Sejumlah anggota DPRD Batam memberikan selamat kepada Helmy Helminton menjadi Wakil Ketua DPRD Batam Ketua saat rapat paripurna dengan agenda usulan pengangkatan Pimpinan DPRD Batam Fraksi Demokrat sisa jabatan 2014-2019, Jumat (8/9/2017). F Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Rapat Paripurna istimewa pergantian Wakil Ketua DPRD Kota Batam Fraksi Demokrat akan dilaksanakan, Kamis (8/3/2018). Dalam pelantikan yang sudah dijadwalkan di Badan Musyawarah (Bamus) tersebut Helmy Hemilton akan menggantikan Tengku Hamzah.
“Memang sudah dijadwalkan besok. Untuk persiapannya silakan tanya sekwan,” kata Helmy, Rabu (7/3).
Menurut dia, tidak ada persiapan khusus untuk. Hanya saja ada keterlambatan karena ada upaya banding yang dilakukan Tengku Hamzah. “Ada dua yang digugat, yakni rapat paripurna lalu dan SK gubernur terkait pelantikan. Dan alhamdulilah dua-duanya kita menang,” tutur Helmy.
Sampai saat ini, kata Helmy hubungan dia dengan Tengku Hamzah masih baik-baik saja. Menurut dia, sebagai petugas partai harus siap menerima intruksi partai. “Kami diminta ya harus siap. Artinya tak ada masalah,” jelasnya. (rng)
batampos.co.id – Sebanyak 800 ton beras yang ada di Bulog Batam mengalami turun mutu, sehingga tidak bisa didistribusikan sebelum adanya proses pembersihan. Beras yang didatangkan dari Thailand tersebut sudah berada di bulog sejak tahun 2016 lalu.
“Beras turun mutu ini masih layak dikonsumsi masyarakat tapi harus diproses dulu,” kata kepala gudang Bulog Batam, Supatno, Rabu (7/3).
Untuk saat ini, kata dia, Bulog Batam memiliki stok 386 ton beras yang siap didistribusikan. Proses pendistribusian sendiri menunggu arahan direksi Bulog.
“Kalau ada arahan kita distribusikan, rata-rata pendistribusian setiap bulan 250 ton,” tuturnya. (rng)
Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi memasang pangkat 227 Bintara, Selasa (6/3). F. Humas Polda Kepri.
batampos.co.id – Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Polisi Didid Widjanardi, Selasa (6/3) melantik dan mengambil sumpah terhadap 227 bintara polri Bada Perkasa SPN Polda Kepri angkatan ke dua di Tanjungbatu. Pelantikan dan pengambilan sumpah ditandai dengan pelepasan tanda siswa diganti dengan pemasangan tanda pangkat Brigadir Dua (Bripda) yang disaksikan ribuan masyarakat. Hadir dalam acara pelantikan bupati Karimun Aunur Rafiq, anggota DPRD Kepri Yurizal, sejumlah Kapolres di wilayah Kepri.
Dalam amanah Kapolri yang dibacakan Kapolda Kepri Irjen Pol Didid Widjanardi menegaskan Polri selaku penanggungjawab bidang keamanan dalam negeri, harus mampu merespon dan mengantisipasi setiap dinamika perkembangan dan perubahan. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Polri adalah menerapkan kebijakan promoter (professional, modern dan terpecaya) dengan fokus tiga kebijakan utama yaitu peningkatan kinerja, perbaikan kultur dan manajemen media.
Untuk itu Polri dalam menjalankan berbagai strategi kebijakan dengan didukung sumber daya manusia (SDM) Polri berkualitas, professional dalam menjalankan tugas pokok fungsi dan peranya. Polri senantiasa melayani masyarakat tanpa pamrih dan mampu mempertanggungjawabkan setiap tindakan kepada masyarakat selaku pemberi mandat.
“Lima hal yang harus dilaksanakan pertama tingkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan sebagai landasan moral dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Amalkan nilai luhur Tri Brata dan Catur Prasetia sebagai pedoman pelaksanan tugas pengabdian masyarakat, jalankan komunikasi dan kerjasama sinergis dengan masyarakat, TNI dan pemangku kepentingan, tingkatkan pengetahuan dan ketrampilan dengan terus belajar dan berlatih dan jadilah teladan bagi masyarakat serta hindari perbuatan yang menjatuhkan kehormatan,”Terag Kapolda.
