Tersangka penggelapan uang, Andrew Moris digiring petugas di Mapolsek Tanjungpinang Kota, Jumat (2/3). F.Yusnadi/Batam Pos
batampos.co.id – Setelah berhasil membawa kabur uang sebesar Rp 80 juta dari tempat kerjanya, Andrew Moris, 31, tersangka penggelapan uang dibekuk petugas Unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Kota di Dusun Karang Anyar, Bengkulu, Rabu (28/2) lalu.
“Setelah buron hampir dua bulan, tersangka ditangkap di kampung halamannya di Bengkulu,” ungkap Kapolsek Tanjungpinang Kota Edi Supandi, jumat (2/3).
Tersangka yang bekerja sebagai penagih uang di Toko Trijaya, mengaku tergiur saat membawa uang hasil tagihan yang dikumpulkannya dari pelanggan yang berbelanja di toko tersebut. Setelah berhasil membawa uang tagihan tersebut, tersangka langsung membeli tiket pesawat untuk melarikan diri ke Jakarta.
“Selain untuk berfoya-foya, uang tersebut digunakan tersangka untuk bermain judi online di Jakarta dan tidak bersisa satu rupiah pun,” terang Edi.
Atas perbuatan nekatnya tersebut, tersangka dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dengan ancaman pidana penjara 5 tahun. “Saat ini tersangka sudah ditahan untuk penyidikan lebih lanjut,” pungkasnya. (odi)
batampos.co.id – Calon Walikota Tanjungpinang nomor urut 1, Syahrul memilih memutuskan hubungan dengan Media Sosial (Sosial) selama berlangsung tahapan Pilkada Tanjungpinang. Sikapnya itu, bukan berarti tidak mendukung perkembangan dunia digital.
“Lebih baik memutuskan hubungan dengan Medos sementara. Sehingga bisa membuat hati tenang. Meskipun sekarang ini, banyak gesekan negatif yang menjurus kepada dirinya di media sosial,” ujar Syahrul menjawab media di Asrama Haji, Tanjungpinang, Jumat (2/3).
Menurutnya, dengan tidak mengikuti perkembangan di Medsos, ia juga tiak ambil pusing dengan apa yang di pergunjingan Penduduk dunia maya terhadap dirinya. Ditegaskannya, kepada tim sukses ia sudah mengingatkan untuk mengikuti rambu-rambu dalam berkampanye di media sosial.
“Kita harus patuh pada aturan yang ada. Pesta demokrasi harus sama-sama kita kawal, sehingga bisa berjalan dengan damai,” tegas Syahrul.
Sementara itu, Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro juga mengingatkan masing-masing pasangan calon untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Ditegaskannya, apapun bentuk status di Medsos ada konsekuensi hukumnya. Baik itu, pencemaran nama baik, fitnah, ikatan kebencian samapai hal-hal yang berbau SARA.
“Kita harus sama-sama bersinergi. Semoga harapan kita terkabul, dan Pilkada Tanjungpinang terlaksana dengan baik,” tutup Kapolres.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang, Robby Patria mengatakan masa kampanye calon walikota dan wakil walikota Tanjungpinang untuk priode akan berakhir pada 24 Juni 2018. Sedangkan pemilihannya telah ditetapkan pada 27 Juni 2018 mendatang.(jpg)
batampos.co.id – Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tanjungpinang, Erman Zaruddin memberikan ultimatum kepada calon walikota dan wakil walikota Tanjungpinang, terkait melakukan kegiatan politik atau kampanye ditempat ibadah. Ditegaskan Erman, pihaknya bersama seluruh pemuka agama sepakat untuk menjaga hal itu.
“Aturan main sudah ada, sekarang ini tahun Pilkada. Bahwa kegiatan politik tidak boleh digelar di rumah-rumah ibadah,” tegas Erman Zaruddin, Jumat (2/3) usai kegiatan Temu Tokoh dan Deklarasi Damai Tokoh Umat Beragama dan Pengurus Rumah Ibadah di Asrama Haji, Tanjungpinang.
