliki tugas lain mengawasi bentuk perjanjian atau klausa baku yang merugikan konsumen.

Dikatakannya, saat ini baru 2 BPSK yakni di Tanjungpinang dan Batam. “Kita harapkan kabupaten dan kota lainnya segera membentuk badan ini karena keberadaannya sangat dibutuhkan dan harus merata,” lanjut Nurdin.

Kepada anggota yang baru dilantik, dia berpesan agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. “Pahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan,” pesan Nurdin.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 1271 Tahun 2017 sebanyak 9 orang yang dilantik. Rinciannya tiga dari unsur pemerintah, yakni Muhammad Ikhwan, Elvi Arianti, dan Desi Afrianti.

Kemudian tiga orang dari unsur konsumen yakni Usman, Partogi Angkola, dan R.D Kurniwan. Terakhir dari pelaku usaha yakni Rusmadi, Jannesa Nasmi, dan Awendra Ikhlas.

Sementara itu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Burhanuddin mengatakan, BPSK merupakan amanat yang sudah tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 yang mana pembentukannya dilimpahkan ke tingkat provinsi.

Seleksi pemilihan anggota sudah berlangsung dengan Ketua Pansel Sekretaris Daerah H TS Arif Fadillah dan tim pansel yang berasal dari unsur masyarakat serta pelaku usaha.
“Sebanyak 20 orang lebih mendaftar dan memenuhi syarat dan berdasarkan hasil seleksi sembilan orang terpilih dan dilantik hari ini,” kata Burhanuddin.(bni)

Menteri Luhut Berkunjung ke Tiongkok untuk …

batampos
-
0
Menteri Luhut Berkunjung ke Tiongkok untuk …

batampos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan kunjungan ke Beijing, Tiongkok, sebagai Utusan Khusus Presiden RI untuk RRT guna membahas kemitraan strategis Indonesia-RRT.

Di sela-sela kunjungan tersebut, Luhut menyampaikan sikap Indonesia di tengah panasnya isu perang dagang antar Tiongkok dengan Amerika Serikat.

“Indonesia terlalu besar untuk dipaksa berpihak ke salah satu kubu, bahkan di antara negara adikuasa,” ujarnya dalam pertemuan Belt and Road Trade and Investment Forum melalui keterangan tertulisnya, Jumat (13/4).

Di hadapan 700 orang dari unsur pemerintah Tiongkok dan investor lintas negara yang hadir dalam acara tersebut, Luhut juga menyatakan bahwa Indonesia akan mengambil peran sebagai credible intermediary antara Washington-Beijing.

“Berada di tengah situasi pergeseran perimbangan kekuatan di Asia, Indonesia memiliki keuntungan untuk dapat berperan sebagai seorang honest broker’s dalam hubungan Tiongkok-AS,” jelasnya.

“Kita bisa menjadi mediator kalau mereka ada konflik. Karena kita negara cukup besar untuk diacuhkan begitu saja, dari segi ekonomi, dari segi luas (negara), dari segi (jumlah) penduduk, besar sekali. Jadi kita sekarang sudah kelas trillion dollar country dan ini akan terus bertambah,” tuturnya.

Selain itu, Luhut juga menyebut Perdana Menteri Li Keqiang tidak menuntut apapun kepada Indonesia. Menurutnya, fokus kedua negara ini adalah meningkatkan investasi dari dalam negeri.

“Beliau (perdana menteri Li) tahu Indonesia negara besar, Beliau tahu kita nggak minta-minta, Beliau tahu juga clear posisi kita,” pungkasnya.

(hap/JPC)

1...12,45012,45112,452...14,369Halaman 12,451 dari 14,369

© 2006-2025 oleh PT Batam Multimedia Korporindo. All rights reserved.
Main Office: Ruko Orchard Walk Blok H #1, Belian, Batam, Kepulauan Riau, Indonesia
Telp/Fax: 0778-460000