Sementara itu dari 227 siswa Diktuk 2017-2018 yang dilantik Kapolda tiga siswa lulus dengan nilai terbaik masing-masing Bripda Muhammad Dicky Chandra dari Tanjungpinang katagori terbaik Adi Tertabah. Bripda Ananda Putra Pratama dari Batam katagori terbaik Adi Trengginas dan Bripda Rahadi Pratama asal Tanjungpinang katagori terbaik Adi Cendekia dan siswa terbaik dengan nilai tertinggi gabungan dari tiga aspek mental dan kepribadian Adi Teladan. Bahkan satu siswa juga merupakan hafiz alquran lima (5) juz atas nama Bripda Ridwan yang diberi kesempatan untuk menghafal beberapa ayat alquran saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah.
Acara penutupan pelantikan dan pengambilan sumpah Brigadir Polri tahun ajaran 2017-2018 diakhiri dengan peragaan dan demontrasi oleh Bintara Remaja 2017-2018. Menurut informasi penerimaan siswa SPN Polda Kepri pada tahun ajaran 2018-2019 sebantak 300 orang. Saat ini sejumlah fasilitas terus dilengkapi, bahkan pemerintah provinsi tahun ini akan membangun barak dan ruang makan sedangkan pemerintah Karimun menganggarkan untuk pengaspalan jalan di komplek SPN Polda Kepri. (ims)
Petugas kebersihan DLH mengangkut sampah. F. Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Keberadaan tempat pembuangan sampah (TPS) di kawasan Fanindo, Batuaji diklaim tak sesuai, hal itu lantaran lokasinya yang berada tepat di pinggir jalan Brigjen Katamsom. Warga yang melewati jalan itu merasa cukup terganggu, bau busuk dari TPS itu sangat menganggu penciuman mereka.
Sulastri, warga Tanjunguncang mengatakan seharusnya TPS di tempatkan di lokasi yang jauh dari pemukiman warga. Penempatan TPS di pinggir jalan dan dekat dengan pemukiman warga sangatlah menganggu dan merusak pemadangan. “Apalagi jalan ini (Brigjen Katamso, red) adalah jalan utama, banyak warga berlalu lalang di sini,” katanya kepada Batam Pos, Selasa (6/3).
Dia meminta Kecamatan harus mencari ulang lokasi yang tepat untuk penempatan TPS tersebut. Hal itu agar tidak menganggu warga yang melewati atau beraktivitas di sekitar lokasi itu.
“Ditanjunguncang banyak lahan kosong, di sana gak banyak rumah warga. Yang lalu lalang pun tak banyak,” jelasnya.
Terkait masalah TPS itu, Camat Batuaji, Ridwan Arfandi mengatakan penempatan TPS di lokasi itu sebenarnya untuk memudahkan para pedagang di Pasar Fanindo yang ingin membuang sampah.
“Di sana ada pasar Fanindo. Jadi memang sengaja ditempatkan TPS di sana,” katanya saat dikonfirmasi.
Meski demikian, jika memang banyak warga yang mengeluhkan kondisi tersebut, pihaknya akan segera mencarikan solusi agar tidak ada komplain dari masyarakat.
Petugas BOPM melakukan pemeriksaan sampel produk makanan yang diduga tidak memiliki edar saat razian oleh BPM Kepri dersama POM TNI AD, Polda Kepri dan Satpol PP Pemko Batam dikawasan pergudangan Batuampar, Selasa (6/3). | Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam wilayah Kepri bersama dengan Polisi dan Satpol PP melakukan razia ke sejumlah gudang yang menyimpan produk pangan yang tidak memiliki izin edar maupun produk makanan yang berbahaya untuk di konsumsi, Selasa (6/3/2018).
Kepala BPOM Kota Batam wilayah Kepri Yosef Dwi Irwan mengatakan, razia gudang penyimpanan produk makanan ini bermula dari adanya informasi yang diterima pihak BPOM, penyelidikan di lapangan dan hasil pengembangan pihaknya terkait dengan adanya pangan yang tidak memiliki izin edar di beberapa gudang.