Dijelaskan Erman, hal tersebut sudah diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Undang-Undang tentang pilkada. Dalam aturan, lanjut dia, dijelaskan kampanye tidak diperbolehkan dilakukan di tempat ibadah. Pihaknya juga akan bersinergi dengan pengawas pemilu terkait persoalan ini.
“Kegiatan yang kami lakukan ini adalah peringatan dini. Sehingga para calon tidak kebablasan dalam berkampanye,” papar Erman.
Calon Walikota Tanjungpinang nomor urut 1, Syahrul yang merupakan Ketua Dewan Masjid, Kota Tanjungpinang tersebut menegaskan, dirinya akan profesional dan tidak akan melakukan intervensi kepada pengurus masjid untuk memilihnya. Dikatakannya juga, ia memposisikan diri sesuai dengan pada tempatnya.
“Kita akan patuhi rambu-rambu yang sudah ada. Apresiasi patut diberikan kepada Kemenag Tanjungpinang yang sudah menjadi corong bagi bersinergi tokoh umat beragama di Tanjungpinang,” ujar Syahrul.
Sementara itu, Kapolres Tanjungpinang, AKBP Ardiyanto Tedjo Baskoro juga mengingatkan jika ada ditemukan kegiatan politik di rumah-rumah ibadah segera laporkan. Ditegaskannya, tindakan tersebut ada sanksinya. Atas dasar itu, pihaknya berharap kerjasama semua pihak. (jpg)
batampos.co.id – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Tanjungpinang kembali membacakan hasil putusan sidang terakhir terhadap permintaan pasangan Duo Edi, Jumat (2/3) kemarin.
Permohonan pasangan yang batal masuk sebagai pasangan calon Wali kota dan Wakil Wali Kota tahun ini, pada sidang penyelesaian sengketa pemilihan ditolak oleh Panwaslu Tanjungpinang.
Permohonan mantan bakal calon yakni membatalkan keputusan KPU Tanjungpinang no.04/HK.03.1-kpt/2172/II/2018 tentang penetapan bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon peserta.
“Pasangan ini meminta pengubahan dilakukan menjadi memenuhi persyaratan,” tutur Muhamad Zaini, Kordiv. Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga dari Panwaslu Tanjungpinang, kemarin.
Sementara itu, pasangan ini dinilai tidak menyerahkan surat keterangan tidak pailit. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga Medan.
Serta tidak menyerahkan tanda terima penyampaian wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon, untuk masa lima tahun terakhir atas nama edi safrani untuk tahun 2016,
“Setelah pimpinan melakukan penilaian berdasarkan fakta dipersidangan dari para pihak, serta pemohon tidak menghadirkan saksi maupun saksi ahli untuk menguatkan permohonan pemohon, maka majelis musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Walikota dan wakil walikota tanjungpinang tahun 2018 memberikan putusan berdasarkan berbagai pertimbangan adil berdasarkan fakta dipersidangan,” terang Zaini
Zaini menuturkan, penetapan putusan berdasarkan fakta persidangan. Baik permohonan pemohon, jawaban termohon, penyampaian alat bukti dan keterangan lainnya.
“Sebelumnya pimpinan sidang telah memberikan kesempatan para pihak untuk mencapai mufakat, namun pemohon dan termohon tetap pada pendiriannya masing-masing,” pungkas dia. (aya)
batampos.co.id – Kepolisian Daerah (Polda) Kepri memasuki usia ke 13 tahun pada hari ini, Sabtu (3/3). Di bawah komando Irjen Pol Didid Widjanardi, Polda Kepri akan meningkatkan pencegahan dan penindakan berbagai tindak kejahatan. Mulai dari perjudian, penyelundupan, penyalahgunaan narkotika, hingga tindak pidana korupsi.
Namun dalam program kerja 100 hari-nya, Irjen Didid Widjanardi fokus pada tiga jenis tindak kriminalitas. “Judi, narkoba, dan penyelundupan,” kata Didid saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/3).