“Dari informasi itu kemudian kita tindak lanjuti dengan mendatangi beberapa gudang. Ada tiga gudang yang kita datangi bersama instansi lintas sektor pada hari ini,” kata Yosef.
Dari pemeriksaan terhadap tiga gudang yang didatangi itu, ditemukan sebanyak 45 jenis pangan illegal yang diamankan petugas BPOM Kota Batam. Adapun pangan yang diamankan itu diantaranya susu merek milo, sirup, penyedap makanan, manisan dalam kemasan kaleng dan beberapa produk lainnya.
“45 item pangan ini tidak dilengkapi dengam izin edar. Sebab, setiap pangan yang dijual harus memiliki izin edarnya. Diduga, barang ini berasal dari luar negeri,” tuturnya.
Selanjutnya, pangan illegal yang berasal dari negara Malaysia, Cina dan Singapura itu disita oleh BPOM untuk dilakukan proses lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan sementara, barang illegal itu di distribusikan ke sejumlah pasar swalayan dan beberapa pasar di Kota Batam.
“Tentunya nanti akan kita lakukan pemanggilan terhadap pemiliknya untuk dimintai keterangan,” bebernya.
Kepada seluruh masyarakat Kota Batam, Yosef meminta untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan produk pangan tanpa ada izin edar. Terutama, untuk barang-barang yang berasal dari luar negeri seperti produk makanan, kosmetik dan lainnya.
“Kepada masyarakat harus selalu mengecek label kemasan dan perhatikan nomor registrasinya,” katanya. (gie)
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Karimun Sensissiana ketika melihat suvenir berbahan baku timah miniatur kapal didampingi Wakil Ketua Dekranasda Karimun Syafrida Firmansyah dan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan ESDM Karimun M Yosli. F.Tri Haryono/batampos.co.id
batampos.co.id – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Karimun Sensissiana membuka acara syukuran ke-17 Dekranas Karimun di Coastal Area, Selasa (6/3) kemarin. Dalam sambutannya, Sensiss berpesan kepada pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Karimun agar mampu mengembangkan produk lokal yang ada di kabupaten Karimun.
Dekranasda sebagai wadah mempromosikan maupun pembinaan dan pelatihan terhadap para pengrajin yang telah menghasilkan produk-produk lokal. Diantaranya batik Karimun, suvenir dari rotan, dan terbaru yaitu miniatur yang terbuat dari timah.
“Dekranas sudah 32 tahun berdiri yang bisa disandingkan dengan Dekranasda Karimun sudah 17 tahun ini. Berarti, Dekranasda Karimun sudah harus meningkatkan kontribusi kepada daerah yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum,” tutur Sensissiana
Kehadiran Dekranasda Karimun sebagai tempat promosi maupun pemasaran produk lokal kedepannya harus bisa melihat peluang pasar atau kebutuhan pasar yang diinginkan. Agar, para pengrajin bisa membuat produknya menyesuaikan selera konsumen. Tujuannya, tidak lain untuk bisa bersaing dengan produk dari luar yang terus menjual produknya di Karimun.
“Paling penting adalah, bagaimana membuat produk yang berbeda dari yang lain. Ini salah satunya, produk berbahan dari timah bisa dijadikan suvenir dengan bentuk miniatur khas Karimun,” kata Sensis sambil memperlihatkan suvenir miniatur tugu MTQ.
Sementara itu Wakil Ketua Dekranasda Karimun Syafrida Firmansyah mengatakan Dekranasda Karimun merupakan organisasi swasta sebagai mitra kerja pemerintah daerah yang mempunyai msii untuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan. Dalam syukuran hari jadi Dekranas ke-38 ini, pihaknya akan mempercepat proses pembinaan dan pengembangan produk kerajinan sesuai dengan potensi budaya daerah.
“Nah, keberadaan Dekranasda Karimun yang sudah mempunyai sekretariat baru. Saat ini sudah memiliki fasilitas workshop para bagi pengrajin Karimun, yang bekerjasama dengan para pelaku UKM,” ungkapnya.
Dengan demikian, dirinya berharap kepada seluruh pelaku UKM maupun pengrajin yang ada di Karimun bisa memanfaatkan sekretariat Dekranasda Karimun untuk menitipkan hasil produknya. Selain itu, kedepannya akan dikirim ke berbagai daerah bagi pelaku UKM maupun pengrajin untuk magang. “Kalau dilihat, produk lokal cukup banyak mulai dari kerajinan hingga makanan khas Karimun,” ucapnya.(tri)
Danlanal Batam Kolonel (E) Iwan Setiawan foto bersama Wakil walikota batam Amsakar ahmad dan tamu undangan usai peresmian kantor Asperikat di Tiban, Sekupang. | F Dalil Harahap Batam pos
batampos.co.id – Pemerintah Kota Batam mendukung penuh usaha dari peternak ikan air tawar di Kota Batam.
Wakil Wali kota Batam Amsakar Achmad menyeruhkan seluruh instansi Dinas terkait untuk mendukung penuh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam hal ini Asosiasi Pengusaha dan Peternak Ikan Air Tawar (Asperikat)/
Organisasi ini diresmikan di Tiban, Rabu (7/3/2018) pagi.
Bagaimanapun kata Amsakar, pembudidayaan ikan air tawar di kota Batam sangat dibutuhkan menjamin ketersediaan kebutuhan pangan dalam hal ini kebutuhan ikan air tawar.
“Di sisi lain kita juga bangga sebab dengan adanya usaha bapak ibu dari Asperikat ini bisa menekan inflasi sebab ketergantungan dengan daerah lain bisa dikurangi,” ujar Amsakar.
Sebagai komitmen dari dukungannya tersebut, pada kesempatan yang sama Amsakar langsung menyeruhkan kepada sejumlah kepala Dinas terkait untuk ambil bagian menghidupkan usaha anggota Asperikat itu.
“Ada Pak Sulaiman Nababan (Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam) di sini. Saya perintahkan untuk pikirkan usaha rekan-rekan (Asperikat) ini, begitu juga pak Zarefriadi (Kadisperindag) pikirkan pemasarannya, Pak Alwi (Sekretaris Dinas Perikanan Kota Batam) untuk pikirkan pakannya. Kalian harus berembuk untuk mendukung usaha saudara-saudara kita ini,” seru Amsakar.
Danlanal Batam Kolonel (E) Iwan Setiawan, sebagai pembina Asperikat apresiasi dukungan tersebut. Dia berharap Pemerintah Daerah punya terobosan sendiri dengan membuat kebijakan yang tidak mempersulit pelaku usaha peternak ikan air tawar yang sudah dibentuk itu.
“Batam punya potensi besar Pak untuk budidaya ikan air tawar ini. Dari tahun ke tahun terus meningkat pembudidaya ikan air tawar. Ini harus benar-benar diperhatikan agar bisa menjamin kebutuhan pangan khususnya perikanan air tawar di kota Batam ini,” ujar Iwan. (eja)
Kepala Gudang Bulog Batam Sufatno sedang memeriksa stok beras yang ada di pergudangan Bulog Batam di Batuampar. | Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Kepala Bulog Sub Divre Batam, Agung Rohman menuturkan ada sebanyak 76 titik Rumah Pangan Kita di Batam. Beras dan gula yang ada di RPK ini dipasok oleh Bulog setiap periodenya. Dan harga yang dijual di RPK sesuai dengan ketentuan pemerintah.
“Setiap kecamatan itu memiliki beberapa rumah pangan,” katanya, Selasa (6/3).
Ia mengatakan untuk kecamatan Batuaji terdapat 12 titik rumah pangan yakni di daerah Buliang ada tiga, Kibing tiga, Tanjunguncang tiga dan Bukittempayang tiga. Lalu di Kecamatan Sagullung ada 13 titik RPK yakni di Sei Pelenggut ada 4 titik, Sungai Langkai ada 3 titik, Sagullung Kota ada dua, Sei Binti ada satu, Tembesi ada dua dan Sei Lekop.