Didid yang mulai bekerja sebagai Kapolda Kepri pada 29 November 2017 itu mengatakan, ia sudah melakukan sejumlah gebrakan. Beberapa tempat yang terindikasi dijadikan arena perjudian ditutup. Selain itu, pengungkapan kasus narkoba juga dilakukan secara masif.
Hingga saat ini sudah tak terhitung lagi jumlah narkoba, khususnya jenis sabu, yang telah diamankan pihak kepolisian. Selain itu, beberapa kapal penyelundup juga ditangkap jajarannya. Mulai dari kapal yang membawa barang bekas hingga narkoba.
Selain itu, untuk meningkatkan upaya pencegahan tindak kriminalitas, Polda Kepri juga menambah jadwal patroli keamanan. Khususnya untuk mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tak hanya jajaran polisi lalu lintas saja yang dikerahkan, tapi juga dari direktorat lain seperti Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditshabara, dan Ditintelkam. Semua unit dikerahkan untuk menghadirkan polisi ditengah-tengah masyarakat.
“Hal ini demi menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas di Kepri,” kata Didid.
Selain menciptakan rasa aman bagi masyarakat, peningkatan stabilitas keamanan itu dimaksudkan untuk ikut membantu pemerintah dalam memberikan kenyamanan bagi para pengusaha dan investor. Situasi keamanan yang kondusif diharapkan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para calon investor untuk menanamkan modalnya di Kepri.
Sehingga, kata Didid, perekonomian di Kepri terus tumbuh. Ujungnya, masyarakat akan semakin sejahtera.
Selain judi, penyelundupan, dan penyalahgunaan narkotika, Polda Kepri di bawah kepemimpinan Didid juga konsen menangani kasus korupsi. Didid mencatat, sepanjang tahun 2017 lalu Polda Kepri telah menangani sebanyak 29 kasus korupsi. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan tahun 2016 yang hanya 9 kasus saja. Penyelesaian kasus ini juga meningkat drastis.
“Kami telah menyelesaikan 26 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2017,” katanya.
Tahun 2017, kata Didid, pihaknya tidak berhasil menyelamatkan uang negara. Namun pada tahun 2016 Polda Kepri suksesmenyelamatkan uang negara sebesar Rp 3,8 miliar. Prestasi dalam penanganan tindak pidana korupsi ini akan terus ditingkatkan. Dan ia berharap dengan adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian, tidak ada lagi oknum-oknum pejabat yang mencoba menyelewengkan uang negara.
Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, itu menegaskan angka kriminalitas umum di Kepri sepanjang 2017 lalu turun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dia mencatat, tahun 2017 ada 3.510 kasus kriminalitas umum atau konvensional. Sementara pada 2016 lalu tercata ada 5.362 kasus.
“Kejahatan trans-nasional seperti money laundering (pencucian uang, red), traficking menurun. Tapi untuk cyber crime meningkat. Kami sudah mengambil beberapa kebijakan untuk meredam kejahatan cyber crime ini,” tuturnya.
Berbeda dengan kejahatan konvensional atau umum yang turun, jumlah kasus konflik sosial di Kepri justru cenderung meningkat. Sepanjang 2017 lalu tercatat ada 78 konflik sosial.
“Tahun (2016) lalu itu cuman 68 konflik sosial,” tuturnya.
Sementara itu jumlah aksi unjuk rasa juga mengalami penurunan. Tahun 2016 terjadi sebanyak 94 aksi unjuk rasa, sedangkan 2017 lalu hanya 76 aksi saja. Dan sepanjang tahun 2017 itu, setiap aksi unjuk rasa berlangsung damai.
“Pihak kepolisian berusaha agar aksi ini tidak anarkis. Kami melakukan pendekatan, sehingga setiap aksi selalu berlangsung aman,” ungkapnya.
Kejahatan yang berhubungan dengan kekayaan negara seperti penambangan ilegal dan pencurian ikan mengalami penurunan. Tahun 2016 lalu ada 37 kasus. Sementara tahun 2017 turun menjadi 34 kasus saja.