“Daerah Batamkota itu ada dua titik di Sei Panas, Belian tiga dan Tamanbaloi satu,” ungkapnya.
Sementara itu di daerah Bengkong ada di Tanjungbuntung sebanyak 4 titik, Bengkong Indah ada 3 titik, Bengkong sadai ada 2 titik, Bengkong Laut dan Bengkong dua titik.
“Keseluruhannya ada 12 titik,” ujarnya.
Lalu di Galang ada dua, Sembulang Satu. Di Kecamatan Sei Beduk, daerah Mangsang ada 3 titik, Tanjungpiayu tiga titik, Mukakuning satu. Sementara itu di Kecamatan Lubukbaja ada enam titik yakni di daerah Tanjunguma 4, Kampung Pelita dan Baloi Indah. Sedangkan RPK Kecamatan Bulang ada di Bulang Lintang, Pulau Buluh dan Setokok.
“Nongsa itu hanya empat saja di Batu besar dua, Kabil dan Sambau. Lalu Kecamatan Sekupang ada di Sei Harapan dua, Tanjungriau dua. Kecamatan Batuampar ada di Batumerah, Tanjungsengkuang tiga, Pasar Tos 3000 dan Batuampar,” ungkapnya.
Ia mengatakan tidak lah sulit membedakan rumah pangan, dengan toko-toko sembako lainnya. Karena di setiap rumah pangan, selalu ada spanduk yang menerangkan tempat itu adalah RPK Bulog.
Ia mengatakan rumah pangan kita, tidak diperbolehkan menjual barang-barang melebihi harga yang telah ditentukan. Dan di RPK tidak hanya beras medium saja di jual, tapi juga premium. “Beras itu di pasok kami dari stok beras komersil. Tapi tetap mengacu kepada HET,” ujarnya.
Melalui RPK ini, kata Agung pihaknya juga melakukan pendistribusian operasi pasar. “Operasi-operasi pasar juga melalui RPK. Kami melakukan operasi hingga Maret ini,” tuturnya.
Agung menuturkan selain beras dan gulan, di rumah pangan juga menjual berbagai macam bahan pokok rumah tangga. “Rumah pangan itu bukan milik bulo, masyarakat yang punya. Namun ada syarat untuk mendapatkan pasokan dari Bulog,” ucapnya.
Rumah pangan tidak hanya menjual beras atau gula dari bulog, serta jadi tempat penyeluran operasi pasar. Tapi juga tempat penyaluran bantuan pangan non tunai. (ska)
batampos.co.id – Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kelas IIA Tanjunguban rapat koordinasi dengan Pemkab Bintan dan Polres Bintan di Kantor Bupati Bintan, Selasa (6/3).
Hal penting dalam pembahasan itu adalah pengawasan pasca peningkatan kunjungan wisatawan khususnya asal Tiongkok dan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kabupaten Bintan.
Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Tanjungpinang, Alos mengatakan peningkatan angka kunjungan wisatawan khususnya asal Tiongkok ke Pulau Bintan melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) merupakan hal serius yang dibahas.
Karena sudah ada maskapai yang melayani penerbangan langsung Tiongkok Tanjungpinang yakni Citilink dan Sriwijaya. Terlebih beberapa waktu lalu pihaknya menemukan perbedaan jumlah wisatawan asal Tiongkok yang tiba di Bandara RHF Tanjungpinang dan wisatawan yang kembali ke Tiongkok.
“Yang datang sekitar 3.800 turis sebulan, sedangkan yang kembali sekitar 3.600 turis. Rupanya ada mis sekitar 200 turis. Tadi dibahas bagaimana mis. Ternyata mereka ada yang kembali melalui Pelabuhan BBT Lagoi dan jalur laut Tanjungpinang,” kata dia.
Selain itu, isu-isu lain dalam upaya pencegahan terhadap turis yang gelandangan juga dibahas. Ia sangat berharap kasus seperti di Kota Sukabumi tersebut tidak terjadi di Pulau Bintan. Oleh karena itu, turis yang masuk dengan pesawat carteran ke Pulau Bintan langsung diminta slip tiket pulang dan perginya. “Tujuannya supaya jelas,”
katanya.
Sedangkan terkait TKA, Alos mengakui beberapa perusahaan misalnya pembangunan smelter di Galang Batang mempekerjakan tenaga kerja asing. Namun, semua pekerja asing itu telah mengantongi Kitas (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
“Sudah menggunakan Kitas. Tidak seperti dulu seperti yang dilaporkan anggota dewan dan masyarakat bahwa adanya tenaga kerja asing ilegal. Sekarang sudah tidak ada lagi,” katanya.
Bupati Bintan, Apri Sujadi mengungkapkan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 dan penetapan 169 negara bebas Visa, tentunya sangat berdampak ke ekonomi Kabupaten Bintan, apalagi fokus ekonomi Bintan adalah sektor pariwisata.Meski demikian, pemberlakuan MEA memiliki dampak negatif.
“Bagaimana langkah antisipatif dari dampak negatif itu, misalnya menangani isu-isu terkini seperti bule terlantar, dan bagaimana meningkatkan pengawasan di berbagai pintu masuk ke Bintan, karena Bintan sangat banyak pintu masuknya,” kata dia selaku Pembina Timpora Kabupaten Bintan.
Sebagai upaya antisipasi dan pencegahan, dia meminta Timpora mensosialisasikan regulasi dan SOP dalam penanganan warga negara asing. Sehingga melalui regulasi dan SOP itu dipaparkan bagaimana koordinasi selanjutnya antara pihak Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bintan.
“Akan dibuat SOP, agar koordinasi yang dilakukan lebih matang lagi,” kata dia.
Selain itu, dia mengharapkan Timpora melibatkan peran RT RW dalam memberikan informasi. Karenannya, Timpora harus melakukan kegiatan sosialisasi ke RT RW tentang bagaimana melaporkan atau memberikan informasi keberadaan orang asing di lingkungannya.
“Tentunya informasi keberadaan warga asing yang tak resmi atau masalah masalah ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja asing di lingkungannya,” tukasnya.(met)
Napi kasus illegal fishing saat akan diberangkatkan ke Lapas Tanjungpinang melalui Bandara Ranai, Selasa (6/1). F. Aulia Rahman/batampos.co.id
batampos.co.id – Kejaksanaan Negeri (Kejari) Natuna mengeksekusi tujuh narapidana (Napi) warga negara asing kasus illegal fishing dan satu orang kasus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah inkah di pengadilan negeri Natuna ke Lapas Tanjungpinang. Mereka diberangkatkan dari Natuna menggunakan pesawat expres air, dari bandara Ranai, Selasa (6/3).
Kasi Pidana Umum Kejari Natuna, Waher Tarihoran mengatakan, upaya pengiriman ini sebagai langkah eksekusi putusan pengadilan setelah mereka diputus bersalah. Hal ini merupakan bagian dari tahapan hukum.
“Mereka kita kirim menggunakan pesawat ke Tanjungpinang untuk ditahan. Proses sidangnya udah selesai,” kata Waher.
Napi yang dieksekusi diantaranya dua orang warga Malaysia, Satu orang warga Vietnam, tiga orang warga Laos dan satu orang Warga Negara Indonesia.
“Napi WNA seluruhnya dipidana bersalah pada kasus tindak pidana illegal fishing karena terbukti mengambil ikan di perairan Natuna secara tidak sah. Mereka dihukum dengan hukuman yang beraneka ragam,” ujarnya.
Pengiriman Napi itu dikawal ketal ketat oleh Kejari Natuna dengan didukung oleh sejumlah personil Polres Natuna dan sejumlah personil TNI AU dari Lanud Raden Sadjad (RSA) Natuna.
“Mulai penerbangan sampai ke Lapas, napi dikawal ketat, kita melibatkan polisi dan TNI AU pada langkah ini. Mudah-mudahan aman,” harapnya.(arn)
batampos.co.id – Sebanyak 800 ton beras yang ada di Bulog Batam mengalami turun mutu, sehingga tidak bisa didistribusikan sebelum adanya proses pembersihan. Beras yang didatangkan dari Thailand tersebut sudah berada di bulog sejak tahun 2016 lalu.