Didid mengatakan pihaknya juga berhasil menekan angka kecelakaan lalu lintas dengan menggalakkan sosialisasi keamanan berkendara (safety riding) ke masyarakat. Selain langkah itu, pihaknya juga melakukan tindakan tegas dengan melakukan razia.
“Tahun 2016 itu tercatat 1.023 kasus kecelakaan lalulintas, tahun 2017 hanya 817 kasus saja,” ungkapnya.
Tidak hanya kasus kecelakaan lalulintas saja turun, jumlah korban kecelakaan juga berkurang. Tahun 2016 sebanyak 194 orang meninggal dunia, sedangkan tahun 2017 turun menjadi 149 orang meninggal akibat kecelakaan lalulintas.
“Begitu juga dengan korban luka berat,” tuturnya.
Selain meningkatkan keamanan, Didid mengatakan pihaknya juga terus berupaya memperbaiki pelayanan publik. Berbagai inovasi yang telah dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat. “Kami membuat beberapa aplikasi online seperti Sam Lantas Kepri. Masyarakat bisa mengecek informasi kendaraan bermotor, ini bodong atau tidak,” ungkapnya.
Didid mengakui, di awal tahun 2018 ini ada beberapa kasus cukup menyedot perhatian. Salah satunya pengungkapan kasus penyelundupan sabu seberat 1 ton 30 kilogram dan 1,6 ton. Narkoba asal Tiongkok ini berhasil diungkap atas kerja sama Mabes Polri, Polda Kepri, dan Bea Cukai.
“Ke depannya kami akan meningkatkan pengawasan dan pengamanan. Sehingga Kepri menjadi lebih aman,” katanya. (ska)
Sejumlah kapal saat akan bersadar di Pelabuhan Domestik Pelabuhan Punggur. Foto: Cecep Mulyana/Batam Pos
batampos.co.id – Satu pelabuhan rakyat di Pulau Airsaga Rempang dan pengadaan lima speed boat untuk layanan antar pulau diadakan tahun 2018 ini. Pendanaan bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dengan total anggaran sekitar Rp 3,9 miliar.
“Pelabuhan Rp 3,4 miliar dan untuk speed boatnya Rp 550 juta,” ucap Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Batam Yusfa Hendri, Kamis (1/3).
Ia menyampaikan proyek ini untuk mendukung kegiatan harian dan ekonomi masyarakat pulau. Kedua kegiatan pengadaan ini dalam proses lelang. “Kami perkirakan pelabuhan Mei sudah mulai dikerjakan, sekarang proses lelang. Begitupun pengadaan speedboatnya kami sedang persiapkan juga,” paparnya.
Soal pelabuhan, ia mengatakan sejatinya Batam yang merupakan daerah kepulaun butuh banyak pelabuhan. Namun ia memahami pembangunan harus dilakukan bertahap sesuai dengan jumlah bantuan dari pemerintah pusat. Mantan Kepala Dinas Pariwisata ini menyebutkan Pemko Batam berharap dana pusat untuk pembangunan pelabuhan pulau yakni mengandalkan bantuan DAK.
“Sudah diajukan juga pelabuhan untuk di Pulau Karas Nongsa dan Sekanak Raya Belakang Padang. Mudah-mudahan tahun depan terealisasi,” ucap dia.
Tak hanya dua pelabuhan ini, ada banyak titik kebutuhan pelabuhan di pulau-pulau lain. Untuk itu tahun ini pihaknya akan menggelar kajian kebutuhan pelabuhan, kegiatan ini diiringi dengan kajian kebutuhan Jembatan penyebrangan Orang (JPO) se Batam. Selain infrastruktur pelabuhan, armada angkuatn kini juga sudah mulai tersedia, di laut kini tersedia 1 kapal, enam unit speedboat dan tambahan pengadaan tahun ini lima unit speed boat.
“Daerah kita inikan kepulauan, perlu koneksi antarpulau, pelabuhan itu kalau di darat ibarat haltenya,” ucap dia.
Tak hanya pelabuhan untuk mendukung kegiatan menggunakan dana yang sama, tahun lalu juga dibangun pelabuhan di pulau Putri untuk mendukung potensi wisata.
“Balai Wilayah Sungai KemenPUPR sedang menimbun pasir sekaligus akses jalan di pulau itu, pelabuhannaya sudah tahun lalu,” pungkasnya. (adi)
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta program terkait infrastruktur terutama jalan jangan dipolitisir. Ia membantah, kebijakannya tersebut mengabaikan sektor penting lain terkait masyarakat.
“Hasil hari ini biar masyarakat yang menilai, kalau tak percaya silahkan survei,” kata Rudi di depan peserta musyawarah.
Apalagi jika ada pendapat anggota DPRD Batam yang menilai Pemko Batam hanya mengurus jalan hingga meragukan fungsi kebijakan tersebut adalah hal yang salah. Bahakn ia menyinggung hal tersebut langsung di depan lima anggota DPRD Batam yang hadir saat kesempatan tersebut, seperti Aman dan Li Khai.
“Survei, bermanfaat tak untuk masyarakat jalan itu.Pernah keluar koran ada yang mau ajak berdebat apa fungsi (bangun) jalan ini. Tapi saya tidak ingin berdebat sebenarnya,” kata dia.
Namun jika dimungkinkan, ia menegaskan pihaknya tak segan-segan jika dibutuhkan untuk berdebat. Apakah kebijakan terkait infrastruktur salah atau keliru. Ia berharap program yang ia nilai punya banyak manfaat tersebut tercoreng hanya karean pendapat beberapa orang saja.
“Saya dan wakil, dua orang dan DPRD 50 orang. Kita berdebat ayo, adu argumentasi adu kecerdasan. Jadi kebijakan siapa yang salah, apakah kebijakan saya? Menurut saya tidak. Kalau tak percaya survei lah,” tegasnya.
Ia menyampaikan, sebelum mengambil keputusan mengnjot infrastruktur Batam, ia bukan tanpa pertimbangan yang matang. Bahkan ia mengaku dalam beberapa kali kesempatan ke Jakarta mempertanyakan hal ini ke Pemerintah Pusat. Dan ia klaim, usaha ini kini mulai menunjukan hasil.
“Saya tak langsung jalankan sendiri, saya bukan ahlinya. Hasilnya, buktinya hari ini dinikmati semua orang,” terangnya.
Ia mengaku dalam kebijakannya tersebut memiliki dampak seperti masyarakat yang berjualan dan mempunyai banguann di atas Right Of Way (ROW). Namun dalam penangannya ia menegaskan harus disertai solusi.
“Kami tidak tinggal diam, saya tidak akan mengeser begitu saja. Saya minta camat dan tokoh cari solusi untuk saudara kita ini,” katanya.
Sementara itu, mengenjot pembangunan infrastruktur, sektor lain tidak akan terganggu seperti anggaran untuk masyarakat miskin, pendidikan, kesehatan. Dan ia pastikan hal tersebut, justru yang ia kurangi adalah belanja pegawai.
“Uang potong perjalan dinas yang saya potong, dan itupun di Pemko Batam yang di DPRD Batam kami tidak potong,” kata Rudi di Pualu Bulun, Kecamatan Bulang.
Khusus soal pendidikan dan kesehatan ia sebut tidak ia ganggu sama sekali. “Jalan terus itu. Boleh cek buka website kami, saya tak kurangi satupun rupiah pun kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, kecuaslai yang saya sebutkan tadi (belanja pegawai),” pungkasnya. (adi)
batampos.co.id – Meniti karir sedari muda hingga tua tinggal menuai hasil. Hal ini yang menjadi pedoman hidup wanita berdarah Padang, Mesrawati.
“Muda berkarya agar tua sudah kaya,” ujarnya yang akrab disapa Memez.
Di usianya yang segera memasuki 32 tahun Juli nanti, Memez sudah mampu memiliki penghasilan menggiurkan dari bisnis yang baru ditekuninya dua tahun silam. Ya, wanita lajang bergelar Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Padang itu, fokus menjalani bisnis berlian laboratorium ‘Roku Luxury Diamond’.
“Sejauh ini, pencapaian pendapatan bersih saya tembus di angka Rp 1 M (miliar),” ujarnya, yang menjabat sebagai Roku Blue Sapphire Director.
Putri bungsu dari lima bersaudara itu mengaku, sejak pertama kali ke Batam 2010 lalu, meniti karir dari nol sebagai perantauan. Ia menceritakan, sebagai S.pd bahasa Indonesia, Memez mengawali karirnya di Batam sebagai guru di Sekolah Mondial. Namun seiring waktu berjalan, ia pun lanjut berdagang online untuk pakaian dan asesori wanita berkelas (branded).
“Di satu sisi saya memang senang berkomunikasi dengan banyak orang. Hingga diperkenalkan bisnis berlian ini, saya tak begitu sulit memasarkannya berkat dagangan online yang sudah lebih dulu saya jalankan,” terangnya.
Tak heran, putri dari pasangan Marjius dan Nurjali ini tinggal memetik hasil dari kegigihan yang ditekuninya sejak dini. Salah satunya, masuk dalam kalangan sosialita Batam. Namun demikian, Memez tak pelit berbagi pengalaman guna memotivasi kaula muda untuk berani bekerja keras.
“Berkaryalah sejak masih muda, tanamkan kejujuran, berani bermimpi, berdoa dan berkerja keras. Tua pun jadi indah,” ungkapnya. (rng)
Trans Batam jurusan Sagulung-Sekupang melintas di jalan Marina City, Batuaji, Kamis (1/3). Warga yang menaiki bus trans Batam mengeluhkan tidak adanya halte di jalan ini. Warga jadi kesusahan untuk turun dan naik bus. | Dalil Harahap/Batam Pos
batampos.co.id – Harapan warga dan pengguna jalan Marina City untuk memiliki fasilitas halte belum bisa dipenuhi Pemerintah Kota (Pemko) Batam. Pemko Batam mengaku belum bisa mendirikan halte di sepanjang jalan tersebut sebab jalan tersebut belum diperbaiki atau dilebarkan.
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Batam Yusfa Hendri menegaskan pihaknya tak mau ambil risiko sebab jika dibangun sekarang, nanti akan dibongkar lagi jika ada proyek peningkatan jalan tersebut.
“Itulah pertimbangannya kenapa belum bisa bangun halte di sana. Suatu waktu pasti ada proyek peningkatan jalan itu,” ujar Yusfa, Kamis (1/3).
Tahun ini diakui Yusfa memang ada proyek pembangunan halte. Totalnya sekitar 20 titik namun itu fokus di wilayah lain yang jalannya sudah dilakukan peningkatan baik perbaikan ataupun pelebaran ruas jalan.
“Tahu ini ada 20 titik (pembangunan halte). Itu dibangun di ruas jalan yang sudah dipastikan tak diganggu lagi dengan proyek-proyek pelebaran jalan lainnya,” tuturnya.
Untuk itu Yusfa berharap agar warga dan pengguna jalan di sepanjang jalan Marina City hingga Tanjungriau dan Seiharapan Sekupang tetap bersabar sebab bagaimanapun pembangunan halte di sepanjang jalan itu tetap dilakukan kedepannya.
“Tetap (akan dibangun) itu. Cuman belum sekarang. Kalau jalan sudah fixed diperbaiki langsung kami bangun,” tuturnya.
Sebelumnya warga pengguna jalan di Marina City mengeluhkan minimnya fasilitas halte di sepanjang jalan tersebut hingga ke Seiharapan Sekupang via Tanjungriau. Warga cukup kesulitan untuk menikmati layanan bus Trans Batam yang beroperasi di sepanjang jalan itu karena tidak ada halte pemberhentian bus. Warga harus berjuang dengan ketinggian untuk turun atau naik Bus Trans Batam di koridor lima itu.
“Halte cuman satu saja di Tanjungriau. Cukup kewalahan memang kalau mau naik ke bus (Trans Batam) itu. Begitu juga kalau hujan tak ada tempat penumpang untuk berteduh,” keluh Santi, siswa SMPN 47 Marina yang tinggal di Tanjungriau, Sekupang. (eja)
batampos.co.id – Kabar banyaknya pengusaha tempat hiburan malam (THM) di Batam seperti misalnya diskotik, dibantah oleh Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMTPSP) Batam, Gustian Riau.
“Kabar banyak THM di Batam yang tutup total atau tutup selamanya itu tidak benar. Memang ada yang tutup total, itupun hanya satu saja. Sedangkan THM lainnya seperti kafe ataupun pujasera yang tutup itu sifatnya hanya sementara saja, menunggu sampai kondisi perekonomian di Batam kembali pulih, itupun tak banyak hanya beberapa saja. Ada juga THM seperti pujasera dan kafe yang tutup karena mereka lagi merelokasi tempatnya agar lebih bagus lagi,” ujar Gustian Riau.
Gustian mengatakan hal itu, karena pihaknya belum lama ini turun ke lapangan melakukan pengawasan terhadap THM se-Batam, sekaligus memanggil seluruh pemilik THM untuk memastikan apakah benar kabar tentang banyaknya THM di Batam menutup usahanya.
“Tak dipungkiri, mayoritas pemilik THM mengeluhkan sepinya tingkat pengunjung THM di Batam. Beberapa pemilik THM seperti kafe, tempat karaoke dan pujasera yang pilih menutup usahanya untuk sementara waktu, karena antara cost pengeluaran operasional dengan pendapatan yang didapat, saat ini jauh timpang, lebih besar biaya operasionalnya. Makanya mereka lebih memilih menutup sementara usahanya sembari merenovasinya serta menunggu kondisi perekonomian di Batam kembali pulih,” terang Gustian Riau.
Agar geliat THM kembali ramai di Batam dan hidup lagi, Gustian menegaskan, instansinya akan memberikan kemudahan kepada investor yang hendak berinvestasi atau membuka tempat hiburan malam di Batam.
“Kami akan gencarkan sosialisasi ke tempat hiburan malam di Batam agar tetap eksis. Belum lama ini kami menggelar sosialisasi di kawasan kampung bule. THM di sana memang masih eksis buka, tapi memang kondisinya lagi sepi, karena tenaga kerja asing juga berkurang yang berkunjung. Hal itu dampak dari lagi downnya usaha galangan kapal di Batam. Apalagi tenaga kerja asing yang stay di Batam, sifatnya hanya sebentar saja, setelah itu mereka kembali ke Singapura,” kata Gustian.
Meski kondisi perekonomian di Batam lagi lesu, Gustian menegaskan, ada lumayan banyak juga beberapa pengusaha yang sudah antri mengajukan izin membuka usaha tempat hiburan malam di Batam.
“Ada yang sudah keluar izinnya, ada juga yang tunggu daftar antre. Mayoritas pengusaha itu akan membuka usaha seperti karaoke keluarga, kuliner seperti pujasera serta kafe. Itu benar adanya. Artinya kan di Batam ini masih ada harapan untuk Bangkit. Kalau tidak kan tak mungkin masih banyak pengusaha yang hendak membuka tempat hiburan malam di Batam saat ini,” ujar Gustian mengakhiri. (gas)
Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, itu menegaskan angka kriminalitas umum di Kepri sepanjang 2017 lalu turun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Dia mencatat, tahun 2017 ada 3.510 kasus kriminalitas umum atau konvensional. Sementara pada 2016 lalu tercata ada 5.362 kasus.
batampos.co.id – Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta program terkait infrastruktur terutama jalan jangan dipolitisir. Ia membantah, kebijakannya tersebut mengabaikan sektor penting lain terkait masyarakat.
batampos.co.id – Meniti karir sedari muda hingga tua tinggal menuai hasil. Hal ini yang menjadi pedoman hidup wanita berdarah Padang, Mesrawati.
